-
0
NOTA PEMBELAAN
(PLEDOI)
Drs. H. H E N D R I, MM.
Pembunuhan Karakter Secara Sistematis dan Konstitusional
Dengan Metode Imajiner Oleh JPU
Atas
Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Simpang Empat Pasaman Barat
Dalam Perkara Pidana Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/201D.PN.Pdg
Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang
Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
12 Mai 2015
-
1
Assalamualaikum Wr. Wr.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim,
Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang Terhormat Penasihat Hukum,
Para hadirin-hadirat dan para wartawan yang saya hormati.
Hari ini adalah saat bersejarah bagi saya karena akan membacakan
Nota Pembelaan (Pledoi)
pribadi selaku Terdakwa dipersidangan ini, setelah saya ditahan
selama 190 hari. Karena itulah
saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang
berkenan memberikan
kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Nota Pembelaan pada
persidangan yang
terhormat ini. Terima kasih juga saya sampaikan atas jalannya
persidangan yang baik, sungguh-
sungguh, terbuka, bebas dan berhasil membuka fakta-fakta penting
terkait dengan kasus yang
didakwakan kepada saya. Tidak keliru kalau saya menyebut
persidangan ini sebagai persidangan
yang berkualitas.
Persidangan yang berkualitas tidak akan hadir tanpa kepemimpinan
sidang yang berkualitas
pula. Kualitas persidangan sangat ditentukan oleh kesungguhan
dan kecakapan Ketua Majelis
dan dibantu oleh para Anggota Majelis di dalam memandu dan
memimpin jalannya persidangan.
Sebagaimana yang juga pernah disampaikan dalam persidangan pada
tanggal 10 April 2015, oleh
Ketua Majelis, Ibu Asmar, SH. Kami semua bisa menilai dan
merasakannya, demikian pula publik
yang mengikuti persidangan ini, baik yang hadir secara langsung
maupun yang mengikuti lewat
pemberitaan media massa.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang
telah menjalankan
tugasnya secara amat meyakinkan. Saya juga menghormati kerja
keras Jaksa Penuntut Umum
yang tentunya berangkat dari kepentingan obyektif, meskipun
dijalankan dengan metode yang
subyektif dan pada akhirnya tidak menghormati obyektifitas yang
terbentang jelas di dalam
persidangan ini.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Penasihat Hukum
yang sabar, telaten dan gigih
mendampingi saya di dalam proses persidangan. Saya menghargai
toleransi dan pengertian
Penasihat Hukum kepada saya yang berusaha belajar maksimal di
dalam ikhtiar, agar terbentang
terang fakta-fakta yang sesungguhnya terkait dengan kasus yang
didakwakan kepada saya.
Terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada para sahabat, baik
yang hadir maupun tidak
hadir di persidangan, yang tulus memberikan doa dan simpati
serta merindukan berlakunya
keadilan. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sahabatnya
yang sangat banyak, beliau
menjawab akan menghitung jumlah sahabatnya pada saat terkena
musibah.
Terima kasih juga layak disampaikan kepada rekan-rekan wartawan
yang selalu mengikuti
persidangan ini, baik yang berani memberitakan secara obyektif
dan berimbang, maupun yang
sudah dibekali dengan framing negatif. Tentu saja obyektifitas
sangat dimuliakan dalam
kehidupan pers yang sehat dan bertanggung jawab.
Yang Mulia Majelis Hakim,
Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum,
Hadirin yang saya hormati.
-
2
PENDAHULUAN
Sebelum kami menyampaikan nota pembelaan dalam perkara ini,
perkenankanlah kami terlebih
dahulu untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Tuhan
Yang Maha Kuasa yang telah
memberikan kekuatan dan Hidayah-Nya dalam usaha kita menggali
dan menemukan hakekat
kebenaran dan keadilan di dalam perkara ini.
Menghadirkan Fakta Yang Benar
Jaksa Penuntut Umum selalu memulai pertanyaan kepada saksi
dengan pertanyaan apakah
pernah diperiksa penyidik dan apakah menandatangani BAP, serta
apakah keterangan yang
di dalam BAP itu benar. Kita semua paham bahwa keterangan yang
bernilai secara hukum
adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di dalam
persidangan. Karena itulah
klarifikasi atas fitnah dan kebohongan di dalam BAP adalah
penting di dalam persidangan ini.
Sementara itu klarifikasi untuk semakin mendalami keterangan
saksi agar didapatkan
keterangan yang otentik dan sesungguhnya adalah metode yang
sahih di dalam pencarian
kebenaran materiil di dalam persidangan. Mendalami dan
mengklarifikasi keterangan saksi atas
materi yang sama dan sudah ditanyakan Jaksa Penuntut Umum adalah
bukan untuk mengulang-
ngulang dan bertele-tele. Justru hal tersebut dilakukan untuk
kontestasi yang adil dan berimbang
di dalam mendalami keterangan saksi, sehingga dapat terungkap
keterangan yang lengkap dan
benar yang pada akhirnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk
menilainya.
Justru kalau jawaban-jawaban saksi atas pertanyaan Jaksa
Penuntut Umum yang sudah terarah
berdasarkan BAP dan dipilih khusus untuk menjustifikasi dakwaan
tidak di dalami lebih lanjut,
maka malah berpotensi penyesatan fakta. Di dalam persidangan
yang terhormat inilah
selayaknya terjadi kontestasi yang adil dan terbuka, sehingga
kebenaran fakta-fakta yang otentik
dapat terungkap secara terang benderang. Keengganan untuk
melakukan kontestasi dalam
bertanya kepada para saksi dari berbagai sudut klarifikasi dan
penjelasan justru mengundang
pertanyaan tersendiri. Di dalam keawaman saya di bidang hukum,
saya memahami persidangan
adalah arena yang adil dan terbuka untuk kontestasi fakta-fakta
secara lengkap dan gamblang
sebagai jalan menemukan kebenaran materiil.
Korban Opini
Adalah rangkaian fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak tahun
2011, Terdakwa menjadi
korban opini yang tujuannya adalah membangun persepsi tentang
kejahatan korupsi yang
dilakukan oleh Terdakwa pada kegiatan pengadaan kendaraan dinas
Bupati Pasaman Barat.
Persepsi ini dibangun secara sistematis, dalam waktu yang
panjang, dilakukan secara bertalu-
talu dan bergelombang. Bahwa seolah-olah benar Terdakwa
merugikan negara ratusan juta atas
kegiatan pengadaan tersebut.
Inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan sebagai tersangka,
kemudian dikembangkan ke
segala arah pada saat penyidikan dan kemudian akhirnya dibawa ke
persidangan. Dalam proses
persidangan itulah yang juga dipaksakan ke dalam dakwaan dan
ujungnya ada di dalam Surat
Tuntutan sesuatu yang bukan melanggar aturan dan kewenangan dan
bukan juga merugikan
negara, dipaksakan sebagai melanggar aturan dan kewenangan yang
menyebabkan adanya
kerugian negara, dan dimulai dengan cara membangun opini secara
sistematis.
Dalam menegakkan hukum sebagai tujuan bersama, tentulah kita
sama-sama bersandar kepada
kebenaran (materiel warheid) yang terungkap dalam persidangan
perkara ini, bukan hanya
-
3
sekedar mencari alat bukti belaka dibawah prinsip Terdakwa tidak
boleh lolos dari jerat
hukum.
Kualitas Keterangan Saksi Sudirman?
Adalah kewenangan dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk percaya
kepada kesaksian Sudirman
Samin atau percaya terpaksa karena menjadi satu-satunya cara
untuk berusaha membuktikan
dakwaan kepada Terdakwa. Adalah hak Sudirman Samin untuk membuat
keterangan-
keterangan yang berisi fitnah, fiksi dan serangan-serangan tidak
berdasar. Adalah hak Sudirman
Samin untuk memberikan keterangan di BAP dan di persidangan yang
dilakukan dibawah
sumpah, yang tidak mengandung nilai kebenaran. Juga adalah hak
Sudirman Samin untuk
membuat skenario dan mengarahkan, untuk memberikan keterangan
bohong tentang Terdakwa.
Adalah hak Sudirman Samin untuk membuat skenario dan menjalankan
persekongkolan jahat
untuk membuat Terdakwa dipaksa bersalah secara hukum. Tidak ada
yang perlu dipersoalkan.
Yang menjadi masalah adalah ketika keterangan dan kesaksian
Sudirman Samin otomatis
dianggap sebagai kebenaran dan dianggap berkualitas karena dia
adalah mantan anggota DPRD.
Memandang seluruh kesaksian Sudirman Samin sebagai kebenaran
adalah tindakan yang tidak
bisa dibenarkan.
Dalam perkara yang didakwakan kepada saya (Terdakwa) jelas sejak
awal Sudirman Samin
berniat dan secara sadar menyusun serta menjalankan skenario
agar saya masuk dalam pusaran
kasus hukum. Niat jahat yang kemudian dijalankan inilah yang
seharusnya dipertimbangkan di
dalam menilai keterangan dan kesaksian Sudirman Samin, baik yang
dituangkan di dalam BAP
maupun yang disampaikan di depan persidangan.
Apakah keterangan saksi yang sejak awal punya rencana untuk
mencelakakan secara hukum dan
kemudian rela untuk menjadi Pinokio demi memenuhi kemarahan dan
dendamnya, atau demi
melayani kepentingan tertentu, dapat dijadikan setara dengan
sabda Nabi, atau keterangan
saksi-saksi yang jujur dan tanpa agenda tersembunyi? Akal sehat
kita dan nalar keadilan hukum
mestinya menolak. Setidaknya bisa bersikap kritis dan sangat
selektif dengan keterangan-
keterangannya. Menelan mentah-mentah keterangan darinya hanya
bisa dilakukan oleh pihak
yang kepentingannya sama atau pihak yang tidak peduli dengan
pentingnya kebenaran dan
keadilan di dalam proses hukum.
Ketentuan di dalam KUHP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran
keterangan saksi harus
sungguh-sungguh mempertimbangkan persesuaian dengan saksi-saksi
lain, persesuaian dengan
bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk
memberi keterangan yang
tertentu dan cara hidup serta kesusilaan saksi, serta segala
sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu untuk dipercaya.
Di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan tidak
boleh menjadi saksi laki-laki
dan perempuan yang khianat. Juga tidak boleh menjadi saksi orang
yang menaruh dendam
terhadap saudaranya.
Di dalam tradisi Fikih Islam, bahkan untuk menjadi saksi
pernikahan pun, bukan urusan pidana,
harus memenuhi syarat baligh, berakal, merdeka, Islam dan adil.
Kemampuan untuk adil atau
setidaknya dinilai adil adalah syarat yang penting.
Sedangkan pada Tambo Alam Minangkabau disebutkan bahwa syarat
menjadi saksi adalah
bersifat arif, baligh-berakal, melihat, mendengar, berkata,
terang hati dan adil, serta mempunyai
alasan untuk menjadi saksi.
-
4
Atas dasar itu semua kiranya bisa memperjelas bahwa menjadikan
keterangan Sudirman Samin
sebagai dasar atau bahkan dasar utama untuk pembuktian dalam
perkara saya (Terdakwa),
adalah kesalahan serius dalam perspektif obyektifitas, kebenaran
dan keadilan. Lain halnya jika
perspektifnya untuk mencari dasar justifikasi untuk sekedar
menghukum.
Adalah berlebihan, tidak berdasarkan data yang bisa
dipertanggungjawabkan dan bahkan terlalu
mewah untuk mengatakan, bahwa apa yang diucapkannya itu nanti,
akan
dipertanggungjawabkannya di Padang Mahsyar.
