Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di ... · dan berkembang secara cepat dalam urbanisasi yang terjadi di wilayah kabupaten yang memiliki banyak kawasan perkotaan. Dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Subkhi, W.B., & Mardiansjah, F.H. (2019). Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di kabupaten:
studi kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 7(2), 105-120.
doi:10.14710/jwl.7.2.105-120.
Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan
Perkotaan di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Wildha Badrus Subkhi1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Fadjar Hari Mardiansjah Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Artikel Masuk : 25 September 2018
Artikel Diterima : 5 Mei 2019
Tersedia Online : 31 Agustus 2019
Abstrak: Banyak kawasan perkotaan kecil mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat
pesat dan menjadi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur serta layanan perkotaan.
Terutama di Pulau Jawa Indonesia, banyak kawasan perkotaan kota kecil muncul, tumbuh
dan berkembang secara cepat dalam urbanisasi yang terjadi di wilayah kabupaten yang
memiliki banyak kawasan perkotaan. Dengan menggunakan kasus di Kabupaten Sleman,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami proses pertumbuhan dan
perkembangan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten cepat tumbuh. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data statistik berupa data potensi
desa, kecamatan dalam angka, dan kabupaten dalam angka. Analisis dilakukan dengan
pengamatan pertumbuhan kawasan perkotaan di antara tahun 1990 hingga 2010.
Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten dilihat dari dua aspek, yaitu
perluasaan kawasan perkotaan (desa perkotaan) dan pertumbuhan jumlah penduduknya.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan kawasan
perkotaan yang sangat pesat, dengan suatu “ledakan” jumlah penduduk perkotaan, terutama
pasca tahun 2000. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan tersebut terjadi
secara internal maupun meluas (eksternal), baik karena perkembangan ibukota kecamatan
maupun karena implikasi lokasinya yang bersebelahan dengan kota besar yaitu Kota
Yogyakarta.
Kata Kunci: desa perkotaan; kawasan perkotaan kabupaten; kota kecil; Sleman; urbanisasi
Abstract: Many small urban areas experience rapid population growth that create significant challenges in providing infrastructure and urban services. Especially in Java, Indonesia, many small urban centers are formed, grown and developed in the urbanization process of many kabupaten (non-urban districts), so made them have many urban areas in their territory. Using the case of Kabupaten Sleman in Yoogyakarta, this study is aimed to analyzes and to comprehend the growth and development of urban areas in kabupaten’s territory. The research employs a quantitative method that uses statistical data gathered from podes (villages monograph) data, monograph of the kecammatan or sub-districts, and monograph of
1 Korespondensi Penulis: Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
106 Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten . . .
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 7 (2), 105-120
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120
the kabupaten or non-urban districts.The analysis observes the growth of urban areas in the kabupaten during 1990 to 2010, and the growth and development of the urban areas is observed in twoaspects, namely the observation to the expansion of the urban areas by using the development of their urban villages and the growth of their population. The research reveals that Kabupaten Sleman experiences rapid urban growth in its territory, which is also characterized by urban population explosion, especially after 2000. The growth of urban areas occurs in both internally as well as the expansion of the urban areas into surrounding (externally), which is also influenced by the expansion of the area of the capital of the kabupaten, as well as by the implications of its location adjacent to a big city, the Municiality of Yogyakarta. Keywords: Sleman; small cities; urbanization; urban district areas; urban villages
Pendahuluan
Pada saat ini, 55 % populasi dunia hidup di daerah perkotaan, dengan 54 % populasi
penduduk perkotaan dunia tinggal di Asia. Kawasan perkotaan yang memiliki pertumbuhan
penduduk yang paling cepat adalah kota-kota kecil, yang berpopulasi kurang dari 500.000
jiwa per kotanya, terutama pada negara-negara berkembang (United Nations, 2018).
