5.1 Mendeskripsikan Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
Mengemukakan Makna Hukum Internasional Sistem hukum
internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk
komunitas internasional (semua negara-negara di dunia) yang harus
dipatuhi dan diataati oleh setiap negara. Sistem hukum
internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan
bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas
negara.
Macam-Macam Hukum Internasional Hukum perdata Internasional,
yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga
negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antar
warganegara). Disebut juga hukum privat atau sipil. Hukum Publik
Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang
satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar
negara). Asas Hukum Internasional a. Asas Teritorialhukum berlaku
bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Disini
diberlakukan hukum asing (internasional) sepenuhnya. b. Asas
Kebangsaanmenurut asas ini setiap warga negara di manapun dia
berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini
mempunyai kekuatan extrateritorial, artinya hukum negera tersebut
tetap berlaku bagi warga negaranya yang sedang berada di negara
asing. c. Asas kepentingan UmumBerdasar pada wewenang negara untuk
melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan
bermasyarakat.Asas ini tidak terikat oleh batas wilayah suatu
negara dan dapat menyesuaikan dengan semua keadaan warga negara
yang bersangkut pada kepentingan umum.
Sumber Hukum Internasional a. Sumber Hukum Dalam Arti Material
Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas
dasar berlakunya hukum disuatu Negara. b. Sumber hukum Dalam Arti
Formal Sumber hukum Dalam Arti Formal adalah sumber hukum dari mana
kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum
internasional, yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam
memutuskan masalah dalam hubungan internasional.
Sumber Hukum Internasional menurut ketentuan Pasal 38 (1)
Statuta Mahkamah Internasional adalah terdiri dari :1. Perjanjian
Internasional (International Conventions)2. Kebiasaan International
(International Custom)3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of
Law) yang diakui oleh negara-negara eradab.4. Keputusan Pengadilan
(judicial decisions)5. Pendapat para ahli yang telah diakui
kepakarannya
Subjek Hukum Internasional1. Negara2. Organisasi Internasional
(OI) baik yang Bilateral, Regional maupun Multilateral3. Vatican
atau Tahta Suci4. Palang Merah Internasional5. Pemberontak
(Belligerent) atau Pihak Yang bersengketa6. Penjahat Perang atau
Genocide7. Individu.
http://everythingaroundmeh.blogspot.com/2012/03/51-mendeskripsikan-sistem-hukum-dan.html
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
A. Makna hukum dan Peradilan Internasional
1. Pengertian hukum internasional
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional adalah keseluruhan
kaidah dan asas yang mengatur hubungan/persoalan yang melintasi
batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan
negara serta antara subjek hukum lain bukan negara. Rebecca M.
Wallace, Hukum internasional adalah peraturan dan norma yang
mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lainnya yang pada
suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional dalam
hubungan dengan negara lainnya. J.G. Starke, hukum internasional
adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar tediri dari
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku, yang terhadapnya
negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya
benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan satu sama
lainnya.
2. Pembagian Hukum Internasional
Hukum internasional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :
1) Hukum Perdata Internasional (privat international law)
Yaitu keseluuhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan
perdata yang dilakukan oleh subjek hukum, yang masing-masing tunduk
pada system hukum perdata yang berbeda satu dengan lainnya.
2) Hukum Pidana Internasional (Public international Law)
Yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat
perdata. 2 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI
semester II MAN KALABAHI 2010/2011
3. Azas-azas Hukum Internasional
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh
asas, yaitu :
1) Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap
keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini
ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan
kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan piagam PBB.
2) Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional
dengan cara damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari
solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yang dapat
membahayakan perdamaian internasional.
3) Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri
negara lain. Asas ini menekankan setiap negara memiliki hak untuk
memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, social dan system
budaya tanpa intervensi pihak lain.
4) Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar
pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan
perdamaian dan keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia,
politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.
5) Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan
dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.
6) Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki
persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :
a. Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
b. Memilikim hak penuh terhadap kedaulatan
c. Setiap negara menghormati kepribadian negara lain.
d. Teritorial dan kemerdekanan politik suatu negara adalah tidak
dapat diganggu gugat.
e. Setap negara bebas untuk membangun system politik, sosial,
ekonomi dan sejarah bangsanya.
f. Setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain.
7) Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi
kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan
hukum internasional.
4. Sumber Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional adalah sumber-sumber yang digunakan
oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah
hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan
menjadi sumber hukum dalam arti materil dan formal. Dalam arti
materil, adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum formal,
adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan
ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Brierly, sumber
hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling
utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai
Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa
internasional. Sumber hukum internasional formal terdapat dalam
pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920, sebagai
berikut :
1) Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang
diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan mengakibatkan
hukum baru.
2) Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum, jadi
tidak semua kebiasaan internasional menjadi sumber hukum. Syaratnya
adalah kebiasaan itu harus bersifat umum dan diterima sebagi
hukum.
3) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah
asas hukum yang mendasari system hukum modern. Sistem hukum modern,
adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum
barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi.
4) Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum
Internasional, adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya
dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional
mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum 3 Hadi
Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI semester II MAN
KALABAHI 2010/2011
primer atau utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan
internasional, dan asas hukum umum. Yang disebut dengan keputusan
hakim, adalah keputusan pengadilan dalam arti luas yang meliputi
segala macam peradilan internasional dan nasional, termasuk
mahkamah arbitrase. Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak
bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah
hukum.
5. Subjek Hukum Internasional
Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam
pergaulan internasional. Menurut Starke, subyek hukum internasional
terdiri dari :
3) Negara, negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional
sejak adanya hukum international, bahkan hukum international itu
disebut sebagai hukum antarnegara.
4) Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia, Paus bukan saja sebagai
kepala gereja tetapi memiliki kekuasaan duniawi, Tahta Suci menjadi
subyek hukum Internasional dalam arti penuh karena itu satusnya
setara dengan negara dan memiliki perwakilan diplomatic diberbagai
negara termasuk di Indonesia.
5) Palang Merah Internasional, berkedudukan di Jenewa dan
menjadi subyek hukum internasional dalam arti terbatas, karena misi
kemanusiaan yang diembannya.
6) Organisasi Internasional, PBB, ILO dll memiliki hak dan
kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional,
sehingga menjadi subyek hukum internasional.
7) Orang persorangan (Individu), dapat menjadi subyek
internasional dalam arti terbatas, sebab telah diatur dalam
perdamaian Persailes 1919 yang memungkinkan orang perseorangan
dapat mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase
Internasional.
8) Pemberontak dan pihak yang bersengketa, dalam keadaan
tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai
pihak yang bersengketa dan mendapat pengakuan sebagai gerakan
pembebasan dalam memuntut hak kemerdekaannya. Contoh PLO (Palestine
Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.
6. Lembaga Peradilan Internasional
1) Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan
di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam
PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah
Internasional Permanen. Mahkamah Internasional terdiri dari 15
hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9 tahun.
Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di
bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap
Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan
Prancis. Fungsi Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan
kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah
negara. Ada 3 kategori negara, yaitu :
a. Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke
Mahkamah Internasional.
b. Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah
internasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional
boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat
yang ditentukan dewan keamanan PBB.
c. Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional,
harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahkamah
internasional dan Piagam PBB.
Yuridikasi Mahkamah Internasional adalah kewenangan yang dimilki
oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional
untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan
atau Yuridiksi ini meliputi:
a. Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).
b. Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory
Opinion). 4 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI
semester II MAN KALABAHI 2010/2011 Yuridikasi menjadi dasar
Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional.
Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb :
1) Perjanjian khusus, dalam hal ini para pihak yang bersengketa
membuat perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak
yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
2) Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak
yang sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional
diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta
perjanjian.
3) Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah
internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa
perlu membuat perjanjian khusus.
4) Keputusan Mahkamah internasional mengenai yuriduksinya, bila
terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka
sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah
Internasional sendiri.
5) Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu
atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk
perjanjian pihak bersengketa.
6) Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang
bersengketa karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui
oleh Mahkamah Internasional.
2) Mahkamah Pidana Internasional :
Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan
memastikan pelaku kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim
dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli dibidang hukum pidana
internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh
Mahkamah Pidana Internasional adalah memutus perkara terhadap
pelaku kejahatan berat oleh warga Negara dari Negara yang telah
meratifikasi Statuta Mahkamah.
3) Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional :
Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili
para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak
permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai
mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan
darai Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah
menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis)
tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah meratifikasi
atau belum terhadap statute panel khusus dan special pidana
internasional ini. Contoh Special Court for East Timor dan
Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No. 26 tahun 2000.
7. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional
Terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan antara hukum
nasional dan hukum internasional, yaitu:
1) Teori Dualisme
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional,
merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang
terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau
subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum
nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada
pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum
nasional suatu negara.
2) Teori Monisme.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum
nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme,
hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu
hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum
nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum
internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum
internasional. 5 Hadi Abdul Aziz Kammis, SH LKS Kewarganegaraan XI
semester II MAN KALABAHI 2010/2011
A. MENDESKRIPSIKAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
1. Pengertian Hukuma. Pengertian Sistem Hukum- Pengertian
Sistem, Menurut Para Ahli :1. PamudjiSistem adalah suatu Kebulatan
atas Keseluruhan yang Komplek dan Trorganisir2.
PoerwardamintaSistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan
sebagainya) yang berkerja bersama-sama untuk melaksanakan suatu
maksud3. SumantriSistem adalah sekelompok bagian-bagian yang
berkerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud- Jadi, Sistem
adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk
melakukan suatu maksud.
b. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli :a. Prof. Dr. Van KanHukum
adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk
melindungi kepentingan manusia di dalam Masyarakat.b. UtrechtHukum
adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati
oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan
tindakan dari pemerintah.c. J. C. T Simorangkir Dan Woerjono
SastropranotoHukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa
dan dibuat Oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan
tingkah laku dalam lingkungan masyarakat.
Unsur-unsur Hukum :a. Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku
manusiab. Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnyac.
Peraturan bersifat memaksad. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas
Ciri-ciri Hukum :a. Adanya perintah dan laranganb. Perintah dan
Larangan harus ditaati oleh setiap orang Isi Hukum, terdiri atas
tiga macam yaitu :a. Gebod (Suruhan)Adalah kaidah Hukum yang
berisikan suruhan.Contoh : Pasal 45 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang
pokok Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik
putra-putrinya (anak)b. Verbod (Larangan)Adalah kaidah Hukum yang
berisikan LaranganContoh : Pasal 8 UU No.1/1974, menyatakan bahwa
perkawinan dilarang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus
kebawah ataupun keatas.c. Mogen (Kebolehan)Adalah aidah Hukum yang
berisikan KebolehanContoh : Pasal 1 UU No. 1/1974, menyatakan pihak
yang menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau
sebelum perkawinan berlangsung. Tujuan Hukum, juga dapat dirinci
yaitu :1. Untuk mewujudkan keadilan2. Untuk mengatur tata tertib
masyarakat secara damai3. Melindungi kepentingan manusia dalam
masyarakat4. Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia5. Untuk
mengadakan pembaruan masyarakat Prinsip-prinsip kekuasaan Hukum,
yaitu :1. Adanya pengakuan dan Jaminan HAM2. Adanya peradilan yang
bebas tidak memihak3. Adanya jaminan kepastian Hukum dalam semua
bentuk persoalan. Kepastian Hukum mangadung berberapa Pengertian,
yaitu :1. Pemahaman dan Pemakaian terhadap tertib Hukum yang ada2.
Keharusan Hukum menjadi Positif3. Pemakaian terhadap tertib hukum
yang ada Fungsi Hukum :1. Untuk menyelesaika pertikaian2.
Memberikan jaminan dan kepastian Hukum3. Menata kehidupan
masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup4. Memelihara dan
mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat5. Menciptakan
rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan
penguasa.
c. Pengertian Hukum Internasionalo Menurut Para Ahli :1. Mochtar
KusumaatmadjaHukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah
dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
batas-batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negara
dengan subjek Hukum lain bukan negra atau Subyek hukum bukan Negara
satu sama lain.2. J.G. StrkeMendefenisikan Hukum Internasonal
sebagai sekumpulan Hukum (Body of Law) yang sebagian besar terdiri
dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan
Negara-negara satu sama lain.3. Ivan A. ShearerHukum internasional
adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur
tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh
Negara-negara (Subjek Hukum internasional) dan Hubungannya satu
sama lain meliputi :a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan
Fungsi-fungsi institusi atau Organisasi-organisasi, hubungan antara
institusi dan Organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara
institusi dan Organisasi-organisasi tersebut dengan Negara dan
Individu-individu.b. Aturan-aturan Hukum tertentu yang berhubungan
dengan individu-individu yang menjadi perhatian Komunitas
internasional selain entitas Negara.
o Jadi, Hukum Internasional adalah Hukum Internasional merupakan
Hukum yang mengatur Hubungan hukum antara Negara dan Negara, Negara
dan Subjek hukum lain Bukan Negara, atau Subjek Hukum bukan Negara
satu sama lain.o Tujuan Hukum InternasionalUntuk mengatur
masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan di antara
subjek-subjek hukum Internasional.
2. Sumber Hukum InternasionalMenurut Mochtar Kusumaatmadja dalam
Hukum Internasional Humaniter (1980), Sumber Hukum Internasional
dibedakan atas Sumber hukum dalam arti Formal dan Sumber Hukum
dalam arti material. Sumber Hukum Inernasional formal diatur dalam
Piagam PBB. Sedangkan Sumber Hukum Material membahas tentang dasar
belakunya Hukum di suatu Negara.
Sumber hukum material Terdiri dari dua aliran berikut :1. Aliran
Naturalis, Aliran ini bersandar pada Hak Asasi atau hak-hak alamiah
yang bersumber dari Hukum Tuhan sehingga menempati Posisi yang
lebih tinggi dari Hukum Nasional (Grotius)2. Aliran Positivisme,
Aliran ini mendasarkan berlakunya hukum Internasional pada
persetujuan bersama dari Negara-negara ditambah dengan asas pacta
sunt servada (Hans Kelsen)
Sumber Hukum FormalSumber Hukum Internasional dalam arti Formal
merupakan sumber Hukum Internasional yang paling Utama dan memiliki
Otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh
mahkamah internasional di dalam memutuskan suatu sengketa
internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta
Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut :
1. Perjanjian Internasional (Traktat)Perjanjian Internasional
adalah suatu Ikatan Hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat
antara Negara-negara sebagai anggota Organisasi bangsa-bangsa
dengan tujuan melaksanakan Hukum tertentu yang mempunyai akibat
Hukum tertentu. Konvensi-konvensi atau perjanjian Internasional
merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi tersebut dapat
berbentuk bilateral maupun Multilateral. Konvensi-konvensi
internasional yang merupakan sumber utama hokum Internasional
adalah konvensi yang berbentuk Law Making treaties adalah
perjajian-perjanjian Internasional yang berisikan prinsip-prinsip
dan ketentuan yang berlaku secara Umum, yaitu sebagai berikut :a.
Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum perang dan
penyelesaian sangketa secara damaib. General treaty for the
renunciation of war, 27 agustus 1928c. Piagam perserikatan
Bangsa-bangsad. Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan diplomatik
1961 dan Hubungan Konsuler 1963e. Konvensi PBB tentang hukum laut,
1982
2. Hukum kebiasaan InternasionalHukum Kebiasaan berasal dari
prakti Negara-negara melalu sikap dan tindakan yang diambilnya
terhadap suatu persoalan. Terbentuknya suatu Hukum kebiasaan
didasari oleh Praktik yang sama, dijalankan secara Konstan tanpa
adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak Negara.
3. Prinsip-prinsip Umum HukumMenurut Sri Setianigsih Suwardi,
S.H., Fungsi dari prinsip-prinsip Hukum umum ini terdiri atas tiga
hal berikut yaitu :1. Sebagai pelengkap dari Hukum kebiasaan dan
perjanjian Internasional2. Sebagai penafsiran bagi perjanjian
Internasional dan Hukum Kebiasaan3. Sebagai pembatasan bagi
perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan4. Keputusan-keputusan
peradilanKeputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup
penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum
Internasional.
Sumber Umum Hukum Internasional yaitu :Sumber Hukum
Internasional dapat dikategorian dalam lima bentuk yaitu sebagai
berikut :a. Kebiasaan Internasionalb. Traktat (Treaty) : Perjanjian
Internasionalc. Asas Hukum umum yang diakui bagi Negara-negara
beradabd. Doktrin : Ajaran Para ahli terkemukae. Yuri Prudensi :
Keputusan hakim terahulu yang kemudian dujadikan sebagai dasar
Hukum Pengambilan keputusan Hakim
3. Makna Hukum Internasionala. Agar Pergaulan dan Hubungan
antarbangsa dapat berjalan dengan baik, apabila masing-masing
negara menghargai dan menaati Hukm Internasionalb. Untuk mencegah
dan mengatasi perselisihan atau kesalahpahaman Dallam Hubungan
Internasionalc. Membawa Dunia yang tertib dan Damai sehingga akan
membawa kesejahteraan umat manusia.
