-
Pajak Penghasilan Pasal 22Dasar Hukum :
Pasal 22 Undang-undang Pajak PenghasilanPeraturan Menteri
Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang
LainPeraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib
Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari
Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
-
Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 :Bank Devisa dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atas impor barangBendahara Pemerintah dan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Darah, Instansi atau Lembaga
Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barangBendahara Pengeluaran untuk
pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan
(UP)Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran
kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung.Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil
produksinya di dalam negeriProdusen atau importir bahan bakar
minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan
pelumasIndustri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan
industri atau eskpor mereka dari pedagang pengumpul1 3 2 5 4 7
6
-
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22Besarnya Pungutan PPh Pasal 22
: Atas Impor (Butir 1) Menggunakan Angka Pengenal Impor (API) Impor
Kedelai, Gandum dan Tepung Terigu Selain Impor Kedelai, Gandum dan
Tepung Terigu Tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) Yang
Tidak Dikuasai0,5 % dari Nilai Impor *)2,5 % dari Nilai Impor7,5 %
dari Nilai Impor7,5 % dari Harga Jual Lelang Atas Pembelian Barang
(Butir 2,3 dan 4) 1,5 % dari Harga Pembelian*) Nilai Impor adalah
nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu
cost, insurance dan freight ditambah dengan bea masuk dan pungutan
lainnya dengan dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
pabean di bidang impor.
-
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi
di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja dan industri
otomotif (Butir 5) Penjualan kertas di dalam negeri Penjualan semua
jenis semen di dalam negeri Penjualan baja di dalam negeri
Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di
dalam negeri0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN0,25% dari Dasar
Pengenaan Pajak PPN0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN0,3% dari
Dasar Pengenaan Pajak PPN Atas Penjualan bahan bakar minyak, gas
dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minya, gas dan
pelumas (Butir 6) Bahan Bakar Minyak0,25% dari Penjualan tidak
termasuk PPN untuk Penjualan kepada SPBU Pertamina0,3% dari
Penjualan tidak termasuk PPN untuk Penjualan kepada SPBU bukan
Pertamina dan Non SPBU Bahan Bakar Gas0,3% dari Penjualan tidak
termasuk PPN Pelumas0,3% dari Penjualan tidak termasuk PPN
-
Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor
kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditujuk sebagai
Pemungut PPh Pasal 22 dari Pedagang Pengumpul (Butir 6)0,25% dari
Harga Pembelian tidak termasuk PPNBila Wajib Pajak yang dipungut
tidak mempunyai NPWP, maka
Dikenakan tarif lebih tinggi 100% untuk PPh Pasal 22 yang
bersifat TIDAK FINAL
Tidak dikenakan tarif lebih tinggi untuk PPh Pasal 22 yang
bersifat FINAL
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22
-
Yang Mana Objek PPh Pasal 22 Final dan Tidak Final ;
Butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 Tidak Final(dapat diperhitungkan
sebagai pembayaran pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang
dipungut)
Penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas (Butir 6)
Penyalur/ Agen FINALSelain Penyalur/ Agen TIDAK FINAL
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22
-
Dikecualikan dari PemungutanDengan Surat Keterangan BebasImpor
barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.Emas
batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan
dari emas untuk tujuan ekspor.
Tanpa Surat Keterangan Bebas1. Pembayaran oleh
Bendaharawan:Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp
2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang
terpecah-pecah;Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,
listrik, gas,air minum (PDAM), dan benda-benda pos;Pembayaran atau
pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);Pembayaran untuk pembelian
gabah dan/atau beras oleh BULOG2.Impor kembali (re-impor), yang
meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali
dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor
untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan
Cukai.Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22
-
Yang Dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai:Impor barang yang
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan
Nilai.(18 jenis impor cfm. Ketentuan Kepabeanan dan Ketentuan
PPN)2.Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali.
