-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
1/36
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
RENCANA SKRIPSI
ANALISIS HUBUNGAN PNPM DAN ALOKASI BELANJA DAERAH
UNTUK PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN UMUM
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN : STUDI KASUS
PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI XYZ TAHUN 2006-2013
Diajukan oleh:
Hendrawan Budi Susilo
NPM. 134060018277
APRIL 2014
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
2/36
ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARATANGERANG SELATAN
TANDA PERSETUJUAN
RENCANA SKRIPSI
NAMA : HENDRAWAN BUDI SUSILO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 134060018277
BIDANG SKRIPSI : SEMINAR KEUANGAN PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PNPM DAN ALOKASI
BELANJA DAERAH UNTUK
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
PEKERJAAN UMUM TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN :
STUDI KASUS PADA KABUPATEN /
KOTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2006-2013
Menyetujui
Dosen Pembimbimg
.
NIP ..
Mengetahui
.
NIP ..
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
3/36
iii
DAFTAR ISI
BAGIAN PENDAHULUAN
A. Halaman Judul
...........................................................................................i
B. Tanda Persetujuan Rencana Skripsi
..........................................................iii
C. Daftar Isi
....................................................................................................iii
BAGIAN ISI
I.
SINOPSIS
..................................................................................................5
A.
PENDAHULUAN
.............................................................................5
a. Latar Belakang Penelitian
............................................................5
b. Ruang
Lingkup.............................................................................7
c. Rumusan Masalah Penelitian
.......................................................8
d.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
....................................................8
e. Sistematika Pembahasan
..............................................................9
f. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah
...........................................10
B. LANDASAN TEORI
.........................................................................11
a.
Definisi Kemiskinan
....................................................................11
b.
Pengukuran Kemiskinan ...13
c. Anggaran dan Belanja Daerah
.....................................................14
d. Ruang Fiskal
................................................................................15
e. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
..............15
f. Penelitian Sebelumnya
.................................................................16
g. Hipotesis Penelitian
.....................................................................18
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
4/36
iv
C.
METODOLOGI
PENELITIAN.........................................................19
a. Gambaran Umum Objek dan Alasan Pemilihan Objek
...............19
b. Data Yang Harus Diperoleh Dan Cara Memperoleh
Data...........20
c. Variabel Penelitian dan definisi operasional variabel
..................21
d. Tekni pengujian
variabel..............................................................23
e.
Model Penelitian
..........................................................................24
f.
Cara Pengujian
Model..................................................................26
g.
Pengolahan data penelitian
..........................................................26
h. Sarana Pengujian
..........................................................................30
i. Hasil yang
diharapkan..................................................................30
j. Pengujian lain yang diperlukan
....................................................30
k.
Rencana Daftar
Isi........................................................................30
II. RENCANA DAFTAR PUSTAKA
...........................................................33
BAGIAN PENUTUP
A. Rencana Aktivitas Penyusunan Skripsi dan Periode Pelaksanaan
...........35
B.
Rencanan Kontinjensi
................................................................................36
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
5/36
5
BAGIAN ISI
I.
SINOPSIS
A. PENDAHULUAN
a. Latar belakang penelitian
Kemiskinan masih menjadi masalah dasar di Indonesia, walaupun
kemiskinan
adalah masalah yang umum dalam Negara-negara berkembang,
pemerintah sebagai
pengelola sumberdaya dan kebijakan public telah mengeluarkan
berbagai program
dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, namun
hingga saat ini
belum secara tuntas mengatasi permasalahan kemiskinan, walaupun
ditengah
melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
masih
mengalami permasalah yang pelik dalam pengentasan kemiskinan.
Banyak dari kita
beranggapan bahwa provinsi termiskin di Jawa adalah Banten
dengan melihat ekspos
media yang selama ini kita lihat dan saksikan, namun berdasarkan
data dari Badan
Pusat Statistik menunjukkan bahwa tanpa disangka provinsi
termiskin se-Jawa adalah
Provinsi XYZ.
Hal ini kita rasa tidak masauk akal, mengingat Provinsi XYZ
merupaka sebuah
kota Jasa dan wisata dengan kemajuan pembangunannya, dan sebagai
pusat kaum
terpelajar, namun pada kenyataannya berbicara lain. Data Badan
Pusat Statistik (BPS)
terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk
miskin kota dan desa
di XYZ sebesar 15,03%. Angka tersebut memang turun dari periode
yang sama tahun
2012. Namun tingkat kemiskinan di XYZ tetap menjadi yang
terbesar di antara
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
6/36
6
seluruh Provinsi di Jawa. Sebagai gambaran DKI Jakarta yang
dikenal memiliki
banyak penduduk miskin kota persentase kemiskinannya sebesar
3,72%. Sementara
Banten yang dikenal sebagai salah satu provinsi tertinggal
memiliki angka kemiskinan
5,89%. XYZ pun masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di
Indonesia. Beberapa
aspek kehidupan masyakarat yang diduga menyebabkan tingginya
kemiskinan di DIY
adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha
produktif
meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta
ketiadaan modal.
