Hasil-Audit-SVLK-IUIPHHK-Kasmo-Prawono.pdf - Ayamaru ...

PT. AYAMARU SERTIFIKAS!KO PLEK RUKO BRAJA USTIKA &ll, Lantaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 325.Rev

. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 tvl K 011-l DN

PENGUMUMAN HASILAUDITSERIIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGATITAS KAru PADA II'IPIIHK

Nomor : 251.a/A-SERT I V I 2OLg

LVLK PT' AYAMARU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelakanaan audit Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Industri

d. Kapasitas dan Produk

e. Pelaksanaan

IUIPHHK KASMO PROWONO522.2U tt5 I BPPTSU I 2l LII.UW 20t5 ta nggal 30 Ju ni 20 1 5Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera UtaraKayu Gergajian = 2.000 M3fl-ahun danVeneer = 3.800 M3 flahun12 s/d 15 April 2018

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK KASMO PROWONO telah *MEMENUHI" standar veriflkasi legalitas kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehinggaberhak mendapatkan Seftlflkat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 4 Mel 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 10 April 20'18

Layanan Sertifikasi :

Pcngelolaan l{ut|n P.oduksi I-eslari (PHP[.)

Vcrifikasi Lcgalilss Ka)'u {VLK)

En|all:as€rteayamarusertifikasi.co.id

Wtb6lt :

ww\rv.ayamarusertifl kali.co.id

PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

[email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id

Bogot,4 Mei 2018

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

PT. AYAMARU SERTIFI KASIKOmPLEK RUKO BRAJA iIUSTIKA &'l{, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 321.Rev.4 Yr<aruLPPHPL.OOl.ION

0251-8333513, 8333515 Fax. 0251{333593 LVLK.O1l-IDN

Hal 1 dari 2

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 1 2ZA-SERT-VLK/Kptsru/201 8

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRIPRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) KASMO PROWONO YANG BERLOKASI DI

KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PETI,IEGANG IUIPHHKNOMOR : 522.21 l,l 1 SIBPPT SU I 2ill/,.1 N U 2Ol S TAN GGAL 30 J U N I 201 5

KAPASITAS KAYU GERGAJIAN 2.OOO M3/TAHUN DAN VENEER 3.800 M3 /TAHUN

Menimbang

Mengingat

Tanggal '10 April 2018

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenlHl(Setjen/pHpl.3/3lZ0i 6 Aisebuttanbaiwa pemegang IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir ('1) diatas, tUtpHHK KASMO pROWONO tetahdilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 211IASERT-KPA/L1(V/2018 tanggat 3 Aprit 2018;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, lUlpHHK KASMO PROWONOdiputuskan telah "MEMENUHI,, standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS,, VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tUtpHHK KASMOPROWONO perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O11-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.

43/PHPL/PPHi HPL-31412017 tanggat 28 Aprit 2017 tentang penetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) pT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (Lp&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3O/MenLH l(SetjenlPHPL.3l3t2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang penilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Leg-litas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksiLestari Nomor : P. 14IPHPUSET At2016 jo p. 15/pHpL/ppHH/HpL.3/8/201 6tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Pada Pemegang IUIPHHK < 6000 M3/Tahun dan lUl dengan Nitai lnvestasj< 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SETI4|2O16 jo p. 15/pHpUppHH/HpL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Verifikasi LegalitasKayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksiLestari Nomor : P.'l 4/PHPL/SET I 4 t201 6 jo p. 1 5/pHpUppHHiHpL.3/8/201 6tanggal 31 Agustus 2016 tentang pedoman penyusunan LaporanPelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - persyaratan Untuk Menjadi

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Layanan Sertifikasi :

Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari lPHPL)Verifikasi Lcgalitas Kayu (vLK)

Emall:[email protected] kasi.o.id

w.b61t :

www.ay.marusertff ikasi.co.id

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK pT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DTREKTUR LVLK pr. AYAMARU sERTtFtKASt

TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHKKASMO PROWONO.

KESATU : Memberikan Sertifikat Legatitas Kayu (S-LK) kepada tUlpHHK KASMOPROWONO dengan Nomor : SLK.121IASERT/LVLK-o11-tDN masa bertaku 4Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024.

KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA : segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada lUlpHHKKASMO PROWONO.

KEEMPAT : lulPHHK KASMO PRowoNo berhak menggunakan sertifikat, Logo pr.Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

PT. AYATARU SERTIFI KASIt(ol?t-Ex Rlrf,o Bnata llrsTtrA B.tr, t-antai tJl. Dr. Sumeru RT/Rllll (JI}2|OO1. Bogor Barat - INDONESIA

:0251{:X}351 &i8351 5 Fax. 0251 {&i3593

madDirektur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 10 April 2018

ASERT - 321.Rev.4 YxarlfPtPL{I}l{I{LVLK-0't1-rDl{

Hal2 dari 2

lr.

