PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010

Pajak Penghasilan Pasal 23

DUDI WAHYUDI(www.dudiwahyudi.com)

WAJIB PAJAK

PenjualPemegang

Saham

Pemilik Hak

Penyedia Jasa Pembeli

Karyawan

Pemberi Pinjaman

Pemilik Harta

Ps. 22

Ps. 23/26

Ps. 23/4(2)/26

Ps. 22Ps. 22Ps. 21/23/4(2)/26

Ps. 21

Ps. 23/26 Ps. 23/4(2)/26Bunga

Royalti

Imbalan Jasa

Gaji/ Upah

Dividen Pembelian

Penjualan

Sewa

PPh Pemotongan dan Pemungutan

http://dudiwahyudi.com/

PPh Pasal 23■ Ruang Lingkup■ Tarif Pemotongan PPh Pasal 23■ Jenis Jasa Lain■ Tarif 100% Lebih Tinggi■ Tidak Dipotong PPh Pasal 23■ Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23■ Pengertian Jumlah Bruto■ Pengertian Sewa, Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa

Konsultan


Ruang Lingkup PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 Fihak yang dipotong PPh Pasal

23 Penghasilan objek PPh Pasal 23

Ps. 23 ayat (1)UUPPh


Pemotong PPh Pasal 23

Badan pemerintah Subjek pajak badan dalam

negeri Penyelenggara kegiatan Bentuk usaha tetap Perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya



Fihak Yang Dipotong PPh Pasal 23

Wajib pajak dalam negeri Bentuk Usaha Tetap (BUT)Ps. 23 ayat

(1)UUPPh


Penghasilan Objek PPh Pasal 23

Dividen Bunga Royalti Hadiah, penghargaan, bonus dan

sejenisnya selain objek PPh Pasal 21 Sewa, selain objek PPh Pasal 4 ayat

(2) Imbalan jasa teknik, jasa manajemen,

jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain objek PPh Pasal 21



Jenis Jasa Lain

Ketentuan tentang jenis jasa lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008



Jenis Jasa Lain

Peraturan Menkeu Nomor

244/PMK.03/2008

• Jasa penilai (appraisal)• Jasa aktuaris• Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan• Jasa perancang (design)• Jasa pengeboran (drilling) di bidang pertambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT• Jasa penunjang di bidang penambangan migas• Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas

cont’d…


Jenis Jasa Lain


244/PMK.03/2008

• Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara

• Jasa penebangan hutan• Jasa pengolahan limbah• Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing

services)• Jasa perantara dan/atau keagenan• Jasa di bidang perdagangan surat-surat

berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI

• Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

cont’d…


Jenis Jasa Lain


244/PMK.03/2008

• Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara

• Jasa mixing film• Jasa sehubungan dengan software

komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

• Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi

• Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, peralatan listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi

cont’d…


Jenis Jasa Lain


244/PMK.03/2008

• Jasa maklon• Jasa penyelidikan dan keamanan• Jasa penyelenggara kegiatan atau event

organizer• Jasa pengepakan• Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu

dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi

• Jasa pembasmian hama• Jasa kebersihan atau cleaning services• Jasa ketering atau tata boga


Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 Tarif 15% dari jumlah bruto Tarif 2% dari jumlah bruto


Tarif 15% Dari Jumlah Bruto

Ps. 23 ayat (1) huruf a

Penghasilan :

dividen bunga royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya

selain yang telah dipotong PPh Pasal 21


Tarif 2% Dari Jumlah Bruto

Ps. 23 ayat (1) huruf c

sewa

jasa-jasa tertentu

jasa teknik

jasa manajemen

jasa konstruksi

jasa konsultan

jasa lain (diatur dengan Per. Menkeu)

selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21


Tarif 100% Lebih Tinggi

Penerima penghasilan yang tidak ber NPWP

Dikenakan tarif pemotongan PPh Pasal 23 100% lebih tinggi

Pasal 23 ayat (1a)


Tidak Dipotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

Sewa guna usaha dengan hak opsi Deviden eks. Pasal 4 ayat (3) huruf f dan

dividen eks. Pasal 17 ayat (2c) UU PPh Bagian laba eks. Pasal 4 ayat (3) huruf i

UU PPh SHU Koperasi Penghasilan yang dibayar atau terutang

kepada badan usaha jasa keuangan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 23 ayat (4)


Badan Usaha Jasa Keuangan


251/PMK.03/2008

Atas imbalan jasa keuangan kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dipotong PPh Pasal 23

Imbalan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.


Badan Usaha Jasa Keuangan


251/PMK.03/2008

Badan usaha jasa keuangan terdiri dari : perusahaan pembiayaan yang khusus

didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan

BUMN/D yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.


WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994

Pasal 23 ayat (3)

UUPPh



WP OP dalam negeri yang ditunjuk sbg pemotong PPh Pasal 23 : Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris,

PPAT selain Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas

Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

Kep. Dirjen Nomor

50/PJ./1994



WP OP dalam negeri sebagai Pemotong PPh Pasal 23 wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa

Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong PPh Pasal 23 kepada WP OP dalam negeri tersebut yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

Kep. Dirjen Nomor

50/PJ./1994


Pengertian Jumlah Bruto

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh : imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

SE-53/PJ/2009


Pengertian Jumlah Bruto Tidak termasuk jumlah bruto :

pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;

pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk dibayarkan ke pihak ketiga;

pembayaran reimbursement yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga

Tidak berlaku untuk imbalan jasa katering dan jasa yang dikenakan PPh final

SE-53/PJ/2009


Pengertian Jumlah Bruto Pembayaran harus dibuktikan dengan :

Kontrak kerja dan daftar pembayaran untuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

Faktur pembelian barang atau material untuk pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;

Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis untuk pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk dibayarkan ke pihak ketiga;

Faktur tagihan atau bukti pembayaran untuk pembayaran reimbursement

SE-53/PJ/2009


Pengertian Sewa dan Jasa Sewa Jasa Teknik Jasa Manajemen Jasa Konsultan

Surat Edaran Dirjen

Pajak No. SE-53

/PJ/2009


Pengertian Sewa

penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan

untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu

baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis

sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati


Pengertian Jasa Teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk

pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek

tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;

pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau

pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.


Pengertian Jasa Manajemen

pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen


Pengertian Jasa Konsultan

pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya


PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010

Documents