Perubahan Rencana Strategis - repo.kulonprogokab.go.idrepo.kulonprogokab.go.id/repo/Renstra-Irda-Perubahan.pdf · yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah

Perubahan Renstra Inspektorat Kulon Progo 2011-2016

1

Perubahan Rencana Strategis INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2011-2016


i

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................ 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH ...................................... 5 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .................. 6 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah ........................................................... 9 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .................................................... 10 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

..................................................................................... .............. 15

BAB III ISU - ISU STRATEGIS ........................................................................................ 16 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 16 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ...................... 19 3.3 Telaahan Rencana Strategis Inspektorat DIY ......................................... 22 3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis .................................................................. 25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................... 26 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah ............................................................. 26 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah .................. 27 4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah ............................................ 29

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................

31

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ......................................................................

39

BAB VII PENUTUP ........................................................................................................... 40


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

esuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa dalam rangka menentukan arah

kebijakan pembangunan SKPD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Penyusunan Renstra SKPD

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM

Nasional.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi pengawasan sehingga Rencana

Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah

pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke

depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran

kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kulon

Progo. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra)

dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan

kinerja tahunan.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah

memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam

perkembangannya terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan

merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output,

dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif),

sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian

target.

S


2

Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan

pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah

kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian

target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka

pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran

dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra

SKPD, demikian juga Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-

2016.

1.2. Landasan Hukum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD

wajib membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Berdasarkan penjelasan

umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

yang dimaksud dengan SKPD adalah :

1. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,

diwadahi dalam lembaga sekretariat

2. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang berifat spesifik, diwadahi dalam

lembaga teknis daerah

3. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas

daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu unsur

pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang berifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

wajib menyusun Renstra SKPD.

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Perubahan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah


3

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844)

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005-2025)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Daerah.

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Pada Unsur Organisasi Terendah Inspektorat Daerah


4

o. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Piagam Pengawasan

Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

p. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo No : 16A Tahun 2012

tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011-2016 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan

strategi dan kebijakan bidang pengawasan, serta merumuskan program bidang pengawasan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo

2011-2016. Sedangkan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program

yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi

dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam

menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima

tahun ke depan

2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam

pencapaian tujuan organisasi

3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan

RJPMD

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan organisasi.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah adalah

seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman

penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2015 dan 2016,

dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016,

sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Inspektorat

Daerah.


5

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

2.2. Sumberdaya Inspektorat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih 2011–2016

3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat DIY

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII. P E N U T U P


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Inspektorat Daerah, maka

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi.

Fungsi : Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program

pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan

bidang pemerintahan;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan

bidang perekonomian;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan

bidang kesejahteraan rakyat;

d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan

bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

pada Unsur Organisasi Terendah pada Inspektorat Daerah, maka struktur

organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah

2. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan,

perlengkapan ketatausahaan, kehumasan serta administrasi

kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan;


7

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi

dan laporan

- Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan

3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas

menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut

kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang pemerintahan.

4. Inspektur Pembantu Bidang Perkonomian

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan

pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan

pengawasan terhadap kelompok urusan bidang perekonomian.

5. Inspektur Pembantu Bidang Kejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut

kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang kesejahteraan

rakyat.

6. Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan

pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap Bidang

Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.


8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO BERDASAR PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 71 TAHUN 2012

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan

Inspentur

Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspentur

Pembantu Bidang Perekonomian

Inspentur Pembantu

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Inspentur Pembantu

Bidang Sarana Prasarana

Wilayah dan Lingkungan

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


9

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Sumber

Daya Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 56 pegawai terdiri :

Tabel 2.1

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2014

Unit Pria Wanita Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah

Kepala 1 - - - 1 1

Sekretariat 12 7 6 12 1 19

Irban Bidang Pemerintahan 2 - - 1 1 2

Irban Bidang Perekonomian

- 3 - 2 1 3

Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat

1 1 1 - 1 2

Irban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

3 - - 1 2 3

Auditor 17 9 3 18 5 26

Jumlah 36 20 10 34 12 56

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah

Kepala - - - 1 - 1

Sekretariat 3 5 2 9 - 19

Irban Bidang Pemerintahan - - - 1 1 2

Irban Bidang Perekonomian - - - 3 - 3

Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1 - - 1 2

Irban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

- 1 - 1 1 3

Auditor - 2 2 13 9 26

Jumlah 3 9 4 28 12 56

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspekotat

Daerah adalah sebagai berikut :


