Pengantar Perpajakan

Pengantar PerpajakanBy : Andrianto Budiaji

2. Pemungutan Pajak

• 2.1 Hak Negara memungut pajak

• 2.2. Fungsi Pajak

• 2.3 RumusanPajak

• 2.4 Justifikasi Pemungutan Pajak

2.1. Hak Negara untuk Memungut Pajak

DASAR HUKUM PAJAK

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945)

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang.”(Pasal 23A Amandemen ketiga UUD 1945)

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN

(SILA KE EMPAT PANCASILA)

2.2. Hak Negara untuk Memungut Pajak

DASAR HUKUM PAJAK

SILA KE EMPAT PANCASILA

Pasal 23A Amandemen ketiga UUD 1945

“No Taxation Without Representation”(Falsafah pajak di Inggris)

“Taxation Without Representation is Roberry”(Falsafah pajak di Amerika Serikat)

2.1. Pertanggungjawaban Pajak

Uang pajak adalah uang yang berasal dari rakyat, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum/kepentingan rakyat.

Rakyat mempunyai hak untuk mengetahui berapa besar uang yang diambil dari rakyat, dan bagaimana uang itu akan dibelanjakan

untuk kepentingan umum.

Setiap akhir tahun oleh pemerintah disusun suatu rancangan APBN yang diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pengesahan, dan

kemudian diundangkan dalam bentuk undang-undang formal, sebelum dapat dilaksanakan.

Setelah tahun anggaran lampau, pemerintah diwajibkan membuat pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat yang diajukan

dalam bentuk “Perhitungan Anggaran” kepada DPR untuk mendapat pengesahannya, dan apabila telah mendapat pengesahan dari DPR, maka Perhitungan Anggaran itu

diundangkan dalam bentuk undang-undang formal.

2.2 FUNGSI PAJAK

FUNGSI BUDGETAIR FUNGSI REGULEREND

Alat untuk memasukkan dana

secara optimal ke kas negara berdasarkan

undang-undang perpajakan yang

berlaku

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (fungsi mengatur)

Sebagai alat kebijaksanaan

-Melindungi suatu sektor ekonomi;-Meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah-Mendorong investasi-Mempengaruhi supply dan demand suatu barang

2.2. Fungsi Budgetair

FUNGSI BUDGETAIRdipengaruhi

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

MODERNISASI KANTOR PAJAK

KUALITAS & KUANTITAS PETUGAS PAJAK (GOOD GOVERNANCE)

PENYEDIAAN LAYANAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

(Pengantar Perpajakan – Drs. Safri Nurmantu, MSI)

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI

PEMBANGUNAN DATABASE TERINTEGRASI


AMANDEMEN UU PERPAJAKAN

UU KUP : - UU NOMOR 6 TAHUN 1983 - UU NOMOR 9 TAHUN 1994 - UU NOMOR 18 TAHUN 2000 - UU NOMOR 28 TAHUN 2007 - UU NOMOR 16 TAHUN 2009

UU PPh : - UU NOMOR 7 TAHUN 1983 - UU NOMOR 7 TAHUN 1991 - UU NOMOR 10 TAHUN 1994 - UU NOMOR 17 TAHUN 2000 - UU NOMOR 36 TAHUN 2008

UU PPN : - UU NOMOR 8 TAHUN 1983 - UU NOMOR 11 TAHUN 1994 - UU NOMOR 18 TAHUN 2000 - UU NOMOR 42 TAHUN 2009


MODERENISASI KANTOR PAJAK

A. Perubahan Struktur Organisasi :• Lama : Berdasarkan jenis pajak (PPh OP,PPh Badan,PPN, TUP, Penagihan, PDI)• Modern : Berdasarkan Fungsi ( Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi, Penagihan, PDI,Pemeriksaan, Ekstensifikasi )

B. Pembagian Administrasi WP berdasarkan Omset : - KPP Wajib Pajak Besar (LTO) - KPP Madya (MTO) - KPP Pratama (STO)

B. Peningkatan Kapasitas Pegawai : - Mapping Pegawai - Internal Corporate Value - In House Training


EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI

A. EKSTENSIFIKASI :• Perluasan Obyek Pajak • Perluasan Subyek Pajak

B. INTENSIFIKASI• Peningkatan Tarif Pajak• Penggalian Potensi Perpajakan


PEMBANGUNAN DATABASE

TERINTEGRASI

Pembangunan SIPMOD ( Sistem Informasi Perpajakan Modern)• Penggabungan data Wajib Pajak dengan Data PBB

Program Pintar (Project for Indonesia Tax Administration Reform )• ( Masih tahap perencanaan )

Pembangunan SIPWEB ( Sistem Informasi Perpajakan berbasis WEB)• Database Wajib Pajak ( PPh dan PPN)

Pembangunan SISMIOP ( Sistem Manajemen Infomasi Obyek Pajak) •Database Pajak Bumi dan Bangunan


PENYEDIAAN LAYANAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

On line Payment

E-Registration

E-SPT

E-Filling

Portal Informasi Perpajakan ( www. Pajak.go.id)

2.2. Fungsi Regulerend

FUNGSI REGULEREND

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan; b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun; dan d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Dalam UU PPh

PASAL 31A

2.2. Fungsi Regulerend

FUNGSI REGULEREND

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pertimbangan bahwa:a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang

berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;

b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;

c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan

d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Dalam UU PPN

PASAL 5

Rumus Pajak

• Terutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuh unsur : Tax base (dasar pengenaan pajak=DPP) Tax rate (tarif pajak) Tax payer (wajib pajak=WP)

• Rumus Pajak , diformulasikan sbb.:Pajak = Tarif X DPP

Tax = Rate X Base

Pajak = Tarif X DPPTax = Rate X Base

Utang Pajak

Tax LiabiltiesBeban Pajak

2.4 Justifikasi PEBENARAN PUNGUTAN PAJAK

Teori Asuransi

Teori Daya Pikul

Teori Kepentingan

Teori Daya Beli

Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori Asuransi

Pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap

orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari

pemerintah

Teori Daya Pikul

Setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.

Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa

yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan

pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kebutuhan primer diri sendiri

beserta keluarganya.

Teori Kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan

wajib pajak yang dilindungi. Lebih besar kepentingan yang dilindungi

lebih besar pajak yang harus dibayar

Teori Daya Beli

Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota

masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Teori Kewajiban Mutlak

Karena setiap individu membutuhkan adanya lembaga (negara), maka negara

dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-

kewajiban yang antara lain kewajiban membayar pajak.

Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

(Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.)

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong-royong

Gotong-royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum,

menjaga keamanan daerah dan sebagainya.

Kekeluargaan mengandung arti bahwa setiap anggota keluarga berdasdarkan hakikat kekeluargaan mempunyai kewajiban untuk

ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga, dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu

imbalan, melainkan hanya melakukan pengorbanan saja.

Pengantar Perpajakan

Documents