PP 53 Th 2010.ppt

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Disampaikan Oleh:

Kedeputian SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Malang, 22 Desember 2010

1

2

PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010TENTANG DISIPLIN PNS

Pasal 1 Ketentuan Umum

Pasal 2 Berlaku bagi PNS dan CPNS• PP No 98 Tahun 2000 Pasal 18 huruf f “CPNS yang

dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat diberhentikan”

Pasal 3 Kewajiban berjumlah 17 butir;Inti:a. Menaati peraturan perundang-undanganb. Menaati ketentuan jam kerja dan masuk kerjac. Menaati ketentuan kedinasand. Bekerja dengan jujur, cermat untuk kepentingan negara

3

Pasal 4 Larangan berjumlah 15 butir;Inti:a.Menyalahgunakan wewenangb.Menjadi perantara untuk kepentingan orang lain / diri

sendiri dengan menggunakan kewenangan orang lainc.Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan

Penambahan Kewajiban / Larangan : Masuk kerja dan menaati ketentuan kerja Penambahan kewajiban mencapai sasaran kerja Penambahan larangan dalam dukung mendukung

Capres / Cawapres / Calon Legislatif

Menambahkan ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sebagai berikut:

PNS yang tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan;

PNS yang tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang;

PNS yang tidak masuk kerja selama 31 hari kerja keatas dikenai hukuman berat;

4

NO

TINGKAT HUKUMAN WAKTU KETIDAKHADIRAN

KETERANGAN

1 HUKUMAN RINGANa. Teguran Lisan 5 hari 5 – 15 hari kerja

b. Teguran Tertulis 6 – 10 hari

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

11 – 15 hari

2 HUKUMAN SEDANGa. Penundaan KGB 16 – 20 hari 16 – 30 hari

kerjab. Penundaan KP 21 – 25 hari

c. Penurunan Pangkat paling lama 1 tahun

26 – 30 hari

3 HUKUMAN BERATa. Penurunan Pangkat paling lama 3 tahun

31 – 35 hari 31 hari kerja keatas

b. Penurunan Jabatan 36 – 40 hari

c. Pembebasan Jabatan 41 – 45 hari

d. Pemberhentian 46 Hari kerja keatas

5

Pasal 6 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

6

Pasal 7 Tingkat dan jenis hukumana. Hukuman Disiplin Ringan1. Teguran lisan2. Teguran tertulis3. Pernyataan tidak puas secara tertulisb. Hukuman Disiplin Sedang1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)

tahunc. Hukuman Disiplin berat1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)

tahun2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah3. Pembebasan dari jabatan4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri5. Pemberhentian tidak dengan hormat 7

Pasal 8 Klasifikasi Pelanggaran dan Jenis Hukuman1. Jumlah ketidak hadiran2. Sifat silakukannya pelanggarana. Tidak sengaja – Rb. Sengaja – S3. Dampak negatif yang timbul akibat pelanggarana. Ke unit kerja – Rb. Ke instansi – Sc. Ke pemerintah / negara – B 4. Pelanggaran terkait dengan:a. Penyalahgunaan wewenang – Bb. Menerima hadiah/pemberian yang berhubungan dengan

jabatan – B 5. Pelanggaran yang terkait dengan pelayanan, hukuman

disiplin ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan

8

Pasal 14 Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan

menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Keterlambatan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 (satu) hari kerja = 7 ½ jam

9

Pejabat yang Berwenang Menghukum1. Pasal 15Presiden bagi pejabat struktural Eselon I dan jabatan

lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden untuk jenis hukuman disiplin berat Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, d, dan e

2. Pasal 16 s/d Pasal 20a. Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Kepala

LPND, Sekjen Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, Walikota) bagi :

Eselon I untuk jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat (4) huruf a, ayat (2) dan ayat (3)

Eselon II, III, IV, V, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, untuk jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat (3) c dan Pasal 7 ayat (4)

