Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 1 PERMASALAHAN PERLINDUNGAN Pembangunan pertanian BIDANG PERLINDUNGAN di Jawa Barat menghadapi berbagai MASALAH, diantaranya: Adanya kecenderungan pemakaian pestisida yang berlebihan oleh petani, menyebabkan resurgensi, resistensi dan perubahan status OPT. Terjadinya gangguan keseimbangan agroekosistem dan pencemaran lingkungan. Terganggunya kesehatan masyarakat akibat upaya pengendalian OPT yang mengutamakan penggunaan pestisida. Meningkatnya biaya produksi usaha tani akibat praktek pengendalian OPT oleh petani yang tidak efektif dan efisien. Ledakan serangan WBC dan OPT utama lainnya akibat penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Terjadinya Perubahan iklim yang mengakibatkan berubahnya pola tanam, status OPT dan Dampak Perubahan Iklim (banjir, longsor, dan kekeringan). Berkurangnya jumlah POPT di tingkat lapangan. Adanya preferensi pasar global yang menuntut kualitas produk yang aman konsumsi, bermutu bagus, dan ramah lingkungan. Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
101
Embed
PERMASALAHAN PERLINDUNGAN - distan.jabarprov.go.iddistan.jabarprov.go.id/.../uploads/files_download/Isi_Profile_rev1.pdf · Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 1 PERMASALAHAN PERLINDUNGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 1
PERMASALAHAN PERLINDUNGAN
Pembangunan pertanian BIDANG PERLINDUNGAN di Jawa Barat menghadapi berbagai MASALAH, diantaranya:
Adanya kecenderungan pemakaian pestisida yang berlebihan oleh petani, menyebabkan resurgensi, resistensi dan perubahan status OPT.
Terjadinya gangguan keseimbangan agroekosistem dan pencemaran lingkungan.
Terganggunya kesehatan masyarakat akibat upaya pengendalian OPT yang mengutamakan penggunaan pestisida.
Meningkatnya biaya produksi usaha tani akibat praktek pengendalian OPT oleh petani yang tidak efektif dan efisien.
Ledakan serangan WBC dan OPT utama lainnya akibat penggunaan pestisida yang tidak bijaksana.
Terjadinya Perubahan iklim yang mengakibatkan berubahnya pola tanam, status OPT dan Dampak Perubahan Iklim (banjir, longsor, dan kekeringan).
Berkurangnya jumlah POPT di tingkat lapangan. Adanya preferensi pasar global yang menuntut kualitas produk yang aman konsumsi, bermutu bagus, dan ramah lingkungan.
Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 2
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah;
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang
Perlindungan Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002
Tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan
Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 3
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 390 Tahun 1994, tentang pemasyarakatan PHT;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/Ot.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik Dan Benar (Good Agriculture Practices);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian;
Peraturan Mentri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Penggganggu Tumbuhan Pengamat Hama Penyakit ( POPT-PHP);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107/ Permentan/ Sr.140/9 /2014 Tentang Pengawasan Pestisida;
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/Sr.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 530/Kpts/Org/8/1978 Tanggal 24 Agustus 1978 tentang Balai Proteksi Tanaman Pangan IV;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor469/Kpts/OT.210/6/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 511/Kpts/Pd.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jendral Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan sebagai Unit
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 4
Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
TUJUAN kebijakan tersebut : Mendukung tercapainya upaya khusus percepatan pencapaian
swasembada dan swasembada berkelanjutan serta peningkatan produksi komoditas strategis dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Peningkatan diversifikasi pangan, Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan peningkatan kesejahteraan petani;
Pengembangan system deteksi dan peringatan dini serangan OPT dan terkena DPI dalam rangka menekan tingkat kerusakan dan kerugian/kehilangan hasil pada tanaman pangan dan hortikultura;
Meningkatkan kemampuan teknis SDM perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sejalan dengan perkembangan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT dan penanganan DPI;
Peningkatan kemandirian petani / kelompok tani/ gabungan kelompok tani dalam mengatasi permasalahan OPT dan DPI;
Peningkatan koordinasi hubungan kerja dalam rangka mewujudkan sinergitas antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ditingkat pusat dan daerah;
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan dan Hortikultura dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan menekan penggunaan sarana pengendalian yang berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan/ agroekosistem pada tanaman pangan dan hortikultura serta menumbuhkan/ mengembangkan sarana pengendalian yang ramah
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 5
lingkungan untuk mewujudkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan Pre-emtif dan Responsif;
Menumbuhkembangkan Klinik PHT/tanaman pada komoditas hortikultura dan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) pada komoditas pangan sebagai organisasi kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di tingkat petani.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 6
SEJARAH BPTPH
Dengan berkembangnya waktu SEJARAH BPTPH mengalami perubahan nama Institusi yakni ; Pada awal berdirinya tahun 1978 BALAI PROTEKSI TANAMAN
PANGAN IV (SK mentan nomor 530/kpts/org/8/1978 tanggal 24 agustus 1978)
Tahun 1994 UPT BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA IV (SK mentan nomor 469/kpts/OT.210/6/1994 tanggal 09 Juni 1994)
Tahun 1999 – 2000 Pemerintah (Pusat/Departemen Pertanian) TELAH MENYERAHKAN UPT Balai Poteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura IV (BPTPH IV) kepada Daerah Provinsi Jawa Barat (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom)
Tahun 2002 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) ditetapkan SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT (PERDA nomor 5 tahun 2002 tanggal 12 april 2002)
Sejak tahun 2002 ditetapkan TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UPTD, BPTPH dengan tanggung jawab melaksanakan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang KONSERVASI DAN PELESTARIAN, dalam melaksanakan tugas tersebut UPTD BPTPH mempunyai fungsi PENGELOLAAN DI BIDANG PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (SK GUB No: 53 tahun 2002 tanggal 12 april 2002)
Pada tahun 2014 Melalui Pergub Nomor 59 Tahun 2014 terjadi perubahan nomenklatur menjadi BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT
Ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 7
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Tugas pokok dan fungsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Prlaksanaan Teknis di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
Pemberdayaan Petani Melalui Penerapan PHT
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 8
VISI, MOTO, MISI, TUJUAN, SASARAN, MAKLUMAT PELAYANAN, DAN STRATEGI
OPERASIONAL
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN
INOVASI DAN KOLABORASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ;
TERWUJUDNYA PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA JAWA BARAT YANG MAJU DAN TANGGUH
UPTD BPTPH ; MEWUJUDKAN PETANI JAWA BARAT JUARA SEBAGAI
AHLI PHT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA Moto
“OPT TERKENDALI, LINGKUNGAN LESTARI, PETANI MANDIRI”
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 9
Misi
a. Mewujudkan UPTD BPTPH sebagai pusat informasi data perkembangan OPT tanaman pangan dan hortikultura serta Dampak Perubahan Iklim.
b. Mewujudkan pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) sebagai petugas profesional dan mitra terdepan perlindungan tanaman.
c. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura lokal spesifik dan ramah lingkungan berbasis PHT.
d. Mewujudkan jejaring kelembagaan perlindungan tanaman antar kelompok tani.
e. Menyediakan pelayanan kepada petani dan konsumen dalam mewujudkan produk pertanian yang aman sehingga terhindar dari dampak penggunaan bahan kimia.
Tujuan
a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), pengendalian OPT serta pengawasan pupuk dan pestisida.
b. Memasyarakatkan penerapan sistem PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
c. Mengurangi tingkat kerugian/penurunan produktifitas akibat serangan OPT.
d. Memantapkan peran kelembagaan perlindungan tanaman. e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perlindungan tanaman. f. Melaksanakan pengawasan peredaran, penggunaan pestisida di tingkat
kios dan petani.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 10
Sasaran
a. Tersedianya data dan informasi OPT, DPI dan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
b. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi OPT. c. Menurunnya tingkat kehilangan hasil akibat serangan OPT. d. Terlaksananya gerakan pengendalian OPT atas dasar rekomendasi
pengendalian OPT, pemanfaatan agens hayati dan pengawasan pupuk dan pestisida.
e. Meningkatnya kesadaran petani dalam penerapan PHT.