10

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014

No. Nama Barang Jumlah Kondisi Baik (%) Tahun

2012 2013 2014 1. Gedung (Sekretariat) 1 unit - - - 2. Gedung (Irban) 1 unit 100 100 100 3. Gedung (Auditor) 1 unit 100 100 100 4. Kendaraan Dinas roda 4 3 unit 66 66 66 5. Kendaraan Dinas roda 2 6 unit 34 34 34 6. Wireless 1 unit 100 100 100 7. Mesin Ketik 5 unit - - - 8. Telepon 1 line 100 100 100 9. Pesawat (i phone) 2 unit 100 100 100

10. Laptop 2 unit - - - 11. Komputer 3 unit 33 33 33 12. Ruang Rapat (Aula) 1 unit 100 100 100 13. AC 3 unit 33 33 33 14. PABX 1 unit 100 100 100 15. Almari 4 unit - - - 16. Rak buku 3 unit 100 100 100 17. Printer 4 unit - - -

Jumlah 41 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016, Inspektorat

Daerah telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut


11

Tabel 2.4

Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Daerah dari Tahun 2011-2014

Jenis Pemeriksaan Tahun

2011 2012 2013 2014*)

Reguler 36 21 20 6

Kasus 8 6 6 2

Desa 32 22 30 34

LKM 37 42 15 4

Tematik SKPD 7 6 24 8

Jumlah 120 97 95 54

*) Sampai dengan 31 Juli 2014

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo selama 2

periode RKPD dapat dilihat secara berturut-turut pada Tabel 2.5.


12

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah

Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Satuan Target

SPM Target

IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi

Capaian Tahun Rasio Capaian Pada

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013

A. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Indeks Kinerja Kunci

Rasio Rekomendasi Temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti

% 90 90 90 90 90 90 80,59 81,58 89,54% 90,64%

2. Indikator Lainnya (RPJMD)

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

- Reguler Unit 45 18 20 15 41 45 21 20 111,11% 100%

- Khusus / Tematik Unit 40 65 60 76 38 40 76 75 116,92% 125%

- TLHP Jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100%


13

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada

Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

Belanja Tidak Langsung 2.706.713.370 2.898.368.629 3.008.399.829 2.684.258.359 2.796.165.664 0,9 0,9 7,08 4,17

Belanja Pegawai 2.706.713.370 2.898.368.629 3.008.399.829 2.684.258.359 2.796.165.664 0,9 0,9 7,08 4,17

Belanja Langsung 901.751.229 1.016.004.137 945.228.175 865.856.755 963.524.557 0,92 0,94 12,67 11,28

Belanja Pegawai 297.433.000 435.486.000 574.077.500 287.164.500 426.620.000 0,96 0,97 46,40 48,56

Belanja Barang dan Jasa 604.318.200 580.518.137 366.150.675 578.692.262 536.904.557 0,95 0,92 -3,90 -7,22

Belanja Modal 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0


14

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Program Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Uraian Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada

Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

140.350.100 135.551.400 152.889.225 126.502.947 124.816.973 90,13 92,08 -0,97 -0,99

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

81.665.500 86.850.000 90.550.600 81.646.015 85.017.309 99,98 97,89 1,06 1,04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.600.000 8.500.000 9.750.000 10.600.000 7.662.500 100 90,15 -0,80 -0,72

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.238.000 2.506.000 2.400.000 2.214.900 2.273.970 98,97 90,74 1,12 1,03

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

3.040.000 1.506.000 2.200.000 2.935.900 1.419.000 96,58 94,22 -0,50 -0,48

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1.541.000 1.605.000 1.100.000 1.398.000 1.565.925 90,72 97,57 1,04 1,12

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

662.315.600 779.485.737 686.338.350 640.559.000 740.768.880 96,72 95,03 0,97 0,99


15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Tantangan :

1. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan

keuangan maupun kinerja SKPD.

2. Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitas

pengelolaan anggaran desa yang perlu diperiksa.

3. Adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan paktek

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peluang :

1. Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem

akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan

bebas KKN.

2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat

Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang

pengawasan.

3. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan opini tersebut untuk tahun

berikutnya.


16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi

dibidang pengawasan mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan

sosial

d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan

asset

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan

identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :


17

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian Capaian / Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)

Kajian Terhadap Kinerja Pengawa-san

Pemeriksaan Tematik SKPD, Reguler, Kasus, Desa, LKM

UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 60 Tahun 2008 Permendagri PU No. 23

Tahun 2007 Permendagri No. 28 tahun

2007 Permenpan No.

04/MPAN/03/2008 Permenpan No.

05/MPAN/03/2008 Permenpan No. 059 Tahun

2009 Permenpan No. 019 Tahun

2009 Perbup No 1 Tahun 2014

Dengan berubahnya status LKM Binangun menjadi Perumdes belum ada kejelasan kewenangan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan-nya.

Adanya rencana alokasi dana desa 1miliar per tahun menuntut Inspektorat Daerah untuk lebih meningkatkan frekuensi pengawasan keuangan di desa, namun keterbatasan JFA,anggaran, waktu, dan sarana prasarana menyebabkan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Inspektorat Daerah membuka klinik kosultasi namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh SKPD, Desa, ataupun LKM.

Kajian terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan

Daftar obyek pemeriksaan yang sudah selesai tindak lanjutnya, dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya.

Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006

Fungsi tim tindak lanjut internal dan eksternal.

Koordinasi tim tindak lanjut.

Sarana prasarana penunjang olah data tindak lanjut

Auditee yang menindaklanjuti.

Belum dapat diaplikasikannya SIMWAS karena software yang ada telah rusak dan SIMWAS baru masih dalam pendampingan BPKP.

Tidak hadirnya pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut (dalam proses atau belum ditindaklanjuti).


18

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal Lain-lain 1 Harapan masyarakat dunia

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan celan governance, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemampuan untuk mempertahankan opini BPK.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terus diupayakan dengan cara menjaga kualitas sistem pengendalian internal.

-

Tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas diberlakukannya transparansi.

-

Rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Upaya pendampingan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daaerah.

-


19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. V i s i

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil,

aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”.

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Daerah untuk lima tahun

kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan peningkatan kualitas

aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan

pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel.

3.2.2. M i s i

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yaitu Terwujudnya

Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

berdasarkan iman dan taqwa maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai

berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia

melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja,

tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government

dan good governance.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian

dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara

optimal dan berkelanjutan

6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan

dan penegakan hukum

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah

Kabupaten Kulon Progo mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi

kedua, Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good

governance. Good public governance mengandung makna penyelenggaraan


20

pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip

good public governance meliputi wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan

transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi,

profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas,

desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan

kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada

pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata

pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.


21

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa.

No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong

1 Misi 2 Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

- Kemampuan Anggaran - Tidak proporsionalnya

cakupan obyek pemeriksaan dengan SDM yang ada

- Sarana prasarana kurang memadai.

- Belum diaplikasikannya SIMWAS.

- Lambatnya tindak tanjut rekomendasi atas temuan.

- Motivasi kerja yang kuat - Kualitas JFA menuju level 3 - Staf yang bersertifikat

auditor - Adanya instrumen

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.


22

3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat DIY

Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicapai selama Tahun

2012 -2017 adalah ”Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya,

Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Dari Visi tersebut maka

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan misi Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik yang dimaknai sebagai misi yang diemban untuk

mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola

pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia

usaha dan masyarakat lebih mandiri. Melalui misi Mewujudkan Pengelolaan

Pemerintahan secara Efisien dan Efektif dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi

dibidang pengawasan menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

a. Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk

pengawasan kurang sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan (obrik), hanya

sebagian kecil dari jumlah seluruh obyek pemeriksaan.

Kendala tersebut diatas kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja

pengawasan pada khususnya maupun SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo pada umumnya karena fungsi pengawasan tidak dapat

dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan beban kerja pengawasan

(jumlah obrik). Disamping itu, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi

manajemen, sehingga apabila salah satu fungsi manajemen tidak dapat

dilaksanakan secara optimal maka besar kemungkinan akan berpengaruh

terhadap efektivitas organisasi / SKPD.

b. Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan

dalam rangka pemeriksaan belum memadai.

