Page 1
KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN 4
SURAT NOMOR : 046.I /DPPMD/VII/2017
TANGGAL : 07 JULI 2017
PETUNJUK TEKNIS
PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS
DALAM PEMBANGUNAN DESA
LOKASI NON BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN
DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2017
Page 2
DAFTAR ISI
I. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………………………………………………………. 1
II. DASAR HUKUM ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
III. TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………………………………………………………………………… 4
3.1 Tujuan ………………………………………………………………………………………………………................... 4
3.2 Sasaran Program ……………………………………………………………………………………………………….. 5
IV. KOMPONEN KEGIATAN ……………………………………………………………………………………………………… 5
4.1 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ………………………………………………………................... 5
4.2 Tenaga Pendamping ………………………………………………………………………………………………….. 5
4.3 Tahapan Kegiatan di Tingkat Desa dan Pemerintah Daerah ………………………………………. 6
V. LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN …………………………………………………………………………………… 6
5.1 Lokasi Sasaran …………………………………………………………………………………………………………… 6
5.2 Kelompok Sasaran …………………………………………………………………………………………………….. 6
VI. MEKANISME PELAKSANAAN …………………………………………………………………………………………….. 7
6.1. Pelaksanaan Kegiatan di Masyarakat ……………………………………………………………………….. 7
6.2. Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pemerintahan Daerah ……………………………………………. 23
VII. MEKANISME PENDANAAN ……………………………………………………………………………………………….. 28
VII. PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU …………………………………………………………………………………. 28
IX. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN …………………………………………………………………… 29
X. PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………………… 32
Page 3
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 1
PETUNJUK TEKNIS
PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS
DALAM PEMBANGUNAN DESA
LOKASI NON BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN
I. LATAR BELAKANG
Dengan telah ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diyakini akan memberikan
pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa. Tujuan
pengaturan desa ini diharapkan dapat : (1) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi
masyarakat untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejehteraan bersama;
(2) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, efektif terbuka serta
bertanggungjawab; (3) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (4) Memajukan perekonomian masyarakat desa
serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (5) Memperkuat masyarakat sebagai
subyek pembangunan. Dengan disyahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan ditindaklanjuti
dengan disediakannya Dana Desa akan berdampak pada keberadaan program-program dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selama ini telah masuk ke Desa seperti Generasi Sehat
dan Cerdas atau GSC.
Secara prinsip pelaksanaan GSC cukup relevan dan sangat potensial mendukung
diterapkannya UU Desa. Dalam kerangka transisi pelaksanaan UU Desa, GSC bisa dipandang
sebagai Program Pemerintah yang ditugaskan kepada Desa dengan kewenangan pengaturan
oleh Pemerintah tetapi dengan kewenangan pengurusannya dilakukan oleh Desa.
Sehubungan GSC fokus pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat, sekaligus
mendukung frontline service providers, maka strategi institutionalisasi kelembagaan dan
integrasi proses yang selama ini dibangun menjadi bagian di dalam sistem regular sebagaimana
diamanatkan di dalam UU Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pola-pola
pembangunan partisipatif yang berpihak pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan tetap
terus berjalan dan membudaya. Sejalan dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
dan tercantumnya PSD sebagai salah satu prioritas yang ditetapakn oleh Kemendesa PDTT,
maka diharapkan alokasi dana kegiatan PSD terjamin dan memadai.
Dalam rangka mengawal efektivitas implementasi UU Desa serta mendorong peningkatan
kualitas pelayanan sosial dasar di desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan, Pelaksanaan GSC
Page 4
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 2
menitikberatkan pada pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa dan merupakan
bagian dari pencapaian transformasi GSC menuju fase integrasi dan pengarusutamaan
pelayanan sosial dasar yang akan dilaksanakan di seluruh lokasi GSC.
Pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa ini juga dimaksudkan untuk
mendukung pelaksanaan kebijakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi seperti penggunaan data IDM dalam perencanaan pembangunan
desa, pelembagaan pembangunan desa dengan target mengurangi jumlah desa tertinggal dan
meningkatkan jumlah desa mandiri dengan berpijak pada 3 pilar (tri matra) Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu: (i) Jaring Komunitas Wiradesa, (ii) Lumbung Ekonomi
Desa, dan (iii) Lingkar Budaya Desa.
Pelembagaan pembangunan desa merupakan langkah strategis dalam mendukung
program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya
optimalisasi akses dan kualitas pelayanan dasar untuk mendorong keberlanjutan program di
tingkat pemerintah daerah dan desa.
Fasilitator GSC bersama Pendamping Desa memastikan terjadinya tahapan perencanaan
pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam
pelaksanaan tahapan yang berintegrasi dengan pembangunan desa harus tetap dilakukan
penilaian secara simultan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki tahapan kegiatan program
adalah:
a. Pastikan data sasaran terutama yang belum dapat layanan dan hasil capaian skoring
indikator keberhasilan desa tahun sebelumnya sudah tersedia.
b. Pastikan Daftar masalah dan gagasan hasil diskusi terarah kelompok sasaran sudah tersedia.
c. Lakukan konfirmasi kepada peserta, apakah ada perubahan terhadap data sasaran yang
belum dapat layanan, misalnya masih ada yang belum terdaftar.
d. Gunakan data sasaran yang belum dapat layanan dan daftar masalah gagasan hasil diskusi
kelompok perempuan sebagai bahan diskusi dengan peserta, bentuk kegiatan yang perlu
dilakukan untuk menangani sasaran yang belum dapat layanan ini.
e. Lanjutkan dengan membahas perumusan kegiatan lainnya dengan melihat hasil skoring
tahun atau siklus sebelumnya. Indikator yang hasil skoringnya belum terpenuhi menjadi
prioritas berikutnya.
f. Lanjutkan dengan membahas perumusan kegiatan lainnya, terutama upaya untuk
menjawab permasalahan yang dimunculkan pada saat diskusi kelompok perempuan serta
upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan ibu-anak.
Page 5
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 3
g. Lakukan identifikasi pelaku-pelaku di masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang
kesehatan dan pendidikan.
Panduan ini melengkapi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) GSC dan bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang konsep dan implementasi GSC di lokasi non BLM Kegiatan agar
program tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap pelaku terkait dan berjalan efektif dalam
mencapai target dan tujuan yang diharapkan.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian
Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang
Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan
Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 982);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
Page 6
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 4
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 beserta aturan
perubahannya Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-48/PB/2013 yang diterbitkan
kembali tanggal 11 Juni 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah
International Bank for Reconstruction and Development No. TF-014769 (National
Program for Community Empowerment In Rural Area-Healt and Bright Generation-
PNPM Generasi Project).
III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Tujuan
Secara umum pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan sosial dasar bagi warga miskin secara mandiri dan berkelanjutan.
Secara khusus tujuan pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan yaitu:
a. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau
kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan;
b. Mendorong kemandirian masyarakat dalam mengakses dan mengelola layanan kesehatan
dan pendidikan secara berkelanjutan;
c. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi
dan aset desa guna kesejahteraan bersama; dan
d. Mendorong peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum.
Page 7
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 5
3.2. Sasaran Program
a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar dan
menengah secara mandiri dan berkelanjutan melalui pencapaian 12 (dua belas)
indikator GSC;
b. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa
(APBDesa) yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pelayanan sosial dasar
dalam rangka implementasi UU Desa;
c. Terwujudnya pemanfaatan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas
dan sumber dana lainnya yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
d. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah daerah dan sumber dana selain
dari GSC sebagai wujud kemitraan dan kemandirian kelembagaan lokal yang
mendukung upaya peningkatan kualitas layanan sosial dasar bidang kesehatan dan
pendidikan bagi warga miskin;
e. Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial
dasar sebagai salah satu pemenuhan hak masyarakat miskin; dan
f. Berkontribusi dalam meningkatkan jumlah desa mandiri dan pengentasan desa
tertinggal di lokasi dampingan GSC.
