POLICY PAPER-PROSES DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

RENCANA KEBIJAKAN BUILD OPERATED TRANSFER (BOT) DI

LAHAN EKS RSJ ERNALDI BAHAR MILIK PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

KEPADA PT PRAJA ADIKARA UTAMA (LIPPO GROUP)

1.Pendahuluan

a.Pengertian Build, Operated, and Transfer (BOT)

Salah satu jenis perjanjian yang mulai marak saat ini

adalah “Build, Operate and Transfer” yang sering sekali oleh

banyak pihak disebut transaksi Build, Operate and

Transfer /bangun, guna dan serah, yaitu membangun, mengelola

dan menyerahkan ialah suatu bentuk hubungan kerjasama antara

pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek

infrastruktur.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-

Daerah, yang menyatakan bahwa Bangun guna serah adalah

pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,

1

untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah

berakhirnya jangka panjang.

Sedangkan pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik

negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.       

Pengertian BOT menurut Keputusan Mentri Keuangan

Nomor 248/KMK.04/1995 Jo SE - 38/PJ.4/1995 adalah:

1.    Bentuk perjanjian kerjasama antara pemegang hak atas

tanah dengan investor,

2.    Pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada

investor untuk mendirikan

bangunan selama masa perjanjian,

3.    Setelah masa perjanjian berakhir, investor

mengalihkan kepemilikan atas

2

bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah.

4.    Bangunan yang didirikan investor dapat berupa

gedung perkantoran, apartemen,

pusat perbelanjaan, rumah toko, hotel, dan/atau

bangunan lainnya.

Build, operate, and transfer (BOT) adalah perjanjian

untuk suatu proyek yang dibangun oleh pemerintah dan

membutuhkan dana yang besar, yang biasanya pembiayaannya

dari pihak swasta, pemerintah dalam hal ini menyediakan

lahan yang akan digunakan oleh swasta guna membangun proyek.

Pihak pemerintah akan memberikan ijin untuk membangun,

mengopersikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu dan

menyerahkan pengelolaannya kepada pembangunan proyek

(swasta). Setelah melewati jangka waktu tertentu proyek atau

fasilitas

tersebut akan menjadi milik pemerintah selaku milik

proyek.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri dalam

negeri tentang kerjasama antar daerah, menyebutkan

pengertian BOT ialah bangun, kelola dan alih milik yang

dicirikan dengan adanya investasi swasta, pembangunan

sarana, biaya rendah, kualitas tinggi, menguntungkan, 3

efisiensi tinggi cocok dilakukan pada kondisi ekonomi yang

baik.

Bagi Pemerintah Daerah pembiayaan pembangunan

infrastruktur dengan mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah) juga dirasakan semakin terbatas

jumlahnya, untuk itu dibutuhkan pola-pola baru sebagai

alternatif pendanaan yang tidak jarang mellibatkan pihak

swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyek Pemerintah.

Kerja sama tersebut dimanifestasikan dalam bentuk

perjanjian. Adapun bentuk kerja sama yang ditawarkan antara

lain Joint Venture berupa production sharing, manajemen contract, technical

assistance, franchise, joint enterprise, portofolio investmen, build operate and

transfer (BOT) atau bangun guna serah dan bentuk kerja sama

lainnya.

Sebagai salah satu alternatif yang dapat dipilih yaitu

perjanjian kerja sama sistem bangun guna serah atau build

operate and transfer (BOT) yang tergolong masih baru. Sistem

perjanjian ini juga banyak digunakan dalam hal perjanjian

antara Pemerintah dengan swasta dalam membangun sarana

umum lainnya seperti sarana telekomunikasi, jalan tol,

tenaga listrik, pertambangan, pariwisata dan lain-lain.

Bangun guna serah atau build operate and transfer adalah 4

bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang

hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa

pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk

mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna

serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan

tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna

serah berakhir.

Sumber lain mengatakan bahwa, dalam kerja sama dengan

sistem build operate and transfer (BOT) ini, pemilik hak

eksklusif (biasanya dimiliki Pemerintah) atau pemilik lahan

(masyarakat/swasta) menyerahkan pembangunan proyeknya kepada

pihak investor untuk membiayai pembangunan dalam jangka

waktu tertentu pihak investor ini diberi hak konsesi untuk

mengelola bangunan yang bersangkutan guna diambil manfaat

ekonominya (atau dengan presentasi pembagian keuntungan).

Setelah lewat jangka waktu dari yang diperjanjikan,

pengelolaan bangunan yang bersangkutan diserahkan kembali

kepada pemilik lahan secara penuh. Hak eksklusif maksudnya

adalah dalam hal hak terhadap tanah yang hanya dimiliki oleh

subjek hukum tertentu saja.

Kerja sama ini menjadi alternatif solusi kerja sama yang

saling menguntungkan, build operate and transfer (BOT) 5

dilakukan dalam jangka waktu yang lama bahkan nyaris dalam

jangka waktu satu generasi sehingga perlu dikaji lebih

mendalam keuntungan dan kerugian yang akan muncul dikemudian

hari. Juga berkaca dari permasalahan-permasalahan yang

timbul di daerah lain yang menggunakan sistem kerja sama

ini.

b. Unsur-unsur yang terdapat pada Build, Operate and

Transfer (BOT)

Berdasarkan pengertian sebagaimana dimaksud di atas maka

unsur-unsur perjanjian sistem bangun guna serah (build,

operate, and transfer/BOT) atau BOT agreement, adalah:

1. Investor (penyandang dana)

2. Tanah

3. Bangunan komersial

4. Jangka waktu operasional

5. Penyerahan (transfer)

c. Rencana Penerapan BOT oleh Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan di Lahan Eks RSJ Ernaldi Bahar Kepada PT Praja

Adikara Utama (Lippo Group)

Berkembang pesatnya industri hotel dan mal di Kota

Palembang dalam beberapa tahun terakhir ini, memberikan

peluang yang besardan minat bagi pemilik modal untuk 6

menanamkan investasi di Kota Palembang. Untuk mencari

lokasi hotel dan mal yang berada di tengah pusat

pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, maka para investor

mencari lahan dengan lokasi yang stretegis yang berada di

dekat pusat pemerintahan.

Namun lokasi dan lahan yang diinginkan para investor itu

kebanyakan adalah lahan yang dimiliki oleh pemerintah,

sehingga tidaklah mudah untuk mendapatkan lahan tersebut.

Disisi lain pemerintah juga memerlukan modal dan dana yang

sangat besar untuk membangun sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya dengan

pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dan berdaya guna

untuk jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hal tersebut, maka di privinsi Sumatera

Selatan banyak terdapat asset milik daerah provinsi yang

dianggap oleh pemerintah kurang berdaya guna baik,

sehingga diperlukan solusi dan cara untuk membangun

infrastruktur yang melibatkan pihak swasta sebagai

penyandang dan pemilik modal untuk mewujudkan hal

tersebut. Saat ini yang marak berkembang adalah

perjanjian dengan sistem Build, Operated, and Transfer (BOT) yang

akan saling menguntungkan satu sama lain.7

Wacana terbaru saat ini yang sedang hangat dibicarakan

seperti pemberitaan di berbagai media masa local di Kota

Palembang adalah, pengambil alihan eks RSJ Ernaldi Bahar

milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan oleh PT Praja

Adikara Utama (Lippo Group) untuk membangun mall empat

lantai dan hotel. Menurut Kepala Dinas PU Cipta Karya,

Eddy Hermanto mengatakan, perusahaan Group Lippo itu sudah

mengikuti proses seleksi. Tinggal menyusun rancangan

kerjasama untuk dibahas di DPRD Sumsel. Bahkan tendernya

sudah dilaksanakan, dan tidak ada masalah, begitu yang

dikatakan Kepala Dinas PU Cipta Karya Eddy Hermanto.

Namun ketika ditanya mengapa Pemprov Sumsel setuju

melepas asset ke swasta yang ingin membangun mall dan

hotel, Kepala Dinas PU Cipta Karya enggan untuk

menjawabnya. Padahal, asset tersebut bisa saja ditawarkan

kepada perusahaan lain yang tergerak untuk membangun

berdasarkan asas manfaat.

Sebenarnya banyak warga yang menolak dengan rencana

Pemprov Sumsel untuk melepas asset kepada pihak swasta,

apalagi tujuan adalah untuk pembangunan mall dan hotel.

Hal ini bisa dimaklumi karena sampai saat ini sudah cukup

banyak mal yang berdiri di Kota Palembang, begitu juga 8

dengan hotel-hotel berbintang. Menanggapi hal tersebut

Kepala BPKAD Sumsel Laonma L. Tobing, menjelaskan bahwa

pola kerja sama pemerintah dengan swasta menggunakan Bulid

Operated and Transfer (BOT). Swasta membangun infrastruktur di

atas lahan milik pemerintah, mengoperasikan dalam jangka

waktu tertentu dan mengembalikannya lagi ke pemerintah

berikut infrastruktur yang sudah mereka bangun.