Karena itulah keterangan Sudirman Samin yang diarahkan untuk
membuat keterangan tidak
benar tidaklah mempunyai nilai pembuktian yang layak. Justru
jika keterangannya dijadikan
dasar atau bahkan dasar utama dalam pembuktian perkara ini,
peradilan bisa tersesat dan
membelakangi spirit penegakan hukum dan keadilan. Keterangan
sesat Sudirman Samin biarlah
menjadi sesat sendiri. Jangan sampai membuat kita semua
tersesatkan.
Selama persidangan telah dihadirkan 26 orang saksi, yang terdiri
dari saksi memberatkan, saksi
meringankan, saksi ahli yang dihadirkan JPU dan saksi ahli yang
dihadirkan oleh Terdakwa dan
Penasihat Hukum. Secara rinci adalah sebagai berikut : 22 saksi
memberatkan yang dihadirkan
JPU, 1 saksi ahli yang dihadirkan JPU, 2 saksi meringankan yang
dihadirkan Terdakwa dan
Penasihat Hukum, serta 2 saksi ahli yang dihadirkan Terdakwa dan
Penasihat Hukum.
Adalah wajar semata jika sebagian saksi yang dihadirkan JPU
malah membantah dakwaan. Bukan
karena saksinya dan bukan karena JPU, melainkan karena dakwaan
disusun berdasarkan -
terutama- BAP yang tidak mengandung nilai kebenaran. Keterangan
para saksi di depan
persidangan yang membantah dakwaan karena apa yang diketahui,
didengar, dirasakan dan
dilakukan para saksi berbeda dan bertentangan dengan dakwaan
yang berasal dari imajinasi dan
cerita fiksi Sudirman Samin. Sehebat-hebatnya cerita fiksi dan
secanggih-canggihnya imajinasi
akan kalah dengan realitas yang senyatanya.
Yang Mulia Majelis Hakim,
Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum,
Hadirin yang saya hormati.
Saya mohon maaf kepada Majelis Hakim, kalau saya terpaksa
menyampaikan, bahwa mungkin
bagi Majelis Hakim, ini adalah persidangan perdana bagi majelis
yang menyidangkan perkara
yang imajiner. Kenapa saya katakan imajiner ?
Yang pertama, karena sejak dari awal persidangan, kita digiring
oleh JPU dengan perbuatan
yang menyalahi peraturan imajiner, perbuatan yang tidak termasuk
kedalam ranah yang diatur
oleh Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah. Serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Yang kedua, kita juga digiring dengan imajinasi saksi mantan
anggota DPRD, yang juga
merupakan saksi pelapor dalam kasus ini, yang menginginkan mobil
Bupatinya adalah sama
dengan mobilnya sendiri, yaitu Toyota Fortuner. Sementara
seluruh dokumen yang ditampilkan,
mulai dari notulen rapat Banggar dan TAPD, Laporan Banggar DPRD
Kab. Pasaman Barat, RKA P
Bagian Umum TA 2010, DPPA Bagian Umum TA 2010, sampai kepada
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 yang
disampaikan dalam
-
5
Paripurna DPRD pada bulan April 2011, tidak ada satupun yang
mencantumkan dan
menyebutkan mengenai mobil Toyota Fortuner ini. Bahkan ketika
ceritanya ini diadu dengan
aturan main mekanisme penyusunan APBD seperti yang diatur
didalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
kebohongannya ini menjadi semakin terkuak, modusnya untuk
menjadi makelar dan mencari
keuntungan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Pasaman
Barat terbuka secara jelas. Dan
ini memang fenomena yang sangat kental terjadi di Pasaman Barat
sampai pada tahun 2010,
dimana anggota DPRD memiliki power yang sangat kuat dalam
menentukan anggaran pada
SKPD, bargaining-bargaining dalam kamar kecil dilakukan. Dan ini
dimanfaatkan mereka untuk
mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak terpuji. Pemerasan
terhadap SKPD. Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
mengatur bahwa, kewenangan DPRD dalam penyusunan RAPBD, hanyalah
sampai kepada
rincian JENIS BELANJA. Dan jenis belanja itu hanya mengatur 3
(tiga) hal, yaitu : Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Penjelasan
ini, juga telah disampaikan
oleh Ahli Dr. Sumule dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI,
dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015. Dan
Permendagri ini dibuat oleh
Kemendagri, memang untuk mengantisipasi kenakalan-kenakalan
anggota DPRD sehingga tidak
bisa masuk kedalam domainnya Eksekutif, yang menciptakan
peluang-peluang KKN. Sementara
dalam belanja kegiatan pengadaan kendaraan dinas Bupati Pasaman
Barat, itu hanyalah
perubahan volume, yang merupakan bagian yang lebih kecil lagi
dari perubahan rincian ojek
belanja. Sehingga jangankan harus melalui perubahan Perda
tentang APBD yang harus melalui
persetujuan DPRD, persetujuan PPKAD saja pun tidak dibutuhkan.
Karena itu sudah berada
didalam kewenangan operasional Pengguna Anggaran, yang nantinya
akan dipertanggung
jawabkan menjadi SILPA yang disampaikan dalam Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Bupati Pasaman Barat. Nah, Permendagri No. 13 tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, memang hanya mengatur sampai kepada
perubahan rincian
objek belanja dalam objek belanja berkenaan, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 160 ayat
(2), sementara untuk perubahan realisasi volume, itu merupakan
rincian yang lebih detail dari
perubahan rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan,
yang tidak termasuk diatur di
dalam Pasal 160 ayat (2) tersebut.
Satu-satunya data yang bisa kita telusuri dari imajinasinya
tersebut adalah mengenai harga
mobil Toyota Fortuner pada tahun 2010 tersebut. Tetapi ini malah
membuka kedok rencana
mark up dan makelar anggota DPRD tersebut, karena harga mobil
yang mereka usulkan
dimasukkan kedalam anggaran Bagian Umum tersebut, dua kali lipat
dari harga price list yang
dikeluarkan oleh Toyota sendiri. Ini dibungkusnya dengan alasan,
pajak dan keuntungan
perusahaan. Padahal untuk pengadaan kendaraan bermotor yang
telah memiliki price list dari
ATPM, memang harga yang tercantum di dalam price list
tersebutlah yang menjadi harga
kontrak. Karena di dalam harga price list, itu sudah memasukkan
komponen biaya pajak dan
keuntungan perusahaan. Hal ini mengingatkan kita kepada
permasalahan pengadaan UPS di DKI
Jakarta yang juga melibatkan anggota DPRD nya. Apakah karena
tidak jadi mendapatkan proyek
dan keuntungan ini sebagai salah satu yang menyebabkan mereka
meradang ? Wallahualam....
Karena secara politik, Saksi tersebut memang berlawanan secara
frontal dengan Bupati Pasaman
Barat, yang berujung dengan pemecatannya sebagai anggota DPRD
Kabupaten Pasaman Barat
dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2014, yang
secara kebetulan juga diketuai
oleh Bupati Pasaman Barat. Hal ini hanyalah perulangan dari
pemecatan serupa yang
diterimanya pada waktu menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman
dari Fraksi Golkar pada
tahun 2005. Tapi biarkanlah karakter saksi yang seperti itu.
Saksi yang sesat itu biarkanlah sesat,
-
6
asalkan jangan sampai kita pula yang disesatkannya dan dibuat
sesat dengan kesaksian-
kesaksian palsunya tersebut.
Yang ketiga, kita juga digiring dengan upaya dari Jaksa Penuntut
Umum untuk menghadirkan
bukti utamanya dalam hal kerugian negara, dengan menghadirkan
saksi ahli dari BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Setelah saksi membahas
bermacam undang-undang yang
mengatur tentang keuangan negara, mulai dari UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tipikor, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, PP, Kepres, Permendagri, dan Kepmendagri,
serta aturan-aturan iternal
BPKP itu sendiri, kemudian dengan santainya saksi ahli Sdr.
Afrizal dari BPKP Perwakilan
Propinsi Sumatera Barat, menyampaikan didepan persidangan
dibawah sumpah, menjawab
pertanyaan Majelis Hakim, bahwa dasar hukum ahli menghitung
kerugian negaranya sehingga
didapat angka Rp. 276.887.273,- tidak ada sama sekali. Ini hanya
menurut perhitungan
saya. Inilah menurut saya angka yang realistis. Kalau berapa
angka pastinya kerugian
negara, silahkan Majelis Hakim yang menghitungnya. Entah kemana
lagi segerobak
peraturan yang dibacanya sebelumnya diletakkannya ketika orang
yang disebut ahli ini
melakukan penghitungan uang. Due Process of Law. Saya cukup
terharu pada waktu Majelis
Hakim, Hakim Anggota 1, Bapak Fahmiron, mencecar saksi tersebut
dengan pertanyaan-
pertanyaan sampai membuat ahli tersebut manggaretek
menggigil.
Yang keempat, kita juga disuruh Jaksa Penuntut Umum untuk
berimajinasi, dengan
menghadirkan saksi fakta dari Importir Umum dan showroom
kendaraan Toyota Prado ini.
Tidak tanggung-tanggung, saksi ini dihadirkan dari Jakarta,
setelah sebelumnya Jaksa Penyidik
mendatangi mereka kesana, katanya. Di dalam persidangan dibawah
sumpah, ternyata saksi
yang dihadirkan ini adalah orang yang sama sekali tidak
mengetahui mengenai kendaraan yang
sedang diperiksa perkaranya. Berkali-kali mereka menyatakan,
bahwa kalau mengenai
kendaraan, apalagi spesifikasinya, saya tidak tahu pak. Kami
adalah accounting perusahaan.
Ruang kerja kami terpisah tersendiri. Terhadap keterangan mereka
yang sudah seperti itu, Jaksa
Penuntut Umum tetap mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan
seputar masalah
spesifikasi kendaraan. Tentu saja akhirnya jawaban saksi adalah
mengacu kepada dokumen yang
ada pada mereka, yang sudah merupakan dokumen bawaan semenjak
kendaraan tersebut di
import dari Jepang. Apakah menghadirkan saksi yang tidak
mengerti sama sekali dengan dunia
otomotif selain dunia accounting mereka, juga disengaja oleh JPU
? Kenapa tidak dipastikan
dihadiri dan diperiksa dari orang yang mengerti tentang dunia
otomotif CBU ? Bukankah Jaksa
penyidik sudah langsung pergi ke showroom mereka ? Akan kabur
dakwaan mereka jika yang
hadir adalah orang teknik ?
Yang kelima, semenjak awal persidangan, kita juga digiring oleh
Jaksa Penuntut Umum dengan
imajinasi JPU tentang rantai perdagangan kendaraan ini. Padahal
sama halnya dengan apa yang
kita lakukan sebagai seorang pribadi di rumah kita apabila kita
membeli sebuah barang di toko,
katakanlah telivisi atau bahkan mobil sekalipun. Kita hanya akan
berhubungan dengan orang
atau toko tempat kita membeli barang tersebut. Jangan pernah
kita mencoba menanyakan
kepada pemilik toko atau pedagang tersebut, berapa sih
sebenarnya televisi ini harganya bapak
beli ? Dimana atau darimana televisi ini bapak beli sebelum
bapak jual kepada saya ? Sampai
kemudian akhirnya kita sampai kepada Importir Umum yang
memasukkan barang tersebut dari
Luar Negeri ke Indonesia. Tidak akan pernah bisa kita
mendapatkannya Yang Mulia, apalagi
sampai ke faktur-faktur pembelian atau penjualannya. Nah,
demikian jugalah dengan Pengadaan
Barang dan Jasa untuk pemerintah yang diatur pedoman
pengadaannya dalam Kepres No. 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Panitia Pengadaan, PPTK,
KPA, PA bahkan Bupati sendiripun tidak akan bisa untuk meminta
kepada rekanan, berapa seh
-
7
sebenarnya modal pembelian saudara ? Coba berikan faktur
pembeliannya kepada saya. Tidak
akan bisa Yang Mulia, minimal itu jawaban yang akan kita terima,
kalaupun kita tidak akan kena
usir oleh mereka. Bahkan itu TIDAK BOLEH. Disamping itu tidak
boleh, yang namanya surat-
surat kendaraan, itu kita terima adalah beberapa bulan setelah
kita selesai Proses Pengadaan
Barang dan Jasa tersebut. Beberapa bulan setelah mobil itu
datang. Dan itu memang berbunyi
didalam kontrak pengadaan kita. Karena memang proses untuk
penerbitan surat-surat
kendaraan tersebut membutuhkan waktu dan diproses oleh banyak
instansi pemerintah lainnya.