Strategi operasional
a. Pengawalan pertanaman yang intensif melalui pemantapan sistem pengamatan, peramalan serta pengendalian OPT dan DPI.
b. Pemantapan sistem informasi OPT dan pelaporan perlindungan tanaman.
c. Meningkatkan analisis data OPT utama untuk penyusunan peramalan/ perkiraan OPT dan rekomendasi pengendalian.
d. Memasyarakatkan PHT melalui SLPHT/PPHT/Dem-Area/Refugia, sosialisasi teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi dan berbasis kawasan.
e. Mengembangkan teknologi pengendalian OPT dan budidaya ramah lingkungan spesifik lokasi.
f. Optimalisasi fungsi Satuan Pelayanan BPTPH dan Laboratorium Kimia Agro sebagai pusat pemasyarakatan PHT, diseminasi teknologi perlindungan tanaman dan uji mutu pupuk, pestisida dan kesuburan tanah.
g. Menumbuhkembangkan kelembagaan perlindungan tanaman di kelompok tani.
h. Pengembangan desa pertanian organik.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 11
Maklumat Pelayanan
“DENGAN INI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA SESUAI STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi di Lingkungan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :
Pejabat Struktural Kepala BPTPH Provinsi Jawa Barat : Ir. Dadan Hidayat, M.Si. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Nurbaeti, SE. Kepala Seksi Perlindungan Tan. Pangan : Juju Rukman, SP, MP. Kepala Seksi Perlindungan Tan. Hortikultura : Ir. H. Wahid Sarifudin, MM.
Koordinator Satuan Pelayanan Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah I, Cianjur : Ir. Budi Utoyo Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah II, Subang
: Ir. Kustiaman, MP
Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III, Indramayu
: Ir. Tin Setiatin
Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah IV, Bandung
: Suparman Hendar
Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah V, Tasikmalaya
: Ir. Arief Setiabudy
Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro BPTPH, Margahayu Bandung Barat
: Geise Arisandi, S.Si, MP.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 12
Pelaksana Jabatan Non Struktural Penanggungjawab Urusan Kepegawaian : Wawan Subhan Penanggungjawab Urusan Keuangan : Karsum Penanggungjawab Urusan Umum : Posma Nasution Koordinator Pejabat Fungsional POPT Penanggungjawab Pengendali OPT Padi
: :
Ir. Arifani Murtajianto Ir. Teti Rohayati
Penanggungjawab Pengawasan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida
: Yadi Yuliadi
Penanggungjawab Pengendali OPT Palawija : Ir. Iwan Setiawan Penanggungjawab Pengendali Bencana Alam : Didin Mahpudin Penanggungjawab Pengendali OPT Sayuran dan Aneka Tanaman
: Ir. Sri Kristianingsih Ir. Sunanto Bubun Sugandi, SP, MP.
Penanggungjawab Pengendali OPT Buah-buahan
:
Ir. R. Andi Permadi Ir. Lukman Nulhakim,
MP. Irawati, SP, MM.
Petugas Penyidik PNS BPTPH : Ir. Lukman Nulhakim, MP.
Ir. Sunanto Ketua Tim Penilai Jafung POPT : Ir. Dadan Hidayat,M.Si.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 13
STRUKTUR ORGANISASI BPTPH PROVINSI JAWA BARAT Pergub Nomor : 69 Tahun 2017
KEPALA
BPTPH
SEKSI PERLINTAN
PANGAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PERLINTAN
HORTIKULTURA
SATUAN PELAYANAN LAB.
KIMIA AGRO BRIGADE PROTEKSI TANAMAN
SATUAN PELAYANAN
BPTPH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 14
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok :
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DAN/ATAU KEGIATAN TEKNIS PENUNJANG TERTENTU DI BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA MELIPUTI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA.
Fungsi tugas :
1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi Perlindungan Tanaman Pangan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rincian tugas :
a. Menyelengarakan penyusunan program kerja Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c. Menyelenggarakan pengamatan lapangan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman dan kejadian bencana alam pada tanaman pangan dan hortikultura;
d. Menyelenggarakan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis ramah lingkungan;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 15
e. Menyelenggarakan penyediaan data organisme pengganggu tanaman (OPT) dan menyebarluaskan informasi perkembangan OPT;
f. Menyelenggarakan pemantauan, penggunaan dan penyalahgunaan pestisida pada tanaman pangan dan hortikultura;
g. Menyelenggarakan pelayanan uji mutu pestisida, pupuk, kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada produk tanaman pangan dan hortikultura;
h. Menyelenggarakan pengembangan teknologi pengendalian tanaman pangan dan hortikultura;
i. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait; j. Menyelenggarakan pengamatan, penetapan diagnosa dan
penyebarluasan informasi organisme pengganggu tumbuhan; k. Menyelenggarakan peramalan organisme pengganggu tanaman pangan,
hortikultura dan aneka tanaman; l. Menyelenggarakan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu
tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman; m. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan; o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unti kerja terkait; p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kepala Balai
1. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi Perlindungan Tanaman Pangan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 16
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis
Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Penyelenggaraan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura; c. Penyelenggaraan evaluasi dan palopran UPTD Balai Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. 3. Rincian tugas Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura : a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Balai
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan
teknis di bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan
memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Menyelenggarakan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura berbasis ramah lingkungan;
e. Menyelenggarakan pemantauan, penggunaan dan penyalahgunaan pestisida pada tanaman pangan dan hortikultura;
f. Menyelenggarakan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
g. Menyelenggarakan pelayanan uji mutu pestisida, pupuk, kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada produk tanaman pangan dan hortikultura;
h. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengembangan teknologi pengendalian tanaman pangan dan hortikultura;
i. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 17
j. Menyelenggarakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi penggangu tumbuhan;
k. Menyelenggarakan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
l. Menyelenggarakan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan komuditas pangan dan hortikultura;
m. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
n. Menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
q. Enyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah / bantuan sosial di bidang Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
r. Menyelenggarakan pengkajian lahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
s. Menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKP, RKA, DPA, DIPA dan Tapkin serta LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
t. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
u. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 18
v. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan ketata usahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan,perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahan; b. Pelaksanaan ketatausahaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha : a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata
Usaha; b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Melaksanakan pengelolaan kehumasan; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. Melaksanakan penata usahaan keuangan,; f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan; g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kerasipan; h. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup tata usaha; i. Melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi; j. Melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah / bantuan sosial dibidang Pengelolaan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
k. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 19
l. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
m. Melaksanakan penyusunan data dan informasi input tata usaha; n. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Subbagian Tata Usaha; o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan; p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Perlindungan Tanaman Pangan, meliputi pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan komoditas pangan dan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida serta fasilitasi bahan dan alat operasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan komoditas pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Perlindungan
Tanaman Pangan; b. Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan Seksi Perlindungan Tanaman
Pangan; dan d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan : a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan; b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Perlindungan
Tanaman Pangan; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Perlindungan
Tanaman Pangan; d. Melaksanakan pengamatan dan penetapan diagnosa organisme
pengganggu tumbuhan;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 20
e. Melaksanakan peramalan organisme pengganggu tumbuhan komoditas pangan;
f. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan komoditas pangan;
g. Melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
h. Melaksanakan fasilitasi bahan dan alat operasional pengendalian organisme penggaggu tumbuhan komoditas pangan;
i. Melaksanakan penyusunan data dan informasi Perlindungan Tanaman Pangan;
j. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Tanaman Pangan;
k. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
m. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah / bantuan sosial dibidang Perlindungan Tanaman Pangan;
n. Melakasnakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Perlindungan Tanaman Pangan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
o. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan Tanaman; dan
q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura
1. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Perlindungan Tanaman Hortikultura meliputi pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan komoditas hortikultura, pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan penyusunan bahan penetapan
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 21
rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan komoditas hortikultura serta fasilitasi bahan dan alat operasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan komoditas hortikultura.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Perlindungan
Tanaman Hortikultura; b. Pelaksanaan Perlindungan tanaman Hortikultura; dan c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi Perlindungan Tanaman
Hortikultura. 3. Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura :
a. Melaksanakan penyusun program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyebarluasan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
c. Melaksanakan kegiatan teknis operasional fasilitasi pengendalian dan evaluasi dibidang Perlindungan Tanaman Hortikultura;
d. Melaksanakan pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan komoditas hortikultura;
e. Melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
f. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan komoditas hortikultura;
g. Melaksanakan fasilitasi bahan dan alat operasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan komoditas hortikultura;
h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
i. Melaksanakan Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
j. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah / bantuan sosial dibidang Perlindungan Tanaman Hortikultura;
k. Melaksanakan telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 22
m. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Perlindungan Tanaman Hortikultura sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
n. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kelompok Fungsional
Kelompok Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing dan melaporkan pengamatan dan analisis organisme pengganggu tumbuhan, faktor iklim dan bencana alam serta pengawasan pupuk dan pestisida. Dengan uraian tugas sebagai berikut :
Kelompok Pengendali OPT Terampil :
1. Menyiapkan, menyusun dan melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT tingkat lapangan;
2. Menyiapkan dan memelihara peralatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
3. Melaksanakan pengendalian OPT atas dasar pemeriksaan lapangan terhadap OPT, pemeriksaan laboratoris terhadap OPT, analisis hasil pengamatan/pemeriksaan lapangan dan laboratoris, dan melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT;
4. Melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT (pengumpulan dan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT);
5. Melakukan bimbingan pengendalian OPT dengan memandu kelompok tani dalam menyusun rencana kerja pengamatan dan pengendalian OPT;
6. Melaksanakan pengamatan daerah sebar OPT ; 7. Melakukan pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi OPT.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 23
Kelompok Pengendali OPT Ahli :
1. Menyusun dan melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT tingkat wilayah;
2. Melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT (Identifikasi OPT, eksplorasi musuh alami, pengamatan peredaran pestisida, indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT);
3. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan lapangan dan laboratorium;
4. Menjadi saksi ahli dalam perkara pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Tanaman;
5. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan dan pengendalian terhadap OPT, kehilangan hasil karena OPT, dan menyusun rekomendasi pengendalian OPT;
6. Melakukan bimbingan pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT melalui kajian dan evaluasi penerapan PHT oleh kelompok tani, memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan PHT;
7. Melakukan pengembangan metode pengamatan OPT melalui pengkajian metode pengamatan, efikasi pestisida, resiko OPT, rekomendasi metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
8. Melaksanakan pengamatan (Surveillance) daerah sebar OPT; 9. Melakukan pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi (koleksi OPT
secara kompleks, juklak/juknis pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT, bahan penyusunan peraturan perundang-undangan Perlindungan tumbuhan).
