-
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014
TENTANGRENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM
HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSIDENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf a, huruf
b, dan huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutandan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta PemanfaatanHutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun
2008, kepada pemegang Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Bukan Kayu
(IUPHHBK) wajib membuat RencanaKerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu (RKUPHHBK)jangka panjang untuk seluruh areal kerja
paling lambat 1 (satu)tahun setelah izin diberikan, dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT)berdasarkan RKUPHHBK untuk diajukan kepada
Gubernur atauBupati/Walikota guna mendapatkan persetujuan;
b. bahwa pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintahsebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkanPeraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.29/Menhut-II/2010sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri KehutananNomor P.50/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja
UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan TanamanIndustri
Sagu;
c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksuddalam
huruf b belum mengatur Hasil Hutan Bukan Kayu lainselain sagu, baik
Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alamatau Hasil Hutan Bukan Kayu
dalam Hutan Tanaman padaHutan Produksi;
d. bahwa guna menghindari stagnasi dalam pemberian
pelayanankepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
BukanKayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin UsahaPemanfaatan
Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman(IUPHHBK-HT) pada Hutan
Produksi, maka Peraturan MenteriKehutanan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b perludisempurnakan;
e. bahwa..
-
-2-
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhuruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentangRencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayudalam
Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutandan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta PemanfaatanHutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4696) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan..
-
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5103);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Kabinet KerjaTahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
PenataanTugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.55/Menhut-II/2006sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009tentang
Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari HutanNegara;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007tentang
Hasil Hutan Bukan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008tentang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalamHutan Alam
(IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman(IUPHHBK-HT) pada Hutan
Produksi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadapPemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008tentang
Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis PengelolaanHutan Produksi
Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor
P.20/Menhut-II/2010 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010
Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009tentang
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan KayuNasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor49);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009tentang
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil HutanBukan Kayu
Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri KehutananNomor P.33/Menhut-II/2012
tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Kehutanan (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 779);
MEMUTUSKAN..
-
-4-
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASILHUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTANTANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:1.
Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah
hasil
hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya
danbudidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk
memanfaatkandan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu
dengan tidakmengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan
Alam padaHutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah
izin usahayang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa
produk bukankayu dalam hutan alam pada hutan produksi yang tidak
dibebani izinmelalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,
dan pemasaran.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan
Tanamanpada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT
adalah izinusaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa bukan kayudalam hutan tanaman pada hutan produksi yang tidak
dibebani izin melaluikegiatan penyiapan lahan, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan,pemanenan, dan pemasaran.
5. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam
HutanAlam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang
selanjutnyadisingkat RKUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja jangka
panjang untukseluruh areal kerja IUPHHBK-HA/HT.
6. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayudalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
yangselanjutnya disingkat RKTUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja
denganjangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RKUPHHBK.
7. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam
HutanAlam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya
disingkatBKUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja yang berlaku paling
lama 12 (duabelas) bulan dan diberikan kepada pemegang
IUPHHBK-HA/HT yang barudiberikan izinnya dan belum memiliki
RKUPHHBK-HA/HT.
8. Penataan..
-
-5-
8. Penataan areal kerja adalah pembagian areal kerja menjadi
bagian-bagianareal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai
dengan peruntukannya.
9. Tanaman pokok adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk tujuan
produksihasil hutan bukan kayu.
10. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utamamelindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
dayaalam dan sumber daya buatan.
11. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penghitungan,
pengukuran dantaksasi volume hasil hutan bukan kayu yang akan
diproduksi.
12. Menteri adalah Menteri yang diberi tugas dan bertanggung
jawab di bidangkehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi
tugas danbertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
14. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung
jawab dibidang hasil hutan bukan kayu.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung
jawab dibidang kehutanan di Provinsi.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan
tanggungjawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.
17. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina
UsahaKehutanan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
PemantauanPemanfaatan Hutan Produksi.
18. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
yangselanjutnya disingkat WASGANISPHPL adalah Pegawai Kehutanan
yangmemiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan
pengelolaanhutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang
diangkat dandiberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur
Jenderal.
19. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber
Cruising yangselanjutnya disingkat GANISPHPL-TC adalah GANISPHPL
yang memilikikompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan
menyeluruh secara berkala(IHMB), timber cruising, penyusunan LHC
petak kerja tebangan tahunan,LHC blok kerja tebangan tahunan, serta
pengukuran berkala pada PetakUkur Permanen (PUP).
20. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan
HutanProduksi yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-CANHUT
adalahGANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan
cruising,penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem
atauRKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT
danpembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan
hutanproduksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
BAB IIRKUPHHBK-HA/HT
Bagian KesatuPersyaratan Penyusunan RKUPHHBK-HA/HT
Pasal 2(1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT wajib menyusun RKUPHHBK-HA/HT
jangka
panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun
setelahIUPHHBK-HA/HT diberikan untuk mendapat persetujuan dari
pejabat yangberwenang.
(2) Usulan..
-
-6-
(2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT disusun berdasarkan :a. Peta areal
kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HA/HT;b. Peta Penunjukkan Kawasan
Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi
yangbelum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan
Provinsi;
c. Hasil inventarisasi dengan intensitas sampling
sekurang-kurangnya 10%(sepuluh persen).
Bagian KeduaPenyusunan RKUPHHBK-HA/HT
Pasal 3(1) Usulan RKUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh
Menteri atau
Gubernur diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan
kepadaGubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan
KepalaBalai.
(2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh
Bupati/Walikotadiajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan
tembusan kepadaGubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi,
dan Kepala Balai.
(3) Usulan RKUPHHBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL-TC atau
GANISPHPL--CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur
Utama/Direktur yangmembidangi urusan perencanaan/produksi
perusahaan pemegangIUPHHBK-HA/HT.
(4) Format penyusunan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil HutanBukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum
pada Lampiran I PeraturanMenteri ini.
Bagian KetigaPenilaian RKUPHHBK-HA/HT
Pasal 4(1) Penilaian Usulan RKUPHHBK-HA/HT meliputi seluruh
rencana kegiatan
dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, yang meliputi
:a. Aspek prasyarat antara lain meliputi organisasi dan tenaga
kerja, tata
batas, penataan ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana;b.
Aspek produksi antara lain meliputi penataan areal kerja,
inventarisasi,
pembukaan wilayah hutan, mobilisasi peralatan, pengadaan
bibit,penyiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan,
pemanenan danpemasaran;
c. Aspek ekologi yang meliputi kegiatan pengelolaan dan
pemantauanlingkungan;
d. Aspek sosial antara lain meliputi resolusi konflik sosial,
pemberdayaanmasyarakat, kemitraan, kelembagaan, dan
ketenagakerjaan.
(2) Format Penilaian Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana tercantum
padaLampiran II Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat..
