MATERI 2 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN-1
MATERI 2
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGIAN-1
DAFTAR ISI 2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN
SPESIFIKASI DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN
JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI
SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA
MAMPU:
• Memahami tahapan persiapan dalam pengadaan barang /jasa
• Memahami proses kaji ulang RUP
• Memahami proses penyusunan spesifikasi dan HPS
• Memahami pemilihan jenis kontrak
• Memahami ketentuan jaminan pengadaan & sertifikat
garansi
TUJUAN PELATIHAN 3
4
TAHAPAN PERSIAPAN PBJ
Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan,
Pemaketan, Pengorganisasian PBJ, dan KAK
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan yang terdiri dari: • Pengkajian ulang RUP
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan (Jenis)
Kontrak, Tanda Bukti Perjanjian, Surat Pesanan
Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J • Pengkajian ulang spesifikasi dan HPS
• Pemilihan Sistem Pengadaan B/J
o Penetapan metode pemilihan
o Penetapan metode penyampaian dokumen
o Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
• Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan
• Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
• Penyusunan Dokumen Pengadaan
PA/ KPA
PPK
ULP/
Pejabat
Pengadaan
5
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/
jasa pemerintah
Peranannya sangat strategis dan menentukan dalam
menjadi acuan kegiatan pengadaan
Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup
kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan
Disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA K/L/D/I
6
LANGKAH MENYUSUN RUP
Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I
Menyusun dan menetapkan
rencana penganggaran
untuk kebutuhan barang/jasa yang
sudah diidentifikasi
Menetapkan Kebijakan Umum
Pengadaan ; Pemaketan, Cara
Pengadaan, Pengorganisasian, Penetapan PPDN
Menyusun KAK, berisi : uraian
Kegiatan, waktu pelaksanaan, spek
teknis, total perkiraan biaya
pekerjaan
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Pasal 22 Angka 3
7
LANGKAH PENGKAJIAN ULANG RUP
PPK dapat mengundang ULP/Pejabat Pengadaan
dan tim teknis untuk
melakukan pengkajian
ulang (pembahasan)
terhadap rencana umum
pengadaan
1
Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas
meliputi:
• Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan
• Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan
• Pengkajian ulang KAK
2
Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi
tentang pengkajian
ulang rencana umum
pengadaan
3
PPK mengajukan
usulan perubahan
rencana umum
pengadaan kepada PA/KPA
berdasarkan berita acara pengkajian
ulang rencana umum
pengadaan
4
PA/KPA menetapkan
Rencana Umum
Pengadaan yang sudah dikaji ulang
sesuai dengan kewenangan -
nya
5
8 KETENTUAN DALAM KAJI ULANG
KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN
• Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan saja
• Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang
ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien,
meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri
• Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian
• Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk
menggabungkan atau memecah paket
9
Nilai paket pekerjaan sampai dengan
Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) diperuntukkan bagi
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat
kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat
dipenuhi
Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang
bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil dengan tetap
memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan
sehat, kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis
Memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri
KETENTUAN UMUM PEMAKETAN
10
Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi
kecil
Untuk Usaha Non-Kecil
Barang/PK/JL
≤ 2,5 Milyar
TIDAK
YA
Menuntut kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh usaha non kecil dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas
PROSEDUR PEMAKETAN
11
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
Pasal 24 Angka 3
LARANGAN PEMAKETAN
12 KETENTUAN DALAM KAJI ULANG
RAB PENGADAAN
• Materi yang dikaji:
• Rencana biaya paket pekerjaan
• Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
• Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan:
• Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan
peruntukan dan jenis pengeluaran;
• Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam
dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya
paket pekerjaan;
• Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
• Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam
dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan
revisi dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak
yang membahas.
13
KETENTUAN DALAM KAJI ULANG KAK
Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen yang memuat
uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
5W + 1H Kerangka Acuan Kerja memuat
Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?)
Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang
akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)
Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan
batas-batas tahun anggaran (When?)
Siapa yang akan melaksanakan (Who?)
Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?)
Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?)
14
KAJI ULANG RUP
Hal yang harus dikaji dalam Kerangka Acuan Kerja
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas
• Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas
• Spesifikasi teknis barang/jasa
• Total perkiraan biaya pekerjaan
• Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
• Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
• Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan
• Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang
• Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
• Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan yang bersifat
rahasia, tidak perlu analisis tersebut
• Dokumen-dokumen pendukung
15 PENETAPAN RUP SETELAH
DI KAJI ULANG
Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan
dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan.
Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum
pengadaan
Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP
Apabila PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan sepakat untuk mengubah
Rencana Umum Pengadaan
Apabila ada perbedaan pendapat
antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan terkait Rencana Umum
Pengadaan maka PPK mengajukan
permasalahan ini kepada PA/KPA
untuk diputuskan
Putusan PA/KPA bersifat final
TAHAPAN OUTPUT
16 KETENTUAN PENGUMUMAN RUP
MELALUI APBN/ABPD
Setelah Rencana Kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR, kemudian
PA mengumumkan RUP Barang/Jasa pada masing-masing K/L/D/I
Pada Pemerintah Daerah, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, PA mengumumkan RUP Barang/Jasa
APBN
APBD
Bab IV Pasal 25
17
MEDIA PENGUMUMAN RUP
Bab IV Pasal 25
Diumumkan di masing-masing Website K/L/D/I
Papan Pengumuman Resmi
Portal Pengadaan Nasional (INAPROC)
Tujuan di umumkan
melalui media ini :
Mewujudkan keterbukaan
informasi publik dalam
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sesuai
dengan prinsip-prinsip
pengadaan
18
MEDIA PENGUMUMAN - SIRUP
Bab IV Pasal 25
19
MEDIA PENGUMUMAN RUP
Bab IV Pasal 25
Pengumuman RUP
melalui Website
20
CONTOH PENGUMUMAN RUP
Pengumuman, paling kurang berisi :
1. Nama dan Alamat PA
2. Paket Pekerjaan
3. Lokasi Pekerjaan
4. Perkiraan Besaran Biaya
1 2
3
4
21
Latihan 1
Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP
22
PENYUSUNAN DOKUMEN SPESIFIKASI B/J – -
DOK. SPESIFIKASI B/J
Ketentuan Umum
• Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan
pengguna/penerima akhir;
• Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk
pengadaan suku cadang;
• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;
• Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia
(SNI)
23 PENYUSUNAN DOKUMEN SPESIFIKASI B/J –
DOK. SPESIFIKASI
Tujuan
• Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan
oleh pengguna barang/jasa
• Spesifikasi ini digunakan oleh:
Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan
penawaran
ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan
mengevaluasi penawaran
24
Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
Apa akibatnya bagi organisasi Anda, jika spesifikasi
yang ditetapkan tidak sesuai
25 TAHAP DAN PIHAK TERKAIT– DOK. SPESIFIKASI
Kaji Ulang
Persyaratan Teknis
PPK ULP/PP PA
Perubahan terhadap Spesifikasi
harus dengan persetujuan PPK
Tahapan dan Pihak Terkait
Rencana Umum
Pengadaan
Menetapkan Spesifikasi
Dokumen Pengadaan
26 JENIS SPESIFIKASI BARANG/JASA
– DOK. SPESIFIKASI
Kualitas
Kuantitas/Jumlah
Tempat
Harga
Waktu
27 MODEL PENYUSUNAN SPESIFIKASI
BARANG/JASA– DOK. SPESIFIKASI
Conformance
Performance
Teknikal
Contoh/sample
Komposisi
Merek
Fungsi
Kinerja
28 KETENTUAN UMUM – HPS
HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi)
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
Ke
ten
tua
n U
mu
m H
PS
Pasal 66
29 TAHAP DAN PIHAK TERKAIT– HPS
SAH jika ditandatangani oleh PPK
(sebagai yang menetapkan)
Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH
Diumumkan Nilai Total HPS
PPK ULP/PP
Usulan Dokumen
HPS
Usulan Dokumen
HPS
Usulan Dokumen
HPS Ditetapkan
Penyusunan HPS
Tahapan dan Pihak Terkait
30 FUNGSI HPS
PPK
Menetapkan HPS
Rp Harga optimal/ wajar
TIDAK “MARK-UP”
Memperhitungkan semua
komponen biaya
Perhitungkan keuntungan
penyedia + overhead Penyedia
Barang/ Jasa
ULP/PP
Mengumumkan Nilai Total HPS
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam
seleksi dengan evaluasi kualitas, kualitas dan biaya serta biaya terendah
• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran
yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
• Dasar menentukan harga timpang dan KD
• Dasar melakukan negosiasi harga
31 DATA DAN INFORMASI (1) – HPS
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
32 DATA DAN INFORMASI (2) – HPS
g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);
i. Norma indeks; dan/atau
j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan
informasi harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn (overhead + profit yang wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain dan PPh penyedia barang/jasa
33 PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA –
PENYUSUNAN HPS
Mengecek besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum (DIPA/DPA,
KAK dan RAB)
Menghitung/ menetapkan harga
satuan
Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh mata pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana,
maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi PO/LK (jumlah atau biaya)
34 PENGADAAN KONSTRUKSI – PENYUSUNAN HPS
Mengecek besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum
Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran
(pay-item)
Menghitung/ menetapkan harga
satuan
Menjumlahkan jumlah biaya
untuk setiap mata pembayaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh mata pembayaran
Menghitung PPN Menentukan
besarnya HPS
35 PENGADAAN JASA KONSULTANSI –
PENYUSUNAN HPS
Biaya langsung non-personil tidak
melebihi 40% dari biaya total, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat khusus
Mengecek besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum antara lain:
KAK dan RAB
Menghitung Komponen
Biaya (Biaya Langsung
Personil/Remuneration)
dan Biaya Langsung
Non Personil (Direct
Reimbursable Cost)
Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh item pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
Latihan 2
Spesifikasi dan HPS
36
37 PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK/
BUKTI PERJANJIAN
Bukti Pembelian (s/d 10 juta)
Kuitansi (s/d 50 juta)
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
Surat Pesanan
• Jasa Konsultansi
s.d Rp 50 juta
• Barang/Pek. Konstruksi/
Jasa Lainnya
s.d Rp 200 juta
• Jasa Konsultansi
di atas Rp 50 juta
• Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa
Lainnya
di atas Rp 200 juta
• E-Purchasing
• Pembelian secara
online
Bukti
Perjanjian
Pasal 55
38 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PENGADAAN B/J – PENYUSUNAN KONTRAK
LANGKAH-LANGKAH PEMILIHAN
JENIS KONTRAK
Mengidentifikasikan barang/jasa yang
akan diadakan
Mengenali masing-masing
jenis kontrak
Memilih dan menetapkan salah satu
jenis kontrak
1
2 3
39 JENIS KONTRAK – PENYUSUNAN KONTRAK
Lump sum
Harga satuan
Gabungan lump sum dan harga satuan
Terima jadi (turnkey)
Persentase
PEMBEBANAN TAHUN
ANGGARAN
Tahun tunggal
Kontrak pengadaan tunggal
Kontrak payung
Tahun jamak
JENIS PEKERJAAN
Pekerjaan tunggal
Pekerjaan terintegrasi
SUMBER PENDANAAN
CARA PEMBAYARAN
Kontrak pengadaan bersama
Pasal 50
40 ISI MINIMAL – PENYUSUNAN KONTRAK
Bukti Pembelian
Kuitansi
Surat Perintah
Kerja (SPK)
• Identitas penyedia
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan
yang berlaku
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas
materai sesuai ketentuan yang berlaku
Pasal 55
41 ISI MINIMAL – PENYUSUNAN KONTRAK
Surat Perjanjian
Surat
Pesanan
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat
perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK,
SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di
atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban
Latihan 3
Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian
42
43 JAMINAN PENGADAAN DAN
SERTIFIKAT GARANSI
Ketentuan Umum
Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank
umum/lembaga keuangan lainnya yang
diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada
pengguna barang/jasa untuk menjamin
terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia
barang/jasa.
SURAT JAMINAN
PENERBIT
SURAT JAMINAN
Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi (yang memiliki produk
jaminan/ suretyship)
44 JENIS JAMINAN ATAS PENGADAAN
BARANG/JASA
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan
Uang Muka
Jaminan
Pemeliharaan
Pasal 67
45 JAMINAN DAN PENGEMBALIAN JAMINAN
PELAKSANAAN
Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan
sebelum kontrak ditandatangani
Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80%
HPS
Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau
serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi
Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Pekerjaan Tertentu
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
• Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
• Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Jaminan Pelaksanaan
Pasal 70
46 HAL YANG TIDAK PERLU DALAM JAMINAN
PELAKSANAAN
a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes,
atau Sayembara;
b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah
dikuasai oleh Pengguna; atau
c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui
E-Purchasing.
47 JAMINAN UANG MUKA (JUM)
JUM harus diberikan sebesar uang muka yang disetujui :
Pengembalian uang muka diperhitungkan secara
proporsional pada setiap tahapan pembayaran
Diberikan bila dicantumkan di kontrak
Pasal 69
48 JAMINAN PEMELIHARAAN
Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk:
a. Pekerjaan Konstruksi
b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan
Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada
pekerjaan pemeliharaan
Nilainya 5% dari kontrak
Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi
pembayaran
Pasal 71
49
SERTIFIKAT GARANSI
Dalam pengadaan barang, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
dalam kontrak
Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen