Permenkes Nomor 82 Tahun 2015

7/24/2019 Permenkes Nomor 82 Tahun 2015

1/9

PERATURAN

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

82

TAHUN

2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA

ALOKASI

KHUSUS

BIDANG KESEHATAN,

SERTA SARANA

DAN

PRASARANA

PENUNJANG

SUBBIDANG SARPRAS

KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN

2016

DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa

untuk melaksanakan

ketentuan

Pasal

12

Ayat

)

huruf b

dan Ayat

(7)

huruf

f

Undang-Undang

Nomor 14

Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan

dan Belanja

Negara

Tahun

Anggaran

2016,

Pasal

59 Peraturan

Pemerintah Nomor

55

Tahun

2005

tentang Dana

Perimbangan,

dan

ketentuan

Pasal

5 Ayat

(1)

huruf

d

dan

huruf

e,

serta

Pasal

5

Ayat

(4)

Peraturan

Presiden

Nomor

137 Tahun 2Ol5

tentang

Rincian

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja Negara

Tahun

Anggaran

2016,

perlu

menetapkan Peraturan Menteri

Kesehatan

tentang

Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana

Alokasi

Khusus

Bidang

Kesehatan,

serta

Sarana

dan Prasarana

Penunjang

Subbidang

Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran

2016;


2/9

Mengingat :

1.

4.

2.

c.

6.

Undang-Undang

Nomor Nomor 17

Tahun

2003 tentang

Keuangan Negara

(Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun

2OO3

Nomor

47, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun

2OO4

tentang

Perbendaharaan Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2004

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang

Nomor

15 Tahun

2OO4 tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2OO4

Nomor

66, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2OO4

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

104,

Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 442

1)

;

Undang-Undang

Nomor 33

Tahun

2OO4

tentang

Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun

2OO4

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang

Nomor 36

Tahun

2OO9

tentang

Kesehatan

(Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang

Nomor 23

Tahun

2Ol4

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun 2Ol4

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana

telah

diubah beberapa kali terakhir

dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015

Nomor 58,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5679);


3/9

11.

Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2OIS

tentang

tentang

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Negara

Tahun

Anggaran

2OL6 (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015

Nomor

278,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5767);

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005 tentang

Dana Perimbangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2005

Nomor

137,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4575);

Peraturan

Presiden

Nomor

137

Tahun

2015

tentang

Rincian

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

Tahun

2016

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015 Nomor 288);

Peraturan Menteri

Kesehatan

Nomor

64

Tahun

2015

tentang

Organisasi

dan Tata

Kerja

Kementerian

Kesehatan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015 Nomor

1508).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan

: PERATURAN MENTERI

KESEHATAN

TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PENGGUNAAN

DANA

ALOKASI

KHUSUS

BIDANG

KESEHATAN,

SERTA

SARANA

DAN

PRASARANA

PENUNJANG

SUBBIDANG SARPRAS

KESEHATAN

TAHUN

ANGGARAN

2016.

Pasal

1

(1)

Dana

Aiokasi Khusus Bidang

Kesehatan,

serta

Sarana

dan Prasarana

Penunjang

Subbidang

Sarpras

Kesehatan

Tahun

Anggaran

2016 diberikan

kepada

daerah

untuk membantu

mendanai

kegiatan

bidang

kesehatan

yang

merupakan

urusan

daerah

sesuai

dengan

prioritas

pembangunan

kesehatan

nasional

tahun

2016.

8.

9.

10.


4/9

(2)

(3)

-4-

Dana Alokasi Khusus Bidang

Kesehatan,

serta

Sarana

dan

Prasarana

Penunjang

Subbidang

Sarpras

Kesehatan

Tahun Anggaran

2016

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

ditetapkan melalui

Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKP)

Tahun

2016.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan,

serta

Sarana

dan

Prasarana Penunjang

Subbidang

Sarpras

Kesehatan

Tahun Anggaran

2016

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(

1)

bertujuan

untuk

meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar,

pelayanan kesehatan

rujukan,

dan

pelayanan

kefarmasian dalam rangka

mendukung

pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah

Tahun

2016.

