Menimbang - Web viewbahwa meningkatnya kompleksitas permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, memerlukan sinergi/ keterpaduan antara Kementerian/ Lembaga dalam Perlindungan dan

KEMENTERIAN SOSIAL RIDIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI

SOSIALJalan Salemba Raya No. 28 Telp. 3100375

Jakarta 10430

KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NOMOR : 110/RS-KSA/KEP/2011

T E N T AN G

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

PEDOMAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 140

Menimbang : a. bahwa meningkatnya kompleksitas permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, memerlukan sinergi/ keterpaduan antara Kementerian/ Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH;

b. bahwa untuk meningkatkan peran masing-masing Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, memerlukan pedoman kerjasama antar Kementerian/ Lembaga;

c. bahwa Kementerian Sosial RI sebagai salah satu pengemban amanat undang undang, memandang perlu untuk disusun Pedoman Kerjasama antar Kementerian/Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);


6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman;

9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) ;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;

15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

16. Kesepakatan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 20/PRS-2/KEP/2005 Nomor: E.U.M 06.07-83 Tahun 2005 tentang


Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyakatan.

17. Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Kepolisian RI, Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor 11/XII/KB/2009, 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor 06/XII/2009, Nomor B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTAR KEMENTERIAN /LEMBAGA DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Kerjasama Antar Kementerian/ Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Kerjasama Antar Kementerian/ Lembaga merupakan salah satu acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan perannya dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.


KETIGA : Pedoman Kerjasama Antar Kementerian/ Lembaga merupakan acuan khusus untuk dipedomani pihak Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksana-kan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disempurnakan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.Pada tanggal : 7 November 2011

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Makmur Sunusi Ph.DNIP. 19540101.198103.1.007


LAMPIRAN

KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NOMOR : 110/RS-KSA/KEP/2011

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM


BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakangSesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan perlindungan anak, khususnya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai upaya mewujudkan tugas dan tanggungjawab tersebut, Kementerian Sosial telah menyusun Kesepakatan Bersama dengan 4 Departemen lain (Departemen Hukum Dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, dan Departemen Agama) serta Kepolisian Negara RI pada Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Kesepakatan Bersama 5 Menteri dan POLRI ini merupakan perluasan atas kesepakatan bersama antara Depsos dengan Departemen Hukum dan HAM yang telah dibuat pada Tahun 2005, tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan.Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk memberikan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH agar dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta berdasar pada prinsip-prinsip perlindungan anak – non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, menjamin tumbuh kembang anak dan partisipasi anak.Didalam SKB para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan umum perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup kegiatan, serta menyepakati pembagian tugas dan tanggungjawab diantara keenam lembaga dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH. Sebagai


tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Bersama, seperti juga diatur dalam Pasal 15 , ayat (3), maka Perjanjian Kerjasama ini disusun dalam bentuk Pedoman Kerja Antar Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH, yang merupakan bagian integral dari Surat Kesepakatan Bersama.

B. Tujuan Pedoman Kerja Antar Lembaga ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan kebijakan yang lebih jelas bagi semua pihak, di pusat maupun daerah, yang terlibat secara aktif di dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) , khususnya yang berkaitan dengan program perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

C. Dasar hukum1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan.2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan

Anak.3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia.4. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang

Perlindungan Saksi dan Korban7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang

Pengesahan Convention On The Rights of Child


9. Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (Beijijng Rules)

10. Resolusi PBB No. 45/113 tanggal 14 Desember 1990, tentang Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya

11. Resolusi PBB No. 45/112 Tanggal 14 desember 1990 tentang Pedoman PBB mengenai Pencegahan Tindak Pidana Anak (Riyadh Guidelines).


BAB IIFRAME WORK

TENTANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIALANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Perlindungan Sosial diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi, serta melindungi anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Untuk dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak tersebut, maka berbagai upaya dilakukan melalui program pencegahan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan, dan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum perlu diupayakan untuk ditangani melalui proses peradilan restoratif di dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya sendiri. Adapun rehabilitasi sosial diberikan kepada ABH, untuk dapat mengembalikan serta mengembangkan keberfungsian sosial anak, melalui berbagai program pengubahan perilaku, serta program-program sosial lainnya yang bisa mempermudah anak melalui proses reintegrasi sosial dengan lingkungan sosialnya, setelah anak selesai menjalani masa putusan pengadilan atau selesai melalui program peradilan restoratif yang berbasis masyarakat. Proses perlindungan dan rehabilitasi sosial diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam proses peradilan formal maupun dalam proses penyelesaian kasus dengan pendekatan peradilan restoratif (informal). Adapun program perlindungan dan rehabilitasi sosial dalam proses informal, dimulai dari penyelenggaraan berbagai program pencegahan kepada anak-anak yang ada dalam situasi rentan untuk terlibat dalam konflik hukum. Bagi anak-anak yang sudah berhadapan dengan hukum, berbagai upaya dilakukan untuk terselenggaranya musyawarah (keluarga dan masyarakat) sebagai wahana penyelesaian kasus anak tanpa melalui proses peradilan formal. Sebagai sarana rehabilitasi sosial dan pengubahan perilaku anak di dalam


masyarakat, maka perlu difasilitasi berbagai program dukungan sosial bagi anak pasca musyawarah. Selain itu, pemberian pendampingan psikososial bagi anak dan keluarganya juga perlu dilakukan untuk membantu anak dan keluarga tersebut mengatasi permasalahan-permasalahan psikososial berkaitan dengan keterlibatannya dalam konflik hukum yang mereka hadapi. Untuk menjamin agar anak dan keluarga benar-benar menjalankan kesepakatan yang telah dihasilkan pada musyawarah (keluarga atau masyarakat) maka upaya pengawasan pun harus dilakukan dengan melibatkan tokoh atau warga masyarakat setempat. Lebih dari itu, berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus diciptakan dan diselenggarakan agar bisa diakses oleh anak-anak yang akan dikembalikan kepada keluarga dan masyarakatnya. Proses perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH yang telah masuk dalam poses peradilan formal dilaksanakan mulai dari proses pelaporan kasus ke polisi, pada tahap pepenyidikan, penuntutan dan persidangan, masa manjalankan tindakan, bahkan ketika anak berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sampai dengan masa pembebasan. Ketika, peradilan restoratif tidak bisa dilaksanakan karena satu dan lain hal, maka proses peradilan formal perlu diupayakan dengan tetap memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-hak dasar anak yang ditunjang dengan pemberian pelayanan sosial dasar bagi anak dengan perpertimbangan kepentingan terbaik anak, serta dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan hak anak atas pengasuhan orang tua. Upaya-upaya diversi perlu dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan formal, sebagai perwujudan dari pengutamaan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga.Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa program perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapat dengan hukum meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :


A. PencegahanProgram pencegahan diarahkan kepada kelompok anak dan masyarakat yang karena kondisi dan situasinya, membuat mereka menjadi rentan untuk mengahadapi konflik dengan hukum. Program-program pencegahan dibuat untuk menjauhkan anak dari kemungkinan berhadapan dengan hukum. Program pencegahan terutama diarahkan untuk memperbaiki kualitas perlindungan dan pengasuhan anak di dalam keluarga.

B. PerlindunganProgram perlindungan diberikan melalui pendampingan psikososial untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak dasar anak, dengan mengedepankan n pendekatan keadilann restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta pemberian pendampingan psikososial bagi anak yang terpaksa masuk dalam proses peradilan .

C. PelayananPemberian pelayanan dasar yang terintegrasi dan tekoordinasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder bagi semua anak, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang diproses dalam proses peradilan formal maupun anak yang ditangani melalui musyawarah keluarga dan masyarakat. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan bantuan hukum, pelayanan probasi, dan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan khusus yang diberikan Kementerian Sosial melalui para pekerja sosialnya adalah pelayanan pendampingan psikososial, program rehabilitasi sosial yang diarahkan pada upaya pengubahan perilaku anak, serta program reintegrasi sosial.


D. PengasuhanSejalan dengan kebijakan mengenai pengasuhan anak pada umumnya, pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum pun diatur dengan mengedepankankan pendekatan pengasuhan yang berbasis keluarga. Prioritas terutama diberikan kepada anak-anak di bawah umur. Dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak dan prinsip keutuhan keluarga, anak-anak berhadapan dengan hukum yang usianya masih di bawah 12 tahun, diupayakan untuk menghindari penempatan anak yang secara terpisah dari keluarganya. Tanggungjawab Kementerian Sosial dalam hal ini adalah untuk memastikan agar anak masih tetap berada dalam tanggungjawab pengasuhan orangtua atau keluarganya. Dalam ketiadaan orang tua kandung, maka kerabat terdekat anak diprioritaskan untuk menjadi pelindung anak, sebelum anak diserahkan menjadi tanggungjawab masyarakat di mana anak tinggal. Pengasuhan alternatif seperti lembaga asuhan atau lembaga lainnya, hanya bisa dijadikan alternatif terakhir jika tidak ada pihak lain yang lebih dekat dengan anak , mampu dan bersedia menjadi pengasuh atau penanggungjawab anak dan bersifat sementara dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik anak.


BAB IIIIMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA

TENTANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum tahun 2009, yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kepolisian RI, maka masing-masing kementerian menyusun peran masing-masing.

