PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI …

PENEGAKAN HUKUM/VOLUME 2/NOMOR 2/DESEMBER 2015 ISSN 2355-987X (Print)

JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM UMA 101

PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Marsella

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

[email protected]

ABSTRAK

Dalam kenyataannya Kasus pertanahan yang terjadi karena Penguasaan tanah tanpa

hak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali, Sertipikat ganda, Sertipikat

penggantiAkta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan

mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu dan Kekeliruan

penunjukan batas, Tumpang tindih, yang juga diklaim/pengaduan/keberatan dari

masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu

keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata

Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut

dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya

klaim tersebut, mereka ingin mendapat penanganan secara administrasi dengan apa yang

disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk

melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan

(sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan

Pertanahan Nasional.

Kata Kunci : sengketa pertanahan

ABSTRACT

In reality the case of land that occur due to control of the land without right, Dispute

limits, Dispute inheritance, Sell repeatedly, Certificate double, Certificates penggantiAkta

Buy Sell Fake, ie differences in perceptions, values or opinions, interests regarding a

specific plots of land for their Deed of Sale Buy fake and Fallacy designation limits,

overlap, which also claimed / complaints / objections from the public (individual / entity)

that contains the truth and claims against a decision of the State Administration in the area

of land that has been set by the Officers of State Administration under the aegis National

land, as well as the official decision perceived harm their rights on an area of land. With

the existence of the claim, they want to get treatment in the administration of the so-called

correction necessarily from the authorized official for it. The authority to make corrections

to a decision of the State Administration in the area of land (certificate/Decree Granting

Rights to Land), is on the National Land Agency.

Keywords: land disputes

A. PENDAHULUAN

Setiap orang butuh tempat tinggal,

Tanah merupakan kebutuhan hidup

manusia yang sangat mendasar yang dapat

diberikan macam-macam hak pada tanah

mailto:[email protected]



tersebut.1 Manusia hidup serta melakukan

aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat

manusia selalu berhubungan dengan tanah

dapat dikatakan hampir semua kegiatan

hidup manusia baik secara langsung

maupun tidak langsung selalu

memerlukan tanah. Pun pada saat manusia

meninggal dunia masih memerlukan tanah

untuk penguburannya Begitu pentingnya

tanah bagi kehidupan manusia, maka

setiap orang akan selalu berusaha

memiliki dan menguasainya, dengan

adanya hal tersebut maka dapat

menimbulkan suatu sengketa tanah di

dalam masvarakat. Sengketa tersebut

timbul akibat adanya perjanjian antara 2

pihak atau lebih yang salah 1 pihak

melakukan wanprestasi.

Tanah mempunyai peranan yang

besar dalam dinamika pembangunan,

maka didalam Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa

Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk

sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita

lihat dalam UndangUndang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.

Timbulnya sengketa hukum yang

bermula dari pengaduan sesuatu pihak

(orang/badan) yang berisi keberatan

keberatan dan tuntutan hak atas tanah,

baik terhadap status tanah, prioritas,

maupun kepemilikannya dengan harapan

dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

1 Chairuddin K.Nasution, Hukum

Agraria, (Medan: Diktat Fakultas Hukum

UISU, 2000), hal. 22.

Sengketa dan konflik pertanahan adalah

bentuk permasalahan yang sifatnya

kompleks dan multi dimensi. Oleh karena

itu usaha pencegahan, penanganan dan

penyelesaiannya harus memperhitungkan

berbagai aspek baik hukum maupun non

hukum. Seringkali penanganan dan

penyelesaian terhadap sengketa dan

konflik pertanahan dihadapkan pada

dilema-dilema antara berbagai

kepentingan yang sama-sama penting.

Mencari keseimbangan atas konflik yang

sudah terjadi jelas membutuhkan upaya

yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan

pemahaman mengenai akar konflik, faktor

pendukung dan faktor pencetusnya

sehingga dapat dirumuskan strategi dan

solusinya. Dengan usaha-usaha

penyelesaian akar masalah, diharapkan

sengketa dan konflik pertanahan dapat

ditekan semaksimal mungkin, sekaligus

menciptakan suasana kondusif dan

terwujudnya kepastian hukum dan

keadilan agraria yang mensejahterakan.

Setiap kasus pertanahan yang

disampaikan kepada Badan Pertanahan

Nasonal maka dilakukan pengelolaan

pengkajian dan penanganan kasus

pertanahan karena hal tersebut merupakan

salah satu fungsi Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia2 dalam

rangka menanggulangi sengketa, konflik

dan perkara pertanahan guna mewujudkan

kebijakan pertanahan bagi keadilan dan

2 Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden. Badan

Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota. (Pasal 8

ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional).



kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan

pengkajian dan penanganan kasus

pertanahan merupakan sarana untuk

penanganan sengketa pertanahan dan

memperkecil potensi timbulnya masalah

pertanahan.

A. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang

telah diuraikan maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja penyebab

terjadi sengketa pertanahan.

2. Bagaimanakah Penanganan sengketa

tanah di Badan Pertanahan Nasional.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah banyak terjadi

karena adanya sebuah benturan

kepentingan antara siapa dengan

siapa/gesekan kepentingan,3 Sadar akan

pentingnya tanah untuk tempat tinggal

atau kepentingan lainnya menyebabkan

tanah yang tidak jelas kepemilikannya

diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas

kepemilikannya pun masih ada yang

diperubutkan, hal ini terjadi karena

masyarakat sadar akan kepentingan dan

haknya,selain itu harga tanah yang

semakin meningkat.

Menurut Rusmadi Murad

timbulnya sengketa hukum yang bermula

dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau

badan) yang berisi keberatan-keberatan

dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap

status tanah, prioritas, maupun

kepemilikannya dengan harapan dapat

memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan

ketentuan. Peraturan yang berlaku kasus

pertanahan itu timbul karena adanya klaim

atau pengaduan atau keberatan dari

3 Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta, BP

IBLAM, 2005), hal, 1.

masyarakat (perorangan/badan hukum)

yang berisi kebenaran dan tuntutan

terhadap suatu keputusan Tata Usaha

Negara di bidang pertanahan yang telah

ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut

dirasakan merugikan hak-hak mereka atas

suatu bidang tanah tersebut. Dengan

adanya klaim tersebut, mereka ingin

mendapat penyelesaian secara

administrasi dengan apa yang disebut

koreksi serta merta dari Pejabat yang

berwenang untuk itu. Kewenangan untuk

melakukan koreksi terhadap suatu

keputusan Tata Usaha Negara di bidang

pertanahan (sertipikat/Surat Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada

Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kasus pertanahan dapat berupa

permasalahan status tanah, masalah

kepemilikan, masalah bukti-bukti

perolehan yang menjadi dasar pemberian

hak dan sebagainya.

Sengketa pertanahan adalah

perselisihan pertanahan antara orang

perseorangan, badan hukum atau lembaga

yang tidak berdampak luas secara sosio-

politis. Penekanan yang tidak berdampak

luas inilah yang membedakan definisi

sengketa pertanahan dengan definisi

konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat

berupa sengketa administratif, sengketa

perdata, sengketa pidana terkait dengan

pemilikan, transaksi, pendaftaran,

penjaminan, pemanfaatan, penguasaan

dan sengketa hak ulayat,4 sedangkan

konflik pertanahan merupakan

perselisihan pertanahan antara orang

perseorangan, kelompok, golongan,

4 Silabus Pelatihan Mediator,

Indonesian Institute for conflict Tranformation,

(Jakarta, Februari 2006), hal. 27.



organisasi, badan hukum atau lembaga

yang mempunyai kecenderungan atau

sudah berdampak luas secara sosio-politis,

bila perkara pertanahan adalah

perselisihan pertanahan yang

penyelesaiannya dilaksanakan oleh

lembaga peradilan atau putusan lembaga

peradilan yang masih dimintakan

penanganan perselisihannya di BPN RI.

A. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor apa saja penyebab

terjadi sengketa tanah.

Faktor-faktor secara sosiologis

(kemasyarakatan) sengketa pertanahan

yang terjadi didalam masyarakat dapat

disebabkan oleh beberapa hal :5

a. Ada usaha mengusai dan merugikan

pihak tertentu sehingga pihak yang

dirugikan mengadakan perlawanan.

b. Tidak mentaati atau mematuhi

peraturan dan tatanan yang ada

didalam masyarakat atau negara.

c. Perebutan, persaingan dalam hal yang

terbatas.

d. Salah pengertian atau salah paham

karena kegagalan komunikasi.

e. Perbedaan tujuan dan nilai hidup yang

dipegang.

f. Kurangnya kerjasama sehingga

menimbulkan kekecewaan dan

perasaan yang dirugikan.

Menurut Ismoe Broto, jenis sengketa,

konflik dan atau perkara pertanahan yang

disampaikan atau diadukan dan ditangani

oleh Badan Pertanahan Nasional, secara

garis besar dikelompokkan menjadi : 6

5Maria. S.W. Sumardjono (selanjutnya

disebut Maria S.W.Sumardjono II), Mediasi

Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dibidang

pertanahan, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal.6. 6 Wawancara kepada Kepala Tata

Usaha di Kantor pertanahan di Kabupaten

Serdang Bedagai, pada tanggal 9 November

2015.

