PPh Pasal 25

KELOMPOK 8HILDA NURENI LUBIS [13810068]

AULIYA NUR TRIWIBOWO [13810131]

MISS. NUREEYAH KASOR [13810185]

LUTHFI RAHMAWATI N. H.[14810055]

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25



Pengertian PPh Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak

Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat

pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas).

AngsuranAngsuran

PPh terutang menurut SPT PPh Tahun Pajak yang lalu – PPh Pasal 22, 23,24

12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

Angsuran

Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan: Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal

17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);

Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Tarif PPh Pasal 25Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik

grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.

Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah: Sampai Rp 50.000.000 = 5% Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15% Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25% Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Tarif PPh Pasal 25

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIPajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ke tiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta Pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta PPh 24, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta seluruhnya dapat dikreditkan

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016Kredit pajak tahun 2016: Rp 50,000,000

PPh Pasal 21 Rp 15,000,000 PPh Pasal 22 Rp 10,000,000 PPh Pasal 23 Rp 2,500,000 PPh Pasal 24 Rp 7,500,000

Total kredit pajak Rp 35,000,000 Dasar perhitungan angsuran Rp 15,000,000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan(PPh Pasal 25) dalam tahun 2017 adalah :Rp 15.000.000 : 12 = Rp 1.250.000

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN

Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut:

PPh 22 sebesar 30 juta PPh 23 sebesar 15 juta PPh 24 sebesar 42,5 juta yang dikreditkan sebesar 40 juta.

Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terebut utuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam tahun 2016.

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK BADANAngsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016Kredit pajak tahun 2016: Rp 125,000,000

PPh Pasal 22 Rp 30,000,000 PPh Pasal 23 Rp 15,000,000 PPh Pasal 24 Rp 40,000,000

Total kredit pajak Rp 85,000,000 Dasar perhitungan angsuran Rp 40,000,000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan(PPh 25) dalam tahun 2017 adalah:Rp 40.000.000 : 8 = Rp 5.000.000

Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25 Misalnya: untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus

dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya.

Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 25

Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut: Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja

kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan

SPT tahunan PPh harus disampaikan dikantor pelayanan pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2.

Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 25

MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH

2016 2017Desember Januari Februari Maret

1 juta 1 jt 1 jt

MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPHWajib Pajak

MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH

2016 2017Desember Januari Februari Maret

5,5 juta 5,5 jt 5,5 jt

MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPHBadan

April

5,5 jt

MENGHITUNG ANGSURAN PPH PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU

Berdasarkan SPT PPh tahun pajak 2016 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2017, besarnya angsuran pajak adalah 1,25 juta. Bulan Juni 2017, telah diterbitkan SKP tahun pajak 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta.

Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar 2 juta.

Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT.

Contoh

2016 2017Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei

1,25 juta 2 juta

SPT SKP

MENGHITUNG ANGSURAN PPH PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALUContoh

2016 2017

Wajib Pajak PT Perdana tahun 2016 memperoleh penghasilan neto sebesar 500 juta. Pajak”: PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta.

PPh pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain 10 juta.

Pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 25, 750 juta. Dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan sebesar 20 juta.

SPT PPh disampaikan pada 30 April 2017 angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar 3 juta, pada bulan Agustus 2017 diterima SKP bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah 4 juta.

Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei

3,75 juta 4 juta

SPT SKP

Ags Spt Okt Nov DesDesNeto 500 juta

3 juta3 juta 3,75 juta 4 juta

ab c

BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN 2017 DIHITUNG SEBAGAI BERUKUT:a. Angsuran PPh bulan Januari s.d Maret 2017 adalah sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016,

yaitu 3 juta.

b. Angsuran PPh bulan April s.d. Agustus 2017 dihitung sebagai berikut.

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016

25% x 500 juta 125 juta

Kredit pajak tahun 2016: PPh pasal 22 50 juta PPh pasal 23 10 juta PPh pasal 24 20 juta

Total kredit pajak (80 juta)

Dasar perhitungan angsuran 45 juta

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan mulai bulan April s.d. Agustus 2017 adalah :

45 juta : 12 = 3,75 juta

c. Angsuran PPh bulan September s.d. Desember 2017 adalah sama dengan jumlah yang ada pada surat ketetapan pajak atau sebesar 4 juta.