Pasal

2

Dana

Alokasi Khusus Bidang

Kesehatan,

serta

Sarana

dan

Prasarana

Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun

Anggaran

2O

16 terdiri atas:

a. dana alokasi

khusus

lisik

reguler bidang kesehatan;

b.

dana

alokasi

khusus

Iisik reguler

sarana

dan

prasarana penunjang

subbidang

sarpras

kesehatan;

dan

c.

dana alokasi khusus

nonlisik bidang

kesehatan.

Pasal

3

Dana alokasi

khusus fisik

reguler bidang kesehatan,

dan dana

alokasi khusus

lisik

reguler

sarana

dan

prasarana

penunjang

subbidang

sarpras

kesehatan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

2 huruf

a

dan

huruf

b diarahkan

untuk

kegiatan:

a.

subbidang

pelayanan

kesehatan dasar;

b. subbidang

pelayanan

kesehatan

rujukan;

dan

c.

subbidangpelayanankefarmasian.

Kegiatan subbidang

pelayanan

kesehatan

dasar

sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

a meliputi:

a. rehabilitasi

bangunan

Puskesmas

rusak

sedang

atau berat;

(1)

(21


5/9

-5-

b.

pembangunan gedung

untuk

peningkatan

fungsi

Puskesmas;

c.

pembangunan

Puskesmas

baru

termasuk

rumah

dinas;

d.

penyediaan

alat kesehatan

di

Puskesmas;

e.

penyediaan

alat

penunjang

di Puskesmas;

f.

penyediaan

Puskesmas

keliling

perairan;

g. penyediaan

Puskesmas

keliling roda

4

(empat);

h.

penyediaan

kendaraan operasional

roda

2

(dua);

i.

penyediaan

ambulans; dan/atau

j.

penyediaan perangkat sistem

informasi

kesehatan

di

Puskesmas.

(3)

Kegiatan

subbidang

pelayanan

kesehatan

rujukan


pada

ayat

(1)

huruf

b

meliputi:

a.

penyediaan

sarana

prasarana

dan

peralatan

medis

untuk

penguatan

rumah

sakit daerah

sesuai dengan standar kelas

rumah

sakit

yang

telah ditetapkan sampai

dengan

tahun

2015;

b.

penyediaan

sarana

prasarana

dan

peralatan

medis

untuk

penguatan

rumah

sakit umum

daerah sesuai

dengan

standar

rujukan

nasional/

provinsi/

regional;

c.

penyediaanambulans;

d.

penyediaan

mobil

jenazah;

e.

penyediaan

unit

transfusi

darah rumah

sakit

dan

bank darah rumah sakit;

f.

Penyediaan

Instalasi

Pengolahan

Air Limbah

(IPAL)

rumah sakit;

g.

instalasi

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

rumah

sakit;

h.

peralatan

kalibrasi di rumah

sakit;

dan/atau

i.

pembangunan

rumah

sakit kelas D

pratama.

(41

Kegiatan

subbidang pelayanan

kefarmasian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

c,

meliputi:

a.

penyediaan

obat

dan

bahan medis

habis

pakai

di

tingkat

Kabupaten/

Kota;


6/9

-6-

b.

pembangunan

baru, rehabilitasi,

sarana

pendukung

instalasi

farmasi

Kabupaten/

Kota;

pembangunan

baru,

rehabilitasi,

sarana

pendukung

instalasi

farmasi

Provinsi;

dan/atau

penyediaan

kendaraan

distribusi

(dua)/roda

4

(empat).

pengadaan

di

tingkat

pengadaan

di

tingkat

roda

.

(1)

Pasal 4

Penggunaan

kegiatan

yang

dibiayai

dengan

dana

alokasi

khusus fisik reguler sarana

prasarana

penunjang

subbidang

sarpras

kesehatan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

3 ayat

(1) pelaksanaannya

tidak

duplikasi

dengan sumber

pendanaan

1ain.