-
-7-
Bagian KeempatPersetujuan RKUPHHBK-HA/HT
Pasal 5(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1),
kepada :a. Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyetujui
RKUPHHBK-
HA/HT yang izinnya diberikan oleh Menteri/Gubernur;b. Kepala
Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menyetujui
RKUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota.(2)
Jangka waktu penilaian dan pengesahan paling lambat 2 (dua) bulan
sejak
dipenuhinya kelengkapan Usulan RKUPHHBK-HA/HT.(3) Dalam hal
Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak
mengesahkan Usulan RKUPHHBK-HA/HT dalam waktu 2 (dua)
bulansebagaimana dimaksud ayat (1), maka Usulan RKUPHHBK-HA/HT
dapatdipergunakan sebagai RKUPHHBK-HA/HT.
(4) Salinan RKUPHHBK-HA/HT yang telah disetujui, oleh:a. Kepala
Dinas Provinsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota
dan Kepala Balai;b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan
kepada Kepala Dinas Provinsi
dan Kepala Balai.Bagian Kelima
Perubahan/Revisi RKUPHHBK-HA/HTPasal 6
(1) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHBK-HA/HT dapat
dipertimbangkanapabila terjadi:a. Penambahan atau pengurangan areal
kerja; dan/ataub. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya
hutan yang disebabkan
oleh faktor manusia maupun faktor alam; dan/atauc. Perubahan
kebijakan pemerintah.
(2) Revisi RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinilai dandisetujui oleh pemberi persetujuan RKUPHHBK-HA/HT.
(3) Masa berlaku perubahan/revisi RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) sama dengan masa berlaku RKUPHHBK-HA/HT
sebelumdirubah/direvisi.
BAB IIIRKTUPHHBK-HA/HT
Bagian KesatuPersyaratan Penyusunan RKTUPHHBK-HA/HT
Pasal 7(1) Setiap pemegang IUPHHBK-HA/HT wajib mengajukan Usulan
RKTUPHHBK-
HA/HT paling lambat 2 (dua) bulan sejak RKUPHHBK-HA/HT
disetujui,untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.
(2) Usulan..
-
-8-
(2) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT tahun berikutnya diajukan paling
lambat 2(dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHBK-HA/HT
berjalan.
(3) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat(2) disusun berdasarkan :a. Peta areal kerja sesuai
Keputusan IUPHHBK-HA/HT;b. RKUPHHBK-HA/HT yang telah disetujui;c.
Rekapitulasi hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh
GANISPHPL-TC
atau GANISPHPL-CANHUT.Pasal 8
(1) Jenis komoditas hasil hutan bukan kayu yang berasal dari
IUPHHBK-HA/HTyang akan dipanen atau diproduksi dan dimasukkan dalam
RKTUPHHBK-HA/HT adalah jenis komoditas hasil hutan bukan kayu yang
siap dipanenatau dapat diproduksi.
(2) Untuk penetapan rencana produksi pada RKTUPHHBK-HA/HT,
dilakukaninventarisasi secara sensus di dalam areal kerja terhadap
jenis komoditashasil hutan bukan kayu yang berasal dari
IUPHHBK-HA/HT yang siapdipanen atau diproduksi.
Bagian KeduaPenyusunan RKTUPHHBK-HA/HT
Pasal 9(1) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh
Menteri atau
Gubernur diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan
kepadaGubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan
KepalaBalai.
(2) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh
Bupati/Walikotadiajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan
tembusan kepadaGubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi,
dan Kepala Balai.
(3) Dalam menyusun RKTUPHHBK-HA/HT dilarang merencanakan
penebangantegakan hutan alam yang ada, kecuali komoditas yang
diusahakan sesuaidengan IUPHHBK-HA/HT yang diberikan.
(4) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL-TC atau
GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur
Utama/Direktur yangmembidangi urusan perencanaan/produksi
perusahaan pemegangIUPHHBK-HA/HT.
(5) Pedoman penyusunan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana format
yangtercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Bagian KetigaPenilaian Usulan RKTUPHHBK-HA/HT
Pasal 10(1) Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUHHBK-HA/HT
meliputi seluruh
rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan produksi
lestari, yangmeliputi :
a. Aspek..
-
-9-
a. Aspek prasyarat antara lain meliputi organisasi dan tenaga
kerja, tatabatas, penataan ruang, serta pembangunan sarana dan
prasarana;
b. Aspek produksi antara lain meliputi penataan areal kerja,
inventarisasi,pembukaan wilayah hutan, mobilisasi peralatan,
pengadaan bibit,penyiapan lahan, penanaman, pengayaan,
pemeliharaan, pemanenan danpemasaran;
c. Aspek ekologi yang meliputi kegiatan pengelolaan dan
pemantauanlingkungan;
d. Aspek sosial antara lain meliputi resolusi konflik sosial,
pemberdayaanmasyarakat, kemitraan, kelembagaan, dan
ketenagakerjaan.
(2) Pedoman penilaian usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana
dimaksud padaayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada
Lampiran IV PeraturanMenteri ini.
Bagian KeempatPengesahan Usulan RKTUPHHBK-HA/HT
Pasal 11(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (1),
kepada:a. Kepala Dinas Provinsi mengesahkan RKTUPHHBK-HA/HT yang
izinnya
diberikan oleh Menteri/Gubernur;b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
mengesahkan RKTUPHHBK-HA/HT yang
izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota.(2) Jangka waktu
penilaian dan pengesahan paling lambat 2 (dua) bulan sejak
dipenuhinya kelengkapan Usulan RKTUPHHBK-HA/HT.(3) Dalam hal
Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak
mengesahkan Usulan RKTUPHHBK-HA/HT dalam waktu 2 (dua)
bulansebagaimana dimaksud ayat (1), maka Usulan RKTUPHHBK-HA/HT
dapatdipergunakan sebagai RKTUPHHBK-HA/HT dan pemegang
IUPHHBK-HA/HTmembuat Pakta Integritas sebagaimana format yang
tercantum padaLampiran V Peraturan Menteri ini.
(4) Pengesahan RKTUPHHBK-HA/HT meliputi penetapan tempat
penampunganhasil produksi, pemasukan dan penggunaan peralatan dan
trase jalan.
(5) Pengesahan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),ditetapkan dengan Keputusan.
(6) Masa berlaku RKTUPHHBK-HA/HT adalah mulai saat ditetapkan
sampaidengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
(7) Salinan RKTUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan, oleh:a. Kepala
Dinas Provinsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota
dan Kepala Balai;b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan
kepada Kepala Dinas Provinsi
dan Kepala Balai.Bagian Kelima
Perubahan/Revisi RKTUPHHBK-HA/HTPasal 12
(1) Perubahan/revisi terhadap RKTUPHHBK-HA/HT dapat
dipertimbangkanapabila terjadi:
a. Perubahan..
-
-10-
a. Perubahan RKUPHHBK-HA/HT; dan/ataub. Penambahan atau
pengurangan areal kerja; dan/atauc. Perubahan terhadap kondisi
fisik sumber daya hutan yang disebabkan
oleh faktor manusia maupun faktor alam.(2) Perubahan/revisi
RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dinilai dan disahkan oleh pejabat yang mengesahkan
RKTUPHHBK-HA/HT.(3) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak
dapat direalisasikan pada
RKTUPHHBK-HA/HT atau Revisi RKTUPHHBK-HA/HT tahun
berjalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa
rencanakegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan
kembali dan atauditambahkan pada RKTUPHHBK-HA/HT tahun
berikutnya.