IV. KOMPONEN KEGIATAN
4.1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Pada lokasi GSC non BLM Kegiatan tidak dialokasikan BLM Kegiatan serta DOK
Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat agar kegiatan masyarakat fokus pada penguatan
integrasi perencanaan pembangunan di Desa. BLM yang dialokasikan hanya berupa DOK
Peningkatan Kapasitas yang dialokasikan bagi pelaku di tingkat masyarakat untuk mendukung:
a. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
b. Kegiatan Perencanaan Partisipatif
c. Operasional Rutin
4.2. Tenaga Pendamping
Tenaga pendamping di tingkat pusat dan daerah adalah seluruh konsultan dan fasilitator
program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Page 8
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 6
4.3. Tahapan Kegiatan di Tingkat Desa dan Pemerintah Daerah
Tahapan kegiatan GSC di lokasi non BLM Kegiatan merupakan sebuah siklus
pendampingan di tingkat desa dan pemerintah daerah yang sistematis, berkelanjutan dan
terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Bentuk komponen kegiatan
yang mendukung tahapan pelaksanaan tersebut di tingkat pemerintah daerah berupa kegiatan
workshop koordinasi kabupaten yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun yang
teralokasi dalam pembiayaan DIPA Urusan Bersama (UB).
V. LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN
5.1. Lokasi Sasaran
Lokasi GSC non BLM Kegiatan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
5.2. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran di lokasi non BLM Kegiatan dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai
berikut:
1. Pelaku program
Pelaku program merupakan para pihak terkait yang terlibat dalam proses kegiatan GSC di
tingkat pemerintah daerah dan masyarakat, baik individu maupun kelompok/institusi. Peran
pelaku program sangat penting dalam mendukung administrasi pelaksanaan serta
efektivitas pencapaian substansi program. Melalui peran parapihak terkait tersebut maka
upaya kaderisasi dalam mencapai fase transformasi program dapat berlangsung baik, untuk
mencapai kemandirian masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar yang
berkesinambungan.
Unsur pelaku program di tingkat pemerintah daerah adalah Penanggung Jawab
Operasional Kabupaten (PJO Kabupaten), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan
Bappeda. Di tingkat kecamatan dan desa terdapat Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan
Pendamping Lokal (PL), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD), Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) serta pengelola
posyandu dan PAUD.
Kelembagaan lokal yang dibangun, dikembangkan serta dikoordinasikan melalui pelaksanaan
GSC lokasi non BLM Kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan adalah forum
SKPD, Puskesmas, UPT Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Tim Koordinasi Penanggulangan
Page 9
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 7
Kemiskinan Daerah (TKPKD), forum Multistakeholders. Di tingkat desa, kelembagaan lokal
yang dibangun dan dikembangkan melalui pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan
adalah BPD, LPM, Posyandu, kelembagaan PAUD dan kelembagaan lain yang mendukung
keberlanjutan kegiatan GSC.
Untuk mendukung operasional rutin para pelaku program disediakan alokasi pembiayaan
sosialisasi, pelatihan dan biaya operasional. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan
dana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) untuk lebih meningkatkan upaya
pendampingan dan pengendalian terhadap program.
2. Penerima Manfaat
Penerima manfaat program adalah masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan
kesehatan dan pendidikan dasar khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi dan
balita, anak usia sekolah dasar, anak usia dini, stunting serta anak berkebutuhan khusus
(ABK).
VI. MEKANISME PELAKSANAAN
Pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan ini dikendalikan dan difasilitasi oleh seluruh
pelaku GSC di tingkat pusat hingga daerah. Untuk itu maka struktur dan tata kelola koordinasi,
kendali dan fasilitasi mengikuti sebagaimana yang diatur dalam PTO GSC.
6.1. Pelaksanaan Kegiatan di Masyarakat
Tahapan pelaksanaan kegiatan di masyarakat mencakup serangkaian upaya membangun
kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku, penguatan kelembagaan lokal
dan sistem pembangunan desa yang luhur, mengakar, mandiri dan terintegrasi. Dalam
pelaksanaannya, tahapan kegiatan GSC di tingkat masyarakat disusun untuk memperkuat sistem
pembangunan di desa serta diarahkan pada pengarusutamaan isu-isu pelayanan sosial dasar
secara sistematis dan terorganisir sebagai implementasi UU Desa.
Kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemantauan serta Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS)
dilakukan sesuai kebutuhan secara simultan di sepanjang pelaksanaan tahapan kegiatan. Adapun
tahapan kegiatan GSC lokasi non BLM Kegiatan yang dilakukan di tingkat masyarakat desa dan
kecamatan digambarkan dalam bagan alur dibawah ini
Page 10
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 8
KE
CA
MA
TA
N
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JULIJUNI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
MusrenbangcamDaftar Usulan
RKP Desa
MAD Sosialisasi
MD Sosialisasi
MusrenbangdesDaftar Usulan
RKP Desa(non-skala
desa)
Musrenbang Kab
Penetapan Tim Penyusun
Rancangan RKP
Penyusunan Rancangan RKP
Musrenbang RKP
Penyusunan Rancangan APBDesa
Evaluasi RAPBDesa
Penetapan APBDesa
D E
S A
D U
S U
N
MD ST
ALUR TAHAPAN LOKASI NON BLM KEGIATAN
Musdes
Pencermatan
RPJMDesa
Lokakaya/Festifal PSD/Gelar Budaya
Rapat Perumusan
Review RPJMDes dan PKD
Penetapan Tim
Penyusun
RPJMDesa
Pelatihan pengarusutamaan PSD dalam
Pembagunan DesaPelatihan pengelolaan Posyandu
Pelatihan Pelembagaan
Pembangunan Desa
Pagu Indikatif dan
Informasi Kegiatan
MD PJ min 2x
Pelaksanaan Kegiatan n-1, Monitoring Bulanan
TPMD & KPMD menjadi bagian Tim Penyusun RKP
TPMD dan KPMD menjadi bagian Tim Penyusun RPJMDesa
DTKS menjadi salah satu pola
PKD
Page 11
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 9
1. Persiapan dan Orientasi
Persiapan dan orientasi merupakan kegiatan persiapan dan pengenalan proses fasilitasi
penyesuaian. Kegiatan ini bisa juga diartikan review kegiatan tahun sebelumnya dan
persiapan perbaikan tahun berikutnya. Adapun kegiatan persiapan dan orientasi sebagai
berikut :
a. Inventarisasi data kependudukan.
b. Identifikasi sarana prasarana pendidikan (SD/MI,SMP/MTs,Sekolah Terbuka yang
setara SD/SMP, paket A, paket B, dan lain-lain).
c. Identifikasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, seperti; Posyandu, Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta kader-
kader kesehatan atau kader posyandu yang ada di desa-desa.
d. Inventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau sedang
berjalan di desa/kecamatan.
e. Jarak rata-rata pusat dusun ke SD/MI yang ada di desa/dusun tersebut.
f. Jarak rata-rata pusat dusun ke SMP/MTs terdekat yang melayani masyarakat desa
tersebut.
g. Jarak rata-rata pusat dusun-dusun ke Puskesmas atau Pustu (yang terdekat dengan
desa).
h. Identifikasi jumlah petugas kesehatan (bidan) yang ditempatkan untuk melayani
masyarakat desa.
i. Identifikasi jumlah tenaga pendidikan (guru) yang ditempatkan untuk melayani
masyarakat desa.
j. Inventarisasi RPJMDesa dan RKPDesa
k. Kategorisasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).
Pelaksana dan penanggungjawab :
Fasilitator Kecamatan dan KPMD
Keluaran :
a. Data Profil desa
b. Form 1 tentang Data Layanan Kesehatan & Pendidikan
c. Form 5A tentang data dasar kependudukan.
d. Form 5B tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sosial untuk sasaran yang belum dapat
layanan tingkat desa.
e. RKPDesa tahun berjalan dan RPJM Desa.
f. Status desa berdasarkan IDM.
2. MAD Sosialisasi
Kegiatan MAD Sosialisasi dilaksanakan untuk menginformasikan kebutuhan penyesuaian
sistem perencanaan GSC kedalam sistem perencanaan pembangunan desa.
Pelaksanaan kegiatan MAD Sosialisasi membahas beberapa hal diantaranya :
a. Paparan konsep pengarusutamaan PSD dalam pembangunan desa.