Pasai

5

Dana

alokasi

khusus nonfisik

Bidang

Kesehatan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

2

huruf

c

digunakan

untuk

kegiatan:

a. Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK);

b. akreditasiPuskesmas;

c.

akreditasi rumah sakit;

dan/atau

d. Jaminan Persalinan

(Jampersal)

Kegiatan

Bantuan

Operasional

Kesehatan

(BOK)

sebagaimana

dimaksud ayat

(1)

huruf a

meliputi:

a.

upaya kesehatan

promotif

dan

preventif;

b. dukungan manajemen

di Puskesmas;

dan

c. dukungan

manajemen

dinas

kesehatan

Kabupaten/

Kota.

Kegiatan

akreditasi Puskesmas

sebagaimana

dimaksud ayat

(1)

huruf

b meliputi:

a.

pendampingan

akreditasi

Puskesmas;

dan

b.

survei

akreditasi Puskesmas.

Kegiatan

akreditasi

rumah

sakit

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)

huruf c

meliputi:

a.

pendampingan

akreditasi rumah

sakit;

dan

(2\

(3)

(4)


7/9

7

b.

survei

akreditasi rumah

sakit.

(5)

Kegiatan

Jaminan

Persalinan

(Jampersal)


ayat

(1)

huruf

d meliputi:

a.

biaya operasional

rumah tunggu kelahiran;

b. biaya

operasional

ibu

hamil,

bersalin,

nifas,

tenaga

kesehatan, dan

pendamping

di

rumah

tunggu kelahiran;

dan/atau

c. biaya transportasi

dan/atau

perjalanan

dinas

ibu

hamil,

nifas, beserta

tenaga

kesehatan/pendamping

dari rumah ke

rumah

tunggu

kelahiran

maupun

dari

rumah

tunggu

kelahiran

ke

fasilitas

pelayanan

kesehatan

dan

sebaliknya.

Pasal 6

Ketentuan

lebih

lanjut mengenai Penggunaan

Dana Alokasi

Khusus Bidang

Kesehatan,

serta

Sarana

dan Prasarana

Penunjang Subbidang Sarpras

Kesehatan

Tahun Anggaran

2016

tercantum dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari

Peraturan Menteri

ini.

Pasal 7

Kepala

Daerah, Kepala

Dinas

Kesehatan

Provinsi,

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/

Kota,

Direktur

Rumah

Sakit

Provinsi,

dan Direktur

Rumah

Sakit

Kabupaten/Kota

harus

melakukan

pelaporan

secara

berjenjang dan berkala setiap tiga bulan.

Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

menyampaikan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

dan

penggunaan

Dana

Alokasi Khusus

Bidang Kesehatan,

serta

Sarana dan

Prasarana

Penunjang

Subbidang

Sarpras

Kesehatan

Tahun

Anggaran

2016 kepada

Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri

Dalam

Negeri;

(1)

(2)


8/9

-8-

Kepala

Dinas

Kesehatan

Provinsi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

menyampaikan

kompilasi

laporan

kepada

Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Kesehatan

melaiui

Kepala

Biro

Perencanaan

dan

Anggaran.

Kompilasi

laporan

oleh

Kepala

Dinas

Kesehatan

Provinsi

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (3)

dilaksanakan paling

lambat

14

(empat

belas)

hari

setelah

triwulan

yang

bersangkutan

berakhir.

Pasal 8

Menteri,

Gubernur,

dan

Bupati/Walikota

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

secara

berjenjang

terhadap

penggunaan

Dana Alokasi

Khusus

Bidang

Kesehatan

serta

Sarana

dan Prasarana

Penunjang

Subbidang

Sarpras

Kesehatan

Tahun Anggaran

2016,

sesuai

dengan

tugas

dan

kewenangan

masing-masing.

Pasal

9

Peraturan

Menteri ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

1 Januari

20t6.

(3)

(4)


9/9

-9-

Agar setiap orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan

Menteri

ini dengan

penempatannya

dalam Berita

Negara

Republik

Indonesia.

Ditetapkan

di

Jakarta

pada

tanggal

7 Desember

2015

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan

di

Jakarta

pada

tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN

HUKUM

DAN

HAK ASASI

MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA

NEGARA

REPUBLIK

INDONESIA

TAHUN NOMOR

Permenkes Nomor 82 Tahun 2015

Documents