4. Konsep Dasar Hukum InternasionalHukum internsional
digolongkan menjadi dua, yaitu :a. Hukum Publik Internasional,
adalah Kumpulan peraturan Hukum tentang hubungan antar Negara
merdeka dan berdaulatb. Hukum (Privat) Perdata, adalah
ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang
dan Orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah Negara
yang berkenaan dengan keperdataan.Kedua Hukum tersebut selalu
mengandung unsur-unsur asing didalamnya, yaitu hubungan hukum yang
terjadi berkenaan dengan sebuah Negara dan Negara lain atau warga
Negara dengan Orang asing, atau Orang asing dengan orang asing
dalam sebuah Negara. Hukum Internasional bersifat hanya sebagai
hukum Koorditif. Jika terjadi suatu pelanggaran dari perikatan yang
telah disepakati dan menimbulkan peselisihan, maka penyelesaiannya
dapat dilakukan Oleh Mahkamah Internasional.
5. Asas Hukum Internasionala. Asas TeritorialAsas territorial
adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya.
Menurut asas ini negra melaksanaan hukum bagi semua orang dan
barang yang berada diwilayahnya berlaku Hukum Internasional.
b. Asas KebangsaanAsas kebangsaan adalah asas yang didasakan
pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini
setiap warga Negara di mana pun ia berada tetap mendapat perlakuan
Hukum dari negaranya.
c. Asas kepentingan UmumAdalah asas yang didasarkan pada
wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup
masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan
peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak
terikat dengan batas-batas wilayah suatu Negara.
d. Asas Persamaan DerajatAdalah Hubungan antar bangsa hendaknya
didasarkan pada asas bahwa Negara yang berhubungan adalah Negara
yang berdaulat. Secara Formal memang Negara-negara didunia sudah
lama derajatnya, tetapi secara Faktual dan Substansinya masih
terjadi ketidaksamaan derajat, khusunya dalam bidang ekonomi.
e. Asas KeterbukaanDalam Hubungan antar bangsa yang berdasarkan
hukum internasional diperlukan adanya kesediaan masing-masing untuk
memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan.
Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak,
serta kewajiban dalam menjalin Hubungan Internasional.
f. Ne Bis In IdemMaksud dari asas tersebut yaitu :1) Tidak
seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan
yang untuk itu uang bersangkutan telah diputus bersalah atau
dibebaskan2) Tidak seorangpun dapat diadili di pengadilan lain
Untuk kejahatan dimana Orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan
oleh pengadilan pidana Internasional.3) Tidak seorang pun yang
telah diadili oleh suatu pengadilan disuatu Negara mengenai
perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 8
boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama.
g. Pacta Sunt ServandaMerupakan asas yang dikenal dalam
perjanjian Internasional. Asas ini menjadi kekuatan Hukum dan Moral
bagi semua Negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian
Internasional.
h. Jus CogentsDalam perjanjian Internasional pun dikenal asas
Jus Congenst. Maksudnya ialah bahwa perjajian Internasional dapat
batal demi hukum jika pada pembentukannya bertentangan dengan suatu
kaidah dasar dari Hukum Internasional umum (Pasal 53 Konvensi Wina
1969).
i. Inviolability dan ImmunityDalam Hukum Diplomatik dan Konsuler
dikenal asas Inviolability dan Immunity. Dalam Pedoman tertib
Diplomatik dan Prootokoler, Involability meruapak terjemahan dari
istilah Inviolable yang artinya seorang penjabat diplomatic tidak
dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan Negara penerima
dan sebaliknya Negara penerima berkewajiban untuk mengambil
langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan
kekebalan dari pribadi penjabat diplomatik yang bersangkutan.
6. Subjek Hukum InternasionalHal-hal yang menjadi Subjek hukum
Internasional, antara lain Negara, Tahta Suci di Vatikan, palang
merah Internasional, Organisasi-organisasi Internasional, Individu
atu perorangan, dan pemberontak atau Pihak yang sedang bersangketa.
Berikut penjelasannya adalah sebagai berikut :a. NegaraNegara
adalah Subjek Hukum Internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya
Hukum Internasional itu sendiri atau sesuai dengan Istilah lain
dari Hukum Internasional (Hukum Antar Negara)
b. Tahta Suci (Vatikan)Merupakan suatu Contoh dari Subjek Hukum
internasional selain Negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah
dari sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala
gereja Roma, melainkan memiliki kekuasaan duniawi.
c. Palang Merah InternasionalPalang merah Internasional
berkeduduan di Jenewa Swiss. Palang merah Internasioanl dijadikan
sebagai Subjek Hukum Internasional karena adanya berberapa
perjanjian dan berberapa Konvensi Palang merah (Konvesi Jenewa)
tentang perlindungan korban perang.
d. Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional seperti PBB,
ILO, GATT, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewjiban, seperti telah
ditetapkan dalam konvensi-konvensi Internasional sebagai anggaran
dasarnya.
e. Orang perorangan (Individu)Dalam arti yang terbatas, orang
perorangan dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum Internasional.
Perjanjian Versailles pada 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I
telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang-orang
mengajukan perkara ke hadapan mahkamah bitrasi internasional.