Jadi adalah tidak akan mungkin dan sangat imajinatif, kalau
kepada kami insan pengadaan
barang dan jasa pemerintah pada waktu itu dan sampai saat ini,
dituntut untuk melakukan
konfirmasi harga sampai ke tingkat importir umum, sementara kita
belum mengetahui apa nama
perusahaan importir umum kendaraan tersebut pada waktu proses
pengadaan tersebut
dilaksanakan. Nama Importir Umum kendaraan tersebut, baru ada
tertulis beserta alamatnya,
adalah pada buku BPKB kendaraan yang kita terima beberapa bulan
setelah kendaraan tersebut
diperiksa dan diterima oleh Pemda Pasaman Barat.
Untuk memperkuat dan menjustifikasi dakwaan JPU bahwa rantai
perdagangan kendaraan ini
terlalu panjang, dan mestinya bisa dihemat dengan membeli
langsung kepada importir umum,
maka di kejarlah Importir Umum dan rekanan dengan
pertanyaan-pertanyaan, PT ini membeli
dari PT mana, PT ini membeli seharga berapa. Kemudian menjualnya
ke PT mana dan dengan
harga berapa. Suatu pertanyaan yang tidak beralasan dan hanya
bisa dipertanyakan oleh orang-
orang yang sangat bodoh yang memang tidak pernah sama sekali
membeli sebuah barang dalam
sebuah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kantornya,
karena selama ini hanya
terbuai dengan meminta kepada Pemerintah Daerah dan tahu ada
saja. Dan memang pada
kenyataannya, tidak seorangpun dari Penyidik dan JPU yang
terlibat dalam kasus pengadaan
barang dan jasa pemerintah ini yang mempunyai pengalaman,
apalagi keahlian dan memiliki
sertifikasi sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI, walaupun
telah beberapa kali mengikuti
ujian ini untuk kantor Kejaksaan Negeri Simpang Empat. Tetapi
selalu gagal. Tidak lulus. Hal ini
sangat mudah sekali kita lacak dari database Ahli Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah yang
memiliki sertifikat pada website LKPP RI. Kalau Majelis Hakim
Yang Mulia berkenan untuk
masuk ke website tersebut,
http://logbook.lkpp.go.id/logbook2/index.php?hlmn=detailprop059
insyaallah Yang Mulia
akan menemukan nama saya dan nama saudara atau putra atau putri
yang Mulia yang memiliki
sertifikat tersebut.
Yang ke Enam. Tiba-tiba muncul nama Sakirman di halaman 57 Surat
Tuntutan Jaksa, sebagai
seorang saksi di bawah sumpah di persidangan dan memberikan
keterangan-keterangan. Saya
sampai harus lama membayangkan bagaimana sosok Sakirman berdiri
membaca sumpah yang
dipandu oleh salah seorang Majelis Hakim. Dan saya juga
berulang-ulang membuka catatan
persidangan saya, termasuk memutar rekaman persidangan, untuk
mencari nama Sakirman.
Ternyata tidak ada. Dan memang Sakirman tidak pernah hadir di
acara persidangan sama halnya
dengan saksi Yulisman. Sakirman yang dibuat JPU pada halaman 57
Surat Tuntutannya adalah
sosok Imajiner yang tidak pernah kita nampak kehadirannya di
ruang persidangan ini. JPU, selera
humor imajiner anda memang cukup tinggi.
Tapi apapun itu nama dan bentuk imajinasi Jaksa Penuntut Umum.
Biarlah dia menjadi imajinasi
JPU saja. Jangan sampai persidangan kita yang terhormat dan
mulia ini, juga menjadi imajiner
sehingga keputusan Majelis Hakim nantinya juga akan menjadi
imajiner. Tinggallah saya sendiri
yang berada pada dunia nyata di dalam penjara yang tidak bisa
diimajinerkan juga. Sehebat-
-
8
hebatnya cerita fiksi dan secanggih-canggihnya imajinasi akan
kalah dengan realitas yang
senyatanya.
I. TERHADAP DAKWAAN DAN TUNTUTAN DARI JPU
Primair :
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2
ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)
huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana yang telah di ubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair :
Perbuatan Terdakwa Drs. Hendri, MM. sebagaimana diatur dan
diancam pidana pasal 3 jo pasal 18
ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana yang telah di
ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Dari dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa
menyangkal secara keseluruhan dan itu
akan Terdakwa rangkum sebagai berikut :
1. Pada Hal 2 alinea ke-2 baris ke-12 s/d 15
Pada tanggal 16 oktober 2010 direktur CV. Makna Motor Sdr.
Arifin Argosurio melalui surat
menawarkan kepada Terdakwa selaku KPA berupa kendaraan mobil
dinas Toyota Prado 2.7 TX
seharga Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta
rupiah) dan Toyota Prado 2.7 TX-L
seharga Rp. 923.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta
rupiah)
Disini Jaksa menghilangkan data dan fakta bahwa surat penawaran
yang masuk kepada Pemda
Pasaman Barat bukan hanya 1 (satu) dari CV. Makna Motor saja
tetapi juga dari PT. Intercom
Mobilindo Padang, Auto 2000 Padang berupa price list harga
kendaraan Toyota pada kondisi
bulan September 2010 untuk wilayah Sumatera Barat, Terminal
Motor Jakarta, Suci Motor Jakarta
dan Anton Cars Jakarta. Semua surat penawaran ini sudah ada dan
diketahui oleh Jaksa
sebagaimana seluruh dokumen-dokumen administrasi telah kami
serahkan kepada jaksa pada
saat permintaan keterangan di tingkat penyelidikan, sama halnya
dengan seluruh dokumen yang
kami serahkan kepada Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi
Sumatera Barat. Hal ini sengaja
dilakukan oleh JPU untuk menjustifikasi dakwaannya seolah-olah
pengadaan kendaraan dinas ini
direkayasa dari awal untuk Sdr. Arifin Argosurio Direktur CV.
Makna Motor.
Berikut kami lampirkan surat-surat penawaran dimaksud yaitu dari
CV. Makna Motor Padang, PT.
Intercom Mobilindo Padang, Auto 200 Padang, Terminal Motor
Jakarta, Suci Motor Jakarta dan
Anton Cars Jakarta
2. Pada Hal 2 alinena ke-3 Baris 1-2
Setelah selesai melaksanakan survey, Terdakwa membuat dan
menandatangani sendiri surat
telaahan staf tertanggal 18 Oktober 2010
Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi di dalam
suatu Organisasi Birokrasi
Pemerintahan, seorang Kepala Bagian yang berada pada eselon
III.a membuat suratnya sendiri.
Tetapi pasti dibuat secara hierarkis oleh stafnya. Hal ini
contohnya sama saja dengan Surat
Perintah Penahanan atas nama saya sendiri yang ditandatangani
oleh Yudi Indra Gunawan selaku
Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang eseloneringnya
sama-sama III.a dengan saya
-
9
selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.
Apakah ini artinya juga
bahwa yang membuat dan menandatangani Surat Perintah Penahanan
tersebut adalah Yudi Indra
Gunawan sendiri? Tentu tidak..karena surat-surat dinas selalu
dibuat dan diproses oleh bawahan
kecuali kalau yang dimaksudkan oleh JPU ini adalah seperti yang
saudara lakukan pada surat
tuntutan yang dibacakan pada persidangan kemaren yang tentulah
dibuat oleh saudara JPU
Akhiruddin sendiri dan langsung ditandatangani oleh saudara
Akhiruddin.
3. Pada hal 4 alinea ke-2 baris ke-3 s/d 5
Lalu Terdakwa membuat telaahan staf kepada Bupati Pasaman Barat
tertanggal 10 November
2010 yang ditandatangani oleh Asisten III pada Sekda Pasaman
Barat (Ir. Zalmi N)
Hal ini sangat kontradiksi dengan apa yang dituliskan oleh JPU
dalam tuntutannya. Dimana dalam
hal ini, Asisten III yang menandatangani tapi tetap saya yang
disebut membuat telaahan staf
tersebut. Ini sama saja dengan JPU memakai prinsip yang dalam
bahasa minang disebut
mambalah batuang yang artinya menginjak yang dibawah dan
mengangkat yang diatas untuk
menjustifikasi anatomi kasus yang dibangunnya.
4. Pada Hal 5 alinea ke-1 baris ke-4 s/d 6
meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa prosedur perubahan
jumlah output unit pengadaan
kendaraan tidak bisa serta merta dilakukan tanpa melalui
mekanisme perubahan APBD yang
dibahas bersama DPRD
Apa yang dituduhkankan oleh JPU ini adalah tidak benar, karena
justru sebaliknya saya
mengetahui bahwa prosedur perubahan volume dimaksud tidak
melalui mekanisme perubahan
APBD yang dibahas bersama DPRD sebagaimana yang dimaksudkan oleh
saudara JPU. Bahkan
juga tidak membutuhkan persetujuan PPKAD sebagaimana yang
dimaksudkan dalam
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan
Keuangan Daerah Pasal 160 ayat
(2). Hal ini karena perubahan volume tidak termasuk dalam objek
belanja dan juga tidak
termasuk rincian objek belanja yang apabila terjadi perubahan
memerlukan persetujuan DPRD
atau PPKD. Perubahan volume hanyalah merupakan realisasi dari
pelaksanaan kegiatan yang
harus dicantumkan di dalam Laporan Realisasi Keuangan, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 dan LKPJ Bupati Pasaman Barat
Tahun 2010 sebagaimana yang
sudah dilaksanakan pada bulan April tahun 2011, yaitu pada Bab
IV halaman 224-225. Dapat saya
contohkan misalnya dalam pengadaan ATK di kantor yang telah
direncanakan dan dianggarkan
untuk Kertas sejumlah 100 Rim dengan total harga Rp. 3.200.000,
namun pada saat pelakanaan
pembelian kertas tersebut, terjadi perubahan harga sehingga
dengan uang sejumlah Rp.
3.200.000 tersebut hanya dapat membeli untuk 80 Rim saja. Nah
perubahan seperti ini tidak
harus melalui mekanisme persetujuan DPRD atau bahkan ke PPKD.
Contoh lain misalnya dalam
Pembangunan Jalan yang direncanakan dan dianggarkan untuk 1 Km
dengan pagu Rp.
1.000.000.000, namun realiasinya hanya 900 m karena pada saat
pelaksanaan terjadi perubahan
harga satuan. Hal ini juga tidak memerlukan persetujuan DPRD dan
PPKD. Sengaja sebagai
ilustrasi yang kami tampilkan adalah angka yang kecil semata
hanya untuk memudahkan kita
semua untuk melakukan perhitungan singkat dipikiran kita
masing-masing karena pada
hakekatnya, di dalam keuangan negara tidak ada perbedaan angka
antara 100 rupiah dan 1 milyar
rupiah, pertanggungjawabannya selalu sama, jelas dan tegas.
