-
Setelah membaca bab ini, diharapkan pembaca mampu untuk:
1. Menjelaskan pengertian dana umum dan ekuitas dana.
2. Menjelaskan fungsi ekuitas dana dalam akuntansi
pemerintahan.
3. Menjelaskan pengertian elemen-elemen ekuitas dana.
4. Menjelaskan pengertian ekuitas dana lancar dan rumus
penghitungannya.
5. Menjelaskan pengertian ekuitas dana investasi dan rumus
penghitungannya.
6. Menjelaskan pengertian ekuitas dana cadangan dan rumus
penghitungannya.
7. Menjelaskan persamaan akuntansi pemerintahan.
8. Membuat persamaan akuntansi pemerintahan.
9. Menerapkan persamaan akuntansi pemerintahan untuk
menganalisis
transaksi sederhana di pemerintahan.
10. Menjelaskan setiap akibat transaksi dalam akuntansi
pemerintahan dan
pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi.
11. Menyusun neraca awal sederhana dari persamaan akuntansi
pemerintahan.
12. Menjelaskan contoh penyesuaian dan pengaruhnya terhadap
persamaan
akuntansi dan neraca.
-
2
DANA UMUM DAN EKUITAS DANA Untuk memahami akuntansi pemerintahan
menurut Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), maka kita perlu mengetahui mengenai
mekanisme akuntansi
dana umum yang dianut oleh SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan
Indonesia
menganut konsep dana umum, sebagaimana dinyatakan secara
implisit dalam
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 15, sebagai
berikut:
Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian
masing-
masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general
fund)
sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan
keuangan
pemerintah.
Pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa akuntansi
pemerintahan di
Indonesia menganut konsep dana umum. Hanya saja, dalam standar
selanjutnya
tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai dana umum ini.
Dana umum ini
dalam praktiknya terdapat pada sisi ekuitas di neraca
pemerintah.
Menurut Suwardjono (2005: 504), dana (fund) mempunyai dua
pengertian yang
saling dirancukan. Dana dapat diartikan sebagai kas (uang), aset
likuid, atau
sumber keuangan (financial resources) yang dapat digunakan untuk
mendanai
suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai
tujuan tertentu
(spesifik). Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat
yang dapat berupa
kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid
tersebut.
Pengertian dana menurut General Accounting Standard Board (GASB)
Codification
(Wilson and Katellus, 2004:34):
A fund is formally defined as a fiscal and accounting entity
with self balancing set of accounts recording cash and other
financial resources, together with all related liabilities and
residual equities or balances and changes there in, which are
segregated for the purpose of carrying on spesific activities or
attaining certain objectives in accordance with special
regulations, restrictions, or limitations.
Konsep dana sangat fundamental bagi akuntansi pemerintah.
Sebagaimana
dinyatakan di dalam definisi tersebut, suatu dana adalah
merupakan entitas fiskal
yang terpisah yang memiliki sumber daya sendiri dan melaporkan
kewajibannya
sendiri dan hasil operasi untuk periode fiskal. Lebih jauh,
suatu dana secara
konseptual memiliki catatan akuntansi tersendiri (misalnya
jurnal, buku besar)
dan dapat menyiapkan laporan keuangan sendiri secara terpisah.
Dengan
-
3
demikian suatu dana merupakan entitas akuntansi tersendiri.
Konsep ini
memandang bahwa kegiatan, program, proyek atau unit kegiatan
lainnya sebagai
kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat
pelaporan disebut
dengan dana. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan
untuk
pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan
tersebut sebagai
dana yang berdiri sendiri terpisah dengan dana yang lain. Dengan
demikian
diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan
data akuntansi
dan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana
tersebut.
Penjelasan mengenai pos ekuitas dalam neraca dapat ditemukan di
dalam Buletin
Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, yang
menyatakan:
Pendekatan yang digunakan untuk menyajikan pos-pos ekuitas ke
dalam
format neraca berdasarkan SAP, dilakukan dengan pendekatan
self
balancing.
Pendekatan self balancing di dalam neraca yang digunakan oleh
SAP merupakan
selisih antara saldo Aset dan Kewajiban. Dari penjelasan diatas,
maka dapat
disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam neraca merupakan:
1. kelompok dana umum
2. penyeimbang (self balancing) terhadap akun aset dan
kewajiban
Saldo dana dalam neraca dapat diinterpretasi sebagai dana likuid
yang siap
digunakan adalah ekuitas dana lancar Selisih Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
dan dana cadangan. Untuk menggunakan SiLPA dan dana cadangan
perlu
ketetapan hukum yang mengatur penggunaan dana SiLPA yang
tersedia.
PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Standar Akuntansi Pemerintahan
di Indonesia yang berlaku sejak tahun 2005 (PP
No. 24 Tahun 2005 / PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran 2) menganut
basis kas
menuju akrual. Menurut basis tersebut pendapatan dan belanja
diakui pada saat
kas masuk ke atau kas keluar dari Kas Negara, sementara aset,
kewajiban dan
ekuitas dana diakui berbasis akrual. Penerapan basis kas menuju
akrual
mengandung implikasi terhadap komponen laporan keuangan
pemerintahan
Indonesia, harus memiliki komponen aset, kewajiban, ekuitas
dana, pendapatan
dan belanja.
INSERT (KLASIFIKASI KOMPONEN LKP MENURUT PP 71 2010)
ASET ( ASET LANCAR, INV. JP, ASET TETAP, ASET LAINNYA)
KEWAJIBAN (JPD, JPJG)
-
4
EKUITAS
Pemisahan antara eksekutif dan legislatif sebagai wakil dari
rakyat dalam
pemerintahan menimbulkan perlunya pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban
pemerintah terhadap keuangan rakyat yang dikelolanya diwujudkan
dalam
bentuk pelaporan neraca yang mengharuskan bahwa aset pemerintah
harus
ditunjukkan asalnya, apakah dari kewajiban ataukah milik
pemerintah sendiri
(ekuitas dana). Dengan demikian, maka hubungan fungsional bahwa
aset harus
selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas dana harus selalu
dipertahankan.
Hubungan fungsional antara aset, kewajiban dan ekuitas dana
dalam akuntansi
disebut dengan persamaan akuntansi.
Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun
(tempat mencatat
transaksi) dalam suatu sistem akuntansi, akibat dimintanya
pertanggungjawaban
atas dasar konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang
menghendaki
agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan
sumber atau
asalnya. Secara sederhana, persamaan akuntansi pemerintah dapat
digambarkan
sebagai berikut:
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
Dengan menggunakan notasi, maka persamaan tersebut dapat
ditulis:
A = K + ED
Di dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia
berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Ekuitas Dana
pemerintah dibagi
menjadi 3 kelompok, yaitu:
1. Ekuitas Dana Lancar
2. Ekuitas Dana Investasi
3. Ekuitas Dana Cadangan
Setiap kelompok dibagi menjadi akun-akun yang spesifik sesuai
dengan dana yang
dimaksudkan. Setiap kelompok dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka
pendek. Dengan kata lain Ekuitas Dana Lancar sama dengan aset
lancar
dikurangi kewajiban jangka pendek.
Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Lancar Akun Sub Ekuitas Dana
Lancar Akun Lawan
SiLPA/SiKPA (Selisih Lebih/Kurang Kas di Kas Daerah, Kas di
Bendahara
-
5
Perhitungan Anggaran) Pengeluaran, dan Investasi Jangka
Pendek
Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara Penerimaan
Cadangan Piutang Piutang
Cadangan Persediaan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka Pendek
2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang
tertanam
dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan
kewajiban
jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan
bersih
pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka
panjang.
Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca dapat diperoleh
dengan
menjumlahkan:
Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Aset Lainnya
Dikurangi:
Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang
Jangka
Panjang
Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Investasi Akun Sub Ekuitas Dana
Investasi Akun Lawan
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka
Panjang
Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Aset Lainnya
Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Hutang Jangka Panjang
Hutang Jangka Panjang
3. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai
peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain Ekuitas Dana Cadangan
mencerminkan
kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam Dana
Cadangan.