Jumlah kendaraan roda 4 ada 4 unit, selama ini penugasan pemeriksaan untuk

satu kali penugasan sebanyak 8 tim pemeriksa, sehingga masih kekurangan

kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit. Sedangkan kondisi keuangan

Daerah belum memungkinkan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional

di Inspektorat Daerah

b. Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat

Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 25 orang dibandingkan dengan jumlah

obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah yaitu sebanyak

kurang lebih 648 unit.


23

Menurut hasil analisis jabatan , jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah

setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 54 orang. Saat ini

jumlah JFA sebanyak 25 orang sehingga masih kurang 29 orang. Permasalahan

ini untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang

tersedia. Di samping itu jumlah obyek pemeriksaan yang dapat diperiksa tidak

banyak karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran pemeriksaan.

c. Belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan serta

kekurangan JFA yang mempunyai kompetensi di bidang tehnik

d. Struktur kelembagaan Inspektorat Daerah yang belum dapat dilaksanakan

secara mantap. Hal ini terjadi karena eselon III yaitu Inspektur Pembantu (Irban)

tidak mempunyai staf eselon IV di bawahnya maupun staf administrasi sehingga

Irban selaku pejabat eselon III lebih banyak melaksanakan tugas-tugas teknis

yang seharusnya dilaksanakan oleh eselon IV.

e. Belum dapat diaplikasikannya SIMWAS karena software SIMWAS yang ada telah

rusak di samping itu program SIMWAS yang baru sedang dalam pendampingan

BPKP untuk aplikasinya.

f. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100 % ,

untuk itu perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak

lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal


24

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat DIY

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No Sasaran Jangka Menengah Renstra

Inspektorat DIY Permasalahan Pelayanan

Inspektorat Daerah Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Meningkatkatkan tata kelola pemerintahan secara efesien dan efektif

Belum optimalnya jangkauan sasaran pengawasan

Terbatasnya jumlah JFA dan JFA yang mempunyai kompetensi bidang tertentu

Pengoptimalan JFA yang ada dan peningkatan SDM melalui bintek dan diklat

Belum diaplikasikannya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Terbatasnya jenis pemeriksaan yang dapat di input dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Tersedianya data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara manual


25

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada

periode sebelumnya (2005-2010) dan harus diselesaikan pada pelaksanaan

pembangunan pada periode selanjutnya (2011-2016). Isu strategis juga mencakup

potensi masalah yang akan dihadapi dan akan berdampak dalam jangka panjang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Kulon Progo adalah :

1. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penegakan hukum dan Hak

Asasi Manusia (HAM).

3. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperoleh opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

4. Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut

adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja.

5. Rencana realisasi mega proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo

untuk beberapa tahun yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat.


26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Inspektorat Daerah

Dengan mengacu pada Perubahan RPJM Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011–2016, maka Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu :

“Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan

Yang Akuntabel ”

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses

pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap

kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian.

Sesuai dengan bidang tugasnya yang menyangkut bidang pengawasan

khususnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka setiap tugas-tugas

pengawasan akan dijalankan dengan cermat dan seksama oleh aparat yang

kompeten dan independen sehingga senantiasa menghasilkan produk-produk yang

bermutu, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Merespon tuntutan reformasi keberadaan Inspektorat Kabupaten Kulon

Progo juga mengalami perubahan paradigma yang meluas dari kecenderungan

penemuan penyimpangan kepada efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi,

yang mendorong kepada pemberian nilai tambah yang optimal yakni pemberian

altenatif peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pencegahan atas potensi

kegagalan manajemen. Intinya Inspektorat Daerah harus mampu memberikan nilai

tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan manajemen pemerintahan.

Itu semua mencerminkan bahwa Inspektorat harus berorientasi pada

peningkatan mutu (quality insurance) yang harus dilakukan secara idependen,

obyektif, dan profesional. Serta senantiasa consent di bidang tugas pokok dan

fungsinya. Oleh karenanya pendidikan yang berkelanjutan terhadap aparatur

pengawasan, sarana dan prasarana yang memadai dan data base pengawasan

yang handal menjadi persyaratan yang senantiasa perlu diperhatikan.