A. KEMENTERIAN SOSIAL1. Menetapkan Kebijakan ABH sesuai kewenangannya dengan

perspektif keadilan restoratif.Implementasi Program:a. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan

Hukum. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan- Akses Layanan pendidikan, kesehatan, hukum, sosial- Pengembangan potensi diri dana kreatifitas anak- Penguatan, Peran dan tanggung jawab keluarga dalam

pengasuhan- Penguatan Kapasitas lembaga terkait (menjadi mitra

Komite PRS ABH, PRS ABH BM, LSM/Orsos, FKPM dll)

- Fasititasi Pembentukan komite PRS ABHb. Penanganan ABH dengan perspektif restoratif justice

melalui LKSA (PSMP, RPSA, PSBR, LSM/Orsos). Dengan bentuk kegiatan berupa: - melakukan penjangkauan kasus


- Melakukan asesmen- Melakukan case conference termasuk family

conference dan community conference- Membuat rencana pelayanan- Melakukan pendampingan psikososial terhadap anak

dan keluarga- Melakukan home visit- Melakukan tracing, reunifikasi, dan reintegrasi- Melakukan Pencatatan, Monitoring dan evaluasi

c. PRS ABH Berbasis Masyarakat, dengan bentuk kegiatan berupa: - Penguatan kapasitas masyarakat melalui upaya

pencegahan- Penguatan kapasitas masyarakat dalam penyelesaian

kasus ABH , keluarga dan komunitas, dengan mengedepankan upaya mediasi

- Fasilitasi pembentukan PRSABHBM2. Memfasilitasi ketersediaan pekerja sosial untuk

melaksanakan pendampingan psikososial ABH.Implementasi program :a. Ketersediaan Pekerja Sosial Profesional yang ada di

lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang bermitra dengan program kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum , seperti di UPT/UPTD ataupun lembaga layanan anak lainnya

b. Satuan Bhakti Pekerja Sosial (lulusan Sarjana Kesejahteraan Sosial dan telah melalui proses seleksi) berjumlah 49 orang yang ditempatkan di LKSA mitra PKS ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:


Peningkatan kemampuan dan kapasitas pekerja sosial dan satuan bhakti pekerja sosial di LKSA (tahun 2010-2011 sejumlah 174 pekerja sosial UPT/UPTD dan 49 satuan bhakti pekerja sosial)

3. Memfasilitasi penjangkauan kasus ABH ( apabila diperlukan)Implementasi Program :a. Pendampingan anak di Masyarakat. dengan kegiatan

berupa : - Merespon laporan kasus dan asesmen;- Motivasi dan penyiapan mediasi / penyelesaian

melalui musyawarah;- Pelaksanaan mediasi dan penandatanganan berita

acara kesepakatan;- Pelaksanaan kesepakatan;- Monitoring dan evaluasi;- Tindak lanjut pelayanan

b. Pendampingan ABH (pelaku, korban, saksi) pada proses di kepolisian. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Pekerja Sosial melakukan home visit, penelusuran

(tracing) keluarga untuk memastikan keberadaan kelu-arga, hubungan dan dukungan keluarga

- Memelihara atau mengupayakan anak tetap dalam asuhan keluarga

- Asesmen kebutuhan dasar anak- Memastikan kondisi fisik, psikis dan lingkungan sosial

anak- Penempatan pengasuhan dan perawatan yang bersifat

sementara bagi ABH dalam PSMP dan RPSA milik Kementerian Sosial RI. Bagi ABH yang belum/ tidak diketahui keberadaan orang tuanya, di upayakan untuk


tetap dalam pengasuhan kerabat maupun dengan alternatif pengasuhan lainnya

c. Pendampingan ABH pada proses penuntutan dan persidangan. Dengan bentuk kegiatan berupa : - Penguatan kepada keluarga agar mampu memberikan

dukungan kepada ABH- Pendampingan psikososial bagi pelaku, korban,

maupun saksi dan keluarganya- Mempermudah akses pendampingan hukum

- Memastikan terpenuhinya akses layanan sosial, pendidikan, kesehatan dan akses layanan lainnya yang dibutuhkan.

4. Melakukan koordinasi dengan Bapas untuk memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan psikososial ABH selama menjalani proses peradilan, sampai dengan terjadinya reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial kepada orang tua/ keluarga, kerabat, orangtua asuh dan/atau orang tua peng-ganti.Implementasi Program :a. Pendampingan ABH pada proses peradilan.

Dengan bentuk kegiatan berupa: - Pekerja Sosial melakukan home visit, tracing keluarga

untuk memastikan hubungan dan dukungan keluarga - Mengupayakan anak tetap dalam asuhan keluarga

dengan tidak menjalani penahanan.- Pendampingan psikososial pada anak maupun keluar-

ganya


- Melakukan asesmen sebagai bahan masukan/ pertimbangan kepada APH, atau disampaikan melalui Litmas PK Bapas.

- Memastikan kondisi fisik, psikis dan lingkungan sosial anak

- Penempatan pengasuhan dan perawatan yang bersifat sementara bagi ABH dalam PSMP dan RPSA .

- Bagi ABH yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya di upayakan untuk tetap dalam pengasuhan kerabat maupun dengan alternatif pengasuhan lainnya

b. Menerima rujukan dari putusan pengadilan yang menempatkan anak di PSMP atau LKSA lainnya. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Kelengkapan administrasi pelayanan sistem rujukan

(berita acara serah terima, case record ABH, kontrak layanan, dsb)

- Asesmen untuk menentukan layanan yang dibutuhkan ABH

- Pembahasan kasus, termasuk di keluarga dan masyarakat

- Penelusuran (Tracing) keluarga dan Home visit- Reunifikasi - Reintegrasi (keluarga, sosial, dan layanan sosial

dasar)- Monitoring dan evaluasi

5. Melakukan Advokasi Sosial agar tercapai diversi dalam

penyelesaian kasus ABH.Implementasi Program :


Optimalisasi peran komite PRSABH, PRS ABHBM, PSMP , RPSA, PSBR dan LKSA lainnya, dengan bentuk kegiatan berupa: - Rapat Koordinasi - Pembahasan Kasus lintas sektor.- Pekerja sosial melakukan family and community

conference.- Melakukan koordinasi dengan Bapas dalam memberikan

masukan kepada APH dalam PRS ABH berdasarkan perspektif Restoratif Justice.

6. Melaksanakan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial kepada ABH melalui Unit Pelaksana Teknis (Pusat/ Daerah).Implementasi Program :a. Mengoptimalkan fungsi layanan PSMP dan PSBR milik

Pemerintah Daerah ;- BRSMP Cileungsi Jawa Barat;- PSMP Tengkuyuk Riau; - UPT Rehsos Anak Nakal dan Korban Napza Jawa

Timur dan - PSMP Dharmapala Palembang- Serta 36 PSBR UPTD.

b. Kementerian Sosial RI memiliki 4 Panti Sosial Marsudi Putera yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. serta 6 Rumah Perlindungan Sosial Anak (Aceh, Jambi, Jakarta, Batur Raden, Magelang, NTT dan NTB).

Bentuk kegiatan:


- Capacity Building untuk pekerja sosial, pendamping/ pengasuh, dan pengelola

- Supervisi terhadap pelaksanaan layanan oleh pekerja sosial, pendamping/ pengasuh, dan pengelola

- Studi banding skala Nasional maupun Internasional- Penyusunan buku pedoman - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

7. Mengembangkan Model Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi, Keluarga dan Masyarakat.Implementasi Program :a. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan

dengan Hukum (PKS ABH)b. Penanganan ABH dengan perspektif restoratif justice

melalui PSMPc. Komite PRS ABH d. PRS ABH Berbasis Masyarakat

Bentuk kegiatan:a. Pelaksanaan Workshopb. Rapat Koordinasic. Penyusunan modul maupun pedoman terkait model

layanan yang dikembangkand. Penelitian e. Peningkatan kapasitas pekerja sosialf. Uji coba pengembangan model layanan g. Supervisi, monitoring dan evaluasi untuk

penyempurnaan model layananh. Disusunnya Perjanjian Kerjasama SKB PRSABH

antara Kementerian/Lembaga (Kementerian Sosial,


Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian RI) yang difasilitasi UNICEF.

i. Replikasi pengembangan model layananj. Mengembangkan sistem jaringan

8. Memfasilitasi terbentuknya Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH di Tingkat Nasional serta mendukung terbentuknya komite di Tingkat Kabupaten/ Kota.Implementasi Program :Pengembangan Komite PRSABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:a. Sosialisasi Komite PRS ABHb. Membentuk Komite PRS ABH Nasional dan Komite

PRSABH Provinsi/Kabupaten Kota (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Kota Pontianak dan Kabupaten Magelang).

c. Bantuan operasional Komite dalam mendukung pelaksanaan PKSABH melalui dukungan APBN, Dana Dekonsentrasi dan sharing APBD dalam pembentukan komite di propinsi/kab. Kota