Surveillance Daerah Sumber Serangan OPT
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 24
Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dalam melaksanakan tugasnya BPTPH dibantu 5 (lima) unit Satuan Pelayanan BPTPH dan 1 (satu) unit Laboratorium Kimia Agro, dengan rincian sebagai berikut :
NO SATUAN
PELAYANAN LOKASI WILAYAH KERJA
KETERANGAN
1 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah I
Cianjur Kab./Kota Bogor, Kab./Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, dan Kota Depok
Terakreditasi SNI ISO 9001 : 2015
2 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah II
Subang Kab./Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang dan Kab. Purwakarta
-
3 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III
Indramayu Kab./Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan
-
4 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah IV
Bandung Kab./Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Garut dan Kab. Bandung Barat
-
5 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah V
Tasikmalaya Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis Kab. Pangandaran dan Kota Banjar
-
6 Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro
Cikole, Lembang
Provinsi Jawa Barat/Nasional
Laboratorium penguji terakreditasi SNI ISO/IEC
17025:2008(ISO/IEC 17025:2005) tanggal 25
Oktober 2017
Kegiatan Pengembangan Agens Hayati di Satuan Pelayanan BPTPH
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 25
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pelayanan BPTPH dan
Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro.
a.Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hrotikultura
Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang konservasi dan pelestarian dalam kegiatan pengamatan dan pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Balai Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengamatan dan peramalan dan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
b. Pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Rincian tugas Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura yaitu : a. Melaksanakan penyusun program kerja Satuan Pelayanan Balai
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Melaksanakan pengamatan dan diagnosis OPT Tanaman Pangan dan
Hortikultura ; c. Melaksanakan surveillance dan peramalan OPT Tanaman Pangan dan
Hortikultura ; d. Melaksanakan dan mengembangkan strategi pengendalian OPT yang
bersifat spesifik lokasi; e. Melaksanakan pengamatan lapangan terhadap gangguan OPT dan
DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura ; f. Melaksanakan pengkajian teknis tentang Pengendalian OPT Tanaman
Pangan dan Hortikultura ;
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 26
g. Melaksanakan pembinaan terhadap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
h. Melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan kegiatan di wilayah pengamatan;
i. Membuat rekomendasi pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura;
j. Mengawasi peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida: k. Melaksanakan pasilitasi dan bahan pengendalian OPT Tanaman
Pangan dan Hortikultura; l. Melaksanakan pendampingan gerakan pengendalian OPT Tanaman
Pangan dan Hortikultura; m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Pelayanan
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; o. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Balai Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Margahayu Bandung Barat
Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Margahayu Bandung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknik operasional Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Pengawasan Mutu Residu Pestisida, pengawasan peredaran, penggunaan penyimpanan pupuk dan pestisida serta analis air dan tingkat kesuburan tanah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Margahayu Bandung Barat mempunyai fungsi : a. Merencanakan dan melaksanakan pengambilan contoh pestisida dan
pupuk yang beredar dalam rangka pengawasan mutu pupuk dan pestisida;
b. Merencanakan dan melaksanakan pengambilan contoh tanaman, bagian tanaman, hasil tanaman, tanah, air dan bahan lainnya dalam rangka pemeriksaan mutu dan pemantauan residu pestisida;
c. Melaksanakan pemeriksaan wadah, label serta sifat fisik dan kimia pestisida dan pupuk dalam rangka pengawasan mutu pestisida.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 27
Rincian tugas Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Balai
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Margahayu Bandung Barat terdiri dari : Melaksanakan pemeriksaan sifat fisik pupuk dan pestisida; Melaksanakan pemeriksaan mutu pupuk dan formulasi pestisida; Melakukan pemeriksaan residu pestisida pada contoh tanaman,
bagian tanaman dan hasil tanaman; Melakukan pemeriksaan kesuburan tanah dan mutu air.
Kegiatan Pengujian Mutu Produk Pertanian dan Residu Pestisida di Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 28
c. Koordinator POPT Tingkat Kabupaten/Kota (Kortikab/Kotrtikot)
Untuk mendukung dan memperlancar mekanisne pelaksanaan tugas dan penyelesaian administratif di tingkat kabupaten, ditunjuk seorang Koordinator POPT Tingkat Kabupaten/Kota (Kortikab/Kortikot POPT) yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu : 1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang POPT di wilayah
kerjanya; 2. Melaksanakan pengamatan lapangan terhadap gangguan OPT dan
DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura; 3. Merekap laporan POPT di tingkat kabupaten; 4. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten; 5. Menyampaikan informasi OPT, permasalahan dan upaya pemecahan
masalah ke dinas terkait dan melaporkannya ke Satuan Pelayanan BPTPH di wilayah kerjanya;
6. Melaksanakan pendampingan gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Melaksanakan dan membantu fasilitasi alat dan bahan pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat mempunyai 192 Petugas POPT yang masing-masing mempunyai wilayah kerja antara 1 sampai 5 kecamatan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pengendali OPT sesuai Permentan Nomor 80 Tahun 2012 adalah : a. Melakukan Pengamatan Perkembangan OPT/DPI; b. Melakukan Peramalan dan Pengendalian OPT serta Penanganan DPI; c. Membuat Rekomendasi Pengendalian OPT; d. Melakukan Bimbingan di Kelompok Tani.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 29
e. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat mempunyai 8 petugas PMHP yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Mentri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/5/2007 tanggal 08 Mei 2017 adalah “ melakukan pengamatan mutu hasil pertanian, pengujian mutu hasil pertanian, pengembangan sistem dan metoda pengawasan serta pengujian mutu hasil pertanian ”.