Dengan demikian jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar
jumlah Dana
Cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening di bank
yang diatur
dengan peraturan daerah.
Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Cadangan Akun Sub Ekuitas Dana
Cadangan Akun Lawan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan
Adanya 3 jenis Ekuitas Dana di dalam akuntansi pemerintahan
Indonesia, akan
mengubah struktur persamaan akuntansi, menjadi sebagai
berikut:
-
6
A = K + EDL + EDI + EDC
Dari persamaan diatas, A adalah Aset, K adalah Kewajiban, EDL
adalah Ekuitas
Dana Lancar, EDI adalah Ekuitas Dana Investasi, dan EDC adalah
Ekuitas Dana
Cadangan.
Untuk mengecek ketepatan dalam penjumlahan angka-angka di dalam
setiap
kelompok ekuitas dana, dapat menggunakan rumus berikut ini:
EDL = Aset Lancar - Kewajiban Jangka Pendek
EDI = Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang
EDC = Dana Cadangan
Pemerintah melaksanakan operasional kegiatan pelayanannya kepada
masyarakat
dengan berdasarkan pada anggaran. Jika dilihat dari segi
transaksi, terdapat 3
tahap anggaran yaitu pada saat disahkan, diotorisasi, dan
direalisasi. Anggaran
pemerintah akan berpengaruh terhadap persamaan akuntansi
pemerintah pada
saat direalisasi atau saat terjadinya transaksi (dasar akrual)
dan pada saat
peneriman atau pengeluaran kas (dasar kas).
Hubungan posisi keuangan awal dan posisi keuangan akhir setelah
transaksi yang
berdasarkan anggaran pemerintah, dapat digambarkan dalam notasi
persamaan
akuntansi sebagai berikut.
Posisi keuangan awal:
A = K + EDL + EDI + EDC
Posisi keuangan akhir:
A = K + EDL + EDI + EDC
Tanda dalam persamaan di atas menunjukkan bahwa komposisi dan
jumlah
rupiah aset, kewajiban, dan ekuitas dana berubah setelah adanya
transaksi tetapi
jumlah rupiah aset total akan selalu sama dengan jumlah rupiah
kewajiban dan
ekuitas dana. Apabila elemen penyebab perubahan ekuitas
dipisahkan, maka
selama periode fiskal terjadinya transaksi, ekuitas awal tidak
akan berubah dan
sebagai gantinya timbul elemen-elemen Pendapatan (P) dan Belanja
(B). Pada
akhir periode, persamaan akuntansi pemerintah akan menjadi
sebagai berikut:
A = K + EDL + EDI + EDC + P - B
-
7
ILUSTRASI TRANSAKSI Untuk menggambarkan transaksi-transaksi yang
terjadi dalam pemerintahan
daerah yang disederhanakan, maka untuk memudahkan akan
diilustrasikan
sebagai berikut:
Contoh 1
Kabupaten Makmur, pada tahun 2005 baru pertama kali
mengadakan
inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikut (dalam jutaan
rupiah):
Kas di Kas Daerah Rp 5.000
Persediaan 2.000
Aset Tetap 3.000
Dana Cadangan 1.000
Hutang Jangka Pendek 1.500
Hutang Jangka Panjang 2.500
Buatlah persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang
dilakukan oleh
Kabupaten Makmur!
Dari soal contoh 1, kita dapat menyusun persamaan akuntansi
sesuai dengan data
hasil inventarisasi neraca awal Kabupaten Makmur sebagai
berikut:
(dalam jutaan rupiah)
Kas di Kas
Daerah
Persedia-an
Aset Tetap
Dana Cadang-
an
Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka
Panjang
Ekuitas Dana
Lancar
Ekuitas Dana
Investasi
Ekuitas Dana Cad.
DEBET (Rp) KREDIT (Rp)
5.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 5.500 500 1.000
Neraca awal singkat atas transaksi pencatatan tersebut adalah
sebagai berikut:
Kabupaten Makmur Neraca Awal
Per 31 Desember 2005 (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek Rp 1.500
Kas di Kas Daerah Rp 5.000 Hutang Jangka Panjang 2.500
Persediaan 2.000 Total Kewajiban 4.000
Total Aset Lancar 7.000 Ekuitas Dana
Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar 5.500
Aset Tetap 3.000 Ekuitas Dana Investasi 500
Dana Cadangan 1.000 Ekuitas Dana Cadangan 1.000
Total Aset Tetap dan Lainnya 4.000 Total Ekuitas Dana 7.000
Jumlah Aset Rp 11.000 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Rp 11.000
-
8
Untuk menghitung ketepatan angka-angka dalam ekuitas dana, maka
digunakan
persamaan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):
Ekuitas Dana Lancar (EDL) = Aset Lancar Kewajiban Jangka
Pendek
= Rp 7.000 Rp 1.500
= Rp 5.500
Ekuitas Dana Investasi (EDI) = Aset Tetap Kewajiban Jangka
Panjang
= Rp 3.000 Rp 2.500
= Rp 500
Ekuitas Dana Cadangan (EDC) = Dana Cadangan
= Rp 1.000
Berikut ini adalah neraca awal Kabupaten Makmur dengan rincian
akun ekuitas
dana.
Kabupaten Makmur Neraca Awal
Per 31 Desember 2005 (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek Rp 1.500
Kas di Kas Daerah Rp 5.000 Hutang Jangka Panjang 2.500
Persediaan 2.000 Total Kewajiban 4.000
Total Aset Lancar 7.000 Ekuitas Dana
Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar
Aset Tetap 3.000 SiLPA 5.000
Dana Cadangan 1.000 Cadangan Persediaan 2.000
Total Aset Tetap dan Lainnya 4.000 Dana YHD untuk Pembayaran
Hutang Jangka Pendek
(1.500)
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
3.000
Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang
(2.500)
Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
1.000
Total Ekuitas Dana 7.000
Total Aset Rp 11.000 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Rp 11.000
Ket: YHD= Yang Harus Disediakan
-
9
Contoh 2
Selama Tahun 2006, APBD Kabupaten Makmur ditetapkan dan
direalisasikan
sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah)
Pos APBD APBD Realisasi APBD
Pendapatan Rp 29.000 Rp 30.000
Belanja Operasi 16.000 15.000
Belanja Modal /Aset Tetap 10.000 10.000
Surplus/(Defisit) 3.000 5.000
Penerimaan Pembiayaan_ dari Hutang Jangka Panjang 8.000
7.000
Pengeluaran Pembiayaan_ Pembentukan Dana Cadangan (7.000)
(5.000)
Sisa Lebih/(Kurang Pembiayaan) 1.000 2.000
SiLPA /(SiKPA) 4.000 7.000
Secara deskriptif, transaksi akuntansi keuangan yang terjadi
pada Kabupaten
Makmur dalam tahun 2006 dapat diikhtisarkan sebagai berikut
(dalam jutaan
rupiah):
A. Inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp
11.000
B. Realisasi pendapatan asli Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur
Rp 20.000
C. Realisasi belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur
Rp 15.000
D. Realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp
10.000
E. Korolari: pengakuan aset atas realisasi belanja modal
Pemerintah Daerah
Kabupaten Makmur Rp 10.000
F. Realisasi penerimaan pembiayaan dari hutang jangka panjang Rp
7.000
G. Korolari: pengakuan hutang jangka panjang Rp 7.000
H. Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan
pemerintah
daerah untuk pembuatan bandara di Pemerintah Daerah Kabupaten
Makmur
Rp 5.000
I. Korolari: pengakuan atas penambahan dana cadangan Rp
5.000
Bagaimanakah pengaruh dari realisasi APBD Kabupaten Makmur
terhadap
persamaan akuntansi pemerintah Kabupaten Makmur?