Dikecualikan dari PemungutanPemotongan/Pemungutan PPh Pasal
22
-
Contoh Soal 1 PPh Pasal 22 :PT Wiratama adalah importir yang
sudah memiliki API, mengimpor barang dari Belanda dengan harga FOB
US$ 40.000. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 2,5% dari
FOB sedangkan biaya angkut sebesar 5% dari FOB. Bea masuk dan bea
masuk tambahan masing-masing sebesar 15% dan 5% dari CIF. Barang
yang diimpor termasuk barang mewah dengan taris 20%.Kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelunasan bea masuk dan PPh
adalah UU$ 1 = Rp 8.500.Diminta :Hitunglah besarnya CIF sebagai
dasar penghitungan bea masuk !Hitung nilai impor dan PPh Pasal 22
yang dipungut oleh DJBC !Berapa besarnya uang yang harus dibayarkan
kepada Bank Devisa atas impor tersebut ?Jawab :Menghitung CIFHarga
Cost (FOB)= US$40.000Insurance (2,5% x US$ 40.000)= 1.000Freight(5%
x US$ 40.000)= 2.000CIF= US$43.000Kursx Rp 8.500CIF sebagai dasar
penghitungan Bea Masuk= Rp 365.500.000
Menghitung Nilai Impor dan PPh Pasal 22Nilai Impor= CIF + Bea
Masuk + Bea Masuk Tambahan= Rp 365.500.000 + (15% x Rp 365.500.000)
+ (5% x Rp 365.500.000)= Rp 438.600.000PPh Pasal 22 Impor= 2,5% x
Nilai Impor= 2,5% x Rp 438.600.000= Rp 10.965.000
-
Uang yang Harus Dibayarkan :- Bea Masuk= Rp 54.825.000- Bea
Masuk Tambahan= 18.275.000- PPN Impor= 43.860.000- PPnBM=
87.720.000- PPh Pasal 22= 10.965.000Jumlah= Rp 215.645.000
-
Contoh Soal 2 PPh Pasal 22 :PT Importir mempunyai Angka Pengenal
Impor. PT Importir melakukan kegiatan impor kemudian dijual kepada
perusahaan di Jakarta. PT Importir selama bulan Nopember 2010
melakukan kegiatan impor sebagai berikut :Jawab :
No.Nama BarangNilai Impor (Rp)TarifPPh Pasal 221Laptop komputer
150.000.000 2Kedelai 150.000.000 3Printer 150.000.000 4Tepung
Terigu 150.000.000 5Lampu Kristal 150.000.000 6Buku Pelajaran Umum
60.000.000 7Komik Anak dari Jepang 50.000.000
No.Nama BarangNilai Impor (Rp)TarifPPh Pasal 22Dasar
Hukum1Laptop komputer 150.000.000 2,50% 3.750.000
154/PMK/20102Kedelai 150.000.000 0,50% 750.000 154/PMK/20103Printer
150.000.000 2,50% 3.750.000 154/PMK/20104Tepung Terigu 150.000.000
0,50% 750.000 154/PMK/20105Lampu Kristal 150.000.000 2,50%
3.750.000 154/PMK/20106Buku Pelajaran Umum 60.000.000 - -
154/PMK/2010 (dikecualikan)7Komik Anak dari Jepang 50.000.000 2,50%
1.250.000 154/PMK/2010
-
Contoh Soal 3 PPh Pasal 22 :Pada bulan April 2010, PT Teknika
menerima pembayaran dari Bendaharawan Dit. Jend. Cipta Karya atas
pembelian berbagai spare part alat berat. Nilai tagihan yang
diajukan oleh PT Teknika sebesar Rp 424.600.000 (bersih setelah
memperhitungkan semua pajak yang terutang).
Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan tersebut
!Jawab : Nilai tagihan setelah dipungut PPh Pasal 22 adalah Rp
424.600.000.Nilai penjualan sebelum dipungut PPh Pasal 22 adalah :=
Rp 424.600.000 x 100/98,5= Rp 431.065.990
PPh Pasal 22 yang dipungut adalah := 1,5% x Rp 431.065.990= Rp
6.465.990
-
Contoh Soal 4 PPh Pasal 22 :PT ABC telah ditunjuk sebagai
pemungut PPh Pasal 22 sejak tanggal 25 Februari 2009 oleh Kepala
KPP Medan Belawan. PT ABC adalah perusahaan eksportir ikan laut
yang membeli langsung bahan baku udang untuk keperluan industri.