(4) Masa berlaku perubahan/revisi RKTUPHHBK-HA/HT sampai
denganberakhirnya RKTUPHHBK-HA/HT periode berjalan.
BAB IVBAGAN KERJA UPHHBK-HA/HT
Pasal 13(1) Bagi Pemegang IUPHHBK-HA/HT yang baru memperoleh
izin, sebelum
RKUPHHBK-HA/HT dinilai dan disahkan, dapat menyusun dan
mengajukanUsulan BKUPHHBK-HA/HT.
(2) Usulan BKUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh Menteri
atauGubernur diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk dinilai
dan disahkandengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota,
Kepala DinasKabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
(3) Usulan BKUPHHBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh
Bupati/Walikotadiajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk
dinilai dan disahkandengan tembusan kepada Gubernur,
Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi,dan Kepala Balai.
(4) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota tidakmengesahkan Usulan BKUPHHBK-HA/HT dalam waktu 2
(dua) bulansebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
maka UsulanBKUPHHBK-HA/HT dapat digunakan sebagai
BKUPHHBK-HA/HT.
(5) Pengesahan BKUPHHBK-HA/HT meliputi penetapan tempat
penampunganhasil produksi, pemasukan dan penggunaan peralatan dan
trase jalan.
(6) Pengesahan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan.
(7) BKUPHHBK-HA/HT berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan
tanggal31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
Pasal 14(1) Usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, disusun
berdasarkan:a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan
IUPHHBK-HA/HT;b. Usulan RKUPHHBK-HA/HT;c. Laporan hasil
inventarisasi dan pemeriksaan lapangan yang
ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dalam bentuk Berita
AcaraPemeriksaan.
(2) Usulan..
-
-11-
(2) Usulan BKUPHHBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL-TC atau
GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur
Utama/Direktur yangmembidangi urusan perencanaan/produksi
perusahaan pemegangIUPHHBK-HA/HT.
(3) Pedoman Usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VI Peraturan
Menteri ini.
(4) BKUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan tidak dapat
diubah/direvisi.BAB V
PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIANPasal 15
(1) Pemegang RKUPHHBK-HA/HT atau RKTUPHHBK-HA/HT atau
BKUPHHBK-HA/HT wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatansecara periodik setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala
Dinas Provinsi,Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai.
(2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
wajibmenyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan secara
periodiksetiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun kepada Direktur
Jenderal c.q.Direktur.
(3) Kepala Balai melaksanakan pengendalian atas laporan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimanatercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
BAB VISANKSIPasal 16
Pemegang IUPHHBK-HA/HT yang tidak menyusun dan menyerahkan
RKUPHHBK-HA/HT dan/atau RKTUPHHBK-HA/HT atau revisinya sebagaimana
diatur dalamPeraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17(1) RKUPHHBK-HA/HT dan RKTUPHHBK-HA/HT atau
BKUPHHBK-HA/HT yang
telah disahkan sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap berlaku
sampaiberakhir masa berlakunya RKUPHHBK-HA/HT dan RKTUPHHBK-HA/HT
atauBKUPHHBK-HA/HT.
(2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT dan Usulan RKTUPHHBK-HA/HT atau
UsulanBKUPHHBK-HA/HT yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan
Menteriini dan belum disahkan, wajib diproses pengesahannya
berdasarkan PeraturanMenteri ini.
BAB VIII..
-
-12-
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 18Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka
Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 tentang
Rencana Kerja PemanfaatanHasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman
Industri Sagu sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2013tentang Rencana Kerja
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam HutanTanaman Industri
Sagu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 2014xxxMENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 31 Desember 2014MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.YASONNA H. LAOLYBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 2027Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
-
1LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA USAHAPEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
ATAU HUTAN TANAMANHalaman Sampul/JudulPada bagian atas halaman
sampul memuat judul buku: Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atauHutan Tanaman jangka panjang
untuk seluruh areal kerja PeriodeTahun . s.d. . atas nama PT. . di
Provinsi ........Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor
dan tanggal SKIUPHHBK-HA/HT serta luas areal kerja. Pada bagian
bawah memuatinformasi mengenai nama Kabupaten/Kota dan Provinsi di
manaIUPHHBK-HA/HT dimaksud berlokasi.Halaman PersetujuanHalaman
persetujuan memuat informasi yang ada pada halamansampul, dengan
menambahkan informasi pada bagian bawah sebelahkiri mengenai
lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIPpejabat yang
memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawahsebelah kanan
memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksipemegang
IUPHHBK-HA/HT.Ringkasan EksekutifRingkasan Eksekutif memuat uraian
singkat dan padat yangmenggambarkan seluruh rencana kerja usaha
pemanfaatan hasilhutan bukan kayu dalam IUPHHBK-HA/HT.Kata
PengantarKata Pengantar memuat uraian singkat mengenai
pentingnyapenyusunan rencana kerja usaha sebagai dasar dan
pedomanpenyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan
operasionalusaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan
alam atauhutan tanaman.Daftar IsiDaftar Isi memuat sistematika
rencana kerja usaha pemanfaatan hasilhutan bukan kayu dalam Hutan
Alam atau Hutan Tanaman padaHutan Produksi secara berurutan.Daftar
TabelDaftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam
bukuRKUPHHBK-HA/HT secara berurutan.
Daftar..
-
2Daftar GambarDaftar Gambar memuat seluruh judul
gambar/grafik/flowchart yangdisajikan dalam buku RKUPHHBK-HA/HT
secara berurutan.Daftar LampiranDaftar Lampiran memuat seluruh
judul Lampiran yang disajikan dalambuku RKUPHHBK-HA/HT secara
berurutan.BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang
izinIUPHHBK-HA/HT, Keputusan IUPHHBK-HA/HT beserta
perubahanterakhir, kelas perusahaan, status permodalan, kepemilikan
dankomposisi saham berdasarkan Akta Notaris beserta perubahan
terakhir,Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, organisasi dan
kebutuhantenaga kerja, keterkaitan dengan industri primer hasil
hutan bukankayu. Bab ini juga memuat uraian mengenai keadaan
hutanberdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/TGHK
atauPeta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) yang disajikan
secararingkas dan jelas.
Uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi
letakberdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah
administrasipemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi,
ketinggiantempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi,
iklim, danhidrologi, disajikan dalam bab ini secara ringkas dan
jelas.BAB II RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM (RKUPHHBK-HA) ATAURENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTANBUKAN KAYU DALAM TANAMAN (RKUPHHBK-HT)
PADAHUTAN PRODUKSI JANGKA PANJANG UNTUK SELURUHAREAL KERJA
A. Rencana Tata Batas Areal IUPHHBK-HA/HTBagian ini menyajikan
data dan informasi mengenai rencanapelaksanaan tata batas meliputi
panjang batas, jenis batas, danjadwal pelaksanaan tata batas.Tabel
1 Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHBK-HA/HTNO. URAIAN PANJANG
BATAS KETKM (%)(1) (2) (3) (4) (5)1. Batas alam
(sungai..)2. Batas buatana. Batas sendirib.
