POLITIK HUKUM ATAS RUU TENTANG PEMBATASAN … · 2018. 4. 17. · 1 | P a g e POLITIK HUKUM ATAS RUU TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL H. Bambang Soesatyo, SE, MBA KETUA DPR

1 | P a g e

POLITIK HUKUM

ATAS

RUU TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

H. Bambang Soesatyo, SE, MBA

KETUA DPR RI

Saat ini, tren perkembangan sistem transaksi keuangan non tunai

mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi.

Peningkatan transaksi keuangan non tunai tersebut melalui Kartu Kredit, Kartu

Debit, Uang Elektronik (E-money), SMS Banking, Internet Banking, dan Phone

Banking. Peningkatan ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi

komunikasi dan informatika (ICT). Perkembangan ini telah berhasil menciptakan

berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi

keuangan secara non tunai.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2017 yang diterbitkan Bank

Indonesia, tercatat bahwa uang kartal (kertas atau logam) yang diedarkan (UYD)

meningkat pada 2017 sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi domestik.

Pertumbuhan uang yang diedarkan pada 2017 mencapai 13,4% menjadi Rp 694,8

triliun. Permintaan uang kartal oleh masyarakat (currency outside bank) dan bank

(cash in vault) mengalami peningkatan. Hal ini selain menunjukkan kenaikan

aktivitas ekonomi domestik, dapat juga diartikan bahwa masyarakat masih lebih

suka untuk melakukan transaksi keuangan secara tunai menggunakan uang kartal.

Fakta lain adalah aktivitas transaksi keuangan non tunai didominasi

masyarakat menengah ke atas yang berada di perkotaan, sebagaian besar

masyarakat menengah ke bawah di pedesaan akan cenderung bertransaksi secara

tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih, fasilitas atau

infrastruktur yang mendukung terciptanya transaksi keuangan non tunai yang

terintegrasi belum secara merata tersedia diseluruh Indonesia.

Bagi masyarakat umum, transaksi dengan uang tunai memiliki beberapa

kelebihan dan sampai sekarang dianggap lebih menarik untuk digunakan

dibandingkan dengan melakukan transaksi secara non tunai. Beberapa kelebihan

2 | P a g e

tersebut antara lain: kepastian diterima; penyelesaian segera; tidak memerlukan

infrastruktur; kemudahan penggunaan; kemudahan pemantauan; anonimitas; dan

dijamin negara.

Manfaat Transaksi Non Tunai

Berbagai penelitian di dunia mengonfirmasi manfaat dari transaksi

nontunai bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian pada 2007 di Brazil

menghasilkan kesimpulan bahwa transisi pembayaran ke sistem elektronik

menurunkan biaya 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil riset lembaga

penelitian internasional, McKinsey pada 2010 menyebutkan pembayaran

elektronik antara rumah tangga dan pemerintah di India dapat menghemat 8%

dari total pembayaran, sementara di sisi penerimaan pemerintah mengalami

peningkatan hampir 80%. Penelitian lainnya juga menyebutkan konversi dari

tunai kepada elektronik secara umum menurunkan biaya lebih dari 50% (Bold,

Porteus, & Rotman, 2012).

Dalam teori ekonomi khususnya teori kuantitas uang, Transaksi non tunai

merupakan salah satu bentuk peningkatan teknologi seperti mesin ATM.

Peningkatan teknologi dapat meningkatkan kecepatan perputaran uang karena

akan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan terjadi peningkatan

konsumsi dan berdampak terhadap peningkatan transaksi (output riil) dan

pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dalam bertransaksi secara non

tunai, di antaranya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan

keamanan dan kenyamanan, menciptakan kecepatan dalam membayar sehingga

meningkatkan efisiensi, mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk

menabung dan mengelola uang, mendukung upaya pencegahan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan kecepatan

perputaran uang dalam perekonomian (velocity of money).