10

b. Gubernur selaku wakil pemerintah Bagi Sekda Kabupaten/Kota yang dijatuhi hukuman

disiplin Pasal 7 ayat (4) b, c, d, e (lingkup provinsi) Bagi Sekda Kabupaten/Kota yang dijatuhi hukuman

disiplin Pasal 7 ayat (4) b dan c (luar provinsi)

c. Kepala Perwakilan RI di luar negeri, bagi PNS di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) b, c

d. Pejabat struktural Eselon I s/d Eselon IV, V, dan pejabat setara dengan ketentuan :

Jenis hukuman sedang, Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b dengan ketentuan dua tingkat / jenjang kebawah

Contoh: Eselon I menjatuhkan hukuman untuk Eselon III Jenis hukuman ringan, Pasal 7 ayat (2) dengan

ketentuan satu tingkat / jenjang kebawahContoh: Eselon II menjatuhkan hukuman untuk Eselon III

11

Pejabat setara adalah PNS (jabatan fungsional) yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu antara lain Rektor, Dekan, Ketua Pengadilan, Kepala Sekolah.

Pejabat Struktural Eselon I yang diturunkan jabatannya menjadi pejabat eselon II, untuk pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ditetapkan oleh PPK.

Dalam rangka memperpendek jalur birokrasi untuk penjatuhan hukuman disiplin Pasal 7 ayat (3) huruf c bagi pejabat eselon V kebawah, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan dan pegawai golongan IIId kebawah menjadi kewenangan eselon II (Kepala Kantor Wilayah dan sejenis).

12

Pasal 21 Sanksi Sanksi bagi pejabat yang berwenang menghukum

apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin dikenai hukuman sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan.

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

13

Pasal 23 Pemanggilana. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

dipanggil secara tertulis oleh atasan langsungb. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sebelum pemeriksaanc. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan

pemangilan kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa

d. Apabila yang bersangkutan tidak hadir juga, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan

14

Pasal 24 Pemeriksaana. Sebelum dijatuhi hukuman, setiap atasan langsung

wajib memeriksa yang bersangkutan terlebih dahulu, dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam BAP

b. Apabila merupakan kewenangan Presiden, yang melakukan pemeriksaan PPK

c. PPK dapat mendelegasikan ke pejabat dengan pangkat / jabatan tidak boleh rendah dari yang diperiksa

d. Apabila berdasarkan hal pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan:

1. atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin

2. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP

15

Pasal 25 Tim Pemeriksa : a. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman

hukumannya Sedang dan Berat dapat di bentuk Tim Pemeriksa

b. Tim Pemeriksa terdiri atas:1. Atasan langsung2. Unsur pengawasan3. Unsur kepegawaian, atau pejabat yang ditunjukc. Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau Pejabat lain

yang ditunjuk

16

Pasal 27 Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan :a. Untuk kelancaran pemeriksaan dan kemungkinan

akan dijatuhi hukuman disiplin berat yang bersangkutan dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung

b. Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin

c. Yang bersangkutan tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian

d. Apabila tidak ada atasan langsung, pembebasan dilakukan oleh atasan yang lebih tinggi

17

Pasal 28 Berita Acara Pemeriksaana. BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan

PNS yang bersangkutanb. Apabila yang bersangkutan tidak mau tanda tangan,

BAP tetap dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman

c. PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan copy BAP

Pasal 29 Penjatuhan Hukumana. Berdasarkan pemeriksaan, pejabat yang berwenang

menghukum menjatuhkan hukuman disiplinb. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS 18

PNS melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman terberat

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat

Nebis in idem PNS dpk / dpb di lingkungannya akan dijatuhi

hukuman disiplin tapi bukan kewenangannya maka pimpinan instansi usulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK induknya disertai BAP

19

Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum

Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada pejabat instansi terkait

Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan

PNS yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian putusan, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

20

Pasal 32 s/d 34 Upaya Administratif1. Keberatan2. Banding Administratif

Pasal 34 ayat (2) Banding Administratif 1. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e yang dijatuhkan oleh PPK2. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e yang dijatuhkan oleh Gubernur