Bataspersekutuan(1)..(2)..
B. Rencana Penataan Ruang Areal IUPHHBK-HA/HTBagian ini
menguraikan zonasi areal efektif, areal tidak efektif dankawasan
lindung, yang disajikan secara tabular dan dalam bentukbagan
(flowchart).
Tabel
-
3Tabel 2. Rencana Penataan Ruang Areal KerjaNO. RENCANA
PERUNTUKAN LUAS KETHA %(1) (2) (3) (4) (5)1. Kawasan Lindung
a. Sempadan Sungaib. ...
2. Arel tidak efektif untuk produksia. Sarana prasaranab.
3. Areal Efektif untuk Produksia. Tanaman HHBK/Pokokb.
.......Luas Areal IUPHHBK-HA/HT
C. Rencana Penataan Areal Kerja Dalam Bagian Hutan
(Afdeling)pada IUPHHBK-HA/HTBagian ini menyajikan rencana penataan
areal kerja.Tabel 3. Rencana Penataan Areal KerjaNO NAMA BAGIAN
HUTAN(AFDELING)
LUAS (HA) KET
(1) (2) (3) (4)1.2.
D. Rencana Inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HTBagian ini
menyajikan rencana inventarisasi potensi di arealIUPHHBK-HA/HT.
Inventarisasi pada IUPHHBK-HA/HT dilakukandengan intensitas 10%
(sepuluh persen) menggunakan metodesistematis melalui penarikan
contoh secara acak (systematicsampling with random start) .
E. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan
IUPHHBK-HA/HTBagian ini menyajikan rencana pemasukan dan
penggunaanperalatan, meliputi jumlah dan jenis peralatan yang
akandipergunakan. Rencana disajikan dalam bentuk tabular.
F. Rencana Pengadaan Bibit pada IUPHHBK-HA/HTBagian ini
menyajikan rencana kebutuhan bibit, jenis dan sumberbibit, tata
waktu dan pengorganisasian. Pengadaan bibitdilaksanakan dalam
rangka menyediakan persediaan bibit yangakan digunakan untuk
melakukan penanaman pada IUPHHBK-HA/HT.
Tabel 4..
-
4Tabel 4. Rencana Pengadaan Bibit Untuk Penanaman
danPemeliharaanNO. TAHUN
KEGIATANJENIS
TANAMANJUMLAHBIBIT
SUMBERBIBIT
KET.(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.
G. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
padaIUPHHBK-HA/HTBagian ini menyajikan rencana penanaman dan
pemeliharaantanaman. Pada IUPHHBK-HA, penanaman ditujukan
untukpengayaan jenis dan mengembalikan tegakan awal. Pada
IUPHHBK-HT penanaman ditujukan untuk penanaman tegakan produksi
sertapenggantian tegakan yang rusak.Tabel 5. Rencana Penanaman dan
Pemeliharaan
TAHUNKEGIATAN
NAMABAGIANHUTAN
(AFDELING)
PENANAMAN(HA)
PEMELIHARAAN(HA)
KET.
(1) (2) (3) (4) (5)
H. Rencana Pemanenan pada IUPHHBK-HA/HTBagian ini menguraikan
rencana pemanenan yang disesuaikandengan jenis komoditas HHBK yang
diusahakan dengan teknikpemanenan yang diterapkan.Tabel 6. Rencana
Pemanenan HHBKNO. NAMA BAGIAN HUTAN
(AFDELING)LUAS(HA)
VOLUME KET.(1) (2) (3) (4) (5)12
I. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan sertaPengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan1. Rencana Perlindungan dan Pengamanan
Hutan
Bagian ini menyajikan rencana perlindungan dari ancaman hamadan
penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahayakebakaran,
pengendalian perambahan hutan, pembalakan liar,perlindungan
terhadap kelestarian flora, fauna dan plasmanutfah. Bagian ini juga
menginformasikan rencana tata waktudan pengorganisasian pelaksanaan
kegiatan tersebut.
2. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganBagian ini
menyajikan rencana pengelolaan dan pemantauan dikawasan lindung,
areal tidak efektif untuk unit produksi, danareal efektif untuk
unit produksi, serta rencana pengelolaan danpemantauan lainnya yang
tercantum dalam dokumenAMDAL/UKL-UPL. Bagian ini juga
menginformasikan rencanatata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan
kegiatan tersebut.
J. Rencana..
-
5J. Rencana Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat1.
Rencana Resolusi Konflik Sosial
Bagian ini menyajikan seluruh rencana resolusi konflik
sosialyang meliputi identifikasi, pengelolaan, dan penyelesaian
konfliksosial, termasuk pencegahannya. Bagian ini
jugamenginformasikan rencana tata waktu dan
pengorganisasianpelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan KemitraanBagian ini
menyajikan seluruh rencana pemberdayaanmasyarakat dan kemitraan,
seperti usaha peningkatanpendapatan masyarakat, pengembangan
ekonomi masyarakat,pengembangan sarana dan prasarana umum, adaptasi
sosialbudaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumber daya
hutandan lingkungan. Bagian ini juga menginformasikan rencana
tatawaktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Rencana KelembagaanBagian ini menyajikan seluruh rencana
kegiatan pembangunandan peningkatan kelembagaan masyarakat seperti
sosialisasi danpenyuluhan serta peningkatan kapasitas dan
kapabilitasmasyarakat. Bagian ini juga menginformasikan rencana
tatawaktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Rencana KetenagakerjaanBagian ini menyajikan rencana
pengelolaan ketenagakerjaanseperti penerimaan tenaga kerja,
pengembangan kompetensitenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja.Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu
danpengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
-
1LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
FORMAT PENILAIAN USULAN RENCANA KERJA USAHAPEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
ATAU HUTAN TANAMANBAB I RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN
BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN(RKUPHHBK-HA/HT)
A. Rencana Tata Batas Areal IUPHHBK-HA/HTTabel 1. Rencana Tata
Batas Areal Kerja IUPHHBK-HA/HTNO. URAIAN
PANJANGBATAS
KETERANGAN(ADA/TIDAK
ADA)CATATAN
KM (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Batas alam
(sungai..)2. Batas Buatan
a. Batas Sendirib. BatasPersekutuan(1)..(2)..
B. Rencana Penataan Ruang Areal IUPHHBK-HA/HTTabel 2. Rencana
Penataan Ruang Areal KerjaNO. RENCANA PERUNTUKAN LUAS
KETERANGAN
(ADA/TIDAK ADA)CATATAN
HA %(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Kawasan Lindung
a. Sempadan Sungaib.
2. Areal tidak efektif untukproduksia. Sarana prasaranab.
3. Areal Efektif untukProduksia. Tanaman
HHBK/Pokokb.