Harus diakui bahwa perkembangan transaksi keuangan non tunai di

Indonesia sebagian besar didorong oleh perkembangan internet dan e-commerce

serta adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan secara resmi

oleh Bank Indonesia tanggal 14 Agustus 2014 lalu.

3 | P a g e

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang pesat dan

mendorong terciptanya transaksi keuangan non tunai harus dapat dioptimalkan

untuk mendorong efisiensi ekonomi nasional, serta mendukung terciptanya

sistem pembayaran yang aman, handal, lancar, serta dapat memberikan akses

keuangan secara luas sesuai kepentingan Nasional. Dan, pada akhirnya akan

memperbaiki efisiensi perekonomian. Bank Indonesia harus terus mendorong

implementasi Gerakan Nasional Non Tunai agar dapat menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat kita sehari-hari baik di perkotaan hingga di pedesaan.

Perlu juga dilakukan perluasan penggunaan elektronifikasi yang diartikan

sebagai upaya untuk mengubah semua metode pembayaran dari manual menjadi

elektronik, mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi

digital dan meningkatkan akses keuangan yang terbatas menjadi luas (inklusif).

Elektronifikasi ini juga sejalan dengan iklim transparansi, governance pengelolaan

keuangan, peningkatan kualitas layanan publik, dan upaya perbaikan iklim usaha

yang lebih ramah.

Perluasan elektronifikasi dilakukan melalui beragam instrumen dan

channel pembayaran, hingga mampu menyentuh seluruh aktivitas pembayaran

secara luas mulai dari person to person (ptp), person to business (ptb), business to

business (btb), government to person (gtp), person to government (ptg).

Transaksi Non Tunai dan Pencegahan Korupsi

Besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara dipercaya memiliki korelasi

atau hubungan terhadap beberapa aspek atau kondisi di negara tersebut.

Sebagaimana terlihat dari data yang dipublikasikan masing-masing oleh

Transparency International’s 2011 Global Corruption Perceptions Index dan

MasterCard Advisors’ Analysis, yang menunjukkan terdapat korelasi positif antara

aktivitas transaksi uang tunai dengan persepsi masyarakat dunia terhadap tingkat

korupsi di suatu negara.

Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat

korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi

tunainya rendah. Sebagai contoh India, Bulgaria, Rusia, dan termasuk Indonesia

yang transaksi tunainya di atas 60%, memiliki persepsi tingkat korupsi yang

4 | P a g e

buruk. Sementara Denmark, Swedia, dan Finlandia yang transaksi tunainya

rendah (10-20%), memiliki persepsi tingkat korupsi sangat rendah.

Hal yang sama juga berlaku pada korelasi antara penggunaan tunai dan

kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di suatu negara. Tingginya

penggunaan tunai di suatu negara, menempatkan negara tersebut berada di

peringkat yang rendah dalam hal kemudahan berbisnis.

Arah Politik Hukum Atas Penyusunan RUU tentang Pembatasan Transaksi

Uang Kartal

Berdasarkan kondisi transaksi keuangan yang saat ini berkembang baik

secara tunai maupun non tunai, menunjukkan bahwa:

▪ masyarakat Indonesia menengah ke atas sudah lebih menyadari manfaat

penting yang dapat diperoleh dari transaksi keuangan non tunai.

▪ Berdasarkan hasil penelitian, transaksi non tunai memperlihatkan manfaat

yang sangat baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat

menurunkan tingkat korupsi dan menunjukkan tingkat kemudahan berbisnis

yang tinggi.

▪ Pemerintah, Bank Indonesia dan Perbankan negeri atau swasta harus dapat

menyediakan infrastruktur transaksi non tunai bagi masyarakat yang dijamin

keamanannya dan memiliki jaringan yang luas dan terintegrasi.

▪ Sementara itu, OJK harus dapat melakukan pengawasan secara efektif

terhadap praktek pengelolaan transaksi non tunai agar masyarakat semakin

yakin akan keamanannya dalam setiap bertransaksi non tunai.