9. Memfasilitasi peningkatan kemampuan (Capacity Building) Pendamping/ Pekerja Sosial dalam lembaga maupun luar lembaga, termasuk pelaksana Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH.Implementasi Program :Capacity buliding SDM PRSABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:


a. Penyusunan pedoman TOT Pekerja Sosial dan Pengelola

b. Pelaksanaan kegiatan capacity building bagi Pekerja Sosial/ Pendamping UPT dan UPTD

c. Capacity building pengelola LKSAd. Capacity building tim kerja PRSABHBM

B. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM1. Menetapkan kebijakan pelayanan, pembinaan,

pembimbingan dan perlindungan ABH di lingkungan Ke-menterian Hukum dan HAM dengan mengedepankan keadilan restoratif.Implementasi Program :Menyusun SOP yang berkaitan dengan penguatan kapasitas PK Bapas. Dengan bentuk kegiatan berupa: a. Ditjen Pemasyarakatan melakukan sosialisasi dan uji

coba SOP yang sudah tersusun di Rutan/Lapas/Bapasb. Ditjen Pemasyarakatan melakukan revisi/penyempur-

naan SOP setelah dilakukannya uji coba

2. Menyusun SOP terkait dengan PRS ABH di lingkungan Ru-tan Lapas dan Bapas. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Ditjen Pemasyarakatan melakukan sosialisasi dan uji

coba SOP yang sudah tersusun di Rutan/Lapas/Bapas- Ditjen Pemasyarakatan melakukan revisi/

penyempurnaan SOP setelah dilakukannya uji cobaa. Menyusun modul bagi PK Bapas. Dengan bentuk

kegiatan berupa:


- Ditjen Pemasyarakatan melakukan sosialisasi modul , monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bapas

b. Diklat peningkatan profesionalisme kerja bagi petugas Pemasyarakatan dibidang HAM. Dengan bentuk kegiatan berupa: - BPSDM melaksanakan Diklat bagi petugas

Rutan/Lapas/Bapas dibidang HAM secara berkala dan berkesinambungan

- Ditjen PAS mengadakan Bimbingan Tekhnis terhadap Petugas Rutan/ Lapas/ Bapas terkait dibidang HAM secara berkala dan berkesinambungan

c. Penyempurnaan draft litmas sesuai dengan kebutuhan. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Ditjen Pemasyarakatan melakukan sosialisasi draft

Litmas yang telah dibuat sesuai kebutuhand. Mengajukan perubahan Keppres no.174 tahun 1999

tentang Remisi. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Ditjen Pemasyarakatan bekerjasama dengan Biro

Hukum dalam menyusun draft rancangan Keppres tentang Remisi

e. Menyusun SOP terkait perlakuan khusus bagi ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Ditjen Pemasyarakatan melakukan sosialisasi dan uji

coba SOP yang sudah tersusun di Rutan/Lapas/Bapas

- Ditjen Pemasyarakatan melakukan revisi/penyempurnaan SOP setelah dilakukannya uji coba

f. Program database Pemasyarakatan. Dengan bentuk kegiatan berupa:


- Direktorat Registrasi dan Statistik membuat database yang up to date Pemayarakatan berdasarkan input data dari UPT seluruh Indonesia

3. Memberikan perlindungan dan menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan terhadap ABH yang berada di dalam Rutan dan Lapas.

Implementasi Program :a. Menempatkan ABH terpisah dari WBP (Warga Binaan

Pemasyarakatan) / narapidana dewasa. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Ditempatkan pada Lapas Anak.- Apabila pada wilayah setempat tidak ada Lapas Anak,

maka penempatan dilakukan pada Lapas Dewasa (di Blok Khusus Anak).

b. Memperhatikan gizi ABH sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Memberikan makan bagi ABH yang berada di dalam

Rutan / Lapas sebanyak 3 kali sehari.- ABH yang berada di luar Rutan / Lapas (ABH yang

sedang mengikuti proses peradilan) tidak mendapatkan makan oleh pihak Rutan / Lapas.

- Pemberian makanan kepada ABH tetap memperhatikan gizi seimbang dan menu yang berbeda.

c. Pihak Rutan / Lapas memfasilitasi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:


- Menyediakan ruang atau tempat bagi PK Bapas / Pengacara / Keluarga berkaitan dengan kepentingan ABH.

- Pihak Rutan mempersiapkan ABH untuk mengikuti Sidang Anak.

- Rutan / Lapas membuat jadwal hari kunjungan bagi ABH.

- Penyediaan telepon umum di Rutan / Lapas.- Penyediaan data ABH di Rutan / Lapas sesuai dengan

kebutuhan pihak terkait.d. Membuka akses bagi pihak lain yang ingin membantu

perlindungan dan pelayanan ABH sesuai dengan kapasitasnya. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Ditjen Pemasyarakatan mengeluarkan izin prinsip bagi

K/L maupun masyarakat yang berminat memberikan bantuan dan pelayanan ABH di Rutan/Lapas

- Kasi / Kasubsi Bimker mendorong terbentuknya program PKBM di Rutan / Lapas.

- Kasi Binadik / Kasi Pelayanan Tahanan Pro aktif menghubungi pihak sekolah agar ABH tidak putus sekolah.

- Tenaga medis / paramedis Rutan / Lapas memberikan layanan kesehatan bagi ABH sesuai sarana & prasarana yang ada.

- Kasi Binadik / Kasi Pelayanan Tahanan Pro Aktif menghubungi Puskesmas / RS rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ABH.

- Rutan / Lapas membuat program / jadwal Olah Raga rutin / insidentil bagi ABH.

- Rutan / Lapas membuat program / jadwal kegiatan keagamaan rutin / insidentil bagi ABH.

- Penyelenggaraan Rumah Pesantren di Lapas Anak.


- Rutan / Lapas memberikan dan memfasilitasi penyu-luhan hukum bagi ABH.

- Rutan / Lapas mengusulkan Remisi.

e. Melakukan peningkatan tahap pembinaan bagi ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa: - Rutan/Lapas mengajukan permintaan Litmas pada

Bapas guna usulan Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB) bagi ABH.

- Rutan/Lapas/Bapas melakukan sidang TPP terkait usulan di atas.

- Rutan/Lapas mengusulkan pemberian Asimilasi ke dalam dan keluar bagi ABH.

- Rutan/Lapas mengusulkan pemberian reintgrasi ke lingkungan keluarga dan masyarakat bagi ABH berupa : Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB).

- Kanwil melakukan siding TPP terkait usulan di atas an melanjutkan usulan ke Ditjen Pemasyarakatan

- Kanwil mengeluarkan SK Asimilasi, CB dan CMB- Dijen Pemasyarakatan melakukan siding TPP terkait

usulan PB dan mengeluarkan SK PB atas nama Menteri

4. Melakukan penyusunan penelitian kemasyarakatan yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penanganan ABH. Implementasi Program :a. Bapas membuka akses bagi pihak terkait dalam hal

pembuatan Litmas. Dengan bentuk kegiatan berupa:


- PK Bapas membuat Litmas sebagai bahan pertimban-gan pihak Kepolisian untuk melakukan Diversi

- PK Bapas menyampaikan Litmas kepada Hakim seba-gai bahan pertimbangan dalam memutus perkara anak.

- PK Bapas membuat Litmas untuk usulan Asimilasi, CB, CMB, CMK, dan PB.

5. Melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan ABHImplementasi Program :a. Bapas melakukan pendampingan. Dengan bentuk

kegiatan berupa:- KaBapas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait (Polrii, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam rangka Diversi maupun Sidang Anak yang mengedepankan Restoratif Justice

- PK Bapas melakukan mediasi/musyawarah dengan pihak korban an keluarganya, Toma, Toga serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses Diversi.

- PK Bapas melakukan pendampingan psikologis ABH selama proses persidangan dan berkoordinasi dengan Peksos sesuai dengan kebutuhan

- PK Bapas memfasilitai kehadiran keluarga dalam persidangan

- PK Bapas menfasilitasi pemenuhan kebutuhan LBH bagi kepentingan ABH dalam persidangan

b. Bapas melakukan pembimbingan. Dengan bentuk kegiatan berupa:- PK Bapas melakukan kunjungan rumah dalam rangka

pembimbingan klien (ABH).


- PK Bapas melakukan konselling dengan klien(ABH) di kantor Bapas

- Bapas Proaktif melakukan koordinasi dengan :o Diknas dalam rangka memenuhi kebutuhan pen-

didikan klien (ABH)o Puskesmas/RS rujukan dalam rangka memenuhi

kebutuhan kesehatan klien (ABH)o Bintalkesos /Dinas sosial dan Menaker Trans/dinas

yang ada di daerah setempat dalam rangka pembe-rian life skill bagi klien (ABH)

c. Bapas melakukan pengawasan. Dengan bentuk kegiatan berupa:- PK Bapas melakukan pengawasa terhadap ABH yang

diputus oleh Hakim berupa: AKOT, Pidana Bersyarat, dan Anak yang diserahkan ke Lembaga Sosial atau pendidikan (panti sosial, pesantren, orang tua asuh).

- PK Bapas melakukan assessment terhadap masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien menjalani CB, CMB, CMK dan PB agar program tersebut berhasil

- PK Bapas menghubungkan klien dengan unsure-unsur yang ada di masyarakat untuk rehabilitasi sosial dan kemandirian klien.

