PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN DESA ...

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN KEUANGAN DESA

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2021

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Tahun 2021 Hal 2

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Infrastruktur perdesaan merupakan sarana dan

prasarana vital untuk membangun desa sehingga

perekonomian desa bisa bangkit dan masyarakat desa

maju dan sejahtera. Untuk membangun sarana dan

prasarana desa harus dipahami sebagai tanggung

jawab Pemerintahan Desa dan masyarakat desa. Oleh

karena itu, pemberian bantuan keuangan desa

merupakan stimulan dalam rangka membantu

peningkatan infrastruktur perdesaan sebagai upaya

untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat

agar sifat gotong royong tetap dimiliki masyarakat Desa

di Jawa Barat khususnya dan bangsa Indonesia pada

umumnya.

Pemberian bantuan keuangan Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan

stimulan berupa pemberian tunjangan penghasilan

aparatur Pemerintah Desa, tunjangan penghasilan

Badan Permusyawaratan Desa, bantuan sapa warga,

bantuan operasional POSYANDU,. Hal ini dimaksudkan

agar Kepala Desa dan perangkat Desa mampu



berkinerja baik memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat dan tujuan peningkatan infrastruktur

perdesaan tercapai.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2091).

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2094).

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 158).

h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

159).

i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2005- 2025.

j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018

– 2023.

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2020.

l. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 03 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Jawa Barat nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota dan Desa.

m. Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 8 Tahun

2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud adalah meningkatkan infrastruktur

perdesaan, penghasilan aparatur Pemerintah Desa,

Badan Permusyawaratan Desa sapa warga,

operasional Posyandu dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan

1) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat

melalui bantuan stimulan dalam rangka

pembangunan infrastruktur perdesaan.

2) Meningkatkan kesejahteraan aparatur

Pemerintah Desa agar mampu



menyelenggarakan pelayanan prima terhadap

masyarakat.

3) Meningkatkan komunikasi warga sebagai sosial

kontrol.

4) Meningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

melalui peran Posyandu.

4. Jenis Infrastruktur Perdesaan

Peningkatan infrastruktur perdesaan meliputi :

a. Pembangunan jalan desa

b. Drainase

c. Tembok Penahan Tanah (TPT) Desa.

d. Jembatan Desa.

e. Rehabilitasi/Renovasi Kantor Desa.

5. Penggunaan

Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.

130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan

rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Pembelian pulsa kuota internet untuk sapa warga

diberikan untuk RW dan Operator Desa yang aktif

menggunakan aplikasi sapa warga dengan

perhitungan sebagai berikut :



1) 1 unit smartphone x 12 bulan x Rp. 50.000,- (Lima

Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 600.000,- (Enam Ratus

Ribu Rupiah)

2) Apabila dalam 1 (satu) desa, terdapat sisa

anggaran Bankeu Provinsi T.A 2020 untuk

pembelian pulsa kuota internet misalnya untuk 7

unit smartphone x 3 bulan x Rp. 50.000,- =

1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

(SILPA T.A. 2020) dan dianggarkan kembali di T.A

2021.

b. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

(TPAPD) sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun, Tambahan

Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per

tahun

c. Operasional Posyandu dengan alokasi anggaran per

Posyandu sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per tahun atau

dengan contoh perincian sebagai berikut:

Contoh Jumlah Posyandu di Desa Misalnya:



3 Posyandu x Rp. 1.750.000,- = Rp. 5.250.000,-

(Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

1 Pokjanal Desa x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

(Satu Juta Rupiah) dipergunakan untuk insentif,

pelatihan konvergensi stunting.

d. Media promosi luar ruangan (Pembangunan biil

board) sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) ukuran 3 x 4 dengan

spesifikasi sebagaimana terlampir.

e. Sisa anggaran dari total pagu yang telah digunakan

untuk kegiatan dari poin a sampai poin d dialokasikan

untuk pembangunan sarana dan prasarana

perdesaan, setelah diambil 15% untuk pembiayaan

administrasi, termasuk upah kerja, ATK, fotocopy,

penjilidan, dan pelaporan.

II. Pelaksanaan

1. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi,

transparansi dan akuntabilitas sehingga tercipta

Pemerintahan Desa yang bersih, maka setiap Kepala

Desa wajib menyusun Laporan Pertanggung Jawaban

(LPJ) pelaksanaan Kegiatan TA 2020 dan update profil



desa Tahun 2020 yang merupakan persyaratan utama

untuk mencairkan untuk tahun 2021 yang akan datang

dan apabila Kepala Desa tidak/belum melaporkan LPJ

pada tahun 2019 dan 2020, maka Dana Bantuan

Keuangan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Tahun 2021 tidak dapat dicairkan.

