Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

7/18/2019 Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-konsumen-dalam-penggunaan-mata-uang-bitcoin-berdasarkan-undang-undang 1/93

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 003/BAN-PT/AK-XXI/SI/IV/2009

Judul :

“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG BITCOIN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Oleh :

Nama : Fakhri Azzumar

NPM : 2010200232

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK

MENYELESAIKAN PROGRAM S-1 ILMU HUKUM

BANDUNG

2014



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-

tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang

bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fakhri Azzumar

No. Pokok : 2010200232

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran,

bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

“Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata UangBitcoin

BerdasarkanUndang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya

susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi,

dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-

tindakan yang :

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas

kekayaan intelektual orang lain, dan/atau

b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas

akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar

pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam

bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2014

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_________________________________)

Nama Jelas : Fakhri Azzumar

No. Pokok : 2010200232



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Dekan

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



ABSTRAK

Perkembangan mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia berkembang

sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pada tahun 1999 dan berlaku pada tahun 2000. Dalam perkembangannya, masyarakat sebagai

pengguna barang dan/atau jasa yang disebut sebagai konsumen pengguna barang dan/atau

jasa, banyak mendapatkan permasalahan dan kerugian dalam penggunaan barang dan/atau

jasa.

Saat ini, berkembang mata uang Bitcoin yang telah beredar di berbagai negara di

dunia. Mata uang Bitcoin saat ini berkembang sebagai salah satu alat pembayaran elektronik

yang berasal dari negara Jepang. Negara-negara di penjuru dunia telah memberikan sikapnya

terhadap keberadaan mata uang Bitcoin terkait perlindungan terhadap pengguna mata uang

Bitcoin di masing-masing negara.

DI Indonesia, telah terjadi transaksi ekonomi dengan menggunakan mata uang

Bitcoin sebagai alat tukar yang di gunakan di wilayah Seminyak, Bali. Bank Indonesia

melalui Departemen Komunikasi memberikan himbauan kepada masyarakat atas peredaran

mata uang Bitcoin di Indonesia. Melihat kejadian tersebut, masyarakat sebagai konsumen,

wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya perlindungan konsumen pengguna

mata uang Bitcoin. Melalui Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, akan dibahas tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsume

pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia.

Dengan hal tersebut, maka akan dilihat tentang bagaimana upaya serta peran

Pemerintah dan Bank Indonesia atas beredarnya mata Uang Bitcoin di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang akan diberikan serta pengaturan tentang keberadaan mata uang

Bitcoin di Indonesia.



ABSTRACT

The development of consumer protection laws in Indonesia evolved since the creation

of Act Number. 8 of 1999 on Consumer Protection in 1999 and enacted in 2000. In the

process, the community as a user of the goods and/ or services that are referred to as user

consumer goods and/ or services, many get problems and disadvantages in the use of goods

and/ or services.

Currently, developing Bitcoin currency that has been circulating in various countries

in the world. Bitcoin currency is growing as one of the electronic payment instrument that

originated from Japan. Countries around the world have given his attitude towards the

existence of Bitcoin currency related to protection against currency Bitcoin users in each

country.

In Indonesia, there has been economic transactions using Bitcoin currency as a

medium of exchange that is in use in the area of Seminyak, Bali. Bank Indonesia through the

Ministry of Communications appealed to the public on Bitcoin currency circulation in

Indonesia. Seeing the incident, the public as consumers, shall receive legal protection in

consumer protection efforts currency Bitcoin users. Through Law Number. 8 of 1999 on

Consumer Protection, will discuss how legal safeguards against consumerism currency

Bitcoin users in Indonesia.

This being the case, it will be about how the efforts and the role of Government and

Bank Indonesia on circulating currency Bitcoin Money in Indonesia and efforts will be given

legal protection and regulation of the existence of Bitcoin currency in Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih

karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Penulisan Hukum

dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA

UANG BITCOIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Adapun Karya Penulisan Hukum ini

disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu

Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Karya Penulisan Hukum ini tidak akan

terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Penulis

sehingga Karya Penulisan Hukum ini dapat rampung tepat pada waktunya.