Penjelasan Transaksi A
Transaksi A adalah berupa pencatatan neraca awal, yang berasal
dari inventarisasi
aset dan kewajiban. Dalam transaksi ini dicatat aset yang bisa
diidentifikasi serta
kewajiban yang dimiliki oleh Kabupaten Makmur pada akhir tahun
2005. Selisih
antara total aset dan kewajiban, masing-masing akan
diidentifikasi dan
dikelompokkan ke dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi dan ekuitas
dana cadangan. Penjelasan atas transaksi pertama ini telah
diuraikan di Contoh 1.
Penjelasan Transaksi B
Transaksi B adalah realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten
Makmur sesuai
dengan APBD. Untuk tahun 2006, realisasi pendapatan pemerintah
Kabupaten
-
10
Makmur adalah Rp 30.000. Transaksi yang terjadi atas realisasi
anggaran tersebut
akan menambah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur berupa kas
sebesar
Rp 30.000 di sebelah Debet, sementara di sebelah kredit akan
menambah jumlah
ekuitas dana lancar (SiLPA) sebesar Rp 30.000. Transaksi
realisasi pendapatan
pemerintah ini hanya akan menambah kas dan tidak mengubah
komposisi aset
lainnya.
Penjelasan Transaksi C
Transaksi C adalah realisasi belanja operasi pemerintah
Kabupaten Makmur
sesuai dengan APBD. Untuk tahun 2006, realisasi belanja operasi
pemerintah
Kabupaten Makmur adalah Rp 15.000. Transaksi yang terjadi atas
realisasi
anggaran tersebut akan mengurangi aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Makmur
berupa kas sebesar Rp 15.000 di sebelah Debet, sementara di
sebelah kredit akan
mengurangi jumlah ekuitas dana lancar (SiLPA) sebesar Rp 15.000.
Transaksi
realisasi belanja operasi pemerintah ini hanya akan mengurangi
kas, tidak
mengubah komposisi aset lainnya. Sebagai lawannya, transaksi
realisasi belanja
operasi pemerintah akan mengurangi ekuitas dana lancar
(SiLPA).
Penjelasan Transaksi D
Transaksi D adalah realisasi belanja modal pemerintah Kabupaten
Makmur sesuai
dengan APBD. Untuk tahun 2006, realisasi belanja modal
pemerintah Kabupaten
Makmur adalah Rp 10.000. Transaksi yang terjadi atas realisasi
anggaran tersebut
akan mengurangi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur berupa
kas sebesar
Rp 10.000 di sebelah Debet, sementara di sebelah kredit akan
mengurangi jumlah
ekuitas dana lancar (SiLPA) sebesar Rp 10.000. Transaksi
realisasi belanja operasi
pemerintah ini bukan hanya akan mengurangi kas, tetapi juga akan
mengubah
komposisi aset lainnya, yaitu bertambahnya aset tetap sebagai
akibat belanja
modal. Sebagai lawannya, transaksi realisasi belanja modal
pemerintah akan
mengurangi ekuitas dana lancar (SiLPA) Rp 10.000.
-
Persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut: (dalam jutaan
rupiah)
Tran-saksi
Kas di Kas Daerah
Persedia-an
Aset
Tetap
Dana Cadangan
Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka
Panjang
Ekuitas Dana
Lancar
Ekuitas Dana
Investasi
Ekuitas Dana
Cadangan
Keterangan Transaksi
DEBET (Rp) KREDIT (Rp)
A 5.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 5.500 500 1.000 Neraca
Awal
B 30.000 30.000 Pendapatan
35.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 35.500 500 1.000
C (15.000) (15.000) Belanja Operasi
20.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 20.500 500 1.000
D (10.000) (10.000) Belanja Modal
10.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 10.500 500 1.000
E 10.000 10.000 Belanja Modal: Pengakuan Aset Tetap
10.000 2.000 13.000 1.000 1.500 2.500 10.500 10.500 1.000
F 7.000 7.000
Penerimaan Pembiayaan dari Hutang Jangka Panjang
17.000 2.000 13.000 1.000 1.500 2.500 17.500 10.500 1.000
G 7.000 (7.000) Pengakuan Hutang Jangka Panjang
17.000 2.000 13.000 1.000 1.500 9.500 17.500 3.500 1.000
H (5.000) (5.000) Pengeluaran Pembiayaan
12.000 2.000 13.000 1.000 1.500 9.500 12.500 3.500 1.000
I 5.000 5.000 Pencatatan Penambahan Dana Cadangan
12.000 2.000 13.000 6.000 1.500 9.500 12.500 3.500 6.000
-
Penjelasan Transaksi E
Transaksi pengakuan aset tetap dan pengakuan hutang jangka
panjang
merupakan transaksi yang berbeda dengan transaksi yang terjadi
di sektor
swasta. Transaksi belanja modal sebesar Rp 10.000 akan
mempengaruhi akun kas
di sisi Debet, berupa pengurangan kas, dan ekuitas dana lancar
berupa
bertambahnya belanja modal sebesar Rp 10.000. Bertambahnya
belanja secara
langsung akan berpengaruh terhadap SiLPA di akhir periode.
Pencatatan transaksi
dengan metode ini hanya akan mempengaruhi aset berupa kas dan
ekuitas dana
berupa SiLPA. Sementara untuk pengakuan adanya aset terhadap
transaksi ini
memerlukan satu tahap pencatatan transaksi sebagai aset.
Pengakuan atas aset
sebagai penambahan aset tetap sebesar Rp 10.000, dan diimbangi
dengan
penambahan atas ekuitas dana investasi untuk pos Ekuitas Dana
Investasi-
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap sebesar Rp 10.000. Oleh karena
itu, untuk
mencatat transaksi ini dilakukan 2 langkah, yaitu 1) mengakui
penurunan kas dan
penambahan belanja modal sebesar Rp 10.000, dan 2) mengakui
penambahan aset
tetap Rp 10.000 dan penambahan Ekuitas Dana
Investasi-Diinvestasikan dalam
Aset Tetap sebesar Rp 10.000. Langkah yang kedua di dalam
akuntansi
pemerintahan dikenal dengan jurnal korolari.
Masalah lain yang muncul adalah pertanyaan, Mengapa pencatatan
transaksi
tidak langsung mengurangi kas dan menambah aset tetap sebesar Rp
10.000?
Apabila pencatatan dalam persamaan akuntansi dilakukan dengan
cara ini, maka
akan mengakibatkan 1) tidak tercatatnya belanja modal, 2) tidak
tercatatnya
penambahan didalam Ekuitas dana Investasi-Diinvestasikan dalam
Aset Tetap.
Untuk mengatasi kelemahan karena pencatatan model sektor swasta,
maka dalam
persamaan akuntansi pemerintah pencatatan harus dilakukan dua
tahap, yaitu
tahap pertama mencatat pengeluaran kas dan penambahan belanja
modal atau
realisasi belanja modal, dan tahap kedua mengakui penambahan
aset tetap dan
penambahan Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam Aset
Tetap.
Penjelasan Transaksi F
Transaksi F adalah realisasi penerimaan pembiayaan pemerintah
Kabupaten
Makmur sesuai dengan APBD. Untuk tahun 2006, realisasi
penerimaan
pembiayaan pemerintah Kabupaten Makmur adalah Rp 7.000 yang
berasal dari
hutang jangka panjang. Transaksi yang terjadi atas realisasi
anggaran tersebut
akan menambah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur berupa kas
sebesar
Rp 7.000 di sebelah Debet, sementara di sebelah kredit akan
menambah jumlah
ekuitas dana lancar (SiLPA) sebesar Rp 7.000. Transaksi
realisasi belanja operasi
pemerintah ini bukan hanya akan menambah ekuitas dana lancar
(SiLPA), tetapi
juga akan mengubah komposisi kewajiban jangka panjang, yaitu
bertambahnya
-
12
kewajiban jangka panjang sebagai akibat dari penerimaan
pembiayaan, yang perlu
dibayar di masa yang akan datang.
