RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Madrasah : MA NURUL HUDA SUKARAJA Mata pelajaran : Fikih Kelas/Semester : X/Ganjil Materi Pokok : Ketentuan Islam tentang Zakat Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 Pertemuan) A. KOMPETENSI INTI 1. Kompetensi Inti (KI 1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Kompetensi Inti (KI 2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 3. Kompetensi Inti (KI 3): Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, danhumaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Kompetensi Inti (KI 4): Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkretdan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Madrasah : MA NURUL HUDA SUKARAJA
Mata pelajaran : Fikih
Kelas/Semester : X/Ganjil
Materi Pokok : Ketentuan Islam tentang Zakat
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI
1. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK
Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK
Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK
Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK
11
Nilai = ------------------- x 4
16
MATERI FIKIH TENTANG KETENTUAN ZAKAT
A. Pengertian Zakat
Zakat secara harfiah (bahasa) berarti berkembang, bertambah dan banyak kebaikannya
(Kifayatul akhyar,h 172). Sedangakan menurut ulama fiqih (istilah) berati sebutan untuk takaran
harta atu benda tertentu yang dikeluarkan untuk beberapa penerima (mustahiq) tertentu pula
dengan syarat-syarat tertentu.
Karena harta yang diambil dan dikeluarkan untuk zakat akan terus bertambah banyak seiring
dengan kabahagiaan penerimanya dan kemanfaatnan barang/harta tersebut.
B. Dalil perintah zakat.
Dengan zakat membersihkan diri dan harta pemiliknya dan membawa ketenangan dan berkah
bagi mereka, Allah SAW berfirman,
والله لهم سكن صلوتك ان عليهم وصل بها يهم وتزك تطهرهم صدقة اموالهم من خذ
عليم : سميع )١٠٣التوبة (
Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-
Taubah; 9:103).
Di tempat lain, Allah menguatkan bahwa di sekeliling orang berada ada hak-hak mereka
dalam harta yang dimilki. Allah menegaskan,
: الذريات ( والمحروم ائل للس حق اموالهم )١٩وفي
Artinya:“Dan pada harta-arta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang
miskin yang tidak mendapat bagian”.(Q.S.Az-Dzariayat:19).
C. Perundang-undang Zakat
Pasca disahkan dan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2011 bulan Oktober dan
Nopember 2011, banyak menyisakan pekerjaan yang harus segera dituntaskan secara arif dan
bijak.
Hampir di semua tingkatan masa kerja pengurus sudah habis masa baktinya, baik provinsi
maupun kabupaten/kota para pengelola zakat terkena sindrom kegamangan, mana yang harus
dipedomani atau dijadikan dasar pelaksanaan pengelolaan zakat. Apakah Undang-undang No. 38
tahun 1999 ataukah Undang-undang No. 23 tahun 2011?
Menggunakan regulasi No. 38/1999 sudah ada penggantinya, yaitu regulasi No. 23/2011 dan
sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi (Pasal 45 UU No. 23/2011) yang
berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Namun menurut UU tersebut dikecualikan dalam hal yang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 44 UU No. 23/2011, yang berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Berkaitan dengan regulasi kepengurusan, baik BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS
kabupaten/kota, bahwa kepengurusan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota menurut
regulasi yang teranyar banyak perbedaan dengan regulasi yang lawas.
Perbedaan tersebut yang sangat signifikan antara lain dalam hal kepengurusan, Undang-
undang yang lawas struktur organisasi BAZNAS pusat, BAZDA provinsi, dan BAZDA
kabupaten/kota, serta BAZ kecamatan modelnya sama, ada unsur pertimbangan, unsur
pengawas, dan unsur pelaksana (Ps. 6 ayat (5) UU No. 38/1999). Surat penetapan susunan
pengurus BAZNAS ditandatangi oleh Presiden, susunan pengurus BAZDA provinsi ditandatangi
oleh Gubernur, susunan pengurus BAZDA kabuapten/kota ditandatangi oleh Bupati/Walikota,
dan susunan pengurus BAZ kecamatan ditandatangi oleh Camat (Ps. 1 ayat (1), Ps. 2 ayat (1), Ps.