C. Rencana..
-
2C. Rencana Penataan Areal Kerja Dalam Bagian Hutan (Afdeling)
padaIUPHHBK-HA/HTTabel 3. Rencana Penataan Areal KerjaNO.
NAMA BAGIANHUTAN
(AFDELING)LUAS(HA)
KETERANGAN(ADA/TIDAK
ADA)CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5)1.2.
D. Rencana Inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HTTabel 4. Rencana
Inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HT
NO.NAMA BAGIAN
HUTAN(AFDELING)
LUAS(HA)
POTENSI(M3/HA atauTON/HA)
KETERANGAN(ADA/TIDAK
ADA) CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.
E. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPHHBK-HA/HTTabel
5. Rencana Pemasukan dan Penggunaan PeralatanNO. JENISALAT
JUMLAH KONDISIALATKETERANGAN(ADA/TIDAK
ADA)CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.
F. Rencana Pengadaan Bibit pada IUPHHBK-HA/HTTabel 6. Rencana
Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Dan
PemeliharaanNO. TAHUN JENISTANAMAN
JUMLAHBIBIT
KETERANGAN(ADA/TIDAK ADA)
SUMBERBIBIT
CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1.2.
G. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman pada
IUPHHBK-HA/HT
Tabel 7..
-
3Tabel 7. Rencana Penanaman dan PemeliharaanTAHUN
NAMABAGIAN HUTAN(AFEDELING)
PENANAMAN(HA)
PEMELIHARAAN(HA)
KETERANGAN(ADA/TIDAK
ADA)CAT.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
H. Rencana Pemanenan pada IUPHHBK-HA/HTTabel 8. Rencana
PemanenanTAHUN NAMA BAGIAN
HUTAN(AFEDELING)
VOLUME(TON/M3)
KETERANGAN(ADA/TIDAK
ADA)CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
I. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta
Pengelolaandan Pemantauan LingkunganTabel 9. Rencana Perlindungan
dan Pengamanan HutanNO. KEGIATAN KETERANGAN(ADA/TIDAK ADA)
CATATAN
(1) (2) (3) (4)1. Pengendalian Hama dan penyakit
a. b.
2. Pengendalian Kebakarana. Menara pengawasb. Alat Komunikasic.
Alat Angkutd. Perlengkapan Pemadam
kebakarane. Jalan hutan
3. Pengamanan Hutana.b.
Tabel 10. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganNO
KEGIATAN KETERANGAN(ADA/TIDAK ADA)
CATATAN(1) (2) (3) (4)1. Pengelolaan lingkungan
a. Kawasan Lindungb. Areal Efektif untuk Unit Produksic. Areal
Tidak Efektif untuk Unit
Produksi
d. Kegiatan..
-
4NO KEGIATAN KETERANGAN(ADA/TIDAK ADA)CATATAN
d. Kegiatan pengelolaan lingkunganlain yang tercantum
dalamdokumen RKL/UKL-UPL (termasukkegiatan pengelolaan lingkungan
diluar areal kerja yang masihmenjadi tanggung
jawabIUPHHBK-HA/HT).
2. Pemantauan Lingkungana. Kawasan Lindungb. Areal Efektif untuk
Unit Produksic. Areal Tidak Efektif untuk Unit
Produksid. Kegiatan pemantauan lingkungan
lain yang tercantum dalamdokumen RPL/UKL-UPL (termasukkegiatan
pemantauan lingkungandi luar areal kerja yang masihmenjadi tanggung
jawabIUPHHBK-HA/HT).
J. Pembinaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat di
ArealIUPHHBK-HA/HTTabel 11. Rencana Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan
Budaya
MasyarakatNO. KEGIATAN KETERANGAN(ADA/TIDAK ADA)
CATATAN(1) (2) (3) (4)
J. Pembinaan Sosial, Ekonomi, danBudaya Masyarakat
J.1 Rencana Resolusi Konflik Sosiala. Identifikasib. Pengelolaan
dan penyelesaian
konflik sosial termasukpencegahannya
c. J.2 Rencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Kemitraana. Bantuan di Bidang Ekonomib. Bantuan
di Bidang Pendidikanc. Bantuan di Bidang SosialKeagamaand. Bantuan
di Bidang Kesehatane. Kerjasama dengan
Masyarakat/Pihak Lainf.
J.3 Rencana Kelembagaana. Sosialisasi dan Penyuluhanb. Diklat
Masyarakatc.
J.4 Rencana Ketenagakerjaana. Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
b. Penerimaan..
-
5NO. KEGIATAN KETERANGAN(ADA/TIDAK ADA)CATATAN
(1) (2) (3) (4)b. Penerimaan Tenaga Kerja Non-
Lokalc. Diklat Tenaga Kerja/Karyawand. Jamsostek
BAB II KESIMPULANDari hasil penilaian Usulan RKUPHHBK a.n. PT.
............. jangka
panjang untuk seluruh areal periode tahun .... s.d. ....., maka
dinyatakanbahwa Usulan RKUPHHBK-HA/HT ini dapat diterima
(dengan/tanpa)perbaikan.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
-
1LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHAPEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
ATAU HUTAN TANAMANHalaman Sampul/Judul
Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: RencanaKerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalamHutan Alam
atau Tanaman (RKTUPHHBK-HA/HT) Tahun .. atasnama PT. di Provinsi
...
Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggalSK
IUPHHBK- HA/HT serta luas areal kerja.
Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupatendan
Provinsi di mana IUPHHBK-HA/HT dimaksud berlokasi.Halaman
PersetujuanHalaman persetujuan memuat informasi yang ada pada
halamansampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah
sebelahkiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama
dan NIPpejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian
bawahsebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan
Direksipemegang IUPHHBK-HA/HT.Ringkasan EksekutifRingkasan
Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yangmenggambarkan seluruh
rencana kerja dalam RKTUPHHBK-HA/HTTahun .... atas nama PT..... di
Provinsi ..Kata PengantarKata Pengantar memuat uraian singkat
mengenai pentingnyapenyusunan RKTUPHHBK-HA/HT sebagai dasar dan
pedomanpelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan bukan
kayupada HA/HT pada tahun yang bersangkutan.Daftar IsiDaftar isi
memuat sistematika RKTUPHHBK-HA/HT pada tahun yangbersangkutan
secara berurutan.Daftar TabelDaftar Tabel memuat seluruh judul
tabel yang disajikan dalam bukuRKTUPHHBK-HA/HT pada tahun yang
bersangkutan secara berurutan.
Daftar..
-
2Daftar GambarDaftar Gambar memuat seluruh judul
gambar/grafik/flowchart yangdisajikan dalam buku RKTUPHHBK-HA/HT
pada tahun yangbersangkutan secara berurutan.Daftar LampiranDaftar
Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalambuku
RKTUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secaraberurutan.
