PPSDM RAKOR DINKES

PERENCANAAN SDM KESEHATANDisajikan Pada : Rakerkesda Provinsi Bengkulu2-4 Desember 2014

OverviewCampbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G.

A universal truth: no health without a workforce.

Forum Report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva, Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, 2013.

Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G. A universal truth: no health without a workforce. Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, 2013.

A universal truth.

Proposals for Post-2015 Development AgendaMain themesHuman rightsInequalitiesSustainabilitySpecific themesPopulation dynamicsPeace and securityStable and inclusive economic growthProductive employment and decent workFood securityGovernance (including principles of inclusion & participation, promoting transparency & accountability)Building resilience of vulnerable population groups

Sumber : WHO

Evolving health needs and challengesMeeting MDGsRevival of values-based approachesFragmentation and inequityUnmet expectationsFinancial crisis

Why PHC?Sumber : WHO

Primary health care renewed: 4 sets of reformsParticipationSumber : WHO

Insentif kuat untuk anggaran UKPMendidik masy utk non healthy consumerismUKP overheatedKemampuan regulasi Promkes menuju budaya hidup sehat tdk optHealth in All Policy tdk dikuasaiPHBS tdk tercapaiKapasitas pem utk PHC tdk optimalPolitik anggaran kes JELEKNon-vitalized PHC infrastructuresKemampuan politik dan advokasi kes rendah`PHC & HealthyConsumerism tdk difahamiSinergi tdk optimal Acad-Buss-Govt for HEALTH EmpowermentGatekeeping dibaca hanya urusan UKPDinamika Pemberdayaan tak difahamiSuplai Nakes Kesmas terampil blm optimalModif dari: Bachtiar, 2011. WHO Meeting for CHW at Srilanka

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATANRPJMN I2005 -2009UPAYA PROMOTIF, PREVENTIFArah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhanPenyiapan SDMK mengikuti pengembangan upaya kesehatanRPJMN II20010-2014RPJMN III2015 -2019RPJMN IV2020 -2024VISI:&MISI

PENTAHAPAN RPJPK

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025 (UU 17/2005)*PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN YANG BERKUALITAS !!!

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019 Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di PuskesmasPenerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care)Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

Promotif-Preventif PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penangunlangan KKP Penurunan Kematian Ibu dan Anak Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis 4. Pemberantasan Malaria , Pengendalian HIV/AIDSMenjamin akses air bersih , akses obat essensial Pasar sehat, kali bersih, Pembangunan berwawasan kesSistem Jaminan Kesehatan*Pengemb. Univ Coverage JamkesPemerintahMasyarakat

JUMLAH, JENIS, MUTU DAN SEBARAN SDM KES

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Merencanakan, menyiapkan dan mendayagunakan nakes sesuai kebutuhan

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATANKetentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan PerUU Perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensifUU KESEHATANPengelompokkan Nakes : 13 KELOMPOK NAKES terdapat perubahan nomenklatur untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan ramuan (ex:jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex:akupuntur)

Arah Kebijakan Program NAKESStrategi Program NAKESPenguatan perencanaanPengembangan jenis NakesPenyesuaian kurikulumPengembangan kapasitas SDM Kesehatan Kebijakan afirmasiIkatan kerjaStrategi insentifUji kompetensi (sertifikasi) untuk semua tenaga kesehatanMekanisme registrasi dan lisensiAkreditasi pelatihan Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik.Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutuPenerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakesPeningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihanPengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikanPeningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauhPeningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatanPeningkatan Implementasi Manajemen kinerjaPengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK

PENYELENGGARAAN URUSAN(UU NO 23/2014)Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; danmelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

LANJUTAN...Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah dimaksud;Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PERENCANAAN SDM KESEHATAN

TUJUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES

KERANGKA PIKIR RENCANA PENGEMBANGAN NAKES (RPTK) TAHUN 2011-2025

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDMK yang belum optimal.

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi dengan kebutuhan, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk didalamnya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan.PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN

ISU POKOKPERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES*Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkanBelum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan yang akuratBelum dapat digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan nakes secara keseluruhan

PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes)Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes)

Types and Settings of ServicesShi & Singh 2008

Types of Healthcare ServicesDelivery SettingsPreventive CarePublic Health ProgramsCommunity ProgramsPersonal LifestylesPrimary CarePhysician Office/ClinicSelf-CareAlternative MedicineSpecialized CareSpecialist ClinicsChronic CarePrimary Care SettingsSpecialist Provider ClinicsHome HealthLong-term Care FacilitiesSelf-CareAlternative Medicine