Pada bulan Mei 2010, PT ABC membeli bahan baku udang sebesar Rp
100.000.000 dari seorang pedagang pengumpul yang juga terdaftar di
KPP Medan Belawan. PT ABC juga membeli senilai Rp. 100.000.000
langsung dari penambak yang memelihara sendiri budidaya udang dari
benur sampai menjadi udang siap panen.Hitunglah PPh pasal 22 yang
terutang pada bulan Mei 2010 !Jawab :PPh Pasal 22 atas pembelian
dari pedagang pengumpul = 0,25% dari pembelianPPh Pasal 22 = 0,25%
x Rp 100.000.000 = Rp 250.000Dasar Hukum : Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
-
Pajak Penghasilan Pasal 23
Dasar Hukum :
Pasal 23 Undang-Undang Pajak PenghasilanPMK Nomor
244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008
-
badan pemerintah; subjek pajak badan dalam negeri;penyelenggara
kegiatan;bentuk usaha tetap;perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya;Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong.(yaitu :
Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; Orang pribadi yang
menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 50/PJ./1994)Pemotong PPh Pasal
23 :Pihak yang Penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 :Wajib Pajak
Dalam NegeriBentuk Usaha TetapPemotongan PPh Pasal 23
-
Tarif dan Objek PPh Pasal 23 :15 % dari jumlah bruto untuk :
Dividen (kecuali dividen yg diterima orang
pribadi);Bunga;Royalti;Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya (
exc Pasal 21)
2% dari jumlah bruto, untuk :Sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta ( exc sewa Pasal 4 ayat 2 )Jasa
teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain*) ( exc Pasal
21)
Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP, dikenakan tarif
100 (seratus persen) lebih tinggi*) Jenis Jasa Lain diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK/2008Pemotongan PPh Pasal
23
-
DEFINISI :Jumlah Bruto atas Penghasilan dari Jasa:seluruh jumlah
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya
oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, tidak termasuk :pembayaran gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak
penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,
berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa (dibuktikan dgn kontrak
kerja dan daftar pembayaran);pembayaran atas pengadaan/pembelian
barang atau material (dibuktikan dgn faktur pembelian barang atau
material);pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dgn faktur
tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian
tertulis);pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu
penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah
dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dgn
faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh
pihak kedua kepada pihak ketiga).
Tidak berlaku untuk:atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan
dengan jasa katering
.Pemotongan PPh Pasal 23
-
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta:penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan
kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka
waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak
tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh
penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
Jasa Teknik:pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang
berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan
ilmu pengetahuan yang dapat meliputi :pemberian informasi dalam
pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau
pencarian dengan bantuan gelombang seismik; pemberian informasi
dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian
informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi,
perhitungan-perhitungan dan sebagainya; ataupemberian informasi
yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti
pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta
dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
Jasa Manajemen:pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung
dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
Jasa Konsultan:pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau
nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau
pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga
ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga
ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
.Pemotongan PPh Pasal 23
-
Jenis Jasa Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK/2008 :Jasa penilai (appraisal);Jasa
aktuaris;Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan
keuangan;Jasa perancang (design);Jasa pengeboran di bidang
penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;Jasa penunjang
di bidang penambangan migas;Jasa penambangan dan jasa penunjang di
bidang penambangan selain migas;Jasa penunjang di bidang
penerbangan dan bandar udara;Jasa penebangan hutan;Jasa pengolahan
limbah;Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)Jasa
perantara dan/atau keagenan;Jasa di bidang perdagangan surat-surat
berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan
KPEI;Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan
oleh KSEI
Pemotongan PPh Pasal 23
-
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;Jasa mixing
film;Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;Jasa instalasi/pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat
transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan
oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;Jasa maklon;Jasa penyelidikan dan keamanan;Jasa
penyelenggara kegiatan atau event organizer;
Jasa pengepakan;Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam
media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian
informasi;Jasa pembasmian hama;Jasa kebersihan atau cleaning
service;Jasa katering atau tata boga.