5. Pada Hal 5 Alinea ke-3 baris ke-1-3
Selanjutnya Terdakwa mengirim surat nomor : 027/217/KPA/
Umum-2010 tertanggal 23
-
10
Nopember 2010 yang isinya meminta ULP untuk melaksanakan
Penunjukan Langsung terhadap
paket pekerjaan tersebut.
Lagi-lagi dalam hal ini JPU juga tidak menyimak bahkan
menghilangkan fakta persidangan hari
Jumat tanggal 13 Februari 2015. Pada persidangan tersebut, Sdr.
Bendri dibawah sumpah telah
secara jelas dan nyata menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang
mengirimkan surat tersebut,
tetapi adalah Ketua Panitia 1 ULP Kab. Pasaman Barat yaitu Sdr.
Bendri sendiri yang telah
membuatnya dan membawa surat tersebut kepada Terdakwa untuk
ditandatangani oleh
Terdakwa dengan alasan untuk membantu mempercepat waktu
pelaksanaan pelelangan
tersebut. Hal ini sebagaimana yang tertuang juga di dalam Surat
Tuntutan JPU dalam perkara ini
Hal. 22 alinea terakhir dan Hal 23 alinea pertama. Kemudian juga
dapat dibuktikan melalui
rekaman persidangan.
6. Pada Hal 5 Alinea ke-4 baris ke-1 s/d 2
Bahwa setelah seluruh kelengkapan adminsitrasi untuk mengikuti
proses penunjukan langsung
telah dilengkapi, Vitarman menyerahkannya kepada ULP melalui
perantaraan Terdakwa
Dalam kalimat ini, kembali JPU mengingkari fakta persidangan,
dimana dalam persidangan
Vitarman, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015. Dibawah sumpah
persidangan, Vitarman
menyatakan menyerahkan dokumen kelangkapan administrasi
pelelangan kepada ULP adalah
langsung kepada panitia 1 ULP tetapi tempatnya memang berada
pada ruangan Kabag. Umum,
yaitu ruangan Terdakwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr.
Vitarman dalam rekaman
persidangan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015.
7. Pada Hal 5 Alinea ke-5 baris 1 s/d 4 dan baris
Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat nomor
027/218/KPA/Umum-2010 tangal 3
Desember 2014 yang ditujukan kepada ULP yang menetapkan PT.
Baladewa Indonesia memenuhi
syarat dan lulus evaluasi sebagai rekanan kegiatan pengadaan 1 (
satu ) unit kendaran Dinas
Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang dan Jasa
(Gunning) Nomor 027/176/SP/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang
dibuat dan ditandatangani
oleh Terdakwa.
Kembali redaksinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa,
pada hal di dalam fakta
persidangan telah diakui oleh Sdr. Bendri selaku Ketua 1 ULP
Pasaman Barat Tahun 2010 bahwa
seluruh administrasi dokumen pengadaan kendaraan dinas ini
dibuat dan disiapkan oleh Sdr.
Bendri sendiri. Sebagaimana tugas dan fungsi panitia pengadaan
barang di dalam SK Bupati
Nomor. 188.45/98/BUP-PASBAR/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang
Penunjukan Panitia
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Pasaman
Barat. Kemudian untuk surat
Nomor 027/218/KPA/Umum-2010 tanggal 3 Desember 2010, itu tidak
serta merta
ditandatangani langsung oleh Terdakwa karena sebelumnya terlebih
dahulu ada surat Usulan
Penetapan Calon Penyedia Barang Lulus Pascakualifikasi dari
Ketua Panitia 1 ULP Kab. Pasaman
Barat kepada KPA Nomor : 14PL.4/ULP.B1/UPCPLP/1/PASBAR-2010
tanggal 03 Desember
2010. Dan surat Nomor 027/218/KPA/Umum-2010 tanggal 3 Desember
2010 bukanlah surat
penetapan PT. Baladewa Indonesia yang memenuhi syarat dan lulus
evaluasi sebagai rekanan
sebagaimana yang ditulis oleh JPU pada hal 5 alinea ke-5 baris
ke-2 dan 3. Jika surat yang
dimaksud adalah surat Nomor 027/218/KPA/Umum-2010 tanggal 3
Desember 2010, perihal
yang benar adalah Surat Penetapan Calon Penyedia Barang Lulus
Pascakualifikasi yang
sebelumnya terlebih dahulu ada surat usulan calon penyedia
barang lulus pascakualifikasi dari
-
11
Ketua ULP 1 kepada KPA dengan Nomor :
14PL.4/ULP.B1/UPCPLP/1/PASBAR-2010 tanggal 3
Desember 2010 beserta lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi
Pascakualifikasi yang
ditandatangani oleh 5 orang panitia 1 ULP dengan Nomor
14PL.3/ULP.B1/BAHEP/1/PASBAR-
2010 tanggal 3 Desember 2010.
Setelah surat tertanggal 3 Desember 2010 tersebut, masih banyak
surat-surat dan dokumen lain
yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia 1 ULP Kab. Pasaman Barat
yaitu :
- Surat undangan Aanwijzing kepada PT. Baladewa Indonesia
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
- Berita Acara Pembukaan Penawaran
- Koreksi Aritmatik
- Berita Acara Hasil Evaluasi
- Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga, dan
- Surat Usulan Penetapan Pemenang PL kepada KPA
Inilah yang dikatakan tadi bahwa JPU hanya mengambil dan
menyampaikan surat-surat dan
dokumen yang dibutuhkannya untuk menjustifikasi dakwaannya dan
menghilangkan barang-
barang bukti yang lain yang semestinya merupakan satu kesatuan
dalam proses pengadaan
kendaraan dinas ini. Sehingga dengan demikian, kesimpulan yang
disimpulkan oleh JPU tidak
sesuai dengan fakta yang ada, apalagi ditambah dengan JPU maupun
aparat penyidik di
Kejaksaan Negeri Simpang Empat memang tidak satupun yang
memiliki sertifikasi keahlian
pengadaan barang/ jasa meskipun telah beberapa kali pernah
mengikuti pelatihan dan ujian
sertifikasi tersebut, namun tidak satupun yang lulus dan
memiliki sertifikasi sebagai Ahli
Pengadaan.
8. Pada Hal 5 Alinea ke-5 baris ke-12 dan 13
Baladewa Indonesia menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Land
Cruiser Prado 2.7 4 WD A/T
dengan logo TX Limited padahal faktanya mobil tersebut bukan
tipe TX Limited melainkan tipe
TX standar edition
Di dalam fakta persidangan memang dibuktikan bahwa secara
administrasi surat kendaraan,
mobil tersebut adalah Type TX Standart Edition tetapi sekaligus
di dalam fakta persidangan juga
terungkap bahwa seluruh mobil CBU yang masuk ke Indonesia memang
dalam kondisi standar
edition. Proses upgrade menjadi Limited itu dilaksanakan di
Indonesia, kenapa hal itu terjadi?
Ini adalah karena trik dari importir umum kendaraan bermotor
untuk menghindari pajak yang
tinggi sehingga akibatnya tidak terjangkau oleh konsumen di
Indonesia. Dan dari fakta
persidangan juga terungkap bahwa saksi yang dihadirkan JPU dari
Jakarta yaitu Suparman dari
PT Multisentra Adikarya dan Jono Hans dari DK Jaya Motor itu
adalah orang yang tidak tepat
untuk didengarkan kesaksiannya karena berkali-kali saksi
tersebut menyatakan bahwa dia tidak
mengerti dengan spek kendaraan, karena dia adalah sebagai
accounting di perusahaan tersebut.
Jadi yang dia mengerti hanyalah sepanjang dokumen administrasi
keuangan tentang kendaraan
tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari rekaman persidangan hari
Jumat tanggal 6 Maret 2015.
Padahal semestinya jika JPU berkeinginan dan bersungguh-sungguh
untuk mengetahui dan
mengungkapkan kebenaran dari standar mobil tersebut, yang
dihadirkannya adalah tenaga
teknisi atau paling tidak, sales marketing dari perusahaan
tersebut. Padahal JPU menyatakan
bahwa jaksa penyidikpun telah pergi ke showroom kendaraan
tersebut, tetapi kenyataannya
yang dibawanya untuk menjadi saksi adalah orang yang sama sekali
tidak mengerti tentang spek
kendaraan karena keduanya adalah orang accounting. Upaya jaksa
yang seperti ini yang hanya
untuk menjustifikasi dakwaaannya saja dengan menghalalkan segala
cara termasuk
-
12
menghadirkan saksi yang tidak memenuhi persyaratan formil dan
materil. Inilah yang kemudian
dituangkan JPU di dalam surat tuntutannya. Sementara bagi
persidangan Pidana, dalam mencari
kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti beyond
reasionable doubt tanpa diragukan.
Kontradiksi keadaan seperti ini dimana JPU sendiri tidak
memiliki pengetahuan tentang dunia
otomotif tetapi kemudian malah menghadirkan saksi yang juga
tidak mengetahui dunia otomotif,
disisi lain keterangan-keterangan dari saksi yang lain bahwa
kendaraan itu adalah Type TX
Limited, itu dikesampingkan begitu saja oleh JPU. Padahal saksi
tersebut memiliki kapasitas dan
kapabilitas untuk menyatakan kendaraan tersebut, sesuai dengan
spesifikasi Type TX Limited
dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang.
Saksi yang dimaksud dalam hal
ini adalah Saksi Amrianto, Saksi Bobby P. Riza, Saksi Setia
Bakti dan Saksi Roni HEP yang
merupakan Tim Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan
SK Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/248/BUP-PASBAR/2010 tanggal 14 April 2010.
Demikian juga dengan keterangan saksi Arifin, Frans Wijaya dan
Tjen Imanuel dan Oyong Narli
yang sehari-hari dalam kehidupannya memang selalu bergelut
dibidang jual beli kendaraan
bermotor yang mengerti dan paham tentang spesifikasi kendaraan
bermotor.
Keadaan seperti ini adalah ibarat cerita bagaimana 3 orang buta
menceritakan gambaran dari
seekor gajah, yang kemudian menceritakan bagaimana bentuk gajah
tersebut tergantung dari
bagian mana yang dipegangnya. Karena sama-sama tidak sepakat
akhirnya mereka bertanya
kepada orang yang lewat, yang ternyata orang itu juga buta
(Suparman dan Jono Hans).
9. Pada Hal 5 Alinea ke-5 baris ke-14 dan 15
Terdakwa sengaja menunjuk anggota tim yang tidak memiliki
kompetensi yang memadai dalam
melakukan pemeriksaan sehingga pada saat itu tim langsung
berkesimpulan bahwa kendaraan
yang datang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi pada
kontrak.
Bahwa apa yang dinyatakan oleh JPU ini adalah merupakan sebuah
bukti yang nyata bagi kita
bersama bahwa untuk membuktikan dakwaannya, JPU bahkan tidak
bisa lagi membaca SK Tim
Pemeriksa Barang yang ada, dimana SK tersebut adalah bertanggal
14 April 2010 yang
ditandatangani oleh H. Syahiran sebagai Bupati Pasaman Barat,
sedangkan Terdakwa sendiri
baru mulai bertugas di Pasaman Barat pada tanggal 29 September
2010. Artinya ini
membuktikan bahwa tuduhan JPU yang mengatakan Terdakwa sengaja
menunjuk anggota tim
yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan
pemeriksaan adalah sama
sekali tidak berdasar, mengada-ada dan bertentangan dengan fakta
dokumen yang ada, yang
bahkan SK Tim Pemeriksa Barang tersebut dijadikan juga sebagai
Barang Bukti No. 41 oleh JPU
sendiri sebagaimana yang tertera pada Surat Tuntutan perkara ini
pada hal 79. Dan sampai
dengan pemeriksaan barang dilakukan, Terdakwapun secara pribadi
belum kenal dengan para
pemeriksa. Juga berdasarkan tugas-tugas KPA di dalam Keppres No.