2. Teknis Pengajuan Pencairan

a. Pencairan

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan

Bantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Barat

melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Barat, dilengkapi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa

Barat nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9 sebagai berikut :

1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa

dengan dibubuhi nomor, tanggal, cap basah dan

tanda tangan asli.

2) Salinan/fotocopy APBDesa yang memuat tentang

bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

serta dilampirkan rincian rencana anggaran biaya



yang dibubuhi tanggal, dicap basah dan

ditandatangani Kepala desa.

3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama

Kepala Desa yang masih berlaku.

4) Fotocopy Rekening Bank BJB a.n. Pemerintah

Desa.

5) Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa,

bermaterai cukup, dicap basah dan ditandatangani

oleh Kepala Desa.

6) Khusus untuk fisik pembangunan dilengkapi

dengan foto kondisi awal (0%) lokasi sebelum

direhabilitasi/ direnovasi/dibangun.

7) Khusus untuk pembangunan fisik RAB yang dibuat

di tanda tangani oleh Kepala Desa, Dinas PU

setempat /TA-ID /TPID dan Pelaksana Kegiatan

dengan Standar Belanja Biaya (SBB) sesuai

dengan ketentuan Bupati/Walikota setempat.

b. Proses Verifikasi Administrasi

1) DPMD Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap

persyaratan administrasi Permohonan Pencairan

dari Pemerintah Desa yang valid atau lengkap dan



diusulkan ke DPMDesa Provinsi Jawa Barat yang

dilampiri LPJ Tahun 2020.

2) Tim yang dibentuk oleh Kepala DPM-Desa Provinsi

Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi

terhadap kelengkapan persyaratan pencairan

(dituangkan dalam Berita Acara Tim).

3) Kepala DPM-Desa Provinsi Jawa Barat

menyampaikan permohonan pencairan kepada

Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

c. Pengelolaan Dana Bantuan

1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan

bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan

keabsahan dokumen persyaratan pencairan.

2) Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan

dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.

3) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan infrastruktur

perdesaan dapat dilaksanakan oleh Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Tim/Panitia

Pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.



4) LPMD atau Panitia Pembangunan wajib membuat

papan kegiatan/papan proyek dengan bahan yang

sederhana yang mencantumkan proyek

pembangunan, lokasi, volume, sumber biaya, dan

tahun pelaksanaan.

5) Bantuan keuangan ini merupakan stimulan kepada

Pemerintah Desa, oleh karena itu wajib bagi LPMD

atau Panitia Pembangunan mengajak masyarakat

untuk ikut bergotong-royong menyediakan bahan

material agar mengoptimalkan potensi setempat,

tenaga maupun sumbangan biaya sebagai bagian

dari swadaya masyarakat Desa.

III. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan keuangan

dilakukan oleh DPM-Desa Provinsi yang melaksanakan

urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam

pasal 16 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun

2019 tentang Pembinaan Pembangunan Desa dan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa.



2. Laporan

Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan

membangun desa, pengembangan ekonomi desa,

peningkatan infrastruktur desa dan peningkatan

pelayanan fungsi Pemerintah Desa dan Tunjungan

Penghasilan Pemerintahan Desa serta bantuan keuangan

untuk Sapa Warga dalam mendukung pembangunan

desa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan

oleh Kepala Desa kepada Gubernur Jawa Barat

melalui DPM-Desa Provinsi Jawa Barat setiap berakhir

tahun anggaran. Tembusan disampaikan kepada

Bupati/ Walikota, Kepala DPM-Desa/BPMKB/OPD,

yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat.

b. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan sebagai

bahan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk

peningkatan Infrastruktur Perdesaan, Tunjangan



Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa dan bantuan keuangan untuk Sapa

Warga serta bantuan keuangan untuk POSYANDU, dalam

rangka mendukung pembangunan Desa Tahun 2021, dan

apabila dikemudian hari terdapat petunjuk tambahan maka

akan disampaikan berikutnya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI JAWA BARAT

Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, MM Pembina Utama Muda

NIP 19660710 199303 1 005

Lampiran :

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN DESA ...

Documents