SOmor : S.36O/,,bnhut-VI/2O09 lampiran : - l'ial : Pemberian Izin Usaha Industri primer l-lasri Kepada yth. 6ubernur seluruh Indonesia 12 t'/bi 2009 Hutan Kayu (kayu olahan) dikembangkan swasta atau rakyat secara Bahwa pernberian Izin Usaha Industri Prinrer Hasii |lutan. didorong. dalam rangka outsourcing penggunaan bahan baku dari Hutan Tahaman-dan "tiutan nakiat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi rakvat lpro-poofi- dan- pengadaan lapangan kerja di pedesaan atar-r perkotaan (sektoi rilli yang iada gilirannya meningkatkan kontribusi hutan dan produk kelhr.itanan paOa fertil*Urf,,an ekonomi regional dan nasionai; Bahwa saat ini lzin Ljsaha Industri dengan kapasitas produksi s 6.000 m3/tahun tidak didukung dari sumber bahan baku dari lzin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan l.erdapat kasus penggunaan bahan baku dari hutan lindung dan hutan konservasi yang nrendorong i,egiilan -itegat logging; Cleh karena itu, kami minta bahwa penerhitan lzin tJsaha Industri Hasit nuian Jefr eubernur dan Bup.ati untuk kapasrtas pro.duksi s 6.000 m3/tahun ving berbahan baku kayu hutan alam agar dihentrkan; / Selanjutnya penerbitad'iiin Usaha Industri Primer Hasit Hutan kapasitas produksi s 6.000.m3/tahun oleh Gubernur atau kapasitas prcCuksi s 2.00d m3/tahun oleh Supaii agar diprioritaskan bagi industri yang mengglrnakan bahan baku kayu dari l-lutan Rakyat, Hutan Tanarnan Rakyat dan Hlrtan Tanaman Industri; y' Subernur dan Bupati agar melakukan evaluasi telrhadap Izin Usaha Industri serta rnemfasilitasi terselenggaranya kerjasama kemitraan antara industri dengan r:,:asyarakat untuk pembangunan Hutan Rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat. , Denrikian disampaikan, atas perhatiannya diu +--m*ilsan ' .:,n'1*nteri Koordinator Bidang perekonomiarr; J:" -i*e*teri Peiindustrian; ,L q**ala BKPM; € 3*pali/Y/alik,:ta selurtrh Indonesia' ,./ a q,r**ta Dirrais Provinsi yilng nlert:hrrierrqi yt In l', rn;lt-r :.r)1,-rf Ul'r Itti!f ,,f rCSia. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut : Bahwa pembangunan hutan dan produk kehutanan berbasis pada hutan tanaman baik oleh BUMN, proporsional; i.. :#i