Page 12
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 10
b. Paparan konsep dan teknis penyesuaian perencanaan GSC ke dalam perencanaan
pembangunan desa oleh Fasilitator Kecamatan.
c. Paparan kebijakan pelembagaan pembangunan desa.
d. Evaluasi kinerja pelaku program (fasilitator dan pelaku masyarakat).
e. Rencana penggunaan DOK Peningkatan Kapasitas tahun berjalan.
f. Kesepakatan bersama antar desa untuk menjalankan kegiatan GSC.
g. Menyepakati jadwal Musdes Sosialisasi
h. Paparan capaian status desa berdasarkan IDM
i. Menyepakati rencana peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat
j. Agenda lain yang relevan dan disepakati masyarakat.
Waktu Pelaksanaan :
Bulan Januari – Februari tahun berjalan setelah pelaksanaan persiapan dan orientasi.
Penyelenggara :
BKAD
UPK
FK dan PjOK
Peserta :
Peserta perwakilan masing-masing desa sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa,
Ketua BPD, 4 orang masyarakat (LPM, Posyandu, KPMD dan TPMD)
Keluaran :
a. Berita Acara kesepakatan pelaksanaan GSC (Form 4A)
b. Hasil evaluasi kinerja pelaku program
c. Keputusan bersama desa integrasi GSC dalam perencanaan pembangunan desa dan
pengarusutamaan pelayanan sosial dasar dalam pembangunan desa.
a. Tersosialisasikannya pelembagaan pembangunan desa.
d. Jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi.
e. Dokumen rencana penggunaan DOK Peningkatan Kapasitas diteruskan dengan
penerbitan Surat Penetapan Camat (SPC).
3. Musyawarah Desa Sosialisasi
Musdes Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi masyarakat di desa untuk
mensosialisasikan kebijakan program GSC dan hasil MAD Sosialisasi. Dengan agenda
sebagai berikut:
a. Penyampaian hasil-hasil keputusan dalam MAD Sosialisasi
b. Kesepakatan kesiapan Masyarakat mengikuti GSC
c. Penyampaian kebijakan program dan integrasi GSC dalam perencanaan
pembangunan desa termasuk pengintegrasian pelaku program dalam perencanaan
pembangunan desa.
d. Paparan kebijakan pelembagaan pembangunan desa.
Page 13
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 11
e. Pemilihan dan penetapan KPMD dan TPMD (pelaku lama dapat ditetapkan kembali
atas dasar kinerja baik dan kesepakatan musyawarah) diteruskan dengan penerbitan
Surat Keputusan Kepala Desa
f. Menyepakati jadwal pelaksanaan DTKS sebagai bagian Pengkajian Kondisi Desa
(PKD)
g. Rencana monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan.
h. Penyampaian Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) yang akan dibawa
ke Musrenbang kecamatan.
i. Penyampaian hasil evaluasi capaian IDM tingkat Desa.
j. Jadwal pertemuan dengan kelompok penerima program bidang kesehatan atau
pendidikan, sesuai jenis kegiatan yang didanai;
Waktu Pelaksanaan :
Musdes Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan setelah pelaksanaan
MAD Sosialisasi
Penyelenggara :
BPD dan Kepala Desa difasilitasi oleh FK dan KPMD
Peserta :
Terbuka bagi seluruh warga desa, perangkat desa dan lembaga yang ada di desa
seperti unsur dari PKK, BPD, LPM atau sebutan lainnya, Tokoh Masyarakat, Pemerhati
Pendidikan, Pengurus Posyandu, dll. Dalam Musdes Sosialisasi harus mengikutsertakan
perempuan dan kelompok masyarakat miskin.
Keluaran :
Berita Acara hasil musyawarah (Form 4A) yang dilampiri dengan beberapa dokumen,
yaitu :
a. Surat pernyataan kesanggupan masyarakat mengikuti GSC.
b. Tersosialisasikannya kebutuhan pelembagaan pembangunan desa.
c. Penetapan TPMD dan KPMD diteruskan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala
Desa.
d. Jadwal pelaksanaan DTKS dan Pencermatan ulang RPJMDesa.
e. Jadwal monitoring bulanan.
f. Hasil IDM tingkat Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa tahun
berikutnya.
Dalam pelaksanaan Musdes Sosialisasi dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan
Musrenbang Desa terhadap desa yang belum melaksanakan Musrenbang Desa
penyusunan RKPDesa. Adapun tugas dan peran Fasilitator GSC dan Pelaku GSC di desa
dalam Musrenbang Desa sebagai berikut:
Sebelum Musrenbang RKPDesa :
1. Melakukan review dokumen RPJMDesa
2. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Tim Penyusun RKPDesa terkait dengan
pelaksanaan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar menjadi prioritas kegiatan
Page 14
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 12
RPKDesa
3. Memastikan pelaku GSC diundang hadir dalam Musrenbang Desa.
4. Berkoordinasi dengan pendamping desa dalam penyiapan pelaksanaan Musrenbang
Desa.
Pelaksanaan Musrenbang RKPDesa :
1. Memastikan pelaku GSC hadir dan terlibat secara aktif dalam Musrenbang Desa
2. Penyampaian IDM sebagai dasar perencanaan kegiatan dalam RKPDesa
3. Melakukan advokasi kegiatan GSC dan pelayanan sosial dasar menjadi prioritas
penyusunan kegiatan RKPDesa
Paska pelaksanaan Musrenbang RKPDesa
1. Melakukan inventarisasi dokumen RKPDesa dan APBDesa tahun berjalan
2. Melakukan inventarisasi hasil keputusan Musrenbang Desa.
4. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program
kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah
kabupaten/kota di wilayah kecamatan.
Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:
a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan
yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
bersangkutan.
b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
rancangan Renja SKPD.
Waktu Pelaksanaan :
Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari
Penyelenggara :
Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat melalui SK
Camat (BKAD dapat menjadi bagian sebagai Tim Penyelenggaran Musrenbang
Kecamatan).
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri
dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan
keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk
aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Page 15
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 13
Peserta :
Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri atas para Kepala Desa dan lurah, delegasi
Musrenbang Desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota
asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan
pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
Narasumber :
Narasumber Musrenbang Kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, perwakilan
DPRD, Camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.
Keluaran
Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :
a. Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
b. Daftar Urutan Prioritas Kegiatan per bidang serta SKPD yang diharapkan dapat
menindaklanjuti.
c. Delegasi yang akan mengikuti forum SKPD
d. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
Tugas Fasilitator dan Pelaku GSC :
1. FK berkoordinasi dengan Pendamping Desa dan Tim Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan untuk inventarisasi DURKPDesa.
2. Memastikan pelaksanaan pelaku GSC baik di Desa maupun Kecamatan terlibat
secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan baik sebagai utusan desa
dan peserta kecamatan.
3. Melakukan advokasi atas kegiatan GSC dan pelayanan sosial dasar lainnya dibahas
dan diputuskan menjadi prioritas usulan kegiatan.
