PER-31/PJ/2012 Oleh: Kelompok 4 1. Amalia Sari W 2. Ardra Pradana 3. Christian D Cahyo 4. Fifi Yanti Sagita 5. Intan Amalia 6. Risang A Pradana
Jun 23, 2015
PER-31/PJ/2012
Oleh:
Kelompok 4
1. Amalia Sari W
2. Ardra Pradana
3. Christian D Cahyo
4. Fifi Yanti Sagita
5. Intan Amalia
6. Risang A Pradana
Subyek Pajak
Pemotong
Penerima Penghasilan
Pemotong PPh 21/26
Pemberi Kerja• OP dan Badan• Cabang, perwakilan atau unit
Bendahara atau pemegang kas Pemerintah
Dana Pensiun, Badan penyelenggara Jamsos tenaga kerja, & badan yang membayar uang pensiun scr berkala termasuk THT, JHT
OP dan Badan yang membayar:• Honorarium, komisi, fee atas jasa OP DN• Honorarium, komisi, fee atas jasa OP LN• Honorarium, komisi, fee kpd peserta pendidikan & pelatihan,
magang
Penyelenggara Kegiatan
Penerima Penghasilan PPh 21/26
Peserta KegiatanLomba Pendidikan & Pelatihan Kegiatan lainnya
Mantan Pegawai
Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama
Bukan PegawaiTenaga Ahli Olahragawan Agen Iklan Pemberi Jasa
Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat, THT, JHT
PegawaiPegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Obyek Pajak
Gaji
• Teratur• Tidak Teratur
Upah
• Harian• Mingguan• Satuan• Borongan• Bulanan
Uang Pesangon, pensiun, THT,
JHT
Natura/kenikmatan:
• WP PPh Final• WP Norma Penghitungan Khusus
Hadiah/Penghargaan
Honorarium, Komisi, Fee
Tantiem Gratifikasi,
Bonus
Tunjangan lainnya
Tunjangan Pajak, dll
Pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan orang pribadi
Tarif PPh Pasal 21
• Sampai dengan Rp 50.000.0005%
• Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000
15%• Di atas Rp
250.000.000 s.d. Rp 500.000.000
25%• Di atas Rp
500.000.00030%Pasal 17 ayat (1) huruf aUU No. 36 Tahun 2008
Tarif PPh Pasal 26
20% dari Penghasilan Bruto
Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP
Untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final
Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih
tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP
120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong
PENGHITUNGAN
Pegawai Tetap
Pensiunan
Pegawai tidak
tetap/tenaga kerja lepas
Bukan Pegawai
Komisaris, mantan
pegawai, Penarikan
Dapen oleh Pegawai
Peserta Kegiatan
PPh Pasal 26PPh
Pasal 21
Penghitungan untukPegawai Tetap1.
1.1. Pegawai Tetap Teratur
1.2. Pegawai Tetap Tidak Teratur
1.3. Yang menerima kenaikan gaji berlaku
surut (rapel)
Jumlah Penghasilan Bruto sebulan
Gaji, segala jenis tunjangan, pembayaran teratur lainnya (uang
lembur)
Premi JKK, JKM, JPK, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan
kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa yang
dibayar pemberi kerja
+
• Biaya Jabatan (5% dr Ph bruto)• Iuran pensiun• Iuran JHT/THTYang dibayar sendiri oleh pegawai
Jumlah penghasilan neto sebulan
1.1 Penghitungan untukPegawai Tetap (teratur)
Penghitungan untukPegawai Tetap (teratur)
Penghasilan neto setahun=Ph neto sebulan:• x12• x banyaknya bulan
mulai bekerja s.d. Desember
PTKP Penghasilan Kena Pajak
PPh 21 terutang setahun
(Tarif Pasal 17 ayat (1))
PPh 21 terutang sebulan• :12• Dibagi banyaknya
bulan faktor pengali
Tidak didasarkan Gaji Sebulan
Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
Gaji untuk masa sehari
dikalikan dengan 26
PPh Pasal 21 atas penghasilan:• seminggu: PPh 21 sebulan dibagi 4• Sehari: PPh 21 sebulan dibagi 26
1.1
1.1 Contoh Penghitungan untukPegawai Tetap (teratur)
Rino (K/0) bekerja di PT Lalala dengan gaji pokok
setiap bulan Rp 3.000.000,- . Rino membayar
iuran pensiun setiap bulan Rp 100.000,- . Pada
bulan Juli 2013, Rino menerima pembayaran
berupa gaji.
PPh Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja pada
bulan Juli (???????)