Pengawasan fungsional yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Kulon Progo adalah pengawasan fungsional yang memenuhi dimensi-

dimensi profesionalisme meliputi keterampilan pelaksanaan tugas pengawasan

didasarkan pada pengetahuan, pendidikan dan pelatihan pengawasan yang terus


27

dikembangkan, adanya pengujian kompetensi dari petugas pengawasan, adanya

kode etik dan standar pengawasan, serta pelayanan prima dalam bidang

pengawasan.

Adapun Misi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh instansi

pemerintah agar visi organisasi dapat terwujud dengan baik. Dengan pernyataan misi

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini diharapkan seluruh pegawai dan

pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon

Progo dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan

diperoleh dimasa mendatang.

Adapun misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Mewujudkan

Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan”

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah

yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur

Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu

merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang

terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan

dalam suatu kebijakan pengawasan.

Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara

kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan

pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan SKPD Inspektorat Daerah adalah Peningkatan Kinerja Pengawasan.

Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya akuntabilitas

sistem pengawasan internal.

Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada

Inspektorat Daerah adalah :

1. Integritas

2. Profesionalisme

3. Obyektif

4. Independent

5. Perbaikan terus-menerus

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya akan

disajikan pada tabel berikut ini.


28

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Peningkatan kinerja pengawasan

Meningkatnya kinerja pengawasan internal

Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat

- - 33,33% 38,46% 43,59%

Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan

38,46% 51,28% 58,97% 64,10% 71,79%

Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu

25,26% 25,84% 26,67% 30,91% 36,00%


29

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi

SKPD Inspektorat Daerah adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :


30

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel

MISI : Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Peningkatan kinerja pengawasan Meningkatnya kinerja pengawasan internal

Meningkatkan kapabilitas auditor Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor

Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan

Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan

Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut


31

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

erdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat

Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016, maka tabel berikut menyajikan

program kegiatan yang disertai pendanaan yang mengacu Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang akan dilaksanakan selama periode 2011-2016.

B


32

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2012 - 2014) Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012* 2013* 2014

target Rp target Rp target Rp

Peningkatan Kinerja Pengawasan

Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal


1 20 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

32,28% 640.559.000 28,52% 740.768.880 35,71% 686.338.350

1 20 1 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksananya pemeriksaan berkala atas instansi Pemkab

SKPD 38 21 88.807.250 20 80.378.000 10 49.737.500

1 20 1 2 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan

Kasus 10 6 27.129.450 6 30.013.550 6 34.839.000


1 20 1 3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

Jenis 2 2 38.758.950 2 54.986.890 2 59.868.000

1 20 1 4 Pengujian Laporan Berkala (Buril) dan Monitoring Kegiatan

Terlaksananya pengujian terhadap laporan pelaksanaan maupun kegiatan instansi

unit 16 20 10.354.950 20 21.271.150 25 17.640.000

1 20 1 5 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemda

kali 1 2 154.973.250 2 67.357.700 2 63.910.000

1 20 1 6 Gelar Pengawasan Daerah Terlaksananya Kegiatan LARWASDA kali 1 1 14.467.950 1 20.401.750 1 11.614.800

1 20 1 7 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

Terlaksananya penilaian prestasi kerja PFA lewat angka kredit

dokumen 2 2 15.419.900 2 21.684.450 2 20.800.000

Prosentase penyelesaia

n tindak lanjut

rekomendasi hasil

pemeriksaan tepat waktu

1 20 1 8 Monev Kegiatan - Kegiatan Terlaksananya monev kegiatan di lingkungan Kabupaten Kulon Progo dan di desa

unit 30 20 10.216.300 20 20.097.640 15 17.610.000

1 20 1 9 Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan SKPD

Terlaksananya pemeriksaan Khusus/tematik Program/Kegiatan SKPD

SKPD 8 6 23.082.900 24 96.618.200 12 55.800.000

1 20 1 10 Pemeriksaan Khusus / Tematik LKM Binangun

Terlaksananya pemeriksaan Khusus/tematik LKM

LKM 36 42 165.990.000 15 60.056.720 6 29.923.150


33

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)


Awal Perencanaan



Binangun

1 20 1 11 Pemeriksaan Khusus / Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Terlaksananya pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Desa 32 22 88.308.100 30 109.691.760 45 190.416.100

1 20 1 12 Inspeksi Disiplin PNS Terlaksananya Inspeksi disiplin PNS laporan 2 3.050.000 2 15.837.100 2 12.500.000