5. Musyawarah Dusun Sosialisasi
Musyawarah Dusun Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi anggota masyarakat
dusun untuk mensosialisasikan program dan melakukan pemetaan sosial kondisi
pendidikan dan kesehatan. Pemetaan sosial dilakukan dengan mengajak peserta
musyawarah dusun untuk menggambarkan kondisi pelayanan pendidikan dan
kesehatan serta kondisi anggota masyarakat sasaran program pada sebuah peta.
a. Menjelaskan tentang program meliputi pengertian, tujuan, sasaran, indikator
keberhasilan dan ketentuan/kebijakan program, serta bagaimana cara kerja program
b. Sosialisasi kebijakan pelembagaan pembangunan desa.
c. Penyusunan peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Untuk lokasi tahun
berikutnya dilakukan dengan meninjau kembali hasil pemetaan sosial tahun
sebelumnya, dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Pembuatan
peta sosial atau peninjauan terhadap peta sosial tahun pertama dilakukan dengan:
Page 16
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 14
d. Mengidentifikasi atau mendata sasaran program, meliputi rumah tangga-rumah
tangga yang memiliki ibu hamil, memiliki anak usia balita, memiliki anak usia dini,
memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD/MI), dan rumah tangga yang memiliki anak
usia Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs).
e. Mendata rumah tangga yang selama ini tidak atau belum mendapatkan layanan
pendidikan dasar (atau yang putus sekolah) dan kesehatan ibu-anak.
f. Mengidentifikasi atau mendata kondisi dan fasilitas pelayanan pendidikan dasar,
kesehatan ibu-anak, baik yang dari pemerintah maupun swasta dan fasilitas umum
lainnya.
g. Penyesuaian data sasaran di dusun dengan data hasil orientasi dan peta sosial desa.
h. Menggambarkan apa yang telah diidentifikasikan sebagaimana di atas dalam sebuah
peta sosial. Peta ini selanjutnya digunakan sebagai alat/media diskusi terarah untuk
menggali gagasan kegiatan dengan kelompok masyarakat. Cara penyusunan peta
sosial kondisi pendidikan dan kesehatan sebagaimana pada PTO Penjelasan 1
Pemetaan Sosial Kondisi Kesehatan dan Pendidikan.
i. Menggali gagasan dari masyarakat secara umum terhadap program ini.
j. Persiapan kelompok penerima kegiatan tahun berjalan
k. Monitoring bulanan
l. Rencana pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Diskusi Terarah Kelompok
Sasaran (DTKS)
m. Pencermatan ulang RPJMDesa jika sudah ada, atau persiapan penyusunan RPJMDesa
(jika belum ada)
n. Persiapan penyusunan prioritas RKPDesa N+1
Waktu Pelaksanaan :
Pelasanaan dilakukan pada bulan Februari setelah Musdes Sosialisasi
Penyelenggara :
TPMD dan/atau Tim Penyusun RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan FK
Peserta :
Sebanyak mungkin anggota masyarakat di dusun, terutama masyarakat yang menjadi
sasaran program.
Keluaran :
a. Berita Acara Hasil Musyawarah Dusun (form 4A)
b. Tersosialisasikannya pelembagaan pembangunan desa.
c. Peta sosial dusun
d. Daftar sasaran program (form 2)
e. Rekapitulasi hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum dapat layanan tingkat
desa (form 5B)
f. Data dasar kependudukan lengkap (form 5A)
g. Jadwal pelaksanaan DTKS dan PKD
h. Jadwal pelaksanaan monitoring bulanan
Page 17
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 15
i. Daftar prioritas kegiatan hasil kajian ulang RPJMDesa sebagai usulan rancangan
RKPDesa
6. Diskusi Terarah Kelompok Sasaran bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa
dan Review RPJMDesa
DTKS merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh TPMD dan/atau Tim review
RPJMDesa/RKPDesa dan KPMD dalam rangka membahas dan mendiskusikan masalah,
potensi, dan kebutuhan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar dalam upaya
memenuhi ukuran keberhasilan program serta menjadi bagian dalam pelaksanaan
Pengkajian Kondisi Desa (PKD) pengarusutamaan pelayanan sosial dasar.
Materi pembahasan dalam DTKS antara lain :
a. Sosialisasi program dan perencanaan pembangunan desa.
b. Sosialisasi pelembagaan pembangunan desa.
c. Pembahasan Peta sosial dusun.
d. Pendataan sasaran program.
e. Pendataan anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan layanan (Form
2) termasuk daftar sasaran yang tidak atau belum mendapatkan layanan.
f. Pencermatan ulang RPJMDesa untuk menetapkan usulan kegiatan-kegiatan yang
diprioritaskan dalam RKPDesa terkait dengan layanan sosial dasar.
g. Monitoring bulanan
Waktu Pelaksanaan :
DTKS dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni setelah pelaksanaan
Musyawarah Dusun Sosialisasi.
Penyelenggara :
TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa
Peserta :
Jumlah Peserta antara 15 – 20 orang setiap DTKS dengan komposisi peserta berasal dari
Penduduk di dusun, terutama sekali mereka yang termasuk dalam sasaran program,
masyarakat yang belum mendapat layanan, kelompok terpinggirkan, kelompok rentan.
Dilakukan berulangkali dalam kelompok-kelompok diskusi yang berbeda.
Keluaran :
a. Daftar identifikasi masalah dan gagasan (Form 8)
b. Daftar sasaran (Form 2) dan peta sosial yang telah di perbaiki berdasarkan klarifikasi
dengan peserta diskusi
c. Tersosialisasikannya kebutuhan pelembagaan pembangunan desa.
d. Peta sosial
e. Daftar masalah dan gagasan
f. Daftar usulan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rancangan RKPDesa
g. Daftar usulan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun
Page 18
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 16
berjalan melalui mekanisme perubahan APBDesa (contoh terjadi kejadian luar biasa
kasus gizi buruk)
h. Daftar potensi desa
i. Berita Acara hasil DTKS
7. Rapat Perumusan/Pra Musyawarah Desa Percermatan Ulang RPJMDesa
Rapat perumusan atau pra musyawarah desa Pencermatan Ulang RPJMDesa merupakan
pertemuan TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa untuk merumuskan rencana
kegiatan yang dinilai dapat memenuhi keberhasilan dan priortas dalam rancangan
RKPDesa dengan agenda antara lain :
a. Melakukan rekapitulasi hasil DTKS
b. Melakukan rekapitulasi Daftar sasaran program (Form 2)
c. Melakukan Rekapitulasi hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum mendapat
layanan (Form 5B)
d. Melakukan penggabungan Peta sosial desa (penggabungan dari peta sosial dusun)
e. Melakukan pengisian Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi
terarah kelompok perempuan
f. Menetapkan jumlah sasaran program berdasarkan hasil pemetaan sosial sebagai
dasar pengalokasian jumlah dana desa
g. Menetapkan sasaran program yang belum mendapatkan layanan
h. Merumuskan kesesuaian gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-
kelompok sasaran di dusun dengan seluruh ukuran keberhasilan
i. Merumuskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan untuk
dibawa ke lokakarya dengan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat
kecamatan
j. Sosialisasi pelembagaan pembangunan desa.
k. Menetapkan 3 orang wakil dari TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa
untuk ikut dalam Lokakarya Kemitraan.
l. Rancangan usulan kegiatan prioritas rancangan RKPDesa
m. Berita Acara Hasil Rapat Perumusan (Form 4A)
Waktu pelaksanaan :
Setelah pelaksanaan DTKS dan dapat dilakukan berulang kali
Penyelenggara :
TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan FK
Peserta :
a. TPMD
b. Tim Review RPJMDesa/RKP Desa
c. KPMD
Keluaran :
a. Tersosialisasikannya kebutuhan pelembagaan pembangunan desa.
Page 19
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 17
b. Rancangan data dasar kependudukan di desa (Form 5A)
c. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran yang belum mendapatkan layanan (Form 5B)
d. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang
belum mendapatkan layanan (form 8 terisi lengkap)
e. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa hasil Pencermatan ulang RPJMDesa
f. Berita Acara Rapat Perumusan.
