PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) …

PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PARIGI

TAHUN 2016 – 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Penyusunan

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

3.2 Misi

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PENUTUP

Lampiran Indikator Kinerja

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan

karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja (IKU)

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dokumen IKU ini digunakan untuk

menentukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta tingkat kinerja Kecamatan Parigi.

Indikator Kinega Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari

pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Indikator Kinerja

Utama ini tidak terlepas dari Renstra yang telah disusun dan juga berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Nenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021 serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan

Parigi Kabupaten Pangandaran.

Kami berharap dengan disusunnya Indikator Kinega Utama (IKU) Kantor

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bias berkontribusi positif terhadap

perbaikan SAKIP Kabupaten Pangandaran.

Parigi, Agustus 2018

Camat Parigi

Drs. EDIH SAPRUDIN, M.Si

NIP. 19650629 199301 1 001

1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di

Indonesia, penerapan Indikator Kenirja Utama ini akan sangat mewarnai

berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai

kebijakan terkait dengan pemanfaaatn Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan

Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang disusun Bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam

Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan

IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam

pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator

Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan

birorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas

umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib

penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas

adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatansetiap

penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat

dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang

tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Dengan Demikian Kecamatan Parigi menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara

baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta

menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang

telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh

Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah

Kecamatan Parigi khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau

sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi

Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1) Untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Penyusunan

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Parigi ini dibuat

merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Lingkup

Kabupaten Pangandaran;

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah

wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program

dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon

II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (out

put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria

Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,

sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh

organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat

mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang

dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator

Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD,

RENSTRA dan Kebijakan Umum.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas

Kinerja.

4. Kebutuhan statistik pemerintah.

5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III GAMBARAN

UMUM

3.1 Visi

Visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata

Berkelas Dunia “

3.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dengan 6

(enam) misi, yakni :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan

melayani;

2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;

3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;

4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;

5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya

saing;

6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan

berkelanjutan

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Parigi merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan

dipimpin oleh seorang Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

(1) Camat

Membawahi :

a. Sekretariat

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan

b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat dan masing-masing Seksi, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan

seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Parigi

adalah sebagai berikut ;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PARIGI

Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Parigi antara lain adalah :

1. Jabatan : CAMAT (Eselon III)

2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati sesuai karateristik wilayah,

kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

3

.

Fungsi : 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;

CAMAT

JABATAN

FUNGSIONA

L

SEKRETARIS

SUB.

BAGIAN

UMUM

SUB. BAGIAN

KEUANGAN

SEKSI PEMERINTAHAN,

KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI

PEREKONOMIAN

DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DAN DESA

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di

tingkat kecamatan;

7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan

kegiatan desa atau kelurahan;

8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah

kabupaten yang ada di kecamatan;

9. Melaksanakan sebagaian kewenangan Bupati yang

dilimpahkan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan Fungsinya.

1. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

2. Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan

perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan

teknis administrative dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Camat

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerjam secretariat kecamatan

2. Penghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan

rencana kegiatan kecamatan

3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan

kecamatan

4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan dan keprotokolan

5. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi

keuangan dan kehumasan

6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

kesekretariatan

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

1. Jabatan : KASI PEMTRANTIBUM

2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, eva Membantu Camat dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi

dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum luasi

dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan dan Membantu Camat

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban

umum.

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi

pemerintahan

2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan

kebijakan di bidang pemerintahan

3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat

4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah

kerjanya

5. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD

6. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji

dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan

permusyawaratan desa di wilayah kerjanya

7. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban

kepala desa

8. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan

penyelesaian perselisihan antar desa Memfasilitasi

penataan desa/kelurahan

9. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa

10. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan

11. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan

12. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah

lainnya yang ada diwilayah kerjanya

13. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi

pemerintahan

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat

15. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi

ketentraman dan ketertiban


kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban

17. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban

serta kemasyarakatan pembinaan idiologi Negara dan

kesatuan bangsa

18. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi

pamong praja di kecamatan

19. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban,

perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan

pedagang kaki lima

20. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan

keputusan kepala daerah serta peraturan

perundang– undangan lainnya di wilayah kerjanya

21. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/

fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan

masyarakat (Linmas)

22. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas

penataan keamanan dan perlindungan masyarakat

(Linmas)

23. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan,

pengamanan dan perlindungan masyarakat

24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

Camat.

1. Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi

pemberdayaan masyarakat


kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di

desa/kelurahan

3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga

kemasyarakatan desa/kelurahan

4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini

5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda,

keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita

serta kesehatan masyarakat

6. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana

7. Memfasilitasi penanggulangan masalah social

8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan

pengungsi

9. Memfasilitasi kegiatan social, organisasi kemasyarakatan

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat

desa/kelurahan

11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

dalam pembangunan desa/ kelurahan


pemberdayaan masyarakat dan desa


14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

1. Jabatan : KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

Perekonomian dan Pembangunan.

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi

perekonomian dan pembangunan


kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan

3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana

dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi,

pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social

lainnya

4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/

fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil


5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan

pembangunan

6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap

golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin

7. Menganalisakan dan pengkoordinasian penyiapan sarana /

prasarana perekonomian dan pembangunan

8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan

musrenbang tingkat kecamatan

9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan

pembangunan

10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/

kelurahan

11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan





1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

2. Tugas : Membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan

dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan

Kecamatan

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerja sub bagian

keuangan

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam

penyusunan anggaran

3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan

4. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban

5. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan

realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain)

6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut

laporan hasil pengawasan dan penyelesaian

perbendaharaan dan ganti rugi

7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris

8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris

1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

2. Tugas : Membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum,

perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah

tangga kecamatan

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan

kepegawaian

2. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam

penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan

3. Menyusun perencanaan dan pengembagan kecamatan

4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana

Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan

akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks

kepuasan masyarakat dan lain – lain)

5. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan

kecamatan

6. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana

prasarana kecamatan

7. Melakukan administrasi kepegawaian

8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang

daerah

9. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit

(RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)

10. Melakukan administrasi barang milik daerah

1. Jabatan : BENDAHARA

2. Tugas : Menerima, memeriksa, menyimpan, mengeluarkan uang dan

mengajukan surat permintaan pembayaran serta membuat

laporan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan

pertanggungjawaban.

3. Fungsi : 1. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di

dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah

ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran

laporan.

2. Membuat laporan melaksanakan tugas sesuai prosedur sebagai

pertanggungjawaban.

3. Menerima,memeriksa,menyimpan uang/surat

berharga/barang sesuai dengan ketentua yang berlaku untuk

bahan pertanggungjawaban.

4. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN

berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan.

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan.

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan.

7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan

keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran

sebagai bahan pertanggungjawaban.

8. Menerima, mencatat dan menyampaikan telepon/faks yang

masuk maupun keluar berdasarkan sifat dan jenis

perma¬salahannya untuk dapat diteruskan kepada pimpinan.

9. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro

berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang.

10. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan

surat dinas untuk kelancaran melaksanakan tugas.

11. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah

untuk kelancaran melaksanakan tugas.

1. Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

2. Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

pelaksanaan tugas berjalan lancar.

3. Fungsi : 1. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk

atasan

2. Menerima, mencatat, dan memberi lembar disposisi pada

surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agarmemudahkan pencarian.

3. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan

pengendalian.

4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

agar memudahkan pendistribusian.

5. Mengelompokkan surat atau dokumen aktif dan in aktif, sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dapat

diketahui permasalahannya.

6. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

7. Membuat laporan melaksanakan dan hasil kegiatan kepada

atasan.

BAB IV

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten

Pangandaran diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan

pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten

Pangandaran sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja

Yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan

instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga

harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan parameter

terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan.