BAB I PENDAHULUANA. Data Pokok
Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegangizin
IUPHHBK-HA/HT, Keputusan IUPHHBK-HA/HT besertaperubahan terakhir,
kelas perusahaan, status permodalan,kepemilikan dan komposisi saham
berdasarkan Akta Notarisbeserta perubahan terakhir, Susunan
Komisaris dan Dewan Direksi,keterkaitan dengan industri primer
hasil hutan. Sub bab inidisajikan secara ringkas dan jelas.
B. Kondisi Areal KerjaSub bab ini memuat uraian mengenai luas,
data fisik areal kerja
secara spesifik untuk RKTUPHHBK-HA/HT Tahun . . . .
meliputiletak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan
wilayahadministrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan
hutan,topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis
tanah,geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini
disajikansecara ringkas dan jelas.
Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutanberdasarkan
Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau PetaRencana Tata
Ruang Provinsi (RTRWP).
BAB II RENCANA DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKTUPHHBK-HA/HT TAHUN
.
A. Rencana dan Realisasi KegiatanSub bab ini menguraikan tentang
rencana dan realisasipelaksanaan kegiatan yang terencana dan
terukur selama satutahun atasi rencana kerja yang menyangkut
prasyarat, kelestarianproduksi, keseimbangan ekologi, dan pembinaan
sosial,sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.Tabel 1.
Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHBK- HA/HT Tahun .
NO. KEGIATAN SATUAN RENCANAREALISASI
KETFISIK %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)I Aspek Prasyarat
A. Tata BatasA.1 Batas Alam (sungai,..)A.2 Batas Buatan
A.3 Batas..
-
3B.3 Areal efektif untuk Produksi(1) Tanaman HHBK/Pokok(2)
.....JumlahJumlah Blok dalam RKTTotal B
C. InventarisasiC.1 Tanaman HHBK/PokokC.2 .........
Total CD Pembukaan wilayah
hutanD.1 Jalan UtamaD.2 Jalan Cabang
Total DE. Pengadaan BibitE.1 Tanaman HHBK/Pokok
JumlahE.2 .......
JumlahE.3 .......
JumlahE.4 Pengayaan Tanaman
a. .....b. .....
JumlahTotal E
F. PenanamanF.1 Tanaman HHBK/Pokok
a. .....b. .....Jumlah
F.2 ........Jumlah
F.3 ........JumlahTOTAL F
G. Pemeliharaan..
A.3 Batas Persekutuan
(1)......(2)......
A.4 Batas sendiri
Total AII Aspek ProduksiB. Penataan Areal KerjaB.1 Kawasan
LindungB.2 Areal tidak efektif untuk
produksi(1) Sarana dan prasarana(2) .....
-
4G PemeliharaanG.1 Penyulaman
Tanaman HHBK/Pokok................Jumlah
G.2 PenjaranganTanaman HHBK/Pokok................Jumlah
G.3 PendangiranTanaman HHBK/Pokok................JumlahTotal
G
H PemanenanH.1 Luas
Tanaman HHBK/Pokok................Jumlah
H.2 Volume PemanenanTanaman
HHBK/Pokok................JumlahTotal H
III Aspek EkologiI. Keseimbangan Fungsi
EkologiI.1 Pengendalian Hama dan
Penyakita. b.
I.2 Pengendalian Kebakarana. Menara Pengawasb. Alat Komunikasic.
Alat Angkutd. Perlengkapan Pemadam
Kebakarane. Jalan Hutanf. Sekat Bakarg. Organisasih.
I.3 Pengamanan Hutan
I.4 Pengelolaan..
-
5I.4 Pengelolaan Lingkungana. Kawasan Lindungb. Areal tidak
Efektif untuk
Unit Produksic. Areal Efektif untuk Unit
Produksid. Kegiatan Pengelolaan
Lingkungan Lain yangTercantum dalamDokumen RKL/UKL-UPL(termasuk
kegiatanpengelolaan lingkungandi luar areal kerja yangmasih menjadi
tanggungjawab IUPHHBK-HA/HT)
I.5 Pemantauan Lingkungana. Kawasan Lindungb. Areal tidak
Efektif untuk
Unit Produksic. Areal Efektif untuk Unit
Produksid. Kegiatan Pemantauan
Lingkungan Lain yangTercantum dalamDokumen RKL/UKL-UPL(termasuk
kegiatanpengelolaan lingkungandi luar areal kerja yangmasih
menjaditanggungjawabIUPHHBK-HA/HT)
IV Aspek SosialJ. Pembinaan Sosial,
Ekonomi, dan BudayaMasyarakat
J.1 Rencana Resolusi KonflikSosiala. Identifikasib. Pengelolaan
dan
penyelesaian konfliksosial termasukpencegahannya
c.
J.2 Rencana..
-
6J.2 Rencana PemberdayaanMasyarakat dan Kemitraana. Bantuan di
Bidang
Ekonomib. Bantuan di Bidang
Pendidikanc. Bantuan di Bidang Sosial
Keagamaand. Bantuan di Bidang
Kesehatane. Kerjasama dengan
Masyarakat/Pihak Lainf.
J.3 Rencana Kelembagaana. Sosialisasi dan
Penyuluhanb. Diklat Masyarakatc. d.
J.4 Rencana Ketenagakerjaana. Penerimaan Tenaga
Kerja Lokalb. Penerimaan Tenaga
Kerja Non-Lokalc. Diklat Tenaga
Kerja/Karyawand. Jamsosteke. Program Peningkatan
Kesejahteraan TenagaKerja/Karyawan
Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada
RKTUPHHBK-HA/HT Tahun . akan diusulkan untuk tambahan
RKTUPHHBK-HA/HT Tahun .
B. Permasalahan yang Dihadapi pada RKTUPHHK-HA/HT Tahun ....Pada
Sub Bab ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenaipermasalahan
baik administrasi maupun teknis operasionalkegiatan yang dihadapi
dalam pelaksanaan RKTUPHHBK HA/HTTahun .
C. Upaya Tindak LanjutPada Sub Bab ini diuraikan secara singkat
dan jelas mengenaiupaya atau langkah tindak lanjut yang akan
dilaksanakan untukmengatasi permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaanRKTUPHHBK-HA/HT Tahun . sebagaimana dimaksud dalamhuruf
B di atas.
BAB III PENUTUPBab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka
pelaksanaanRKTUPHHBK-HA/HT pada Tahun .
Lampiran..
-
7LAMPIRANPeta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan BukanKayu (RKTUPHHBK) Tahun . skala 1 : 50.000 atau skala 1 :
100.000untuk IUPHHBK yang luas arealnya lebih dari 500 ha atau
skala 1 :5.000 untuk IUPHHBK-HA/HT yang luas arealnya kurang dari
atausama dengan 500 ha.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
-
1LAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
FORMAT PENILAIAN USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHAPEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
ATAU HUTAN TANAMANTabel 1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan
RKTUPHHBK- HA/HT Tahun
....NO. KEGIATAN SATUAN RENCANA
REALISASI KET.(ADA/TIDAK
ADA)CAT.
FISIK %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)A. Tata BatasA.1 Batas
Alam (sungai,..)A.2 Batas BuatanA.3 Batas Persekutuan
(1)......(2)......