3 ayat (1), dan Ps. 4 ayat (1) Kep. Dirjen BIUH No. D/291 tahun 2000). Surat Keputusan
pengurus tersebut sekaligus menjadi dasar pengesahan lembaga-lembaga BAZ.
Sedangkan dalam undang-undang yang anyar kepengurusan BAZNAS (maksudnya Pusat)
bersifat komisioner sebanyak 11 orang angota, terdiri dari unsur Pemerintah 3 orang dan unsur
masyarakat 8 orang (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS
dibantu oleh sekretariat. Sementara untuk kepengurusan BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota tidak bersifat komisioner dan diamanatkan kepada Peraturan Pemerintah yang
sampai saat ini (3 Juni 2013) masih dalam pembahasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Kaitannya dengan kepengurusan, baik BAZNAS provinsi maupun BAZNAS kabupaten/kota
bahwa dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 sebelum membentuk kepengurusan, terlebih
dahulu harus dibentuk lembaga BAZNAS yang diusulkan oleh gubernur untuk BAZNAS
provinsi kepada Menteri Agama, dan bupati/walikota untuk BAZNAS kabupaten/kota kepada
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, seperti telah dijelaskan dalam Pasal 15 (UU no.
23/2011) ayat (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS. Dan ayat (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
Oleh sebab itu, Kementerian Agama RI telah mengeluarkan surat edaran pembentukan
BAZNAS dengan nomor: DJ.II/III/1/BA.03.2/775/2013 tanggal 11 April 2013, yang ditujukan
ke seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk segera mengusulkan pembentukan lembaga
BAZNAS pada masing-masing tingkatan kepada Menteri Agama RI.
Dalam hal kepengurusan baik BAZNAS provinsi maupun BAZNAS kabupaten/kota yang
masa baktinya sudah habis, tidak sedikit pengurus BAZNAS tidak mau menandatangani dengan
hal-hal yang sifatnya kebijakan baik dari sisi keungan maupun dari sisi administrative.
Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi, jika para pengurus mau memahami dan mendalami
ayat-ayat yang terdapat dalam pasal 43 Bab X Peraturan Peralihan UU No. 23/2011 yang
berbunyi:
D. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati.
Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyarnya menyebutkan beberapa jenis barang yang wajib
dizakati, di antaranya :
1. Barang berharga termasuk di dalamnya emas, perak, dan uang (االثمان).2. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan (روع ..(الز3. Barang perniagaan, perdagangan dan perusahaan beserta hasil pendapatan dan jasa (
جارة الت .(عروض
4. Hasil pertambangan (المعدن).5. Hasil peternakan (المواشي).
E. Syarat dan ketentuan zakat.
1. Barang berharga seperti emas dan perak (االثمان).Adapun syarat-syarat zakat emas dan perak adalah, di antaranya :
a. Islam.
b. Merdeka.
c. Milik sempurna.
d. Mencapai nisab.
e. Haul (1 tahun).
Perihal zakat emas atau perak ada sebuah hadits shahihain,
صدقة اواق خمس دون فيما ليس
Artinya:”Tidak ada (wajib) zakat jika kurang dari 5 auqiyah”.
Para madzhab berpendapat bahwa 1 (satu) auqiyah sama dengan 20 mitsqal atau sekitar 85
gram emas, sedangkan nisab perak 200 dirham atau sekitar 672 gram perak. Sedangkan zakatnya
sebesar 2,5% jika sudah memenuhi syarat.