Pertumbuhan cepat yang terjadi ini berlangsung secara informal di kawasan pinggiran
perkotaan dan di luar daerah yang direncanakan sebagai kawasan perkotaan (Inostroza,
2017). Kota-kota kecil cepat tumbuh berada di dekat kota besar pada kawasan-kawasan
yang memiliki keunggulan lokasi dan kondisi fisik alam, dan berkembang sebagai kawasan
campuran (mix used) (Firman, 2016; Prawatya, 2013). Khususnya di Pulau Jawa, Indonesia
juga mengalami fenomena kota-kota kecil cepat tumbuh yang banyak muncul dan
berkembang di wilayah kabupaten-kabupaten (Mardiansjah, 2011). Selanjutnya dalam
penelitian ini kota-kota kecil cepat tumbuh akan diistilahkan sebagai kawasan perkotaan
kabupaten cepat tumbuh.
Terdapat dua tantangan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan kawasan
perkotaan kabupaten yang cepat tumbuh. Pertama, laju pertumbuhan kawasan perkotaan
kabupaten berlangsung sangat cepat, bahkan lebih cepat dari perkotaan yang secara
administrasi direncanakan (kota) (Mardiansjah, 2013). Pertumbuhan penduduk pada
kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh juga lebih tinggi dibandingkan dengan laju
pertumbuhan penduduk pada kota-kota besar/kota inti-nya (Firman, 2016; Setyono et al.,
2017). Kedua, proses urbanisasi kabupaten yang terus berlangsung menyebabkan
pertumbuhan perkotaannya terus meluas dan berlangsung terus-menerus, sehingga dalam
satu kabupaten dapat memiliki banyak kawasan perkotaan kabupaten (Mardiansjah, 2013;
Firman, 2016; Jedwab et al., 2017).
Dilihat dari proses pembentukannya, kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh di
Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pendapat pertama, dikemukakan oleh Setyono et al.
(2017), Firman (2016), Mardiansjah (2013) dan Prawatya (2013), bahwa kawasan perkotaan
kabupaten cepat tumbuh, tumbuh dan berkembang karena pengaruh tekanan yang terus-
menerus dan melebar dari kota besar/kota inti, yang bersebelahan dengan kabupaten
tersebut. Hal ini ditandai dengan pergeseran pusat kegiatan manufaktur dari kota
besar/kota inti ke kawasan perkotaan kabupaten di sekitarnya, sedangkan kota besar/kota
inti menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa (Firman, 2016).
Pendapat kedua, diutarakan oleh Mardiansjah (2011), bahwa kawasan perkotaan
kabupaten berkembang dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan nonpertanian (real estate, kegiatan industri, dan kegiatan komersial) berkembang dari berbagai pusat
pelayanan perdesaan atau pusat aktivitas lainnya, baik yang berupa pertumbuhan dari satu
pusat aktivitas maupun proses penggabungan dua atau lebih pusat-pusat aktivitas
Wildha Badrus Subkhi, Fadjar Hari Mardiansjah 107
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 7 (2), 105-120
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120
perkotaan yang telah berkembang sebelumnya. Sehingga, desa-desa perkotaan tersebut
telah berkembang dan bergabung menjadi kawasan perkotaan kabupaten karena secara
fungsi, aktivitas dan kelengkapan fasilitas telah mencirikan suatu perkotaan. Pendapat lain
yang senada dengan pendapat tersebut adalah yang diutarakan oleh Firman (2016) dan
Salim & Firman (2011), bahwa pertumbuhan penduduk di kota-kota kecil yang berada di
sekitar kota besar di Jawa tidak hanya karena migrasi dari kota inti/kota besar tetapi juga
karena tejadinya reklasifikasi perdesaan menjadi desa perkotaan.
Undang – Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal
90), UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 199) dan UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 356) menyebutkan bahwa proses
pembentukan kawasan perkotaan dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) kawasan perkotaan
yang direncanakan, dan (2) kawasan perkotaan yang tumbuh secara organik atau alami.
Dalam konteks penelitian ini kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh merupakan
kawasan perkotaan yang tumbuh secara organik, spontan atau alami.