1 20 1 13 Pendampingan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terlaksananya pendampingan administrasi keuangan dan barang SKPD

SKPD 39 125.173.220 39 72.415.600

1 20 1 14 Penyusunan Pedoman dan Sistem Pengawasan Daerah

Tersusunnya pedoman pengawasan Dokumen 1 17.200.750 0

1 20 1 15 Penyiapan dan fasilitasi Zona Integritas ( ZI )

Terfasilitasinya penyiapan dan pendampingan Zona Integritas ( ZI )

SKPD 0 39 19.119.600

1 20 1 16 Penilaian Evaluasi PMPRB dan Evaluasi LAKIP

Terlaksananya kegiatan evaluasi dan penilaian LAKIP seluruh SKPD

SKPD 0 39 30.144.600

1 20 2 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan SKPD 126.502.940 124.816.973 152.889.225

1 20 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat bulan 12 12 1.350.000 12 1.503.000 12 1.110.000

1 20 2 2 Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya telepon, air serta belanja listrik/fax/internet

bulan 12 12 13.152.110 12 13.951.483 12 19.999.200

1 20 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

bulan 12 12 3.091.800 12 3.827.500 12 4.245.000

1 20 2 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang

bulan 12 12 13.680.000 12 14.100.000 12 14.700.000

1 20 2 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor bulan 12 12 804.800 12 671.100 12 700.000


34



(output)


Awal Perencanaan



1 20 2 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaikan peralatan kerja berupa mesin ketik, komputer dan printer

bulan 12 12 3.300.000 12 4.795.000 12 3.640.000

1 20 2 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK bulan 12 12 9.137.300 12 6.615.600 12 9.285.500

1 20 2 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan & penggandaan keperluan kantor

bulan 12 12 9.438.000 12 7.709.590 12 10.250.025

1 20 2 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

bulan 12 12 848.930 12 800.000 12 847.500

1 20 2 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Tersedianya biaya langganan 2 jenis surat kabar / majalah

bulan 12 12 780.000 12 780.000 12 1.000.000

1 20 2 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu

bulan 12 12 12.920.000 12 12.990.000 12 13.200.000

1 20 2 12 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke luar daerah

bulan 12 12 49.465.000 12 48.178.700 12 62.367.000

1 20 2 13 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah

bulan 12 12 2.035.000 12 2.395.000 12 2.445.000

1 20 2 14 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Terpenuhinya jasa jaga malam dan petugas kebersihan

bulan 13 13 6.500.000 13 6.500.000 13 9.100.000

1 20 2 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana SKPD dalam kondisi baik 81.646.015 85.017.309 90.550.600

1 20 2 17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan 1 unit laptop Unit 0 0 1 5.000.000

1 20 2 18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan bangunan kantor

Unit 0 0 1 2.250.600

1 20 2 19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya AC Kantor Unit 0 0 4 800.000


35



(output)


Awal Perencanaan



1 20 2 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional untuk servis, suku cadang dan BBM

bulan 12 12 81.646.015 12 85.017.309 12 82.500.000

1 20 3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 10.600.000 7.662.500 9.750.000

1 20 3 1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal

orang 4 4 10.600.000 4 7.662.500 5 9.750.000

1 20 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 2.214.900 2.273.970 2.400.000

1 20 4 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dok 1 dok 1 1.001.900 1 903.000 1 1.000.000

1 20 4 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun

dok 2 dok 2 1.213.000 2 1.370.970 2 1.400.000

1 20 5

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan SKPD 2.935.900 1.419.000 2.200.000

1 20 5 1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana Strategis SKPD dok 1 1 1.468.000 0 1 1.100.000

1 20 5 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dok 1 1 1.467.900 1 1.419.000 1 1.100.000

1 20 6 Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Dokumen pengawasan dan pengendalian SKPD 1.398.000 1.565.925 1.100.000

1 20 6 1

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan

dok 12 12 1.398.000 12 1.565.925 12 1.100.000


36

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2015 - 2016)


Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD target Rp target Rp target Rp

Peningkatan Kinerja Pengawasan

Meningkatnya kinerja Pengawasan Internal


1 20 1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Capaian peningkatan sistem pengawasan internal 44,29% 600.284.525 52,86% 663.000.000 3.273.046.405