Propinsi
Persentase Penduduk Miskin (%) P1 (%) P2 (%)
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota +
Desa
DKI Jakarta 3.72 - 3.72 0.39 - 0.39 0.07 - 0.07
Jawa Barat 8.69 11.42 9.61 1.53 1.89 1.65 0.44 0.45 0.44
Banten 5.27 7.22 5.89 1.14 0.77 1.02 0.37 0.12 0.29
Jawa Tengah
12.5
3 16.05 14.44 2.06 2.64 2.37 0.51 0.66 0.59
DI Yogyakarta
13.7
3 17.62 15.03 2.18 2.03 2.13 0.52 0.34 0.46
Jawa Timur 8.90 16.23 12.73 1.42 2.66 2.07 0.34 0.66 0.50
Indonesia 8.52 14.42 11.47 1.41 2.37 1.89 0.37 0.60 0.48
Data dari BPS per September 2013
Menariknya faktor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai
salah satu
faktor jamak yang mempengaruhi pola pikir masyarakat memicu
menguatnya mata
rantai kemiskinan sepertinya kurang berlaku di DIY. Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) DIY justru tertinggi ketiga se-Indonesia setelah Riau dan
DKI Jakarta. Dengan
demikian masalah kemiskinan di DIY bukan lagi mengenai rendahnya
pendidikan
atau hambatan cara pandang masyarakatnya melainkan masalah
bagaimana
meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk DIY.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
7/36
7
Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk meneliti sejauh
mana peran
pemeritnh pusat dengan program pada cluster II pengentasan
kemiskinan yaitu
melalui pemberdayaan terutama program PNPM dan bagaimana
Pemerintah Daerah
mengalokasikan APBD melalui pengeluaran bidang Kesehatan,
Pengeluaran bidang
pendidikan dan Pengeluaran melalui Belanja daerah bidang
Pekerjaan umun dengan
judul PENGARUH PNPM DAN ALOKASI BELANJA DAERAH UNTUK
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN UMUM TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN : STUDI KASUS PADA
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2006-2013
b. Ruang Lingkup
Penanggulanngan kemiskinan bisa dipengaruhi berbagai macam
faktor, dalam
penelitian ini ruang lingkup dibatasi pada beberapa aspek
yaitu:
(1)Penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara alokasi pada
PNPM terhadap
penanggulangan kemiskinan.
(2)Hubungan antara alokasi pengeluaran pemeritah Daerah Istimewa
Yogyakarta
pada bidang Pendidikan, bidang kesehatan dan Pekerjaan Umum
(infrastruktur
Publik) terhadap penanggulangan kemiskinan
(3)Objek penelitian ini adalah alokasi PNPM dan APBD
Kabupaten/Kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta
(4)Penelitian ini dibatasi pada pendanaan mengenai pengentasan
kemiskinan yang
berasal dari PNPM dan anggaran daerah untuk pendidikan,
kesehatan, dan
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
8/36
8
pekerjaan umum pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Ygyakarta
dalam
jangka waktu 7 (tujuh) tahun mulai dari Tahun 2006 sampai dengan
Tahun 2013.
c. Rumusan Masalah Penelitian
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sebenarnya pengaruh dari alokasi PNPM dan alokasi
anggaran
belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum
terhadap
kemiskinan di Indonesia?
2.
Apakah Dari dua saluran dana dan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah
pusat dan daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap
penanggulangan kemiskinan?
d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi
ini adalah
menganalisis pengaruh pendanaan dan pelaksanaan Publik Spending
menggunakan
model CDD pada PNPM dan anggaran belanja daerah pada bidang
pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota
di Daerah
Istimewa Yogyakarta sehingga nantinya dapat memberikan masukan
untuk
pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam penanggulan
kemiskinan di
Yogyakarta. Dan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah
Kabupaten dan Kota
dalam upaya mengalokasikan anggaran APBD dalam rangka
pengentasan
Kemiskinan.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
9/36
9
e. Sistematika pembahasan
Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, dimana
tiap-tiap bab
tersebut akan berisi pembahasan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini, penulis akan menguraikan Latar Belakang
Penelitian, Identifikasi
Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kerangka Pemikiran,
dan Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang
diambil dari
literatur-literatur dan bacaan-bacaan yang dianggap relevan.
Penulis akan
menjelaskan mengenai gambaran umum definsi kemiskinan,
pengukuran kemiskinan,
APBD, PNPM dan penentuan hipotesis dari penelitian ini.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian,
metode penelitian,
hipotesis, , variabel penelitian dan pengukurannya, serta
pengujian atas hipotesis yang
telah disebutkan sebelumnya.
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai deskripsi data
hasil penelitian
dengan melaporkan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan
pembahasan.