Karakteristik kawasan perkotaan kabupaten yang terbentuk dari desa-desa perkotaan
adalah sebagai berikut: (1) terbentuk dari keberadaan para migran dalam jumlah yang
besar, sehingga tekanan migrasi yang masuk tersebut menyebabkan perkembangan
ekonomi yang pesat dan tekanan kebutuhan lahan mengubah kawasan perdesaan menjadi
semakin padat dan berkembang; (2) desa-desa perkotaan yang terkumpul di pinggiran kota
atau tersebar di sekitar kawasan pusat kota; (3) kawasan perkotaan tersebut berkembang
sebagai kawasan yang memiliki karakteristik campuran antara perkotaan dan perdesaan
dan berkembang sebagai kawasan transisi di antara keduanya; (4) secara fisik memiliki
“tampilan perkotaan”; (5) secara spasial digolongkan sebagai perkotaan, tetapi secara
formal masih perdesaan; (6) kawasan tersebut cenderung melakukan konversi lahan
pertanian produktif terutama untuk pemenuhan kebutuhan perumahan; (7) memiliki
kepadatan penduduk dan fisik yang tinggi; (8) merupakan tempat tinggal yang paling
realistis dan efisien bagi para migran; (9) memberikan peluang pekerjaan dan kegiatan
usaha bagi para penduduk asli yang kehilangan lahan pertaniannya dengan menyediakan
sewa rumah dengan harga lebih rendah daripada yang ada di pusat-pusat kota; (10) norma
sosial tradisional dan jaringan sosial masyarakat masih melekat; (11) pemanfaatan lahan di
sepanjang jalan-jalan di dalam desa perkotaan lebih cenderung digunakan untuk
perdagangan dan jasa; serta (12) desa-desa perkotaan menjadi unit akar rumput yang dapat
terorganisir mandiri sementara intervensi dan regulasi pemerintah kurang (Hao, Sliuzas, &
17 Cangkringan Wukirsari Perdesaan Perkotaan bersebelahan dengan
ibukota Kecamatan
Ngemplak (Desa
Widodomartani)
Sumber: BPS, 2000, 2010a
Kesimpulan
Perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman merupakan salah satu
contoh dari perkembangan cepat kawasan-kawasan perkotaan kabupaten yang terjadi di
wilayah kabupaten Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kondisi ini diperlihatkan oleh
perkembangan jumlah kawasan dari tiga belas kawasan perkotaan yang terbentuk dari tiga
puluh dua desa perkotaan di tahun 1990 menjadi tujuh belas kawasan perkotaan dari enam
puluh sembilan desa perkotaan di tahun 2010. Dalam konteks jumlah penduduk,
perkembangan cepat tersebut terlihat dari melonjaknya jumlah penduduk perkotaan dari
355.084 jiwa yang merepresentasikan 47,2% dari seluruh penduduk kabupaten di tahun
1990 menjadi 998.200 (91,3%) di tahun 2010.
Perkembangan dan pertumbuhan pesat kawasan perkotaan kabupaten di Kabupaten
Sleman memperkuat teori bahwa kawasan perkotaan kabupaten berkembang di dekat kota
besar, yaitu Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.
Kabupaten Sleman mendapatkan tekanan (urbanisasi) terus-menerus sehingga kawasan
perkotaan kabupaten terus meluas dan bertambah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada
perkembangan pesat pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota
Yogyakarta maupun satu kecamatan setelahnya, diantanya adalah Kecamtan Depok, Mlati,
Gamping, Godean, Sleman, Ngaglik, Ngemplak dan Tempel, bahkan perkembanganya telah
menjangkau lapis kecamatan kedua, yaitu Kecamatan Pakem dan Tempel.