Misalnya, ada penuntutan terhadap bekas para pemimpin perang jerman
dan jepang yng dituntut untuk orang perseorangan (Individu) dalam
perebutan yang dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap perdamaian
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang Oleh mahkamah
Internasional. Selain itu, individu para perwakilan suatu Negara,
para turis, pelajar, musisi atau wakil olahraga.
f. Pemberontakan dan Pihak SangketaMenurut hukum perang,
pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang
bersengketa dalam berberapa hal tertentu. Para pemberontak dianggap
sebagai salah satu seubjek Hukum Internasional yang memiliki
berberapa alasan, misalnya mereka pun memiliki hak yang sama untuk
:1) Menentukan nasib sendiri2) Hak secara bebas memilih sistem
ekonomi, Politik dan Sosial sendiri3) Hak menguasai sumber kekayaan
alam dari wilayah yang didudukinya.
7. Lembaga Peradilan Internasionala. Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag (Belanda). Sebagai
peradilan Internasional, Mahkamah bertugas menyelesaikan
perselisihan internasional dari Negara-negara anggota PBB, sebab
semua anggota PBB adalah Ipsofacto dari PBB. Sedangkan pada ayat 2
menyatakan bahwa Negara yang bukan anggota PBB boleh menjadi
peserta dari Piagam Mahkamah Internasonal sesuai Syarat-syarat yang
ditetapkan oleh majelis Umum atas anjuran Dewa Keamanan. Sebagai
aparat perlengkapan PBB, mahkamah Internasional beranggotakan 15
hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan keamanan. Masa
dipilih para hakim mahkamah Internasional adalah 9 tahun sekali
dengan ketentuan dapat dipilih kembali.
Syarat-syarat untuk menjadi Hakim Internasional1. Mempunyai
Reputasi yang baik dan terhormat2. Mempunyai Ilmu Pengetahuan yang
luas di bidang hukum Internasional
Tugas Hakim Internasional1. Menerima Perkara-perkara dari Negara
anggota yang telah ditentukan dewan keamanan2. Menerima
persengketaan hukum Internasional dari dewan keamanan3. Member
nasehat tentang persoalan hukum kepada majelis Umum dan Dewan
Kemanan.
b. Pengadilan InternasionalDalam penyelenggaraan Pengadilan
Internasional, setiap Negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa
masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi
Negara-negara yang telah menandatangai Optional Clause. Ketentuan
tersebut dicantumkan dalam pasal 36 ayat 2 Piagam Mahkamah
Inetrnasional yang menyatakan bahwa Negara-negara peserta Piagam
Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui
kekuasaan ahkamah Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat
berdasar hukum dan dapat tidak mengikat berdasarkan perjanjian
IstimewaDalam hal ini, Hubungan internasional mengenai proses
perkara berdasarkan surat gugatan. Dengan adanya Optional Clause
menunjukkan langkah penting menuju suatu pengadilan Internasional
wajib, walaupun penandatanganan dari Negara-negara anggota hanya
mengenai penyelesaian perselisihan Hukum saja.B. SENGKETA
INTERNASIONAL1. Sebab Sebab Sengketa InternasionalSengketa adalah
permasalahan antara Dua Negara atau lebih. Tujuan hukum
internasional ialah mengatur hubungan-hubungan antarnegara
berdasarkan keadilan, perikemanusiaan, dan kesusilaan, baik masa
perang maupun masa damai. Hukum damai mengurus hubungan antarnegara
walaupun dalam keadaan damai. Peranan hukum internasional, misalnya
mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat,
melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain mengatur masalah
kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum
damai juga mengatur cara memecahkan perselisihan dengan jalan
damai, seperti perundingan diplomatik dan mediasi dengan meminta
pihak ketiga sebagai perantara.Hukum perang adalah hukum yang
mengatur hubungan antarnegara yang berperan dan menentukan
larangan-larangan cara berperang. Dalam konteks hukum
internasional, sengketa internasional melibatkan hubungan
antarnegara. Jika dilihat dari cakupannya, maka sengketa
internasional mencakup sengketa antarnegara dan negara, negara dan
individu, negara dan korporasi asing serta sengketa antarnegara dan
kesatuan kenegaraan bukan negara. Dari beberapa permasalahan
mengenai suatu tindakan yang dapat menimbulkan sengketa
internasional dapat dibagi dalam pelanggaran internasional.
Macam-macam Pelanggaran Internasional, yaitu :a. Pelanggaran
traktat atau berkenan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual;
pengambilan hak milik. Prinsip hukum internasional adalah bahwa
setiap pelanggaran atas perjanjian menimbulkan suatu kewajiban
untuk mengganti rugi.b. Pelanggaran-pelanggaran Internasional
(kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan
kewajiban-kewajiban kontraktual)c. Klaim-klaim
tindakan-tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan
Perdamaian Internasional, seperti :- Agresi;- Gangguan terhadap
kemerdekaan nasional;- Gangguan terhadap hubungan persahabatan
negara-negara.
Pelanggaran internasional yang dapat menimbulkan sengketa, yaitu
:a. Pelanggaran agresi;b. Mempertahankan dominasi kolonial dengan
kekuatan (yang bertentangan dengan penentuan nasib sendiri);c.
Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya serius terhadap larangan
melakukan perbudakan, genocide, apartheid serta pencemaran
besar-besaran tehadap atmosfer dan udara.
H. Kusnadi mengemukakan berberapa sebab timbulnya Konflik yaitu
:a. Adanya kepribadian yang saling bertentanganb. Adanya system
nilai yang saling bertentanganc. Adanya yugas yang batasannya
kurang jelas dan sering kali bersifat Tumpang Tindihd. Adanya
persaingan yang tidak Faire. Adanya persaingan yang diberi
fasilitas yang sangat terbatasf. Prosese Komunikasi yang tidak
tepatg. Adanya tugas yang saling bergantung satu sama lainh.