Penjelasan Transaksi G
Transaksi ini adalah kasus penerimaan kas dari penerimaan
pembiayaan atau
realisasi pendapatan pembiayaan. Transaksi penerimaan pembiayaan
sebesar Rp
7.000 berasal dari hutang jangka panjang akan mempengaruhi akun
kas di sisi
Debet, berupa penambahan kas, dan ekuitas dana lancar berupa
bertambahnya
penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7.000. Bertambahnya
penerimaan
pembiayaan secara langsung akan berpengaruh terhadap SiLPA pada
akhir
periode. Pencatatan transaksi dengan metode ini hanya akan
mempengaruhi aset
berupa kas dan ekuitas dana berupa SiLPA. Sementara untuk
pengakuan adanya
hutang jangka panjang terhadap transaksi ini memerlukan satu
tahap pencatatan
transaksi sebagai hutang jangka panjang. Pengakuan atas
transaksi pembiayaan
sebagai penambahan hutang jangka panjang sebesar Rp 7.000, dan
diimbangi
dengan penambahan atas Ekuitas Dana Investasi-Dana yang Harus
Disediakan
untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang sebesar Rp 7.000.
Muncul pertanyaan, Mengapa pencatatan transaksi tersebut tidak
langsung
menambah kas dan hutang jangka panjang masing-masing sebesar Rp
7.000,
seperti halnya di persamaan akuntansi sektor swasta? Apabila
pencatatan dalam
persamaan akuntansi dilakukan dengan cara ini, maka akan
mengakibatkan 1)
tidak tercatatnya penerimaan pembiayaan, 2) tidak tercatatnya
penambahan
didalam Ekuitas Dana Investasi-Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran
Hutang Jangka Panjang. Untuk mengatasi kelemahan karena
pencatatan model
sektor swasta tersebut, maka dalam persamaan akuntansi
pemerintah pencatatan
harus dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama mencatat
penerimaan kas dan
penambahan penerimaan pembiayaan atau realisasi penerimaan
pembiyaan dari
hutang jangka panjang, dan tahap kedua adalah mengakui
penambahan kewajiban
jangka panjang dan penambahan Ekuitas Dana Investasi-Dana yang
Harus
Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang.
Penjelasan Transaksi H
Transaksi H adalah realisasi pengeluaran pembiayaan pemerintah
Kabupaten
Makmur sesuai dengan APBD untuk membentuk dana cadangan. Untuk
tahun
2006, realisasi pengeluaran pembiayaan pemerintah Kabupaten
Makmur adalah
Rp 5.000. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran
tersebut akan mengurangi
aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur berupa kas sebesar Rp
5.000 di
sebelah Debet, sementara di sebelah kredit akan mengurangi
jumlah ekuitas dana
lancar (SiLPA) sebesar Rp 5.000. Transaksi realisasi belanja
pembiayaan
pemerintah ini bukan hanya akan mengurangi kas, tetapi akan
mengubah
komposisi aset lainnya berupa perubahan pada dana cadangan.
Sebagai lawannya,
-
13
transaksi realisasi belanja operasi pemerintah akan mengurangi
ekuitas dana
lancar (SiLPA) sebesar Rp 5.000.
Penjelasan Transaksi I
Transaksi pengakuan dana cadangan dan pengakuan penambahan atas
ekuitas
dana cadangan merupakan transaksi yang berbeda dengan transaksi
yang terjadi
di sektor swasta. Transaksi belanja pembiayaan sebesar Rp 5.000
akan
mempengaruhi akun kas di sisi Debet, berupa pengurangan kas, dan
ekuitas dana
lancar berupa bertambahnya ekuitas dana cadangan sebesar Rp
5.000.
Bertambahnya belanja pembiayaan secara langsung akan berpengaruh
terhadap
SiLPA di akhir periode. Pencatatan transaksi dengan metode ini
hanya akan
mempengaruhi aset berupa kas dan ekuitas dana cadangan.
Sementara untuk
pengakuan adanya aset berupa dana cadangan terhadap transaksi
ini memerlukan
satu tahap pencatatan transaksi lagi. Pengakuan atas dana
cadangan sebesar Rp
5.000, perlu diimbangi dengan penambahan atas ekuitas dana
cadangan Rp 5.000.
Oleh karena itu langkah untuk mencatat transaksi ini dilakukan
sebanyak 2
langkah, yaitu 1) mengakui penurunan kas dan penambahan belanja
pembiayaan
sebesar Rp 5.000, dan 2) mengakui penambahan dana cadangan Rp
10.000 dan
penambahan ekuitas dana cadangan sebesar Rp 10.000.
Masalah lain yang muncul adalah pertanyaan, Mengapa pencatatan
transaksi
tidak langsung mengurangi kas dan menambah dana cadangan sebesar
Rp 5.000?
Apabila pencatatan dalam persamaan akuntansi dilakukan dengan
cara ini, maka
akan mengakibatkan 1) tidak tercatatnya belanja pembiayaan, 2)
tidak tercatatnya
penambahan didalam ekuitas dana cadangan. Untuk mengatasi
kelemahan karena
pencatatan model sektor swasta, maka dalam persamaan akuntansi
pemerintah
pencatatan harus dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama
mencatat pengeluaran
kas dan penambahan belanja pembiayaan atau realisasi belanja
pembiayaan, dan
tahap kedua mengakui penambahan dana cadangan dan penambahan
ekuitas
dana cadangan.
CONTOH PENYESUAIAN DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI Setiap akhir tahun,
di dalam akuntansi pemerintahan perlu diperhatikan pos-pos
yang memerlukan penyesuaian. Penyesuaian diperlukan karena tidak
setiap akun
dalam neraca menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Sebagai misal,
adalah akun
Persediaan di dalam neraca Kabupaten Makmur pada akhir tahun
2006 adalah
sama dengan jumlah persediaan pada awal tahun 2006 (neraca
awal). Untuk
memastikan bahwa akun tersebut angkanya telah tepat, maka
diperlukan
pengecekan nilai jumlah persediaan (stock opname). Kasus lainnya
misalnya,
-
14
pemerintah Kabupaten Makmur menyusutkan asetnya untuk
mendapatkan nilai
wajar dalam aset tetap di neraca.
Adanya transaksi yang belum tercatat, atau akun pada akhir tahun
belum
menunjukkan angka yang tepat menunjukkan bahwa di dalam
akuntansi
pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian (judgement) terhadap
akun-akun yang
muncul. Hasil dari penilaian tersebut adalah munculnya jurnal
penyesuaian, untuk
memperbaiki laporan sehingga mencerminkan keadaan yang
wajar.
Contoh 3
Dalam kasus Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2006, untuk
memastikan
keadaan yang sebenarnya, dilakukan stock opname terhadap
persediaan dan
ternyata nilai wajar dari persediaan Kabupaten Makmur jumlahnya
adalah Rp
3.000 juta. Disamping itu, pada awal tahun anggaran DPRD
Kabupaten Makmur
memberi mandat agar menyusutkan aset tetap di Kabupaten Makmur
sebesar Rp
500 juta per tahun.
Bagaimana pengaruh adanya penyesuaian ini terhadap persamaan
akuntansi dan
neraca?