8. Musyawarah Desa Pencermatan Ulang RPJMDesa
Musyawarah Desa Pencermatan Ulang RPJMDesa merupakan musyawarah di tingkat
desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa dalam rangka
percermatan ulang RPJMDesa dan menetapkan hasil keputusan Tim Perumus dengan
agenda antara lain :
a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa
b. Pembahasan dan penetapan hasil rapat perumusan oleh Tim perumus
c. Pengarusutamaan usulan kegiatan layanan sosial dasar.
d. Rancangan pelembagaan pembangunan desa
Waktu pelaksanaan :
Paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan (DTKS dan Rapat Perumusan telah selesai)
Penyelenggara :
BPD difasilitasi Pemerintah Desa didampingi oleh FK dan KPMD
Peserta :
a. Seluruh anggota BPD
b. Pemerintah Desa
c. TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa
d. KPMD
e. Tokoh Adat
f. tokoh agama;
g. tokoh masyarakat;
h. tokoh pendidik;
i. perwakilan kelompok tani;
j. perwakilan kelompok nelayan;
k. perwakilan kelompok perajin;
l. perwakilan kelompok perempuan;
m. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Keluaran :
a. Rancangan data dasar kependudukan di desa (Form 5A)
b. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran yang belum mendapatkan layanan (Form 5B)
c. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang
belum mendapatkan layanan (Form 8 terisi lengkap)
Page 20
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 18
d. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa
e. Usulan pelembagaan pembangunan desa
f. Berita Acara Musyawarah
Tugas dan Peran Fasilitator GSC dan pelaku GSC di desa dalam Musyawarah Desa
Pencermatan RPJMDesa:
Pra Musyawarah Desa Pencermatan :
1. Memastikan hasil DTKS telah tersedia dan direkapitulasi yang meliputi :
a. Hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum mendapat layanan (Form 5B)
b. Peta sosial desa sebagai penggabungan dari peta sosial dusun
c. Memastikan Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi
terarah kelompok perempuan lengkap
d. Menetapkan jumlah sasaran (masyarakat) yang belum mendapatkan layanan
pendidikan maupun kesehatan
e. Adanya rumusan gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-
kelompok sasaran di dusun dengan layanan sosial dasar.
f. Adanya rumusan kegiatan yang sesuai dengan layanan sosial dasar untuk
dibawa ke SKPD ditingkat kecamatan maupun kabupaten.
g. Memastikan pelaku GSC hadir dan terlibat dalam Musyawarah Desa
Pencermatan RPJMDesa
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dalam persiapan Musyawarah
Desa Pencermatan RPJMDesa, meliputi:
a. Penyampaian hasil DTKS, Rapat Perumusan menjadi bagian agenda
pembahasan prioritas usulan dalam pencermatan RPJMDesa.
b. Daftar pelaku GSC yang diundang hadir dalam Musyawarah Desa Pencermatan
RPJMDesa
3. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa tentang agenda Musyawarah Desa
Pencermatan RPJMDesa
Pelaksanaan Musyawarah Desa Pencermatan :
1. Memastikan hasil DTKS, Rapat Perumusan dibahas dalam Musyawarah Desa
Pencermatan RPJMDesa
2. Memastikan pelaku GSC hadir dan aktif dalam Musyawarah Desa Pencermatan
RPJMDesa
3. Memastikan usulan kegiatan layanan sosial dasar menjadi prioritas usulan RKPDesa
4. Kesepakatan usulan pelembagaan pembangunan desa.
9. Lokakarya Kemitraan dan Festival Desa
Lokakarya kemitraan merupakan penyampaian informasi dinas layanan mengenai
upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyedia layanan untuk mengatasi masalah
pendidikan dan kesehatan. Lokakarya ini juga merupakan media konsultasi bagi
desa-desa kepada penyedia layanan, tentang kegiatan-kegiatan yang telah dibahas
dan diusulkan masyarakat. Penyedia layanan mencermati apakah rencana kegiatan yang
akan dilaksanakan desa memenuhi hal-hal berikut :
Page 21
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 19
a. Bermanfaat bagi ibu atau anak-anak sasaran program, terutama mereka yang
masuk dalam penduduk miskin,
b. Berpotensi tinggi untuk memenuhi ukuran keberhasilan program,
c. Mendesak untuk dilaksanakan,
d. Potensi keberlanjutannya tinggi.
e. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan dinas layanan.
Lokakarya dengan penyedia layanan pada dasarnya juga merupakan proses koordinasi
di tingkat kecamatan sekaligus sebagai uji silang antara rencana kegiatan desa
dengan program dari dinas atau instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih
pendanaan. Agar pelaksanaan lokakarya lebih efektif, maka salinan Form 8 (Daftar
Identifikasi Masalah dan Gagasan) hasil rapat perumusan gagasan dari desa-desa sudah
dikirimkan ke Dinas Pendidikan atau Kesehatan tingkat kecamatan jauh hari sebelum
pelaksanaan lokakarya untuk dipelajari dan diberikan catatan-catatan terhadap rencana
kegiatan desa tersebut. (Pada Form 8 untuk menuliskan hasil perumusan gagasan,
ditambahkan satu kolom “catatan penyedia layanan” di sebelah kanan sebagaimana
form terlampir)
Pelaksanaan lokakarya dapat diiringi dengan kegiatan pameran, festival budaya,
pemberian penghargaan, bazar dan lain-lain.
10. Penyusunan Rancangan RKPDesa
Pelaksanaan penyusunan rancangan RKPDesa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Tim Penyusun Rancangan RKPDesa guna menyusun rancangan RKPDesa yang akan
disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDesa.
Agenda Tim Penyusunan rancangan RKP Desa diantaranya sebagai berikut :
a. Pencermatan pagu indikatif desa
b. Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa
c. Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa selama 1
(satu) tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa
d. Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan.
e. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan Rancangan RKP Desa dilaksanakan pada bulan Juni sampai
dengan September sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa Penetapan RKPDesa,
paling lambat akhir bulan September.
Penyelenggara :
Tim Penyusun RKPDesa
Peserta :
Tim Penyusun RKPDesa
Page 22
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 20
Keluaran :
a. Daftar usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan RKPDesa
b. Pagu indikatif desa (format pagu indikatif)
c. Kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa (format kegiatan pembangunan
yang masuk desa)
d. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan
e. Rancangan RKPDesa dan DURKPDesa
f. Berita Acara Hasil penyusunan rancangan RKPDesa beserta lampirannya
Peran dan Tugas Fasilitator dan Pelaku GSC di desa dalam Penyusunan RKPDesa
Pra Penyusunan RKPDesa :
1. Melakukan advokasi kepada masyarakat desa dan pemerintah desa tentang
pemenuhan Layanan Sosial Dasar di desa
2. Berkoordinasi dengan Kepala desa agar Pelaku GSC di desa menjadi anggota Tim
Penyusun RKPDesa
3. Memastikan dokumen usulan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar telah ada dan
lengkap.
4. Berkoordinasi dengan pelaku GSC untuk menjadi anggota Tim Penyusun RKPDesa
5. Melakukan inventarisasi atas pagu indikatif dan informasi kegiatan yang masuk ke
desa
6. Melakukan verifikasi dan validasi RAB dan Desain Usulan Kegiatan GSC dan Layanan
Sosial Dasar
Pelaksanaan penyusunan RKPDesa:
1. Memastikan pelaku GSC di Desa menjadi anggota Tim Penyusun RKPdesa
2. Memastikan pelaku GSC aktif dalam penyusunan RPKDesa
3. Penyampaian IDM sebagai dasar penyusunan prioritas kegiatan dalam RKPDesa
4. Memastikan usulan kegiatan layanan sosial dasar dibahas dan menjadi prioritas
kegiatan dalam RKPDesa
5. Memastikan pelaku GSC diusulkan menjadi calon Pelaksana Kegiatan APBDesa
Paska Penyusunan RKPDesa
1. Inventarisasi dokumen Rancangan RKPDesa
2. Bersama Pendamping Desa berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa
untuk penyusunan rancangan RKPDesa.
11. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
dalam rangka pembahasan dan penetapan RKPDesa. Musrenbang Desa ini membahas
agenda diantaranya :
a. Pembahasan rancangan RKPDesa yang meliputi :
1) rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2) pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
b. Prioritas program dan kegiatan yang didanai:
Page 23
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 21
1) pagu indikatif Desa;
2) pendapatan asli Desa;
3) swadaya masyarakat Desa;
4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
c. Penilaian prioritas program dan kegiatan berdasarkan pada :
1) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6) pendayagunaan sumber daya alam;
7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa; dan
9) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
10) pelembagaan pembangunan desa
d. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
Waktu Pelaksanaan :
Pelaksanaan Musrenbang Desa dilakukan setelah rancangan RKPDesa selesai, paling
lambat bulan September tahun berjalan.