80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 9, tidak ada
yang memerintahkan agar
KPA memilih, mengusulkan apalagi menetapkan panitia pemeriksa
barang. Hal ini adalah
berkaitan dengan Indepensi dari masing-masing yang terlibat
dalam proses pengadaan barang
dan jasa. Hal yang sama juga berlaku untuk panitia pengadaan
barang dan jasa di ULP. Kab.
Pasaman Barat. Apalagi dasar hukum pembentukan PPTK, KPA, PA,
ULP, Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang, adalah sama-sama
SK Bupati, dengan SK yang
terpisah satu sama lainnya
10. Pada Hal 6 Aliniea 1 baris ke-1
Terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap
1 (satu) unit kendaraan
-
13
dinas Bupati dan Wakil Bupati yang diserahkan PT. Baladewa
Indonesia tersebut.
Lagi-lagi JPU menyampaikan hal yang tidak benar dan tidak
berdasar yang dituduhkan kepada
Terdakwa. Disini dikatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan
pemeriksaan dan penilaian
terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
yang diserahkan PT. Baladewa
Indonesia. Padahal dari fakta persidangan yang disampaikan oleh
para panitia pemeriksa barang
bahwa pada waktu pemeriksaan kendaraan tersebut juga diikuti dan
dihadiri oleh Terdakwa
sendiri. Kemudian juga di dalam persidangan hari Jumat tanggal
10 April 2015 dibawah sumpah
persidangan, Terdakwa sendiri juga telah menyampaikan bahwa
bersamaan dengan
pemeriksaan tersebut juga diikuti dan dihadiri oleh petugas
Badan Pemeriksa Keuangan RI yang
pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan di Sekretariat Daerah
Kab. Pasaman Barat.
Sehingga itulah makanya BPK RI telah menyatakan bahwa pengadaan
kendaraan dinas tersebut
tidak ada masalah yang tertuang dalam LHP BKP RI Nomor :
53/S/XVII.pdg/01/2011 tanggal 20
Januari 2011 dan bahkan Majelis Hakim sendiri menyampaikan pada
waktu itu agar LHP BKP
tersebut dilampirkan pada saat penyampaian pembelaan, sebagai
bukti dapat didengar pada
rekaman persidangan ini.
11. Pada Hal 6 Alinea ke-4
Bahwa tindakan Terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan Mobil
Dinas Bupati dan Wakil
Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 yang hanya dilaksanakan
sebanyak 1 (satu) unit
padahal didalam DPPA SKPD TA 2010 adalah untuk 1 (satu) paket
yaitu sebanyak 2 (dua) unit,
adalah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (1) : Pergeseran Anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
ayat (1) huruf b serta pergeseran
antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek
belanja diformulasikan dalam
DPPA-SKPD. Bahwa perubahan dari 2 unit menjadi 1 unit mobil
tersebut seharusnya diawali
dengan adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan
perubahan terhadap Perda
No. 04 tahun 2010 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2010
yang menjadi dasar DPPA-
SKPD.
Bahwa apa yang dituduhkan oleh JPU tentang tindakan Terdakwa
yang melaksanakan kegiatan
pengadaan mobil Dinas Bupati yang hanya dilaksanakan sebanyak
1(satu) unit dikatakan
bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 160 ayat (1) adalah tidak benar. Dalam hal ini JPU
sendiri telah salah menafsirkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 160 ayat
(1) tersebut. Jika kita akan melakukan perubahan APBD, tentu
merubah apa yang telah
dicantumkan dalam APBD tersebut dengan mengganti seluruh atau
sebagiannya. Dalam hal ini
bahwa angka 2 (dua) unit mobil tersebut tidak tercantum sama
sekali di dalam DPPA Sekretariat
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahu 2010, jadi apa yang harus
dirubah? Apa yang harus
melalui mekanisme perubahan APBD dan mendapatkan persetujuan
dari DPRD? Jawabannya
tidak ada yang harus dirubah apalagi meminta persetujuan DPRD.
Perubahan unit kendaraan ini
tidak terkait sama sekali dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (1), karena ini hanya merupakan
perubahan volume realisasi
dari kegiatan yang telah dianggarkan, bukan perubahan objek
ataupun rincian objek seperti yang
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) tersebut.
Dalam DPPA Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2010 pada
Bagian Umum, Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional tertulis Pekerjaannya
adalah Pengadaan Kendaraan
Dinas dengan pagu dana Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat
ratus juta rupiah) dan volume 1
-
14
(satu) paket. Dalam Pelaksanaanya, pekerjaan tersebut
direalisasikan dalam bentuk Pengadaan
Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan
volume 1 (satu) Paket dan
diumumkan pelelangannya melalui media Koran Tempo. Dan berhubung
dengan telah
dilaksanakannya pelelangan namun gagal karena anggaran tersebut
tidak mencukupi untuk
Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, maka yang dilaksanakan
adalah Kendaraan Bupati
saja, usulan perubahan volume inipun disampaikan oleh Wakil
Bupati Pasaman Barat dan
kemudian disetujui oleh Bupati Pasaman Barat selaku Kepala
Daerah melalui disposisinya pada
TS tertanggal 10 Nopember 2011. Jadi bukan merupakan usulan dari
Terdakwa selaku KPA.
Hal ini juga telah dijelaskan oleh Saksi Celly Decilia Putri,
SE, MM. A.kt dibawah sumpah di
persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dan juga
penjelasan dari Ahli Dr. Sumule
Tumbo dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
dibawah sumpah pada
persidangan hari Jumat tanggal 17 April 2015. Dimana kedua orang
saksi tersebut Celly Decilia
Putri, SE, MM. A.Kt adalah praktisi yang sehari-hari tugas dan
pekerjaannya adalah mengelola
keuangan daerah Pasaman Barat yang jumlahnya mencapai hampir 1
triliun rupiah, sudah
barang tentu sangat menguasai dan ahli di dalam pelaksanaan
aturan Permendagri No. 13 Tahun
2006 sebagai kitab suci pelaksanaan tugasnya. Dan Dr. Sumule
Timbo disamping dalam
kapasitasnya sebagai Kasi Wilayah I Pada Subdit Bagian Kebijakan
dan Bantuan Keterangan Ahli
pada Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dimana
dalam tugasnya sehari-hari
adalah untuk memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap
peraturan-peraturan keuangan
kepada seluruh stakeholder, bukan cuma dari Pemerintah Darah
Kabupaten dan Propinsi se-
Indonesia saja, tetapi juga termasuk dari instansi Kejaksaan,
Kepolisian, KPK dan LSM-LSM yang
membutuhkan informasi dan penjelasan mengenai substansi dari
sebuah peraturan. Apalagi
seperti yang dinyatakan oleh beliau di dalam persidangan, beliau
bukan hanya mengerti dan
paham tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut dan
Permendagri-permendagri
lainnya, tetapi bahkan beliau sangat mengerti dengan filosofi
dan semangat serta suasana
kebatinan yang mewarnai pada proses penyusunan peraturan
tersebut karena beliau adalah
orang yang terlibat langsung di dalam penyusunan peraturan
tersebut. Beliau bukanlah
hanya sekedar akademisi atau pemerhati hukum administrasi negara
belaka.
Didalam persidangan tanggal 17 April 2015, Ahli Sumule Timbo
dibawah sumpah persidangan
memberikan keterangan, berikut saya kutip percakapan antara
Jaksa dan Ahli Sumule Timbo :
Jaksa : Baik majelis. Supaya tidak mengambang kita masuk ke main
kasusnya saja.
Perubahan 7 micro bus tadi dibahas bersama DPRD Kab Pasaman
Barat, disetujui oleh
DPRD Kab Pasbar atas dasar usulan Pemda, Sekretariat daerah,
merubah 7 micro bus
tadi menjadi dua unit kendaraan bupati dan wabup. Dua unit
kendaraan bupati dan
Wabup, dibahas waktu itu adalah fortuner dua-duanya. Kemudian
juga diadakan
lelang 2 spek kendaraaan berbeda, dua kendaraan yang berbeda,
kembali saya
katakan, sudah saya perlihatkan bersama, Ketika merubah 7
menjadi 2 unit tersebut
itu disetujui dan ditandatangani oleh PPKD. Kemudian ketika
diadakan dua kendaraan
ini, speknya dua. Ternyata tidak jadi dua diadakan, dirubah
berdasarkan surat atau
petunjuk telaahan staf menjadi 1 unit saja tanpa sepengetahuan
PPKD, bagaimana itu
pandangan saudara ahli?
Sumule : Ya. Makasih. Sebenarnya tidak masalah, karena begini
rupanya perubahan tadi itu
masuk mekanisme pada perubahan. Tidak ada yang salah dengan itu,
sehingga sudah
menjadi satu paket, dan ini sekarang direalisasikan. Tidak ada
perubahan disini yang
dimaksud itu tadi pak, bukan perubahan, tetapi realisasinya
kurang.. Realisasinya
kurang jadi tidak perlu lagi persetujuan PPKD yang dimaksud
pasal 160 itu. Rupanya
perubahan itu clear di perda perubahan itu, kuat ini, ga ada
masalah ini. Begitu mau
-
15
direalisasikan oleh SKPD terkait, dari dua itu terealisasi 1, ya
kan. Pertanyaannya
nanti, kenapa direncanakan dua kok hasilnya satu. Apa
penjelasannya, nah ini, jadi
bukan di perobahan yang saya maksud pasal 160 lagi. Bukan.
Giliran itu,
perubahannya barang ini oleh Dewan di Perda Perubahan,
ditetapkan
Dari kutipan tersebut, dengan jelas dan terang dapat kita lihat
bahwa dalam perubahan 2 (dua)
unit kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
menjadi 1 (satu) unit kendaraan
Bupati Pasaman Barat tidak perlu melalui persetujuan DPRD dan
merubah Perda No. 04 Tahun
2010 tentang Perubahan APBD Kab. Pasaman Barat Tahun 2010 yang
menjadi dasar DPPA SKPD.
Ini hanyalah pengurangan volume, bukan pergeseran antar objek
belanja dalam jenis belanja dan
antar rincian objek belanja sebagaimana yang dimaksud dalam
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Pasal 160 ayat (1). Jadi dalam hal ini tidak ada pelanggaran
yang dilakukan Terdakwa terhadap
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 160 ayat (1).
Adalah sangat beruntung sekali kita semua yang hadir pada
persidangan hari itu mendapatkan
rahmat dengan kedatangan dan kehadiran beliau untuk memberikan
penjelasan kepada kita
bersama, apalagi terhadap JPU yang betul-betul tidak mengerti
dengan Permendagri No. 13
Tahun 2006 tersebut karena memang di dalam pelaksanaan tugasnya
tidak pernah bersentuhan
dan menggunakan Permendagri No 13. Tahun 2006, konon lagi untuk
bisa mengetahui dan
menguasainya. Dan kenyataannya apa yang telah disampaikan oleh
saksi Celly Decilia Putri, SE,
MM, A.kt dan Ahli Sumule Tumbo tersebut tidak sedikitpun
diperhatikan, dilaksanakan, apalagi
dimasukkan di dalam fakta persidangan yang dibuat dalam surat
tuntutan JPU. Hal ini hanya
memberikan penegasan kepada kita bahwa kemauan dan kemampuan JPU
untuk mencari
kebenaran materiil di dalam persidangan sangat tidak berpihak
kepada kebenaran.