6. Menyediakan data dan registrasi anak didik pemasyarakatan, tahanan anak dan klien BapasImplementasi Program :a. Ditjen Pemasyarakatan menyediakan data dan Registrasi

ABH dalam skala Nasional. Dengan bentuk kegiatan berupa:


- Petugas Regisrasi dan Statistik menghimpun, mengentri dan memfinalisasi data dan registrasi ABH berdasarkan laporan rutin dari UPT seluruh Indonesia

b. Kanwil menyediakan data dan Registrasi ABH dalam tingkat Kanwil. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Petugas Regisrasi dan Statistik menghimpun,

mengentri dan memfinalisasi data dan registrasi ABH berdasarkan laporan rutin dari UPT yang ada di wilayahnya

c. Rutan/Lapas/Bapas menyediakan data dan Registrasi ABH di tingkat UPT- Petugas Regisrasi dan Statistik menghimpun, mengentri

dan memfinalisasi data dan registrasi ABH berdasarkan fakta yang ada di masing-masing UPT

7. Melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas Bapas dan Lapas Anak tentang diversi dan keadilan restoratif.Implementasi Program :BPSDM berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam penyusunan program pelatihan bagi petugas Rutan/Lapas/Bapas. Dengan bentuk kegiatan berupa:- BPSDM melaksanakan Diklat bagi petugas

Rutan/Lapas/Bapas tentang Diversi dan Restoratif Justice secara berkala dan berkesinambungan

- Ditjen PAS mengadakan Bimbingan tekhnis terhadap petugas Rutan/Lapas/Bapas terkait hal diatas secara berkala dan berkesinambungan

8. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana untuk pelayanan dan pemenuhan hak anakImplementasi Program :


a. Setjen berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam menyusun program rekruitmen pegawai yang berkompetensi dan berkomitmen terhadap kepentingan ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Setjen melakukan rekruitmen pegawai yang

berkompetensi dan berkomitmen terhadap kepentingan ABH

b. Setjen berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam menyusun program pengadaan sarana dan prasarana. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Setjen memberikan dana bagi tersedianya blok khusus

anak di setiap Rutan/Lapas Dewasa- Setjen memberikan dana bagi tersedianya tempat tidur

yang layak, pakaian yang layak, makanan yang layak, obat-obatan yang memadai, alat keterampilan, olah rga dan kesenian dan Perpustakaan yang dibutuhkan ABH

- Setjen memberikan dana yang memadai bagi terselenggaranya pembuatan Litmas, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan bagi ABH oleh Bapas.

C. KEMENTERIAN KESEHATAN1. Menyediakan Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi ABH 2. Melakukan pembinaan kesehatan anak secara komprehensif

yang meliputi:a. Upaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yaitu :

1) Upaya promotif2) Upaya preventif3) Upaya Kuratif4) Upaya rehabilitatif

b. Pelayanan kesehatan rujukan di RS yang meliputi pelayanan rujukan medis/ pelayanan terpadu (PPT).


3. Menyediakan biaya pengobatan melalui Jamkesmas bagi ABH yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ABH yang berasal dari kelompok gelandangan, pengemis dan terlantar atas rekomendasi dinas/instansi sosial setempat dan bagi ABH di Lapas/Rutan melalui Rekomendasi Kepala Rutan/Lapas setempat

4. Implementasi pelayanan kesehatan dilaksanakan terdiri dari : a. Sebelum menjadi kasus “ABH” : melaksanakan upaya

promotif dan preventif seperti : Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Bahaya NAPZA terhadap kesehatan remaja, dan Dampak Kekerasan Fisik, Emosional, Seksual, Penelantaran terhadap Tumbuh Kembang Anak termasuk pada anak korban TPPO/trafiking.

b. Dalam Proses Peradilan: Pelayanan kesehatan dan dukungan medikolegal (visum et repertum) dan menjadi saksi ahli jika diperlukan.

c. Dalam Proses Menjalani Tindakan: Pelayanan kese-hatan rutin bagi ABH di Klinik Lapas/Rutan atau Puskesmas setempat; penyuluhan kesehatan, penjaringan kesehatan, Konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.

d. Setelah menjadi ABH/Pasca ABH menjalani tindakan: Home visit oleh petugas puskesmas, rawat jalan, pelayanan rehabilitasi psikologis anak/konseling.

e. Bekerjasama memperkuat dukungan pelayanan psikososial dalam tim yaitu Babinkamtibmas, UPPA/Klinik di Lapas/rutan, LKSA/RPSA untuk upaya perlin-dungan ABH


5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ABH

6. Melaksanakanan pencatan dan pelaporan7. Melaksanakan monitoring dan evalusia program pembinaan

kesehatan ABH

Implementasi Program Kesehatan tahun 2010 :1. Menyediakan Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di

Lapas Rutan.2. Melaksnakan Orientasi pelayanan kesehatann anak di

Lapas/Rutan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas3. Melaksanakan fasilitasi teknis terpadu/monev4. Menyediakan Jamkesmas bagi pelayanan kesehatan anak di

lapas/rutan sesuai prosedur (Kepmenkes no 1259/menkes/ SK/XII/2009)

5. Puskesmas melaksanakan pembinaan kesehatan di 8 Lapas Anak di Indonesia yang terdiri dari kegiatan : penyuluhan kesehatan, penjaringan kesehatan dan pengobatan

D. KEMENTERIAN AGAMA1. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan perlindungan

ABH untuk lingkungan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.Implementasi Program :a. Program pendidikan terpadu anak harapan

(DIKTERAPAN). Dengan bentuk kegiatan berupa:


- Penyusunan petunjuk pelaksanaan pendidikan terpadu anak harapan (DIKTERAPAN)

- Penyusunan petunjuk teknis DIKTERAPAN- Penyusunan pedoman pelaksanaan DIKTERAPAN

di Kanwil (Daerah)b. Program keluarga Sakinah. Dengan bentuk kegiatan

berupa:- Penyusunan pedoman terwujudnya keluarga sakinah

sebagai lingkungan terkecil ABH oleh Dirjen Bimas Islam;

- Sosialisasi pedoman pedoman yang disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam tentang keluarga sakinah;

c. Program pendidikan Agama untuk ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Penyusunan petunjuk pelaksanaan pendidikan

Agama untuk ABH;- Penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan

Agama untuk ABH;- Sosialisasi juklak dan pedoman tentang pendidikan

Agama untuk ABH;

2. Menetapkan kebijakan alternatif pelayanan pendidikan agama dan yang dibutuhkan ABH dalam bentuk formal, nonformal dan informal.Implementasi Program :a. Program layanan bimbingan dan konseling agama

kepada ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan layanan bimbingan dan konseling

agama kepada ABH;- Penyusunan modul layanan bimbingan dan

konseling agama kepada ABH;


- Rountable discussion tentang modul layanan bimbingan dan konselling agama kepada ABH;

- Penyempurnaan modul operasional layanan bimbingan dan konselling agama kepada ABH;

b. Program pendampingan untuk memberikan pelatihan praktek keagamaan terhadap ABH oleh Direktorat PENAIS, pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan program pendampingan untuk

memberikan pelatihan praktek keagamaan terhadap ABH oleh Direktorat PENAIS, pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

- Penyusunan program pendampingan untuk memberikan pelatihan praktek keagamaan terhadap ABH oleh Direktorat PENAIS, pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

- Rountable discussion tentang disain program pendampingan untuk memberikan pelatihan praktek keagamaan terhadap ABH oleh Direktorat PENAIS, pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

c. Program pendidikan agama berbasis institusi, keluarga, dan masyarakat. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan model pendidikan agama

berbasis institusi, keluarga, dan masyarakat- Penyusunan modul operasional pendidikan

agama berbasis institusi, keluarga, dan masyarakat

- Rountable discussion tentang modul pendidikan agama berbasis institusi, keluarga, dan masyarakat


- Penyempurnaan modul operasional pendidikan agama berbasis institusi, keluarga, dan masyarakat;

d. Program pendampingan keluarga sakinah bagi ABH. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan program pendampingan

keluarga sakinah bagi ABH sehingga tidak terjadi sama sekali kekerasan terhadap anak;

- Penyusunan program pendampingan keluarga sakinah bagi ABH sehingga tidak terjadi sama sekali kekerasan terhadap anak;

- Rountable discussion tentang disain program pendampingan keluarga sakinah bagi ABH sehingga tidak terjadi sama sekali kekerasan terhadap anak;

3. Melakukan langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap siswa selama dalam proses pendidikan agama sebagai upaya pencegahan siswa melakukan rindak pelanggaran tata tertib madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, TPQ.Implementasi Program :

a. Program pencegahan tindak kekerasan terhadap siswa di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Penyusunan pedoman pencegahan tindak

kekerasan terhdap siswa di madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ

- Roundtable discussion pedoman pencegahan tindak kekerasan terhdap siswa di madrasah,


pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ

- Penyempurnaan pedoman pencegahan tindak kekerasan terhdap siswa di madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ

- Penggandaan pedoman pencegahan tindak kekerasan terhdap siswa di madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ

- Sosialisasi pedoman pencegahan tindak kekerasan terhdap siswa di madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ

b. Program peningkatan kapasitas pendidik agama khusus dan tenaga bimbingan/konseling agama terhadap ABH untuk pencegahan tindak kekerasan terhdap siswa di madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Fasilitasi bagi pendidik agama khusus dan tenaga

bimbingan/konseling agama terhadap ABH untuk pencegahan tindak kekerasan terhdap siswa di madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dan TPQ

- Penunjukan dan pengangkatan pendidik agama khusus dan tenaga bimbingan/konseling agama terhadap ABH

- Pemberian subsidi tunjangan terhadap pendidik khusus dan bimbingan/konseling terhadap ABH

- Peningkatan kompetensi pendidik agama dan tenaga bimbingan/konseling agama terhadap ABH Semiloka desain kegiatan peningkatan kompetensi pendidik agama dan tenaga bimbingan/konseling agama terhadap ABH


