1 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Jakarta | 03 Maret 2017 POKOK-POKOK PENGATURAN PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DAN PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (Permen ESDM No. 19 Tahun 2017) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
13
Embed
POKOK-POKOK PENGATURAN PEMANFAATAN BATUBARA … · 2019. 9. 18. · Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) pada sistem setempat atau aturan distribusi tenaga listrik. • BPP pembangkit
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
1Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Jakarta | 03 Maret 2017
POKOK-POKOK PENGATURAN
PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK
DAN PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK
(Permen ESDM No. 19 Tahun 2017)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
2Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
1. Landasan Hukum
2. Maksud dan Tujuan
3. Skema Pembelian Tenaga Listrik PLTU (Mulut Tambang
dan Non Mulut Tambang)
4. Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik
5. Peluang Investasi
ALUR PRESENTASI
1
2
3
4
5
3Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |1
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
BAB II : Asas dan Tujuan
Pasal 2, ayat (2)
Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
LANDASAN HUKUM
4Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
101 9958 59 45
310342
119 10877
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
BBM/LPG Listrik Total
Subsidi Energi | Triliun Rupiah
Mempercepat penyediaan listrik yang efisien dan tidak
membebani APBN, dan rakyat
Penyediaan listrik harus efisien agar subsidi listrik tidak membebani APBN, dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih baik
"Biar bagaimana, jika menghasilkan energi besar namun biaya operasional juga besar, berarti hal tersebut tidak efisien serta menjadikan industri tidak kompetitif"
- Ignasius Jonan
Listrik yang lebih murah, akan membuat perekonomian (termasuk industri) tumbuh lebih baik
“
“
“Arah subsidi energi dalam APBN harus turun, untuk pembangunan yang lebih