Pasal 35 KeberatanHukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan:1. Penundaan kenaikan gaji berkala (Pasal 7 ayat (3) huruf a);2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (Pasal 7 ayat (3)

huruf b)Yang dijatuhkan oleh:1. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara kebawah2. Sekda / pejabat struktural eselon II Kabupaten / Kota kebawah

/ Pejabat setara3. Pejabat struktural eselon II kebawah di lingkungan instansi

vertikal 21

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:1.Presiden, Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, dan e2.PPK, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, b, c3.Gubernur, Pasal 7 ayat (4) huruf b dan c4.Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan c5.Pejabat yang berwenang menghukum, Pasal 7 ayat (2)

UU NO. 43 / 1999 (1)Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan TUN(2)Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui BAPEKPenjelasan : PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa PDHTAPS dan PTDH dapat mengajukan banding administrasi ke BAPEK 22

Pasal 35 s/d 37 Prosedur Keberatan Diajukan secara tertulis kepada atasan dari PYBM dengan

memuat alasan keberatan dengan tembusan kepada PYBM1. Diajukan dalam jangka waktu 14 hari mulai tanggal yang

bersangkutan menerima putusan hukuman disiplin2. PYBM harus memberikan tanggapan tertulis kepada

atasan dari PYBM dalam jangka waktu 6 hari kerja mulai yang bersangkutan terima tembusan keberatan

3. Dalam jangka waktu 6 hari tidak ada tanggapan maka atasan dari PYBM mengambil keputusan berdasarkan data yang ada

4. Atasan dari PYBM wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 hari kerja terhitung mulai yang bersangkutan menerima keberatan

5. Atasan dari PYBM dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan, ditetapkan dengan keputusan atasan dari PYBM

6. Dalam jangka waktu 21 hari kerja atasan dari PYBM tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan PYBM batal demi hukum

23

Pasal 39 PNS yang mengajukan banding administratif, gaji

tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas

Tidak mengajukan banding administratif gaji mulai diberhentikan terhitung mulai bulan berikut sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima

Penentuan dapat tidaknya yang bersangkutan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja

24

Pasal 40 PNS meninggal dunia sebelum ada keputusan upaya

administratif, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian

PNS yang capai BUP sebelum ada keputusan atas:a. Keberatan, dianggap telah selesai jalani hukuman disiplin,

diberhentikan dengan hormat dan hak-hak kepegawaian

b. Banding administratif,dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan

ditetapkannya banding administrasi

Pasal 42 PNS yang sedang proses pemeriksaan karena

pelanggaran disiplin atau sedang ajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi 25

Pasal 43 s/d 46 Berlakunya Hukuman Disiplin1. Jenis hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan

upaya administrasi mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan

2. Jenis hukuman disiplin sedang (Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b) oleh pejabat yang berwenang menghukum, yang tidak diajukan keberatan mulai berlaku pada hari 15 (ke limabelas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima

3. Angka 2 (dua) apabila diajukan keberatan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan

4. Jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, apabila tidak diajukan banding administrasi sanksi berlaku pada hari ke-15 (ke lima belas) setelah putusan diterima 26

5. Angka 4 (empat) apabila diajukan banding administratif mulai berlaku pada tanggal ditetapkan keputusan atas banding administratif.

6. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke-15 (ke limabelas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan.

Pasal 47 Dokumentasi Keputusan Hukuman (Pasal 47)Dipakai sebagai salah satu bahan penilaian dan

pembinaan PNS yang bersangkutan.

27

Pasal 48 Ketentuan Peralihan Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum

berlakunya keputusan ini dan sedang dijalani dinyatakan tetap berlaku

Keberatan yang diajukan kepada atasan PYBM atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya PP ini diselesaikan sesuai dengan PP 30 Tahun 1980

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan PP ini

Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan PP ini

Pasal 51 PP mulai berlaku pada tanggal diundangkan (6 – 6 – 2010)

28

29