perpajakan

Tugas Yang Disusun Untuk Melengkapi Matakuliah

Perpajakan

Semester V/ 2012-2013

Disusun Oleh :

Nama : Tri MardianiNIM : 041001503125017

Fakultas Ekonomi / Manajemen

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIAJalan Arteri Pondok Indah no.11

Jakarta Selatan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan. Selain itu, Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya dengan lebih baik.

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakan peran dari semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru dengan yang lama.

B. Tujuan Penulisan

1. Agar dapat memahami sistem perpajakan yang baru2. Agar dapat mengerti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan

yang dilandasi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjujung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

3. Agar mengerti tujuan pokok perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menganut kebijakan perpajakan yang telah ditentukan.

BABII

2

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perpajakan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Dari rakyat kepada negara2. Iuran berdasarkan undang-undang 3. Tanpa jasa timbale balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat

ditunjuk4. Dibiayai untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat luas

B. fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya.

2. Fungsi mengatur(regulered)Pajak sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijaksaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

C. ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

a. Meningkatkan efesiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan Negara.

b. Menigkatakan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi

d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban

3

e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakanf. Meningkatakan penerapan prinsip self assement secara akuntabel dan konsisten, dan;g. Mendukung iklim usaha kea rah yang lebih kondusif dan kompetitif.

C.1. Dasar hukumDasar hukum ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan adalah undang-undang NO. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

C.2. Tahun PajakPada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahu pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten selama 12 bulan, dan melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.

Cara menentukan suatu tahun adalah sebagai berikut: Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Takwim

Pembukaan dimulai 1 januari 2007 dan berakhir 31 desember 2007, disebut tahun pajak 2007.

Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Takwima. Pembukuan dimulai 1 juli 2007 dan berakhir 30 juni 2008.

Disebut tahun pajak 2007 karena 6 bulan pertama pada tahun 2007.b. Pembukuan dimulai 1 oktober 2006 dan berakhir 30 september 2007.

Disebut tahun pajak 2007 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2006.c. Pembukuan dimulai 1 april 2006 dan berakhir 31 maret 2007.

Disebut tahun pajak 2006 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2006.

C.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya.

Fungsi NPWP

Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pelaksaan administrasi perpajakan.

Pencantuman NPWPDalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

Pendaftran NPWP

4

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem assessment, wajib pajak mendaftrkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor pokok Wajib Pajak.

Tempat pendaftran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Sanksi

Setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajin Pajak , atau menyalah gunakan atau menggunakan tabpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana penjar apaling sedikit enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau tidak kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP apabila:1. Dilakukan permohonan pengapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli ahli

waris nya apabila wajib Pajak sudah tiada memenuhi persyaratan subyektif dan atau obyektif sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan;

2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha3. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit , yaitu Sembilan digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan enam digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.Formatnya adalah sebagai berikut: XX. XXX. XXX. X-XXX. XXX

C.4. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

5

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang ada dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya mengahsilkan barang, menginmpor, mengekspor, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak mewujudkan dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

a. Fungsi pengukuhan PKP:1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak pertambahan NIlai dan

Pajak atas penjuala Atas Barang Mewah.3. Pengawasan administrasi perpajakan.

b. SanksiSetiap orang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling lambat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang atau tidak dibayar.

C.5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau harta pembayran pajak , objek pajak dan/atau bukan oleh objek pajak , dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atua melalui pemotongan atau pemungutan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

c. Jenis SPT

6

Secara garis besar dibedakan menjadi dua,yaitu surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

d. Batas waktu penyampaian SPT

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

2. Untuk surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghsilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpajang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama dua bulan sejak baas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal pemberitahuan pepanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

f. Sanksi terlambat atau tidak Menyampaikan SPT

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000 untuk Surat pemberitahuan Masa Pajak2. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.3. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

badan.4. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitauan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

orang pribadi.

C.6. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

a. Pengertian

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayararan yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan.

7

b. Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

c. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

Pembayaran Masa

1. Pph pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong Pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2. Pph pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Mentri Keuangan.

3. Pph pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong Pph harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Serta Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, Serta putusan Peninjaun Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus di Bayar, Harus di Lunasi dalam Jangka 1(satu) Bulan Sejak tanggal di Terbitkan.

C.7. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat ketetapan Pajak lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian‘’surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jumlah kredit pajak , jumlah kekeurangan pajak, besarnya sanksi administrasi , dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKKBSKKB Diterbitkan apabila:1. Berdsarkan hasil pemeriksaan atau ketrangan lain pajak yang terutang tidak atau

kurang bayar.

8

2. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

c. Sanksi administrasiApabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2a dan 2e, maka jumlah

kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan , dihintung saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun pajak , atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya surat keterangan pajak kurang bayar.

d. Fungsi SKPKB1. Koreksi atas jumlah yang trutang menurut SPT-nya.2. Sarana untuk mengenakan sanksialat untuk menagoh pajak

e. Jangka waktu Penerbitan SKPKB

Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak , bagian Tahun Pajak , atau Tahun Pajak , Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)a. Pengertian‘’Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.’’

b. Penerbitan SKPKBTDiterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diklakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar.

c. Fungsi SKPKBT1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.\2. Sarana untuk mengenakan sanksi.3. Alat untuk menagih pajak.

d. Sanksi SKPKBTJumlah kekurangan pajak yang teutang dalam SKPBT , ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

9

e. Jangka waktu penerbitan SKPKBT

Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak , bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jmlah pajak yang terutang seelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, Direktur Jenderal Pajak dapat memerbitkan SKPKBT.