2. Orang tua Penulis, Ayah terhebat Wawan Agus Heryana, S.H, Ibu tersayang Dian

Meidiana dan adik yang Penulis banggakan Revky Herdyana. Berkat kasih sayang,

dukungan, perhatian, doa, kesabaran dan ketulusan yang luar biasa diberikan kepada

Penulis, maka Penulis mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak atas apa

yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Penulis telah memberikan orang tua

terbaik bagi Penulis.

3. Kakek dan nenek Penulis, Alm. H. Hasan Bisri, Alm.Hj. Mimin Uminah, dan H.

Ahmad Durwita, Alm. Hj. Ma’ani Jubaedah yang telah memberikan semangat, doa

dan dukungan kepada Penulis, meskipun Alm. H. Hasan Bisri, Alm. Hj. Mimin



Uminah dan Alm. Hj. Ma’ani Jubaedah tidak sempat melihat Penulis menyelesaikan

Penulisan Hukum dan upacara wisuda.

4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M, sebagai pembimbing dalam

Penulisan Hukum ini yang telah memberikan inspirasi, masukan, arahan, serta

bimbingan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, tanpa peran dari beliau

tentunya Penulisan Hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Prof. Dr. Bernadette M.W, S.H., M.H., C.N, selaku dosen penguji yang telah

memberikan arahan maupun semangat kepada penulis dan telah membantu

penyempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Willa Chandrawilla, S.H, selaku dosen wali penulis yang telah

memberikan semangat dan masukan selama kegiatan akademis maupun penyelesaian

penulisan hukum ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas

Katolik Parahyangan, atas pengajaran dan pelajaran yang diberikan kepada Penulis

selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan yang tanpa lelah dan penuh kerja keras membantu Penulis selama

menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

9. Orang-orang terbaik Penulis selama Penulisan Hukum ini dimulai hingga selesai,

Jasmine Ariesta Dwi Pratiwi, Olivin S. Graha, Bayu Kresnha. A, Riesta Apriliana,

Parlindungan Pasaribu, Heru Prasetyo, Lucky Sanjaya, Anita Veronica, Lara S. W,

Dolok Yosuadi, Utami S.N, Fredy Munte, dan Rommy Marbun.

10. Rekan kerja di Lembaga Kepresidenan (LKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Universitas Katolik Parahyangan 2011-2013, Fuadi M. Abdullah, Petra Pradipta,Diva



Domela, Dea Prilia, Risfan, Andrew Sinaga, Galih P, Andria, Ibu Ros, tim BAAK,

dan pimpinan Rektorat Universitas Katolik Parahyangan.

11. Rekan Parahyangan Law Debate Community (PLDC) yang telah banyak merubah

pribadi Penulis untuk selalu menjadi yang lebih baik, Ibu Tety Marsaulina

Simanjuntak, Ibu Wurianalya Maria, Ibu Dewi Suka, Andre K. Sitepu, S.H, Andreas,

S.H, Hendrik Ho, S.H, Oktavianus Wijaya, S.H, Fuadi M. Abdullah, S.H, Wiliam

Sanjaya, S.H, Fernando Lintong, S.H, Linda Novita, S.H, Anggita P. Panjaitan, S.H,

Marin Setiawan, S.H, Mario, S.H, Fikri M. I, dan seluruh rekan terbaik di PLDC.

12. Rekan seperjuangan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan, Santika Merdianti, Kania Hafidziani Rahim , Inkan

Ayu Adika, Dian Ririana, Putri Yulia, Sakti Teguh Alfianto, Okki Islam Pribadi, Giga

Dwi Langit, Reza Ariesta, Redinal Riski, Danny Wandyra, Rivo Fikri, Nurul Prayuda,

Risfan, Joshua Mulia, Beliandri, M. Habi, Annisa Shabrina, serta rekan hebat yang

telah membagi suka duka dan canda tawanya, serta terima kasih karena tidak pernah

bosan memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis mulai dari awal Penulis

menyusun proposal penelitian hingga menyelesaiakan Karya Penulisan Hukum ini.

13. Yayasan Kanker Anak Indonesia di Jakarta Pusat, kepada Ibu Ira Soelistiyo terima

kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk dapat berbagi kasih

sayang, pengajaran dan dukungan kepada sahabat-sahabat kecil Penulis yang sedang

di uji oleh Allah SWT yaitu, Dede Alea, Dede cantik Kartika, Si Jagoan Nikolas,

Dede imut Putri Ajeng, dan sahabat-sahabat kecil penulis yang kuat, hebat, tabah dan

penulis sangat sayangi dan penulis cintai. Love you.

14. Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Bandung, kepada Ibu Khodijah dan bapak

Syaiful serta staf dan sahabat-sahabat kecil Penulis yang selalu senang dengan

kehadiran Penulis untuk mengerjakan Penulisan Hukum dan selalu memberikan cada



dan tawanya selama Penulis meluangkan waktu di panti asuhan. Kejar terus mimpi

kalian!

15. Sahabat-sahabat Penulis saat di jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota

Cirebon, Sahabat Penulis di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota

Cirebon, Sahabat Penulis di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota

Tasikmalaya dan Sahabat Penulis di jenjang Sekolah Dasar Negeri Panglayungan

Kota Tasikmalaya.

16. Sahabat-sahabat Penulis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi

Bandung (SBM-ITB) yang telah membantu memberikan data dan info mengenai

perkembangan bisnis dan mata uang Bitcoin di Amerika yaitu, Maulana Rozak, S.Mn,

Abdullah, S.Mn, dan Triwahyuni, S.Mn dan seluruh karyawan Perpustakaan SBM-

ITB yang telah membantu memberikan buku-buku yang luar biasa untuk

menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

17. Pihak Bank Indonesia cabang Bandung dan Jakarta, kepada Bapak Edi Muyono

selaku pimpinan pusat informasi Bank Indonesia cabang Bandung dan Bapak

Wurtopo selaku wakil kepala pusat pelaksanaan Informasi cabang Jakarta. Terima

kasih atas informasi dan sarannya. PT. Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok, Jakarta,

PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Banten dan PT. Krakatau Bandar Samudra,

terima kasih atas kesempatan untuk dapat bekerja dan menambah ilmu pada saat

Penulis selesai melakukan sidang skripsi dan belum memperoleh gelar.

18. Semua pihak yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Karya Penulisan

Hukum serta studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak

dapat disebutkan satu per satu.



Terima kasih banyak juga Penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu per satu oleh Penulis karena terlalu banyak tetapi kalian tetap pihak-pihak

yang terbaik yang Penulis kenal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.

“ Let us rise up and be thankful, for if we didn’t learn a lot today, at least we learned a

little, and if we didn’t learn a little, at least we didn’t get sick, and if we got sick, at

least we didn’t die; so let us all be thankful .” – Buddha.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini

mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis menerima saran,

kritik, dan masukkan atas kekurangan dari Karya Penulisan Hukum ini untuk menjadi bahan

perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 12 Desember 2014

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................1

1. Latar Belakang ....................................................................................................................1

2. Identifikasi Masalah ........................................................................................................... 14

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan...........................................................................................15

4. Metode Penelitian ..............................................................................................................15

5. Sistematika Penulisan ........................................................................................................16

BAB II GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ..................................19

1. Sejarah Perlindungan Konsumen ......................................................................................19

2. Perlindungan Konsumen ....................................................................................................21

2.1 Tujuan Perlindungan Konsumen .................................................................................23

2.2 Pengertian Konsumen .................................................................................................25

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen ...................................................................................28

2.4 Definisi Pelaku Usaha .................................................................................................32

2.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ..............................................................................33

2.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .............................................................38

3. Bentuk Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ..................................40



4. Hubungan Hukum Konsumen dengan Pelaku Usaha ........................................................46

5. Dasar Hukum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia .................................49

6. Asas dan Tujuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen ................................................50