BAB V SIMPULAN
Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengambil simpulan
berdasarkan analisis yang
telah dilakukan pada bab sebelumnya dan mencoba memberikan
saran-saran
perbaikan yang penulis pandang perlu.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
10/36
10
f.
Kerangaka Pikir Pemecahan Masalah
Latar Belakang
Fakta
Prosentase Kemiskinan di Daerah
Istimewa Yogyakarta Masih Tinggi yaitu
15,03 % diatas rata-rata Indonesia yaitu
11,47%
Harapan
Penurunan Jumlah Kemiskinan
di Yogyakarta
PERAN SERTA PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TujuanMenganalisis pengaruh pendanaan dan pelaksanaan Publik
Spending menggunakan model CDD pada
PNPM dan anggaran belanja daerah pada bidang pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap
kemiskinan di Daerah Istimewa Yo akarta
HipotesisPengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan
anggaran belanja daerah untuk
pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap kemiskinan di
Daerah Istimewa Yogyakarta
berpengaruh negatif dan pengaruh PNPM lebih besar daripada
anggaran daerah.
Pengujian
HipotesisVariabel Dependent
Variabel Indeks
Kemiskinan (Po);
Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan
Kerniskinan P2
Analisis
Regresi Data
Panel
Variabel Independent
PNPM
Belanja Daerah
Urusan Pendidikan
Belanja Daerah
Urusan Kesehatan
Belanja Daerah
urusan Pekerjaan
umum
Hasil Penelitian dan
Rekomendasi Kebijakan
Uji Kriteria ekonomi, criteria statistic,
dan ekonometrika dengan software
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
11/36
11
B. LANDASAN TEORI
a.
Definisi Kemiskinan
Kemiskinan Menurut Gunawan Somodiningrat (1998:26) adalah
sebagai
berikut: Kemiskinan dibedakan dalam kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif.
Sedangkan berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan
dalam tiga
pengertian: kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural,
dan kemiskinan
kultural. Dikatakan kemiskinan absolut apabila tingkat
pendapatan berada di bawah
garis kemiskinan, atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup
minimum. Kebutuhan hidup minimum tersebut dapat diukur dengan
kebutuhan
pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang
diperlukan untuk bisa
hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah keadaan
perbandingan antara kelompok
masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah di atas garis
kemiskinan. Sehingga,
sebenarnya sudah tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih
miskin dibandingkan
dengan kelompok masyarakat lain. Dengan ukuran pendapatan,
keadaan ini dikenal
dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar golongan
penduduk, antar
sektor kegiatan ekonomi maupun ketimpangan antar daerah.
Kemiskinan natural
adalah keadaan miskin, karena dari asalnya memang miskin.
Kelompok masyarakat
ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik
sumber daya alam,
sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sehingga mereka
tidak dapat ikut
serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapatkan imbalan
pendapatan yang
rendah.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
12/36
12
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan hasil
pembangunan
yang belum seimbang, termasuk jenis kemiskikan ini adalah
kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif.
Sedangkan kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup
seseorang
atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup
dan budayanya, di
mana mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan.
Kelompok ini
tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak
mudah untuk
melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan, dan
tidak mau
berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Akibatnya, tingkat
pendapatan mereka
rendah menurut ukuran yang dipakai umum. Dengan ukuran absolut,
misalnya tingkat
pendapatan minimum, mereka dapat dikatakan miskikn. Tetapi
mereka tidak merasa
miskin dan tidak mau disebut miskin. Dengan keadaan seperti ini,
bermacam tolok
ukur dan kebijakan pembangunan sulit menjangkau mereka.
World Bank menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana
orang
ingin lepas darinya (World Bank, 2005) dalam (Santoso, 2011).
Dalam publikasi yang
lain, yaitu World Development Report 2000/2001: Attacking
Poverty, World Bank
mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercabutan dari kehidupan
yang layak. Miskin
adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang,
dan kurang
pendidikan. Menurut definisi ini, orang menjadi miskin bukan
karena kelemahan
mereka, namun karena hal itu terjadi di luar kendali mereka.
Biasanya, karena
kebijakan yang buruk dari Institusi negara atau masyarakat yang
tidak memperhatikan
suara mereka.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
13/36
13
Menurut World Bank yang dikutip oleh (Santoso : 2011), ada tiga
faktor utama
penyebab kemiskinan, yaitu:
(1)Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar,
seperti:
makanan, tempat tinggal, pakaian,dan kesehatan dan
pendidikan;
(2)Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan
institusi
negara dan masyarakat;
(3)
Rentan terkena guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan
untuk
menanggulanginya.
b. Pengukuran Kemiskinan
Tiga indeks yang digunakan sebagai ukuran kemiskinan oleh BPS
yaitu Indeks
Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan
Kemiskinan.
