PERTEMUAN KE-1 PENGETAHUAN PERPAJAKANunivbsi.id/pdf/2017/355/355-P01.pdfContoh: PPh Pajak tidak langsung Adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPN

PERTEMUAN KE-1

PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Pokok Bahasan

1. Pengertian Pajak2. Unsur Pajak3. Fungsi Pajak4. Manfaat Pajak5. Hukum Pajak6. Pembagian Pajak7. Pemungutan Pajak8. Timbulnya Utang Pajak9. Hapusnya Utang Pajak10.Hambatan Pemungutan Pajak

Pengertian PajakMenurut UU No. 28 tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untukkeperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

(UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahanketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan)

Pengertian PajakMenurut Prof Dr. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan undang-undang(dapat dipaksakan) dengan tiadamendapat jasa timbal yang langsungdapat ditunjuk dan digunakan untukmembiayai pengeluaran umum.

Pengertian PajakMenurut S.I. Djajadiningrat

Pajak adalah kewajiban menyerahkansebagian kekayaan ke kas negara yangdisebabkan suatu keadaan, kejadian, danperbuatan yang memberikan kedudukantertentu tetapi bukan sebagai hukumanmenurut peraturan yang ditetapkanpemerintah serta dapat dipaksakan tetapitak ada jasa timbal balik dari negara secaralangsung, untk memelihara kesejahteraansecara umum.

Unsur Pajak1. Pajak dipungut harus berdasarkan peraturan

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya2. Pajak digunakan sebagai keperluan pembiayaan

umum pemerintah (pembiayaan rumah tangganegara) dalam menjalankan dan menyelesaikanfungsi pemerintahan.

3. Tidak diperuntukan untuk menerima imbalan atauada kontra prestasi individual oleh pemerintah;

4. Sifat pajak dapat dipaksakan, dimana disebabkanpada suatu kejadian, keadaan dan perbuatan yangmemberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

5. Sifat pajak dapat dipaksakan, dimana disebabkanpada suatu kejadian, keadaan dan perbuatan yangmemberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Manfaat Pajak Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu

rumah tangga atau keluarga, perekonomian negarajuga mengenal sumber-sumber penerima-an dan pos-pos pengeluaran.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulituntuk dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanjapegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyekpembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantorpolisi dibiayai dengan menggunakan uang yangberasal dari pajak.

Manfaat Pajak (lanjutan) Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan

dalam rangka memberikan rasa aman bagiseluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampaidengan meninggal dunia, menikmati fasilitas ataupelayanan dari pemerintah yang semuanyadibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat danjuga membayar utang negara ke luar negeri.Pajak juga digunakan untuk membantu UMKMbaik dalam hal pembinaan dan modal.

Fungsi PajakFungsi budgetair Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutinmaupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupayamemasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Fungsi regulerend Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosialdan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidangkeuangan.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang

mewah. Tarif pajak progresif dikenakan atas PPh Tarif pajak ekspor 0%

Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak mengatur hubungan antarapemerintah (fiskus) selaku pemungut pajakdengan rakyat sebagai wajib pajak.

Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan antara lain keadaan,perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak(obyek pajak), siapa yang dikenai pajak (subyekpajak) berapa besar pajak yang dikenakan (tarif),segala sesuatu tentang timbul dan hapusnyapajak, dan hubungan hukum antara pemerintahdan wajib pajak.

Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untmewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan (caramelaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

Tata cara penyelenggaraan (prosedur penetapan suatuutang pajak)

Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadappara wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, danperistiwa yang menimbulkan utang pajak.

Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakanpembukuan/ pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnyamengajukan keberatan dan banding.

Pajak Menurut GolonganPajak langsung Adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib

pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinyawajib pajak yang bersangkutran harus memikul bebanpajak dan beban pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepadapihak lain.

Contoh: PPh

Pajak tidak langsung Adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada

pihak lain. Contoh PPN dan PPnBM Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak

(Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikulpajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkanoleh Wajib Pajak tersebut.

Pajak Menurut SifatPajak subyektif Adalah pajak yang waktu pengenaannya yang

pertama diperhatikan adalah subyek pajak-nya. Setelah subyeknya diketahui barulahmenentukan obyeknya.

Contohnya: wajib pajak adalah PPh.Pajak obyektif Adalah pajak yang pada waktu pengenaannya

yang pertama diperhatikan adalah obyeknya.Setelah obyeknya diketahui barulah menen-tukan subyeknya.

Contohnya: adalah PPN dan PBB

Pajak Menurut InstansiPemungut

Pajak Pusat Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh

pemerintah pusat dan digunakan untukmembiayai rumah tangga negara padaumumnya.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

(propinsi, kabupaten /kota) dan digunakan untukmembiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsidan pajak kabupaten/kota.

Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil (syaratkeadilan)

2. Pemungutan pajak harus berdasarkanUndang-Undang (syarat yuridis)

3. Tidak menganggu perekonomian (syaratekonomis)

4. Pemungutan pajak harus efisien (syaratfinansiil)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem Pemungutan Pajak

Office Assisment SystemAdalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikankewenang-an kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukanbesarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Self Assisment SystemAdalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiribesarnya pajak yang terutang.

With Holding SystemAdalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WajibPajak yg bersangkutan) yang ditunjuk untuk menentukanbesarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai denganperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Asas pemungutan pajak

DomisiliAsas Domisili menyatakan bahwa negara berhak mengenakanpajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili ataubertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yangberasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

SumberAsas Sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakanpajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dariwilayahnya tanpa memperhatikan di mana tempat tinggal WajibPajak apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya

KebangsaanAsas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihu-bungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaanseorang Wajib Pajak.

Stelsel Pemungutan Pajak

Riel Stelsel Riel Stelsel (Stelsel Nyata) Adalah pengenaan pajak

didasarkan pada keadaan dari objek (penghasilan) yangnyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan padaakhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnyatelah dapat diketahui

Fictive Stelsel Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan) Adalah pengenaan pajak

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudahdapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahunpajak berjalan.

Stelsel Pemungutan Pajak(lanjutan)

Stelsel Campuran Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

suatu anggapan, pada akhir tahun, besarnya pajakdisesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besardaripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harusme-nambah kekurangannya. Apabila lebih kecil demikianpula sebaliknya, maka kelebihannya dapat diminta kembali

Timbulnya UtangAjaran Formil Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak,

berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktupembayarannya dalam surat ketetapan pajak tersebut.

Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessmentsystem.

Ajaran Materiil Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul krn

berlakunya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah

dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturanperpajakan yang berlaku.

Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.

Hapusnya Utang Pajak

Pembayaran /pelunasan Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan

dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan kekas negara.

Kompensasi Sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi

karena kelebihan pembayaran pajak.Daluwarsa Berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak

tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajakdianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidakdapat ditagih lagi.

Hapusnya Utang Pajak(Lanjutan)

Pembebasan/Penghapusan Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan

hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyeli-dikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi meme-nuhi kewajibannya.

Hal ini biasanya karena wajib pajak mengalamikebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

Contoh Kompensasi Kerugian

Pada awal kepemilikan tahun 2006 wajib pajak Amenderita kerugian sebesar Rp10.000.000.

Pada tahun 2007 mulai memperoleh laba sebesarRp5.000.000.

Seharusnya pada tahun 2007, wajib pajak Aterutang pajak sebesar presentase dari labatahun 2007.

Akan tetapi utang pajak tahun 2007 terhapuskarena jumlah kerugian pada tahun 2006 dapatdikompensasikan atau dikurangkan dari labatahun 2007.

Contoh KompensasiKelebihan Bayar Pajak

Wajib pajak B pada tahun 2007 membayarpajak sebesar Rp8.000.000.Setelah dilakukan perhitungan kembali

pada akhir tahun 2007 ditemukan bahwapajak yang sebenarnya terutang olehwajib pajak B adalah Rp5.000.000.Kelebihan pembayaran pajak sebesar

Rp3.000.000 di tahun 2007 tersebut dapatdikompensasikan atau dikurangkan daritotal pajak pada tahun 2008

Contoh KompensasiLebih Bayar Pajak Lain

Wajib pajak C kelebihan membayar PPh tahun2007 sebesar Rp1.000.000; sedangkan untukjenis PPN terdapat kekurangan pajak sebesarRp1.500.000.

Kelebihan pembayaran PPh tahun 2007 sebesarRp1.000.000 tersebut dapat dikompensasikanpada kekurangan PPN di tahun yang samasehingga utang PPN yang sebesar Rp1.000.000pada tahun 2007 menjadi terhapus.

Sisa utang PPN menjadi Rp500.000

Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan pasif Berupa hambatan yang mempersulit pemungutan

pajak dan mempunyai hubungan erat denganstruktur ekonomi.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak,yang dapat disebabkan antara lain:

Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit

dipahami masyarakat. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau

dilaksanakan dengan baik.

Hambatan Pemungutan Pajak(Lanjutan)

Perlawanan aktif perbuatan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak

dengan tidak melanggar undang-undang. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak

dengan cara melanggar undang-undang(menggelapkan pajak).

Misalnya dengan cara tidak melaporkan sebagianpenjualan/ memperbesar biaya dengan cara fiktif.

LATIHAN SOALPERTEMUAN KE-1