Penyelenggara :
Pemerintah Desa
Peserta :
a. Kepala Desa
b. BPD
c. Unsur masyarakat, yang terdiri dari :
1) tokoh adat;
2) tokoh agama;
3) tokoh masyarakat;
4) tokoh pendidikan;
5) perwakilan kelompok tani;
6) perwakilan kelompok nelayan;
7) perwakilan kelompok perajin;
8) perwakilan kelompok perempuan;
9) perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
11) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
Page 24
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 22
Keluaran :
a. Penetapan RKP Desa
b. Penetapan DURKP Desa
c. Rancangan APBDesa
d. Penetapan pelembagaan pembangunan desa
e. Berita Acara Musrenbang Desa
f. Peraturan Desa tentang RKPDesa
Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC dalam Musrenbang RKPDesa
Pra Musrenbang Desa:
1. Memastikan dokumen hasil penyusunan Rancangan RKPDesa telah selesai dan
lengkap
2. Memastikan usulan kegiatan GSC dan layanan Sosial Dasar masuk dalam dokumen
Rancangan RKPDesa
3. Usulan pelembagaan pembangunan desa
4. Berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait dengan rancangan Peraturan Desa
tentang RKPDesa dan pelembagaan pembangunan desa
Pelaksanaan Musrenbang Desa:
1. Tersosialisasikannya pelembagaan hasil kegiatan GSC
2. Memastikan pelaku GSC terlibat secara aktif dalam Musrenbang Desa
3. Memastikan usulan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar disepakati menjadi
RKPDesa
4. Memastikan pelaku GSC di Desa menjadi calon Pelaksana Kegiatan APBDesa
terutama menjadi calon pelaksana kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar.
5. Memastikan pelembagaan pembangunan desa
Paska Musrenbang Desa:
1. Melakukan inventarisasi hasil keputusan Musrenbang Desa
2. Inventarisasi Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berikutnya dan pelembagaan
pembangunan desa
3. Koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa tentang penyusunan rancangan
APBDesa
12. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
Atas dasar hasil Musrenbang RKPDesa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Selanjutnya Kepala Desa
menyampaikan rancangan Peraturan Desa APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama.
Penetapan Rancangan Peraturan Desa APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan
Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC di Desa dalam penyusunan rancangan
APBDesa
Penyusunan rancangan APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa
yang telah disepakati dalam Musrenbang.
Peran dan tugas FK dan Pelaku GSC:
1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris desa untuk memastikan
Page 25
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 23
hasil-hasil keputusan Musrenbang Desa masuk dalam Rancangan APBDesa
2. Inventarisasi dokumen rancangan APBDesa
13. Evaluasi APBDesa
Setelah raperdes APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya
Kepala Desa paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama
disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
Bupati dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima, menetapkan hasil
evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya atas hasil evaluasi Bupati
Rancangan Peraturan Desa dinyatakan berlaku atau terdapat perbaikan.
Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC di Desa dalam Evaluasi APBDesa
1. Berkoordinasi dengan Camat dan Aparat Kecamatan yang menjadi Tim Verifikasi
Rancangan APBDesa
2. Memberikan masukan sebagai bahan dalam verifikasi RAPBDesa
Rangkaian kegiatan di atas dilakukan sebagai dasar pendekatan integrasi pembangunan di
desa, yang pada tahun berikutnya dikembangkan melalui beberapa intervensi lanjutan
dalam lingkup fasilitasi:
1. Penguatan kelembagaan posyandu
2. Peningkatan kapabilitas penerima manfaat
3. Peningkatan kualitas RPJMDesa
4. Penggalangan potensi sumberdaya kemitraan
5. Penyiapan dan implementasi kegiatan pelayanan lanjutan
6. Pelembagaan pembangunan desa
6.2. Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pemerintah Daerah
Tahapan kegiatan di tingkat Kabupaten merupakan serangkaian kegiatan fasilitasi,
mediasi dan advokasi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk
mendorong keberpihakan anggaran dan kebijakan terhadap isu-isu peningkatan kualitas
pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin. Untuk itu maka fasilitator GSC di tingkat
kabupaten berkewajiban untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah,
mampu melakukan fungsi-fungsi lobi, negosiasi dan advokasi, serta mendorong komitmen
daerah yang lebih nyata terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial dasar.
Selain itu, pendampingan terhadap pemerintah daerah difokuskan pada para pelaku yang
terkait langsung dengan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan (seperti
Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Forum Multistakeholders) dalam
rangka mendorong terwujudnya pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dengan
sistem perencanaan di daerah melalui Rencana Aksi Daerah bidang Pelayanan Sosial Dasar (RAD
PSD), sehingga prioritas usulan peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar dapat terpenuhi
secara berkesinambungan. Rangkaian kegiatan GSC di tingkat kabupaten diharapkan dapat
Page 26
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 24
terus berlanjut dalam sebuah siklus yang menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan
pembangunan di daerah.
Pelaksanaan kegiatan GSC lokasi non BLM Kegiatan di tingkat pemerintah daerah
memiliki peran strategis untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah
serta memastikan terjadinya keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar
secara komprehensif. Untuk itu maka beberapa agenda utama yang didorong dapat terjadi
melalui pelaksanaan kegiatan di tingkat pemerintah daerah meliputi:
1. Persiapan dan Orientasi Perencanaan Desa
2. Penyusunan RAD PSD
3. Penguatan Musrenbang Kabupaten
4. Mendorong efektivitas Forum SKPD
5. Mendorong terlaksananya hearing DPRD
6. Penyusunan regulasi daerah terkait pelayanan sosial dasar
7. Menggalang potensi jejaring kemitraan
Adapun tahapan kegiatan GSC di lokasi BLM Kegiatan yang dilakukan di tingkat
kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Persiapan dan Orientasi Perencanaan Desa
Dalam mendorong upaya pemenuhan layanan dasar oleh semua pihak perlu
dilakukan konsolidasi semua pihak dalam menyusun aktifitas perencanaan secara
integral dan sinergis, untuk itu perlu dilakukan persiapan dan sosialiasi dengan baik
pada semua tingkatan pemerintahan. Di Kabupaten perlu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Identifikasi data layanan dasar
b. Identifikasi rencana kerja SKPD tahun berjalan
c. Menginventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau
sedang berjalan di desa/kecamatan
d. Sosialisasi skenario integrasi GSC dalam perencanaan desa
e. Menyusun bersama dengan SKPD dan pihak terkait dengan perencanaan desa
f. Sosialisasi IDM dan kebijakan program lainnya.
Keluaran :
a. Adanya kesepahaman atas pengarusutamaan PSD dalam perencanaan
pembangunan daerah
b. Teridentifikasikannya rencana kerja SKPD terkait dengan layanan dasar terutama
bidang pendidikan dan kesehatan
c. Ditetapkannya jadwal perencanaan desa di tingkat Kabupaten.
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.
Dalam pelaksanaan pelayanan sosial dasar yang meliputi bidang 1) pelayanan sosial
dasar; 2) kesejahteraan masyarakat; 3) adat dan budaya; 4) perlindungan sosial; 5)
akses informasi masyarakat desa; termasuk didalamnya memperkuat instrumen
Generasi Sehat dan Cerdas sebagai peta jalan (road map) bagi keterpenuhan hak
dan kebutuhan dasar masyarakat Desa perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk
Page 27
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 25
RAD PSD sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah
masing-masing.
Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di kabupaten memiliki
komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan
kegiatan untuk peningkatan pelayanan sosial dasar.
Tujuan :
Penyusunan RAD PSD ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah untuk
menyusun dokumen rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan
pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial dasar di desa.
Dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD PSD
a. Data Indeks Desa Membangun (IDM)
b. RPJMD
c. Renstra SKPD
d. Renja SKPD
Langkah Penyusunan RAD PSD
Penyusunan RAD PSD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja, Tim dapat menggunakan
struktur yang ada atau membentuk yang baru yang terdiri dari unsur Bappeda,
Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, unsur
Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah dll.
2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah
penyusunan
3. Masing-masing Pokja menyusun draft RAD PSD dengan tahapan :
a. Identifikasi tujuan, target dan indikator capaian IDM masing-masing wilayah
b. Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan
pencapaian peningkatan layanan sosial dasar.
c. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan
kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target.
d. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan
dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.