Pengaruh terhadap persamaan akuntansi Kabupaten Makmur sampai
dengan
penyesuaian dapat digambarkan dalam tabel berikut (dalam jutaan
rupiah):
-
Tran-saksi
Kas di Kas Daerah
Persediaan
Aset
Tetap
Dana Cadangan
Hutang Jangka Pendek
Hutang Jangka
Panjang
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan
Keterangan Transaksi
DEBET (Rp) KREDIT (Rp)
A 5.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 5.500 500 1.000 Neraca
Awal
B 30.000 30.000 Pendapatan
35.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 35.500 500 1.000
C (15.000) (15.000) Belanja Operasi
20.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 20.500 500 1.000
D (10.000) (10.000) Belanja Modal
10.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500 10.500 500 1.000
E 10.000 10.000 Belanja Modal: Pengakuan Aset Tetap
10.000 2.000 13.000 1.000 1.500 2.500 10.500 10.500 1.000
F 7.000 7.000 Penerimaan Pembiayaan dari Hutang Jk. Panjang
17.000 2.000 13.000 1.000 1.500 2.500 17.500 10.500 1.000
G 7.000 (7.000) Pengakuan Hutang Jangka Panjang
17.000 2.000 13.000 1.000 1.500 9.500 17.500 3.500 1.000
H (5.000) (5.000) Pengeluaran Pembiayaan
12.000 2.000 13.000 1.000 1.500 9.500 12.500 3.500 1.000
I 5.000 5.000 Pencatatan Penambahan Dana Cadangan
12.000 2.000 13.000 6.000 1.500 9.500 12.500 3.500 6.000 *
J 1.000 1.000 Penyesuaian nilai
persediaan menjadi
Rp3.000
12.000 3.000 13.000 6.000 1.500 9.500 13.500 3.500 6.000
K (500) (500) Penystn. Aset Tetap
(Terbentuk Pos
Akumulasi Penystn.)
12.000 3.000 12.500 6.000 1.500 9.500 13.500 3.000 6.000 **
Ket: * Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
** Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
-
16
Penjelasan Transaksi J
Transaksi J adalah pengakuan terhadap hasil stock opname yang
menunjukkan
persediaan pemerintah Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2006.
Jumlah
persediaan hasil stock opname pada akhir tahun 2006 di
pemerintah Kabupaten
Makmur adalah Rp 3.000. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan
nilai
persediaan pada awal tahun sejumlah Rp 2.000. Perbedaan sebesar
Rp 1.000 perlu
diperbaiki dengan cara menambahkan masing-masing Rp 1.000 pada
akun
persediaan (sebagai tambahan aset lancar) dan pada akun Cadangan
Persediaan
(ekuitas dana lancar).
Penjelasan Transaksi K
Transaksi K adalah penyusutan aset tetap pada akhir tahun.
Seiring dengan
semakin lamanya digunakan, aset tetap (selain tanah) akan
mengalami penurunan
manfaat karena aus atau rusak akibat pemakaian. Dalam rangka
penyajian nilai
wajar terhadap aset-aset tersebut dilakukan penyusutan. Selain
itu, aset tetap juga
dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan
(dijual).
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas
dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan,
seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset
tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana
penyusutan di
sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat
disajikan secara
wajar. Pengertian ini berdampak pada transaksi yang harus dibuat
pada saat
mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan
melainkan
hanya penurunan nilai aset.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara
mengurangi
nilai tercatat aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset
Tetap. Jumlah
penyusutan pada tahun 2006 di pemerintah Kabupaten Makmur adalah
Rp 500.
Penyusutan ini akan mengurangi aset tetap sebesar Rp 500 (dengan
terbentuknya
akun/pos baru berupa Akumulasi Penyusutan yang merupakan akun
lawan dari
aset tetap) dan mengurangi Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan
pada Aset
Tetap. Atau dengan kata lain Akumulasi Penyusutan bertambah
(kredit) dan
Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan pada Aset Tetap berkurang
(Debet).
Teknik lain yang dapat digunakan adalah mengurangi penyusutan
langsung
terhadap aset tetap dan Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan
pada Aset Tetap
sesuai dengan nilai wajarnya.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka neraca setelah
dilakukannya
penyesuaian adalah sebagai berikut:
-
17
Kabupaten Makmur Neraca
Per 31 Desember 2006 (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek Rp 1.500
Kas di Kas Daerah Rp 12.000 Hutang Jangka Panjang 9.500
Persediaan 3.000 Total Kewajiban 11.000
Total Aset Lancar 15.000 Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar
SiLPA 12.000
Aset Tetap dan Lainnya Cadangan Persediaan 3.000
Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
13.000
(500) Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek
(1.500)
Nilai Buku Aset Tetap 12.500 Ekuitas Dana Investasi
Dana Cadangan 6.000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 12.500
Total Aset Tetap dan Lainnya
18.500 Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang
(9.500)
Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
6.000
Total Ekuitas Dana 22.500
Jumlah Aset Rp 33.500 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
Rp 33.500
Ket: YHD=Yang Harus Disediakan
Basis kas menuju akrual, memberikan kebebasan kepada Pemerintah
Indonesia
untuk memilih membuat Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan
Perubahan
Ekuitas, atau tidak membuatnya. Laporan tersebut sifatnya
voluntary.
Laporan Kinerja Keuangan merupakan laporan yang membandingkan
antara
pendapatan dan belanja yang disertai dengan pendapatan dan
belanja secara
akrual. Dalam kasus ini, perhitungan akrual hanyalah penyusutan
dengan jumlah
Rp500. Jika Laporan Kinerja Keuangan dibuat dari transaksi di
atas, maka akan
didapat laporan sebagai berikut:
Kabupaten Makmur Laporan Kinerja Keuangan
Per 31 Desember 2006 (dalam jutaan rupiah)
Pendapatan
Pendapatan Rp 30.000
Belanja
Belanja Operasi 15.000
Penyusutan 500
Surplus (Defisit) Kinerja Keuangan 14.500
-
18
Laporan perubahan ekuitas dana menjelaskan perubahan ekuitas
dana awal
menjadi ekuitas dana akhir. Ekuitas dana berubah karena adanya
perubahan
dalam surplus / defisit kinerja keuangan atau ada penyesuaian
dalam akun-akun
neraca. Jika dalam kasus Kabupaten Makmur dibuat Laporan
Perubahan Ekuitas
Dana awal, maka akan berbentuk sebagai berikut:
Kabupaten Makmur Laporan Perubahan Ekuitas Dana - Horizontal
Per 31 Desember 2006 (dalam jutaan rupiah)
Ekuitas Dana Awal Perubahan Akhir
Ekuitas Dana Lancar
SiLPA 5.000 7.000 12.000
Cadangan Persediaan 2.000 1.000 3.000
Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek
(1.500) 0 (1.500)
Ekuitas Dana
Investasi
Diinvestasikan dalam
Aset Tetap 3.000 9.500 12.500
Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang
(2.500) (7.000) (9.500)
Ekuitas Dana
Cadangan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
1.000
5.000
6.000
Total Ekuitas Dana
Jumlah Ekuitas Dana 7.000 Rp 15.500 Rp 22.500
Kabupaten Makmur Laporan Perubahan Ekuitas Dana - Vertikal
Per 31 Desember 2006 (dalam jutaan rupiah)
Ekuitas Dana Awal 7.000
Surplus/Defisit Kinerja Keuangan Rp 14.500
Penyesuaian Nilai Persediaan 1.000
Ekuitas Dana Akhir 22.500
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menjelaskan perubahan
kas awal
menjadi kas akhir. Secara teoretis, laporan arus kas dapat
disusun dengan
menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Standar
Akuntansi
Pemerintahan di Indonesia, sebagaimana standar akuntansi lainnya
yang berlaku
di Indonesia, mensyaratkan penggunaan Laporan arus kas dengan
metode
langsung. Secara umum, laporan arus kas dibagi menjadi 3
aktivitas penting, yaitu
-
19
aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Standar Akuntansi
pemerintahan di
Indonesia mengklasifikasi laporan arus kas menjadi 4 aktivitas
utama yaitu
aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran.
Urutan penyajian arus
kas dimulai dengan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan
non anggaran
secara berurutan dan akan menghasilkan perubahan dalam arus kas.
Setelah
ditemukan adanya perubahan (+/-) ditambahkan dengan saldo awal
untuk
mendapatkan saldo kas akhir.