Diketahui:
Gaji sebulan 3,000,000 Pengurangan : Biaya Jabatan :
150,000100,000
5% X Rp 3.000.000,00Iuran Pensiun
Penghasilan neto sebulan 2,750,000 Penghasilan neto setahun/disetahunkan
33,000,000 12 x Rp 2.750.000,00 PTKP setahun (K/-) - untuk WP sendiri 24,300,000 - tambahan WP kawin 2,025,000 Jumlah PTKP setahun 26,325,000 Penghasilan Kena Pajak setahun 6,675,000 Pajak Penghasilan 21 (Tarif Pasal 17 UU PPh) Setahun5% x 6.675.000 333,750
PPh 21 sebulan (/12)
27,812.5
Contoh Penghitungan untukPegawai Tetap (teratur)1.1
Penghitungan untukPegawai Tetap (tidak teratur)
(a). Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan + penghasilan tidak teratur
(b). Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan
Selisih penghitungan (a) – (b)
1.2
Rino (K/0) bekerja di PT Lalala dengan gaji pokok
setiap bulan Rp 3.000.000,- . Rino membayar
iuran pensiun setiap bulan Rp 100.000,- . Pada
bulan Juli 2013, Rino menerima pembayaran
berupa gaji ditambah bonus sebesar Rp
10.000.000,- .
PPh Pasal 21 atas bonus(???????)
Diketahui:
1.2 Contoh penghitungan untukPegawai Tetap (tidak teratur)
Gaji setahun 36,000,000
3,000,000 x 12
Bonus 10,000,000
Jumlah Penghasilan bruto 41,000,000
Pengurangan :
Biaya Jabatan 2,050,000
5% x 41,000,000
Iuran Pensiun 100,000
Penghasilan neto setahun/disetahunkan 38,850,000
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 24,300,000
- tambahan WP kawin 2,025,000 Jumlah PTKP setahun 26,325,000 Penghasilan Kena Pajak setahun 12,525,000
Contoh Penghitungan untukPegawai Tetap (tidak teratur)1.2
PPh 21 terutang setahun + bonus 626,250
5% x 12,525,000
PPh 21 atas Bonus 292,500
=PPh 21 terutang (setahun + bonus) – PPh 21 terutang setahun (penghitungan contoh penghitungan 1.2)
= 626,250-333,750
Contoh Penghitungan untukPegawai Tetap (tidak teratur)1.2
Penghitungan untuk kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel)
Dilanjutkan seperti Penghitungan 1.1
= Jumlah Penghasilan Bruto setiap bulan
(+) gaji setiap bulan sebelum ada kenaikan
Jumlah uang rapel dibagi banyaknya bulan perolehan rapel
1.3
Rino (K/0) bekerja di PT Lalala dengan gaji pokok setiap bulan
Rp 3.000.000,- . Rino membayar iuran pensiun setiap bulan
Rp 100.000,- . Pada bulan Juli 2013, Rino menerima kenaikan
gaji, menjadi Rp 3.500.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1
januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku
surut tersebut Rino menerima rapel sejumlah Rp 3.000.000,-
(Januari s.d. Juni)
PPh Pasal 21 atas uang rapel(???????)
Diketahui:
Contoh Penghitungan untukkenaikan gaji secara rapel1.3
Contoh Penghitungan untukkenaikan gaji secara rapel1.3
Gaji 3,500,000
Pengurangan:
Biaya Jabatan 175,000
5% x 3,500,000
Iuran Pensiun 100,000
Penghasilan neto sebulan 3,225,000
Penghasilan neto setahun (x12) 38,700,000
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 24,300,000
- tambahan WP kawin 2,025,000 Jumlah PTKP setahun 26,325,000 Penghasilan Kena Pajak setahun 12,375,000
1.3 Contoh Penghitungan untukkenaikan gaji secara rapel
PPh 21 terutang setahun 618,750
5% x 12,375,000
PPh 21 sebulan 51,562.5
=618,750 : 12
PPh 21 Januari-Juni seharusnya 309,375
6 x 51,562,5
PPh 21 yang sudah dipotong Januari-Juni 166,875
6 x 27,812.5 (dari contoh penghitungan 1.1)
PPh Pasal 21 untuk uang rapel 142,500
Penghitungan untukPenerima Pensiun Berkala
PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun pertama pensiun
PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya
2.
2.1.
2.2.
PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun pertama
pensiun
Penghasilan bruto – biaya pensiundikali banyaknya bulan
sejak pegawai menerima pensiun s.d.
bulan Desember
Penghasilan neto setahun
Penghasilan neto dalam tahun bersangkutan
yang diterima sebelum pegawai pensiun s.d
bulan desember
PTKPPenghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 atas PKP(1)
PPh Pasal 21 atas uang pensiun:
PPh Pasal 21 atas PKP (1) –
PPh Pasal 21yang terutang sebelum pegawai pensiun
PPh 21 uang pensiun bulanan:
PPh Pasal 21 atas uang
pensiun (2) dibagi banyak
bulan (a)
(2)
(a)
2.1.