Kompleksitas Organisasi (Bisnis maupun Non Bisnis) yang cukup
tinggii. Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan tidak
dapat diterima secara rasionalj. Adanya berbagai tekakan yang cukup
besark. Adanya keputusan yang dibuat berdasarkan kolektif. Dalam
Hal ini pada Umumnya kelompok mayoritas yang dominanl. Adanya
harapan yang sangat Sulit untuk Dipenuhim. Permasalahan dilematis
yang sangat sulit untuk diselesaikan
Faktor Yang menyebabkan terjadinya Sengketa Internasional, yaitu
:a. Faktor Ideologi, yaitu pertentangan atau sangketa Internasional
yang dipicu Oleh perbedaan Ideologi. Misalnya, pertentangan antara
Negara pendukung Negara Liberal dan Negara pendukung Ideologi
Sosialis-komunis
b. Factor Politik, yaitu pertentangan atau sangketa antarnegara
yang dipicu Oleh adanya kepentingan Untuk menguasai bagian wilayah
Negara atau perbatasan wilayah Negara. Misalnya,Sangketa antara
Malaysia dan Indonesia mengenai Pulai Sipandang dan Ligitan.
c. Faktor Ekonomi, yaitu pertentangan atau sangketa antarnegara
yang dipicu oleh adanya perebutan sumber daya alam (SDA). Misalnya,
ketika amerika Serikat menyerang Irak, banyak pengamat politik yang
menduga bahwa disamping faktor Politik, Juga Faktor ekonomi, yaitu
ingin mengusai Minyak Di Timur Tengah.
d. Faktor Sosial Budaya, yaitu petentangan atau sangketa yang
terjadi karena pebedaan sosial budaya. Misalnya, Fanatisme Budaya
Arab terhadap Dunia Non-Arab sehingga terjadi pemberontakan dan
terror (Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya)
e. Faktor Pertahanan dan Keamanan, yaitu pertentangan atau
sangketa yang terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan
daerahnya atau kekuasaannya. Misalnya, Saat Irak menduduki dan
mempertahankan wilayah Kuwait, kemudian diserang oleh Pasukan
Amerika Serikat dengan Pasukan Multinasional dari berbagai
Negara.
2. Penyelesaian Sengketa Internasional Cara Menyelesaikan
sengketa Internasional, yaitu a. Metode-metode Diplomatik1.
NegosiasiMerupakan metode Penyelesaian sengketa yang paling
tradisional dan sederhana. Dalam metode negosiasi, penyelesaian
sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada Dasarnya negosiasi
hana berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
terkait.
2. MediasiMediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara
penyelesaian sengketa internasional di mana adanya keterlibatan
atau campur tangan sengketa atau perselisihan dan menghasilkan
penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak yang
bersengketa. Mediasi merupakan Bentuk lain dari Negosiasi.
Perbedaanya, Mediasi melibatkan Pihak ketiga yang bertindak sebagai
pelaku mediasi (Mediator). Seseorang mediator merupakan pihak
ketiga memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam
melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang
terkait.
3. InquiryMetode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian
sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah Komisi atau badan
yang bersifat Internasional untuk mencari dan mendengarkan semua
bukti-bukti yang relavan dengan permasalahan.
4. KonsiliasiPengertian konsiliasi adalah suatu cara untuk
menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di
mana suatu komisi yang di bentuk oleh pihak-pihak, baik yang
bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada
pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan
berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat di terima
oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk
menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi
konsiliasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyelidiki
sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tugas
komisi ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog, sambil
memberi mereka bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai
kesimpulan yang tepat dan berhasil.
b. Metode-metode LegalMetode ini merupakan cara penyelesaian
sengketa internasional secara yudisial (Hukum) dalam hukum
Interasional, yang tentu saja berbeda dengan system hukum nasional.
Berikut Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara
Legal yaitu :1. ArbitraseArbitrasi berperan untuk memberi
pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari
hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri.
Arbitrasi memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya tidak akan
timbul masalah penafsiran, pembatalan dan sebagainya, keputusan
arbitrasi akan memutuskan sengketa. Merills menyatakan bahwa
kelebihan dari arbitrasi adalah arbitrasi dapat digunakan untuk
menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilih dan
berlandaskan pada suatu dasar yang di setujui. Cara-cara
penyelesaian perdamaian mempunyai kelebihan di samping juga adanya
kekurangan. Tentu saja bagi setiap negara yang bersengketa
menghendaki jalan keluar yang terbaik dan menghindari penyelesaian
dengan cara kekerasan, seperti peperangan. Karena cara kekerasan
ini justru akan mendatangkan malapetaka baru bagi kehidupan
masyarakat dan mengganggu kedamaian masyarakat internasional secara
umum.
2. Mahkamah InternasionalMerupakan Pengadilan yang memiliki
yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. Mahkamah
Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus melalui
persetujuan dari semua Pihak yang bersengketa.
3. Pengadilan-pengadilan LainnyaSalah satu Persoalan hukum yang
acapkali timbul dalam era Globalisasi adalah Persengketaan dalam
perdagangan internasional. WTO sebgai sebuah Organisasi perdagangan
dunia memiliki sistem peradiln tersendiri dalam kaitannya dengan
Penyelesaian sengketa.
Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi internasionala.