Pertama,Head Count Index (P0) yang biasa disebut Indeks
Kemiskinan. Indeks ini
merupakan manifestasi dan the incidence of poverty yang
menggambarkan persentase
populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran
konsumsi per kapita di
bawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan
semakin berkurangnya
jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian
juga sebaliknya,
bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase
penduduk yang
berada dibawah garis kemiskinan.
Poverty Gap Index (P1) disebut juga Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Indeks ini
merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (gap)
antara pengeluaran
atau pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan
garis kemiskinan.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
14/36
14
Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan
pengeluaran/pendapatan
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain
semakin tinggi
nilaiindeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin
semakin terpuruk.
Distributionally Sensitive Index (P2) disebut juga Indeks
Keparahan
Kemiskinan. Indeks ini dapat memberikan gambaran mengenai
penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin dan dapat pula digunakan
untuk mengetahui
intensitas kemiskinan. Angka ini memperlihatkan sensitivitas
distribusi pendapatan
antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan bahwa
distribusi
pendapatan diantara penduduk miskin akan semakin merata (BPS :
2013)
c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan
tahunan Pemeiintahan Daerah yang dibahas dan disetujuibersama
oieh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah dalam masa
1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan
tanggal 31
Desember.
Dimana dalam penyusunannnya Kepala daerah membuat rancangan
APBD
menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar
penyusunan rencana kerja
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. APBD Perubahan
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan
Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, dan
distribusi. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun
anggaran yang
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
15/36
15
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Surplus APBD dapat
digunakan untuk
membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya (UU No.33
tahun 2004)
d. Ruang Fiskal
Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ruang dalam anggaran
pemerintah
yang memungkinkan untuk menyediakan sumber daya untuk tujuan
yang diinginkan
tanpa membahayakan keberlanjutan posisi keuangan atau stabilitas
ekonomi (Peter
Heller: 2005). Ruang fiscal pada intinya adalah besarya dana
dalam satu tahun
anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai
dengan kebutuhannya.
Dimana semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas
oleh daerah
ditunjukkan dengan Ruang Fiskalyang semakin besar. Dimana ruang
fiscal mengacu
pada dana yang masih bisa digunakan oeh pemerintah setelah
seluruh pendapatan
dikurangi belanja yang yang sudah tetap.
e. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PNPM Mandiri menurut (Tim Pengendali PNPM Mandiri ) adalah
program
nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis
pemberdayaan
masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri
adalah :
1.
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri
dilaksanakan
melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan
prosedur
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan
untuk
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan
kemiskinan yang berkelanjutan.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
16/36
16
2.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan/meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,
dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas
hidup,
kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai pihak
untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai
hasil
yang dicapai.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
adalah
program pembangunan berbasis masyarakat atau Community Driven
Development
(CDD), dirumuskan untuk membangun kemandirian masyarakat dan
mengurangi
kemiskinan.
Dalam pendanaan program PNPM terdapat dana pendamping yang
diwajibkan
kepada Daerah penerima yang disebut dengan Dana Daerah untuk
Urusan Bersama
(DDUB) dan dana yang berasal dari APBN yaitu Dana untuk Urusan
Bersama
(DUB). Besarnya dana pendamping yang dikeluarkan oleh daerah
didasarkan oleh
kemampuan fiskal daerah dan kondisi kemiskinan daerah yang telah
dipetakan oleh
Kementerian Keuangan dalam Indeks Ruang Fiskal dan Kemiskinan
Daerah
(IRFKD).
f.
Penelitian Sebelumnya
Penelitian Oleh Nadhif Alawi (2006) dengan mengambil sisi
pengeluaran (belanja),
khususnya belanja pembangunan realisasi APBD Jawa Tengah
untuk
diperbandingkan dengan kemiskinan. Penelitian ini untuk
menyelidiki apakah benar
AnggaranBelanja Pembangunan Daerah memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
tingkat kemiskinan. Penelitian ini melihat pola anggaran belanja
untuk
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
17/36
17
kebutuhanpembangunan yang dilokasikan ke dalam tiga jenis
pengeluaran.pertama,
pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonorni dalamrangka
penciptaan
lapangan kerja. Kedua, pengeluaran untuk human capital
investment dalam rangka
pemberdayaan masyarakat. Ketiga,pengeluaran dalam rangka
menyediakan jaminan
kesejahteraan sosial.Temuan utama dan penetitlan iniadalah
pembuktian bahwa ketiga
jenis pengeluaran pembangunan tersebut berpengaruh
terhadapketiga jenis ukuran
kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkatkedalaman
kemiskinan, dan tingkat
keparahan kemiskinan di JawaTengah.