1 20 1 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Jumlah obyek pemerikaan unit 41 167.671.900 41 175.000.000 133 561.594.650

1 20 1 2 Pemeriksaan khusus/ kasus

Jumlah kasus yang diperiksa kasus 7 39.129.125 6 45.000.000 31 176.111.125


1 20 1 3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Jenis tindak lanjut pemeriksaan jenis 2 65.088.900 2 70.000.000 2 288.702.740

1 20 1 4 Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan

Jumlah laporan kegiatan SKPD yang diuji

SKPD 39 33.444.425 39 40.000.000 143 122.710.525

1 20 1 5 Reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Laporan hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah

dok 1 53.379.600 1 60.000.000 8 399.620.550

1 20 1 6 Gelar pengawasan daerah

Pemaparan hasil pemeriksaan kali 1 15.224.950 1 20.000.000 5 81.709.450

1 20 1 7 Monev Kegiatan - Kegiatan Jumlah obyek monev unit 0 0 55 47.923.940

Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

1 20 1 8 Pemeriksaan tematik program/kegiatan SKPD

Jumlah SKPD yang diperiksa sesuai tema SKPD 12 55.097.000 12 60.000.000 66 290.598.100

1 20 1 9 Pemeriksaan LKM Binangun / BUMDes

Jumlah LKM/BUMDEs yang diperiksa

LKM/ BUMDes 6 29.405.000 6 35.000.000 75 320.374.870


37





Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan




pemeriksaan tepat waktu

1 20 1 10 Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Desa yang diperiksa desa 13 58.586.000 13 65.000.000 123 512.001.960

1 20 1 11 Inspeksi Disiplin PNS Laporan hasil inspeksi Laporan 0 0 6 31.387.100

1 20 1 12

Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah SKPD yang didampingi SKPD 39 33.536.375 39 38.000.000 156 269.125.195

1 20 1 13 Penyusunan Pedoman dan Sistem Pengawasan Daerah

Dokumen Pedoman sistem pengawasan daerah

dok 0 0 1 17.200.750

1 20 1 14 Penyiapan dan fasilitasi Zona Integritas ( ZI ) Jumlah SKPD SKPD 0 0 39 19.119.600

1 20 1 15 Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi LAKIP

Jumlah SAKIP dan RB yang terevaluasi SKPD 39 49.721.250 39 55.000.000 117 134.865.850

1 20 2 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 134.486.275 146.700.000 610.720.990

1 20 2 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Waktu bulan 12 32.743.975 12 40.000.000 12 153.802.990

1 20 2 2 Penyediaan jasa keuangan

Jumlah pengelola keuangan orang 9 14.700.000 12 14.700.000 12 71.880.000

1 20 2 3 Penyediaan rapat - rapat, konsultasi dan koordinasi

Waktu pelaksanaan rapat-rapat bulan 12 87.042.300 12 92.000.000 12 385.038.000

1 20 4

Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

141.569.870 155.000.000 628.458.217

1 20 4 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah sarana prasarana unit 5 16.075.000 6 20.000.000 13 41.075.000


38





Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan




1 20 4 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Waktu pemeliharaan bulan 12 125.494.870 32 135.000.000 32 587.383.217

1 20 5

Program Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

7.221.750 7.500.000 32.229.445

1 20 5 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan kinerja SKPD

dokumen 2 2.455.900 1 2.500.000 7 11.510.800

1 20 5 2 Penyusunan pelaporan keuangan

Waktu penyusunan laporan bulan 12 2.361.500 2 2.500.000 23 11.750.370

1 20 5 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan

bulan 12 2.404.350 19 2.500.000 67 8.968.275

1 20 6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

27.724.000 32.000.000 145.640.850

1 20 6 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta diklat orang 3 9.750.000 4 10.000.000 20 47.762.500

1 20 6 2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

Periode penilaian angka kredit semester 2 8.174.000 2 10.000.000 2 76.078.350

1 20 6 3 Penyediaan pakaian dinas (PDH)

Pengadaan pakaian dinas kali 1 9.800.000 1 12.000.000 2 21.800.000


39

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

ndikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan untuk

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo

tahun 2011–2016.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD Tahun 2011–2016 No. Indikator Kondisi

Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Prosentase LAKIP

yang nilainya meningkat

N.A N.A 33,33% 38,46% 43,59% 43,59%

2.