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu

perbedaan persepsi, nilai atau

pendapat, kepentingan mengenai

status penguasaan di atas tanah

tertentu yang tidak atau belum

dilekati hak (tanah Negara),

maupun yang telah dilekati hak

oleh pihak tertentu.

2. Sengketa batas, yaitu perbedaan

pendapat, nilai kepentingan

mengenai letak, batas dan luas

bidang tanah yang diakui satu

pihak yang telah ditetapkan oleh

Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia maupun yang

masih dalam proses penetapan

batas.

3. Sengketa waris, yaitu perbedaan

persepsi, nilai atau pendapat,

kepentingan mengenai status

penguasaan di atas tanah tertentu

yang berasal dari warisan.

4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan


kepentingan mengenai status

penguasaan di atas tanah tertentu

yang diperoleh dari jual beli

kepada lebih dari 1 orang.

5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan


kepentingan mengenai suatu

bidang tanah tertentu yang

memiliki sertipikat hak atas tanah

lebih dari 1 (satu).

6. Sertipikat pengganti, yaitu



suatu bidang tanah tertentu yang

telah diterbitkan sertipikat hak atas

tanah pengganti.

7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu





suatu bidang tanah tertentu karena

adanya Akta Jual Beli palsu.

8. Kekeliruan penunjukan batas,

yaitu perbedaan pendapat, nilai

kepentingan mengenai letak, batas

dan luas bidang tanah yang diakui

satu pihak yang teiah ditetapkan

oleh Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia berdasarkan

penunjukan batas yang salah.

9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan

pendapat, nilai kepentingan

mengenai letak, batas dan luas

bidang tanah yang diakui satu

pihak tertentu karena terdapatnya

tumpang tindih batas kepemilikan

tanahnya.

10. Putusan Pengadilan, yaitu



putusan badan peradilan yang

berkaitan dengan subyek atau

obyek hak atas tanah atau

mengenai prosedur penerbitan hak

atas tanah tertentu.

Dalam praktik selama ini terdapat

perorangan/badan hukum yang merasa

kepentingannya dirugikan mengajukan

keberatan tersebut langsung kepada

Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sebagian besar diajukan langsung oleh

yang bersangkutan kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional dan sebagian

diajukan melalui Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan

diteruskan melalui Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi yang bersangkutan.

2. Penanganan Kasus Pertanahan

Kasus pertanahan itu timbul

karena adanya klaim/pengaduan/keberatan

dari masyarakat (perorangan/badan

hukum) yang berisi kebenaran dan

tuntutan terhadap suatu keputusan Tata

Usaha Negara di bidang pertanahan yang

telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut

dirasakan merugikan hak-hak mereka atas

suatu bidang tanah tersebut. Dengan

adanya klaim tersebut, mereka ingin

mendapat penyelesaian secara

administrasi dengan apa yang disebut

koreksi serta merta dari Pejabat yang

berwenang untuk itu. Kewenangan untuk

melakukan koreksi terhadap suatu

keputusan Tata Usaha Negara di bidang

pertanahan (sertipikat/Surat Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kasus pertanahan yang terdapat

dalam basis data Kantor Pertanahan

merupakan kasus-kasus lama maupun

kasus-kasus baru yang timbul sebagai

implikasi kasus-kasus lama. Setelah

dilakukan identifikasi terhadap kasus-

kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa

tipologi kasus kasus tersebut tidak dapat

dilakukan generalisasi dalam melakukan

upaya penanganan kasusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut,

dalam upaya penanganan dikategorikan

dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria 1 (K1) : penerbitan surat

pemberitahuan penyelesaian kasus

pertanahan dan pemberitahuan kepada

semua pihak yang bersengketa.

b. Kriteria 2 (K2) : penerbitan Surat

Keputusan tentang pemberian hak atas

tanah, pembatalan sertipikat hak atas

tanah, pencatatan dalam buku tanah

atau perbuatan hukum lainnya sesuai

Surat Pemberitahuan Penyelesaian

Kasus Pertanahan.

c. Kriteria 3 (K3) : Pemberitahuan

Penyelesaian Kasus Pertanahan yang

ditindaklanjuti mediasi oleh BPN



sampai pada kesepakatan berdamai

atau kesepakatan yang lain disetujui

oleh pihak yang bersengketa.

d. Kriteria 4 (K4) : Pemberitahuan Pen

e. yelesaian Kasus Pertanahan yang

intinya menyatakan bahwa

penyelesaian kasus pertanahan akan

melalui proses perkara di pengadilan.

f. Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan

Penyelesaian Kasus Pertanahan yang

menyatakan bahwa penyelesaian kasus

pertanahan yang telah ditangani bukan

termasuk kewenangan BPN dan

dipersilakan untuk diselesaikan

melalui instansi lain.

