Pertemuan 1 Dasar-dasar Perencanaan Pajak

DASAR PERENCANAAN

PAJAK (BAB I)

JENIS PUNGUTAN…….JENIS PUNGUTAN…….

ENTITASBISNIS

PAJAKPENGHASILAN

PBBPPN & PPnBM BEA MATERAI

CUKAI BEA MASUK

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI

ENTITASENTITASBISNISBISNIS

PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAHUU PERPAJAKANUU PERPAJAKAN

KEP. MENKEUKEP. MENKEUKEP. / SE DIRJEN PAJAKKEP. / SE DIRJEN PAJAK

PEDOMAN MANAGEMENT PAJAK

ETIKA PRAKTIK PERPAJAKAN o       PADA DASARNYA , TIDAK SEORANG PUN SENANG MEMBAYAR PAJAK DAN MEMPUNYAI POTENSI UNUK BERTAHAN TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK

o       ASUMSI LEON YUDKIN:

         BAHWA WAJIB PAJAK SELALU BERUSAHA UNUK MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG SEKECIL MUNGKIN, SEPANJANG HAL

ITU DIMUNGKINKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN

         BAHWA WAJIB PAJAK CENDERUNG UNUK MENYELUNDUPKAN PAJAK (TAX EVASION), SEPANJANG WP MEMPUNYAI ALASAN YANG MENYAKINKAN BAHWA AKIBAT DARI

PERBUATANNYA KEMUNGKINAN BESAR MEREKA TIDAK AKAN DIHUKUM SERTA YAKIN BAHWA REKAN-REKANNYA MELAKUKAN HAL YANG SAMA

 o       WAJAR BILA KEMUDIAN PEMERINTAH MENGAMBIL BEBERAPA KEBIJAKAN YANG MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA

YANG KESEMUANYA BERTUJUAN MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK YANG MELIPUTI : - PENGECUALIAN-PENGECUALIAN- PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK PAJAK- PENANGGUHAN PENGENAAN PAJAK

- PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

o       UKURAN KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BIASANYA DIUKUR DENGAN BESAR KECILNYA:         - TAX SAVING          - TAX AVOIDANCE         - TAX EVASION

SELF-ASSESMENT SYSTEM

WP

Menghitung

Memperhitungkan

Membayar

Melaporkan

SPT

Tarip x DPP Pajak Terutang

Pelunasan Pajak Kredit Pajak

PT - KP

PT < KPPT = KPPT > KP

SKPKB SKPN SKPLB

SKPKBT

PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)

PENGORGANISASIAN USAHA WAJIB PAJAK ATAU SEKELOMPOK WAJIB PAJAK SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA UTANG PAJAKNYA, BAIK PAJAK PENGHASILAN MAUPUN UTANG PAJAK YANG LAINNYA, BERADA DALAM POSISI YANG PALING MINIMAL, SEPANJANG HAL INI DIMUNGKINKAN BAIK OLEH KETENTUAN PERUNDANG –UNDANGAN PERPAJAKAN MAUPUN SECARA KOMERSIAL

 o       SUATU PERENCANAAN PAJAK YANG TEPAT AKAN MENGHASILKAN BEBAN PAJAK YANG MINIMAL YANG MERUPAKAN

PENGHEMATAN PAJAK/ PENGHINDARAAN PAJAK YANG DAPAT DITERIMA FISKUS DAN BUKAN PENYELUNDUPAN PAJAK YANG TIDAK BISA DITERIMA FISCUS.

o       PANDANGAN AHLI PADA TAX AVOIDANCE/TAX SAVING :      LARD SIMON: TAX AVOIDANCE SEBAGAI PERBUATAN AKAL

BULUS/LICIK,SAMA HALNYA DENGAN MELEPASKAN KEWAJIBAN SEORANG WARGA NEGARA YANG BAIK          PENDUKUNG TAX PLANNING : TAX AVOIDANCE MERUPAKAN IMPLEMENTASI HAK HAK WAJIB PAJAK DAN UANG HASIL TAX AVOIDANCE MERUPAKAN SUMBER PEMBIAYAAN BARU JUGA KEMUNGKINAN AKAN MERUPAKAN JUMLAH YANG AKAN DITANAM KEMBALI DALAM RANGKA MEMPERLUAS USAHNYA = + PAJAK