I-ayam Sertifikasi :Pcngclolain Hul^n Produlii Ll:$an IPHPI I

\tntilxli Lcgalitar li,rl-,r r1'LKl

d.-erta.F.rsrrs.rt'rkden

h:rr*:Fn EerftirDid

Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 4 Mei 2018

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYI' Yl(A|,1Komite Akreditasi Nasional

LVLK-O{t-tDl{

No : SLK. 1 21IASERT/LVLK-O11-lDNTanggal Penerbitan : 4 Mei 2018

Berlaku hingga : 3Mei 2A24

SK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat Kantor

Alamat Pabrik

Diberikan kepada :

KASMO PROWONO522.21 I 11 SIBPPTSU/2/I| l. 1 A/U201 5, Tanggat 30 Juni 20 1 5Kayu Gergajian dan VeneerKayu Gergajian = 2.000 m'ftahun dan Veneer = 3.800 m%ahunDusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten LangkatProvinsi Sumatera UtaraDusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten LangkatProvinsi Sumatera Utara

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legatitas Kayu (VLK)sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lln-gkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesla Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/pHpL.3/3/2016tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemogang lzin, Hal Pengelolaan atau pada Hutan Hak

Lampiran 2.6 dan Lamplran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaatentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan penilaian KlnerJa utan Produksl Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

n Hutan Produksi Lestarl Nomor : P.I4lPHPUSET 1412016 lo P.1 5/PHPUPPHH/HpL.3/8/201 6H

lr. d

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11 , Lantai 1 . Jalan Dr. Sumeru RT/RW OO2/OO1 , Bogor 161 11 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keeeluruhan dengan izin tertulis dari PI AYAMARU SERTIFIKASI.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT-324.Rev.4


Hal - 1

Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK KASMO PROWONO PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2

September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23

November 2016 s/d 22 November 2020

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK ≤ 6000

M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤

500 Juta;

mailto:[email protected]



ASERT-324.Rev.4


Hal - 2


- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI;

g. Tim Audit : 1. Ir. Andi Herlambang ( Lead Auditor)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Kasmo Prowono

b. Izin Industri :

- Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK dari An. Gubernur Sumatera Utara Kepala

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 522.21/115/BPPTSU/2/III.1/VI/2015

Tanggal : 30 Juni 2015

- Kapasitas Izin Produksi

- Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun

- Veneer : 3.800 m3/tahun

c. Kantor : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Provinsi Sumatera Utara.

d. Alamat Pabrik : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Provinsi Sumatera Utara.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax : -

- Email : -

f. Pengurus / Pemilik Perusahaan : Antoni Utama Jingga



ASERT-324.Rev.4


Hal - 3


(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan

Kantor Kasmo Prowono


Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifikasi dengan personil Kasmo

Prowono.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam Peniaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

“Pertemuan Pembukaan”

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya

Tanggal 12 – 13 April

2018

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan

Kasmo Prowono,


Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kayu, serta

penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

“Pertemuan Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 4 Mei 2018

Hasil pengambilan keputusan ditetapkan

bahwa IUIPHHK Kasmo Prowono telah

“MEMENUHI” standar verifikasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian

pada setiap verifier yang dapat

diverifikasi dan dinyatakan “LULUS”

verifikasi legalitas kayu.

Atas dasar tersebut, maka LVLK

PT. Ayamaru Sertifikasi menerbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK

Kasmo Prowono, dengan Nomor :

SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN, masa

berlaku sertifikat selama 6 (enam) tahun

terhitung sejak tanggal keputusan

penerbitan sertifikat yaitu pada tanggal

4 Mei 2018 s/d 3 Mei 2024.



ASERT-324.Rev.4


Hal - 4


(4) Resume Hasil Penilaian

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hukum atau KTP bagi

usaha perorangan

Memenuhi − Kasmo Prowono adalah Perusahaan Perorangan

berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor :

02.14.5.16.04384 tanggal 23 Oktober 2017.

− Data KTP pemilik Kasmo Prowono adalah : - NIK : 1271062506760001 - Nama : Antoni Utama Jingga - Tempat/Tgl Lahir : Medan, 25-06-1976 - Jenis Kelamin : Laki-laki Gol Darah : O

- Alamat : Jl. Azalea IV No. 88 L Komplek

Cemara Asli, Desa Sampali Kecamatan Percut

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

Memenuhi − SIUP Kecil KASMO PROWONO Nomor : 511-

1783/SIUP/DPMP2TSP-LKT/2017 tanggal 23

Oktober 2017 diterbitkan oleh a.n Bupati

Langkat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Langkat.