Surat Ketetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)a. Pengetian ‘’Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang’’.

b. Penerbitan SKPLBSKPLB diterbitkan setelah dialkukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

c. Fungsi SKPLBSebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayarn pajak.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)a.Pengertian

‘’surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

b. Penerbitan SKPNDiterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jmlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP)a. Pengertian

‘’Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bagian dan/atau denda.

b. Penerbitan SPT

STP diterbitkan apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

10

2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

c. Fungsi STP

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak.2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.3. Alat untuk menagih pajak.

d. Sanksi administrasi STP

Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak ,atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

C.8. Keberatan Dan Banding Tata Cara Penyelesaian Keberatan

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Diektur Jenderal Pajak2. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk keberatan sebagaimana dan

harus memenuhi syarat.3. Dalam hal Wajib Pajakmengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib Pajak

wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetuji Wajib Pajak dalam pembahsana akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

4. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak belum memenuhi persyaratan, Wajib Pajak dapat menyampaikan perbaikansurat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu tiga bulan.

5. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

6. Pembukuan, catatan , data, informasi, atau keterangan laina yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan.

Tata Cara Penyelesaian Bandinga. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan

peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.

11

b. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

c. Permohonan banding diajukan paling lama tiga bulan sejak Surat keputusan Keberatan diterima,dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, Mengemukakan alasan-alasan yang jelas, Melampirkan salina Surat Keputusan Keberatan.

d. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

e. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

f. Apabila mengajukan keberatan atau banding dikabulka sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan dengan dengan ketentuan.

C.9. Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Pembetulan Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur jenderal Pajak dapat membetulkan:a. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB),b. Surat Tagihan Pajak,c. Surat Keputusan Pembetulan,d. Surat Keputusan Keberatan,e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,f. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,g. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,i. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atauj. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Pengurangan, Penghapusan, atau PembatalanDirektur jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat:Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya.

12

Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat Tagihan Pajak yang tidak benar;atauMembatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat keteapan pajak apabila:

a. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan tas surat ketetapan pajak;ataub. Wajib pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak

dipertimbangkanoleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.

c. Daluwarsa Penagihan PajakDaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan surat paksa;2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung;3. Diterbitkan Surat Ketetapan pajak kurang bayar atau surat

ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam; atau

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

d. Pemeriksaan

1. pengertian Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Sasaran pemeriksaan Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:a. Interprestasi Undang-undang yang tidak benar.b. Kesalahan hitung.c. Penggelapan secara khusus dari penghasialan.d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,

13

3. Tujuan pemeriksaan

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaaan kepada Wajib Pajak,yang dapat dilakukan dalm hal:

surat pemberitahuan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunujukan rugi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Pengahapusan nomor pokok wajib pajak. Prosedur pemeriksaan (Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan

Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa, dan apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan)

C.9. Penyidikan 1. Pengertian‘’serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yag terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. PenyidikPenyidik dalam tindak pidana adalah pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Penyidika.Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

14

C.10. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.d. Menyelenggarakan pembukuan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

C.11. Kewajiban Pembukuan/Pencatatan

a. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan aberupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

b. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

c. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

d. Pembukuan atau Pencatatan:1. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha

yang sebenarnya.2. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan

oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Mentri keuangan.

11. C. Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan pidana.a. Sanksi Pidana

15

Ketentuan sanksi pidana menurut undnag-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu:denda pidana, kurungan, dan penjara. Didalam sanksi pidana dikenal pula denda pidana. Berbeda dengan sanksi administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan,sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak.

Didalam sanksi pidana juga dikenal adanya pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

b. Sanksi Administrasi

1. Bunga 2% perbulanNo Masalah Cara membayar/menagih

Pembetulan sendiri SPT(SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum diperiksa) SSP/SPT

Dari penelitian rutin:Pph pasal 25 tidak/kurang bayar .Pph pasal 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar.SKPKB, SPT, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat bayar.SPT salah tulis/salah hitung.

Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan) SSP/STP

Pajak diangsur/ditunda;SKPKB, SKKPP, STP. SSP/STP SPT dibayar Pph ditunda, pajak kurang dibayar. SSP/STP

2. Denda administrasiNo Masalah Cara membayar /menagih

Tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT STP ditambah Rp100.000 atau Rp 500.000, atau Rp1.000.000

Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik. SSP ditambah 150%

3 Khusus PPN:a. tidak melaporkan usahab. tidak membuatmengisi fakturc. melanggar larangna membuat faktur SSP/SPKB(ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

Khusus PBB:a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar.b. dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.

16

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang ada dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya mengahsilkan barang , menginmpor, mengekspor, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak mewujudkan dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling lambat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang atau tidak dibayar.

Saran

Direktur jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat:Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat Tagihan Pajak yang tidak benar;atau Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Diektur Jenderal Pajak

17

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Kartasasmita, Husein, Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan 1984, Yayasan Bina Pajak, Jakarta,1985.Mardiasmo, Perpajakan 2009, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.

18