Jika dalam kasus Kabupaten Makmur dibuat Laporan Arus Kas dengan
metode
langsung, maka akan berbentuk sebagai berikut:
Kabupaten Makmur Laporan Arus Kas Metode Langsung
Per 31 Desember 2006 (dalam jutaan rupiah)
A.K. dari aktivitas operasi
Pendapatan Rp 30.000
Belanja Operasi 15.000
A.K. dari aktivitas operasi 15.000
A.K. dari aktivitas investasi
Belanja Modal /Aset Tetap (10.000)
A.K. dari aktivitas investasi (10.000)
A.K. dari aktivitas pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan_ dari Hutang
Jangka Panjang
7.000
Pengeluaran Pembiayaan_ Pembentukan
Dana Cadangan
(5.000)
A.K. dari aktivitas pembiayaan 2.000
Total Penambahan Kas 7.000
Kas, awal 5.000
Kas, akhir 12.000
Laporan Arus Kas metode tidak langsung bertujuan untuk
merekonsiliasi Surplus
Defisit Kinerja Keuangan menjadi arus kas. Perbedaan
penyusunannya terletak
pada informasi yang disajikan dalam arus kas dari aktivitas
operasi. Pada metode
tidak langsung, Surplus Defisit Kinerja Keuangan disesuaikan
dengan belanja non
tunai, sebagai contoh beban penyusutan. Selanjutnya sama seperti
metode
langsung.
Jika dalam kasus Kabupaten Makmur dibuat Laporan Arus Kas dengan
metode
langsung, maka akan berbentuk sebagai berikut:
-
20
Kabupaten Makmur Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung
Per 31 Desember 2006 (dalam jutaan rupiah)
A.K. dari aktivitas operasi
Surplus Defisit Kinerja Keuangan Rp 14.500
Penyesuaian: Penyusutan 500
A.K. dari aktivitas operasi 15.000
A.K. dari aktivitas investasi
Belanja Modal /Aset Tetap (10.000)
A.K. dari aktivitas investasi (10.000)
A.K. dari aktivitas pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan_ dari Hutang
Jangka Panjang
7.000
Pengeluaran Pembiayaan_ Pembentukan
Dana Cadangan
(5.000)
A.K. dari aktivitas pembiayaan 2.000
Total Penambahan Kas 7.000
Kas, awal 5.000
Kas, akhir 12.000
KOROLARI DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Penjelasan
konsep jurnal korolari
Contoh:
Alternatif teknik jurnal korolari
Contoh:
Menurut Sinaga (2005) Neraca disajikan dengan basis akrual dan
Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas disajikan dengan basis
kas.
Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan-laporan
yang saling
berhubungan. Pendapatan yang merupakan isi Laporan Realisasi
Anggaran
didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh
pemerintah. Selanjutnya belanja yang juga menjadi isi Laporan
Realisasi
Anggaran didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh
pemerintah.
-
21
Ekuitas dana lancar merupakan unsur neraca sehingga pendapatan
dan belanja
seharusnya langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar dalam
neraca. Akan
tetapi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja berdasarkan
basis kas
hanya mempengaruhi jumlah kas tetapi tidak secara langsung
mempengaruhi
ekuitas dana lancar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
akun-akun
pendapatan dan belanja merupakan akun pembantu ekuitas dana
lancar.
Penerimaan pendapatan dicatat terlebih dahulu dalam akun
pendapatan dan
pengeluaran belanja dicatat dalam akun belanja kemudian pada
akhir tahun
ditutup ke akun ekuitas dana lancar (bandingkan dengan
pengertian pendapatan
dan biaya sebagai akun pembantu modal dalam akuntansi
komersial). Seluruh
penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus ada dalam anggaran,
artinya
harus melalui atau tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang merupakan unsur Laporan Realisasi
Anggaran akan
diakui atau dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan.
Pendapatan, belanja,
dan pembiayaan hanya mempengaruhi kas dan tidak mempengaruhi
komponen
lainnya dalam pos neraca pada saat penerimaan dan pengeluaran
kas. Akibat
perlakuan seperti ini, neraca hanya terdiri dari kas pada sisi
debet dan ekuitas
pada sisi kredit. Ekuitas pun hanya muncul pada akhir periode
pada saat
pendapatan dan biaya ditutup ke ekuitas dana lancar.
Perlakuan-perlakuan penerimaan dan pengeluaran dalam penerapan
basis kas
menuju akrual ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Pada saat penerimaan pendapatan dicatat dalam persamaan:
Kas = Ekuitas Dana Lancar Pendapatan
Kas merupakan unsur atau akun neraca yang disebut juga dengan
akun riil (real
account) sedangkan pendapatan adalah unsur Laporan Realisasi
Anggaran yang
disebut juga akun nominal (nominal account).
Pada saat pengeluaran kas untuk belanja dicatat dalam persamaan:
(Kas) = (Ekuitas Dana Lancar) Belanja
Belanja merupakan nominal account.
Pada saat pengeluaran belanja untuk perolehan aset tetap berupa
gedung
misalnya akan dijurnal: (Kas) = (Ekuitas Dana Lancar) Belanja
Modal
Pertanyaannya, Mengapa tidak langsung dijurnal ke aset tetap
yang
bersangkutan? Seharusnya, seperti halnya di akuntansi komersial,
pengeluaran
untuk perolehan aset tetap (belanja modal untuk pembangunan
gedung) dapat
dicatat dalam persamaan akuntansi pemerintah sebagai
berikut:
-
22
(Kas) = Gedung & Bangunan Belanja Modal
Akun gedung dan bangunan dan akun kas merupakan akun riil (real
account). Jika
dilakukan penjurnalan seperti di atas maka pengeluaran tersebut
tidak akan
mempengaruhi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perlakuan
seperti ini
hanya mempengaruhi akun-akun neraca. Oleh karena seluruh
transaksi kas
pemerintahan harus melalui Laporan Realisasi Anggaran maka
pengeluaran untuk
belanja modal tidak dapat dijurnal langsung ke aset yang
bersangkutan, tetapi
harus melalui Laporan Realisasi Anggaran terlebih dahulu.
Contoh lain, misalnya pengeluaran untuk pembayaran pokok hutang.
Pembayaran
pokok hutang akan dicatat dalam persamaan akuntansi pemerintah
sebagai
berikut: (Kas) = Pengeluaran Pembiayaan Pokok Hutang Bayar pokok
hutang
Pengeluaran uang kas untuk pembayaran hutang tidak dikredit
secara langsung
pada kewajiban di Neraca, melainkan dijurnal ke unsur Laporan
Realisasi
Anggaran yaitu Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Pokok
Hutang.
Dari uraian di atas terlihat bahwa setiap pengeluaran pemerintah
atau
penerimaan pemerintah harus melalui Laporan Realisasi Anggaran.
Oleh
karena itu, penerimaan dan pengeluaran mempengaruhi unsur-unsur
dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan kas di Neraca sekaligus. Jadi
yang terpengaruh di
Neraca hanya akun kas. Akan tetapi penerimaan dan pengeluaran
uang tidak
hanya mempengaruhi kas di Neraca.
Pengeluaran uang untuk membayar pengadaan aset tetap yang
merupakan belanja
modal selain mempengaruhi kas juga mempengaruhi aset tetap
yang
bersangkutan dan akun pasangannya dalam kelompok ekuitas.
Contohnya
pengadaan aset tetap berupa bangunan tersebut. Contoh lainnya,
penerimaan
uang dari pinjaman akan menambah kas tetapi sekaligus juga
menambah
kewajiban yang harus muncul di Neraca. Untuk itu harus ada
mekanisme agar
pengeluaran kas tidak hanya mempengaruhi kas tetapi juga unsur
neraca lainnya
yang terkait sekaligus juga masuk dalam Laporan Realisasi
Anggaran. Demikian
juga halnya dengan penerimaan pinjaman yang masuk dalam Laporan
Realisasi
Anggaran tetapi juga harus masuk dalam kewajiban di Neraca.
Mekanisme ini yang
disebut dengan jurnal korolari.
Melalui mekanisme jurnal korolari, pengeluaran belanja untuk
pembelian aset
tetap seperti pembelian gedung dicatat sebagai pengeluaran
belanja modal.
Selanjutnya, agar perolehan aset tersebut muncul dalam Neraca
maka perlu dibuat
jurnal pendamping (jurnal korolari). Jurnal korolari dibuat
dengan mendebet aset
-
23
yang bersangkutan dan mengkredit akun Ekuitas Dana
Diinvestasikan dalam
kelompok Ekuitas. Misalkan dikeluarkan belanja modal sebesar Rp
100 miliar
untuk pembelian gedung, maka agar dapat masuk dalam Neraca dan
Laporan
Realisasi Anggaran harus dibuat persamaan akuntansi sebagai
berikut:
(Kas) = EDL - SiLPA Belanja Modal
(100) = (100)
Persamaan ini akan mempengaruhi belanja modal dalam Laporan
Realisasi
Anggaran. Pencatatan tersebut belum masuk dalam akun aset tetap
berupa
gedung dan akun ekuitasnya. Untuk itu dibuatkan persamaan
korolari:
Gedung dan Bangunan = Diinvestasikan dalam Aset Tetap Korolari
Belanja Modal 100 = 100
Dengan penjurnalan di atas, Pengeluaran Kas akan dicatat dalam
Neraca dan
Laporan Realisasi Anggaran. Bukan hanya itu, akun Gedung dan
Bangunan dalam
kelompok aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap
pada kelompok
Ekuitas juga dicatat sebesar jumlah yang sama. Dari uraian di
atas terlihat bahwa
jurnal korolari digunakan agar transaksi yang mempengaruhi akun
Neraca
(selain kas) dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dicatat pada
waktu yang
sama.
Pertanyaannya adalah Apakah tidak ada mekanisme lain yang
dapat
memungkinkan dapat disajikannya unsur neraca selain kas?
Jawabnya adalah
Ada. Akun-akun yang dimaksud bisa saja dicatat pada akhir tahun
dengan
menggunakan jurnal penyesuaian. Seluruh buku besar untuk
akun-akun terkait
dibuka pada saat penyusunan neraca lajur. Akan tetapi dapat
dibayangkan begitu
rumitnya menghimpun semua bukti transaksi untuk dilakukan
penyesuaian pada
akhir tahun dengan mekanisme ini.
PERTANYAAN 1. Konsep dana apakah yang dianut oleh akuntansi
pemerintah di Indonesia?
Jelaskan!
2. Tuliskan Persamaan Akuntansi Pemerintah!
3. Apakah perbedaan antara persamaan akuntansi pemerintah
dengan
persamaan akuntansi bisnis?
4. Apakah perbedaan antara pos ekuitas (modal) di laporan
keuangan swasta
dengan pos ekuitas dana di dalam akuntansi pemerintahan?
5. Apakah yang dimaksud dengan ekuitas dana lancar? Tuliskan
rumusnya!
6. Apakah yang dimaksud dengan ekuitas dana investasi? Tuliskan
rumusnya!
7. Apakah yang dimaksud dengan ekuitas dana cadangan? Tuliskan
rumusnya!
-
24
8. Berikan beberapa contoh sub akun yang terdapat dalam ekuitas
dana lancar!
9. Berikan beberapa contoh sub akun yang terdapat dalam ekuitas
dana
investasi!
10. Berikan beberapa contoh sub akun yang terdapat dalam ekuitas
dana
cadangan!
11. Jika pemerintah daerah menerima pendapatan pajak, akun
apakah yang
terpengaruh dalam persamaan akuntansi pemerintahan?
12. Jika pemerintah daerah membeli aset tetap dengan
anggarannya, akun apakah
yang terpengaruh dalam persamaan akuntansi pemerintahan?
13. Apakah perlu ada penyesuaian dalam akuntansi pemerintahan?
Jelaskan dan
berikan contohnya!
14. Dalam ekuitas dana pemerintahan, terdapat kemungkinan
masing-masing
ekuitas dana bernilai negatif atau positif. Jelaskan dan analisa
kondisi negatif
atau positif masing-masing ekuitas dana tersebut, dan hubungkan
dengan
kondisi keuangan dari suatu pemerintah daerah!
15. Apakah arti pencatatan korolari dalam akuntansi
pemerintahan?
16. Apakah selain pencatatan korolari ada teknik akuntansi yang
lain yang dapat
digunakan? Jelaskan teknik tersebut.
17. Transaksi apa sajakah yang memerlukan pencatatan korolari
dalam akuntansi
pemerintahan?
SOAL-SOAL
18. Berikut ini adalah kasus untuk penganggaran pemerintah
daerah dan
pencatatan persamaan akuntansi. Sebagai ilustrasi, di Pemda
Gemah Ripah
proses anggaran untuk tahun 2004 dimulai pada bulan Maret 2003.
Dengan
menggunakan anggaran kinerja dan partisipasi dari masyarakat,
anggaran
disetujui akhir Desember 2003 dan segera dilaksanakan mulai 1
Januari 2004.
Pelaksanaan berlangsung mulai tanggal 1 Januari 2004 hingga 31
Desember
2004. Kapankah transaksi yang mempengaruhi persamaan
akuntansi
berlangsung? Apakah persamaan akuntansi terpengaruh dalam
penyusunan
anggaran?
19. Data yang dikutip dari laporan Pemda Balda tahun anggaran
2000
dianggarkan Rp 95.000 untuk pendapatan dan Rp 100.000 untuk
belanja.
Sedangkan pada tahap realisasi, Pendapatan Rp 90.000 dan Belanja
Rp
75.000. Diasumsikan bahwa belanja hanya satu jenis dan
pendapatan hanya
pendapatan pajak. Saldo awal kas yang seluruhnya berasal dari
saldo tahun
-
25
lalu adalah sebesar Rp 20.000. Sumber penerimaan pembiayaan
Pemda hanya
berasal dari saldo tahun lalu tetapi masih menganggarkan
penyertaan pada
PDAM sebesar Rp 15.000 dan terealisasi sebesar Rp 12.000.
Seluruh
pembiayaan diotorisasi dengan jumlah yang sama dengan
anggarannya. Aset
Pemda di samping kas hanya aktiva tetap senilai Rp 2.000.000 dan
selama
tahun 2000 belanja untuk penambahan aktiva tetap tidak ada.
Buatlah
persamaan akuntansinya dan susunlah neraca dari persamaan
tersebut!
20. Pada Neraca Pemda B per 31 Desember 2005 diketahui
bahwa:
Kas Daerah Rp 50 juta
Persediaan 45 juta
Piutang Pajak 60 juta
Investasi Jangka Panjang 100 juta
Aset Tetap 200 juta
Aset Lainnya 85 juta
Dana Cadangan 300 juta
Hutang Jangka Pendek 30 juta (termasuk Perhitungan
Fihak Ketiga/PFK Rp 5 juta)
Hutang Jangka Panjang 150 juta
Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan
Ekuitas Dana
Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31 Desember
2005?
21. Dari data pembukuan Pemda A ditemukan Saldo Kas di Kas
Daerah per 31
Desember 2005 adalah Rp 1.000 juta. Setelah ditelusuri ternyata
terdapat kas
sebesar Rp 45 juta yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan
ke Kas
Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah kas sebesar Rp 45
juta
tersebut diketahui baru disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6
Januari 2006.
Selain itu dari laporan bendahara pengeluaran status SKPD
ditemukan adanya
sisa uang persediaan sebesar Rp 50 juta yang belum disetor ke
Kas Daerah
sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah tersebut baru disetor
pada tanggal
5 Januari 2006. Laporan Keuangan Pemda A untuk Tahun Anggaran
(TA) 2005
baru diselesaikan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2006.
