i POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Oleh: FIRMANSYAH CAKRA ADY C 100 140 340 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2018
20
Embed
POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN …eprints.ums.ac.id/68467/6/NASKAH PUBLIKASI.pdf · (Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta) ... ditekankan pada upaya pencegahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK
TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Oleh:
FIRMANSYAH CAKRA ADY
C 100 140 340
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018
i
HALAMAN PERSETUJUAN
POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK
TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta)
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
FIRMANSYAH CAKRA ADY
C 100 140 340
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing
Hartanto, S.H.,M.H
HALAMAN PENGESAHAN
ii
POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK
TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta)
Oleh:
FIRMANSYAH CAKRA ADY
C 100 140 340
Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Kamis, 01 November 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:
1. Hartanto, S.H.,M.H.
(…………………………)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(…………………………)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(…………………………)
(Anggota II Dewan Penguji)
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, Kamis 01 November 2018
Penulis
FIRMANSYAH CAKRA ADY
C 100 140 340
1
POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK
TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta)
Abstrak
Negara Indonesia adalah negara hukum, Perlindungan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum. Dimana
perlindungan dan penghormatan salah satunya perlu diberikan kepada tersangka
suatu tindak pidana karena di dalam praktiknya tersangka seringkali dilanggar
hak-hak yang dimilikinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1)
Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?
(2) Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara
pidana?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum hak tersangka pada
penyidikan perkara pidana dilakukan melalui dua cara yaitu preventif yang
ditekankan pada upaya pencegahan untuk terjadinya pelanggaran yang diatur di
dalam beberapa undang-undang dan represif yang ditekankan kepada pemberian
sanksi bagi pelanggar hak-hak tersangka. Potensi pelanggaran hukum hak
tersangka pada penyidikan perkara pidana penulis melakukan wawancara dengan
5 orang yang pernah menjadi tersangka dan menyatakan apabila hak-hak mereka
dilanggar yang disebabkan oleh pengetahuan tersangka, aparat penegak Hukum,
Undang-undang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Penyidikan
Abstrack
The country of Indonesia is a state of law, protection and respect for human rights
are the main pillars in every country of law. Where protection and respect one of
them needs to be given to the suspect a criminal act because in practice the
suspect is often violated by the rights he has. The formulation of the problem in
this study is (1) What is the legal protection of the suspect's rights in criminal case
investigation? (2) What is the potential for violating the legal rights of suspects in
criminal investigations? The research method used in this study is juridical
empirical. The results of this study are the legal protection of the suspect's rights
in criminal case investigation through two ways, namely preventive emphasis on
efforts to prevent violations regulated in several laws and repressions which are
emphasized on sanctions for violating the rights of suspects. Potential violations
of the legal rights of suspects in criminal investigations the author conducts
interviews with 5 people who have been suspects and stated that if their rights are
violated caused by the knowledge of suspects, law enforcement officers, the law.
Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum adalah negara yang
menjunjung penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai tujuan nasional.
“Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan
konstitusional. Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang
ditentukan oleh hukum.”1
Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang
bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan
antara kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat
memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang
terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat
dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada
sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu
penderitaan yang dapat memberikan penjeraan bagi pelanggar.
“Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan
ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun
masyarakat.”2 “Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan
keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara
keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan
sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam
masyarakat.”3 Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan
pertentangan, Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi
saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan
hukum yang diatur dalam hukum pidana
“Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan
adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk
kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Untuk itu diperlukan adanya
1Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007. Hal. 17
2 Sudikno Mertokusumo, 2008, “Menegnal Hukum (Suatu Pengantar)”, Liberty, Yogyakarta, cet-
4, hal. 40 3 Ibid. Hal. 40
3
kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam
mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.”4
Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan
pilar utama dalam setiap negara hukum, untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara
pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang
dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan
ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan
langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat
dibenarkan secara hukum.
Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara
bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan
dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat
pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka
tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan
yang dibutuhkan secara bebas. “Seperti kasus yang terjadi terhadap tersangka
narkotika yang ditangkap tanpa surat, dipaksa untuk mengakui kesalahan, disiksa
untuk mengakui perbuatan yang mereka tidak perbuat, mereayasa kasus,
diperdaya untuk membayar sejumlah uang agar bebas, dan diintimidasi menyewa
pengacara karena kasus akan dipersulit atau diperberat.”5
“Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan
karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas
diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat
perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang
4 Ibid. Hal. 45
5 Ricky Gunawan, dkk, 2012, Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat
Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta, Jakarta: Lembaga
Bantuan Hukum Masyarakat (LBH MASYARAKAT), hal 5.
4
tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang terbuka
untuk umum.”6
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana perlindungan
hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana? (2) Bagaimana potensi
pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana? Sementara
itu, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut (1) Untuk mengetahui potensi pelanggaran perlindungan hukum dan hak
tersangka pada penyidikan perkara pidana (2) Untuk mengetahui keefektifan
penyidik dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan pada
penyidikan.
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitin ini adalah
sebagai berikut (1) Manfaat Teoritis Dapat menambah dan memberikan ilmu
pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan
khususnya manfaat praktis mengenai potensi pelanggaran perlindungan hukum
dan hak tersangka pada penyidikan prkara pidana. (2) Manfaat Praktis (a) Dapat
mengetahui efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik pada
tahap penyidikan terhadap tersangka. (b) Untuk melatih mengebangkan pola pikir
yang sistemastis sehingga dapat meneliti serta menerapkan ilmu yang telah
diperoleh.