Oleh karena itu, melihat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan

penerapan transaksi keuangan non tunai, maka DPR tentunya akan mendukung

agar masyarakat membiasakan diri untuk bertransaksi keuangan secara non

tunai. Salah satu upaya konkret akan dukungan DPR ini adalah dengan

memastikan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai RUU yang

masuk dalam prioritas tahunan 2018.

Tujuan utama penyusunan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

ini adalah untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, DPR memandang bahwa

tujuan utama ini sangat penting untuk didukung oleh seluruh stakeholders agar

5 | P a g e

dapat memberikan kepastian hukum. DPR sangat mengharapkan agar RUU ini

nantinya akan dapat diterapkan dan mampu menjadi kebijakan atau aturan yang

manfaatnya sesuai dengan tujuan.

MENELISIK LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI

UANG KARTAL

YASONNA H. LAOLY MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jakarta, 17 April 2018

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

Telah disusun sejak tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia

Telah mengikutsertakan PPATK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Otoritas jasa keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPHN, Akademisi, dan tenaga ahli

Telah masuk Prolgenas prioritas Tahun 2018

Posisi Rancangan Undang-Undang ini dalam proses ParafPersetujan Menteri/Pimpinan Lembaga

TUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Memperkuat Upaya Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang

Mengubah Perilaku dan pola pikir masyarakat terhadaptransaksi penggunaan uang kartal menjadi sistem

transaksi non tunai

LANDASAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

FILOSOFIS

SOSIOLOGIS

YURIDIS

ASAS PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

Kepentingan Umum

Pelindungan Masyarakat

Efektif Efisien

Manfaat

FILOSOFIS

PANCASILA NAWACITAUNDANG-UNDANG

DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SOSIOLOGISMENGURANGI TINDAK

PIDANA TRANSAKSI KEUANGAN

PENGHEMATAN JUMLAH UANG KARTAL YANG

DICETAK

MENDIDIK DAN MENDORONG MASYARAKAT UNTUK

MENGGUNAKAN JASA SISTEM PEMBAYARAN

YURIDISMENYATUKAN BEBERAPA REGULASI DI

BIDANG UANG KARTALMENGATUR KEMBALI SECARA

KOMPREHENSIF DALAM SATU UNDANG-UNDANG

Terima Kasih

KONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

DISAMPAIKAN OLEH:

DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.MKETUA TIM PENYUSUN RUU PTUK

MENCEGAH KASUS-KASUS OTTYANG MELIBATKAN UANG TUNAI

KASUS BUPATI JOMBANG, NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Perizinan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabuapten Jombang

Uang tunai Rp25 juta dan USD9.500

WALI KOTA KENDARI, ADRIATMA DWI PUTRA

Pengadaan barang dan jasa padaPemerintah Kota Kendari tahun

2017-2018Suap Rp 1,3 miliar

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, ABDUL LATIF

Proyek pengadaan pekerjaanpembangunan RSUD Damanhuri,

Barabai tahun anggaran 2017

Rp 65.650.000 yang ditemukan di dalam brankas

BUPATI KEBUMEN, MOHAMMAD YAHYA FUAD

Proyek pengadaan barang dan jasayang anggarannya diperoleh dari

APBD Kabupaten Kebumen.Suap gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar

BUPATI NGADA, MARIANUS SAE Proyek di Kabupaten Ngada sejak2011.

Suap Rp 4,1 miliar yang diberikansecara tunai ataupun lewat transfer

bank.