- Workshop peningkatan kompetensi pendidik agama dan tenaga bimbingan/konseling agama terhadap ABH

c. program pendampingan mental spiritual bagi ABH yg sedang berproses peradilan sekaligus bias menerima putusan dengan lapang dada dan sabar. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan program pendampingan mental

spiritual bagi ABH yg sedang berproses peradilan sekaligus bias menerima putusan dengan lapang dada dan sabar;

- Penyusunan desain program pendampingan mental spiritual bagi ABH yg sedang berproses peradilan sekaligus bias menerima putusan dengan lapang dada dan sabar;

- Rountable discussion tentang disain program pendampingan mental spiritual bagi ABH yg sedang berproses peradilan sekaligus bias menerima putusan dengan lapang dada dan sabar;

d. Program penguatan mental spiritual dengan adanya harapan akan masa depan yang lebih cerah. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan program penguatan mental

spiritual dengan adanya harapan akan masa depan yang lebih cerah;

- Penyusunan desain program penguatan mental spiritual dengan adanya harapan akan masa depan yang lebih cerah;

- Rountable discussion desain program penguatan mental spiritual dengan adanya harapan akan masa depan yang lebih cerah;


e. Program pendampingan dan monitoring terhadap kondisi mental spiritual selama menjalani putusan, baik LAPAS, RUTAN maupun pihak lainnya. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan program pendampingan dan

monitoring terhadap kondisi mental spiritual selama menjalani putusan, baik LAPAS, RUTAN maupun pihak lainnya;

- Penyusunan desain program pendampingan dan monitoring terhadap kondisi mental spiritual selama menjalani putusan, baik LAPAS, RUTAN maupun pihak lainnya;

- Rountable discussion program pendampingan dan monitoring terhadap kondisi mental spiritual selama menjalani putusan, baik LAPAS, RUTAN maupun pihak lainnya

f. Program penguatan keluarga sakinah dengan pembekalan keterampilan cukup untuk melanjutkan dan menjalani kehidupan baru yang lebih aman, ramah dan damai. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Pengembangan program penguatan keluarga

sakinah dengan pembekalan keterampilan cukup untuk melanjutkan dan menjalani kehidupan baru yang lebih aman, ramah dan damai;

- Penyusunan desain program penguatan keluarga sakinah dengan pembekalan keterampilan cukup untuk melanjutkan dan menjalani kehidupan baru yang lebih aman, ramah dan damai;

- Rountable discussion program penguatan keluarga sakinah dengan pembekalan keterampilan cukup untuk melanjutkan dan menjalani kehidupan baru yang lebih aman, ramah dan damai;


g. Program pembentukan satuan gugus pendampingan di tiap LAPAS dan RUTAN terhadap ABH dan keluarganya agar memiliki mental dan spiritual yang kuat sehingga semaksimal mungkin terhidarkan dari kekerasan terhadap anak, dan anak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan bentuk kegiatan berupa:- Need assessment tentang satuan gugus

pendampingan di tiap LAPAS dan RUTAN terhadap ABH dan keluarganya agar memiliki mental dan spiritual yang kuat sehingga semaksimal mungkin terhidarkan dari kekerasan terhadap anak, dan anak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum;

- Pembentukan satuan gugus pendampingan di tiap LAPAS dan RUTAN terhadap ABH dan keluarganya agar memiliki mental dan spiritual yang kuat sehingga semaksimal mungkin terhidarkan dari kekerasan terhadap anak, dan anak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum;

- Peningkatan kompetensi satuan gugus pendampingan di tiap LAPAS dan RUTAN terhadap ABH dan keluarganya agar memiliki mental dan spiritual yang kuat sehingga semaksimal mungkin terhidarkan dari kekerasan terhadap anak, dan anak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum;

- Evaluasi dan monitoring satuan gugus pendampingan di tiap LAPAS dan RUTAN terhadap ABH dan keluarganya agar memiliki mental dan spiritual yang kuat sehingga semaksimal mungkin terhidarkan dari kekerasan


terhadap anak, dan anak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

E. POLRI1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ABH di

lingkungan POLRIImplementasi Program :a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan interen

POLRI tentang Diversi dan Peradilan Restoratif bagi ABH

b. Melakukan sambaing/kunjungan kepada tokoh masyarakat (formal dan informal)

c. Melakukan pengumpulan pendapat masyarakat (pulpatmas) untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang meresahkan masyarakat.

2. Melakukan upaya pencegahan ABH di lingkungan masyarakatImplementasi Program :a. Bimbingan dan Penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas/

petugas Polisi Masyarakat (Polmas) di lingkungan pendidikan dan permukiman untuk menghindari agar masyarakat (termasuk anak) tidak menjadi pelaku atau korban kejahatan dan menjadi masyarakat yang patuh hokum.

b. Menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah untuk menyampaikan penyuluhan tentang kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pelajar.

c. Memberikan pengenalan hukum kepada anak usia dini dengan program ”Polisi Sahabat Anak”.


3. Memberdayakan masyarakat untuk melakukan upaya penyelesaian masalah ABH a. Melakukan penertiban terhadap masyarakat, termasuk

anak-anak.b. Memberdayakan FKPM (Forum Kemitraan Polisi

Masyarakat) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang meibatkan anak dalam suatu lingkungan atau komunitas.

4. Melakukan rehabilitasi mental agar anak dapat menjalani kehidupan normal dalam keluarga dan masyarakat.

5. Melakukan upaya dalam rangka mengkondisikan agar keluarga dan masyarakat dapat menerima kembali anak tersebut di lingkungannya.

6. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya anak yang menjadi pelaku tindak pidanaImplementasi Program :Proses pendampingan awal ABH dari Instansi yang terkait (PK Bapas,pekerja sosial) dalam rangka diversi.

7. Melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan melibatkan Bapas dan pendamping ABH sejak dini, dalam rangka penelitian kemasyarakatan.Implementasi Program :a. Menghubungi petugas Bapas untuk dilakukan Litmas.b. Menghubungi pekerja sosial untuk mendapatkan

psikososial baik terhadap ABH maupun keluarga.


8. Memberikan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan

Implementasi Program :a. Apabila ABH ditahan ditempatkan dalam tahanan yang

ramah terhadap anak.b. Memberikan rasa aman terhadap ABH dalam proses

penyelidikanc. Menghubungi Litmas dan pekerja sosial untuk

memberikan perlindungan baik terhadap ABH maupun keluarganya.

9. Menunjuk LBH untuk mendampingi ABH yang diancam hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.Implementasi Program :a. Meningkatkan kemampuan penyidik Polri yang punya

minat dan kepekaan/sensitifitas dan empati terhadap penanganan ABH.

b. Mencarikan pengacara yang berpihak kepada ABH yang tidak di dampingi oleh pengacara.

10. Mengupayakan diversi dan keadilan restoratif terhadap perkara ABH sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.Implementasi Program :a. Memberikan rasa aman terhadap ABH dalam proses

penyidikan serta dengan mengupayakan hak-hak dasar ABH.

b. Melibatkan para pihak dalam proses restoratif justice.


c. Implementasi Program :d. Melibatkan keluarga, bantuan hukum, pekerja sosial,

masyarakat, pelaku korban dan saksi.

11. Merujuk ABH sebagai pelaku kepada kepada Departemen Sosial, guna mendapatkan layanan berdasarkan putusan diversi dan kesepakatan keadilan restoratifImplementasi Program :Menghubungi pekerja sosial yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan.

12. Mengupayakan agar selama dalam proses penyidikan anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan penahanan kecuali untuk kepentingan terbaik anak. Implementasi Program :Apabila ABH di tahan ditempatkan dalam tahanan khusus anak

13. Meningkatkan kemampuan penyidik untuk melakukan penyidikan ABHImplementasi Program :a. Sosialisasi tentang proses penanganan ABH kepada

para penyidik Polri.

14. Merujuk ABH ke rumah sakit/lembaga kesehatan yang ditunjuk dalam rangka keperluan visumImplementasi Program:Memintakan Visum ke Rumah Sakit rujukan Polri


15. Menempatkan sementara ABH di UPT atau Lembaga Kementerian Sosial selama proses pengadilan dengan memberikan fasilitas keamanan

BAB IVMEKANISME PRS ABH

A. PERAN KEMENTERIAN SOSIAL1. Tahap Anak di Masyarakat

a. Pencegahan Khusus1) Pemberian bantuan untuk pemenuhan hak dasar

anak, bagi anak-anak yang sangat membutuhkan. Bantuan diberikan dalam bentuk tabungan anak yang akan dapat dicairkan oleh anak berdasarkan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh para pendamping/pekerja sosial yang ditugaskan oleh KEMENSOS.

2) Peningkatan aksesibilitas terhadap berbagai pelayanan sosial dasar (dalam rangka pemenuhan hak dasar) pada anak. Contohnya, akses terhadap pendidikan dasar/pendidikan alternatif dan akses terhadap vocational training bagi anak yang berusia 15 tahun ke atas; akses


layanan kesehatan dasar dari puskesmas, poliklinik, akses terhadap layanan konseling kesehatan reproduksi, dsb.

3) Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan RemajaSasaran : Anak dengan kenakalan yang bukan pelaku tindak pidana dan/atau rentan. Pelaksana: Orsos/NGO

4) Pengembangan Kapasitas Pekerja Sosial dan pengelola LKSA PRS ABHSasaran : Pekerja sosial dan pengelola LKSAPelaksana: Orsos/NGO

5) Fasilitasi pembentukan dan replikasi PRS ABH BMSasaran : Masyarakat, Tokoh masyarakat dan tokoh adatPelaksana: TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan

6) Replikasi Komite Sasaran: Instansi lintas sektor yang terkait dengan SKB Provinsi dan KabupatenPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten

b. Pencegahan UmumKampanye sosial Program PRS ABH serta Peraturan dan Kebijakan pemerintah terkait PRS ABH Sasaran: Instansi pusat dan daerah serta LSM Pelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten serta orsos/NGO/LSM

c. Memfasilitasi Musyawarah Masyarakat dan Musyawarah Keluarga1) Merespon laporan dan assesmen


2) Motivasi dan penyiapan mediasi/penyelesaian melalui musyawarah dengan mengintensifkan kegiatan family conference dan community conference

3) Pelaksanaan mediasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan

4) Pelaksanaan kesepakatan5) Monitoring dan evaluasi6) Tindak lanjut pelayananSasaran: ABH, Keluarga, Masyarakat dan Lingklungan sosialPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

d. Rehabilitasi Sosial untuk mengubah perilaku ABH, dan membangun perilaku prososial di kalangan anak.1) Menyelenggarakan program-program konseling

individual untuk anak korban, pelaku maupun saksi.

2) Menyelenggarakan program-program konseling / terapi kelompok untuk anak

3) Menyelenggarakan program-program pendidikan sebaya (peer education) kepada ABH

4) Menyelenggarakan program-program terapi keluarga untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak.

e. Pemantauan / Binjut1) Persiapan keluarga2) Reintegrasi dan bila diperlukan Family support

untuk keluarga 3) Reunifikasi


Sasaran: ABH, Keluarga, Masyarakat dan Lingklungan sosialPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

2. Tahap Proses di Kepolisiana. Pekerja sosial melakukan home visit, tracing keluarga

untuk memastikan hubungan dan dukungan keluargab. Mengupayakan anak tetap dalam asuhan keluargac. Assesmen kebutuhan dasar anakd. Memastikan kondisi fisik, psikis dan lingkungan sosial

anake. Penempatan pengasuhan dan perawatan yang

bersifat sementara bagi ABH dalam PSMP dan RPSA milik kementerian Sosial RI

f. Bagi ABH yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya diupayakan untuk tetap dalam pengasuhan kerabat maupun dengan alternatif pengasuhan lainnya

Sasaran: ABH (saksi, korban dan pelaku), Keluarga ABH, Masyarakat dan lingkungan sosial,Pelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

3. Tahap Pasca Putusan DiversiPekerja sosial melakukan home visit, tracing keluarga untuk memastikan hubungan, dukungan dan penerimaan keluarga Mengupayakan anak tetap dalam asuhan keluargaAsessmenty kebutuhan layanan lanjutan ABH (Akses layanan pendidikan, vocational training)


Memastikan kondisi fisik, psikis dan lingkungan sosial anak untuk proses reunifikasi dan reintegrasiBagi ABH yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya diupayakan untuk tetap dalam pengasuhan kerabat maupun dengan alternatif pengasuhan lainnya seperti penempatan pengasuhan dan perawatan yang bersifat sementara bagi ABH dalam PSMP dan RPSA milik Kementerian Sosial RISasaran: ABH, Keluarga ABH, Masyarakat dan lingkungan sosialPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

4. Tahap Proses Penuntutan dan Persidangana. Penguatan kepada keluarga untuk memberikan

dukungan kepada ABHb. Pendampingan psikososial bagi pelaku (jika diminta),

korban, maupun saksic. Mempermudah akses pendampingan hukumd. Memastikan terpenuhinya akses layanan sosial,

pendidikan, kesehatan dsb.Sasaran: ABH dan KeluargaPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

5. Tahap Penempatan Tahanan Anak (Rumah, Lembaga, Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA)a. Kelengkapan administrasi pelayanan sistem rujukan

(berita acara serah terima, case record ABH, kontrak layanan, dsb)


b. Asessment untuk menentukan layanan yang dibutuhkan ABH

c. Tracing keluarga dan home visitd. Pembahasan kasuse. Reintegrasi dan reunifikasif. Monitoring dan evaluasiSasaran: LKSA, ABH, Keluarga, MasyarakatPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

6. Tahap Pasca Putusan dan Menjalani Putusana. Kembali ke orang tua

1) Penyiapan anak (Sosial skill training, life skill)2) Penyiapan keluarga (sosial parenting sklill)3) Penyiapan lingkungan sosialSasaran: ABH, Keluarga dan MasyarakatPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

b. Pidana Bersyarat1) Penyiapan anak (Sosial skill training, life skill)2) Penyiapan keluarga (sosial parenting sklill)3) Penyiapan lingkungan sosial4) Berkoordinasi dengan pihak Bapas dalam

memantau perkembangan anakSasaran: ABH, Keluarga dan MasyarakatPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, dan Relawan


c. LKSA1) Melakukan penjangkauan kasus2) Melakukan case conference termasuk family

conference dan community conference3) Membuat rencana pelayanan4) Melakukan pendampingan psikososial5) Melakukan home visit (untuk menyiapkan

keluarga dan lingkungan sosial)6) Melakukan tracing, reunifikasi dan reintegrasi7) Melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasiSasaran: ABH, Keluarga dan MasyarakatPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

7. Tahap setelah Menjalani Putusan Pengadilan a. Pekerja sosial melakukan home visit, tracing keluarga

untuk memastikan hubungan, dukungan dan penerimaan keluarga

b. Mengupayakan anak tetap dalam asuhan keluargac. Asessmen kebutuhan layanan lanjutan ABH (akses

layanan pendidikan, vocational training) d. Memastikan kondisi fisik, psikis dan lingkungan sosial

anak untuk proses reunifikasi dan reintegrasi dalam menghilangkan stigma keluarga dan masyarakat, menghilangkan traumatik anak terhadap proses peradilan formal

e. Bagi ABH yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya diupayakan untuk tetap dalam pengasuhan kerabat maupun alternatif pengasuhan lainnya seperti penempatan pengasuhan dan perawatan yang


bersifat sementara bagi ABH dalam PSMP dan RPSA milik Kementerian Sosial

Sasaran: ABH, Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan SosialPelaksana: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, UPT dan UPTD, TKSA, SSK, PSK, PSM, Relawan serta Orsos/NGO

B. PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1. Tahap Anak di Masyarakat

a. Pencegahan UmumPenyuluhan hukumSasaran : MasyarakatPelaksanaan : Provinsi : Kanwil (cq Div. Pelayanan Hukum)

b. Pencegahan KhususKonseling dan Pendampingan KasusSasaran : MasyarakatPelaksana Provinsi dan Kabupaten Kota : Bapas

c. MusyawarahKonseling dan Pendampingan KasusSasaran : MasyarakatPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Bapas

d. Pemantauan / BinjutPenerimaan Laporan Masyarakat dan PembimbinganSasaran : MasyarakatPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/ Kota : Bapas

2. Tahap Proses di Kepolisian


Tahap penerimaan- pengaduan ABH di KepolisianTahap Penyelidikan dan Penyidikan1) Menerima Laporan2) Membuat Litmas3) Berkoordinasi dengan pihak lain sehubungan

dengan pengumpulan data laporan litmas4) Berupaya melakukan diversi

Sasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Bapas

3. Tahap Pasca Putusan DiversiMelakukan pengawasan dan melakukan pembimbinganSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Bapas

4. Tahap Proses PenuntutanMelakukan pengawasan dan PembimbinganSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Rutan /Lapas

5. Tahap Proses Persidangana. Mempersiapkan keluarga ABH dalam menghadapi

persidanganb. ABH tetap melanjutkan pendidikan (koordinasi

dengan pihak sekolah atau Diknas)c. ABH mendapatkan perawatan kesehatan


d. Mendampingi ABH saat diperiksa JPU e. Pendampingan psikososial ABH dalam menghadapi

persidangan Sasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Rutan/Lapas, Bapas

6. Tahap Penempatan Tahanan AnakDitempatkan pada Lapas Anak dan Ditempatkan di blok khusus anakSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Rutan/Lapas, Bapas

7. Tahap Pasca Putusan a. Kembali ke Orang Tua

1) Melakukan Kunjungan rumah dan assessment dalam rangka pengawasan bimbingan

2) Melakukan pengawasan dan bimbinganSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Bapas

b. Pidana Bersyarat1) Melakukan Kunjungan rumah dan assessment

dalam rangka pengawasan bimbingan2) Melakukan pengawasan dan bimbinganSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Bapas

c. Rutan/Lapas1) Memperhatikan gizi ABH sesuai dengan aturan

yang berlaku


2) Melakukan Pembinaan3) Memfasilitasi pihak lain yang berkepentingan

dengan ABH4) Mendorong terbentuknya program PKBM5) Pro aktif menghubungi puskesmas untuk

kepentingan kesehatan anak6) Peningkatan kegiatan keagamaan bagi ABH7) Penyelenggaraan pesantren bagi ABH8) Mengusulkan remisi 9) Memproses ABH untuk dapat diusulkan

menjalani program CB, CMK, CMB, dan PBSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten Kota : Rutan/Lapas

8. Tahap Setelah Menjalani Putusan Pengadilana. Melaksanakan pengawasan dan pembimbingan

terhadap ABHb. Membuat evaluasi hasil bimbinganc. Melakukan pengakhiran bimbingand. Melakukan after care bagi ABH yang memerlukan

bantuan BAPASSasaran : ABHPelaksana : Provinsi dan Kabupaten/Kota : Bapas

C. PERAN KEMENTERIAN AGAMA 1. Tahap Anak di Masyarakat (Preventif dan

Pemantauan/Binjut)a. Pencegahan Khusus


Sebagai penyusun, pengembang, dan pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan serta perlindungan sosial bagi ABH baik di sekolah, madrasah, pesantren, diniyah, majelis ta’lim, dan TPQSebagai penyusun, pengembang, dan pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan serta perlindungan bagi ABH baik di institusi pendidikan, institusi keagamaan, maupun kelompok atau organisasi masyarakat.Sasaran: ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga-lembaga sosial keagamaanPelaksana:

1) Pusat:Ditjen Pendidikan Islam, Cq. Ditpdpontren, Dit Penais, Dit Pais, Dit Madrasah

2) Provinsi: Kepala Kantor Wilyah Kemenag RI Propinsi DT I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid Madrasah

3) Kabupaten/Kota: Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota Dt. II Cq. Kasi Pekapontren, Kasi Penais, Kasi Madrasah.