38,46%

51,28%

58,97%

64,10%

71,79%

71,79%

3. Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu

25,26% 25,84% 26,67% 30,91% 36,00% 36,00%

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 No Indikator

Kinerja Program

Satuan Baseline Data Tahun

2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung

Jawab 2012 2013 2014 2015 2016

1. Capaian peningkatan kinerja pengawasan internal

% 29,42 22,83 25,55 32,66 38,31 45,52 Inspektorat Daerah

I


40

BAB VII PENUTUP

encana Strategis (Renstra) SKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang

memuat visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 serta merupakan

kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana

pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-

2016 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada

program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan

masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Daerah

Tahun 2011-2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016). Dalam

perkembangannya terdapat indikator yang capaian kinerjanya sudah tercapai dari

rencana dan ada yang belum tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah

Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, yang menjadi acuan

disusunnya Perubahan Rencana strategis SKPD.

Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi

Inspektorat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan sampai dengan tahun 2016,

sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan RPJMD

Tahun 2011-2016 dan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Inspekorat Daerah.

Wates, Agustus 2014

R


41

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2011 - 2016

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program Satuan Cara Penghitungan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Akhir

R PJMD Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

2012* 2013* 2014** 2015** 2016***

target target target target target

1 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Capaian peningkatan kinerja pengawasan internal

% (Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/jumlah

SKPD x 100% ) + (Jumlah obrik yang tidak ada

temuan penyimpangan keuangan / jumlah obrik x

100%) + (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan

pemeriksaan x 100 %) / 3

15,22 17,03 32,66 38,31 45,52 45,52

Inspektorat daerah

Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat N.A N.A 13 15 17

Jumlah SKPD 41 39 39 39 39

Jumlah obrik yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan 20 24 30 36 45

Jumlah obrik 98 95 79 79 79

Jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu 97 116 80 85 90

Jumlah Rekomendasi 384 449 300 275 250


42

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2011 – 2016

NO Indikator Kinerja Program Satuan Cara Penghitungan

Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD Kondisi

Kinerja Akhir

RPJMD Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

2012* 2013* 2014** 2015** 2016*** target target target target target

1 Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat

% Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/jumlah SKPD x 100% 0,00 0,00 33,33 38,46 43,59

43,59 Inspektorat daerah

Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat N.A N.A 13 15 17 Jumlah SKPD 39 39 39 39 39

2 Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan

% Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan / jumlah SKPD x 100% 38,46 51,28 58,97 64,10 71,79

71,79 Inspektorat daerah

Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan 15 20 23 25 28

Jumlah SKPD 39 39 39 39 39 3 Prosentase penyelesaian

tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu

% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %

25,26 25,84 26,67 30,91 36,00 36,00 Inspektorat

daerah

Jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu 97 116 80 85 90

Jumlah Rekomendasi 384 449 300 275 250


43

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KULON PROGO

PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN ALIR KESESUAIAN PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2011 – 2016

DAN RPJMD KABUPATEN KULON PROGO 2011 – 2016

MISI

Mewujudkan Peningkatan

Aparatur Pengawas

dan Kapasitas

Pengawasan

TUJUAN

Peningkatan Kinerja

Pengawasan

SASARAN

Meningkat-nya Kinerja Pengawasan

Internal

VISI BUPATI

Terwujudnya Kabupaten

Kulon Progo yang sehat,

mandiri, berprestasi, adil, aman

dan sejahtera

berdasarkan iman dan

taqwa

MISI KE-2 BUPATI

Mewujudkan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

yang berorientasi

pada prinsip-prinsip clean government dan good

governance

TUJUAN

Terwujudnya kualitas

Penyelenggara-an

pemerintahan dan

pelayanan publik yang

transparan, akuntabel dan

partisipatif

SASARAN

Meningkat-nya

kapasitas kelembaga-

an dan aparatur

pemerinta-han

INDIKATOR SASARAN

Nilai

Akuntabiitas kinerja

VISI

Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional

Menuju Tata Kelola

Pemerintahan Yang Akuntabel

PROGRAM

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

INDIKATOR

Capaian peningkatan sistem pengawasan

internal (%)

Perubahan Rencana Strategis - repo.kulonprogokab.go.idrepo.kulonprogokab.go.id/repo/Renstra-Irda-Perubahan.pdf · yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah

Documents