.Pemotongan PPh Pasal 23
-
Dikecualikan dari Pemotongan
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;sewa yang
dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak
opsi;dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f
dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2c)bagian laba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf i;sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggotanya;penghasilan yang dibayar atau
terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi
sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
Pemotongan PPh Pasal 23
-
Contoh Soal PPh Pasal 23 :Rahardika (belum ber-NPWP), seorang
pengarang, membuat novel yang menjadi best seller di awal tahun
2010. PT Pena Mas, perusahaan penerbit memberikan royalti kepada
Rahardika sebesar Rp 500.000.000. Hitunglah PPh pasal 23 yang wajib
dipotong oleh PT Pena Mas !Jawab :PPh Pasal 23 atas royalti = 15%
dari jumlah penghasilanKarena Rahardika belum memiliki NPWP, maka
dikenakan tarif 100% lebih tinggi,Sehingga PPh Pasal 23 atas Royati
yang diterima Rahardika = 15% x 200% x Rp 500.000.000 = Rp
150.000.000Dasar Hukum : Pasal 23 UU PPh
-
Contoh Soal PPh Pasal 23 :PT Rama pada tahun pajak 2009
membayarkan deviden sejumlah Rp 80.000.000 kepada pemegang
sahamnya, yaitu : PT Amar sebesar Rp 24.000.000 atas penyertaan
modal 30%, PT Amor sebesar Rp 8.000.000 atas penyertaan modal 10%,
Tuan Romo sebesar Rp 48.000.000 atas penyertaan modal 60%.
Hitunglah objek pemotongan/pemungutan PPh yang terutang !Jawab
:Pembayaran dividen kepada PT Amor Terutang PPh Pasal 23 sebesar
15%, Rp 1.200.000,Pembayaran dividen kepada Tn. Romo Terutang PPh
Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, Rp 4.800.000.Pembayaran dividen kepada
PT Amar Tidak terutang PPh Pasal 23, karena bukan objek pajak,
-
Contoh Soal PPh Pasal 23 :Pada tanggal 20 September 2009, PT
Permata Mirah membayar tagihan kepada CV Boga Rasa atas penyediaan
Jasa Katering dengan perincian sebagai berikut : Material/bahan
baku makanan= Rp 70.000.000 Jasa Memasak/Katering= Rp
30.000.000Hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang !Jawab :PPh Pasal 23
atas Jasa Katering = 2% x Jumlah penghasilan bruto= 2% x Rp
100.000.000 (Lihat definisi Jumlah Bruto atas Penghasilan dari
Jasa)= Rp 2.000.000Dasar Hukum : PMK Nomor 244/PMK.03/2010 jo.
SE-53/PJ/2009
-
Contoh Soal PPh Pasal 23 :Tn. Parto mempunyai usaha di bidang
perdagangan alat kosmetik. Untuk penghitungan PPhnya, Tn. Parto
menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Selama bulan
Februari 2009, Tn. Parto menyewa sebuah pick up dari PT Mobnas yang
digunakan mengangkut peralatan toko dengan nilai sewa Rp 5.500.000
termasuk PPN.Hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang !Jawab :Tn. Parto
menghitung PPh Orang Pribadinya dengan menggunaka norma
penghitungan penghasilan netto bukan merupakan Pemotong PPh Pasal
23Sehingga Tn. Parto tidak wajib memotong PPh Pasal 23 atas sewa,
dan PT Mobnas tidak melakukan penyetoran sendiri atas PPh Pasal 23
tersebut.Dasar Hukum : Pasal 28 ayat 2 UU PPh
-
Contoh Soal PPh Pasal 23 :PT Transindo memesan 500 pakaian
kepada CV Berbaju, perusahaan jahit dan konvesi. Bahan mentah
(kain) dan desain disediakan oleh PT Tranindo. CV Berbaju mendapat
imbalan jasa atas pembuatan pakaian tersebut. Biaya yang
dikeluarkan oleh PT Transindo adalah sebagai berikut : Biaya bahan
mentah (kain, desain, dll)Rp 80.000.000 Biaya JasaRp
10.000.000Hitunglah Objek Pemotongan/pemungutan PPh atas transaksi
di atas.Jawab :PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp 10.000.000 = Rp 200.000
(Jasa Maklon)Dasar Hukum : PMK-244/PMK.03/2008
-
Contoh Soal PPh Pasal 23 :Bulan Agustus 2010, PT Sabun Colek