2.1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
pertama pensiun
Irawan, berstatus kawin dengan 1 orang anak yang masih
menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Sejahtera
dengan gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,00. Irawan setiap bulan
membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan
ketentuan yang berlaku di Sejahtera terhitung mulai 1 Juli 2013, Hari
Irawan akan memasuki masa pensiun.
Selanjutnya, mulai bulan Juli 2013 Hari Irawan memperoleh
uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp3.000.000,00 sebulan.
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun (??????)
2.1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
pertama pensiun
PPh Pasal 21 sebelum pensiun
Gaji sebulan 6.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 6.000.000
Pengurang:
Biaya Jabatan (300.000)
5% x 6.000.000
Iuran Pensiun (250.000)
Penghasilan neto sebulan 5.450.000
Penghasilan neto setahun (6 bulan x 4.500.000) 32.700.000
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
PKP 4.350.000
PPh 21 terutang 217.500
5% x 4.350.000
PPh 21 terutang sebulan 36.250
217.500 : 6
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
pertama pensiun2.1.
PPh Pasal 21 sebelum pensiun
Pensiun sebulan 3.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 3.000.000
Pengurang:
Biaya Jabatan (150.000)
5% x 3.000.000
Penghasilan neto sebulan 2.850.000
Penghasilan neto Juli s.d Desember 17.100.000
Penghasilan neto sebelum Pensiun 32.700.000
Jumlah Penghasilan neto setahun 49.800.000
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
pertama pensiun2.1.
PKP 21.450.000
PPh Pasal 21 terutang 1.072.500
5% x 21.450.000
PPh 21 yang telah dipotong sebelum pensiun
217.500
PPh Pasal 21 yang terutang pada Dana Pensiun (Juli s.d. Desember)
855.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan
142.5000
855.000 : 6
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
pertama pensiun2.1.
PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun selanjutnya
Dihitung penghasilan neto sebulanPenghasilan bruto – biaya
pensiun
Penghasilan neto setahun=Ph neto sebulan:• x12• x banyaknya bulan
mulai bekerja s.d. Desember
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
PPh 21 terutang setahun
(Tarif Pasal 17 ayat (1))
PPh 21 terutang sebulan• :12• Dibagi banyaknya
bulan faktor pengali
2.2.
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
selanjutnya2.2.
Dengan menggunakan soal seperti pada contoh penghitungan 2.1
PPh Pasal 21 yang dipotong mulai bulan Januari 2014 (???????)
PPh Pasal 21 sebelum pensiun
Pensiun sebulan 3.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 3.000.000
Pengurang:
Biaya Jabatan (150.000)
5% x 3.000.000
Penghasilan neto sebulan 2.850.000
Jumlah Penghasilan neto setahun 34.200.000
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21atas uang pensiun bulanan pada tahun
selanjutnya2.2.
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
PKP 5.850.000
PPh Pasal 21 setahun
5% x 5.850.000 292.500
PPh Pasal 21 sebulan (:12) 24.375
PPh Pasal 21Bukan Pegawai
berkesinambungan
• Memiliki NPWP• memperoleh penghasilan dari hubungan kerja
dengan pemotong PPh Pasal 21/26• Tidak memperoleh penghasilan lainnya
50% x Ph Bruto (kumulatif)
-PTKP sebulan
50% x Ph Bruto (kumulatif)
Tidak berkesinambunga
n
50% x Ph Bruto
3.
Tarif Pasal 17 ayat 1 (a)
Ya Tidak
dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di RumahSakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yangdibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilanrumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr.Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan JantungSehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. AbdulGopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2013, jasa dokter yang dibayarkan pasiendari praktik dr. Abdul Gopar, SP.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagaiberikut :
PPh Pasal 21Bukan Pegawai3.
Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari 45.000.000
Februari 49.000.000
Maret 47. 000.000
April 40. 000.000
Mei 44. 000.000
Juni 52. 000.000
Juli 40. 000.000
Agustus 35. 000.000
September 45. 000.000
Oktober 44. 000.000
November 43. 000.000
Desember 40. 000.000
Jumlah 524. 000.000
Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien
Dasar Pemotongan PPh Ps 21
Dasar Pemotongan PPh Ps 21 Kumulatif
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
PPh Ps 21 terutang
(1) (2) (3)=50%x(2) (4) (5) (6)=(3)x(5)
Jan 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 1.125.000
Feb 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 1.225.000
Mar 47. 000.000 3.000.00020.500.000
50.000.00070.500.000
5%15%
150.0003.075.000
Apr 40. 000.000 20.000.000 90.500.000 15% 3.000.000
Mei 44. 000.000 22.000.000 112.500.000 15% 3.300.000
Jun 52. 000.000 26.000.000 138.500.000 15% 3.900.000
Jul 40. 000.000 20.000.000 158.500.000 15% 3.000.000
Agt 35. 000.000 17.500.000 176.000.000 15% 2.625.000
Sep 45. 000.000 22.500.000 198.500.000 15% 3.375.000
Okt 44. 000.000 22.000.000 220.500.000 15% 3.300.000
Nov 43. 000.000 21.500.000 242.000.000 15% 3.225.000
Des 40. 000.000 8.000.00012.000.000
250.000.000262.000.000
15%25%
1.200.0003.000.000
Jumlah 524.000.000 262.000.000 35.500.000
Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT
Cahaya Kurnia dengan fee sebesar
Rp5.000,000,00.