12. Pada Hal 6 Alinea ke-5 baris ke-4 s/d 10
proses pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang
dilaksanakan dengan cara
penunjukan langsung kepada PT. Baladewa telah bertentangan
dengan Keppres Nomor 80 tahun
2003, karena PT. Baladewa tidak pernah ikut dalam proses
pelelangan sebelumnya. Didalam pasal
28 ayat 8 yang menyatakan Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah
penyedia barang / jasa yang
memasukan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi
seperti pada proses penunjukan
barang. Apalagi pada saat pelelangan ulang tidak ada satupun
perusahaan yang memasukan
penawaran.
Bahwa tuduhan JPU terhadap Terdakwa yang mengatakan cara
penunjukan langsung kepada PT.
Baladewa adalah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003
Pasal 28 ayat (8) adalah
tidak benar. Karena yang dimaksud dan yang diatur di dalam Pasal
28 ayat (8) tersebut adalah
kondisi pada saat pelaksanaan lelang ulang, bukan setelah lelang
ulang gagal. Sementara pada
kasus kegiatan pengadaan kendaraan dinas Bupati ini, berada
diluar aturan Pasal 28 ayat (8).
Karena Proses Pengadaan Kendaraan dinas ini telah melalui dua
kali pelelangan dan keduanya
gagal karena tidak ada yang mendaftar. Hal ini menandakan
ketidak pahaman JPU terhadap
Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang karena memang
Jaksa-Jaksa Penuntut Umum ini
tidak mengerti tentang pelelangan karena belum pernah mengikuti
pelatihan pengadaan barang
dan jasa, konon lagi memahami aturan-aturan lainnya. Keadaan
yang tidak ada diatur inilah yang
menjadi alasan bagi panitia-panitia ULP se-Indonesia untuk
melaksanakan Proses PL apabila
telah melewati dua kali pelelangan gagal. Dan menyikapi fenomena
yang dilaksanakan oleh insan
pengadaan barang dan jasa tersebut, maka LKPP pada revisi
Keppres No. 80 Tahun 2003
tersebut akhirnya melegalkan mekanisme PL yang telah dua kali
gagal dalam Perpres No. 54
-
16
Tahun 2010. Sehingga tidak lagi menjadi perdebatan yang tidak
ada dasar hukumnya. Namun
apabila JPU berpendapat lain, menganggap PL yang dilakukan
setelah dua kali lelang gagal ini
adalah suatu kejahatan, maka silahkan para jaksa-jaksa yang
terhormat untuk menangkap
seluruh PA atau KPA yang melaksanakan PL setelah dua kali lelang
gagal yang dilaksanakannya,
seperti halnya yang telah saudara JPU lakukan terhadap saya. Dan
saya yakin, banyak kasus yang
serupa dengan kasus saya yang bisa saudara naikkan untuk
mendongkrak popularitas dan
pencapaian target kasus saudara, yang sekaligus akan
meningkatkan pundi-pundi dan poin-poin
untuk mendongkrak karir bagi saudara.
13. Hal 6 Alinea ke-6
Bahwa proses penunjukan langsung yang dilakukan atas kegiatan
pengadaan Mobil Dinas Bupati
dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2010 adalah bertentangan
dan tidak memenuhi kriteria
sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 tahun
2003 Bab I huruf C angka 1
Apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya,
khususnya mengenai
Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah,
menggambarkan kepada kita akan keawaman dan ketidak mengertian
Penuntut Umum terhadap
pemahaman Kepres tersebut. Bahwa apa yang disebutkan di dalam
Lampiran 1 Keppres No. 80
Tahun 2003 Bab 1 huruf C angka 1, adalah Mekanisme Pemilihan
Penyedia Barang dengan
langsung melakukan Penunjukan Langsung, tanpa terlebih dahulu
dilakukan Pelelangan Ulang.
Sementara dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas bupati
Pasaman Barat ini, mekanisme
Penunjukan Langsungnya dilakukan setelah melalui dua kali
pelelangan umum dan gagal.
Kondisi setelah mengalami dua kali pelelangan umum dan gagal
kemudian baru dilaksanakan
Penunjukan Langsung, itu berbeda dengan apa yang disebutkan di
dalam Lampiran 1 Keppres
No. 80 Tahun 2003 Bab 1 huruf C angka 1 seperti yang dimaksudkan
oleh Penuntut Umum
tersebut.
Penjelasan mengenai pelelangan umum setelah dua kali pelelangan
gagal itu tidak termasuk
kedalam aturan yang ada didalam Kepres No. 80 Tahun 2003
tersebut juga sudah dijelaskan oleh
Ahli dari LKPP RI di depan persidangan ini. Tetapi karena memang
Penuntut Umum mempunyai
target bahwa Terdakwa tidak boleh terlepas dari jerat hukum,
menyebabkan Penuntut Umum
tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Ahli dari LKPP RI
tersebut. Padahal kehadiran
Saksi Ahli dari LKPP RI Jakarta di suatu sidang pengadilan, itu
adalah sesuatu yang sangat jarang
sekali bisa terjadi, bahkan dalam 5 tahun ini baru hanya satu
kasus ini LKPP RI yang mau turun
gunung untuk datang ke persidangan dalam rangka memberikan
kesaksian ahli. Kecuali kalau
yang meminta kehadiran LKPP tersebut adalah Lembaga Pengadilan
atau Kejaksaan. Tidak untuk
memenuhi permintaan dari pribadi seperti yang Terdakwa ajukan
kepada LKPP.
Hal ini adalah karena dari hasil bedah kasus yang dilakukan di
LKPP RI Jakarta, bahkan
jangankan untuk merugikan negara, justru sebaliknya negara
beruntung dengan mekanisme
Pengadaan Langsung yang dilaksanakan oleh KPA melalui Panitia
Pengadaannya. Karena dengan
sistem pengadaan yang dilakukan, negara bisa membeli kendaraan
dinas, dengan harga yang
lebih murah. Seandainya kalau pengadaan ini tetap dilakukan
dengan sistem pelelangan umum,
maka satu-satunya jalan untuk menarik minat penyedia barang,
adalah dengan menambah
margin keuntungan di dalam HPS saat ini yang hanya berkisar
3,6%. Suatu angka yang sangat
tidak menarik bagi pengusaha.
14. Pada Hal 7 Alinea ke-1
Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. HENDRI, MM. yang tidak melakukan
pemeriksaan dan penilaian
-
17
terhadap 1 (satu) unit mobil dinas Bupati yang diserahkan PT.
Baladewa Indonesia merupakan
perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan Pasal 36 ayat
(2) dan (3) Keppres Nomor
80 Tahun 2003
Lagi-lagi JPU menyampaikan hal yang tidak benar dan tidak
berdasar yang dituduhkan kepada
Terdakwa. Karena pada kenyataanya, Terdakwa ada melakukan
pemeriksaan terhadap
Kendaraan Dinas Bupati dimaksud yang juga bersamaan dengan
pemeriksaan yang dilakukan
oleh Tim Pemeriksa Barang. Dimana, sebagai dasar hukum
pembentukannya, Tim Pemeriksa
Barang ini diatur di dalam Permendagari No. 17 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan yang disampaikan oleh
para panitia pemeriksa barang
yaitu Sdr. Bobby P, Riza, Setia Bakti, Roni HEP dan Amrianto
sendiri selaku ketua Tim Pemeriksa
Barang, bahwa pada waktu pemeriksaan kendaraan tersebut juga
diikuti dan dihadiri oleh
Terdakwa sendiri, sebagai bukti dapat didengar pada rekaman
persidangan. Kemudian juga di
dalam persidangan hari Jumat tanggal 10 April 2015, dibawah
sumpah persidangan, Terdakwa
sendiri juga telah menyampaikan bahwa bersamaan dengan
pemeriksaan tersebut juga diikuti
dan dihadiri oleh petugas auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan
RI yang pada saat itu sedang
melakukan pemeriksaan di Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat.
Sehingga itulah makanya
BPK RI telah menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut
tidak ada masalah yang
tertuang dalam LHP BKP RI Nomor : 53/S/XVII.pdg/01/2011 tanggal
20 Januari 2011 dan
bahkan Majelis Hakim sendiri menyampaikan pada waktu itu agar
LHP BKP tersebut
dilampirkan pada saat penyampaian pembelaan. Dan hasil dari
pemeriksaan tersebut
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No.
027/267/BAPB/Setda-2010 tanggal 20
Desember 2010 dan bahkan langsung dilakukan serah terima antara
PT. Baladewa Indonesia
dengan KPA, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.
027/268/BASB/Setda-2010 tanggal
20 Desember 2010.
Hal ini merupakan sebuah keanehan, karena JPU Nazif Firdaus
sendiri pada persidangan
menyatakan dengan lantang pada persidangan, untuk apa lagi
dibentuk KPA kalau semua
tanggung jawab itu dilimpahkan kepada PA, berarti percuma
dibentuk adanya KPA. Pertanyaan
yang sama semestinya juga dipakai oleh JPU, untuk apa dibentuk
panitia pemeriksa yang dasar
pembentukannya adalah Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang juga
menerima honor dari
negara. kalau semua pekerjaannya tetap menjadi tanggung jawab
KPA ?
15. Pada Hal 7 Alinea ke-2
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh
BPKP Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat Nomor : SR-1422/PW03/V/2013 tanggal 3 Juni dengan
kesimpulan bahwa akibat
pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang tidak
sesuai dengan aturan yang
berlaku, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.
276.887.273,-
Keuntungan rekanan/(kerugian keuangan negara) : Rp
276.887.273,00
Bahwa kerugian negara yang dihitung oleh Sdr. Afrizal selaku
auditor BPKP Perwakilan Propinsi
Sumatera Barat terbukti tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
Setelah saksi membahas
bermacam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara,
mulai dari UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP, Kepres,
Permendagri, dan Kepmendagri,
serta aturan-aturan iternal BPKP itu sendiri, kemudian dengan
santainya Ahli Afrizal dari BPKP
Perwakilan Prop. Sumatera Barat menyampaikan didepan persidangan
dibawah sumpah,
menjawab pertanyaan Majelis Hakim, dan pertanyaan dari Terdakwa
sendiri, bahwa dasar
-
18
hukum ahli menghitung kerugian negaranya sehingga didapat angka
Rp. 276.887.273,- tidak
ada sama sekali. Ini hanya menurut perhitungan saya. Inilah
menurut saya angka yang
realistis. Kalau berapa angka pastinya kerugian negara, silahkan
Majelis Hakim yang
menghitungnya. Entah kemana lagi segerobak peraturan yang
dibacanya sebelumnya
diletakkannya ketika orang yang disebut ahli ini melakukan
penghitungan uang. Due Process of
Law. Saya cukup terharu pada waktu Majelis Hakim, Hakim Anggota
1, Bapak Fahmiron,
mencerca saksi tersebut sampai membuat saksi tersebut
manggaretek menggigil.
Untuk menjustifikasi dakwaannya, bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana korupsi dengan
memberikan keuntungan kepada orang lain atau korporasi maka
dengan semena-mena, JPU
merubah dokumen Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi
Sumatera Barat dalam rangka
penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
korupsi pengadaan
kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Pasmaan Barat, No.
SR-1422/PW03/5/2013 tanggal 3
Juni 2013. Dengan menambahkan kalimat keuntungan rekanan pada
poin ke-6 rincian
perhitungan, dan hal ini di dalam persidangan, Sdr Ahli Afrizal,
membantah apa yang
ditambahkan oleh JPU tersebut, saya tidak ada membuatnya seperti
itu, katanya. Sebagai
bukti dapat didengar pada rekaman persidangan pada hari selasa
tanggal 31 Maret 2015.
Itulah tadi beberapa bantahan Terdakwa terhadap dakwaan yang
dituduhkan JPU yang padahal
sebenarnya sudah disangkal dan dibantah pada saat proses sidang
berlangsung, namun JPU tidak
menyimak dan memperhatikan berjalannya persidangan, tetap
membuat surat tuntutannya
berdasarkan kepada BAP yang dibuat pada saat pemeriksaan di
tingkat penyidikan. Lantas
bagaimana dengan keterangan saksi yang dibawah sumpah
persidangan, apakah JPU juga tetap
tidak menyimak dan tidak memperhatikan keterangan saksi pada
saat persidangan? Berikut saya
ulas satu-persatu.
-
19
II. TERHADAP POIN A. KETERANGAN SAKSI
Bahwa terhadap keterangan saksi yang telah disampaikan dibawah
sumpah dipersidangan,
saya berkeyakinan bahwa apa yang diungkapkan dalam persidangan
tersebut sudah dicatat oleh
Panitera Pengganti sebagaimana mestinya. Dan kamipun telah
mencatat dan membuat resume serta
rekaman audio persidangan untuk menjadi pegangan saya nantinya
apabila terjadi perbedaan atau
ketidaksamaan keterangan saksi yang disampaikan oleh JPU. Untuk
beberapa rekaman persidangan
bahkan telah saya transkrip dan menjadikannya 1 (satu) dokumen
Resume Persidangan. Izinkan saya
untuk memberikan resume ini terlebih dahulu kepada Ibu Hakim.
Khusus untuk rekaman
persidangan dan transkripnyapun sudah saya upload ke dropbox
dengan daftar link sebagaimana
saya sampaikan di dalam resume persidangan tersebut, sehingga
siapa saja di atas dunia ini dapat
mengaksesnya melalui jaringan internet, tidak kecuali JPU
sendiripun dapat mengaksesnya. Dengan
mendengarkan rekaman persidangan ini akan dapat menyegarkan
ingatan kita kembali terhadap apa
yang telah disampaikan oleh Saksi-saksi dipersidangan
sebelumnya, yang sebagian besarnya lupa
dikutip oleh JPU. Persis sama dengan sebagian besar saksi yang
dibawa oleh JPU dari Simpang empat.
Sampai disini semuanya menderita amnesia akut, lupa dan tidak
tahu saja jawabnya lagi.
Bahwa, di dalam persidangan kasus perkara ini, dari 23 (dua
puluh tiga) saksi yang dimintai
keterangannya oleh jaksa penyidik, tidak seluruhnya bisa
dihadirkan oleh JPU dalam persidangan.
Yang dihadirkan adalah 21 orang dan terdapat 2 orang saksi yang
sudah diberkas yang tidak
dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yakni Yulisman dan
Sakirman. Namun di dalam Surat
Tuntutannya, JPU menyampaikan 22 orang yang dihadirkannya dalam
persidangan. Sdr. Sakirman
yang jelas-jelas tidak hadir didalam persidangan, tetap
dibuatkan keterangannya di surat
tuntutan sebagai saksi yang hadir dibawah sumpah persidangan.
Ini membuktikan bahwa JPU
sendiripun sampai lupa dengan siapa-siapa saksi yang sudah
dihadirkannya. Konon lagi dengan apa
yang disampaikan oleh saksi dan ahli di persidangan, sudah
barang tentu banyak yang lupa bahkan
dilupa-lupakannya.
Keterangan saksi yang disampaikan oleh JPU di dalam surat
tuntutannya Hampir seluruhnya
tidak berdasarkan fakta persidangan melainkan hanya menyalin
dari BAP saja. Padahal di dalam
persidangan berkembang keterangan dan informasi baru yang
disampaikan oleh saksi-saksi dan ini
tidak digubris sama sekali oleh JPU, hanya dianggap angin lalu
saja, buktinya apa yang disampaikan
saksi di persidangan tidak dimasukkan kedalam fakta persidangan
yang ada di dalam surat
tuntannya.
Apa yang terdakwa maksudkan dalam hal ini bukanlah mengada-ngada
saja dan bukanlah
tidak berdasar melain apa yang terjadi di dalam persidangan demi
persidangan, terdakwa memiliki
rekamannya. Sehingga keterangan-keterangan, ucapan-ucapan,
pertanyaan maupun jawaban dari
majelis hakim, saksi, terdakwa, penasehat hukum bahkan ucapan
dari JPU sendiri ada di dalam
rekaman ini. Dengan demikian kita sama-sama bisa membuktikan apa
sebenarnya fakta yang
terungkap dipersidangan.
Bahkan rekaman inipun dapat didengar oleh siapa saja di dunia
ini yang memeiliki keinginan
dan kepedulian terhadap keadilan dan kebaran dengan mengakses
melalui link yang telah kami
sediakan.
Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Terdakwa telah pula
menghadirkan saksi yang
meringankan yaitu Helmi Heryanto dan Norli (Oyong) dan telah
memberikan keterangan dibawah
sumpah persidangan.
Dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU di dalam persidangan
ini yang sebagian besar
adalah aparatur pemda Pasaman Barat, baik itu panitia pengadaan,
panitia pemeriksa, maupun
-
20
pejabat-pejabat terkait lainnya. Kita melihat sebuah fenomena
yang sangat menarik, karena di dalam
persidangan, sebagian besar dari mereka menjawab dengan tidak
tahu, tidak ingat, dan lupa.
Fenomena seperti ini sebenarnya bisa dijelaskan secara sederhana
:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Pasaman Barat ini,
dilaksanakan pada akhir tahun
2010, lebih dari 4 tahun yang lalu, adalah sesuatu yang
manusiawi jika suatu pekerjaan
kantor yang rutin dan biasa tidak begitu menyedot perhatian dan
kenangan khusus bagi
pelaksana-pelaksananya. Pengadaan kendaraan dinas bupati ini
hanyalah merupakan
satu dari ribuan pekerjaan rutin kami sebagai Aparatur Sipil
Negara di Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat. Pengadaan inipun berjalan dengan apa
adanya menurut
proses, ketentuan dan prosedural yang semestinya.
Dalam pengadaan sebuah barang di kantor, tidak ada bedanya,
antara membeli satu unit
laptop dengan membeli satu unit mobil apalagi pengadaanya
bukanlah untuk pribadi kita.
Menghadapi suatu proses hukum, tidak ada seorangpun yang ingin
terlibat apalagi sampai
terseret dalam pusaran proses hukum, seperti yang saat ini
sedang terdakwa hadapi. Pasti
ada perasaan untuk melindungi dan menyelamatkan diri
masing-masing. Apalagi yang
dihadapi adalah aparatur Kejaksaan Negeri Simpang Empat, yang
memang dengan nyata-
nyata menyatakan, bahwa siapapun yang tidak mau bekerjasama
dengan kami, tidak mau
tahu dengan kami, sepersekian persenpun kesalahan pekerjaan
kalian, akan kami usut
dan angkat persoalan tersebut. Siapakah manusia dalam
pekerjaannya yang tidak ada
kesalahan ? Mana ada gading yang tidak retak. Sedangkan Penuntut
Umum yang sudah
orang hukum saja masih membuat kesalahan seperti dalam surat
tuntutannya dengan
membuat keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan.
Sedangkan penyidik saja
membuat BAP Suparman dan Djono Hans menyebutkan pembuatan BAP
didalam BAPnya
adalah bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta. Tapi mereka
berkuasa. Mereka bisa
berbuat apa saja. Dan ini menimbulkan ketakutan bagi saksi-saksi
yang dihadirkan.
Sehingga cara yang paling sederhana untuk menyelamatkan diri,
adalah dengan
mengatakan tidak tahu, tidak ingat dan lupa tersebut. Padahal
didalam pelaksanaan
kegiatan pengadaan ini, semuanya bekerja sesuai dengan
tupoksinya masing-masing.
Pada saat itu hanya kegembiraan dan kebahagiaan Tim karena
perjuangan untuk
melengkapi salah satu symbol-symbol negara, symbol-symbol daerah
Pasaman Barat,
sudah terwujud. Siapakah yang tidak akan bangga ketika dia ikut
dan ada andilnya dalam
proses tersebut?
3. Demikian juga ketika yang diperiksa adalah Pejabat-pejabat
yang saat ini masih
berjabatan, eselon 2 lagi. Tentu mereka ingin melindungi diri
dan jabatannya dari incaran
aparat Kejaksaan Simpang Empat. Salah satunya adalah dengan cara
berempati kepada
Kejaksaan dengan tidak ada komentar untuk membantu orang yang
saat ini sedang
berperkara dengan Kejaksaan.
-
21
Tersangka : Drs. HENDRI, MM
Penasehat Hukum : RISMAN SIRANGGI, SH
Mp3 Durasi Kapasitas
1 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Nazif Firdaus, SH Asmar, SH 58.29
menit 53,54 MB
06 Februari'15Sudirman Samin Akhiruddin, SH Fahmiron,
SH,M.Hum
Zalekha, SH
2 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Nazif Firdaus, SH Asmar, SH 2.34.15
jam 141,22MB
13 Februari'15 Akhiruddin, SH Fahmiron, SH,M.Hum
Zalekha, SH
3 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Nazif Firdaus, SH Asmar, SH 51.37
menit 118,15MB
20 Februari'15 Akhiruddin, SH Fahmiron, SH,M.Hum
Zalekha, SH
4 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Nazif Firdaus, SH Asmar, SH 2.14.36
jam 123,23MB
27 Februari'15 Akhiruddin, SH Fahmiron, SH,M.Hum
Zalekha, SH
5 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Nazif Firdaus, SH Asmar, SH 1.44.48
jam 95,95MB.
06 Maret 15 Akhiruddin, SH Fahmiron, SH,M.Hum
Zalekha, SH
6 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Nazif Firdaus, SH Asmar, SH 1.38.12
jam 89,91MB
13 Maret15 Akhiruddin, SH Fahmiron, SH,M.Hum
Zalekha, SH
7,1 Jum'at/ Pemeriksaan Saksi Wendri, SH Asmar, SH 1.39.24 jam
136,52MB
20 Maret 15 Akhiruddin, SH Fahmiron, SH,M.Hum
Zalekha, SH
7,2 1.29.24 jam 122,77MB
https://www.dropbox
.com/s/gjun6pzuu0m
vpjo/Rek%20Sidang
%2013%20-
%2003%20-
%202015.MP3?dl=0
Amrianto, Setia Bhakti
dan Roni HEP
https://www.dropbox
.com/s/i5ad5smui6r9
xix/Rek%20Sidang%
2020%20-%2003%20-
%202015_1.MP3?dl=0
Bobby P Riza,
Vitarman, Arifin dan
https://www.dropbox
.com/s/lagmid7qe4bg
c9r/Rek%20Sidang%
2020%20-%2003%20-
%202015_2.MP3?dl=0
https://www.dropbox
.com/s/pkbhovzdljib0
1q/Rek%20Sidang%2
006%20-%2003%20-
%202015.MP3?dl=0
Suparman dan Jono
Hans (Importir
https://www.dropbox
.com/s/6lbr3c1uoxf5
pph/Rek%20Sidang%
2006%20-%2002%20-
%202015.MP3?dl=0
https://www.dropbox
.com/s/4ojkv507hcnp
2ef/Rek%20Sidang%
2013%20-%2002%20-
%202015.MP3?dl=0
Bendri, Indera Yani,
Winardi Lubis, Tona
https://www.dropbox
.com/s/gsj9kr4l76h9v
ag/Rek%20Sidang%2
020%20-%2002%20-
%202015.MP3?dl=0
Zalmi, Erizal dan
Hendri Fiterson
https://www.dropbox
.com/s/0bhxgspn76j9
rle/Rek%20Sidang%2
027%20-%2002%20-
%202015.MP3?dl=0
Aliman Afni dan Celly
Decilia Putri
DAFTAR LINK DROPBOX REKAMAN SIDANG
KASUS PENGADAAN KENDARAAN DINAS BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2010
No Hari/ Tanggal Agenda JPU HakimRekaman Sidang
-
22
-
23
III. TERHADAP POIN B. KETERANGAN AHLI
Dalam perkara ini, untuk membuktikan ada atau tidaknya
unsur-unsur tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh Terdakwa maka didengarkan keterangan dari 3
(tiga) orang ahli sebagai berikut :
1. AFRIZAL, ahli dalam menghitung kerugian negara dengan jabatan
auditor di BPKP Perwakilan
Propinsi Sumatera Barat
2. MUDJISANTOSA, SE, MM, ahli dalam Pengadaan Barang dan Jasa
dengan jabatan Kepala Sub Dit
Advokasi LKPP (setara Es IIIa) pada LKPP RI (Anggota Tim
Penyusun Peraturan-Peraturan
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
3. DR. SUMULE TIMBO, ahli keuangan daerah dengan jabatan Kasi
Wil I pada Subdit Bagian
Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Pada Dirjen Keuangan
Daerah Kementerian Dalam
Negeri (Anggota Tim Penyusun Peraturan-Peratuan tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah)
Dari ketiga ahli tersebut, satu orang yaitu Sdr. Afrizal
merupakan ahli yang dihadirkan oleh JPU dari
Padang pada waktu persidangan pada hari dan dua orang ahli
lainnya, yaitu Mudjisantosa, SE, MM
dan DR Sumule Timbo, ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dari
Jakarta
Dari surat tuntutan yang dibacakan JPU pada persidangan
sebelumnya, bahwa :
a. Kita dapat sama-sama melihat dan menilai bahwa JPU berbuat
sungguh sangat tidak adil karena
keterangan ahli afrizal dimuat dalam 4,5 halaman walaupun isinya
hanyalah mengenai biografi
dan peraturan-peraturan undang-undang saja, sedangkan keterangan
ahli Mudjisantosa, SE,
MM dan DR. Sumule Timbo hanya dibuat sepertiga-sepertiga halaman
saja. Sementara durasi
persidangan masing-masing ahli tersebut kurang lebih sama-sama 1
jam 30 menit dengan
rekaman persidangan yang saya lampirkan bersamaan dengan pledoi
ini yang merupakan satu
kesatuan.