BUPATI HALMAHERA TIMUR, RUDI ERAWAN

Proyek infrastruktur di bawahKementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tahun 2016.Suap Rp 6,3 miliar

Sumber: berbagai media, seperti Kompas

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

•Dalam rangka mendorongpenggunaan transaksikeuangan lebih sederhana, cepat, murah, tepat guna, dan berdaya guna

•Dalam rangka memberikanmanfaat secara luas bagikepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

•Dalam rangka memberikanpelindungan kepadamasyarakat darikemungkinandipergunakannya uangkartal sebagai sarana untukmelakukan tindak pidana

•Dalam rangkamendahulukan kepentinganmasyarakat dibandingkandengan kepentinan individuatau kelompok

KEPENTINGAN UMUM

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

EFEKTIF DANEFISIEN

MANFAAT

KEBIJAKAN PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL DALAM NAWACITA PRESIDEN

“Kami berkomitmen untukmembentuk regulasi yang

mendukung pemberantasan korupsimelalui RUU Perampasan Aset, RUU

Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA), dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai”

KOMITMEN PRESIDEN TERTUANG DALAM NAWACITA NOMOR 4, yaitu

menolak negara lemah dengan melakukanreformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

KONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

DEFINISI TRANSAKSI UANG KARTAL DAN UANG KARTAL

KEGIATAN

Penarikan

Pencairan

Pembelian

Pembayaran

Pemberian

Penjualan

Kegiatan lainnya

MENGGUNAKAN UANG KARTAL

Uang Kertas

Uang Logam

RUPIAH / MATA UANG ASING

BATASAN NILAIT

RA

NSA

KSI

UA

NG

KA

RT

AL

SATU KALI ATAU LEBIH TRANSAKSI DALAM 1 HARI DI

WILAYAH NKRI

NILAI PALING BANYAK RP100JUTA ATAU YANG

SETARADIPERBOLEHKAN

NILAI LEBIH DARI RP100JUTA ATAU YANG SETARA

DILARANG

WAJIB DILAKUKAN SECARA NON TUNAI

MELALUI PJK YANG MENYELENGGARAKAN JASA

PEMBAYARAN

BANK PENYELENGGARA POS

PENYELENGGARA ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

(APMK)

PENYELENGGARA TRANSFER DANA

PJK LAIN YANG MENYELENGGARAKAN

JASA PEMBAYARAN

PJK YANG MENYELENGGARAKAN JASA PEMBAYARAN

KONSEKUENSI HUKUM ATAS PELANGGARAN

KONSEKUENSI HUKUM ATAS

PELANGGARAN

SANKSI ADMINISTRATIF

BAGI SETIAP ORANG

ORANG PERORANGAN

KORPORASI

PEJABAT UMUM (NOTARIS, PPAT,

PEJABAT LELANG)BATAL DEMI HUKUM SUATU

PERJANJIAN

TIDAK MEMBATASI PERJANJIAN

HANYA MEMBATASI MEKANISME

TRANSAKSI YANG WAJIB DILAKUKAN

SECARA NON-TUNAI

TIDAK MENGHAMBAT EASE OF DOING BUSSINES

(EODB)

BEST PRACTICE SANKSI ATAS PELANGGARAN DI BEBERAPA NEGARA

ITALIA: tidak lebih dari 40% dari transaksi keuangan tunai

yang dilanggar

BULGARIA: kesalahan pertamabesar denda 25%-50% dari

transaksi keuangan tunai yang dilanggar, kesalahan berulangbesar denda 50%-100% dari

transaksi keuangan tunai yang dilanggar

BELGIA: denda sebesarEUR250-EUR 225.000 tetapi

tidak lebih dari 10% transaksikeuangan tunai yang dilanggar

SANKSI ADMINISTRATIF

BEST PRACTICE SANKSI ATAS PELANGGARAN DI BEBERAPA NEGARA

SANKSI PIDANA

MAURITIUS: dendatidak lebih dari

2juta rupees dan pidana penjarapaling lama 10

tahun

SLOVAKIA: dendapaling banyakEUR150.000

NIGERIA: individual pidana denda250ribu-1juta

dan/atau pidanapejara 2-3 tahun, korporasi pidana

denda 250ribu-1juta

TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEBIJAKAN PEMBATASAN

• Transaksi Uang Kartal yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral

• Transaksi Uang Kartal antar PJK dalam rangka kegiatan usahamasing-masing

• Transaksi Uang Kartal untuk penarikan tunai dari bank dalamrangka pembayaran gaji atau pensiun