(pihak pertama) melakukan kontrak kerja dengan PT Advertising,
perusahaan pengiklanan (pihak kedua), untuk membuat iklan radio
sabun colek dan memasang iklannya pada perusahaan PT Media (pihak
ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp
50.000.000.Pada saat membuat invoice, rincian tagihan PT
Advertising kepada PT Sabun Colek adalah :Penggunaan 2 orang tenaga
pemberi suaraRp 10.000.000 jasa konsultan (terkait pembuatan
iklan)Rp 8.000.000 jasa keagenan iklanRp 2.000.000 biaya pemasangan
iklan ke perusahaan mediaRp 30.000.000Atas transaksi di atas,
berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sabun Colek jika
semua bukti pendukung telah dilampirkan dalam invoice
tersebut.Jawab :PPh Pasal 23 sebesar 2% x Objek PPh Pasal 23. Objek
PPh Pasal 23 = Jasa Konsultan + Jasa Keagenan Iklan = Rp 8.000.000
+ Rp 2.000.000= Rp 10.000.000 PPh Pasal 23= Rp 200.000Dasar Hukum :
PMK-244/PMK.03/2008
-
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)
Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena
Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan
yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari luar negeri
atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 24 dapat dikreditkan
terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun atas seluruh
penghasilan termasuk penghasilan dari luar negeri.
-
PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc.
di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2005 memperoleh keuntungan
sebesar US$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X
adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.Penghitungan pajak atas
dividen tersebut adalah sebagai berikut:Keuntungan Z Inc US$
100,000.00Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc.:
(48%) US$ 48,000.00 (-)US$ 52,000.00Pajak atas dividen (38%) US$
19,760.00 (-)Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00
PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN
Pajak dari luar negeri yang dapat dikreditkan adalah pajak yang
dikenakan dari penghasilan yang secara langsung diterima oleh wajib
pajak luar negeri dan atas penghasilan dari luar negeri yang
diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang sama.ContohPajak
Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar
negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar
US$19,760.00.Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc.
sebesar US$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar
US$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak
yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.
-
Apabila jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di
luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka
kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang
terutang tahun berikutnya dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya
atau pengurang penghasilan serta tidak dapat dimintakan
restitusi.
BATAS MAXIMUM PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKANJumlah
kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah paling tinggi sama
dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri,
tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentu
dimaksud dihitung menurut perbandingan antra penghasilan dari luar
negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang
terutang atas Penghasilan Kena Pajak.PPh Pasal 24 sesuai
perhitungan = (Jumlah Penghasilan dari Luar Negeri : Penghasilan
Kena Pajak x Total PPh Terutang
-
Kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri terhitung sebesar
Rp 280.000.000 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang
terutang atau dibayar di luar negeri sebesar Rp 200.000.000.
Sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah
sebesar Rp 200.000.000.Contoh PT Majutakgentar di Jakarta dengan
peredaran usaha sebesar Rp 60 Milyar, memperoleh penghasilan netto
dalam tahun 2009 sebagai berikut :Penghasilan dalam negeriRp
1.000.000.000Penghasilan dari luar negeri (dikenakan tarif 20%)Rp
1.000.000.000
Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah
:Pajak atas penghasilan dari luar negeri yang terutangRp
200.000.000Penghasilan dalam negeriRp 1.000.000.000Penghasilan dari
luar negeri Rp 1.000.000.000Jumlah Penghasilan NettoRp
2.000.000.000Apabila jumlah Penghasilan Netto sama dengan
Penghasilan Kena Pajak, maka :PPh Terutang (28% x Rp
2.000.000.000)Rp 560.000.000Batas maksimum kredit pajak luar negeri
adalah := Rp 1.000.000.000 x Rp 560.000.000 = Rp 280.000.000 Rp
2.000.000.000
-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Bunga Deposito dan Tabungan
Bunga Simpanan Anggota Koperasi bagi Orang Pribadi Jasa Konstruksi
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Penghasilan dari Hadiah
atas Undian Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
-
Bunga Deposito dan TabunganBunga Deposito, Tabungan, SBI dan
diskonto yang dibayarkan oleh Perbankan kepada nasabahnya dikenakan
PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 20% dari bunga yang
dibayarkan.Bunga dan diskonto yang dibayarkan oleh Perbankan yang
tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 :Deposito, tabungan dan SBI tidak
lebih dari Rp 7.500.000Bunga atau diskonto yang diperoleh bank yang
didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
IndonesiaDiperoleh oleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan
oleh Menteri Keuangan dengan mengajukan Surat Keterangan BebasBunga
Tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan
rumah sederhana, sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah
sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuniDasar Hukum : PP Nomor
131 Tahun 200 jo. KMK No.51/KMK.04/2011
-
Transaksi Penjualan Saham di Bursa EfekDasar Hukum : PP Nomor 14
Tahun 1997 jo. KMK Nomor 282/KMK.04/1997Penghasilan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan
saham di bursa efek terutang PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 0,1%
x Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan. Bagi pemilik saham
pendiri dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 0,1% X Nilai
Transaksi + (0,5% x Nilai Saham pada saat IPO)
Penghasilan dari Hadiah atas UndianDasar Hukum : PP Nomor 132
Tahun 2000Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara
undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam
negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Pasal
4 ayat 2 Final sebesar 25% x jumlah bruto nilai undian.
-
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanDasar Hukum : PP
Nomor 71 Tahun 2008Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun diluar
kegiatan usahanya dengan tarif : sebesar 5% (lima persen) dari
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun
Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak
Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai
pengalihan.Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak
Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran
termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya
yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan tersebut.Tarif PPh tidak final 5% x jumlah
bruto nilai pengalihan, bagi WP Badan termasuk koperasi yang bukan
usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan.
-
Persewaan Tanah dan/atau BangunanDasar Hukum : PP Nomor 5 Tahun
2002Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan
PPh Pasal 4 ayat 2 - Final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai
persewaan, baik untuk wajib pajak badan, BUT maupun wajib pajak
orang pribadiBunga Simpanan Anggota Koperasi bagi Orang
PribadiDasar Hukum : PP Nomor 15 Tahun 2009Bunga simpanan Koperasi
yang dibayar oleh Koperasi yang didirikan di Indonesia kepada
anggota orang pribadi dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar
:0% untuk penghasilan bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00
per bulan; atau10% dari jumlah bruto bunga simpanan lebih dari Rp
240.000, per bulan.
-
Jasa KonstruksiTarif pajak :2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
kecil;4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;3% untuk Pelaksanaan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;4% untuk Perencanaan
Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan6% untuk Perencanaan
Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.Definisi :Jasa
konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.Dasar
Hukum : PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009
-
Contoh Soal PPh Pasal 4 ayat 2 :PT Teknika membayar sewa gedung
dan sewa gudang masing-masing sebesar Rp 240.000.000 dan Rp
300.000.000 kepada PT Gedung Baru dan Haji Rawai pada tanggal 1
Juni 2005. Nilai sewa tersebut adalah untuk masa sewa 18 bulan
terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005. Atas nilai sewa tersebut telah
dibebankan sebagai biaya pada SPT PPh Badan Tahun 2005
masing-masing Rp 80.000.000 dan Rp 100.000.000. Sebagian gudang
disewakan kembali pada pihak lain senilai Rp 10.000.000 per bulan
selama 3(tiga) bulan di tahun 2005 kepada Haji Somad, seorang
petani, untuk menimbun kacang hasil panennya.
Hitunglah PPh yang wajib dipotong oleh Pemotong !Jawab : Sesuai
PP Nomor 5/2002 atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan
dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah
bruto nilai persewaan. Saat terutang atas PPh ini adalah pada akhir
bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan dilakukannya
pembebanan, man yang terjadi lebih dahulu.Sehingga PPh Final atas
sewa bangunan yang harus dipotong oleh PT Teknika adalah sebagai
berikut : PT Gedung Baru PPh Final (Pasal 4 ayat 2)= 10% x Rp
240.000.000= Rp 24.000.000 Haji Rawai PPh Final (Pasal 4 ayat 2)=
10% x Rp 300.000.000= Rp 30.000.000
PPh Final tersebut harus dipotong oleh PT Teknika pada bulan
Juni 2005 ketika melakukan pembayaran sewa secara sekaligus.