PERSONALIA
Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan saat ini berjumlah 740 orang, yang terdiri dari 263 orang pegawai negeri sipil, 477 THL (387 orang THL POPT-APBD, 85 Orang THL POPT-APBN dan 5 Orang THL Analis Laboratorium APBD) dengan rincian sebagai berikut :
Komposisi Pegawai BPTPH Provinsi Jawa Barat
No Unit Kerja
Pegawai Negeri Sipil
Jmlh PNS
THL POPT/ANALIS
Fungsional POPT/PMHP
Pelaksana Teknis
Pejabat Struktural
Pelaksana Tata Usaha
1 Kantor BPTPH 12 1 4 20 37 0
2 Satuan Pelayanan BPTPH
Wilayah I 34 1 0 4 39 84
3 Satuan Pelayanan BPTPH
Wilayah II 31 1 0 6 38 89
4 Satuan Pelayanan BPTPH
Wilayah III 39 2 0 6 47 108
5 Satuan Pelayanan BPTPH
Wilayah IV 43 2 0 5 50 121
6 Satuan Pelayanan BPTPH
Wilayah V 33 4 0 5 42 70
7 Satuan Pelayanan
Laboratorium Kimia Agro 8 0 0 2 10 5
Total 200 11 4 48 263 477
Sumber : Urusan Kepegawaian BPTPH Jawa Barat Bulan Desember Tahun 2018
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 30
Komposisi Fungsional POPT di UPTD BPTPH Jawa Barat
NO UNIT KERJA FUNGSIONAL POPT / PMHP
KANTOR LAPANGAN JUMLAH
1 Kantor BPTPH 12 - 12
2 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah I 4 30 34
3 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah II 2 29 31
4 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III 4 35 39
5 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah IV 3 40 43
6 Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah V 5 28 33
7 Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro
8 - 8
Total 38 162 200
Sumber : Urusan Kepegawaian BPTPH Jawa Barat Bulan Desember Tahun 2018
Rekapitulasi PNS BPTPH Berdasarkan Unit Kerja dan Pendidikan
UNIT KERJA
PENDIDIKAN
S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD Jml
Kantor BPTPH 6 11 2 2 14 - 2 37
Satuan Pelayanan BPTPH Wil. I 1 5 - - 3 - - 9
Satuan Pelayanan BPTPH Wil. II 1 - - 2 4 2 - 9
Satuan Pelayanan BPTPH Wil.III - 4 1 - 6 1 - 12
Satuan Pelayanan BPTPH Wil.IV - 1 1 1 6 - - 9
Satuan Pelayanan BPTPH Wil. V 1 3 - 1 5 - 2 12
Satuan Pelayanan Lab. KimiaAgro 3 3 1 - 1 2 - 10
POPT Wilayah I - 15 2 11 2 - - 30
POPT Wilayah II - 9 - 15 5 - - 29
POPT Wilayah III - 8 3 20 4 - - 35
POPT Wilayah IV - 19 1 16 5 - - 38
POPT Wilayah V - 9 1 18 2 - - 30
Total 12 87 12 86 57 5 4 263
Sumber : Urusan Kepegawaian BPTPH Jawa Barat
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 31
Rekapitulasi Pegawai BPTPH Berdasarkan Usia dan Golongan
GOLONGAN USIA
JUMLAH <30 31-40 41-50 51-57 >57
IV/d - - - - - -
IV/c - - - 4 2 6
IV/b - - - 2 1 3
IV/a - 1 - 10 - 11
III/d - 1 - 115 25 141
III/c - 1 4 13 4 22
III/b - 4 6 16 3 29
III/a - 2 3 4 - 9
II/d - - 8 2 - 10
II/c - 6 6 5 - 17
II/b 1 2 1 - - 4
II/a - - 2 5 1 8
I/d - - 1 - - 1
I/c - - 2 - - 2
I/b - - - - - -
I/a - - - - - -
Total 1 17 33 176 36 263
Sumber : Urusan Kepegawaian BPTPH Jawa Barat Bulan Desember Tahun 2018
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 32
ASSET BPTPH Untuk mendukung kegiatan Balai di kantor maupun di lapangan,
BPTPH Provinsi Jawa Barat dilengkapi dengan sarana barang inventaris tidak bergerak dan barang inventaris bergerak seperti tercantum pada tabel berikut ini : Barang Inventaris Tidak Bergerak No Unit Kerja Luas (M2) Tahun Perolehan
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi daratan seluas 35.377,76 Km2. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak dibagian selatan, dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak dibagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl; dan wilayah daratan luas (54,03) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpl.
Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89%) dari luas wilayah Jawa Barat, sawah (20,27%) dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5050’ – 7050’ lintang selatan dan 104048’ – 108048’ Bujur Timur, dengan batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten.
Keadaan topografi Jawa Barat sangat beragam, yaitu sebelah Utara terdiri dari dataran rendah, sebelah tengah dataran tinggi bergunung-gunung dan disebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai, dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 pulau di Samudera Indonesia, 4 pulau di Laut Jawa, 14 pulau di Teluk Banten dan 20 pulau di Selat sunda); luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha.
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah Tahun 2001, di Provinsi Jawa Barat terus berkembang pemekaran pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sampai dengan Tahun 2016, administrasi pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 Kecamatan, 2.671 Kelurahan dan 3.291 Desa. Pemerintah kabupaten termuda yaitu Kabupaten Pangandaran yang diresmikan sejak Tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Republlik
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 35
Indonesia Nomor 21 Tahun 2012. Penyebaran administrasi pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :
NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN
KELURAHAN PEDESAAN JUMLAH
1 BOGOR 40 291 143 434
2 SUKABUMI 47 120 266 386
3 CIANJUR 32 73 287 360
4 BANDUNG 31 211 69 280
5 GARUT 42 162 280 442
6 TASIKMALAYA 39 76 275 351
7 CIAMIS 27 65 200 265
8 KUNINGAN 32 123 253 376
9 CIREBON 40 312 112 424
10 MAJALENGKA 26 123 220 343
11 SUMEDANG 26 77 206 283
12 INDRAMAYU 31 110 207 317
13 SUBANG 30 53 200 253
14 PURWAKARTA 17 73 119 192
15 KARAWANG 30 126 183 309
16 BEKASI 23 101 86 187
17 BANDUNG BARAT 16 81 84 165
18 PANGANDARAN 10 12 81 93
19 KOTA BOGOR 6 68 - 68
20 KOTA SUKABUMI 7 33 - 33
21 KOTA BANDUNG 30 151 - 151
22 KOTA CIREBON 5 22 - 22
23 KOTA BEKASI 12 56 - 56
24 KOTA DEPOK 11 63 - 63
25 KOTA CIMAHI 3 15 - 15
26 KOTA TASIKMALAYA 10 61 8 69
27 KOTA BANJAR 4 13 12 25
JAWA BARAT 627 2.671 3.291 5.962
Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2015
Jumlah wilayah kerja pengamatan dan pengendalian OPT di Provinsi Jawa Barat meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, terdiri dari 627 kecamatan, 5.962 kelurahan/desa, sedangkan jumlah Petugas POPT yang ada
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 36
dilapangan sebanyak 634 orang dengan demikian rata-rata seorang petugas POPT mengamati 1 kecamatan. Berdasarkan angka BPS luas baku lahan di Jawa Barat Tahun 2015 seluas 3.585.488 hektar terdiri dari lahan sawah seluas 929.094 hektar, lahan kering seluas 1.839.320 ha dan lahan bukan pertanian seluas 817.074 ha. Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang diamati oleh Petugas POPT selama 1 tahun kurang lebih seluas atau jumlah pohon seperti pada tabel berikut ini : Potensi Luas Lahan Berdasarkan Jenis Penggunaannya No Jenis Penggunaan 2012 2013 2014 2015
Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw)
Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw) Produksi (Kw)
Tangkai
Tangkai
Produksi (Kg) Produksi (Kg)
*) Sumber data : Jawa Barat Dalam Angka 2017, BPS
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 38
PROSEDUR PELAPORAN
Prosedur pelaporan OPT, bencana alam, iklim dan pestisida baik dari POPT, Kortikab POPT, Satuan Pelayanan BPTPH dan BPTPH serta alur informasi OPT dan rekomendasi pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Hasil pengamatan POPT dilaporkan ke KCD, Kordinator PPL dan Kortikab
POPT setiap 2 minggu. Laporan ini sebagai bahan bagi PPL untuk memberikan penyuluhan kepada petani dan mengambil keputusan pengendalian, apabila perlu POPT langsung menginformasikan hasil pengamatan tersebut ke petani yang bersangkutan;
2. Kortikab merekapitulasi laporan dari POPT (OPT, bencana alam, iklim dan pestisida), baik laporan 2 mingguan maupun bulanan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten dan Satuan Pelayanan BPTPH;
3. Satuan Pelayanan BPTPH merekapitulasi laporan dari kortikab POPT dan melaporkannya ke BPTPH, khusus Satuan Pelayanan BPTPH Subang dan Indramayu, disamping melaporkan ke BPTPH juga ke BBPOPT Jatisari;
4. BPTPH merekapitulasi laporan dari Satuan Pelayanan BPTPH dan melaporkannya kepada: a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat beserta
rekomendasi pengendalian OPT. b. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di Jakarta. c. Direktorat Perlindungan Hortikultura di Jakarta. d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. e. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Bogor khusus untuk laporan
iklim/ cuaca.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 39
Kegiatan Pelaporan Data OPT dan DPI di BPTPH
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 40
IDENTIFIKASI DAN DIAGNOSIS OPT
Kegiatan identifikasi dan diagnosis OPT dilaksanakan untuk mengetahui secara lengkap jenis OPT, bioekologi dan epidemiloginya , serta saran pengendalian yang harus dilaksanakan, atas permasalahan yang diterima dari petani maupun masyarakat lainnya. 1. POPT melakukan diagnosis dan identifikasi berdasarkan permasalahan
yang disampaikan petani/kelompok tani, atau masyarakat lainnya, dan
hasilnya langsung disampaikan kepada yang bersangkutan.