A.4 Batas sendiriTotal A
B. Penataan ArealKerja
B.1 Kawasan LindungB.2 Areal tidak efektif
untuk produksi(1) Sarpras(2) .....
B.3 Areal efektif untukProduksi(1) Tanaman
HHBK/Pokok(2) .....JumlahJumlah Blok dalamRKTTotal B
C. InventarisasiC.1 Tanaman
HHBK/PokokC.2 .........
Total CD Pembukaan wilayah
hutanD.1 Jalan Utama
D.2 Jalan..
-
2NO. KEGIATAN SATUAN RENCANAREALISASI KET.
(ADA/TIDAKADA)
CAT.FISIK %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)D.2 Jalan Cabang
Total DE. Pengadaan BibitE.1 Tanaman
HHBK/PokokJumlah
E.2 .......Jumlah
E.3 .......Jumlah
E.4 Pengayaan Tanamana. .....b. .....JumlahTotal E
F. PenanamanF.1 Tanaman
HHBK/PokokJumlah
F.2 ........Jumlah
F.3 ........JumlahTOTAL F
G PemeliharaanG.1 Penyulaman
TanamanHHBK/Pokok................Jumlah
G.2 PenjaranganTanamanHHBK/Pokok................Jumlah
G.3 PendangiranTanamanHHBK/Pokok................Jumlah
H PemanenanH.1 Luas
TanamanHHBK/Pokok........Jumlah
H.2 Volume..
-
3NO. KEGIATAN SATUAN RENCANAREALISASI KET.
(ADA/TIDAKADA)
CAT.FISIK %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)H.2 Volume Pemanenan
TanamanHHBK/Pokok................
I. KeseimbanganFungsi Ekologi
I.1 Pengendalian Hamadan Penyakit
I.2 PengendalianKebakarana. Menara Pengawasb. Alat Komunikasic.
Alat Angkutd. PerlengkapanPemadamKebakaran
e. Jalan Hutanf. Sekat Bakarg. Organisasih.
I.3 Pengamanan Hutan
I.4 PengelolaanLingkungana. Kawasan Lindungb. Areal tidak
Efektif
untuk UnitProduksi
c. Areal Efektif untukUnit Produksi
d. KegiatanPengelolaanLingkungan Lainyang Tercantumdalam
DokumenRKL/UKL-UPL(termasuk kegiatanpengelolaanlingkungan di
luarareal kerja yangmasih menjaditanggung jawabIUPHHBK-HA/HT)
I.5 Pemantauan..
-
4NO. KEGIATAN SATUAN RENCANAREALISASI KET.
(ADA/TIDAKADA)
CAT.FISIK %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I.5 Pemantauan
Lingkungana. Kawasan Lindungb. Areal tidak Efektif
untuk UnitProduksi
c. Areal Efektif untukUnit Produksi
d. KegiatanPengelolaanLingkungan Lainyang Tercantumdalam
DokumenRKL/UKL-UPL(termasuk kegiatanpengelolaanlingkungan di
luarareal kerja yangmasih menjaditanggung jawabIUPHHBK-HA/HT)
I.5 PemantauanLingkungan
J. Pembinaan Sosial,Ekonomi, danBudaya Masyarakat
J.1 Rencana ResolusiKonflik Sosiala. Identifikasib. Pengelolaan
dan
penyelesaiankonflik sosialtermasukpencegahannya
c. d. Pengelolaan dan
penyelesaiankonflik sosialtermasukpencegahannya
e.
J.2 Rencana..
-
5NO. KEGIATAN SATUAN RENCANAREALISASI KET.
(ADA/TIDAKADA)
CAT.FISIK %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)J.2 Rencana
PemberdayaanMasyarakat danKemitraana. Bantuan di Bidang
Ekonomib. Bantuan di Bidang
Pendidikanc. Bantuan di Bidang
Sosial Keagamaand. Bantuan di Bidang
Kesehatane. Kerjasama dengan
Masyarakat/Pihak Lain
J.3 RencanaKelembagaana. Sosialisasi danPenyuluhan
b.Diklat MasyarakatJ.4 Rencana
Ketenagakerjaana. PenerimaanTenaga Kerja Lokal
b. PenerimaanTenaga Kerja Non-Lokal
c. Diklat TenagaKerja/Karyawan
d. Jamsosteke.
ProgramPeningkatanKesejahteraanTenagaKerja/Karyawan
f. KESIMPULANDari hasil penilaian Usulan RKTUPHHBK-HA/HT a.n.
PT. ............., makadinyatakan bahwa Usulan RKTUPHHBK-HA/HT ini
dapat diterima(dengan/tanpa) perbaikan.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
-
LAMPIRAN VPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
PAKTA INTEGRITASSaya, (Nama), (Jabatan) dengan ini menyatakan
sebagai berikut :1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki
untuk mempercepat
pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalamHutan
Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sesuaiketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan
danpemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam
perbuatantercela.
3. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi
penyimpanganpelaksanaan Pakta Integritas ini.
4. Melibatkan Lembaga Independen untuk memantau penerapan
PaktaIntegritas ini; dan
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapikonsekuensinya.
............, tgl - bln - tahunMenyaksikan Pembuat
Pernyataan,(Jabatan Atasan PembuatPakta Integritas)
(N a m a) (N a m a)
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
-
1LAMPIRAN VIPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
FORMAT PENYUSUNAN USULAN BAGAN KERJA USAHAPEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
ATAU HUTAN TANAMANHalaman Sampul/Judul
Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Bagan
KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam
atauHutan Tanaman (BKUPHHBK-HA/HT) Tahun .... atas nama PT
...............di Provinsi .........
Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggalSK
IUPHHBK- HA/HT serta luas areal kerja.
Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten
danProvinsi di mana IUPHHBK-HA/HT dimaksud berlokasi.Halaman
PersetujuanHalaman persetujuan memuat informasi yang ada pada
halaman sampul,dengan menambahkan informasi pada bagian bawah
sebelah kirimengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama
dan NIP pejabatyang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian
bawah sebelah kananmemuat informasi tentang nama dan jabatan
Direksi pemegangIUPHHBK-HA/HT.Ringkasan EksekutifRingkasan
Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yangmenggambarkan seluruh
rencana kerja dalam BKUPHHBK-HA/HT Tahun.... atas nama PT . di
Provinsi .........................Kata PengantarKata Pengantar
memuat uraian singkat mengenai pentingnyapenyusunan BKUPHHBK-HA/HT
sebagai dasar dan pedomanpelaksanaan operasional IUPHHBK-HA/HT pada
tahun yangbersangkutan.Daftar IsiDaftar isi memuat sistematika
BKUPHHBK-HA/HT pada tahun yangbersangkutan secara berurutan.Daftar
TabelDaftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam
bukuBKUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara
berurutan.Daftar GambarDaftar Gambar memuat seluruh judul
gambar/grafik/flowchart yangdisajikan dalam buku BKUPHHBK-HA/HT
pada tahun yang bersangkutansecara berurutan.