Types and Settings of Services (2) Shi & Singh 2008

Types of Healthcare ServicesDelivery SettingsLong-term CareLong-term Care FacilitiesHome HealthSub-Acute CareSpecial Sub-Acute Units (Hospital, Long-term Care Facilities)Home HealthOutpatient Surgical CentersAcute CareHospitalsRehabilitative CareRehabilitation Departments (Hospital, Long-Term Care Facilities)Home HealthOutpatient Rehabilitation CentersEnd-of-Life CareHospice Services

PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATANPERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGAKESEHATAN

PENGADAAN SDMKPERENCANAAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN SDMK

PENGUATAN PERENCANAAN SDMKOptimalisasi regulasiPemetaan kebutuhan SDMK tahunanPenyusunan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (2011-2025)Penyusunan Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMKPenyusunan standar ketenagaan di fasyankesFasilitasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDMK di tingkat kab/kota Pengembangan Sistem Informasi SDMK

KETERSEDIAAN DOKTER PTT AKTIFSumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

KETERSEDIAAN DOKTER GIGI PTT AKTIFSumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

KETERSEDIAAN BIDAN PTT AKTIFSumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

Permasalahan mendasar dalam ketenagaan adalah kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan, terutama di DTPKMasih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatannya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada DokterMasih ada Rumah Sakit yang mempunyai tenaga tetapi tidak disertai dengan peralatan yang lengkap.Turn Over Tenaga Kesehatan di beberapa daerah tinggi, Retensi Tenaga Kesehatan rendah.Insentif Tenaga Kesehatan belum memadaiISU PEMENUHAN NAKES

PBM (MENKES, MENDAGRI, MENPAN)TTG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDAPemerataan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui redistribusi dan distribusiRedistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN NAKES OLEH PEMERINTAH DAERAHPerencanaan Kebutuhan Nakes:Memperhatikan pertumbuhan penduduk, epidemiologi penyakit, perkembangan ekonomi, arah bangkesda.Memperhatikan standar pelayanan kesehatanMemperhatikan hasil analisis beban kerjaUsulan Formasi CPNSDaya serap fasyankes swastaRekrutmen PTT daerahRegulasi daerah untuk model pendayagunaan nakes lainnya

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DILAKUKAN MONITORING UNTUK MENGUKUR PENCAPAIAN SALAH SATUNYA MDGs.**

Inequities examples:A child born in a Glasgow, Scotland suburb can expect a life 28 years shorter than another living only 13 kilometres away.A girl in Lesotho is likely to live 42 years less than another in Japan.In Sweden, the risk of a woman dying during pregnancy and childbirth is 1 in 17 400; in Afghanistan, the odds are 1 in 8.Life expectancy for Indigenous Australian males is shorter by 17 years than all other Australian males.

Health systems do not naturally gravitate towards meeting social expectations nor towards giving value for money.

***Sebentar lagi kita akan menyelesaikan pentahapan RPJPN ke 2 Dan akan memasuki RPJPN ke 3. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan SDM kesehatan yang cukup baik jumlah dan jenisnya, kompeten dan terdistribusi dengan baik. Karenannya pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas sejalan dengan yang diamanatkan dalam pentahapan RPJPN****Kerangka pikir Rencana Pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia disusun dengan mengacu pada Health Workforce Action Frameweokr (HAF) dari WHO. Pengembangan tenaga kesehatan mencakup berbagai area antara lain kebijakan/regulasi, perencanaan nakes, pendidikan nakes, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu ditunjang dengan pembiayaan dan kemitraan antar para pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraannya diawali dengan analisis situasi untuk menghasilkan isu strategis atau masalah pokok yang dihadapi dewasa ini maupun ke depan, sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan aksi nakes untuk diimplementasikan dan dipantau serta dievaluasi pelaksanaannya secara berkala. Keseluruhan proses yang saling berkesinambungan ini diharapkan dapat menghasilkan output meningkatnya SDM kesehatan secara kuantitiatif dan kualitatif, dengan harapan akan dapat meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas agar dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat. ****Salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan kekurangan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan bidan adalah melalui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut grafik ketersediaan dokter PTT Aktif sampai dengan Bulan Oktober 2014 yakni 3.272 orang yang terbesar di beberapa provinsi. Jumlah Dokter PTT aktif terbanyak ada di Provinsi Aceh sebanyak 327 orang dan terendah ada di Provinsi Banten dengan jumlah Dokter PTT aktif sebanyak 2 orang.*Ketersediaan dokter gigi PTT aktif sampai dengan 1 Oktober 2014 yakni 1.314 orang yang terbesar di beberapa provinsi. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tidak ada dokter gigi PTT. Jumlah PTT aktif terbanyak ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 131 orang dan terendah ada di Provinsi Jawa Tengah dan Bali dengan jumlah dokter gigi PTT aktif sebanyak 3 orang.**