Camat Parigi

Drs. EDIH SAPRUDIN, M.Si

NIP. 19650629 199301 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN PARIGI Jalan Raya Cintaratu Parigi 46393

Email : [email protected]

KEPUTUSAN CAMAT PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/ 12 /Kpts.–Kec/ 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2016 – 2021

CAMAT PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah,

perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parigi

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

b. bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 telah

ditetapkan dengan Keputusan Camat Parigi Nomor: 050/

08/Kpts.– Kec/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

c. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maka perlu untuk merubah

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parigi Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016 – 2021 disesuaikan dengan

Perubahan RPJMD dimaksud;

d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c,

perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

dengan Keputusan Camat Parigi.

Mengingat : 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi, Dan Nepotisme;

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

18. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah;

20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran;

29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pangandaran.

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016

Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja

Kecamatan.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU) KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2016 – 2021

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021

sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada

Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Parigi Kabupaten

Pangandaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

CAMAT PARIGI

KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. EDIH SAPRUDIN, M.Si NIP. 19650629 199301 1 001

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN PARIGI

1. Nama Organisasi : Kecamatan Parigi

2. Visi Kabupaten : Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Berkelas Dunia

3. Misi 1 Kabupaten : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

Indikator Kinerja Utama

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PENJELASAN / FORMULASI SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Nilai SAKIP Kecamatan Parigi Indeks Hasil penilaian AKIP yang ditetapkan Insfektorat

2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai

Kecamatan Parigi

CAMAT PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN


Jumlah Nilai per Unsur penilaian

Jumlah kuesioner yang terisi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DI LINGKUNGAN KECAMATAN PARIGI

KABUPATEN PANGANDARAN

1. Jabatan : CAMAT (Eselon III)

2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karateristik wilayah, kebutuhan dan tugas

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi : 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

9. Melaksanakan sebagaian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karateristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

1. Tersusunnya Rencana Kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan tugas

3 Program Kerja Terlaksana

2. Tersusunnya Rencana Kegiatan yang berkaitan dengan fungsi tugas

24 Kegiatan Terlaksana

3. Terselenggaranya Pelayanan Publik Jumlah Masyarakat Kecamatan Parigi yang terlayani.


1. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

2. Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrative dan

fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerjam secretariat kecamatan

2. Penghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan

3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan

4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan

5. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan

6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGAN

Pelaksanaan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat

1. Buku Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Renstra Kecamatan Parigi

2. Himpunan Disposisi Sekretariat Kecamatan Jumlah Ekemplar Disposisi Surat dari Pimpinan

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Kecamatan

Dokumen LKIP

IND

IKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DI LINGKUNGAN KECAMATAN PARIGI

1. Jabatan : KASI PEMTRANTIBUM

2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, eva Membantu Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum luasi dan pelaporan urusan Tata

Pemerintahan dan Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

ketentraman dan ketertiban umum.

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan

2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan

3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat

4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya

5. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD

6. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa

di wilayah kerjanya

7. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa

8. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa Memfasilitasi penataan

desa/kelurahan

9. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa

10. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan

11. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan

12. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya

13. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan


15. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban

16. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban

17. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa

18. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan

19. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima

20. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang– undangan lainnya

di wilayah kerjanya

21. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)

22. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)

23. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan

masyarakat

24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGAN

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Tata

Pemerintahan

1. Terfasilitasinya penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD

Jumlah 10 Desa

2. Terlaksananya penilaian atas laporan Pertanggungjawaban Kades

Jumlah10 Desa

3. Terfasilitasinya kegiatan penyusunan peraturan desa Jumlah10 Desa

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban

4. Naskah/himpunan hasil koordinasi Seksi Pemtrantibum

Jumlah 10 Desa sebanyak 10 Naskah ( 12 Bulan)

5. Himpunan hasil analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemtrantibum


6. Himpunan naskah laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemtrantibum



1. Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat

2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan

3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini

5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta

kesehatan masyarakat

6. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana

7. Memfasilitasi penanggulangan masalah social

8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi

9. Memfasilitasi kegiatan social, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan

12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa




PENGHITUNGAN

Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Buku Program Kerja dan Rencana Operasional Tahunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Sebanyak Rencana

2. Himpunan Disposisi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Surat masuk

3. Himpunan hasil analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mengevaluasi seluruh Desa


1. Jabatan : KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan

Pembangunan.