Saat ini yang menarik bagi pihak swasta dalam perjanjian

BOT adalah membangun mal dan hotel. Kepala BPKAD Sumsel

mengklain, Pemprov mendapat keuntungan lewat dana bagi

hasil dengan pihak swasta. Meski besarannya tidak

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) N0. 38 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, namun

ditentukan lewat kesepakatan yang diketahui DPRD. Aturan

tidak mematok jumlah dana bagi hasil. Tetapi di dapat

berdasarkan penghitungan konsultan. Sebelum membangun

infrastruktur, swasta dan pemerintah menghitung nilai

investasi dan kontribusi sesuai pembangunan lewat masing-

masing konsultan.

Dari analisa akuntan tersebut pemerintah dan swasta

menyepakati besaran dana bagi hasil yang tertuang dalam

kontrak. Namun sebelum penandatangan kontrak, pemerintah 9

harus mendapat restu dari DPRD untk melepaskan asset.

Jadi tidak aset yang hilang, tapi dimaksimalkan. Saat

pengelolaan kita dapat dana bagi hasil, dan setelah 30

tahun infrastruktur yang dibangun swasta jadi milik

pemerintah. Kepala BPKAD mengatakan, proses eks-RS

Ernaldi Bahar kini ditangani Dinas PU Cipta Karya Sumsel.

Setelahnya baru pembuatan perjanjian (MoU) dan dipaparkan

ke wakil rakyat. BOT adalah salah satu bentuk percepatan

pembangunan, dengan terbatasnya dana APBN maka paling

efektif dan efisien lewat pola itu, demikian

penjelasannya.

Menurut pengamat Kebijakan Publik Dr. Alfitri

mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut harus diketahui

secara jelas apa manfaatnya untuk masyarakat. Seperti

sebelumnya, pembangunan mall Palembang Square dan mall

Palembang Icon merupakan lahan pemerintah, tidak jelas

kapan jeda waktunya. Kepentingan masyarakatnya apa,

apakah masyarakat menikmati keuntungan dari pembangunan

tersebut. Justru pembangunan tersebut akan mengubah pola

masyarakat menjadi lebih konsumtif.

Diungkapkannya, sebenarnya pembangunan tersebut memang

memiliki dua sisi. Pemerintah dengan menggunakan sistem 10

Build Operated and Transfer (BOT) dapat menghemat anggaran karena

tidak menggunakan APBD, tapi selama ini BOT tidak jelas

waktu pengembaliannya. Dampak negatifnya setelah

dibangun, bangunan itu akan menjadi lebih komersial.

Untuk pemerintah mesti hati-hati dalam menerapkan sistem

BOT, jangan sampai dugaan sebagain public bahwa BOT itu

hanya akal-akalan untuk melimpahkan lahan ke swasta

menjadi terbukti. Perlu penegasan waktu pengembalian aset

tersebut ke tangan pmerintah, jangan sampai terlena dan

terus dikuasai swasta dan ujung-ujungnya harganya akan

komersial dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga.

Saat ini pemerintah juga perlu memikirkan infrastruktur,

disaat banyaknya fasilitas public yang tidak terawat,

jalan yang sampai saat ini belum juga baik, patut

diperhatikan oleh pemerintah, jangan hanya bangun-banguan

mal dan hotel saja yang terus berkembang.

2. Formulasi Kebijakan Publik

a. Agenda Setting

Adapun yang menjadi agenda setting dalam kebijakan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengalihan aset

pemerintah eks RSJ Ernaldi Bahar kepada PT Praja Adikara 11

Utama (Lippo Group) merupakan Public Problem, yaitu masalah

yang mempunyai akibat lebih luas termasuk orang-orang yang

secara tidak langsug terlibat.

Hal ini dikatakan sebagai Public Problem dikarenakan lahan

eks RSJ Ernaldi Bahar adalah lahan milik pemerintah, yang

dalam hal ini adalah mewakili masyarakat sebagai pemilik

lahan milik publik yang seharusnya dipergunakan untuk

kepentingan publik. Akan tetapi dengan adanya rencana

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengalihkan

lahan tersebut kepada pihak swasta dengan mengadakan

perjanjian menggunakan system Build Operated and Transfer (BOT).