-
Atas penyewaan kembali sebagian gudang ke Haji Somad terutang
PPh Final sebesar :PPh Final (Pasal 4 ayat 2)= 10% x Rp 30.000.000=
Rp 3.000.000
PPh Final tersebut disetor sendiri oleh PT Teknika dikarenakan
Haji Somad adalah orang pribadi yang bukan pemotong PPh Final atas
penghasilan dari sewa sesuai dengan KEP-50/PJ./1996.
(Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
: 394/KMK.04/1996 adalah :Akuntan, arsitek, dokter, Notaris,
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah
Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan
bebas;Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan;yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam
negeri.)
-
Contoh Soal 13 PPh Pasal 4 ayat 2 :Pengembang PT Rilistit di
bulan Mei 2010 menjual satu unit rumah sederhana yang mendapat
fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai senilai
Rp 30.000.000.Hitunglah PPh yang terutang !Jawab :PPh Pasal 22
pengalihan atas tanah dan/atau bangunan terutang PPh Pasal 4 ayat 2
Final sebesar 5% kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana
dan rumah susun sederhana sebesar 1% dari jumlah bruto nilai
pengalihanPPh Pasal 4 ayat 2 Final = 1% x Rp 30.000.000 = Rp
300.000(disetor sendiri oleh PT Rilistis)Dasar Hukum : PP Nomor 48
Tahun 1994 stdtd PP Nomor 71 Tahun 2010
-
Contoh Soal 14 PPh Pasal 4 ayat 2 :Sehubungan kebutuhan dana
yang sangat mendesak, PT Mobankroot menjual sebidang tanah miliknya
kepada Tn. Abdul Rauf (belum ber-NPWP) seharga Rp 400.000.000 (NJOP
atas tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000)Hitunglah PPh yang
terutang !Jawab :PPh Pasal 4 ayat 2 Final atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai
pengalihan yaitu nilai tertinggi antara nilai pengalihan dengan
nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan. PPh Pasal 4 ayat 2
Final = 5% x Rp 500.000.000 = Rp 25.000.000Dasar Hukum : PP Nomor
48 Tahun 1994 stdtd PP Nomor 71 Tahun 2010
-
Contoh Soal 15 PPh Pasal 4 ayat 2 :Ny. Ling Ling (NPWP ikut
suami) mempunyai 1.000.000 lembar saham PT Burayut Tbk. Pada tahun
2009, PT Burayut Tbk. membukukan laba bersih per lembar saham
sebesar Rp 100. Dalam RUPS, diputuskan bahwa 50% laba bersih
perseroan tahun 2009 akan dibagikan sebagai deviden pada bulan
Maret 2010. Berapakah jumlah penghasilan deviden setelah pajak yang
diterima Ny. Ling Ling ?Jawab :Deviden sebelum pajak yang diperoleh
Ny. Ling Ling(1.000.000 lb. x Rp 100/lb. x 50%)= Rp 50.000.000PPh
Pasal 4 ayat 2 atas Deviden= Rp 5.000.000Jumlah penghasilan deviden
setelah pajak= Rp 45.000.000Dasar Hukum : PP Nomor 19 Tahun
2009Contoh Soal 16 PPh Pasal 4 ayat 2 :Bulan Maret 2010, Koperasi
Maju Jaya membayar bunga simpanan sebesar Rp 225.000 kepada Ibu
Anceu, anggota koperasi yang belum memiliki NPWP.Berapakah PPh yang
terutang?Jawab :PPh Pasal 4 ayat 2 Final = 0% x Rp 225.000= 0
(kurang dari batas pemotongan Rp 240.000)Dasar Hukum : PP Nomor 15
Tahun 2009
-
Contoh Soal 17 PPh Pasal 4 ayat 2 :PT Rental memiliki beberapa
ruko. Pada bulan Mei 2010, dua ruko disewakan kepada Tn. Ariel