4) Kecamatan: Kepala Kanntor Urusan Agama Kecamatan beserta jajarannya: Pengawas Pendidikan Islam, Penyuluh agama, Guru-guru Pendidikan Islam , Ustadz, Kyai.

5) Kelurahan: Majelis Taklim/ Pengajian pengajaian di Mushollah dan lain-lain

b. Pencegahan UmumSebagai penyusun, pengembang, dan pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan serta perlindungan sosial bagi ABH baik di sekolah, madrasah, pesantren, diniyah, majelis ta’lim, dan TPQ


Sebagai penyusun, pengembang, dan pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan serta perlindungan bagi ABH baik di institusi pendidikan, institusi keagamaan, maupun kelompok atau organisasi masyarakat.

c. MusyawarahSebagai inisiator, pelopor, peserta, atau penasehat pelaksanaan musyawarah dalam rangka pencegahan dan perlindungan ABH baik, madrasah, pesantren, diniyah, majelis ta’lim, dan TPQ.Sasaran : ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga-lemabaga sosial keagamaan.Pelaksana :1) Pusat : Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren,

Dit Penais, Dit Pais, Dit Madrasah2) Provinsi : Kepala Kantor Wilyah Kemenag RI

Propinsi DT I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid.


4) Kecamatan: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan beserta jajarannya: Pengawas Pendidikan Islam, Penyuluh agama, Guru-guru Pendidikan Islam , Ustadz, Kyai.

5) Desa/kelurahan : Majelis Taklim/ Pengajian pengajaian di Mushollah dll.

d. Pemantauan/BinjutSebagai Pemantau dan evaluator upaya pembinaan, pencegahan dan perlindungan ABH baik di sekolah, madrasah, pesantren, diniyah, majelis ta’lim, dan TPQ.


Sebagai pemantau dan evaluator upaya pembinaan, pencegahan dan perlindungan ABH baik di keluarga, masyarakat, institusi sosial kemasyarakatan, institusi sosial keagamaanSasaran: ABH, Masyarakat, keluarga dan lembaga-lembaga sosial, keagamaan.Pelaksana :1) Pusat : Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren,

Dit Penais, Dit Pais, Dit Madrasah2) Provinsi : Kepala Kantor Wilyah Kemenag RI

Propinsi DT I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid.


4) Kecamatan: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan beserta jajarannya: Pengawas Pendidikan Islam, Penyuluh agama, Guru-guru Pendidikan Islam , Ustadz, Kyai.

5) Desa/kelurahan : Majelis Taklim/Pengajian di Mushollah dan lain-lan.

2. Tahap Anak di Kepolisiana. Tahap penerimaan laporan pengaduan ABH ke

Kepolisian.b. Proses Penyelidikan dan penyidikan.Sasaran :Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Masyarakat, Keluarga dan lembaga-lembaga sosial keagamaan.Pelaksana:1) Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit

Penais, Dit Pais, Dit Madrasah.


2) Provinsi : Kantor Wilyah Kemenag RI Propinsi DT I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid Madrasah.

3) Kabupaten/Kota : Kantor Kemenag Kabupaten Kota Dt. II Cq. Kasi Pekapontren, Kasi Penais, Kasi Madrasah.

4) Kecamatan : Kepala Kanntor Urusan Agama Kecamatan Beserta jajarannya: Pengawas Pendidikan Islam, Penyuluh agama, Guru-guru Pendidikan Islam , Ustadz, Kyai.

5) Desa/kelurahan : Majelis Taklim/Pengajian pengajian di Mushollah dll.

3. Tahap Pasca Putusan DiversiSebagai pendamping, penasehat agama, dan pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat dalam menjalani putusan Sasaran : ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaan.Pelaksana:

a. Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit Penais, Dit Pais, Dit Madrasah.

b. Provinsi : Kantor Wilyah Kemenag RI Propinsi DT I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid Madrasah.

c. Kabupaten/Kota : Kantor Kemenag Kabupaten Kota Dt. II Cq. Kasi Pekapontren, Kasi Penais, Kasi Madrasah.

d. Kecamatan : Kepala Kanntor Urusan Agama Kecamatan Beserta jajarannya: Pengawas


Pendidikan Islam, Penyuluh agama, Guru-guru Pendidikan Islam , Ustadz, Kyai.

e. Desa/kelurahan : Majelis Taklim/ Pengajian pengajaian di Mushollah dll.

4. Tahap Proses PenuntutanPelaksana:a. Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit

Penais, Dit Pais, Dit Madrasah.b. Provinsi : Kantor Wilyah Kemenag RI Propinsi DT I,

Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid Madrasah.


d. Kecamatan : Kepala Kanntor Urusan Agama Kecamatan Beserta jajarannya: Pengawas Pendidikan Islam, Penyuluh agama, Guru-guru Pendidikan Islam , Ustadz, Kyai.

e. Desa/kelurahan : Majelis Taklim/Pengajian-pengajian di Mushollah dll.

5. Tahap Proses PersidanganPelaksana:a. Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit






e. Desa/kelurahan : Majelis Taklim/Pengajian-pengajian di Mushollah dll

6. Tahap Penempatan Tahanan Anaka. Sebagai pendamping, penasehat agama, dan

pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat dalam menjalani putusan ;

b. Sebagai fasilitator kepada petugas LAPAS/ rutan agar menempatkan ABH pada ruangan, kelompok sesuai dengan tingkat usia, prilaku keagamaan dan mental spiritual;

Sasaran : ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaan.Pelaksana:a. Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit





e. Desa/kelurahan : Majelis Taklim/ Pengajian-pengajian di Mushollah dll.


7. Tahap Pasca Putusan dan Menjalani Putusana. Kembali ke Orang Tua

Sebagai pendamping, penasehat agama, dan pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat setelah dikembalikan kepada keluarga sehingga dapat menjalani kehidupan keagamaan sebagaimana biasa dan lebih beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.Sasaran: ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaanPelaksana:1) Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren,

Dit Penais, Dit Pais, Dit Madrasah.2) Provinsi : Kantor Wilyah Kemenag RI Propinsi DT

I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid Madrasah.




b. Pidana Bersyarat1) Sebagai pendamping, penasehat agama, dan

pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat dalam menjalani putusan bersyarat sehingga dapat menjalani kehidupan keagamaan sebagaimana


biasa dan lebih beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

2) Sebagai fasilitator, informator dan komunikator kepada lingkungan masyarakat agar berperan aktif dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH.

Sasaran: ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaanPelaksana:1) Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren,






c. LKSA1) Sebagai pendamping, penasehat agama, dan

pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat di LKSA sehingga dapat menjalani kehidupan keagamaan sebagaimana biasa dan lebih beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

2) Sebagai fasilitator, informator dan komunikator kepada LKSA agar berperan aktif dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH.


Sasaran: ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaanPelaksana:1) Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren,





5) Desa/kelurahan : Majelis Taklim/Pengajian-pengajian di Mushollah dll.

d. Lembaga Pemasyarakatan1) Sebagai pendamping, penasehat agama, dan

pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat di Lapas sehingga dapat menjalani kehidupan keagamaan sebagaimana biasa dan lebih beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

2) Sebagai fasilitator, informator dan komunikator kepada Lapas agar berperan aktif dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH.

Sasaran: ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaan

Pelaksana:


1) Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit Penais, Dit Pais, Dit Madrasah.

2) Provinsi : Kantor Wilyah Kemenag RI Propinsi DT I, Cq. Kabid Pekapontren, Kabid Penais, Kabid Madrasah.




8. Tahap Setelah Menjalani Putusan Pengadilana. Sebagai pendamping, penasehat agama, dan

pembimbing mental spiritual kepada ABH agar sabar, ikhlas dan tetap semangat di masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan keagamaan sebagaimana biasa dan lebih beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

b. Sebagai fasilitator, informator dan komunikator kepada/di masyarakat agar berperan aktif dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH;

Sasaran: ABH, Masyarakat, Keluarga dan lembaga lembaga sosial keagamaanPelaksana:a. Pusat: Ditjen Pendidikan Islam,Cq. Ditpdpontren, Dit






e. Desa/kelurahan : Majelis Taklim/Pengajian-pengajian di Mushollah dll.

D. PERAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Tahap Anak di Masyarakata. Menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah

berupa intra dan ekstra kurikuler, terutama berkaitan dengan pendidikan moral, etika dan agama.

b. Penanganan gejala kenakalan anak dengan pemberian konseling oleh guru-guru BP.

c. Pembinaan terhadap anak-anak yang telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum melalui penyelesaian kekeluargaan (ditangani secara interen)

2. Tahap Proses Peradilan Formal (Kepolisian, Pasca Putusan Diversi, Penuntutan dan Persidangan)a. Menugaskan guru pendamping dari sekolah anak yang

bermasalah untuk memenuhi hak edukasi, terutama yang berkaitan dengan evaluasi belajar yang harus diikuti anak (ujian kenaikan kelas, ujian semester, atau ujian kelulusan)


b. Mendorong orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan kebutuhan pendidikan anak.

c. Memberikan buku modul mata pelajaran yang harus tetap diikuti anak.

3. Tahap Penempatan Tahanan Anak Mendorong ABH untuk ditempatkan di LAPAS anak yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan (PLK) baik diselenggarakan sendiri atau bekerja sama dengan sekolah reguler / PLK.

4. Tahap Pasca Putusan dan Menjalani Putusana. Menyepakati MOU denga LAPASb. Memberikan fasilitas pendidikan berupa :1) Bantuan dana subsidi untuk pendidikan2) Bantuan alat keterampilan hidup3) Menugaskan guru dari sekolah terkait untuk mengajar di

tempat anak dibina 5. Tahap setelah Menjalani Putusan Pengadilan

a. Membuat peraturan / kebijakan untuk membuka sekolah yang dapat menerima ABH di semua sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

b. Menyesuaikan semua hasil belajar ABH selama berada di instansi pembina ABH

c. Pendampingan belajar ABH selama proses pengajaran di sekolah

D. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN


1. Tahap Sebelum Menjadi ABHa. Penyuluhan tentang dampak kekerasan terhadap anak

baik secara fisik, emosional, seksual dan penelantaran termasuk pada korban TPPO

b. Talkshow seminar dalam rangka Hari Anak dll.Sasaran: Kelompok PKK, Guru dan Orang tua murid di sekolah, di pondok pesantren, “boarding haouse” dll.Pelaksana: Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Tahap Proses Peradilana. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, yaitu: pengobatan

melalui puskesmas dan Rumah Sakitb. Dukungan spesialistik: Psikiater, Psikolog (untuk

konseling dan terapi kejiwaan)c. Dukungan medikolegal (visum et repertum) d. Sebagai saksi Ahli di persidangane. Menyediakan biaya pelayanan kesehatan melalui

Jamkesmas sesuai ketentuan yang berlakuCatatan: pelayanan kesehatan yang diberikan di rutan, RPSA, Shelter

3. Tahap Proses Menjalani Tindakana. Pelayanan kesehatan anak di lapasb. Bekerja sama dengan klinik lapas, UUPA/PPT RS

Bhayangkara/PPT RSUD di luar system rujukan

4. Tahap Setelah Menjadi ABH / Pasca ABH menjalani Tindakana. Home visit oleh petugas puskesmas untuk memantau

tanda gangguan kejiwaan


b. Bekerja sama dengan tim Babinkamtibmas/UPPA/Klinik di Lapas/urutan dalam Upya perlindungan anak (supporting)

E. PERAN POLRITahap Anak di Masyarakata. Pencegahan Umum

Melakukan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat agar patuh hukum (menghilangkan niat jahat tumbuhkan niat baik)Sasaran: Masyarakat umum dan ABHPelaksana: Kasat Binmas Polres, Kanit Binmas Polsek, Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas

b. Pencegahan Khususmelakukan diteksi dini permasalahan dalam masyarakat (terutama potensi gangguan yang dilakukan oleh anak)Sasaran: Komponen Masyarakat dan ABHPelaksana: Kasat Binmas Polres, Kanit Binmas Polsek, Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas.

c. MusyawarahMenjadi fasilitator pemecahan masalah dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat untuk mencari solusi terbaik terutama terhadap anak diluar jalur hukum formal.Sasaran: Masyarakat, Ormas, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan elemen masyarakatPelaksana: Kapolsek, Bhabinkamtibmas / Petugas Polmas, dan FKPM.

d. Pemantauan /BinjutMelakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil solusi pemecahan masalah dengan melakukan sambang. Sasaran: Masyarakat, Ormas, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan elemen masyarakat


Pelaksana: Pejabat POLRI (seperti: Kapolres, Kasat Binmas, Kapolsek, dll) Bhabinkamtibmas/Petugas Polmas.

Tahap Proses di Kepolisiana. Penerimaan laporan pengaduan ABH di Kepolisian

1) Memberi perlindungan kepada ABH dari tindakan kekerasan,diskriminasidan intimidasi terhadap dugaan pelaku tindak pidana (TP)

2) Pengalihan penyelesaian proses pidana ABH dari formal ke arternatif penyelesaian permasalahan anak diluar hukum formal.

3) Melibatkan Bapas untuk pendampingan psikososial secara dini dalam rangka penelitian untuk pertimbangan upaya diversi dalam RJ.

4) Upaya diversi dan RJ terhadap perkara ABH sebagai pelaku dengan pertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan

5) Sasaran: ABH dan Keluarga6) Pelaksana: KPPA Polda dan KPPA Polres

b. Proses penyelidikan dan penyidikan1) Dalam menanggapi kasus ABH sebagai pelaku, penyidik

mengedepankan azas kepentingan anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan penanganan terhadap perkara ABH.

2) Pemangilan terhadap ABH agar dilampirkan surat pengantar kepada orang tua/wali, supaya menghadap anaknya kepada penyidik.

3) Penangkapan terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana berat dengan mempedomani ketentuan penangkapan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.


4) pemeriksaan terhadap ABH menggunakan metode wawancara dalam suasana kekeluargaan, dengan meteri yang sudah disiapkan untuk mendapat keterangan yang diharapkan,didampingi penasehat hukum, pendamping yang disetujui ABH dituangkan dalam BAP dan ditanda tangani apabila ABH telah setuju.

5) Penahanan merupakan upaya terakhir apabila diduga pelaku tindak pidana berat dengan usia 8 tahun, bila terpaksa harus ditahan agar dipisahkan dengan tahanan orang dewasa.

6) Meminta pertimbangan Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap ABH.

7) Mengupayakan diversi dalam RJ yaitu pengalihan bentuk penyelesaian, demi kepentingan terbaik anakSasaran: ABH dan KeluargaPelaksana: Penyidik Polda di tingkat Provinsi dan Penyidik Polres di tingkat Kabupaten/Kota

Tahap Pasca Putusan DiversiRehabilitasi, penyesuaian pengembalian prilaku anak menjadi situasi kondusif di lingkungan masyarakatSasaran: ABH dan KeluargaPelaksana: Kanit Binmas Polsek, Bhabinkamtibmas dan FKPM/Polmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh adat

Tahap Penempatan Tahanan Anak (Kantor Polisi, Rutan, Rumah, Lembaga Layanan) Penahanan merupakan upaya terakhir, bila terpaksa harus ditahan agar dipisahkan dengan tahanan orang dewasaSasaran: ABH dan KeluargaPelaksana: Penyidik Polres


Tahap Pasca Putusan dan Menjalani Putusana. Kembali ke Orang tua

Rehabilitasi penyesuaian pengembalian prilaku sehingga situasi menjadi kondisif bagi ABH dan keluargaSasaran: ABH, Keluarga dan LingkunganPelaksana: Kanit Binmas Polsek, Bhabikamtibmas, FKPM/Polmas, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh adat.

b. Pidana Bersyarat1) Meminta pertimbangan Balai Litmas, mengupayakan

diversi dalam RJ demi kepentingan terbaik ABHSasaran: ABH, Keluarga dan LingkunganPelaksana: Penyidik Polres, LKSA

2) Melakukan bimbingan dan penyuluhan agar memiliki daya tangkal dan cegah serta tidak menjadi korban dan pelaku kejahatanSasaran: RPSA, PSMP, LPA, dllPelaksana: Kanit Binmas Polsek, Bhabinkamtibmas, FKPM/Polmas, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

Tahap setelah Menjalani Putusan PengadilanMelakukan pembinaan dan rehabilitasi agar masyarakat mau menerima dan tidak kembali kepada perbuatan yang melanggar hokumSasaran: ABH, Keluarga dan Lingkungan


Pelaksana: Kanit Binmas Polsek, Bhabikamtibmas, FKPM/Polmas, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh adat

BAB IVPENUTUP

Perjanjian Kerjasama (SOP) Pedoman Kerja antar Lembaga/Kementerian dalam program Perlindungan dan Reabilitasi Sosial Anak yang Beradapan dengan Hukum, diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penanganan ABH Khususnya kementerian atau lembaga yang telah melakukan kesepakatan bersama dalam penanganan ABH.

Masing-masing Lembaga Kementerian dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada ABH, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kinerja berbagai kementerian/lembaga dalam memberikan pelayanan serta perlindungan dan rehabilitasi semakin meningkat, dan


memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi ABH, keluarga, dan masyarakat.


Menimbang - Web viewbahwa meningkatnya kompleksitas permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, memerlukan sinergi/ keterpaduan antara Kementerian/ Lembaga dalam Perlindungan dan

Documents