Organisasi RegionalDalam Deklarasi manila (1982) tentan
penyelesaian sangketa secara damai, dinyatakan bahwa sangketa dapat
diselesaikan melalui Organisasi Regional. Contoh Organiasi Regional
yaitu NATO, Uni Eropa, ASEAN, dan Liga Arab. Salah Satu Fungsi
Utama Organisasi adalah menyediaan wadah yang terstruktur bagi
pemerintah Negara untuk melakukan Hubungan-hubungan diplomatik.
b. PBB1. Latar Belakang terbentuknya PBB LBB didirikan pada
tanggal 10 januari 1920 yang dipelopori oleh presiden Amerika
Serikat yaitu Woodrow Wilson. Gagasan ini muncul sebelum PD I.
Dalam pelaksanaan mewujudkan perdamaian dunia LBB tidak berhasil. -
Tujuan LBBUntuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia serta
mewujudkan kerjasama dunia.
- Isi Atlantic Charter yaitu :a. Bangsa-bangsa dapat menentukan
nasib sendirib. Bangsa-bangsa dapat ikut daam perdagangan atau
ekonomic. Perdamaian duniad. Tolak jalannya kekerasan kekuasaan
- Isi Deklarasi Moskow, yaitu :menghimbau untuk membentuk
secepatnya organisasi internasional yang bertujuan memelihara
perdamaian dan keamanan internasional.
- Berdirinya PBB yaitu :a. Gagalnya LBB dalam mewujudkan
perdamaian Duniab. Pecahnya PD II
2. Tujuan PBBSebagaimana Pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuan
PBB adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan Internasional.
Tujuan Tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian
sangketa Internasional secara damai.o Menciptakan perdamaian dan
keamanan Internasionalo Memajukan Hubungan persahabatan antarbangsa
berdasarkan asas-asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri,
dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara laino Mewujudkan
kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan internasional
di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.o Menjadikan
PBB sebagai pusat Usaha dalam merealisasikan tujuannya.
3. Asas-asas PBB (pasal 2 ayat 1 Piagam PBB), yaitu : PBB
dibentuk atas dasar persamaan kedaulatan bagi anggota-anggotanya
Setiap anggota dalam memenuhi kewajibanya harus dengan itikad baik
Setiap anggota dalam menyelesaikan pertikaian harus dengan jalan
damai Setiap anggota harus memberikan bantuan kepada PBB dengan
cara-cara yang telah digariskan dalam piagam PBB PBB tidak
diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri Negara anggota PBB
menjamin supaya Negara-negara bukan anggota dapat bertindak selaras
dengan asas-asas piagam PBB
4. Keaggotaan PBB terdiri dari :a. Anggota Asli (Original
Member)Yaitu Negara yang ikut langsung menandatangani piagam PBB di
San Fransisco tanggal 26 Juni 1945b. Anggota TambahanYaitu anggota
yang masuk, kemudian dengan melalui Syarat-syarat tertentu yaitu
:1. Negara merdeka dan cinta damai2. Bersedia memenuhi kewajiban
sebagai anggota PBB3. Telah mendapat rekomendasi dari Dewan
Keamanan PBB serta disetujui oleh 2/3 dari Jumlah anggota Majelis
umum PBB yang hadir dalam sidang.5. Alat atau Perlengkapan PBB
terdiri dari :a. Badan Pokok1. Majelis Umum (General
Assembly)Melaksanakan sidang sekitar bulan September sampai Oktober
tiap tahunnya. Bertugas merundingkan permasalahan yang ditetapkan
dalam Piagam PBB termasuk yang diajukan Dewan Keamanan, dan
menyusun anggaran belanja PBB.
2. Dewan Keamanan (Security Council)Terdiri dari dua macam
keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap
terdiri atas lima negara (The Big Five), yaitu AS, Rusia, Prancis,
Inggris, dan Cina. Anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto,
artinya hak untuk membatalkan suatu keputusan. Apabila dalam suatu
persidangan salah satu anggota tetap memveto keputusan maka
keputusan tersebut dibatalkan. Sedang anggota tidak tetap terdiri
dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun dalam sidang
umum. Tugas Dewan Keamanan adalah membantu mencapai perdamaian
dunia dan berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi antarnegara
di dunia agar dapat terselesaikan secara damai.
3. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Bertugas mengawasi masa
transisi suatu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan
sendiri.
4. Mahkamah Internasional (International Court of
Justice)Bertugas memberi keputusan atas dasar hukum internasional
mengenai perselisihan internasional. Berkedudukan di Den Haag,
Belanda.
5. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris
JenderalSekretariat PBB bertugas melaksanakan tugas-tugas
administratif PBB, membuat laporan tahunan untuk Majelis Umum
mengenai kegiatan PBB, dan mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB
mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan
perdamaian dan keamanan dunia.
b. Badan Khusus :1. ILO : Organisasi Buruh Internasional2. FAO :
Organsasi Pangan dan Pertanian3. IMF : Dana Keuangan
Internasional4. WHO : Organisasi Kesehatan Sedunia5. UNESCO :
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan6. UNTAC :
Pasukan Perdamaian PBB untuk menyelesaikan sengketa di kamboja7.
UNCI : Pasukan perdamaian PBB untuk menyelesaikan sengketa
Indonesia-Belanda tahun 19478. UNHCR : Komisi tinggi PBB untuk
urusan pengungsian
3. PERANAN MAHKAMAH INETRNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag,
Belanda. Sidang-sidang lengkap pada prinsipnya dihadiri oleh 15
anggota, tetapi kuorum dengan 9 anggota sudah cukup untuk mengadili
suatu perkara. Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa
jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Mahkamah juga
mengangkat panitera dan pegawai-pegawai lain yang di anggap perlu.