Terhadap suatu kasus pertanahan

yang disampaikan atau diadukan dan

ditangani oleh Badan Pertanahan

Nasional, solusi penanganan dapat

dilaksanakan dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Pelayanan pengaduan dan Informasi

Kasus

a. Pengaduan disampaikan melalui

Loket pengaduan.

b. Dilakukan Register terhadap

pengaduan yang diterima.

c. Penyampaian informasi,

digolongkan menjadi :

i. Informasi rahasia : Perlu ijin

Kepala BPN RI atau Pejabat

yang ditunjuk.

ii. Informasi Terbatas :

Diberikan pada pihak yang

memenuhi syarat.

iii. Informasi Terbuka untuk

umum : Diberikan pada

pihak yang membutuhkan.

2. Pengkajian Kasus

a. Untuk mengetahui faktor

penyebab.

b. Menganalisis data yang ada.

c. Menyusun suatu rekomendasi

penyelesaian kasus.

3. Penanganan Kasus

Penanganan suatu kasus

pertanahan yang disampaikan atau

diadukan dan ditangani oleh Badan

Pertanahan Nasional RI dilakukan

dengan tahapan :

a. Pengolahan data

pengaduan, penelitian

lapangan/koordinasi/

investigasi.

b. Penyelenggaraan gelar

kasus/penyiapan berita

acara.

c. Analisis/Penyusunan

Risalah Pengolahan

Data/surat keputusan.

d. Monitoring dan evaluasi

terhadap hasil penanganan

kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan

tertentu yang dianggap strategis,

dilaksanakan pembentukan tim

penanganan kasus potensi konflik

strategis.

4. Penyelesaian suatu kasus

pertanahan dikelompokkan

menjadi 2 yaitu :

a. Penyelesaian melalui jalur

hukum/pengadilan.

b. Penyelesaian melalui

proses mediasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang terjadi dalam

sengketa tanah mengenai

Penguasaan tanah tanpa hak,

Sengketa batas, Sengketa waris,

Jual berkali-kali, Sertipikat ganda,

Sertipikat penggantiAkta Jual Beli

Palsu, yaitu perbedaan persepsi,

nilai atau pendapat, kepentingan

mengenai suatu bidang tanah

tertentu karena adanya Akta Jual



Beli palsu dan Kekeliruan

penunjukan batas, Tumpang

tindih,

2. Penanganan sengketa di Badan

Pertanahan dengan melakukan

penerbitan surat pemberitahuan

penyelesaian kasus pertanahan dan

pemberitahuan kepada semua

pihak yang bersengketa,

penerbitan Surat Keputusan

tentang pemberian hak atas tanah,

pembatalan sertipikat hak atas

tanah, pencatatan dalam buku

tanah atau perbuatan hukum

lainnya sesuai Surat

Pemberitahuan Penyelesaian

Kasus Pertanahan, Pemberitahuan

Penyelesaian Kasus Pertanahan

yang ditindaklanjuti mediasi oleh

BPN sampai pada kesepakatan

berdamai atau kesepakatan yang

lain disetujui oleh pihak yang

bersengketa, Pemberitahuan


yang intinya menyatakan bahwa

penyelesaian kasus pertanahan

akan melalui proses perkara di

pengadilan dan Pemberitahuan


yang menyatakan bahwa

penyelesaian kasus pertanahan

yang telah ditangani bukan

termasuk kewenangan BPN dan

dipersilakan untuk diselesaikan

melalui instansi lain.

.

B. SARAN

1. Hendaknya Badan pertanahan

Nasional dalam menjalankan

proses permohonan hak, meneliti

terlebih dahulu mengenai

kepemilikan alas hak tanah dan

juga terhadap batas-batas tanah,

sebelum menerbitkan Sertipikat.

2. Hendaknya dalam penanganan

sengketa pertanahan di Badan

Pertanahan Nasional, bertanggung

jawaab dalam menerbitkan

sertipikat, sehingga tidak

menimbulkan konflik dalam

tumpang tindih tanah, maupun

batas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Chairuddin K.Nasution, Hukum Agraria,

(Medan: Diktat Fakultas Hukum

UISU, 2000).

Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta, BP

IBLAM, 2005).

Maria. S.W. Sumardjono (selanjutnya

disebut Maria S.W.Sumardjono

II), Mediasi Sengketa Tanah:

Potensi Penerapan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (ADR)

dibidang pertanahan, (Jakarta:

Gramedia, 2008).

b. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional.

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960

tentang Agraria.

PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI …

Documents