PPH PASAL 25 DALAM HAL-HAL

TERTENTU

WP berhak atas kompensasi

kerugian WP memperoleh penghasilan tidak teratur

SPT PPh tahun yang lalu disampaikan

setelah lewat batas waktu yang ditentukan

WP diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian

SPT PPh

WP menbetulkan SPT PPh angsuran

bulanan >angsuran bulanan

Perubahan usaha atau kegiatan

WP

WP berhak atas kompensasi kerugianPerusahaan Ananda milik Tuan Hakim (K/I). SPT PPh thn pajak 2016 disampaikan bulan Januari 2017. Data dalam SPT adalah:

Penghasilan neto Rp 542 juta.

PTKP (K/I) Rp (42 juta)

Penghasilan kena pajak Rp 500 juta

Sisa kerugian fiskal tahun pajak tahun 2010 sebesar Rp 300 juta.

Sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada penghasilan neto tahun 2017 karena telah lewat 5 tahun.

Jadi, penghasilan kena pajak tahun 2016 sebesar Rp 500 juta.

Pajak penghasilan terutang:

5 % x Rp 50 juta Rp 2,5 juta

15 % x Rp 200 juta Rp 30 juta

25 % x Rp 250 juta Rp 62, 2 juta

Rp 95 juta

Apabila pada tahun 2016 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah Rp 95 juta : 12 = Rp 7.916. 670.

WP berhak atas kompensasi kerugianPKP PT Putra Jaya tahun 2016 adalah 120 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan 150 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 adalah 30 juta (rugi 150 juta, dikompensasikan dengan PKP tahun 2016 sebesar 120 juta).

Penghitungan pajak penghasilan Pasal 25 tahun 2017 adalah: Penghasilan kena pajak tahun 2016 120 juta Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 (30 juta)

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 90 juta

Pajak penghasilan yang terutang:

25 % x 90 juta = 22, 5 juta Angsuran pajak bulanan PT Putra Jaya tahun 2017 adalah:

1/12 x 22,5 juta =1,875 juta

Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teraturWajib Pajak PT A pada tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar 14, 8 milyar. Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang sebesar 148 juta dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2016 sebesar 72 juta. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2016 maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2016. Dengan catatan bahwa dalam tahun 2016, Wajib Pajak A telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 2,9 juta sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 dihitung sebagai berikut.

Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

Penghasilan neto (teratur) 148 juta Tidak ada sisa kerugian yang bisa dikompensasikan sehingga besarnya PKP adalah 148 juta. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas:

(4,8 milyar : 14,8 milyar) x 148 juta = 48 juta Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas: 148 juta – 48 juta = 100 juta

PPh yang terutang : 50 % x 25 % x 48 juta = 6 juta 25 % x 100 juta = 25 juta

31 juta

Kredit pajak atau pengurangan: PPh pasal 22 (2, 9 juta)

Dasar perhitungan angsuran 28,1 juta Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2017: 28,1 juta : 12 = Rp 2.341.667.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu

Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang DitentukanPT Putra Jaya menyampaiakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 25 Mei 2017, dengan data sebagai berikut:

PPh yang terutang150 juta

PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan 42,5 juta

PPh Pasal 25 bulan Desember 2016 8 juta

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah:

Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Maret 2017 masing-masing sebesar 8 juta rupiah (sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember tahun 2016).

Angsuran PPh Pasal 25 bulan April-Mei 2017 sama dengan 8 juta.

Angsuran PPh Pasal 25 bulan April-Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016, yaitu:

PPh yang terutang 150 juta

Kredit pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, & Pasal 24) (42,5 juta)

Dasar penghitungan angsuran 107,5 juta

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 :

107,5 juta : 12 = Rp 8.958.333

PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar 8 juta sebulan, padahal yang seharusnya adalah sebesar 8,958.333 juta; sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 958.333 setiap bulan untuk bulan April sampai Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut: Untuk masa April 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak

16 April 2017 sampai dengan tanggal penyetoran ; Untuk masa Mei 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak

16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.

Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei

Menyampaikan SPT

Ags Spt Okt Nov DesDes

8 juta8 juta 8 juta

Dihitung kembali brdsr SPT

Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPhPT Ananda menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak tahun 2016 pada tanggal 10 Januari 2017, dengan melampirkan penghitungan sementara sebagai berikut: PPh yang terutang tahun 2016

100 juta PPh Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24 Tahun Pajak 2011 yang dapat dikreditkan 42,5 juta Izin perpanjangan waktu penyampaian SPT tahuan PPh diberikan sampai dengan 30 Juni

2017. PPh Pasal 25 masa Desember 2016

4 juta

SPT tahunan PPh pajak 2016 disampaikan pada tanggal 10 Juni 2017, dengan data sesungguhnya sebagai berikut: PPh yang terutang tahun 2016