Dalam rencana tersebut eks RSJ Ernaldi Bahar akan dibangun

mal dan hotel, karena dianggap pihak swasta lebih tertarik

untuk membangun mal dan hotel yang lebih cepat

mendatangkan keuntungan.

Secara tidak langsung kebijakan yang diambil oleh

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di eks lahan RSJ

Ernaldi Bahar, menimbulkan berbagai tanggapan baik itu

positif maupun bersifat penolakan dari masyarakat, dan

menimbulkan pertanyaan : mengapa harus dibangun mal dan

hotel ? Padahal di kota Palembang ada beberapa mal dan

hotel yang berdiri di atas lahan milik pemerintah yang 12

sebelumnya merupakan ruang terbuka dan area publik yang

digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti

olah raga atau digunakan untuk berbagai kegiatan event-

event besar yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat

luas, tanpa harus membayar mahal karena tidak bersifat

komersial.

Namun seiring dengan keinginan pemerintah untuk

mengembangkan wilayah dan membangun infrastruktur yang

lebih modern dan lengkap, tapi pemerintah terkendala

dengan pendanaan, maka system perjanjian Build Operated and

Transfer (BOT) menjadi pilihan yang dianggap tepat sebagai

bentuk investasi pemerintah dengan melibatkan pihak swasta

dalam pembangunan di lahan milik pemerintah yang merupakan

aset pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

b. Policy Problem Formulation

Situasi

Masalah

Meta Masalah

13

Pengalihan Lahan

Eks RSJ Ernaldi

Bahar oleh

Pemerintah

Provinsi

Sumatera Selatan

Kepada Pihak

Swasta (PT Praja

Adikara Utama-

Lippo Group)

dengan Sistem

Perjanjian Build

Operated and

Transfer (BOT)

Banyaknya pengalihan lahan milik

pemerintah provinsi yang merupakan aset

daerah kepada pihak swasta ;

Penerapan perjanjian dengan system BOT

belum dipahami oleh masyarakat, dan

manfaatnya bagi masyarakat dalam

perjanjian tersebut;

Menjadikan masyarakat lebih konsumtif

karena dari semua lahan yang dialihkan

pembangunannya kepada pihak swasta

lebih terarah untuk pembangunan

bangunan komersial seperti mal dan

hotel’

Tidak adanya sosialisasi dari kebijakan

sistem perjanjian BOT

Dalam pengalihan lahan milik pemerintah

kepada masyarakat;

Perkembangan wilayah yang menuntut

pemerintah untuk membangun fasiltas

infrastruktur yang modern, namun

14

terkendala dengan dana;

Berkurangnya area publik yang berasal

dari pemerintah, dan beralih kepada

pihak swasta, dengan biaya yang lebih

tinggi karena bersifat komersial

c. Policy Design

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan diperlukan

sebagai dasar pijakan dalam merumuskan alternatif

intervensi yang diperlukan serta menjadi pijakan

standar penilaian apakah langkah intervensi tersebut

bisa disebut gagal atau berhasil.

Dalam kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan

untuk melakukan perjanjian dengan sistem Build Operated

and Transfer (BOT) tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

oleh pemerintah adalah untuk investasi jangka panjang

dengan menawarkan kepada pihak swasta untuk membangun

fasiltas dan infrastruktur yang modern dan saat ini

yang menarik bagi pihak swasta dalam perjanjian BOT

15

adalah membangun mal dan hotel. Kepala BPKAD Sumsel

mengklain, Pemprov mendapat keuntungan lewat dana bagi

hasil dengan pihak swasta.

2. Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan yang bisa digunakan untuk

kebijakan yang terapkan oleh pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dalam penjanjian menggunakan sistem

BOT terhadap pengalihan lahan eks RSJ Ernaldi Bahar

kepada pihak swasta adalah, dengan melakukan penawaran

terlebih dahulu aset milik pemerintah tersebut dengan

ditawarkan kepada perusahaan lain yang tergerak untuk

membangun berdasarkan asas manfaat untuk kepentingan

publik. Sehingga akan mengurangi dampak negatif dari

kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah provinsi

Sumatera Selatan baik secara langsung maupun tidak

langsung.

3. Penyusunan Model Formulasi Kebijakan

16

Formulasi kebijakan yang digunakan oleh pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan dalam pengalihan lahan eks

RSJ Ernaldi Bahar adalah menggunakan Model Kelembagaan.