Teori yang juga diperkuat dari hasil penelitian ini adalah kawasan perkotaan
kabupaten cepat tumbuh berkembang dari reklasifikasi perdesaan menjadi desa-desa
Lanjutan Tabel 6
Wildha Badrus Subkhi, Fadjar Hari Mardiansjah 119
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 7 (2), 105-120
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120
perkotaan yang bergabung dari pusat-pusat aktivitas perkotaan. Perkembangan tersebut
dapat dilihat dari kontribusi jumlah penduduk desa perkotaan baru lebih besar jika
dibandingkan dengan kontribusi penduduk dari desa perkotaan lama. Sehingga
kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten adalah mengalami
pertumbuhan secara internal dan mengalami perluasan yang diikuti oleh reklasifikasi
(memaksa) desa-desa sekitarnya menjadi desa-desa perkotaan. Hal ini terbukti dengan
bertambahnya desa perkotaan, yang semula tiga puluh dua desa perkotaan menjadi enam
puluh sembilan desa perkotaan dan jumlah penduduk pada kawasan perkotaan kabupaten
juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sehingga dapat disimpulkan perluasan
kawasan perkotaan kabupaten di Kabupaten Sleman adalah kombinasi dari perluasan
aktivitas kota besar (Kota Yogyakarta) yang melebar ke kawasan Kabupaten Sleman yang
bersebelahan dan tumbuhnya ibukota kecamatan yang melebar ke desa-desa sebelahnya.
Permasalahan yang menonjol sebagai akibat dari perluasan kawasan perkotaan
kabupaten cepat tumbuh pada Kabupaten Sleman adalah maraknya konversi lahan
pertanian subur, yang harus segera diantisipasi. Upaya yang harus dipikirkan selanjutnya
adalah bagaimana mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten cepat
tumbuh, sehingga pertumbuhan perkotaan terbatas pada kawasan-kawasan tertentu dan
tidak mengancam kelestarian sumber-sumber daya alam pedesaan seperti lahan pertanian
subur, sumber-sumber mata air dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengelolaan
pembangunan pada kawasan-kawasan perkotaan ini. Pengendalian kawasan perkotaan
kabupaten dengan pengelolaan khusus dapat menjadi alternatif dalam mengatasi
permasalah yang timbul, sekaligus memberikan kesempatan pada kawasan perkotaan
kabupaten tersebut untuk berkembang dan terkelola dengan lebih baik.
Ucapan Terima Kasih
Penulisan artikel ini merupakan bagian dari penelitian tesis pascasarjana dalam
Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Dengan
selesainya makalah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penelitian ini.
Daftar Pustaka
Alfian, M. (2007). Kota dan permasalahannya. Diskusi sejarah yang diselenggarakan oleh BPSNT Yogyakarta Tanggal 11-12 April 2007 di Hotel Matahari, Yogyakarta. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (1990). Pendataan potensi desa 1990. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2000). Pendataan potensi desa 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2002). Pedoman analisis sensus penduduk 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2010a). Pendataan potensi desa 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2010b). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. (2003). Kecamatan dalam angka Kabupaten Sleman tahun 2003.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. (2017). Kecamatan dalam angka Kabupaten Sleman tahun 2017.
Sleman: Badan Pusat Stastik Kabupaten Sleman.
Crow, G. (2009). Urban village. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), The International Encyclopedia of Human Geography (pp. 101–105). Oxford: Elsevier. doi:10.1016/B978-008044910-4.01106-8.
Firman, T. (2016). The urbanisation of Java, 2000–2010: towards ‘the island of mega-urban regions.’ Asian Population Studies, 13(1), 50–66. doi:10.1080/17441730.2016.1247587.
120 Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten . . .
JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 7 (2), 105-120
http://dx.doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120
Hao, P., Sliuzas, R., & Geertman, S. (2011). The Development and Redevelopment of Urban Villages in
Hin, L. L., & Xin, L. (2011). Redevelopment of urban villages in Shenzhen, China – An analysis of power
relations and urban coalitions. Habitat International, 35(3), 426–434.
doi:10.1016/j.habitatint.2010.12.001.
Inostroza, L. (2017). Informal urban development in Latin American urban peripheries. Spatial assessment in
Bogotá, Lima and Santiago de Chile. Landscape and Urban Planning, 165, 267–279.
doi:10.1016/j.landurbplan.2016.03.021.
Jedwab, R., Christiaensen, L., & Gindelsky, M. (2017). Demography, urbanization and development: Rural push,
urban pull and … urban push? Journal of Urban Economics, 98, 6–16. doi:10.1016/j.jue.2015.09.002.