Adapun bahasa-bahasa resmi yang digunakan menurut Pasal 39 statuta,
harus Prancis dan Inggris. Namun, atas permintaan salah satu dari
pihak yang bersengketa, mahkamah dapat mengizinkan penggunaan
bahasa lain.Berikut ini akan di jelaskan beberapa hal yang
berkaitan dengan peranan mahkamah internasional (International
Court of Justice).a. Wewenang Mahkamah Wewenang mahkamah diatur
dalam Bab II statute yang khusus mengenai wewenang mahkamah dengan
ruang lingkup masalah-masalah mengenai sengketa. Untuk mempelajari
wewenang ini harus di bedakan antara wewenang ratione personae,
yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah
dan wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis
sengketa-sengketa yang dapat diajukan.Ketentuan-ketentuan Prosedur
dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada duluar
kekuasaan Negara-negara yang bersangketa karena ketentuan-ketentuan
yang dimaksud sudah ada sebelum sangketa sangketa-sangketa tersebut
timbul. Bahkan Pasal 30 Statuta Mahkamah Internasional memberikan
wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membuat peraturan tata
tertib. Karenanya, ketentuan Prosedur tersebut merupakan tindakan
sepihak Mahmakamah Internasional yang mengikat Negara-negara yang
bersangketa.Pada Prinsipmya wewenang mahkamah Internasional
bersifat Fakultatif, yang berarti bila terjadi suatu sangketa
antara dua Negara, Intervensi Mahkamah Internasional baru dapat
terjadi bila Negara-negara yang bersangketa tersebut dengan
persetujuan bersama membawa perkaranya ke mahkamah Internasional.
Tanpa adanya persetujuan antarpihak yang bersangketa, wewenang
mahkamah Internasional tidak berlaku terhadap sangketa
tersebut.Namun Demikian, menurut pasal 36 ayat (2) Statuta mahkamah
Internasional, Negara-negara Pihak Statuta Mahkamah Internasional,
dapat setiap saat menyatakan untuk menerim wewenang wajib Mahkamah
Internasional tanpa persetujuan Khusus dalam Hubungannya dengan
Negara lain yang menerima Kewajiban yang sama dalam sangketa Hukum
mengenai Hal-hal berikut yaitu :1. Penafsiran Suatu Perjanjian2.
Setiap Persoalan Hukum Internasional3. Adanya suatu Fakta yang bila
terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban
Internasional4. Jenis atau besarnya ganti Rugi yang harus
dilaksanakan karena Pelanggaran dari suatu Kewajiban
Internasional.
b. Hakim Dalam Mahkamah InternasionalMI terdiri dari 15 Hakim,
yang masing-masing dipilih melalui Sistem Mayoritas Absolut Oleh
Dewan Kemanan dan Majelis Umum, yang masing-masing mengambil Suara
secara Independen. Para Hakim Dipilih untuk jangka waktu Sembilan
tahun dan dapat dipilih kembali ; Tidak Boleh ada ada dua hakim MI
dari Negara yang sama.
c. Dukungan Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan
Sengketa Internasional.Piagam PBB menciptakan mesin untuk menjaga
perdamaian dan keamanan serta menyelesaikan Konflik antarbangsa.
Piagam PBB juga secara Khusus mengarahkan Majelis Umum untuk
mendorong perkembangan berkelajutan dan Kodifikasi Hukum
Internasional. Untuk menjalankan tugas ini, Majelis Umum
menciptakan dua organ turunan yaitu Komisi Hukum Internasional
(1947) dan Komisi Hukum Perdagangan Internasional (1966). Selama
bertahun-tahun Komisi Hukum Internasional mempersiapkan draft
Traktat untuk mengkodifikasi dan memodernsasi sejumlah topik dalam
Hukum Internasional termasuk Hukum Laut, Hubungan Diplomatik,
hubungan Konsular, Hukum Traktat antarbangsa, hukum Traktat antar
bangsa-bangsa dan Organisasi Internasional, kekebalan Negara dari
yurisdiksi Negara lain, berkelanjutan suatu Negara dalam hal
Traktt, serta Hukum perairan air tawar Internasional.Komisi Hukum
Perdagangan Interasional, merumuskan Hukum tentang perdagangan
Internasional dan perkembangan ekonomi. Setelah disetujui Oleh
Majelis Umum, draf dari Komisi ini biasanya diajukan ke konferensi
internssional yang diadakan oleh PBB untuk pelaksanaan
Konvensi.
4. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH
INTERNASIONALSangketa Internasional dapat diselesaikan oleh
Mahkamah Internasional dengan melalui Prosedur berikut :1. Telah
terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di
suatu Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain2. Ada
pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi
Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena
di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter
lainnya.3. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau
melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya4. Pengaduan
ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.
Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau
kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang
didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah
Internasional5. Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan
sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan
atau Individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran
terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan
palanggaran HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk
mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan
tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan
itu.Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum.
Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan
apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa. Keputusan Mahkamah
Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding.
Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang
bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketakan.Dalam Pasal
57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan pendapat
terpisah atau Dissenting Opinion (Pendapat seorang hakim yang tidak
menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap
motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut).5. HIDUP
BERDAMPINGAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PERSAMAAN DERAJATSudah
selaknya umat manusia saling menghormati, hidup berdampingan dengan
damai berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut pandang ilmu
kewarganegaraan, yang juga merupakan hukum diplomatik,
pronsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasaran
persamaan derajat adalah menghormati kedaulatan negra lain, tidak
mencampuri urusan dalam Negara lain, dan saling berkerjasama dalam
berbagai bidang kehidupan.Bedasarkan Hukum Diplomatik, hukum
internasional harus dapat diterapkan dalam bidang-bidang kejahatan
perang antarnegara, penjaminan terlaksananya hukum publik
internasional dan hukum privat Internasional di seluruh dunia,
pengembangan hubungan persaudaraan antar bangsa, pemeliharan
perdamaian, dan menjalin persahabatan dalam Hukum Internasional