Dalam kebjikan dengan menggunakan Model Kelembagaan,

kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga

pemerintah. Terdapat tiga ciri menonjol dalam model

kelembagaan ini yaitu :

a. Pemerintah memberikan legitimasi/pengesahan terhadap

kebijakan public.

b. Kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah

bersifat universal.

c. Pemerintah memiliki hak memonopoli penggunaan

paksaan/kekerasan untuk mengimplementasikan

kebijakannya.

d. Penilaian dan Perangkingan Alternatif Kebijakan

Melalui penilaian akan ditemukan alternative intervensi

yang paling efektif, efisien dan visible dalam memecahkan

masalah yang dihadapi. Oleh karena itu alternative

intervensi yang dipilih paling tidak harus yang efektif

dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang paling efisien

dari sisi biaya dan keuntungan, yang paling bisa diterima

17

oleh stakeholder, dan secara kelembagaan dapat

dilaksanakan serta memenuhi syarat administratif

Berdasarkan kriteria penilaian alternatif tersebut,

dapat dilakukan pengukuran terhadap alternative kebijakan

yang diusulkan. Untuk kasus tersebut di atas dapat

dilakukan pengukuran seperti tabel berikut ini :

a. Penilaian Alternatif Kebijakan

No KRITERIA DIMENSI

1.Technical

Feasibility

Perjanjian dengan sistem BOT

harus jelas dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku, sehingga perjanjian

dengan penggunaan sistem BOT

dalam pengalihan aset milik

pemerintah kepada pihak swasta

18

tepat sasaran dan berguna bagi

kepentingan publik.

2. Economic and

Financial

feasibility

Menciptakan kondisi ekonomi dan

keuangan daerah yang lebih stabil

dengan mengadakan perjanjian

menggunakan sistem BOT dalam hal

investasi jangka panjang,

terutama untuk pendayagunaan

lahan/aset milik pemerintah yang

dianggap tidak termanfaat dengan

baik dan hanya menjadi lahan

kosong yang tidak dipergunakan,

atau dianggap kurang mendatangkan

keuntungan.

3. Political

Viability

Sejauh ini dampak dari penerapan

perjanjian dengan menggunakan

sistem BOT, hanya dirasakan bagi

pemilik kepentingan, yaitu

pemerintah dan pihak swasta yang

mengelola fasilitas yng telah

mereka bangun. Masyarakat hanya

menjadi bagian dari dampak19

tersebut adalah menciptakan

masyarakat lebih konsumtif,

karena dari semua lahan/aset

milik pemerintah yang dialihkan

kepada pihak swasta lebih

tertarik untuk membangun mal dan

hotel. Dalam perjanjian

tersebut, masyarakat tidak banyak

yang mengetahui apakah nantinya

lahan yang telah berdiri mal dan

hotel tersebut akan dikembalikan

lagi kepada pemerintah atau tetap

kepada pihak swasta yang

mengelola mal dan hotel tersebut.

4. Administrative

Operability

Tercapainya suatu kebijakan tidak

terlepas dari adanya komitmen

dari semua stake holder tersebut

dalam mencapai sebuah kebijakan

        b. Perangkingan Alternatif Kebijakan

Penilaian Alternatif Kebijakan

No Kriteria Penilaian Alternatif KetA B C

20

1. Technical Feasibility 4 4 22. Economic and Financial

Viability 4 2 2

3. Political Viability 3 3 24. Administrative

Operability 2 3 2

Jumlah 13 12 8Rangking I II III

Alternatif Kebijakannya adalah :

a. Kebijakan pemerintah untuk melakukan perjanjian

dengan sistem BOT dalam pengalihan lahan milik

pemerintah kepda pihak swasta

b. Kebijakan pemerintah yang diambil tanpa melalui

dengar pendapat dan ditawarkan kepada masyarakat dalam

pengelolaan aset daerah yang belum terkelola dengan

maksimal pemmanfaatannya.

c. Pemberian pengertian dan sosialisasi kepada

masyarakat tentang manfaat dari sistem perjanjian BOT

dalam pengalihan lahan milik pemerintah kepada pihak

swasta.

 5. Rekomendasi Alternatif Kebijakan

 Berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan

tersebut, maka pilihan rekomendasi alternatif kebijakan

diperoleh dari hasil nilai untuk kebijakan pemerintah

21

mengenai penerapan kebijakan perjanjian dengan menggunakan

sistem Build Operated and Transfer (BOT) dalam pengalihan lahan

eks RSJ Ernaldi Bahar sebelum dilakukan penanda tangan

kontrak dengan pihak swasta yang memenangkan tender,

terelbih dahulu di sosialisasikan kepada masyarakat, apa

manffat dari sistem perjanjian tersebut untuk kepentingan

masyrakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung,

dengan tidak memandang segi komersil dari perjanjian

tersebut.