Lin, Y., de Meulder, B., & Wang, S. (2012). The interplay of state, market and society in the socio-spatial
transformation of “villages in the city” in Guangzhou. Environment and Urbanization, 24(1), 325–343.
doi:10.1177/0956247811434362.
Liu, Y., He, S., Wu, F., & Webster, C. (2010). Urban villages under China’s rapid urbanization: Unregulated
assets and transitional neighbourhoods. Habitat International, 34(2), 135–144.
doi:10.1016/j.habitatint.2009.08.003.
Liu, Y., & Wu, F. (2006). The state, institutional transition and the creation of new urban poverty in China.
Social Policy and Administration, 40(2), 121–137. doi:10.1111/j.1467-9515.2006.00480.x.
Mardiansjah, F. H. (2011). Tantangan pengembangan kapasitas pengelolaan & pembangunan perkotaan bagi
kabupaten dengan tingkat urbanisasi tinggi. In M. P. Gunawan, S. S. Nurzaman, & S. P. Warpani (Eds.),
Menarik pelajaran dari 50 tahun perjalanan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia (pp. 159–191).
Bandung: Penerbit ITB bekerja sama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko.
Mardiansjah, F. H. (2013). Urbanisation durable des territoires et politiques de développement urbain en Indonésie: Étude de trois kabupaten en voie d’urbanisation rapide dans l’île de Java (Sustainable urbanization of regional and urban development policies in Indonesia: Study of three rapidly urbanizing kabupaten on the island of Java. University of Paris-Est.
Prawatya, N. A. (2013). Perkembangan spasial kota-kota kecil di Jawa Tengah. Jurnal Wilayah dan Lingkungan,
1(1), 17–32.
Salim, W., & Firman, T. (2011). Governing the Jakarta city-region: History, challenges, risks and strategies. In S.
Hamnett & D. Forbes (Eds.), Planning Asian cities: Risks and resilience (pp. 240–263). New York:
Routledge. doi:10.4324/9780203804247.
Satterthwaite, D. (2017). The impact of urban development on risk in sub-Saharan Africa’s cities with a focus on
small and intermediate urban centres. International Journal of Disaster Risk Reduction, 26, 16–23.
doi:10.1016/j.ijdrr.2017.09.025.
Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2017). Pengelolaan kota-kota kecil di Jawa Tengah: Studi kasus
pada empat kota kecil di Wilayah Joglosemar. Tataloka, 19(2), 142–162. doi:10.14710/tataloka.19.2.142-
162.
Sheng, Y. K. (2010). Good urban governance in Southeast Asia. Environment and Urbanization Asia, 1(2), 131–
147. doi:10.1177/097542531000100203.
Song, Y., Yves, Z., & Ding, C. (2008). Let’s not throw the baby out with the bath water: The role of urban
villages in housing rural migrants in China. Urban Studies, 45(2), 313–330.
doi:10.1177/0042098007085965.
United Nations. (2018). World urbanization prospects: The 2018 revision. United Nations.
Wang, Y. P., Wang, Y., & Wu, J. (2009). Urbanization and informal development in China: Urban villages in
Shenzhen. International Journal of Urban and Regional Research, 33(4), 957–973. doi:10.1111/j.1468-
2427.2009.00891.x.
Wu, F., Zhang, F., & Webster, C. (2013). Informality and the development and demolition of urban villages in
the Chinese peri-urban area. Urban Studies, 50(10), 1919–1934. doi:10.1177/0042098012466600.
Xu, Z., Gao, X., Wang, Z., Gilroy, R., & Wu, H. (2018). An investigation of non-local-governed urban villages in
China from the perspective of the administrative system. Habitat International, 74, 27–35.
doi:10.1016/j.habitatint.2018.02.007.
Zheng, S., Long, F., Fan, C. C., & Gu, Y. (2009). Urban villages in China: A 2008 survey of migrant settlements in
Beijing. Eurasian Geography and Economics, 50(4), 425–446. doi:10.2747/1539-7216.50.4.425.