2. METODE
“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum dengan menganalisanya.7” “Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni
pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti dataa
sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan
6 Ibid. Hal. 6
7 Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3.
5
penelitian data primer di lapangan.”8 “Jenis penelitian yang digunakan oleh
penulis adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang merupakan prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan atau melukiskan
subyek atau objek penelitian pada saat sekarang.9” “Lokasi yang akan dijadikan
tempat penulis yakni Rutan Kelas 1A Surakarta. “Data yang disajikan dari
sumber-sumber data meliputi data primer dan data sekunder yaitu berupa bahan-
bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.”10
Metode pengumpulan data sebagai berikut: (a) Studi Kepustakaan (b)
Studi Lapangan (c) Wawancara. “Metode Analisis Data menggunakan teknik
deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu
kemudian dicocokkan dengan teori yang ada, kmudian dianalisis.”11
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana
“Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum merupakan berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun.”12
Yang dimana dalam skripsi ini hendak membahas mengenai
perlindungan hukum hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana oleh
pihak kepolisian.
Di dalam Pasal 14 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Polisi dilengkapi
tugas lainnya yang berupa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Dalam melakukan penyidikan tersebut polisi dengan
berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat menyatakan seseorang sebagai
tersangka. Pengertian tersangka terdapat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang
berbunyi : “seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti 8 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 53. 9 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka, Cipta, Hal. 23.
10 Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Op, cit. Hal 8.
11 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), hal. 5. 12
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2010, Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan
Hukum PIdana untuk perguruan tinggi, Jakarta: Sinar Grafika, hal.10.
6
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Oleh karena itu, setelah
seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena sudah terdapatnya bukti permulaan
akan dilakukan proses penyidikan guna untuk memperoleh bukti yang cukup.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan
pelaksanaanya dengan satu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:
3.1.1 Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelumnya terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Terkait dengan hak tersangka dalam proses penyidikan di dalam KUHAP
sudah diatur mengenai hak-hak tersangka dalam proses perkara pidana yang tidak
boleh dilanggar oleh penyidik dalam hal memeriksa tersangka. Terkait dengan
perlindungan hukum preventif di dalam melindungi hak-hak tersangka terdapat di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana
Di dalam Kitab undang-undang Hukum acara pidana ini sudah diatur secara jelas
terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka yang wajib di lindungi oleh
aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka.
Pengaturan hak-hak tersangka diatur dalam BAB IV Pasal 50 KUHAP
sampai dengan Pasal 68 KUHAP Berikut ini oleh penulis akan uraikan mengenai
beberapa ketentuan hak-hak tersangka yang harus di lindungi oleh penyidik, yaitu
sebagai berikut:
a. hak memperoleh prioritas di dalam penyelesaian perkara,
b. hak untuk mempersiapkan pembelaan.,
c. hak untuk memberikan keterangan secara bebas,
d. hak untuk mendapatkan juru bahasa,
e. hak memperoleh bantuan Hukum,
7
f. hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,
g. hak untuk menghubungi penasihat hukumnya,
h. hak untuk memperoleh kunjungan doketer pribadinya,
i. hak untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhannya,
j. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan,
k. hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan tersangka,
l. hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia ini sendiri hak-hak tersangka diatur di dalam BAB III mengenai Hak
Asasi Mnausia dan Kebebasan dasar Manusia, di dalam bagian ke empat hal
memeproleh keadilan, yang diatur di dalam Pasal 17 dan 18.
Pasal 17 yang mengatur mengenai hak setiap orang yang dalam hal ini
juga termasuk tersangka untuk memperoleh suatu keadilan dengan cara
mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Selain itu juga setiap
tersangka harus di adili ataupun diperiksa oleh penyidik secara bebas dan tidak
memihak oleh siapapun. Di dalam Pasal 18 dijelaskan mengenai penekanan
adanya asas legalitas dan Culpabilitas (Tiada pidana tanpa kesalahan) yang
dimana tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti secara sah dan
meyakinkan di pengadilan selain itu juga di dalam pasal tersebut juga memberikan
pengeturan terkait dengan tidak boleh dilakukannya asas berlaku surut.
Dengan demikian di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia memberikan beberapa perlindungan terhadap hak-hak
tersangka yang tidak boleh dilanggar. Dan juga dengan demikian dalam undang-
undang ini mendukung untuk tidak terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak
yang berwenang.
2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman
Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai
hak-hak tersangka yaitu sebagai berikut hak tersangka untuk mendapatkan
perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah
8
sebelum adanya putusan hakim (Asas Praduga tak bersalah), hak untuk
memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi
3.1.2 Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan demikian dalam skripsi
ini untuk memberikan perlindungan terhadap tersangka secara represif yaitu
dengan memberikan hukuman kepada aparat penegak hukum yang melanggar
hak-hak tersangka sebagaimana yang dimaksud.
Namun pada praktiknya walaupun di dalam KUHAP sudah diatur mengenai
hak-hak tersangka yang wajib untuk di lakasanakan oleh penyidik namun
pengaturan tersebut tidak dibarengi dengan adanya konsekwensi yuridis bagi
penyidik yang melanggar hak-hak tersangka. Dengan demikian hal ini akan