Penelitian terdahulu dengan Judul Pengaruh PNPM dan Alokasi
Belanja Daerah
Untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan umum Terhadap
Penanggulangan
Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun
2007-2009) oleh
Santoso (2011) memberikan kesimpulan sebagai berikut : hasil
penelitian model yang
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan
kemiskinan dapat
berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan
daerah. Hal ini dapat
dilihat dengan ketiga model yang dibahas dalam tesisnya
diperoleh suatu kebijakan
terpadu mengenai penanggulangan kemiskinan. Hasil dari ketiga
model tersebut
adalah:
Indeks kemiskinan adalah indeks yang menunjukkan persentase
jumlah penduduk
yang miskin berdasarkan garis kemiskinan di suatu daerah.F aktor
yang signifikan
mempengaruhi penurunan persentase jumlah penduduk miskin adalah
PNPM dan
alokasi belanja daerah bidang kesehatan.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
18/36
18
Faktor yang signifikan mempengaruhi kesenjangan pengeluaran
penduduk miskin
dengan garis kemiskinan adalah PNPM dan belanja daerah untuk
pendidikan.
Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kesenjangan distribusi
di antara
penduduk miskin. Faktor yang signifikan terhadap kesenjagan
distribusi di antara
penduduk miskin adalah PNPM dan belanja di bidang
pendidikan.
g. Hipotesis Penelitian
Pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran
belanja
daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap
kemiskinan di
Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh negatif dan pengaruh PNPM
lebih
besar daripada anggaran daerah.
Hipotesis yang diambil adalah:
H0: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Tidak ada
hubungan liner terhadap Indeks Kemiskinan
H1: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Berpengaruh terhadap Indeks Kemiskinan
H0: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Tidak ada
hubungan liner terhadap kedalaman Kemiskinan
H1: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Berpengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan
H0: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Tidak ada
hubungan liner terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
19/36
19
H1: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Berpengaruh terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan
H0 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Kemiskinan
H1 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Kemiskinan
H0 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Kedalaman Kemiskinan
H1 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Kedalaman Kemiskinan
H0 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Keparahan Kemiskinan
H1 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Keparahan Kemiskinan
C. METODOLOGI PENELITIAN
a. Gambaran Umum Objek dan Alasan Pemilihan Objek
Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa setingkat provinsi di
Indonesia
yang merupakan peleburanNegara Kesultanan Yogyakarta danNegara
Kadipaten
Paku Alaman.Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian
selatanPulau
Jawabagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan
Samudera
Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini
terdiri atas satu
kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan
dan 438
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alamanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alamanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alamanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alamanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
20/36
20
desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah
penduduk
3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986
perempuan,
serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per
km2.
Yogyakarta masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi
dengan
prosentase kemiskinan untuk wilayah kota sebesar 13,73%
sedangkan wilayah
pedesaan sebesar 17,62% dimana secara rata-rata adalah 15,03%
dimana berada
diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 11,47%.
Alasan pemilihan obyek Provinsi daerah istimewa Yogyakarta
adalah, dimana
Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi
di Pulau Jawa,
dengan tingkat sebaran kemiskinan yang cukup merata, dan
didukung kemampuan
daerah yang tidak terlalu timpang diantara Kabupaten dan Kota di
Daerah
Istimewa Yogyakarta sehingga diharapkan dengan menggunakan
Yogyakarta
sebagai objek penelitian bisa memberikan hasil yang cukup
menggambarkan
pengaruh Perananan Pemerintah Pusat dengan dana PNPM serta
Alokasi Daerah
dengan Belanja pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan
Umum.
b. Data Yang Harus Diperoleh Dan Cara Memperoleh Data
Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan data
sekunder yang
berupa laporan yang diterbitkan oleh BPS dan data realisasi APBN
dan APBD
yang dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemeritah Pusat dan
Laporan APBD
Pemerintah Daerah dari masing-masing Kabupaten / Kota di
Yogyakarta serta
Laporan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dimana data
dapat diperoleh melalui website BPS maupun di Perpustakaan BPS
Daerah
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
21/36
21
Istimewa Yogyakarta dan Permintaan data laporan ke Pemerintah
daerah masing-
masing Kabupaten Kota.
c. Variabel Penelitian dan definisi operasioanl variable
Dalam penelitian ini, yang menganalisa hubungan pengaruh PNPM
dan Alokasi
Belanja Daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umm
terhadap
peanggulangan kemiskinan menggunan variable-variabel seperti
dibawah ini :
Variabel dependent Kemiskinan, data yang digunakan yaltu:
-Variabel Indeks Kemiskinan (Po);
-Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); dan
-Indeks Keparahan Kerniskinan (P2)
Dimana indeks tersebut di atas adalah indeks yang dikeluarkan
oleh BPS.
Diamana intuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi
pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber
data utama
yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) Panel Modul
Konsumsi dan Kor.
Untuk persentase Penduduk Miskin (Po) menggunakan Head Count
Index
(HCIP0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis
Kemiskinan
(GK).