Kewajiban mengeluarkan zakat emas, perak dan sejenisnya ini disebabkan harta ini terus
bertambah nilai ekonomisnya sehingga wajib dibersihkan dengan zakat mal. Lain halnya jika
barang-barang tersebut menjadi hulliy (perhiasan), yang statusnya berubah sebagai barang/harta
tetap. Baginda Nabi SAW menjelaskan,
ى الحل فى الزكاة
Artinya: "Tidak ada (kewajiban) zakat pada perhiasan tubuh." (Al-Baihaqi 4:138, ad-
Daruquthni 2:108).
seperti laki-laki menggunakan perak sebagi cincin atau seorang wanita menggunakan emas
sebagai perhiasan tubuhnya, meskipun dengan jumlah yang keluar dari adat kebiasaan.
Demikian juga tidak wajib, peralatan kerja dan hiasan rumah dari emas-perak, meskipun pada
dasarnya larangan membuat barang-barang ini tidak gugur dengan hilangnya kewajiban zakat
mal.
DALIL DIHARAMKANNYA PERALATAN DARI EMAS DAN PERAK:
Al-Bukhari (5110) dan Muslim (2067) telah meriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman RA,
dia berkata: "Pernah aku mendengar Rasulul-lah SAW bersabda:
والفضة الذهب آنية فى صحافها ٠التشربوا فى تأكلوا اآل ٬وال فى ولنا الدنيا فى هالهم فان
٠خرة
Artinya: "Janganlah kamu minum pada wadah-wadah (yang terbuat dari) emas dan perak,
dan jangan pula makan pada piring-piringnya, karena semua itu untuk orang-orang kafir di
dunia dan untuk kita kelak di akhirat. "
Dan al-Qur’an sudah mengabarkan dengan siksaan pedih bagi mereka yang mengabaikan
perintah berzakat sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Taubah, 9 :34) Allah berfirman,
: التوبة ( اليم بعذاب رهم فبش الله سبيل في ينفقونها وال والفضة الذهب يكنزون ذين وال٣٤(
Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa
yang pedih. (Q.S. Al-Taubah, 9:34).
2. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan (روع ..(الزAdapun hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dizakati itu adalah tanaman yang
ditanam oleh manusia, hasilnya berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama
menurut ‘urf (kebiasaan) dan mencapai nisab (batas minimal).
Firman Allah Ta'ala:
: ) , االنعام حصاده يوم حقه )١٤١وااتوا
Artinya: "Makanlah dari buahnya bila tanaman itu berbuah, dan tunaikanlah haknya di
hari memetik hasilnya. " (Q.S. al-An'am 6:141)
Haqqahu maksudnya di sini adalah zakatnya. Sedangkan kata yauma
hashaduhu mengandung pengertian bahwa ada sebagian tanaman yang tumbuh sendiri tapi
kemudian dipelihara dan dipanen. Wallahu a’lam.
Ketentuan zakat hasil pertanian dan perkebunan. Untuk jenis zakat ini, ada beberapa
ketentuan. Di antaranya adalah :
1. Hasil pertanian atau perkebunan dihitung (dizakati) setiap kali panen.
2. Mencapai nisab.
3. Jika tanaman disirami oleh tenaga manusia dan mengeluarkan biaya, maka zakatnya
5%.
4. Jika tanaman disiram bukan oleh tenaga manusia tapi dari alam dan tidak
mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%.
5. Ada yang memelihara. Menurut Imam Taqiyudin meskipun tumbuh sendiri semisal
biji-bijiannya menebar, terbawa angin atau air.
6. Makanan pokok yang bisa disimpan. Jika bukan, diqiyaskan dengan makanan pokok
setempat. Misalkan hasil pertanian seperti bayam (sejenis dedaunan), maka dikonfersi
ke makanan pokok setempat (jika di indonesia berarti beras, gandum, jagung atau
sagu).
Firman Allah Ta’ala,
االرض من لكم اخرجنا ومما كسبتم ما بات طي من انفقوا اامنوا ذين ال ها اي يا
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu.” (Q.S. Al-Baqarah,2:267).
Jenis tanaman yang wajib dizakati
Pada zaman rasulullah SAW, di jazirah Arab tanaman yang menjadi andalan adalah sya’ir