• KERUGIAN PAJAK (TAX LOSSES) o       TAX LOSSES = SELISIH POTENSI PAJAK – REALISASI PENERIMAAN PAJAK

o       SEBABNYA ADA 3 :        - KERUGIAN KARENA KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN         - KERUGIAN KARENA APARAT PERPAJAKAN         - KERUGIAN KARENA WAJIB PAJAK

o       DARI SEGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, KETIGA KERUGIAN TERSEBUT DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SBB:         a. KERUGIAN KARENA MATERI UU         b. KERUGIAN KARENA PELAKSANAAN UU         c. KERUGIAN KARENA PELANGGARAN UU

KERUGIAN KARENA MATERI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN o       PEMBERIAN INSENTIF, SUBSIDI, DAN LAIN - LAIN YANG TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG         - BUKAN OBYEK PAJAK         - PENGECUALIAN PENGECUALIAN         - PENGURANG-PENGURANGAN         - TARIF KHUSUS         - PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH         - PENGGUHAN PENGENAAN PAJAK         - PERANGSANG PENANAMAN MODAL         - PENYUSUTAN DIPERCEPAT         - KAWASAN KHUSUS (BONDED AREA)         - MENGURANGI , MENUNDA ATAU MEMBEBASKAN

PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP IMPOR BARANG MODAL DAN BAHAN BAKU YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PROSES PRODUKSI

KERUGIAN KARENA PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN o       KETERBATASAN APATUR PERPAJAKAN SEHINGGA SULIT MENJANGKAU SELURUH SUBYEK PAJAK&OBYEK PAJAKo       APARATUR TERPERANKAP DALAM KEGIATAN TAX EVASION

KERUGIAN PAJAK KARENA PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

o       PENYELUNDUPAN PAJAK

o       KELALAIAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG DISEBABKAN KETIDAKTAHUAN , KESALAHAN, KESALAHPAHAMAN DAN KEALPHAAN.

 TAX AVOIDANCE VS TAX EVASION

PENDAPAT:

-         HARRY GRAHAM BALTER-         ERNEST R. MORTENSON-         N.A. BARR R. JAMES, A.R. PREST-         ROBERT H. ANDERSON TAX EVASION ADALAH USAHA YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK –APAKAH BERHASIL ATAU TIDAK- UNTUK MENGURANGI ATAU MENGHAPUS UTANG PAJAK YAG BERDASARKANKETENTUAN YANG BERLAKU SEBAGAI PELANGGAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

TAX EVASION TIDAK HANYA TERBATAS PADA KECURANGAN DAN PENGGELAPAN DALAM SEGALA BENTUK TETAPI JUGA MELIPUTI KELALAIAN MEMNUGI KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG DISEBABKAN OLEH:

-         KETIDAKTAHUAN , WP TIDAK SADAR/TAHU ADANYA TETENTUAN PERATURAN PERPAJAKAN TERSEBUT

-         KESALAHAN, WP PAHAM DAN MENGERTI MENGENAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN , TETAPI SALAH HITUNG DATANYA

-         KESALAH PAHAMAN, SALAH DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN YANG BERLAKU

-         KEALPHAAN, WP LALAI UNTUK MENYIMPAN BUKU SERTA BUKTI- BUKTI SECARA LENGKAP

KATEGORI TAX EVASION...

IGNORANCE IGNORANCE ( KETIDAKTAHUAN )( KETIDAKTAHUAN ) ERROR ( KESALAHAN )ERROR ( KESALAHAN )

MISSUNDERSTANDING MISSUNDERSTANDING ( KESALAHPAHAMAN )( KESALAHPAHAMAN )

NEGLIGENCE ( KEALPAAN )NEGLIGENCE ( KEALPAAN )

TAX EVASION = UU NO. 28 TAHUN 20007PASAL 38 DAN 39

-         TIDAK DAPAT MEMENUHI PENGISIAN SPT TEPAT WAKTUNYA-         TIDAK DAPAT MEMENUHI PEMBAYARAN PAJAK TEPAT

WAKTUNYA-         TIDAK DAPAT MEMNUHI PELAPORAN PENGHASILAN DAN PENGURANGAN SECARA LENGKAP DAN BENAR-         TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN PEMELIHARAN

PEMBUKUAN-       TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PARA KARYAWAN YANG TELAH DIPOTONG DAN PAJAK-PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT-        MELAKUKAN TINDAKAN PENYUAPAN TERHADAP APARAT PERPAJAKAN DAN ATAU TINDAKAN INTIMIDASI LAINNYA-         TIDAK MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAHGUNAKAN

ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP

TAX AVOIDANCE MERUPAKAN USAHA YANG SAMA, YANG TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN  TAX SAVING YAITU SUATU CARA YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK MENGELAKKAN UTANG PAJAKNYA DENGAN JALAN MENAHAN DIRI UNTUK TIDAK MEMBELI PRODUK-PRODUK YANG ADA PAJAKNYA CONTOH :

SPY TIDAK DIKENAI PPN & PPn BM MENAHAN DIRI UNTUK TIDAK MEMBELI PRODUK-PRODUK YANG ADA PAJAKNYA

ATAU DENGAN SENGAJA MENGURANGI JAM KERJA ATAU PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKUKANNYA SEHINGGA

PENGHASILANNYA MENJADI LEBIH KECIL DAN DENGAN DEMIKIAN TERHINDAR DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BESAR.

STRATEGI PERPAJAKAN

PERENCANAAN PAJAK & PROSES MANAGEMENT

MANAGEMENT ADALAH PROSES PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN,PEMIMPINAN (PENGIMPLEMENTASIAN) , DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN

PERENCANAAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI MANAGEMENT EMPAT LANGKAH DALAM PERENCANAAN:                    i.      TETAPKAN SASARAN ATAU PERANGKAT TUJUAN                   ii.      TENTUKAN SITUASI SEKARANG                  iii.      IDENTIFIKASI PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT TUJUAN                   iv.      KEMBANGKAN RENCANA ATAU PERNAGKAT

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

STRATEGI DASAR :

- PEMAHAMAN MENGENAI MASALAH PERPAJAKAN = UU PAJAK

-         PEDOMAN BENAR / SALAH ADALAH UNDANG- UNDANG PAJAK

-         INTERPRESTASI YANG TEPAT MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK

-        PERENCANAAN PAJAK MERUPAKAN ILUSTRASI SEDERHANA NOT BLUE PRINTS

  LANGKAH –LANGKAH POKOK

     MENETAPKAN SASARAN/TUJUAN MANAGEMENT PAJAK         - USAHA EFISIENSI PAJAK TIDAK MELANGGAR UU         - MEMATUHI SEGALA KETENTUAN ADMINISTRATIF         - MELAKSANAKAN SECARA EFEKTIF SEGALA KETENTUAN UU          SITUASI SEKARANG DAN IDENTIFIKASI PENDUKUNG

DAN PENGHAMBAT TUJUAN         - IDENTIFIKASI FAKTOR LINGKUNGAN PERENCANAAN

PAJAK JANGKA PAJAKNG         - MANAGEMENT PERPAJAKN PERUSAHAAN         PENGEMBANGAN RENCANA ATAU PERANGKAT TINDAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN          - SISTEM MANAGEMENT PERUSAHAAN YANG

TERINTEGRASI MENYANGKUT MASALAH MONITORING & CONTROLING         - SISTEM INFORMASI DAN DATA BASE PERPAJAKAN YANG MEMADAI         INDENTIFIKASI TRANSAKSI PERUSAHAAN YANG

MENYANGKUT MASALAH PERPAJAKAN , CONTOH : KONTRAK BISNIS, DLL

TAX PLANNING

TAXPOLICY

TAXLAW

TAXADMNST

ENTITAS BISNISENTITAS BISNIS

STRUKTUR TAX PLANNING

TAX POLICY

PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN PAJAK CAPITAL GAINS WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst) PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK PAJAK UNDIAN / HADIAH CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES

SIAPA SUBJEK PAJAK BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM

OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM

TAX LAW

UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK

KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU

PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK

TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS

ANALISIS CELAH (LOOPHOLES) PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES)

KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK

PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE)

TAX ADMINISTRATION

PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI & PIDANA PENGISIAN SPT DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGAWASAN IMPLEMENTASI TAX PLANNING

PELAKSANAAN TAX PLANNING

PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE

PEMECAHAN USAHA

BIAYA DAPAT DIKURANGKAN PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK

PEMBENTUKAN ENTITAS BARU--HOLDING COMPANY

PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA ALTERNATIF KEBIJAKAN MANAJEMEN & AKUNTANSI

FAKTOR PAJAK PENINGKATAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN PERUBAHAN PENGERTIAN PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK

PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN UNSUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

PELAKSANAAN TAX PLANNING

PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE

PEMECAHAN USAHA

BIAYA DAPAT DIKURANGKAN PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK

PEMBENTUKAN ENTITAS BARU--HOLDING COMPANY

PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA ALTERNATIF KEBIJAKAN MANAJEMEN & AKUNTANSI

FAKTOR PAJAK PENINGKATAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN PERUBAHAN PENGERTIAN PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK

PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN UNSUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

FORMULA PAJAK PENGHASILAN

NO KOMPONEN PERHITUNGAN KETENTUAN1 Jumlah seluruh penghasilan Pasal 4 ayat 12 Penghasilan tidak objek pajak penghasilan ( - ) Pasal 4 ayat 33 Penghasilan bruto ( = ) ( 1 - 2 )4 Biaya fiskal boleh dikurangkan ( - ) Pasal 6 ayat 1

Koreksi : Pasal 11 Biaya yang tidak boleh dikurangkan ( - ) Pasal 11A

Pasal 9 ayat 1 dan 25 Penghasilan neto ( = ) ( 3 - 4 )6 Kompensasi kerugian ( - ) Pasal 6 ayat 27 Penghasilan Tidak Kena Pajak ( Wajib Pajak ( - ) Pasal 7 ayat 1

Orang Pribadi )8 Penghasilan Kena Pajak ( = ) ( 5 - 6 - 7 )9 Tarip pajak ( x ) Pasal 1710 Pajak Penghasilan Terutang ( = ) ( 8 - 9 )11 Kredit pajak ( - ) Pasal 21; 22, 23, 24

dan pasal 2512 Pajak Penghasilan Kurang Bayar / Lebih Bayar / ( 10 - 11 )

Nihil Bayar Pasal 28, 28 A dan 29

BIAYA DAPAT DIKURANGKAN

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU KERUGIAN PENJUALAN HARTA KERUGIAN SELISIH KURS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH, syarat : a. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA b. DISERAHKAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) c. DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN d. MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG TIDAK TERTAGIH KEPADA DIRJEN PAJAK

PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK

BANTUAN ATAU SUMBANGAN WARISAN SETORAN TUNAI PENYERTAAN SAHAM DITERIMA BADAN IMBALAN DALAM BENTUK NATURA PENERIMAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI DEVIDEN YANG DITERIMA BADAN, syarat : a. BERASAL DARI LABA DITAHAN b. BAGI PT, BUMN DAN BUMD PENERIMA DEVIDEN PALING RENDAH 25% DAN MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM IURAN PENSIUN PENGHASILAN MODAL YANG DITANAMKAN BAGIAN LABA YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM BUNGA OBIGASI DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA PENGHASILAN YANG DITERIMA PERUSAHAAN VENTURA

PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE

MERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI DAPAT DIKURANGKAN PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN OBJEK PAJAK

ILUSTRASI !! PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBUDAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUKKEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATANSEJUMLAH RP180,000,000 RIBU

PERHI TUNGAN FI SKAL

KETERANGAN TANPA PERENCANAAN TAX PLANNI NG

Penghasilan 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 Beban komersial (7,500,000,000.00) (7,500,000,000.00) Laba sebelum pajak 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 Koreksi :

Biaya tidak bolehdikurangkan 180,000,000.00 Laba Fiskal 2,680,000,000.00 2,500,000,000.00

Pajak penghasilan (786,500,000.00) (732,500,000.00)

Laba setelah pajak 1,893,500,000.00 1,767,500,000.00

PENGHEMATAN PAJAK Rp54,000,000.00

Pemecahan usaha

PEMANFAATAN TARIF PAJAK PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK TARIF PAJAK TERTINGI (TOP RATE BRACKETS) PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA

ILLUSTRASI !! LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp450,000,000.00

10% X Rp 50,000,000.00 = 5,000,000.00

15% X Rp 50,000,000.00 = 7,500,000.00

30% X Rp 350,000,000.00 = 105,000,000.00

Pajak pajak terutang 117,500,000.00

ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGANMASING-MASING Rp225,000,000.00

ENTITAS “ A “

10% X Rp 50,000,000.00 = 5,000,000.00

15% X Rp 50,000,000.00 = 7,500,000.00

30% X Rp 125,000,000.00 = 37,500,000.00

Pajak pajak terutang 50,000,000.00

10% X Rp 50,000,000.00 = 5,000,000.00

15% X Rp 50,000,000.00 = 7,500,000.00

30% X Rp 125,000,000.00 = 37,500,000.00

Pajak pajak terutang 50,000,000.00

ENTITAS “ B “

Penyebaran penghasilan & biaya

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN FISKAL

DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU

MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)