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang (???????)
5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00
Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:
120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21Bukan Pegawai tidak berkesinambungan3.2.
PPh Pasal 21untuk pegawai tdk tetap atau tenaga kerja lepas4.
Upah Harian
Upah Bulanan
4.1.
4.2.
Upah/uang saku mingguan
Dibagi banyaknya hari bekerja seminggu
Upah satuanDikali jumlah rata-rata satuan dalam sehari
Upah borongan Dibagi jumlah hari untuk menyelesaikan kerja borongan
Jumlah upah/uang saku harian
PPh Pasal 21untuk pegawai tdk tetap dengan upah harian4.1.
Jumlah upah/uang saku harian
≤ 200.000 > 200.000
Tidak dipotong
(-) 200.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp 2.025.000 s.d. Rp 7 jt
Upah sehari – PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
PPh Pasal 21untuk pegawai tdk tetap dengan upah harian4.1.
PPh Pasal 21untuk pegawai tdk tetap dengan upah bulanan
Dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatif satu bulan melebihi Rp
7.000.000Dikali 12
(-) PTKP setahun
PKP
Tarif Pasal 17
PPh 21 setahun
PPh Pasal 21 sebulan
Dibagi 12
4.2.
Bagus Hermanto (menikah dengan satu tangungan) bekerja
pada perusahaan Garmen dengan dasar upah harian yang
dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Juli 2013 Bagus
Hermanto hanya bekerja selama 20 hari dengan menerima
upah sehari Rp160.000. maka PPh Pasal 21 adalah....
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21untuk upah harian dibayar scr bulanan4.2.
Upah dalam satu bulan 3.200.000
20 hari x 160.000 38.400.000
Upah/penghasilan neto disetahunkan
12 x 3.200.000
5% x 3.000.000
PTKP (K/1) (28.350.000)
WP sendiri 24.300.000
Status Kawin 2.025.000
Tanggungan (1) 2.025.000
PKP 10.050.000
PPh Pasal 21 terutang setahun 502.500
5% x 10.050.000
PPh Pasal 21 bulan Juli 41.875
502.500 : 12
4.2. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21untuk upah harian dibayar scr bulanan
5.PPh Pasal 21 untuk Dewan Pengawas, Mantan Pegawai & Peserta Program
Pensiun
Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris
yang tidak merangkap sebagai
Pegawai Tetap
Mantan Pegawai
Peserta Program Pensiun yang masih berstatus Pegawai
yang menarik Dana Pensiun
Honorarium atau imbalan yang
bersifat tdk teratur
Jasa Produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan
lain yang tdk teratur
Kumulatif jumlah Penghasilan Bruto
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a
Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris
Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap.Dalam tahun 2013, yaitu bulan Desember 2013 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00PPh Pasal 21 yang terutang (?????)
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,0015% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 4.000.000,00
5.1.
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Mantan Pegawai
Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2013 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2013 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2012 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang (???????)
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,0015% x Rp5.000.000,00 = Rp 750.000,00PPh Pasal 21 yang harus dipotong = Rp 3.250.000,00
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.
5.2.
5.3. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Peserta Program Pensiun
Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji
Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para
pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas
Sinulingga sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang
merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT
Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama
sebesar Rp50.000,00 sebulan. Bulan April 2013 Nicholas Sinulingga memerlukan
biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang
telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2013 ia
menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2013 untuk
keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00.
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Peserta Program Pensiun5.3
. PPh Pasal 21 yang terutang adalah:
5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00
5% x Rp15.000.000,00 = Rp 750.000,0015% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
Rp2.250.000,00
atas penarikan dana sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2013
atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2013
atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2013
PPh Pasal 21 untuk Peserta Kegiatan
Penghasilan Bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat
utuh dan tidak pecah
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
6.
Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional
Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. La menjuarai turnamen
Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar
Rp200.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand
Prix Gold (??????????)
Jumlah hadiah Rp 200.000.000,-
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00
Jadi jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah= Rp
25.000.000,00
6. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Peserta Kegiatan
PPh Pasal 26
• Jumlah Penghasilan Bruto
DPP
• 20%Tarif
Penghasilan Bruto
Memperhatikan ketentuan P3B