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
22/36
22
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan
(Poverty Gap
Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran
masing-masing
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai
indeks, semakin
jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan
(Proverty
Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran
diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin
tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Variabel Independen Utama, teridiri dari :
- PNPM
PNPM disini yang dimaksudkan adalah bagian dari upaya pemerintah
pusat dalam
pengentasan kemiskinan, dimana disini diwakili oleh alokasi PNPM
yang
digunakan yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan
Bersama
(DUB), dimana bagian dari pemerintah daerah yaitu DDUB
dikeluarkan.
- APBD
APBD dibagi atas tiga kelompok yaitu
Pendidikan (PEND)
Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh
pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan human capital
investmentmelalui
belanja daerah dalam urusan pendidikan;
Kesehatan (KES)
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
23/36
23
Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh
pemerintah
kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui
belanja daerah
dalam urusan kesehatan.
Pekerjaan Umum (PU)
Alokasi ini mewakili upaya-upaya yang dilakukan oleh
pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan infrastruktur melalui
belanja daerah
dalam urusan pekerjaan umum
Guna menetralkan perbedaan jumlah penduduk antar daerah, alokasi
belanja
daerah di atas ditransformasikan menjadi data per kapita dengan
cara membaginya
denganjumlah penduduk kabupaten/kota masing-masing.
d.
Cara/Teknik pengujian variabel
Adapun fungsi persamaan model yang akan diregresi adalah sebagai
berikut:
P0it = f(PNPM it,PENDit ,KES it,PUit)
P1it = f(PNPM it,PENDit ,KES it,PUit)
P2it = f(PNPM it,PENDit ,KES it,PUit)
Sumber data yang digunakan adalah data panelkabupaten/kota di
Daerah Istimewa
Yogyakarta. Untuk data yang berasal dan APBN, APBD, dan data
kemiskinan
digunakan data periode 2006 sampai 2013. Selanjutnya, data-data
yang telah
diverifikasi dimasukkan dalam database Eviews. Pemilihan data
akan didasarkan
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
24/36
24
pada tingkat ruang fiskal dari APBD kabupaten/kota di Daerah
Istimewa
Yogyakarta sehingga terdapat kesamaan kemampuan keuangan
daerahnya.
e. Model Penelitian dan Metode Estimasi
Penelitian ini mempunyai model penelitian yang bersifat
kuantitatif korelasional
yang mencari seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat.
Dimana dalam penelitian ini modelnya dapat dilihat pada Gambar
dibawah ini :
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk
mengestimasi parameter
model adalah pendekatan data panel. Dalam pendekatan ini, data
disusun dalam
bentuk kombinasi data time series dan data cross section,
Penggunaan data panel
memberikan hasil yang lebih menyeluruh dibandingkan hasih
estimasi data time
series atau cross section (Santoso ; 2011). Di samping itu,
menurut Baftagi (1995)
dalam santoso (2011), pendekatan ini memberi keuntungan antara
lain:
1. untuk mengendalikan keheterogenan individu
Variabel Dependent
Variabel Indeks
Kemiskinan (Po);
Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan
Kerniskinan P2
Variabel Independent
PNPM
Belanja Daerah
Urusan Pendidikan
Belanja Daerah
Urusan Kesehatan
Belanja Daerah
urusan Pekerjaanumum
Analisis
Regresi Data
Panel
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
25/36
25
2.
memberikan informasi yang lebih kaya, mengurangi kolinieritasdi
antara
variabel-variabel independent, memperbesar derajatbebas (degree
of
freedom), dan lebih efisien;
3. lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang
tidakbisa
dideteksi dalam model data time seriesatau cross section;
4. sangat sesuai untuk mempelajari dan menguji perilaku
modelyang lebih
kompleks dibanding model data time series atau datacross
section.
Persamaan regresi, data panel memilikipersamaan dasar sebagai
berikut:
Yit = + it+it
I=1, .N; t=1,.. T
Dalam peneiltian ini, I menunjukkan dimensi cross section yaitu
urutan
kabupaten/kota. Sedangkan t menunjukkan dimensi time series
yaitu periode
tahun.
Berbeda dengan model regresi time series, aplikasi data panel
yang menggunakan
one-way error component model seperti dalam peneltian
mendeskripsikan
disturbance-nya sebagai berikut:
it = i + it
Dimana i merupakan unobservable specific effect dan vit
merupakan sisa
disturbance.
Berkenaan dengan i terdapat dua model panel data, yaitu fixed
effect dan
random effect. Spesifkasi model fixed effect digunakan jika
cross-sectional unit
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
26/36
26
yang digunakan dalam penelitian mencakup seluruh populasi.