• Transaksi Uang Kartal untuk pembayaran pajak dan kewajibanlain kepada negara

• Transaksi Uang Kartal untuk melaksanakan putusanpengadilan

• Transaksi Uang Kartal untuk kegiatan pengolahan uang

• Transaksi Uang Kartal untuk biaya pengobatan

• Transaksi Uang Kartal untuk penanggulangan bencana alam

• Transaksi Uang Kartal untuk pelaksanaan penegakan hukum

• Transaksi Uang Kartal untuk penempatan atau penyetoran ke PJK

• Transaksi Uang Kartal untuk penjualan dan pembelian matauang asing

• Transaksi Uang Kartal yang dilakukan di daerah yang belum tersedia PJK atau sudah tersedia PJK namun belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai

KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN INFORMASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI

PJK WAJIB MEMINTA

SETIAP ORANG WAJIB MEMBERIKAN KE PJK

identitas diri

sumber dana

tujuan transaksi

dokumen pendukung

PJK WAJIB MENOLAK TRANSAKSIPJK WAJIB MELAPORKAN TRANSAKSI

KEUANGAN MENCURIGAKAN KE PPATK

KONSEKUENSI HUKUM ATAS PELANGGARAN

PJK WAJIB MEMBUAT DAN MENYIMPAN INFORMASI

DAFTAR TRANSAKSI UANG KARTAL YANG DIKECUALIKAN

UPAYA PENCEGAHAN

Setiap Orang

Mengetahui adanya Transaksi Uang Kartal yang melebihi Batasan

Nilai

Wajib untuk melaporkan pelanggaran

tersebut

Secara lisandan/atau tertulis ke PPATK

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

BANK INDONESIA –PENGAWASAN UMUM

PPATK –PENGAWASAN DALAM

RANGKA PENCEGAHAN &

PEMBERANTASAN TPPU

Menetapkan regulasi

Melakukan pemeriksaan terhadap PJK dan/atau setiap orang

Melakukan tukar menukar informasi hasil pengawasan atas pelaksanaan UU ini dengan PPATK dan/atau lembaga pengawas dan pengatut

Menetapkan dan mengenakan sanksi administratif

Memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada PJK dan/atau setiap orang untuk mendorong kepatuhan penggunaan transaksi nontunai

Mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan

Melakukan audit jepatuhan

Memantau kewajiban pelaporan

Mengenakan sanksi administrasi

Menetapkan dan mengadministrasikan daftar orang tercela

Merekomendasikan pemberian penghargaan dan/atau insentif kepada PJK dan/atau setiap orang yang mendorong kepatuhan penggunaan transaksi non tunai

“Dalam melaksanakan kewenangan dalam

kebijakan, terhadap BI dan PPATK tidak

berlaku ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kode etik yang mengatur

kerahasiaan”

TERIMA KASIH

16/04/2018

1

Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Kesiapan Bank IndonesiaMenghadapi Tantangan dalam Pelaksanaan

2

1. Tujuan Pengaturan PTUK

2. Peran dan Fungsi BI sebagai Otoritas Sistem Pembayaran

3. Substansi Pengaturan RUU PTUK

4. Tantangan dan Kesiapan BI dalam Implementasi RUU PTUK

Outline

16/04/2018

2

Tujuan Pengaturan RUU PTUK

3

“Penggunaan transaksi keuangan nontunai

dimaksudkan untuk mengurangi risiko

masyarakat dalam bertransaksi, mengurangi

ketergantungan masyarakat terhadap uang

kartal, serta mendukung program pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang & tindak pidana lainnya.” – KonsideransRUU PTUK.

Sesuai dengan Naskah Akademik, salah satu

dasar pemikiran PTUK adalah untuk

mendorong efisiensi perekonomian. Untuk itu,

harus dipastikan bahwa tidak terdapat unsuratau klausul dalam RUU PTUK yang dapatmengganggu kegiatan perekonomian.