Bagaimana
penyajian kas Pemda A di neraca per 31 Desember 2005?
Soal 1
Pemerintah Kabupaten A akan dimekarkan menjadi Kabupaten B dan C
mulai
Januari tahun 2004. Untuk pemekaran tersebut, maka
diidentifikasi aset-aset
Kabupaten A semuanya menjadi milik dari Kabupaten B. Kabupaten C
tidak
mendapat aset apapun dari proses pemekaran itu. Untuk menunjang
pelayanan
masyarakat di Kabupaten C, maka pada tahun tersebut Kabupaten C
mendapat
dana transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU)
sebesar Rp 400
miliar. Anggaran pertama ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Berikut ini adalah
APBD dan realisasi APBD Kabupaten C untuk tahun 2004: (dalam
milyaran rupiah)
-
26
Pos APBD APBD Realisasi APBD
Pendapatan
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
PAD lainnya
DAU
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp 10
5
2
400
Rp 10
5
5
400
417 420
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Pemilihan Umum
Belanja Bupati dan Wakil Bupati
Belanja DPRD
Belanja Pelayanan Umum
Total Belanja Operasi
Belanja Modal /Aset Tetap
Belanja Gedung
Belanja Kendaraan
Belanja Tanah
Total Belanja Aktiva Tetap
10
15
10
200
235
100
50
35
185
10
15
10
190
225
100
50
35
185
Total Belanja 420 410
Surplus/(Defisit) (3) 10
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan_Dari Hutang Jk Panjang
Pengeluaran Pembiayaan_Membuat Dana Cadangan
15
10
15
10
Total Pembiayaan 5 5
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Rp 2 Rp 15
Diminta:
1. Adakah neraca awal pemerintah kabupaten C?
2. Berdasarkan transaksi Kabupaten C, buatlah:
a. persamaan akuntansi atas realisasi anggaran tersebut
b. laporan neraca
3. Dengan kondisi di bawah ini, buatlah persamaan akuntansi
untuk
penyesuaian:
a. jumlah persediaan pada akhir tahun adalah Rp 5 miliar
b. penyusutan aktiva tetap per tahun adalah 5%
4. Setelah disesuaikan, buatlah laporan keuangan neraca!
Soal 2
a. APBD Pemkab ABC tahun 2001 mencantumkan informasi sebagai
berikut. Pos APBD APBD Realisasi APBD
Pendapatan
Penerimaan cicilan penjualan rumah dinas
Penerimaan pajak hiburan
Penggunaan SiLPA
Penerimaan Pengembalian Pinjaman PDAM
Rp 62.500
162.500
400.000
250.000
Rp 62.500
175.000
250.000
-
27
Belanja
Pembayaran bunga pinjaman
Pembelian Persediaan
Pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri
Pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat
75.000
50.000
250.000
500.000
75.000
40.000
250.000
500.000
Realisasi pembayaran hutang dan biaya bunga tahun 2001 adalah
sebagai
berikut : Jenis Hutang Pokok Pinjaman Biaya Bunga
Hutang kepada Luar Negeri Rp 250.000 Rp 25.000
Hutang kepada Pemerintah Pusat 500.000 50.000
Hutang jangka panjang dan biaya bunga yang akan jatuh tempo
tahun 2002
adalah sebagai berikut : Jenis Hutang Pokok Pinjaman Biaya
Bunga
Hutang kepada Luar Negeri Rp 250.000 Rp 20.000
Hutang kepada Pemerintah Pusat 500.000 40.000
Tagihan penjualan angsuran yang akan diterima tahun 2002 adalah
sebesar
Rp 62.500.
Hasil perhitungan fisik persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) per
31 Desember
2001 adalah sebesar Rp 10.000.
b. Pos-pos Neraca akhir tahun 2000 adalah sebagai berikut :
Aset
Aset Lancar
Kas Rp 400.000
Persediaan 100.000
Piutang Pajak 155.000
Bagian Lancar Penjualan Angsuran 62.500
Aset Tetap 3.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran 187.500
Dana Cadangan 5.000
Total Aset Rp 3.910.000
Hutang
Hutang Jangka Pendek
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Rp 750.000
Hutang Biaya Pinjaman 75.000
Total Hutang Jangka Pendek 825.000
Hutang Jangka Panjang
Hutang Luar Negeri 1.000.000
Hutang kepada Pemerintah Pusat 2.000.000
Total Hutang Jangka Panjang 3.000.000
Ekuitas
Ekuitas Dana Lancar
Akumulasi SiLPA 400.000
Cadangan untuk persediaan 100.000
-
28
Cadangan untuk piutang 217.500
Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek (825.000)
Total Ekuitas Dana Lancar (107.500)
Ekuitas Dana Diinvestasikan
Diinvestasikan dalam aset tetap 3.000.000
Diinvestasikan dalam aset lainnya 187.500
Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang (3.000.000)
Total Ekuitas Dana Diinvestasikan 187.500
Ekuitas Dana Cadangan 5.000
Total Hutang dan Ekuitas Rp 3.910.000
Diminta:
1. Buatlah persamaan akuntansi, dengan transaksi penyesuaiannya!
Kolom
Ekuitas Dana cukup dibuat 3 kolom saja.
2. Buatlah laporan keuangan neraca pemerintah daerah yang
terdiri dari
tahun 2001!
Soal 3
Data yang dikutip dari laporan Pemda Bagus Tahun Anggaran 2001
adalah sebagai
berikut:
Tahap/jenis Pendapatan Belanja Penerimaan
Pembiayaan
Pengesahan Rp 10.000 Rp 13.000 Rp 1.500
Realisasi 9.000 10.000 1.500
Diasumsikan bahwa pendapatan hanya diperoleh dari pendapatan
yang berasal
dari pajak-pajak daerah. Saldo awal kas yang seluruhnya berasal
dari saldo tahun
lalu adalah Rp 1.500. Sedangkan sumber penerimaan pembiayaan
Pemda selain
berasal dari saldo tahun lalu juga berasal dari Pinjaman
Pemerintah Pusat sebesar
Rp 1.500. Tidak dilakukan pengeluaran pembiayaan untuk tahun
2001. Belanja
dilakukan hanya untuk belanja pegawai Rp 10.000 dan pembangunan
gedung
sekolah senilai Rp 3.000 dan realisasinya belanja pegawai Rp
7.500, belanja
pembangunan gedung Rp 2.500. Sedangkan data yang diambil dari
neraca per 31
Desember 2000 adalah sebagai berikut: Kas Rp 1.500
Aset Tetap 3.000
Dana Cadangan 500
Total Aset Rp 5.000
Ekuitas
Ekuitas Dana Lancar
Akumulasi SiLPA Rp 1.500
Ekuitas Dana Diinvestasikan
Diinvestasikan dalam aset tetap 3.000
Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan dalam Dana cadangan 500
Total Ekuitas Rp 5.000
-
29
Diminta:
1. Buatlah persamaan akuntansi pemerintahannya!
2. Buatlah laporan keuangan neraca pemerintah akhir tahun
2001!
TUGAS Dapatkan salah satu laporan keuangan neraca pemerintah
pusat atau daerah.
Pastikan bahwa laporan yang saudara dapatkan berbeda dengan
laporan
keuangan temannya. Pastikan laporan keuangan neraca yang
ditampilkan dalam
laporan keuangan pemerintah tersebut telah lengkap. Lakukanlah
hal berikut ini:
1. Gunakan persamaan akuntansi pemerintahan untuk menguji
ketepatan
penyajian ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan
ekuitas dana
cadangan!
2. Buatkan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Kinerja
Keuangan untuk
laporan tersebut.
3. Jika saudara tidak bisa membuat tugas nomor 2, berikan alasan
yang jelas
dengan argumentatif.