b. Keterangan ahli yang dituangkannya di dalam surat tuntuan
hanyalah keterangan yang ada di
dalam BAP tanpa ada lagi tambahan keterangan lainnya yang
terungkap di dalam persidangan,
alias jaksa cuma menyalin BAP saja ke dalam surat tuntutannya.
Ini menandakan bahwa
JPU tidak menyimak apa yang berlangsung di dalam persidangan.
Berdasarkan KUHAP Pasal
186 menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli
nyatakan disidang pengadilan.
Dalam hal ini, JPU tidak menyampaikan keterangan ahli Afrizal
sebagaimana yang ia terangkan
disidang pengadilan. Artinya JPU telah menghilangkan sebagian
barang bukti yaitu keterangan
ahli Afrizal.
c. Hal yang sama dilakukan oleh JPU terhadap keterangan Ahli
Mudjisantosa dan Ahli Sumule
Timbo, selain tidak menyampaikan fakta persidangan yang
sebenarnya, JPU juga memutar
balikkan fakta terhadap keterangan ahli tersebut. Sehingga
akhirnya JPU sendiri salah dalam
mengambil kesimpulan yang berakibat kepada salahnya tuntutan
yang dibuatnya.
d. Dengan cara-cara JPU dalam menuangkan keterangan ahli yang
disampaikan dalam
persidangan kedalam surat tuntutannya, secara langsung telah
memberikan gambaran kepada
kita bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh JPU dengan maksud
untuk mempengaruhi Majelis
Hakim dalam pengambilan keputusannya walaupun dilakukan dengan
cara-cara yang tidak
objektif dan tidak terhormat.
Untuk memperjelas dan menyegarkan ingatan kita kembali, berikut
saya kutip beberapa keterangan
ahli-ahli tersebut :
1. Ahli Afrizal, dibawah sumpah persidangan pada hari Selasa
tanggal 31 Maret 2015,
-
24
memberikan keterangan sebagai berikut :
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Saya mengenai ini saya sepakat. Tapi kalau mengenai kerugian
ini, seharusnya
saudara realistis dong, disini yang saya maksud kan, sampai di
akhir 860 juta.
Sampai di Baladewa yang dibeli oleh Frans Wijaya. Seharusnya
tidak ada
Kerugian Negara, tapi penyimpangan saya sepakat. Tapi kalau
mengenai
kerugian Negara ini, seharusnya saudara realistis. Jangan asal
uang
Negara, ini yang saya minta di ahli ini realistis kita ya,
jangan dipaksakan
aturan main seperti ini, harganya di importir. Dari importir ke
Deka 675
itu, saya tidak sepakat itu. Saya rasa tidak ada kerugian
Negara,
penyimpangan sepakat. Seperti itu. Ini ahli jangan main-main,
kasihan
orang ini, orang ini ga menikmati kok, kok harus dia yang
menikmati,
harus dia yang bertanggung jawab? Tapi kalau penyimpangan oke.
Tapi
kalau masalah kerugian, ini jangan ambil patokan 675. Kenapa
sampainya ke
sekretariat Pemda Pasbar 860 ada kuintansi loh. Gimana itu?
Besok itu gimana
di BPKP? Ini yang saya bilang realitanya
Kan kita gini pak, seperti yang kita laporkan, kita ekspose
internal
namanya, ekpose, sepakatlah langkahnya kayak gitu, kemudian
kita
lanjut ke penyidik. Sepakat juga langkahnya kayak begitu.
Tadi saudara bilang tadi, anda membuat patokan 675, karena
ada
penyimpangan tadi terhadap pasal 28 ayat 8 dan pasal 17 ayat 5,
karena
penyimpangan tadi patokan anda 675. Dasarnya apa anda ngomong
seperti
itu?? Kenapa ?? Karena laporan kwitansi yang ada 860. Kita
harus
objektif dong dalam penilaian ini. Saya tidak kemana-mana lho,
saya
objektif saja. Tidak ada keberpihakan disini. Jadi apa dasarnya
anda
berpatokan realnya lo 860, dia tidak menikmati sama sekali.
Begini pak
Iyaaa, realnya kan dia tidak menikmati. Saksi mengatakan, ini
faktanya loh,
sampainya 860, kenapa patokan saudara 675?? Dasarnya apa??
Itu angka yang realistis, yang... yang... 675 itu kita
pakai...
Kenapa anda pakai 675? Karena melanggar aturan itu?
Disitu kan Prakteknya kan berantai-rantai pak. Tidak langsung.
Sampai lah ke
860 itu, dari importir ke Deka, dari Deka ke Kencana. Jadi
seakan-akan
keuangan negara ini seakan-akan gampang-gampang saja
dipermainkan,
seharusnya sampainya cuma 675 itu, bukan 860, sebab pembeli
sudah berantai
dari atas ke bawah, banyak keuntungan makanya 860
Ya boleh, itu karena keuntungan-keuntungan, akhirnya 860
Ya
Kalau terjadi hal seperti ini, sementara KPA mengambil Baladewa,
tidak
sanggup melakukan ini tapi dia sudah berantai-rantai sampai pada
860. Dia
tidak menikmati. Kalau terjadi hal seperti ini tanggung jawab
siapa??
Maksudnya kan kita bukan ahli, kita mau pendapat dia. Apakah ada
ketentuan
yang misalnya, hasil penjualannya 860 juta, saya ga ada
kepentingan loh disini,
saya hanya mencari kebenaran materilnya, apakah nanti dalam
kerugian
Negara, ternyata harga real nya memang 860. Itu yang saya
tanyakan
Kita kan menghitung cuma. Berdasarkan keahlian kita
menghitung
menetapkan 675, kalau kebenarannya silakan Majelis Hakim
yang
menetapkannya.
-
25
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Afrizal
Hakim
Jaksa
Nazif
Afrizal
Jaksa
Nazif
Afrizal
Terdakwa
Afrizal
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kami berpatokan kepada ahli, tapi kami bisa mematahkan apa yang
ahli
katakan ini. Saudara sebagai ahli lo disini
Ya
Itu yang kami pertanyakan, supaya tidak ada orang yang
dikorbankan,
itu yang saya maksud. Kita hanya berdasarkan fakta yang ada, itu
yang
kita simpulkan nanti. Kesimpulan terakhir tetap ditangan
majelis.
Ya
Perhitungan anda 675 ini, sementara anda juga melihat bukti
kwintansi
nya 860, dia tidak menikmati. Kalau terjadi hal seperti ini,
yang
bertanggung jawab siapa?? Apa masih juga dibebankan kepada
orang
yang tidak menikmati? Itu yang saya tanyakan. Menurut saudara
sebagai
ahli
Kalau dia sebagai KPA, bertanggung jawab. Iya. Kalau pun dia
tidak menikmati,
karena dari awal dia telah melakukan penyimpangan terhadap
aturan
pengadaan
Itu saya paham itu. Mengenai kerugian negara ini, kita lihat
nanti saya tidak
memojokkan ahli
Ya
Saya pengen tahu saja, Karena saudara ahli, kalau tidak ahli
tidak saya
tanyakan ini. Kepada saksi tidak tanyakan ini, termasuk Kepres
80. Saya hanya
meluruskan, mencari kebenaran materil, nanti uang pengganti ini,
dibebankan
kemana. Kerugian seperti ini, uang pengganti dibebankan kemana.
Kira-
kira bagaimana, bisa tidak uang pengganti ini, kita bebankan
kepada
orang yang tidak menikmati ini harus dikorbankan?
Ini menarik sedikit, sepertinya apabila ada aturan yang
dilanggar, dari awal
pengadaan, muncullah aturan harga pangkalnya, kemudian dari
harga realistis
patokan saudara kerugian Negara, berbeda dengan harga yang
dibeli Baladewa
860. Apakah memang begitu prosedur yang ditetapkan oleh BPKP,
yang
menyatakan kalau kerugian keuangan Negara itu yang muncul,
atau
saudara saja sebagai ahli?
BPKP
Berarti prosedur BPKP, karena memang perkara ini, dibunyikan
juga
kerugian dari semua kontrak konsultan pengawas yang bekerja,
karena
lelangnya gagal, sama seperti ini. Jadi prosedur BPKP, bukan
prosedur
saudara?
Bukan
Kalau begitu, apa dasar hukum dari perhitungan kerugian keuangan
Negara
yang saudara lakukan tersebut yaitu dengan cara menghitung nilai
kontrak
bersih setelah dikurangi pajak dan leges dan dikurangi dari
nilai jual dari
importir umum. Apa dasar hukumnya?
Dasar hukumnya tidak ada
Baik. dan merugikan keuangan Negara dan dari perhitungan yang
saudara ahli
lakukan bahwa keuntungan rekanan adalah 276.887.273. Apakah
rekanan
yang saudara maksud kan ini PT Baladewa?
Bukan keuntungan, tapi kerugian
Karena didalam BAP ini di point nomor 5, keuntungan rekanan /
(kerugian
keuangan Negara).
Kan ada keuntungan rekanan, dilaporan kita kerugian
-
26
Hakim
Hakim
Terdakwa
Afrizal
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
Hakim
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
Hakim
Terdakwa
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nomor 5 yang mana ini?
Ini yang ada rincian
Rincian nomor 5 yang dicetak tebal, keuntungan rekanan
Kalau di laporan kita kerugian keuangan Negara.
Kerugian keuangan Negara dari hasilnya.
Ini dakwaan sama BAP juga
Kalo hasil dia ini, kerugian keuangan negara. Bukan keuntungan
rekanan, ini
BAP
Berarti jaksa yang salah ya
Saudara yang menilai yang salah. Didala