2. Satuan Pelayanan BPTPH malaksanakan diagnosis dan identifikasi atas
sampel/permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan
karena keterbatasan alat dan bahan, kemudian hasilnya disampaikan
langsung kepada yang bersangkutan.
3. Diagnosis dan identifikasi oleh BPTPH dilakukan apabila sampel dan
permasalahan OPT tidak bisa diselesaikan di tingkat Satuan Pelayanan,
dan dalam pelaksanaannnya melibatkan perguruan tinggi/lembaga
penelitian apabila diperlukan, hasilnya disampaikan langsung kepada
yang bersangkutan.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 41
DINAS TPH PROV JABAR
KEPALA BPTPH
SATPEL BPTPH
KORTIKAB
POPT
FUNGSIONAL
SEKSI
PERLINTAN
PANGAN
DAN
HORTIKULT
URA
LAPANGAN
PT/BALIT
PADI
IDENTIFIKASI/DIAGNOSIS OPT
Pengamatan OPT di Lapangan
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 42
Rekomendasi Pengendalian OPT.
A. Rekomendasi Pengendalian OPT yang disampaikan secara rutin adalah sebagai berikut : 1. POPT membuat rekomendasi pengendalian OPT berdasarkan hasil
pengamatan keliling di tujukan kepada KCD, Kordinator PPL, PPL dan Ketua Kelompok Tani yang ada di wilayah kerjanya;
2. Satuan Pelayanan BPTPH membuat rekomendasi pengendalian OPT setiap periode pengamatan berdasarkan laporan 2 mingguan POPT, ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
3. Tingkat BPTPH membuat rekomendasi pengendalian OPT setiap 2 minggu berdasarkan laporan Satuan Pelayanan BPTPH ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
DINAS TPH PROV JABAR
DISTAN KAB/KOTASE - JABAR
KEPALA BPTPH
SATPEL BPTPH
KORTIKAB
DISTAN KABSE - WILAYAH
DISTAN KAB
PETANIPOPT
SEKSI
PERLINTAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
FUNGSIONAL
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 43
B. Rekomendasi Pengendalian OPT yang disampaikan secara insidentil
adalah sebagai berikut : 1. POPT membuat rekomendasi pengendalian OPT apabila diduga akan
terjadi eksplosi, ditujukan kepada petani secara langsung maupun melalui KCD, dan Koordinator PPL;
2. Kepala Satuan Pelayanan BPTPH membuat rekomendasi pengendalian OPT berdasarkan hasil surveillance, setiap menghadapi awal musim tanam dan untuk meningkatkan kewaspadaan, ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten, Kepala BIPP kabupaten di wilayah kerjanya;
3. Kepala BPTPH membuat rekomendasi kejadian OPT berdasarkan hasil surveillance, laporan 2 mingguan atau hasil monitoring khusus, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan Pestisida
1. Menginventarisasi kasus pestisida baik dari laporan Satuan Pelayanan BPTPH maupun monitoring langsung ke lapangan
2. Apabila dilaporkan ada kasus di lapangan, BPTPH melaksanakan monitoring bersama Satuan Pelayanan dan POPT ke kios-kios yang diduga menjual pestisida palsu atau informasi dari petani. Hal-hal yang dimonitor antara lain : penggunaan, peredaran dan penyimpanan pestisida. Hal yang perlu diperhatikan adalah nama dagang serta jumlah
3. Apabila ditemukan pestisida yang diduga palsu, petugas BPTPH (Satuan Pelayanan, Kortikab, POPT) membeli pestisida tersebut dan mengirimkan sampel ke BPTPH untuk kemudian dikirim ke Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro untuk dianalisis.
4. Menyampaikan hasil analisis pestisida ke Satuan Pelayanan BPTPH untuk diteruskan kembali ke Diperta dan atau instansi terkait (Kompes Tk.Kabupaten/Kota) untuk ditindaklanjuti, apabila palsu segera dilaporkan ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 44
PENGAWASAN PESTISIDA
DINAS TPH PROV JABAR
BPTPH
SATPEL
BPTPH
KORTIKAB
POPTLAPANGAN
SATPEL
KIMIA AGRO
SEKSI
PERLINTAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PPNS
Kegiatan Stok Opname Bahan Pengendali OPT
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 45
Mekanisme/prosedur pengajuan bantuan sarana pengendalian OPT
a. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani melaporkan terjadinya serangan OPT yang tidak bisa ditanggulangi dengan mengajukan surat permohonan bantuan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat cq. BPTPH, tembusannya dikirim kepada Bupati/Walikota setempat, BPT serta Satuan Pelayanan BPTPH wilayah kerja masing–masing.
b. Atas dasar laporan dan pengajuan permohonan bantuan dari Kabupaten/Kota/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Cg BPTPH akan melaksanakan pengecekan ke lapangan bersama-sama dengan petugas dari BPT dan Satuan Pelayanan BPTPH wilayah setempat untuk menentukan rekomendasi pengendalian yang perlu dilaksanakan serta perlu tidaknya diberi bantuan.
c. Apabila berdasarkan hasil pengecekan ke lapangan dan berdasarkan hasil pengamatan/rekomendasi pengendalian perlu diberikan bantuan sarana pengendalian OPT, maka Kepala BPTPH atas nama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat akan memberikan persetujuan pemberian bantuan ke Kabupaten/Kota/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang memerlukan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sarana pengendalian yang dimiliki.
d. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) sarana pengendalian OPT ke BPT untuk Kabupaten/Kota/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang permohonan bantuannya telah disetujui. Setelah itu, BPT membuat surat/bukti pengeluaran barang ( Bon K ) sesuai
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 46
dengan apa yang tercantum dalam SPPB. Selanjutnya Kabupaten/Kota/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dapat mengambil bantuan sarana pengendalian OPT tersebut langsung ke BPT yang ditunjuk.
e. Dalam keadaan mendesak dan perlu dilaksanakan gerakan pengendalian OPT dalam jumlah luas yang meliputi lebih dari satu Kabupaten /kota , maka Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) akan diserahkan langsung ke BPT diwilayah kerjanya, selanjutnya BPT diperintahkan untuk segera melaksanakan gerakan pengendalian OPT dengan sarana pengendalian OPT yang tersedia di BPT bersama Satuan Pelayanan BPTPH, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah/Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
f. Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pengendalian OPT, maka setiap Kabupaten/Kota/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani atau BPT pelaksana pengendalian harus memberikan laporannya maksimal 7 hari setelah pelaksanaan pengendalian OPT selesai ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat cq. BPTPH
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 47
BPTPH
PROV JABAR
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN
KORDINATOR POPT
KABUPATEN
HASIL PENGAMATAN
LAPANGAN /
PERMOHONAN
BANTUAN KELOMPOK TANI
BRIGADE
PERLINDUNGAN
TANAMAN
SEKSI
PERLINTAN PANGAN
DAN
HORTIKULTURA
SATUAN
PELAYANAN
BPTPH
---------------------------------------
-----------------------------------
------------------------
--
-------
BIMBINGAN TEKNIS
---------- Alur Bantuan
Alur Informasi
OPERASIONAL
PENGENDALIANBANTUAN
SARANA PENGENDALIAN
MEKANISME BANTUAN SARANA PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN OPT
Penyaluran Bantuan Bahan Pengendali OPT
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 48
HASIL KEGIATAN
Pelayanan Informasi OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Hasil pengamatan OPT mulai tingkat kecamatan, kabupaten, wilayah dan Provinsi berupa laporan dua mingguan, bulanan, musiman dan tahunan sejak tahun 1978 telah didokumentasikan, baik di BPTPH maupun di Satuan Pelayanan BPTPH dan Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh POPT di lapangan ditemukan lebih dari 29 jenis OPT padi, 76 jenis OPT palawija, 80 jenis OPT sayuran dan 58 jenis OPT buah-buahan. Pelayanan informasi OPT dan DPI telah dilaksanakan melalui kegiatan reguler dan insidentil yakni meliputi : Memberikan informasi data secara berkala setiap 2 minggu,
sebagai bahan untuk keperluan teknis dan kebijakan keadaan OPT dan DPI kepada : a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat beserta
rekomendasi pengendalian OPT; b. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di Jakarta; c. Direktorat Perlindungan Hortikultura di Jakarta; d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; e. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Bogor khusus untuk laporan
iklim/ cuaca.
Secara insidentil, memberikan layanan informasi data kepada : Petani / kelompok tani Perguruan tinggi Perusahaan swasta Dan stake holder lainnya
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 49
Pemantapan Pengamatan dan Peramalan, Pengendalian OPT Melaksanakan pengamatan OPT tanaman pangan, hortikultura dan
DPI di 627 Kecamatan; Surveilance OPT tanaman pangan dan hortikultura; Pemetaan sebaran serangan OPT dan DPI; Pelatihan teknis POPT; Meningkatkan pengetahuan wawasan dan ketrampilan petugas; Studi banding, magang; Melatih SDM petani sebagai ahli pengamatan dan PHT; Memberdayakan THL- POPT, Petani Pengamat dan RPH/RPHD; Rapat teknis, rapat evaluasi, Sosialisasi; Pengembangan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian.
Perbandingan Kumulatif Luas Serangan 5 OPT Utama Padi Di Jawa Barat Pada MH. 2016/2017 dan MH. 2017/2018
NO URAIAN INTENSITAS
LUAS SERANGAN OPT MH 2016/2017
LUAS SERANGAN OPT MH 2017/2018
LUAS (HA) % THD LUAS
TANAM LUAS (HA)
% THD LUAS TANAM
1 TOTAL LUAS SERANGAN
A. RINGAN 50,206 4.32 32,698 2.897
B. SEDANG 1,530 0.13 417 0.037
C. BERAT 215 0.02 26 0.002
D. PUSO 298 0.03 78 0.007
2 TINGKAT GANGGUAN (BERAT + PUSO)
513 0.04 104 0.009
KETERANGAN
LUAS TANAM OKT-MAR 2016/2017 1.162.068 HA
LUAS TANAM OKT-MAR 2017/2018 1.128.652 HA
Kumulatif Luas Tambah Serangan 5 OPT utama padi pada musim hujan 2017/2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan musim hujan 2016/2017 sebesar 36,4% dengan tingkat gangguan pada MH 2017/2018 sebesar 0.009 % yang artinya masih dibawah ambang batas maksimal terserang sebesar 3%.
Perbandingan Kumulatif Luas Serangan 5 OPT Utama Padi di Jawa Barat pada MK 2017 dan MK. 2018.
NO URAIAN INTENSITAS LUAS SERANGAN OPT MK.2017
LUAS SERANGAN OPT MK.2018
LUAS (HA) % THD LUAS
TANAM LUAS (HA)
% THD LUAS TANAM
1 TOTAL LUAS SERANGAN
A. RINGAN 37.543 4.17 26.710 2.9101
B. SEDANG 701 0.08 287 0.0313
C. BERAT 373 0.04 3 0.0003
D. PUSO 152 0.02 29 0.0032
2 TINGKAT GANGGUAN (BERAT + PUSO) 525 0.06 32 0.0035
KETERANGAN LUAS TANAM APR-SEPT 2017
901.034 HA LUAS TANAM APR-SEPT
2018 917.828 HA
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 51
Hal yang sama terjadi untuk Kumulatif Luas Tambah Serangan 5 OPT utama padi pada musim kemarau 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan musim kemarau 2017 sebesar 30,28% dengan tingkat gangguan pada MH 2018 sebesar 0.0035 % yang artinya masih dibawah ambang batas maksimal terserang sebesar 3%.
OPT Hortikultura Perbandingan Kumulatif Luas Serangan OPT Utama Tanaman Sayuran Tahun 2017 dan 2018
Secara umum luas serangan OPT utama pada komoditas sayuran pada Tahun 2018 tertinggi disebabkan oleh Hama Trips pada Cabai seluas 501 Ha, Ulat bawang pada tanaman bawang merah seluas 400 ha dan Busuk basah daun pada tanaman tomat seluas 350 ha. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat gangguan serangan yang ditimbulkan dikarenakan tidak terjadi puso pada komoditas sayuran.
Perbandingan Kumulatif Luas Serangan OPT Utama Tanaman Buah-buahan Tahun 2016 dan 2017
Luas serangan OPT utama pada komoditas unggulan tanaman buah-buahan
di Jawa Barat pada tahun 2017 terluas terjadi pada komoditas pisang
dimana luas serangan OPT mencapai 277.746 rumpun dengan luas puso
mencapai 197 rumpun yang diakibatkan oleh penyakit kerdil pisang
sebanyak 197 rumpun dan untuk komoditas mangga dan manggis tidak
terjadi puso.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 53
PEMASYARAKATAN PHT
Dalam upaya pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu, BPTPH telah melaksanakan kegiatan pelatihan SLPHT bagi Petani serta TOT bagi Petugas dan Petani Pemandu bekerjasama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah Petani yang telah mengikuti pelatihan SLPHT dan TOT dari tahun 1990 – 2014
No Tahun Tempat TOT (Org) SLPHT (Org)
1 1990 – 2008 Jawa Barat 5.075 292.888
2 2009 Jawa Barat 25 2.050
3 2010 Jawa Barat - 2.275
4 2011 Jawa Barat - 2.425
5 2012 Jawa Barat - 5.650
6 2013 Jawa Barat - 6.050
7 2014 Jawa Barat - 2.675
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 54
PENGEMBANGAN AGENS HAYATI / PESTISIDA NABATI Upaya pengembangan teknologi pengendalian OPT yang ramah
lingkungan adalah memasyarakatkan penggunaan agens hayati dan pestisida nabati. Untuk lebih menggalakkan upaya ini, telah dilakukan pelatihan bagi petugas sebanyak 515 orang dan petani sebanyak 6.000 orang dari 240 kelompok tani melalui Sekolah Lapang. Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Petugas yang telah mengikuti pelatihan Pemasyarakatan Agens Hayati dan Pestisida Nabati dari tahun 1999 s.d 2011 di Jawa Barat
No Tahun Jumlah
Kelompok Tani
Jumlah Petani
(orang)
Jumlah Petugas (orang)
1 1999 s.d 2007 175 4.375 480
2 2008 30 750 -
3 2009 30 750 30
4 2010 5 125 5
5 2011 5 125 -
Pemberdayaan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 55
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pelatihan Petugas
Pelatihan petugas yang diselenggarakan oleh UPTD BPTPH dengan anggaran bersumber dari APBN dan APBD sejak Tahun 2003 s/d 2010, telah dilaksanakan pelatihan terhadap petugas sebanyak 440 orang, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan petugas agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, dalam rangka Pembangunan Pertanian khususnya subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Untuk itu telah dilaksanakan pelatihan bagi petugas seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Pelatihan Bagi Petugas BPTPH, Satuan Pelayanan BPTPH dan POPT selama 6 tahun (2003-2018)
No Jenis Pelatihan
2003 sd
2014
(org)
2015
(org)
2016
(org)
2017
(org)
2018
(org)
Jumlah
(org)
1 PET dan SRI 110 0 0 0 0 110
2 PHT Mangga 50 0 0 0 0 50
3 PHT Jeruk 25 0 0 0 0 25
4 PHT Cabai 60 0 0 0 0 55
5 Pemandu Iklim 110 0 0 0 0 110
6 Pelatihan Pestisida dan pupuk 30 0 0 0 0 30
7 Pelatihan Residu Pestisida 30 0 0 0 0 30
8 Pelatihan Pestisida terbatas
pakai 65 0 0 0 0
65
9 Diseminasi Peningkatan Mutu Produk Hortikultura Terkait
dengan Perlindungan Tanaman
30 0 0 0 0 30
10
Pembekalan Teknis
Perlindungan Tanaman Hortikultura
90 0 0 0 0 90
11 Pelatihan Teknik Pengembangan Agens Hayati
30 20 10 11 5 76
12 Pelatihan Petugas THL-POPT 387 0 0 0 0 387
13 Sertifikasi POPT 0 0 2 0 0 2
Jumlah 1.017 20 12 11 5 1.065
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 56
PELATIHAN PETANI/KELOMPOK TANI
BPTPH telah melaksanakan pelatihan petani sebanyak 19.855 orang, dalam rangka pendidikan masyarakat bertujuan agar petani mau dan mampu menerapkan teknologi pengendalian OPT yang ramah lingkungan sesuai rekomendasi pada kegiatan usahataninya.
NO KEGIATAN 1991 s.d 2015 2016 2017 2018
2014
1 SLPHT Padi 22,064 - - - -
2 SLPHT Padi Hibrida 28 - - - -
3 SLPHT Jagung 61 - - - -
4 SLPHT Kedele 49 - - - -
Peningkatan Kompentensi Petugas POPT
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 57
NO KEGIATAN 1991 s.d 2015 2016 2017 2018
2014
5 SLPHT Ubi Jalar 2 - - - -
6 SLPHT SRI 13 - - - -
7 SLPHT IKLIM 130 - - - -
8 SLPHT TOT Skala Luas 1 - - - -
9 SLPHT Tindak Lanjut 71 - - - -
10 SLPHT Tan Padi Skala Luas 62 - - - -
11 SLPHT Mangga 34 - - - -
12 SLPHT Jeruk 20 - - - -
13 SLPHT Rambutan 6 - - - -
14 SLPHT Manggis 14 - - - -
15 SLPHT Cabai 41 - - - -
16 SLPHT Kentang 14 - - - -
17 SLPHT Pisang 13 - - - -
18 SLPHT Tanaman Hias 11 - - - -
19 SLPHT Bawang Merah 10 - - - -
20 SLPHT Durian 2 - - - -
21 SLPHT Pepaya 3 - - - -
22 SLPHT Sawo 2 - - - -
23 SLPHT Strawberry 2 - - - -
24 SLPHT Nenas 4 - - - -
25 SLPHT Tomat 1 - - - -
26 SLPHT Dukuh 1 - - - -
27 TOT SLPHT Pisang 1 - - - -
28 TOT SLPHT Cabai 1 - - - -
29 Tindak Lanjut SLPHT Pisang 5 - - - -
30 Tindak Lanjut SLPHT Cabai 5 - - - -
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 58
NO KEGIATAN 1991 s.d 2015 2016 2017 2018
2014
31 SLPHT Krisan 8 - - - -
32 SLPHT Jambu Biji 1 - - - -
33 SLPHT Jamur 2 - - - -
34 SLPHT Tanaman Obat 2 - - - -
35 SLPHT Tanaman Pot 1 - - - -
36 SLPHT Jambu Kristal 1 - - - -
37 SLPHT Tanaman Anggrek 3 - - - -
38 SLPHT Skala Luas Cabai 1 - - - -
39 SLPHT Skala Luas Krisan 1 - - - -
40 SLPHT Skala Luas Bawang Merah 1 - - - -
41 SLPHT Skala Luas Mangga 1 - - - -
42 Diseminasi Tek Pengendalian OPT model Agens Hayati (SLAH)
55 - - - -
43 Penerapan PHT Skala Luas Padi - 24 36 54 24
44 Penerapan PHT Skala Luas Jagung - 1 5 3 5
45 Penerapan PHT Skala Luas Kedelai
- 1 3 3 2
46 Penerapan Penanganan DPI - 1 3 3 3
47 Penguatan Agroekosistem Padi - - - 11 11
48 Penguatan Agroekosistem Jagung - - - 2 2
49 Penguatan Agroekosistem Kedelai - - - 1 1
50 Desa Organik Komoditas Hortikultura
- - - - 36
JUMLAH 22,748 27 47 77 84
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 59
KAJIAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT
Kegiatan Kajian OPT Tanaman Pangan dan hortikultura dilaksanakan setiap tahun dengan hasil sebagai berikut :
Jumlah unit kajian OPT Pangan dan Hortikultura pada BPTPH Provinsi Jawa Barat
Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Utama Tanaman Padi dilaksanakan pada daerah kronis endemis : Tikus, Wereng Batang Coklat, Penggerek Batang Padi dan Tungro, di daerah yang menurut kriteria serangan dapat menyebar luas dalam waktu segera. Luas pengendalian OPT tertinggi masih didominasi oleh penggunaan
pestisida, dimana pada Tahun 2018 mencapai 155.360 Ha, pengendalian cara lain seluas 101.986 Ha, pengendalian menggunakan pestisida nabati mencapai 5.600 Ha dan agens hayati seluas 4.746 Ha. Dengan pengendalian tertinggi dilakukan untuk Hama Tikus seluas 85.519 Ha dan Wereng Batang Coklat seluas 83.724 Ha.
Hortikultura
Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura dilaksanakan di daerah kronis endemis OPT Hortikultura yang bertujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petugas dan
petani dalam pengendalian OPT hortikultura yang sesuai dengan sistem PHT
2. Petani mau dan mampu melaksanakan teknologi pengendalian yang dianjurkan
3. Menekan tingkat serangan OPT hortikultura sampai di bawah ambang ekonomi.
Klinik tanaman di masing masing Satuan Pelayanan BPTPH telah dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai 2018 dengan jumlah 52 unit klinik tanaman, yang melayani keluhan atau permasalahan serangan OPT pangan dan hortikultura di petani. Upaya meningkatkan peran Satuan Pelayanan BPTPH, khususnya pelayanan kepada masyarakat tentang informasi dan diagnosa OPT, juga memberikan pelayanan konsultasi bagi masyarakat khususnya petani mengenai permasalahan OPT, pestisida dan bahan pengendalian lainnya. Prosedur dan alur klinik tanaman adalah sebagai berikut : 1. Penerima pelayanan (petani, petugas lapang, instansi terkait) dapat
langsung datang ke klinik tanaman atau dititipkan melalui POPT setempat
2. Membawa sampel tanaman sakit atau sampel pestisida yang diduga palsu dengan identitas lengkap
3. Mengisi formulir yang telah disediakan 4. Lamanya diagnosa tergantung jenis Organisme Pengganggu Tanaman
yang dianalisa. Diagnosa penyakit membutuhkan waktu satu minggu dan diagnosa hama membutuhkan waktu dua hari.
5. Hasil diagnosa dan rekomendasi pengendaliannya dapat disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui POPT setempat.
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 63
PPAH
Kelembagaan di tingkat petani sebagai basis kekuatan perlindungan tanaman di tingkat lapang. Secara berkelanjutan, kelembagaan tersebut perlu terus dilakukan penguatannya dengan melengkapi sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta pemantapan manajemen teknis dan administratifnya. Saat ini sampai dengan Tahun 2018 di Jawa Barat tercatat 90 Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati yang telah dibina sehingga diharapkan penyebaran informasi tentang teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan dapat menyebarluas dan dimanfaatkan oleh petani.