UU BANK INDONESIA

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain untuk

menetapkan penggunaan alat pembayaran (tunai dannontunai).

PBI PENGATURAN DAN PENGAWASAN SP

KETENTUAN TENTANG KEBIJAKAN UTAMA BI

UU BANK INDONESIA Bank Indonesia melakukan

pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan utama yang

salah satunya berupa kebijakan sistem pembayaran danpengelolaan uang rupiah.

Peran dan FungsiBank Indonesia sebagai Otoritas

Sistem Pembayaran

Rp

RpR

p

Rp R

p

4

16/04/2018

3

Substansi Pengaturan RUU PTUK yang Memberikan Amanat Kepada BI

5

Transaksi menggunakan uang kartal

maksimal Rp 100 juta.

Perubahan batasan nilai TransaksiUang Kartal ditetapkan oleh BIsetelah berkoordinasi dengan PPATK

dan instansi terkait.

BATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL1 PENGAWASAN3

TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN2Perubahan Transaksi Uang Kartalyang dikecualikan ditetapkan olehBI setelah berkoordinasi dengan

PPATK dan instansi terkait.

Vide Pasal 9 ayat (2) RUU PTUK

Vide Pasal 3 ayat (4) RUU PTUK

PEMBAWAAN UKA4Untuk mendukung implementasi PTUK,

setiap pembawaan Uang KertasAsing (UKA) ke dalam dan atau ke

luar daerah pabean Indonesia harusmendapat izin dari BI.

Vide Pasal 18 RUU PTUK

Pengawasan atas RUU PTUK dilakukanoleh BI kecuali dalam rangka untuk

mencegah dan memberantas TPPU

dilakukan oleh PPATK.

Lingkup pengawasan a.l penetapan regulasi,

pemeriksaaan, dan pengenaan sanksi.

Vide Pasal 14 s/d Pasal 17 RUU PTUK

Penerbitan PBI dilatarbelakangi tingginyaaktivitas Pembawaan UKA lintas batasyang belum diimbangi oleh ketersediaandata dan informasi yang memadai bagiotoritas moneter, khususnya mengenai

underlying transaksi pembawaan UKA.

BI telah menerbitkan PBI No.19/7/PBI/2017 tentangPembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke LuarDaerah Pabean Indonesia sebagaimana telah diubahdengan PBI No.20/2/PBI/2018.

Pengaturan lalu lintas pembawaan UKA

nantinya dapat menjadi instrumen yangmemonitor sekaligus mengendalikan lalulintas pembawaan UKA sehingga diharapkan

dapat mendukung efektivitas kebijakan

moneter, khususnya dalam pengendalian nilai

tukar.

Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia

6

“Setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan

Rp 1 Milyar, kecuali mendapat izin dari BI.”

“Pelaksanaan kewajiban perizinankepada Bank Indonesia akan berlakumulai tanggal 4 Juni 2018. Sementara

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran

PBI akan berlaku mulai tanggal 3September 2018. ”

1

3

16/04/2018

4

Tantangan dan Kesiapan BI dalam Implementasi RUU PTUK

7

Perilaku masyarakat yang masih senang bertransaksi

secara tunai.

Komitmen PJK dan pelaku usaha lainnya untuk

mendukung program ini masih perlu didorong.

TANTANGAN

Rp

Edukasi secara luas & intensif kepada masyarakat mengenai tujuan & manfaat

PTUK dan transaksi secara nontunai

Terus mendorong penggunaan transaksi nontunai melalui gerakan nasional

nontunai (less cash society)

KESIAPAN

Terus membangun instrumen & infrastruktur untuk memfasilitasi

pembayaran nontunaiTerus memperkuat sistem, infrastruktur,

maupun kapabilitas SDM untuk melakukan pengawasan sistem

pembayaran termasuk kewajiban PJK dalam mendukung implementasi PTUK

Terima Kasih

8