Pikiran Rakyat o Selasa o Rabu • Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OJan OPeb o Mar OApr OMei OJun OJul '0 Ags OSep .Okt ONov ODes Menentul~an Hari J adi J awaB Oleh ADING KUSDIANA H INGGAsaat ini Provinsi Jawa Barat belum memiliki hari ja- di. Padahal, bila dilihat dari perjalanannya, sebenarnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukannya belum bisa menentukan dan memi- liki tanggal yang dapat dijadikan sebagai hari jadi atau titimangsa atau candrasangkala. Yang menjadi per- masalahan, masih ada kontroversi serta pro- kontra dari berbagai pi- hak dengan berbagai argumentasi dan pendekatan yang beragam. Hal itu ten- tunya menuntut semua elemen, untuk duduk bersama-sama merumuskan hari jadi Provinsi Jawa Barat itu. Dengan demikian, dapat diperoleh konsensus di dalam menentukan momentum hari ja- di provinsi ini, sehingga tidak menim- bulkan polemik berkepanjangan. , Sebenarnya, bila dilihat dari kaca- mata historis, ada tiga titimangsa atau candrasangkala waktu pilihan, dapat dijadikan sebagai dasar bagi pelacakan tanggal yang menandai sejarah berdi- rinya Provinsi Jawa Barat, yaitu 1 Januari 1926, 19 Agustus, dan 4 Juli 1950. Dalam ketiga tanggal tersebut ter- dapat beberapa rangkaian peristiwa penting, yang erat kaitannya dengan se- jarah berdirinya Provinsi Jawa Barat. Diantara kompleksitas permasalahan itu adalah pertama, Pemerintah Belan- da dalam rangka "melanggengkan" praktik-praktik penja- jahannya membentuk provinsi-provinsi di wilayah Hindia-Belan- . da. Salah satunya Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada 1 Januari 1926. Banyak elemen masyarakat yang mempertimbang- kan 1 Januari 1926 adalah titimangsa yang paling awal dan lebih tua dibandingkan dengan 19 Agustus 1945 ataupun 4 Juli 1950. Kedua, berdirinya Provinsi Jawa Barat dengan mengam- bil dari ketiga tanggal tersebut ditunjang dokumen-dokumen kuat, yang tertulis dalam bentuk peraturan atau undang- undang. Mengambil salah satu dari keti- ga momentum tersebut, berarti me- nafikan dokumen-dokumen lain yang sama kuatnya. Namun, bila terus ber- patokan kepada ketiga dokumen itu tanpa mengambil salah satunya, sampai kapan pun Pemprov Jawa Barat s~la- manya akan ragu di dalam menetapkan hari jadi Provinsi Jawa Barat. Idealnya, ketika menelusuri dan melacak kepastian kapan sejarah ber- dirinya Provinsi Jawa Barat, perlu dipegang beberapa kriteria yang dapat dijadikan landasan. Pertama, momen- tum tanggal tertentu dijadikan sebagai hari berdirinya atau terbentuknya suatu provinsi ditunjang adanya fakta his- toris, yang secara konseptual benar. Artinya, ada dokumen tentang diben- Kliping Humas Unpad 2010 rat tuknya Provinsi Jawa Barat. Kedua, dalam melacak " jarah pendirian provinsi harus dipenuhi dan ditemukan kelengkapan persyaratan legal-formal. Dibentuknya Provinsi Jawa Barat tertulis dalam bentuk per- aturan atau undang-undang. Ketiga, seharusnya momentum ber- dirinya satu provinsi memiliki makna simbolis-politis. Artinya, tanggal yang dipilih dapat memberikan kebanggaaan kepada masyarakatnya sebagai hasil dari perjuangan masyarakat yang bersangkutan. Jangan ada kesan bahwa suatu provinsi berdiri merupakan hasil pemberian belaka dari satu bangsa yang pernah menjajah. Keempat, suatu provinsi berdiri harus logis. Biasanya provinsi ada, manakala negara induknya sudah ada. Pengambilan momentum 1 Januari 1926 hanya memenuhi kriteris kesatu dan kedua. Namun, untuk mernenuhi kriteria ketiga dan keempat sanzat sulit. Momentum 1 Januari 1926 tidak memiliki maknasimbolis-politis, yang dapat memberikan kebanggaaan kepa- da masyarakat Jawa Barat sebagai hasil perjuangan masyarakat, s hingga menimbulkan kesan, keb eradaan Provinsi Jawa Barat merupakan "pem- berian" bangsa Belanda. Ta ggal itu juga lemah, karena tidak logis suatu provinsi ada, manakala negara sebagai induknya belum ada. Dari 1945 sampai sekarang, kita hidup dalam bingkai NKRI yang sudah merdeka bukan wilayahjajahan Pemerintah Belanda. Selanjutnya, momentum 4 Juli 1950 hanya bisa memenuhi kriteria pertama, kedua, dan keempat. Pada subs inya, peraturan atau VV yang dibuatkan hanya bersifat reaksentuasi terhadap keputusan-keputusan has' sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan In-