− Bidang Usaha : Industri

Penggergajian/Pengolahan Kayu (1610)

− Jenis Barang/Dagangan Utama : Kayu

Kampung, Papan, Broti dan Jasa Penggergajian

− Terdapat Surat Tanda Terima Berkas Nomor :

41/KP-DMP2TPS/IV/2018 tanggal 24 April 2018

bahwa permohonan Penambahan Jenis Usaha

Veneer sedang dalam Proses

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Tidak

Diterapkan /

Not Applicable (NA)

− Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo Nomor 22

Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi − TDP Perusahaan Perorangan Kasmo Prowono

Nomor 02.14.5.16.04384 tanggal 23 Oktober

2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

− TDP berlaku sampai dengan 22 April 2022.

− Terdapat Surat Tanda Terima Berkas Nomor :

41/KP-DMP2TPS/IV/2018 tanggal 24 April 2018

bahwa permohonan Penambahan Jenis Usaha

Veneer sedang dalam Proses

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi − Terdapat NPWP Nomor 07.986.402.1-112.000

atas nama ANTONI UTAMA JINGGA/UD.KASMO

PRAWONO NIK : 1271062506760001 alamat

Dusun I Bukit Sukorejo Halaban Besitang

Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

− Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Nomor : S-7333KT/WPJ.01/KP.0103/2017

tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KPP

Pratama Binjai.



ASERT-324.Rev.4


Hal - 5



f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL–UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi − Dokumen lingkungan KASMO PROWONO yaitu

dokumen Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Hidup (DPLH) Pengolahan Kayu (Penggergajian

Kayu dan Veneer), yang disetujui sesuai Surat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Nomor : 660.541/DLH-Sekr.II/2017 tanggal 13

Juni 2017.

− Terdapat Laporan UKL-UPL semester II Tahun

2017 dan tanda terima penyerahan laporan.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi − Izin IUIPHHK diterbitkan oleh An. Gubernur

Sumatera Utara Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara,

sesuai Surat Keputusan Nomor :

522.21/115/BPPTSU/2/III.1/VI/2015 tanggal 30

Juni 2015.

− Jenis industri sebelum perluasan Kayu Gergajian

= 800 m3/tahun dan Veneer = 400 m3/tahun

menjadi Kayu Gergajian = 2.000 m3/tahun dan

Veneer = 3.800 m3/tahun.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi − RPBBI Tahun 2017 Tanda Terima Penyampaian

RPBBI/Perubahan ke-0 dengan nomor

0000462323.

− RPBBI Tahun 2018 dibuat secara manual dan

akan direvisi setelah mendapat Ijin Perluasan

Kapasitas Produksi..

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

- − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

impor kayu dan produk kayu.

− Verifier ini tidak diverifikasi

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir


impor kayu dan produk kayu.


K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

- − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak berbentuk

kelompok


b. Internal Audt anggota kelompok - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak berbentuk

kelompok.


2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi − Kontrak Jual Beli Kayu Karet dengan PT Direktur

Utama Karya Anugrah Rezeki Bersama pada

tanggal 21 Februari 2017. Kontrak Jual Beli

Jenis Kayu Karet/Rambung adalah Tahap I

seluas 500 Ha = 118.500 pohon = 75.000 m3

dan disepakati pekerjaan Replanting untuk



ASERT-324.Rev.4


Hal - 6



Tahap II sampai seluas 1.700 Ha dengan jangka

waktu 3 (tiga) tahun.

− Kontrak Suplai dengan Muhammad Saat NIK

1116121308820001 pada tanggal 5 Februari

2018 sebanyak 5.100 btg jenis kayu Rambong.

− Kontrak Suplai dengan Marzuki NIK

1104100901820001 pada tanggal 12 Januari

2018 sebanyak 1,568 btg jenis kayu Rambong.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - − Berdasarkan penerimaan kayu bulat bukan

berasal dari Hutan Negara.


c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi − Kasmo Prowono menerima kayu bulat dari

hutan hak/hutan rakyat yang dibuktikan dengan

bukti serah terima kayu berupa nota

pembayaran dan hasil grade oleh petugas

penerima kayu.

− Bukti serah terima kayu untuk Periode Januari

sampai Maret 2018 berjumlah = 8.472,65 m3

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi − Seluruh penerimaan kayu disertai dengan

dokumen Nota Angkutan. Dalam periode Bulan

Januari 2018 – Maret 2018, penerimaan kayu

volume 8.472,65 m3 (Untuk Kayu Gergajian =

1.032,22 m3 dan untuk Veneer = 7.440,43 m3).

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok


transaksi pembelian atau penerimaan yang

berasal dari kayu bekas bongkaran.


f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.


transaksi jual beli kayu limbah industri


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Memenuhi − Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi

dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang

Berasal Dari Budidaya/Hutan Hak yang berlaku

sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

− Terdapat Prosedur dan Surat Keputusan

Penunjukan sebagai Pemeriksa DKP Nomor: 22-

KP-SK/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, dengan

menunjuk kepada Sdr. Rasito (grader).