Pengembangan Agens Hayati di Tingkat Kelompok Tani
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 64
PENGAWASAN PESTISIDA
Untuk membantu petani agar terhindar dari penggunaan pestisida tidak terdaftar, dipalsukan, diwadahkan kembali dan pengepakan lainnya. BPTPH turut berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus pestisida yang ditemukan tersebut antara lain : - Pestisida tanpa izin dan tidak terdaftar - Pestisida tampa label - Pemalsuan dan pewadahan kembali - Saat aplikasi tidak menggunakan alat pengaman sehingga
mengakibatkan keracunan
Jumlah sampel yang telah dianalisis oleh Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018, seperti tercantum pada tabel berikut ini :
Jumlah sampel yang telah dianalisis oleh Instalasi Laboratorium Kimia Agro dari Tahun 2011 s.d 2018
No Jenis Contoh Tahun
JUMLAH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Mutu Pestisida 33 35 46 71 66 76 56 80 463
2. Residu Pestisida 35 20 33 38 40 24 22 34 246
3. Pupuk 29 25 41 31 24 22 24 39 235
4. Tanah 19 6 27 22 6 14 14 10 118
5. Produk Tanaman 16 19 11 11 10 5 8 6 86
6. Air 3 5 17 5 6 7 16 0 59
JUMLAH 135 110 175 178 152 148 140 169 1207
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 65
TINGKAT KEHILANGAN HASIL
Kehilangan hasil yang diakibatkan oleh serangan 5 OPT Utama Padi sawah dapat dijelaskan sebagai berikut :
NO TAHUN LUAS TANAM
(Ha)
5 OPT UTAMA
PADI
%LUAS SERANGAN THDP LUAS
TANAM
GANGGUAN PRODUKSI
% (B+P)
HEHILANGAN HASIL (TON)
1 2014 1,853,252 110,098 5.94 0.02 189,315
MH 964,192 50,922 5.28 0.02 138,831
MK 889,060 59,176 6.66 0.01 50,484
2 2015 1,699,068 81,437 4.79 0.01 55,292
MH 905,297 43,021 4.75 0.01 49,282
MK 793,771 38,417 4.84 0.00 6,010
3 2016 1,806,358 72,102 3.99 0.00 40,868
MH 879,044 36,856 4.19 0.00 23,439
MK 927,314 35,246 3.80 0.00 17,429
4 2017 1,736,080 91,017 5.24 0.06 613,321
MH 969,709 52,249 5.39 0.05 279,766
MK 766,371 38,769 5.06 0.07 333,555
5 2018 1,733,112 60,247 3.48 0.01 81,976
MH 949,302 33,218 3.50 0.01 62,504
MK 783,810 27,029 3.45 0.00 19,472
Prosentase gangguan produksi dan kehilangan hasil pada tanaman
padi sawah di Jawa Barat
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 66
PENGHARGAAN YANG DITERIMA BPTPH
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1997 sampai dengan 2017 telah menerima penghargaan seperti tercantum pada tabel di bawah ini :
Penghargaan Yang Telah Diterima BPTPH
No Tahun Jenis Penghargaan Keterangan
1 1997 Certificate of Recognition for the support provided in the implementation of the National IPM Program in West Java (FAO)
Ka. BPTPH IV
2 1998 Satyalancana Wirakarya dari Deptan Menteri Pertanian
RI
3 1999 Piagam Abdibakti Tani dari Deptan Menteri Pertanian
RI
4 1999 Satyalancana Karyasatya Pengabdian
Pengabdian 20 tahun(2 org)
Pengabdian 10 tahun (126 org)
5 2000
Plakat Tanda Penghargaan Abdibaktitani sebagai Unit Kerja Pelayanan Utama atas upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan baik
Menteri Pertanian RI
6 2001
Piagam Penghargaan Abdibaktitani sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama atas upaya mempertahankan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan baik
Menteri Pertanian RI
Jakarta, Nopember 2001
7 2002
Piagam Penghargaan Abdibaktitani sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama atas upaya mempertahankan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan baik
Menteri Pertanian RI
Jakarta, 29 Nopember 2002
8 2003 Piagam Penghargaan sebagai UPTD Berprestasi dalam Kinerja Citra Pelayanan Prima tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 13 Nopember 2003
9 2003 Piagam Penghargaan Abdibaktitani sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Madya atas upaya meningkatkan pelayanan kepada publik
Menteri Pertanian RI
Jakarta, 29 Nopember 2003
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 67
10 2003 Penghargaan kepada Sdr. Hikmat Somantri sebagai POPT Teladan Tingkat Nasional
Menteri Pertanian RI
11 2004 Piagam Penghargaan Abdibaktitani sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Madya atas upaya meningkatkan pelayanan kepada publik
Menteri Pertanian RI
Jakarta, 29 Nopember 2004
12 2004 Penghargaan kepada Sdr. Nono Suryono sebagai POPT Teladan Tingkat Nasional
Menteri Pertanian RI
13 2005
Piagam Mempertahankan Penghargaan Abdibaktitani Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama atas upaya mempertahankan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik
Menteri Pertanian RI
Jakarta, 29 Nopember 2005
14 2005 Piagam Penghargaan sebagai UPTD Berprestasi dalam Kinerja Citra Pelayanan Prima Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 29 Desember 2005
15 2005 Penghargaan kepada Sdr. Dadang Suyagimin sebagai POPT Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
16 2006 Piagam Penghargaan UPTD Berprestasi Kategori Unit Pelayanan Percontohan Madya Citra Pelayanan Prima Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 21 September 2006
17 2007 Piagam Penghargaan sebagai UPTD Berprestasi dalam Kinerja Citra Pelayanan Prima Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 20 Nopember 2007
18 2007 Piagam Penghargaan kepada Laboratorium Instalasi Cianjur sebagai Laboratorium PHP Perintis Provinsi Jawa Barat
Menteri Pertanian RI
November 2007
19 2007 Piagam Penghargaan Adhibakti kepada Laboratorium Instalasi Cianjur sebagai Unit Kerja Pelayanan kepada Publik
Menteri Pertanian RI
29 November 2007
20 2008 Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 27 Mei 2008
21 2009 Piagam Penghargaan sebagai UPTD Berprestasi dalam Kinerja Citra Pelayanan Prima Tingkat Nasional
Presiden RI Jakarta,
20 Oktober 2008
22 2009 Penghargaan kepada Sdr. Daeng Sukarya sebagai POPT Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
23 2009 Penghargaan kepada Sdr. Daeng Sukarya sebagai Menteri Pertanian
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 68
POPT Teladan Tingkat Nasional RI
24 2009 Penghargaan kepada Instalasi sebagai Laboratorium Pengamat Hama dan Berprestasi Provinsi Jawa Barat
Menteri Pertanian RI
25 2010 Penghargaan kepada Sdr. Mulyana atas prakarsa dan prestasi dalam mendorong dan mewujudkan pemantapan ketahanan pangan regional
Presiden RI Jakarta,
26 2010
Penghargaan kepada Sdr. Mulyana dan Cece Suharna atas prakarsa dan prestasi dalam mendorong dan mewujudkan pemantapan ketahanan pangan regional
Presiden RI Jakarta,
27 2013 Penghargaan kepada Sdri. Ir. Teti Rohayati sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 21 Juni 2013
28 2014 Penghargaan kepada Sdri. Ir. Teti Rohayati atas tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Presiden RI Jakarta, 06 Agustus
2014
29 2014
Penghargaan kepada Sdr/i : -Ir. Arifani Murtajianto - Ir. R. Andi Permadi - Ir. Sri Kristianingsih Sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Level Pengendali (Sertifikat Kompetensi POPT)
Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian
Jakarta, 24 Desember 2014
30 2014
Penghargaan Kepada Sub Unit Pelayanan Pengamatan dan Pengendalian OPT Wilayah Tasikmalaya sebagai Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) teladan tingkat Nasional tahun 2014
Menteri Pertanian RI
31 2015 Penghargaan Kepada Sdr. Ir. Teti Rohayati sebagai POPT berprestasi Tahun 2015
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
32 2015 Penghargaan Kepada Sdr. Darnaji sebagai POPT-PHP berprestasi Tahun 2015
Direktur Jenderal Tanama Pangan
33 2015
Penghargaan kepada Sdr Dono Subagyo, SP. Sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Level Pengendali (Sertifikat Kompetensi POPT)
Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian
Jakarta, 01 Oktober 2015
34 2016 Penghargaan kepada Sdr. Hikmat Sumantri, SP sebagai Juara III lomba Inovasi Teknologi Pekan Peramalan II
Direktur Jenderal Tanama Pangan
Jakarta, Mei 2016
35 2016 Penghargaan kepada Sdr. Kuswana, SP. Sebagai Juara Favorit III Debat Terbuka Perlindungan
Direktur Jenderal Tanama Pangan
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 69
Salah Satu POPT Pelopor Inovasi Teknologi Pengendalian OPT
Tanaman Pekan Peramalan II 2016 Jakarta, Mei 2016
36 2017 Satyalancana Karyasatya Pengabdian 20 Tahun sebanyak 4 orang
Presiden RI 14 Agustus 2017
37 2017
Penghargaan kepada Sdr. Hikmat Sumantri, SP sebagai Juara II Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi yang memiliki inovasi atau program/ karya cipta katagori Jabatan Fungsional tertentu tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2017
Gubernur Jawa Barat
Bandung, 25 Agustus 2017
38 2018
Juara I Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang memiliki Inovasi atau Program/Karya Cipta Kategori jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018
Gubernur Jawa Barat
Profil UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat 70
Petani Berprestasi dan Menjadi Contoh Teladan Bagi Pelaku Perlindungan Tanaman Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018
No Nama Petani
Kelompok Tani
Alamat Jenis Tanaman /Yang
Dikembangkan Desa Kecamatan Kabupaten
1 Suta Mekar Sari Jati Cipunagara Subang
Padi/
Agens Hayati, Pupuk Organik, Biopestisida
2 Johari Buyut Musa Nunuk Lelea Indramayu
Padi/ Pengembang Corynebacterium
sp, Metarhizium dan Pestisida Nabati
3 Umar Wargi Mukti Sukamerta Rawamerta Karawang Padi
4 Aweh A Suwanda Jatiasih Karyamukti Tomo Sumedang Mangga