Sementara itu,
spesiflkasi random effect digunakan jika cross-sectional unit
yang digunakan
dalam penelitian merupakan sampel yang diambil dan populasi yang
besar
(Baltagi,1995) dalam (Santoso,2011). Dalam analisis model panel
data dikenal,
dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap
(fixed effect), dan
pendekatan efek acak (random effect)
f. Cara Pengujian Model
Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
parameter-parameter dalam
model yang telah dihasilkan sudah bermakna secara teoritis
(theoritically
meaningful) dan nyata secara statistik (statistically
significant). Kriteria
bermakna secara teoritis ditentukan dengan melihat nilaimaupun
tanda taksiran
parameter. Sedangkan kriteria nyata secara statistik ditentukan
oleh tiga faktor,
yaitu:
a. AdjustedRSquare(goodness of fit), untuk melihat kemampuan
model dalam
menjelaskan perilaku variabel dependent;
b. F-stat, untuk melihat apakah variabel independent secara
bersama-sama
mampu menjelaskan variabel dependent;
c. T-stat, untuk menguj apakah masing-masing variabel
independent berpengaruh
nyata terhadap variabel dependent.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
27/36
27
g. Pengolahan Data Penelitian
a.
Analisis regresi
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan
pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Analisis regresi
juga digunakan
untuk membuat persamaan, dan digunakan untuk membuat
perkiraan.
b.
Pengujian hipotesis
Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas
PNPM, PEND,
KES, PU secara terpisah (parsial) berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel
terikat P0, P1 dan P2. Penelitian ini mengambil tingkat
signifikansi sebesar 0,05
Untuk Model Indeks Kemiskinan (P0)
H0 = n= 0;n=1,2,3,4 (tidak ada hubungan linier)
H1 = Lainnya (ada hubungan linier)
Dengan =0,05
H0: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Tidak ada
hubungan liner terhadap Indeks Kemiskinan
H1: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Berpengaruh terhadap Indeks Kemiskinan
Untuk Model Kedalaman Kemiskinan (P1)
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
28/36
28
H0 = n= 0;n=1,2,3,4 (tidak ada hubungan linier)
H1 = Lainnya (ada hubungan linier)
Dengan =0,05
H0: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Tidak ada
hubungan liner terhadap kedalaman Kemiskinan
H1: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Berpengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan
Untuk Model Kedalaman Kemiskinan (P2)
H0 = n= 0;n=1,2,3,4 (tidak ada hubungan linier)
H1 = Lainnya (ada hubungan linier)
Dengan =0,05
H0: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Tidak ada
hubungan liner terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan
H1: PNPM, Anggaran Pendidikan, Keseahatan dan Pekerjaan Umum
Berpengaruh terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan
Pengujian Model Secara Keseluruhan (uji F)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas
secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
terikat
Untuk Model Indeks Kemiskinan(P0)
H0 = 1= 1= 3= 4 (model secara tidak signifikan menjelaskan
variable
dependent)
H1 = minimal ada satu 0 (model signifikan menjelaskan
variable)
=0,05
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
29/36
29
Daerah kritis : H 0 ditolak jika signifikan uji
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
30/36
30
H1 = Secara bersama-sama variabel , PNPM, Pendidikan, Kesehatan
dan PU tidak
signifikan berpengaruh pada indeks Keparahan Kemiskinan
h. Sarana Pengujian
Sarana yang akan digunakan untuk pengujian statistik seluruhnya
menggunakan
perangkat lunak Eviews 6. Data diinput dengan perangkat lunak
Microsoft Excel
2007 dalam format .xlsx dan nantinya diimpor ke dalam Eviews
6.
i. Hasil yang diharapkan
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat
membuktikan hipotesa
bahwa pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan
anggaran
belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum
terhadap
kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh negatif dan
pengaruh
PNPM lebih besar daripada anggaran daerah.
j. Pengujian lain yang diperlukan
Pengujian lain yang diperlukan adalah uji normalitas,
heteroskedasitisitas,
multikolinieritas, dan autokorelasi. Hal ini berdasarkan pada
(Santoso : 2005)
yang menyatakan bahwa terdapat empat asumsi utama yang harus
dipenuhi dalam
persamaan regresi yaitu normalitas, heteroskedasitas,
multikolinieritas, dan
autokorelasi.
k. Rencana Daftar Isi
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
31/36
31
HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TANDA LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
B. Ruang Lingkup Penelitian
C.
Rumusan Masalah Penelitian
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Sistematika Pembahasan
BAB II LANDASAN TEORI
A.
Landasan Teori
a.
Definisi Kemiskinan
b. Pengukuran Kemiskinan
c. Anggaran dan Belanja Daerah
d. Ruang Fiskal
e. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
B. Penelitian Sebelumnya
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
32/36
32
C.
Hipotesis Penelitian
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek dan Alasan Pemilihan Objek
B. Data Yang Harus Diperoleh Dan Cara Memperoleh Data
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
D. Teknik pengujian variabel
E.
Model Penelitian
F.
Cara Pengujian Instrumen Penelitian
G.
Pengujian Hipotesis
H. Sarana (Program Komputer) yang Digunakan
I. Hasil yang Diharapkan
J. Pengujian Lainnya yang Diperlukan
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN
A. Analisis Deskriptif
B. Analisis Regresi
C. Pembahasan
BAB V SIMPULANDAN SARAN
A.
Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRANLAMPIRAN
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
33/36
33
II.
RENCANA DAFTAR PUSTAKA
Literatur yang akan digunakan penulis sebagai referensi dalam
penyusunan skripsi ini
adalah:
Brata, Aloysius Gunadi. (2005). Investasi Sektor Publik Lokal,
Pembangunan
Manusia, dan Kemiskinan.Lembaga PenelitianUniversitas Atma Jaya
Yogyakarta,
Februari
Capra, M Umer. (1999). Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi
Ekonomi
Kontemporer, Edisi Terjemahan, Surabaya: Risalah Gusti
Capra, M Umer. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi
terjemahan, Jakarta:
Gema Insani Press
Capra, M Umer. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan
Islam, edisi
terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press
Chemingui, Mohamed Abdelbasset (2007).Public Spending and
Poverty Reduction inan Oil based Economy: The Case of
Yemen,Revised: January
Huda, Nurul, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, Ranti
Wiliasih (2008),
Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group
IDB, (1985).Management of Zakah in Modern Muslim Society,Paper
diseminarkan
pada Seminaron Management of Zakah in Modern Muslim Society, di
Karachi,
Pakistan, 22 April-02 Mei 1985
Iyig, Wulan (2001). Rancangan Sistem Kesejahteraan Sosial
(Social Security System)
Di Indonesia Dalam Perspektif Akutansi (Studi Empiris Propinsi
Daerah Istimewa
Jogjakarta), Tesis Program Pascasarjana UGM.
Gunawan Sumodiningrat. (1998). Membangun perekonomian rakyat.
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Kahf, Monzer.Public Sector Economics From Islamic Persfektif
Karim, Adiwarman A (2007), RajaGrafindo Persada
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
34/36
34
Alam, Jaoharul. Disparitas Pendapatan dan Faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi.
Universitas
Indonesia. 2006
Alawi, Nadif. Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah
terhadap
Kemiskinan Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
2002-2004.
Universitas Indonesia. Jakarta. 2006
Andika, Muhammad Nova. Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah
Daerah DKI
Jakarta terhadapa Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Kota. Universitas
Indonesia. 2004.
Aritenang, Adiwan F. A Study on Indonesia Regions Disparity:
Post Decentralization.
2008
Dethier, Jean-Jacques. Decentralisation And Poverty Reduction:
Exploring The
Linkages. 2004
Hendra, Roy. Determinan Kemiskinan Absolut Di Kabupaten/Kota
Propinsi Sumatera
Utara Tahun 20052007. Universitas Indonesia. Jakarta. 2010
Hendrasto, Tatot. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Minyak Bumi
terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional
Riau.
Universitas Indonesia. 2003
Hestiana,Agustri. Partisipasi Masyarakat Dalam Program
Pemberdayaan
PenanggulanganKemiskinan(StudiKasusPNPMP2KPdiDesaBatu
KuningdanDesaTebatKubuKabupatenBengkuluSelatan)
Jasmina, T., A. Bayhaqi, L. Trialdi dan Usman. 2001. Analisa
Peringkat
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jurnal Ekonomi dan
Keuangan
Indonesia, 49 (4) : 423-451.
Ladjin , Nurjanna. Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi
Daerah (Studi Kasus
Di Propinsi Sulawesi Tengah). Universitas Diponegoro. 2008
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
35/36
35
BAGIAN PENUTUP
I. Rencana Aktivitas Penyusunan Skripsi dan Periode
Pelaksanaan
Rencana aktivitas dan periode pelaksanaan penyusunan skripsi
yang dirancang
oleh penulis adalah sebagai berikut:
Usulan
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PenyusunanOutline
Penyusunan
BAB I
Penyusunan
BAB II
Penyusunan
BAB III
Penyusunan
BAB IV
Penyusunan
BAB V
Tahap
Penyelesaian
Jadwal tersebut telah disesuaikan dengan Jadwal Skripsi dan
Ujian
Komprehensif Program Diploma IV Semester X Akuntansi Tahun 2014
yang
diumumkan oleh Sekretariat Diploma IV STAN.
-
5/21/2018 PNPM terhadap Kemiskinan di DIY
36/36
36
III.Rencana Kontinjensi
Jika dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui hambatan baik
dalam
pengumpulan data maupun dalam pembahasan masalah, maka akan
dilakukan
perubahan-perubahan dari rencana skripsi yang telah disusun.
Perubahan-perubahan
tersebut meliputi perubahan objek penelitian, perubahan metode
penelitian, perubahan
pendekatan penyusunan skripsi, atau perubahan judul, bab dan
subbab skripsi.
Sesuai dengan ketentuan resmi penyusunan skripsi, sebelum
melakukan
perubahan-perubahan diatas penulis akan mengkonsultasikan
terlebih dahulu dengan
dosen pembimbing dan akan melaporkan pada lembaga jika terjadi
perubahan yang
signifikan.