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan

2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan

3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan,

kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya

4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil perekonomian dan

pembangunan

5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan

6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin

7. Menganalisakan dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan

8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan

10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan

11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan

12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan




PENGHITUNGAN

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan.

1. Terkoordinirnya kegiatan penyusunan bahan pembinaan /fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian

Koordinasi dengan 10 Desa dan Instansi

2. Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan

Pembinaan pada 10 Desa

3. Terlaksananya kegiatan analisa potensi desa, pembangunan sarpras desa, sarpras ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan, sosial

Kegiatan pada 10 Desa


1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

2. Tugas : Membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran

3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan

4. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban

5. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain)

6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti

rugi

7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris

8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/ FORMULASI

PENGHITUNGAN

Pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan.

1. Terhimpunya Disposisi Sub Bagian Keuangan Jumlah disposisi Surat

2. Terhimpunnya Rencana Strategis Sub Bagian Keuangan

Sebanyak Rencana

3. Terhimpunnya naskah laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan

Kegiatan Laporan pada akhir Tahun


1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. Tugas : Membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan

3. Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian

2. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan

3. Menyusun perencanaan dan pengembagan kecamatan

4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja

instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain)

5. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan

6. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan

7. Melakukan administrasi kepegawaian

8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah

9. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)

10. Melakukan administrasi barang milik daerah


PENGHITUNGAN

Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan

1. Terhimpunnya hasil koordinasi Sub Bagian Umum Koordinasi dengan Dinas Instansi dan 10 Desa

2. Terhimpunnya Disposisi Sub Bagian Umum Jumlah disposisi surat

3. Terhimpunnya naskah laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;

Sebanyak Kegiatan sesuai dengan hasil kerja Jabatan


1. Jabatan : BENDAHARA

2. Tugas : Menerima, memeriksa, menyimpan, mengeluarkan uang dan mengajukan surat permintaan pembayaran serta membuat laporan

berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban.

3. Fungsi : 1. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan

sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan.

2. Membuat laporan melaksanakan tugas sesuai prosedur sebagai pertanggungjawaban.

3. Menerima,memeriksa,menyimpan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentua yang berlaku untuk bahan

pertanggungjawaban.

4. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan.

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan

pertanggungjawaban.

8. Menerima, mencatat dan menyampaikan telepon/faks yang masuk maupun keluar berdasarkan sifat dan jenis perma¬salahannya untuk

dapat diteruskan kepada pimpinan.

9. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang.

10. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran melaksanakan tugas.

11. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran melaksanakan tugas.

SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGAN

Pelaksanaan laporan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebaga ibahan pertanggungjawaban

1. terlaksananya dalam menerima, terperiksanya, menyimpan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban

Laporan Keuangan

2. Tercatatnya, tersusunya penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan

Laporan Keuangan

3. terlaksananya dalam menerima, tercatatnya dan terlaksananya dalam terlaksananya dalam menyampaikan telepon/faks yang masuk maupun keluar berdasarkan sifat dan jenis perma¬salahannya untuk dapat diteruskan kepada pimpinan

Laporan Keuangan


1. Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

2. Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan

tugas berjalan lancar.

3. Fungsi : 1. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan

2. Menerima, mencatat, dan memberi lembar disposisi pada surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

agarmemudahkan pencarian.

3. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.

4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

memudahkan pendistribusian.

5. Mengelompokkan surat atau dokumen aktif dan in aktif, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dapat diketahui

permasalahannya.

6. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

7. Membuat laporan melaksanakan dan hasil kegiatan kepada atasan.

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/ FORMULASI

PENGHITUNGAN

Pelaksanaan administrasi menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar

1. Terberinya lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian

Lembar Disposisi Camat

2. Terkelompokkannya surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.

Pengelompokkan masing-masing sub Unit

3. Terdokumentasikannya surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi

Melalui Buku Surat Keluar masuk dan Keluar


CAMAT PARIGI


PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) …

Documents