4. Melaksanakan sidang pleno kedua antar pokja dengan menyajikan draft RAD
PSD (narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)
5. Penyempurnaan dan finalisasi draft RAD PSD berdasarkan masukan hasil sidang
pleno kedua.
6. Pengesahan RAD PSD dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala
Daerah.
7. Sosialisasi RAD PSD kepada seluruh pemangku kepentingan.
Pembiayaan
Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan
RAD PSD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dana dari penyesuaian
alokasi workshop Kabupaten dari Dana Urusan Bersama GSC.
Page 28
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 26
Pengorganisasian
Organisasi penyusunan RAD PSD terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja
masing-masing bidang, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut :
Tim Pengarah : Tim Pengarah terdiri dari unsur pimpinan daerah yang memberikan
arahan terhadap penyusunan RAD PSD, dengan susunan Tim Pengarah terdiri atas :
- Penanggung Jawab : Kepala Daerah
- Sekretaris : Kepala Bappeda
- Anggota : Kepala Dinas Terkait
Kelompok Kerja, merupakan tim teknis yang bertanggung jawab dalam proses
penyusunan RAD PSD. Organisasi masing-masing kelompok kerja terdiri dari Ketua,
Sekretaris, dan Anggota.
Kelompok Kerja RAD PSD dibentuk sesuai dengan kebutuhan pembidangan
kegiatan Peningkatan Layanan Sosial Dasar.
Uraian Tugas
1. Tim pengarah :
a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan RAD PSD;
b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (Kelompok Kerja)
mengenai substansi penyusunan pedoman RAD PSD;
c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun
rekomendasi untuk penyusunan RAD PSD;
d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman RAD PSD kepada
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Kelompok Kerja :
a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD PSD sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan
bidang tugasnya;
c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang
dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada
pihak terkait dalam rangka penyusunan RAD PSD;
d. melakukan analisa situasi layanan sosial dasar di tingkat kabupaten dan
upaya-upaya yang telah dilakukan;
e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian IDM sesuai dengan
bidang tugasnya;
f. menyusun RAD PSD sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada
sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
g. sosialisasi RAD PSD kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Mekanisme Kerja
1. Tim pengarah mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan RAD PSD;
2. Pokja mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD PSD;
Page 29
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 27
3. Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk
mengkonsolidasikan RAD PSD hasil pokja;
4. Draft yang sudah disusun oleh tim RAD PSD dikonsultasikan dengan Bupati
untuk ditetapkan.
3. Penguatan Musrenbang Kabupaten.
Musrenbang Kabupaten adalah tahapan akhir perencanaan di tingkat kabupaten.
Hasil‐hasil Musrenbang dimaksud akan disusun menjadi Rancangan APBD. Oleh
sebab itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memastikan prioritas usulan
yang dihasilkan Musrenbang kecamatan diserap oleh SKPD teknis serta memastikan
dokumen RAD PSD sebagai dasar RKPD. Agenda yang harus dilakukan, antara lain :
1. Mendorong Pemerintah Kabupaten membentuk peraturan daerah tentang
Pelayanan Sosial Dasar, pro aspirasi masyarakat desa.
2. Melakukan pendekatan/upaya politis agar kalangan DPRD mendukung
aspirasi masyarakat desa dalam Musrenbang Kabupaten.
3. Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan
mengikuti Musrenbang Kabupaten.
4. Mendorong Efektivitas Forum SKPD
Forum SKPD yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten,
dimaksudkan untuk menyelaraskan Renja SKPD dengan hasil‐hasil Musrenbang
Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dimaksud sebagai bahan pembahasan pada
Musrenbang Kabupaten. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil Forum SKPD,
maka dalam kerangka kerja pengintegrasian perlu dilakukan pembaharuan pola
pembahasan dalam Forum SKPD dengan melibatkan secara aktif perwakilan
masyarakat.
5. Mendorong Terlaksananya Hearing DPRD
a. Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang anggaran, legislasi, dan
pengawasan, maka DPRD kabupaten memiliki fungsi dan peran yang signifikan
(menentukan) dalam merumuskan kebijakan pembangunan, peraturan
perundangan dan pendayagunaan anggaran daerah.
b. Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat mendukung
integrasi program, maka masyarakat harus intensif menyampaikan aspirasi
kepada anggota DPRD kabupaten agar kebijakan publik lebih responsif dan
berpihak kepada aspirasi masyarakat.
c. Untuk tujuan tersebut, masyarakat harus difasilitasi melakukan hearing atau
dengar pendapat dengan kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi dan
Pimpinan DPRD).
d. Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota DPRD.
Usulan kegiatan yang sudah diproses melalui Musrenbang Desa sampai dengan
Musrenbang Kabupaten, perlu dikawal pada tahap pembahasan RAPBD pada
sidang‐sidang DPRD. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk
memastikan DPRD mengawal usulan kegiatan yang dihasilkan melalui proses
perencanaan partisipatif (Musrenbang) serta mengalami penyelarasan
Page 30
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 28
sebelumnya dengan jalur teknokratis dan politis. Efektivitas pengawalan
dimaksud terlihat dari seberapa banyak usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa
terserap dalam APBD
Dalam konteks implementasi UU Desa, maka seluruh tahapan GSC di lokasi non BLM
Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam:
1. Memastikan setiap Desa mampu menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
secara partisipatif serta dilakukan pencermatan ulang dari tingkat basis melalui
Pengkajian Keadaan Desa (PKD);
2. Memastikan isu-isu pokok pelayanan sosial dasar hasil PKD masuk dalam daftar
usulan RKPDesa;
3. Pengalokasian prioritas dana desa untuk kegiatan pelayanan sosial dasar;
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam advokasi pembangunan di desa dan
kecamatan;
5. Mewujudkan kemandirian kelembagaan lokal dalam peningkatan pelayanan sosial
dasar secara keberlanjutan; dan
6. Penguatan modal sosial dan pembelajaran kepranataan berbasis lokal.
VII. MEKANISME PENDANAAN
Pendanaan pada kegiatan GSC di lokasi non BLM Kegiatan hanya dialokasikan DOK
Peningkatan Kapasitas yang penggunaannya diatur dalam petunjuk teknis tersendiri, dengan
mekanisme pencairan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Operasional
(PTO) GSC.
VIII. PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU
Peningkatan kapasitas merupakan sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun
secara sistematis dan terukur dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan, kemampuan
dan kesadaran setiap pelaku program sebagai upaya peningkatan kualitas pencapaian
keberhasilan GSC. Peningkatan kapasitas pelaku GSC disusun berdasarkan kebutuhan di tingkat
masyarakat, fasilitator pendamping serta pemerintah daerah.
Bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan GSC terbagi dalam:
1) Sosialisasi; yakni kegiatan diseminasi, lokakarya, workshop dan sejenisnya serta media
komunitas dan penyusunan best practices dalam rangka ekspose program serta pembelajaran
transparansi dan akuntabilitas,
2) Pelatihan; yakni rangkaian penguatan kapasitas dalam bentuk training, OJT, IST, e-learning
dan sebagainya, dan
3) Komunitas Belajar; yakni sebuah ruang pembelajaran bersama yang inklusif berbasis kearifan
lokal di setiap tingkatan pelaku yang dikelola oleh lembaga masyarakat untuk membangun
partisipasi dan kesadaran kelompok dalam pengarusutamaan isu-isu pokok pelayanan sosial
dasar serta upaya penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
Page 31
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 29
Seiring dengan kebutuhan pengembangan GSC dalam mengawal implementasi UU Desa,
maka ditetapkan alokasi DOK Peningkatan Kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan
pendampingan di desa dengan rincian alokasi sebagai berikut:
Tabel
Alokasi DOK Peningkatan Kapasitas
No Uraian Waktu
A Alokasi Dukungan Kegiatan
1 Pelatihan Pengarusutamaan PSD dalam Pembangunan Desa Jan-Feb
2 Operasional Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS)/PKD Mar-Mei
3 Pelatihan Pengelolaan Posyandu Juni-Juli
4 Lokakarya Kemitraan Juli-Ags
5 Pelatihan Pelembagaan Pembangunan Desa Sept-Okt
6 Pengembangan Media Komunitas Ags-Nov
7 Dukungan narasumber pelatihan Jan-Okt
8 Dukungan stakeholders mitra Ags-Sept
B Alokasi Dukungan Operasional
1 Operasional PL, UPK dan KPMD Jan-Des
2 Administrasi UPK Jan-Des
Mekanisme pelaksanaan dan pendanaan DOK Peningkatan Kapasitas dijelaskan dalam
Petunjuk Teknis tersendiri. Muatan materi pada setiap kegiatan tersebut diarahkan dari
Pusat dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan muatan lokal yang difasilitasi oleh
Spesialis Pelatihan tingkat provinsi.