(Pedagang Kecil yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto, Non PKP) dan Tn. Peter (seorang Notaris yang belum ditunjuk
sebagai pemotong pajak) masing-masing sebesar Rp 50.000.000 per
tahun dengan ketentuan sewa dibayar dimuka.Hitunglah PPh Pasal
pasal 4 ayat 2 yang terutang !Jawab :Tn. Ariel dan Tn. Peter bukan
Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2.PPh Pasal 4 ayat 2 = 2 x 10% x Rp
50.000.000 = Rp.10.000.000PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut disetor
sendiri oleh PT RentalDasar Hukum : PP Nomor 29 Tahun 1996 stdtd PP
Nomor 5 Tahun 2002
-
Contoh Soal 18 PPh Pasal 4 ayat 2 :Pada tanggal 30 Juni 2010, PT
Koral (memiliki sertifikat kualifikasi menengah) menerima
pembayaran jasa konstruksi yang dilaksanakannya senilai Rp
5.000.000.000. Atas pembayaran ini terutang PPh sebesar.?Jawab
:Terutang PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 3% x Rp 5.000.000.000 =
Rp 150.000.000
-
Contoh Soal 19 PPh Pasal 4 ayat 2 :Koperasi Sepatu Cibaduyut,
pada bulan Nopember 2010 melakukan pembayaran SHU koperasi kepada
anggotanya antara lain :Tn. Asep (belum ber-NPWP) sebesar Rp
100.000 Tn. Iwan (NPWP. 05.098.786.7-027.000) sebesar Rp 300.000PPh
terutang atas pembayaran SHU di atas terutang PPh?
Jawab :SHU koperasi yang diberikan kepada anggota koperasi orang
pribadi termasuk pengertian deviden (Pasal 4 ayat 1 huruf g UU
PPh)Tn. Atep PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 10% x Rp 100.000 = Rp
10.000Tn. Iwan PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 10% x Rp 300.000 =
Rp 30.000
-
Soal Ujian 1 :PT Baja Hitam, produsen baja, dalam bulan April
2011 menjual kepada agen CV Dagang Baja senilai US$ 72.000 (dengan
Kurs Menteri Keuangan yang berlaku US$ 1 = Rp 8.760). Pada bulan
yang sama CV Dagang Baja menjual baja produk PT Baja Hitam kepada
Bangun Rumah senilai Rp 132.000.000 (termasuk PPN) dan Toko
Bangunan Mujur Jaya sebesar Rp 99.000.000 (termasuk PPN) serta
melakukan penyerahan kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta
sebesar Rp 80.000.000 (belum termasuk PPN).
Berdasarkan fakta di atas, siapa yang harus melakukan pemungutan
PPh Pasal 22 dan berapa besarnya ?Soal Ujian 2 :PT Adhi Karya
(Persero) selama Bulan Juli 2010 melakukan pembayaran yang
bersumber dari APBN, sebagai berikut :Membayar pembelian alat tulis
kantor sebesar Rp 1.500.000 dari PT Atekindo.Membayar pembelian
meja dan kursi kantor sebesar Rp 143.000.000 (termasuk PPN) dari PT
Meubelindo.Membayar biaya jasa pemasangan partisi kepada PT
Partisindo dengan kontrak sebesar Rp 70.000.000 yang terdiri dari
Jasa sebesar Rp 10.000.000 dan Material sebesar Rp
60.000.000Membayar biaya jasa sewa sebesar Rp 220.000.000 termasuk
service charge sebesar Rp 20.000.000 kepada PT Rawatindo.
Untuk transaksi di atas hitunglah objek pemotongan dan
pemungutan PPh yang terutang.Soal Ujian 3 :CV Demplon (Non PKP)
melakukan transaksi berupa jasa perancang ruangan kepada PT
Bautiful. Pada awal perjanjian kerja, CV Demplon meminta imbalan
bersih setelah pajak sebesar Rp 2.000.000.
Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Bautiful
?
**********************************************