Daftar..
-
2Daftar LampiranDaftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran
yang disajikan dalambuku BKUPHHBK-HA/HT pada tahun yang
bersangkutan secaraberurutan.BAB I PENDAHULUAN
A. Data PokokSub bab ini memuat data dan informasi mengenai
nama
pemegang izin IUPHHBK-HA/HT, Keputusan IUPHHBK-HA/HTbeserta
perubahan terakhir, kelas perusahaan, status permodalan,kepemilikan
dan komposisi saham berdasarkan Akta Notarisbeserta perubahan
terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi,keterkaitan dengan
industri primer hasil hutan.
Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.
Uraianini disajikan secara ringkas dan jelas.
B. Kondisi Areal KerjaSub bab ini memuat uraian mengenai luas,
data fisik areal kerja
secara spesifik untuk BKUPHHBK-HA/HT Tahun .... meliputi
letakberdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan
wilayahadministrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan
hutan,topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis
tanah,geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini
disajikansecara ringkas dan jelas.
Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutanberdasarkan
Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau PetaRencana Tata
Ruang Provinsi (RTRWP).
BAB II BAGAN KERJA TAHUN .Bab ini menguraikan tentang
pelaksanaan kegiatan yang terencanadan terukur selama satu tahun
meliputi rencana kerja yangmenyangkut prasyarat, kelestarian
produksi, pembinaan sosial dankeseimbangan lingkungan, sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1berikut ini.Tabel 1. Rencana Kegiatan
Pembangunan IUPHHBK-HA/HTNo. Kegiatan Satuan Rencana Ket(1) (2) (3)
(4) (5)A. Tata batasA.1 Batas Alam (Sungai,
Sempadan)A.2 Batas BuatanA.3 Batas Persekutuan
(1)(2)
A.4 Batas SendiriJumlah
B. Penataan RuangB.1 Kawasan Lindung
B.2 Areal..
-
3B.2 Areal Tidak Efektif untukProduksi
B.3 Areal Efektif untukProduksi(1) Tanaman HHBK(2)
......................JumlahJumlah Petak dalam BlokRKT
C. Penataan Areal KerjaC.1 Tanaman HHBKC.2
.......................
Jumlah CD. InventarisasiD.1 Tanaman HHBKD.2
......................
Jumlah DE. Pembukaan Wilayah
HutanE.1 Jalan UtamaE.2 Jalan Cabang
JumlahF. Pemasukan dan
Penggunaan Peralatan- ....- ....
G. Pengadaan BibitG.1 Tanaman HHBK
JumlahH Penanaman/PengayaanH.1 Tanaman HHBKH.2
......................
JumlahI. PemeliharaanI.1 Penyulaman
Tanaman HHBKJumlah
I.2 PenjaranganTanaman HHBKJumlah
J PemanenanJ.1 Luas
Tanaman HHBKJumlah
J.2 Volume PemanenanTanaman HHBKJumlah
K. Keseimbangan FungsiEkologi
K.1 Pengendalian..
-
4K.1 Pengendalian Hama danPenyakita. .....b. .....
K.2 Pengendalian Kebakarana. Menara Pengawasb. Alat Komunikasic.
Alat Angkutd. Perlengkapan Pemadam
Kebakarane. Jalan Hutanf. Sekat Bakarg. Organisasih...
K.3 Pengamanan Hutan
K.4 Pengelolaan Lingkungana. Kawasan Lindungb. Areal efektif
untuk
Produksic. Areal tidak efektif untuk
Unit Produksid. Kegiatan Pengelolaan
Lingkungan Lain yangTercantum dalamDokumen RKL/UKL-UPL(termasuk
kegiatanpengelolaan lingkungandi luar areal kerja yangmasih menjadi
tanggungjawab IUPHHBK-HA/HT)
K.5 Pemantauan Lingkungana. Kawasan Lindungb. Areal efektif
untuk Unit
Produksic. Areal tidak efektif untuk
Unit Produksid. Kegiatan Pemantauan
Lingkungan Lain yangTercantum dalamDokumen RKL/UKL-UPL(termasuk
kegiatanpengelolaan lingkungandi luar areal kerja yangmasih menjadi
tanggungjawab IUPHHBK-HA/HT)
L. Pembinaan Sosial,Ekonomi dan BudayaMasyarakat
L.1 Rencana..
-
5L.1 Rencana Resolusi KonflikSosiala. Identifikasib. Pengelolaan
dan
penyelesaian konfliksosial termasukpencegahannya
c. L.2 Rencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Kemitraana. Bantuan di Bidang
Ekonomib. Bantuan di Bidang
Pendidikanc. Bantuan di Bidang
Sosial Keagamaand. Bantuan di Bidang
Kesehatane. Kerjasama dengan
Masyarakat/Pihak Lainf.
L.3 Rencana Kelembagaana. Sosialisasi dan
Penyuluhanb. Diklat Masyarakatc.
L.4 Rencana Ketenagakerjaana. Penerimaan Tenaga
Kerja Lokalb. Penerimaan Tenaga
Kerja Non-Lokalc. Diklat Tenaga
Kerja/Karyawand. Jamsosteke. Program Peningkatan
Kesejahteraan TenagaKerja/Karyawan
BAB III PENUTUPBab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka
pelaksanaan BaganKerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
dalam Hutan Alamatau Hutan Tanaman (BKUPHHBK-HA/HT) pada Tahun
.
LAMPIRAN..
-
6LAMPIRANPeta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu dalamHutan Alam atau Hutan Tanaman (BKUPHHBK-HA/HT) Tahun
....a.n. PT ... skala 1 : 50.000 atau skala 1 : 100.000
untukIUPHHBK yang luasannya lebih dari 500 Ha atau skala 1 : 5.000
untukIUPHHBK-HA/HT yang luasannya kurang dari atau sama dengan 500
Ha.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
-
LAMPIRAN VIIPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.103/Menhut-II/2014TENTANGRENCANA KERJA
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKANKAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN
TANAMAN PADA HUTANPRODUKSI
FORMAT PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORANPELAKSANAAN/REALISASI
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTANTANAMAN DATA
TRIWULAN I (BULAN : ........ SAMPAI DENGAN BULAN
: .......)
No.Kab./Kota/Prov.
NamaPemegang
IzinNo.&Tgl.
Luas(ha)
Penanaman/Pengayaan
Produksi Ket.
Rencana(Ha./bibit)
Realisasi(Ha./bibit)
Rencana(batang/Ton *)
Realisasi(batang/ton *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*pilih salah satu
............, tgl-bln-tahunKepala Dinas Provinsi/
Kepala Dinas Kab./Kota/,
NamaNIP. .......................
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,
ttd.KRISNA RYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SITI NURBAYA
RKUPHHBK HA HT.pdfLAMPIRAN I.pdfLAMPIRAN II.pdfLAMPIRAN
III.pdfLAMPIRAN IV.pdfLAMPIRAN V.pdfLAMPIRAN VI.pdfLAMPIRAN
VII.pdf