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

- − Pemasok telah menggunakan Nota Angkutan

Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Budidaya/Hutan Hak yang berlaku sebagai

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).


i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi − Data Pendukung RPBBI Tahun 2018 untuk

Penerimaan Kayu Hasil Budidaya Yang berasal

dari Hutan Hak adalah berupa Kontrak Suplai.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


impor bahan baku.


b. Bill of Lading (B/L).


impor bahan baku.




ASERT-324.Rev.4


Hal - 7



c. Packing List (P/L). - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

impor bahan baku.


d. Invoice - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

impor bahan baku.


e. Deklarasi - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

impor bahan baku.


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


impor bahan baku.


g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


impor bahan baku.


h. Bukti penggunaan kayu impor - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

impor bahan baku.


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi − Tally sheet penggunaan kayu bulat dan tally

sheet hasil produksi dibuat secara harian (pagi

dan sore) dan direkapitulasi sebagai pengolahan

kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian

dan veneer dengan berbagai jenis ukuran dan

ketebalan.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi − Berdasarkan laporan bulan Januari – Maret 2018

hasil perhitungan Angka Rendemen

(Output/Input) yang diperoleh dari penggunaan

bahan baku adalah Kayu Gergajian =

579,2609/1.032,22 x 100 % = 56,12 % dan

Kayu Veneer = 4094,5098/7.440,43 x 100 % =

55,03 %.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi − Berdasarkan laporan produksi bulanan pada

periode 3 (tiga) bulan Januari – Maret 2018

adalah Kayu Gergajian = 1.032 m3 dan Veneer

= 4.094,5098 m3.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


produksi dari bahan baku kayu lelang


e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi − LMKB setiap bulan didasarkan pada Dokumen

Nota Angkutan dan LMKO setiap bulan

berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan

Laporan Pengiriman yang direkap selama satu

bulan

− Pelaporan LMKB dan LMKO untuk bulan Januari

– Maret 2018 telah disampaikan ke Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP - − IUIPHHK Kasmo Prowono Tidak melakukan

kontrak kerjasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain.




ASERT-324.Rev.4


Hal - 8



b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

- − IUIPHHK Kasmo Prowono Tidak melakukan


pengolahan produk dengan pihak lain


c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan





d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.





e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa





3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi − Pengiriman kayu hasil produksi berupa kayu

veneer dengan tujuan domestik, yang dikirim ke

Mabar (PT BIA) dengan menggunakan dokumen

angkutan berupa Nota Angkutan.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor


b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



c. Packing list (P/L) - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



d. Invoice - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



e. Bill of Lading (B/L) - − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

- − IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis



h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar



i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya





ASERT-324.Rev.4


Hal - 9



K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

- − IUIPHHK Kasmo Prowono belum berhak

menggunakan Tanda V-Legal karena belum

mendapat Sertifikat Legalitas Kayu.


4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi − Terdapat SOP (Standard Operating

Prosecedures) mengenai Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3).

− Surat penunjukan sebagai penanggungjawab

K3 oleh Direktur Nomor : 21-KP-SK/III/2018

tanggal 22 Maret 2018 atas nama Ety Jayanti

Jabatan Akunting HRD

b. Implementasi K3 Memenuhi − Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung

Diri (APD), APAR, Kotak P3K beserta

persediaan obat yang cukup sesuai jumlah

karyawan Pabrik

− Jalur Evakuasi terpasang dan telah

disosialisasikan.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi − Hasil verifikasi dokumen dan wawancara

dengan karyawan bahwa perusahaan telah

mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam

periode Januari – Maret 2018 tidak terjadi

kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi − Terdapat Surat Pernyataan yang

ditandatangani Direktur Kasmo Prowono pada

tanggal 27 Maret 2018 tentang komitmen

perusahaan untuk membolehkan seluruh

karyawan Kasmo Prowono untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

− Terdapat surat keputusan Nomor: KEP-

44/ORG/DPC-LK/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017

tentang Pengesahan Pimpinan Unit Kerja

Serikat Pekerja Transport Indonesia

Konfederasi SPSI Tenaga Kerja Bongkar Muat

Desa Halaban Kecamatan Besitang, Kabupaten

Langkat, Sumatera Utara.

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi − Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah

terdaftar dan diterima oleh Dinas

Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten

Langkat pada tanggal 2 April 2018.

− Peraturan Perusahaan terdiri dari 14 Bab dan

77 Pasal.



ASERT-324.Rev.4


Hal - 10



4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi − Jumlah karyawan yang dimiliki sebanyak 143

orang, dengan karyawan termuda berumur 21

Tahun.

Bogor, Mei 2018 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Hasil-Audit-SVLK-IUIPHHK-Kasmo-Prawono.pdf - Ayamaru ...

Documents