IX. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Untuk mendalami efektivitas proses tahapan serta hasil kegiatan maka diperlukan
pengendalian dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan merupakan sebuah kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program
yang dilakukan secara sistematis dan periodik sebagai upaya peningkatan capaian kinerja GSC.
Hal tersebut penting dilakukan untuk meninjau kembali kegiatan yang sedang berjalan dan
Page 32
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 30
yang sudah dilaksanakan melalui proposal kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan agar dapat
mendorong pencapaian target keberhasilan program.
Kegiatan pemantauan lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang
dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara reguler
berdasarkan indikator tertentu untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung
sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup
esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada awal perencanaan program. Apabila
pemantauan ini dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan
kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), dan memberikan
informasi kepada pengelola program bilamana terjadi hambatan dan penyimpangan, serta
sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.
Sedangkan evaluasi lebih tertuju pada penilaian terhadap hasil suatu program. Evaluasi
dilakukan secara periodik merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan,
menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu
program, serta untuk mengetahui komponen program mana yang berhasil dan mana yang
tidak berhasil. Hal ini dapat dipakai sebagai bahan koreksi untuk perbaikan ataupun
pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan program mendatang. Evaluasi dapat
dilakukan secara formative (dilakukan selagi program masih berjalan) dengan tujuan untuk
memperbaiki strategi pelaksanaan program, ataupun secara summative yang dilakukan setelah
program selesai sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program sejenis di masa
mendatang.
Dan pelaporan merupakan produk akhir hasil kegiatan yang disusun secara sistematis dan
periodik untuk menggambarkan capaian hasil kegiatan, realitas kendala dan tantangan, serta
rekomendasi dan rancangan kegiatan tindaklanjut yang diperlukan.
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan GSC di lokasi non BLM adalah
sebagai berikut:
a. Pemantauan/Monitoring
Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas
objektif program serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran
dengan melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan serta melibatkan pengamatan
atas kualitas dari layanan yang diberikan.
Beberapa jenis pemantauan/monitoring yang dilakukan dapat berupa:
1. Pemantauan oleh masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan partisipatif, baik
yang terkait langsung dengan program maupun oleh unsur lainnya seperti LSM,
perguruan tinggi dan sebagainya. Pemantauan oleh masyarakat ini dapat dilakukan
dan dibahas hasilnya melalui instrumen khusus sebagai bahan evaluasi, diskusi-
diskusi homogen maupun heterogen yang rutin dan terarah, serta pengawasan
proses kegiatan dari DOK Peningkatan Kapasitas.
2. Pemantauan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah sebagai pengendali program
dan katalisator pemberdayaan masyarakat melalui program yang dilaksanakan untuk
memastikan sasaran dapat tercapai dengan mematuhi prinsip-prinsip yang
Page 33
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 31
diberlakukan. Secara berkala, akan diturunkan misi supervisi, monitoring bersama
dan kunjungan lapangan oleh pejabat pemerintah serta unsur terkait lainnya
(lembaga donor, konsultan, dan sebagainya) ke lokasi program.
3. Pemantauan oleh konsultan/fasilitator di tingkat pusat dan daerah yang
bertanggungjawab terhadap pendampingan program hingga di tingkat masyarakat
desa, untuk memantau perkembangan keuangan dan memastikan kegiatan sesuai
rencana masyarakat dan target program sekaligus menyampaikan laporan kinerja
proyek secara periodik. Selain itu audit internal juga dilakukan untuk mengetahui
akuntabilitas pelaksanaan program.
Mekanisme pemantauan harus berbasis data dan berorientasi pada target
keberhasilan dengan menggunakan instrumen khusus serta pelaporan yang
menjelaskan temuan positif dan negatif serta rekomendasi yang aplikatif dan setiap
triwulan diterbitkan surat edaran terkait identifikasi tren temuan dan kemajuan
penanganannya agar dapat meminimalisir temuan sejenis yang berulang.
Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara dinamis dan kondisional, namun harus
terkoordinasi dengan Satker GSC di tingkat daerah serta harus dilakukan wrap up
meeting yang diikuti oleh Satker dan fasilitator pengendali di tingkat kabupaten dan
kecamatan untuk mendiskusikan beberapa hasil temuan sebelum dibuat kesimpulan
oleh tim monitoring dan laporannya disampaikan kepada parapihak terkait.
Pemantauan dan uji petik hasil kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan dan
permasalahan pendampingan yang dihadapi di lapangan. Kewajiban atas
pemantauan dan uji petik hasil kegiatan yang dilakukan oleh konsultan/fasilitator
pada setiap tahapan kegiatan di tingkat pusat sebanyak 1% desa, di tingkat provinsi
sebanyak 5% desa, di tingkat kabupaten sebanyak 30% desa, dan di tingkat
kecamatan sebanyak 100% desa. Kecamatan dan desa lokasi kunjungan yang
dilakukan oleh pusat dan provinsi harus sama dengan yang telah dikunjungi oleh
Fasilitator tingkat kabupaten dalam 3 bulan terakhir.
4. Pemantauan/pemeriksaan oleh Auditor Independen sebagai petugas yang memiliki
wewenang dalam pemeriksaan seluruh program yang bersumber dari pemerintah.
Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program, lembaga donor mewajibkan
adanya pemeriksaan oleh auditor independen yang dilakukan secara berkala setiap
tahun. Selain itu, dari pihak pemerintah secara berkala maupun insidentil melakukan
pemeriksaan melalui Badan Pengawas Keuangan (BPK), Inspektorat dan Badan
Pengawas Daerah.
b. Evaluasi
Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial yang secara sistematis
menginvestigasi efektifitas program serta menilai kontribusi program terhadap
perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan
program (rekomendasi). Evaluasi dilaksanakan dengan mereview laporan dan
mewawancarai sejumlah pihak yang terkait dengan program. evaluasi lebih banyak
mengacu pada dokumen program dan pendapat pelaksana program.
Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan meliputi:
Page 34
Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 32
1. Evaluasi Keluaran (Output), yaitu evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana
peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terjadi dengan
membandingkan kondisi saat ini setelah berjalannya program (tahunan)
dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dasar pengukuran dan evaluasi ini dari
hasil survey dasar (baseline survei) yang telah dilakukan oleh Satker Generasi Sehat
dan Cerdas Pusat. Evaluasi ini dapat dilakukan berbagai pihak, baik penangung
jawab program maupun pihak-pihak lain secara independen.
2. Evaluasi Dampak (Impact), yaitu untuk mengetahui keberhasilan program perlu
dilakukan evaluasi dampak. Evaluasi dampak biasanya dilakukan di pertengahan atau
akhir program yang dilakukan oleh Satker/Lembaga donor melalui lembaga/pihak
yang independen.
3. Studi Khusus (Tematik), yaitu Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi
juga dilakukan studi/survey khusus (tematik). Survey ini bisa dilakukan oleh
pengelola program maupun oleh pihak ketiga.
c. Pelaporan
Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi pelaporan yang
disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :
1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;
4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan
6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
Pelaporan konsultan/fasilitator disampaikan secara periodik setiap bulan kepada pihak
di atasnya untuk diverifikasi dan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja.
X. PENUTUP
Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan agar
dapat berjalan efektif dan mencapai target yang diharapkan. Bila terdapat hal-hal yang belum
dimuat dalam panduan ini akan diatur kemudian.
Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19710701.199903.1.0130