125 juta PPh Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan 42,5 juta

Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPhBesarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah :

Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebessar 4 juta

Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2012 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 (penghitungan sementara), yaitu :


Kredit pajak yang diperbolehkan(Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24) (42,5 juta)


Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret s.d. Mei 2017:

57,5 juta : 12 = 4.781.667

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April s.d. Desember 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 (penghitungan sesungguhnya), yaitu:


Kredit pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24) (42,5) juta


Angsuran PPh Pasal 25 buan April s.d. Desember 2017 :

82,5 juta :12 = 6,875 juta

PPh Pasal 25 utuk bulan April s.d. Mei 2017 yang telah disetor sebesar 4.791.600 sebulan, padahal yang seharusnya adalah sebesar 6.875.000, sehingga terdapat kekurangan sebesar 2.083.400 setiap bulan untuk bulan April s.d. Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:

Untuk masa April 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 s.d. tanggal penyetoran ;

Untuk masa Mei 2017 terutang Bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 s.d. tanggal penyetoran;

Sanksi-sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan PPh Yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Dari Pada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan

Besarnya pph pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tersebut.

Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 tentang bunga sebesar 2% untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran.

Apabila penyetoran PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan.

Contoh soal:

Diketahui: a. SPT tahunan PPh yahun pajak 2016 PT. Perdana disampaikan pada tanggal 25 April 2017 dengan data sbb:

PPh terutang Rp. 125.000.000

PPh Pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000

b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25untk bulan Desember 2016 adalah Rp. 6.000.000

c. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan data baru sbb,


PPh Pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000

Ditanyakan: berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017

Jawab:Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai denga Maret 2017 masin-masing sebesar Rp.6.000.000 (sama dengan angsuran bulan terakhir tahun yang lalu, yaitu angsuran bulan Desember 2016).

Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 sebelum pembetulan, yaitu:

PPh terutangRp. 125.000.000

Kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 22, 23, 24) (Rp. 42.500.000)

Dasar perhitungan angsuran Rp. 82.500.000

Angsuran PPh Pasal 25 April sampai denga Juli 2017:

Rp. 82.500.000/12 Rp. 6.875.000

Angsuran PPh Pasal 25 bulan Agustus sampai denga bulan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahuna PPh tahun pajak 2016 setelah pembetulan, yaitu:


kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 22, 23, 24) (Rp. 42.500.000)

Dasar perhitungan angsuran Rp.107.500.000

Angsuran PPh Pasal 25 April sampai denga Juli 2017:

Rp.107.500.000/12 Rp. 8.958.333

PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 yang telah disetor sebesar Rp. 6.875.000 sebulan, padahal yang seharusnya adalah Rp. 8.958.333 sebulan sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan bulan Juli 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sbb,

Untuk masa April 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai denga tanggal penyetoran.

Untuk masa Mei 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai denga tanggal penyetoran.

Untuk masa Juni 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2017 sampai denga tanggal penyetoran.

Untuk masa Juli 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2017 sampai denga tanggal penyetoran.

Jika perhitungan kembali PPh Pasal 25 untuk masa Agustus sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Juli tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juli 2017 dan seterusnya

April Mei Juni Juli6,875 jt

8,958 jtKurang 2,083 juta

Terjadi perubahan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dengan cara sbb,

Pemohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak tentang pengurangan PPh Pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan perhitungannya.

Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa daritahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Contoh: PT. Gonjang Ganjing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi benang. Dalam tahun 2017, perusahaan membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 10.000.000 (jumlah ini didasarkan pada SPT tahunan PPh tahunj pajak 2016). Pada bulan Juni 2017, terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa sebagian pabrik milik PT. Gonjang Ganjing. Atas keadaan itu, PT. Gonjang Ganjing mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar angsuran PPh Pasal 25 dapat diturunkan menjadi Rp. 7000.000 (sesuai lampiran perhitungan). Sampai dengan bulan Juli 2017, tidak diterima Surat Keputusan dari Dirjen Pajak. Oleh karena itu, permohonan tersebut dianggap diterima. Mulai bulan Juli 2017, PT. Gonjang Ganjing membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 7.000.000.

Sebaliknya, apabila Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan PKP-nya juga meningkat atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kewajiban angsuran bulanan Wajib Pajak tersebut dapat disesuaikan lagi.

Pph Pasal 25 Bagi WP Baru

WP Bank & Sewa Guna Usaha Dengan

Hak Opsi

PPh Pasal 25 bagi WP BUMN & BUMD

WP Masuk Bursa & WP Lainnya Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Harus Membuat Laporan Berkala

PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu

PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU: BANK, BUMN, BUMD, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA; DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DENGAN TARIF PALING TINGGI 0,75% DARI PEREDARAN BRUTO.

PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARUAngsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru = [PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum x (pengahsilan neto sebulan x 12)] / 12

Besarnya penghasilan neto adalah:

1. Apabila WP menyelenggarakan pembukuan yg dpt dihitung pengahasilan neto tiap bulan = penghasilan neto fiskal

Contoh soal

PT. Angkasa terdaftar sebagai WP pada KPP Yogyakarta

pada tanggal 1 Februari 2016. Peredaran usaha bruto

menurut pembukuan bulan Februari 2016 sebesar

Rp. 500.000.000. setelah dikurangi dengan

pengurangan/biaya yang diperkenankan.

Didapatkan penghasilan neto sebesar

Rp. 100.000.000.

Jawab soal

Perhitungan PPh Pasal 25 bulan Februari 2016 sbb, Penghasilan neto bulan Februari 2016 Rp. 100.000.000Penghasilan neto disetahunkan(12 X Rp. 100.000.000) Rp. 1.200.000.000Total peredaran bruto setahun:(12 X Rp. 500.000.000) Rp. 6000.000.000

PPh yang terutang sebgaai dasar perhitungan PPh Pasal 25:12,5% X (4.800.000.000/6.000.000.000) X 1.200.000.000

Rp. 120.000.00025%X (1.200.000.000 – 960.000.000) Rp. 60.000.000

Rp. 180.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 sebulan:Rp. 180.000.000/12 Rp. 15.000.000

2. Apabila WP menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan pengahsilan neto, pengahasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Bagi Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Contoh soal

Kantor Notaris Maimuna dimiliki oleh Maimuna

(tidak kawin tanpa tanggungan) terdaftar

sebagai WP pada KPP Yogyakarta sejak

tanggal 1 Maret 2016. Peredaran usaha

bruto pada bulan Maret 2016 sebesar

Rp. 60.000.000. Norma penghitungan

penghasilan neto untuk usaha tersebut

adalah 55%.

Penghitungan PPh Pasal 25 bulan Maret 2016 sbb,

Penghasilan neto bulan Maret 2016(55% X RP. 60.000.000) Rp. 33.000.000

Penghasilan neto disetahunkan(12 X Rp. 33.000.000) Rp. 396.000.000

PTKP (TK/0) (Rp. 36.000.000)Penghasilan kena pajak Rp. 360.000.000

PPh yang terutang sebgaai dasar perhitunganPPh Pasal 25:

5% X Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.00015%X Rp. 200.000.000 Rp. 30.000.00025%X Rp. 110.000.000 Rp. 27.500.000

Rp.60.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 sebulan:Rp. 60.000.000/12 Rp. 5.000.000

Wajib Pajak Bank Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12 (dua belas).

Angsuran PPh Pasal 25 sebulan= [Tarif Pasal 17 x (Perkiraan laba triwulan pertama x 4)] / 12

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD

Besarnya angsuran pajak pengahsilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangii dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 ( dua belas).

Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba/rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12

Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha > 1, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0.75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak.

Besarnya fiskal luar negeri (FLN): Rp 2.500.000 untuk setiap orang setiap bertolak ke luar negeri dengan pesawat udara Rp 1.000.000 untuk setiap orang setiap bertolak ke luar negeri dengan angkutan laut

Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2010.

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri

Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri 1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari

183.

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.

3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya.

4. WNI yang menetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk luar negeri.

5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang.

6. Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan:

• menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau• menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

7. Mahasiswa dari Negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi.

Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri

Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri 8. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan:

• penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait.

• program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara;

• tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instasi terkait.

9. Tenaga kerja WNA, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun telah dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk.

10. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri.

11. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri.

12. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi.

Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar NegeriPengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara berikut: Untuk WP orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu)

tahun, NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan. Untuk WP yang tidak memiliki NPWP sendiri (istri atau suami, anggota keluarga sedarah atau

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan), diberikan melalui pengecekan validasi NPWP WP Dengan ketentuan bahwa WP yang tidak memiliki NPWP sendiri: Bagi WNI, melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; dan/ atau Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh

orang pribadi yang memiliki NPWP. Bagi WNA, melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen

yang menunjukkan hubungan status keluarga.

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri

Untuk pengecualian angka 1 s.d. angka 7 huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di Bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.

Untuk angka 7 huruf b s.d. angka 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak dibandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

TERIMAKASIH

PPh Pasal 25

Science