3. Strategi Pelaksanaan Alternatif Kebijakan yang Dipilih

Strategi pelaksanaan alternatif kebijakan yang diambil dari

pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan sistem Build

Operated and Transfer (BOT) terdiri dari :

a. Penggunaan alternatif model kebijakan diharapkan lebih

mendekatkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan

masyarakat. Model altenatif kebijakan yang dapat

digunakan adalah model rasional. Dalam penggunaan model

rasional, suatu kebijakan dipandang suatu pencapaian

tujuan secara efisien. Kebijakan dipandang sebagai

pilihan alternatif yang ada untuk memecahkan masalah

publik.

22

b. Tahap-tahap yang dapat dilakukan :

Mengetahui seluruh nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat dan memberi bobot

Mengetahui secara tepat altenatif-alternatif kebijakan

yang tersedia

Mengetahui semua akibat yang mungkin terjadi dari

setiap alternative kebijakan yang dipilih

Menghitung nisbah antara nilai yang dicapai dengan

pengorbanan yang diberikan masyarakat

Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

c.  Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good

Governance)

Seiring dengan telah diberlakukannya sistem

desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia, penerapan

konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik,

hendaknya digali dari best practices yang telah dirancang

dan diperkenalkan terlebih dahulu oleh beberapa

pemerintah provinsi/kota/kabupaten di wilayah Indonesia.

Lingkup perbaikan sistem administrasi yang mereka lakukan

secara umum meliputi perbaikan layanan publik, penegakan

hukum, administrasi, keuangan, dan partisipasi aktif dari

masyarakat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang23

transparan, akuntabel, efisien, konsisten, partisipatif,

dan responsif.

4. Penutup

         Uraian mengenai rencana pemerintah provinsi Sumatera

Selatan untuk pengalihan lahan eks RSJ Ernaldi Bahar ke

pihak swasta (Lippo Group) dengan mengadakan perjanjian

sistem Build Operated Transfer (BOT) untuk dijadikan mal dan hotel,

dikhawatirkan sebagian masyarakat dan pengamat kebijakan

publik hanya alasan dan akal-akalan pemerintah untuk tidak

membangun rumah sakit provinsi seperti pernah diwacanakan

sebelumnya. Namun saat ini yang berkembang lewat

pemberitaan dan bahkan sudah dilakukan tender, lahan

tersebut malah akan dibangun mal dan hotel.

Masyarakat menilai apa yang dilakukan pemerintah hanya

menguntungkan satu pihak saja, yakni pemilik modal dan

pemerintah sendiri. Sedangkan nilai manfaat untuk

masyarakat hanya sedikit, bahkan yang akan terjadi adalah

masyarkat akan semakin konsumtif ditengah-tengah kesulitan

ekonomi yang di hadapi pada masa sekarang ini.

Seharusnya pemerintah sebelum menerapkan kebijakan dalam

mengalihan lahan, milik pemerintah kepada pihak swasta

24

dengan mengadakan perjanjian sistem BOT, terlebih dahulu

disosialisasikan apa yang lebih tepat pembangunan yang akan

diinvestasikan di lahan milik pemerintah. Karena lahan yang

dimiliki pemerintah adalah lahan yang diperuntukan

kepentingan publik, yang dalam hal ini diwakili oleh

pemerintah. Masyarakat lebih menginginkan dibangunnya

fasilitas publii yang berguna bagi kepentingan publik secara

luas dan merata tanpa adanya unsur komersial, dimana

masayakat harus membayar lebih mahal, seperti dibangunnya

rumah sakit provinsi yang sangat cukup mendesak, karena

semakin banyak pasien BPJS yang memerlukan penanganan

kesehatan, sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh

masyarakat kecil.

Untuk itu sebaiknya pemerintah mengkaji ulang kembali

kebijakan untuk mengalihkan lahan milik pemerintah tersebut

kepada pihak swasta, karena dengan pembangunan mal dan hotel

akan meresakan warga, karena yang dibutuhkan masyarakat saat

ini adalah pembangunan fasiltas kesehatan dengan berdirinya

rumah sakit yang baik dan dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang baik juga. Oleh karena itu alternatif

kebijakan yang diambil harus berpihak kepada msayarakat

bukan kepada pemilik modal.25

By : Rahmawati

Mahasiswa MAP Stisipol Candradimuka Palembang

2015

26