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG

BITCOIN DI INDONESIA ..................................................................................................60

1. Latar Belakang Mata Uang Bitcoin di Indonesia ...............................................................60

1.1 Pengertian dan Status Mata Uang Bitcoin ...................................................................61

1.2 Karakteristik Mata Uang Bitcoin ................................................................................62

1.3 Kegunaan Mata Uang Bitcoin dan Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen .........64

2. Latar Belakang dan Keberadaan Bank Indonesia ..............................................................68

3. Bentuk dan Tugas Bank Indonesia ....................................................................................69

4. Peraturan Bank Indonesia ..................................................................................................71

BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG

BITCOIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, BENTUK TANGGUNG JAWAB BANK

INDONESIA DAN DASAR HUKUM TENTANG MATA UANG BITCOIN ...............74

1. Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen........................................74

2. Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen atas Kekosongan

Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia ..............................................................77



3. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen mengenai

Mata Uang Bitcoin di Indonesia ............................................................................................79

BAB V PENUTUP................................................................................................................88

1. Kesimpulan ........................................................................................................................88

1.1 Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ...................................88

1.2 Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen terkait

Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia .....................................89

1.3 Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen

mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia .......................................................................90

2. Saran ..................................................................................................................................91

2.1 Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ...................................91

2.2 Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen terkait

Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia .....................................92

2.3 Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen

mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia .......................................................................94

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................96



BAB I

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Perlindungan Konsumen telah berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang

Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku pada tanggal 20 April

2000. Perjalanan mengenai perlindungan konsumen kian hari semakin banyak digunakan

baik dalam kepentingan individu maupun kelompok di Indonesia. Undang-Undang Dasar

1945 dalam Pasal 27 ayat (1)1 dalam ketentuan tersebut menyatakan, bahwa segala warga

negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan, dan wajib

menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut pada

dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia karena

dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara

adalah sama (sederajat) (equality before the law).2 Sebagai warga negara, kedudukan hukum

konsumen tidak boleh lebih rendah daripada pelaku usaha atau pihak distributor dari pelaku

usaha. Mereka memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lainnya.

Di dunia Internasional, kepentingan konsumen telah menjadi perhatian yang secara

tegas dikemukakan pada Tahun 1962 oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang

menyampaikan pesan di depan Kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam

masyarakat.3 Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjai perhatian, secara tegas

telah ditetapkan dalam putusan Sidang Umum PBB pada sidang ke-106 tanggal 9 April 1985.

Dalam hal ini, mata uang Bitcoin yang berada di Indonesia akan adanya dampak

terhadap Bank Indonesia sebagai Bank sentral yang akan mengatur secara khusus mengenai

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1)

2

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 743 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahan, Alumni, Bandung, 1981, hlm.47



kelancaran sistem keuangan di Indonesia. Melalui hal tersebut, bank adalah bagian dari

sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang

ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.

Mengingat hal yang demikian, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan

beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik

masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus djaga oleh para pemilik bank itu

sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.4

Menindaklanjuti hal diatas, sistem keuangan negara saat ini dikelola oleh Bank

Indonesia sebagai Bank sentral yang memegang kendali atas keuangan di Indonesia. Mata

uang rupiah dikelola penuh oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari fungsi moneter. Rupiah

menjadi mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai satu-satunya mata uang

negara Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan perekonomian di Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Bank sentral, mempunyai kewenangan penuh terhadap mata uang

Rupiah tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam hal

menimbang pada huruf b yaitu “bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang

sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan adanya penjelasan tersebut, saat

ini dibutuhkan kejelasan tentang mata uang yang akan digunakan di wilayah Republik

Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan undang-undang sekaligus

memberikan kejelasan akan perlindungan terhadap kerugian terhadap masyarakat dalam

penggunaan mata uang.

4 Adrian Sutedi, Hukum PerBankan: Suatu tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, SinarGrafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.



Saat ini mata uang elektronik Bitcoin akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di

dunia internasional, khususnya Indonesia. Saat ini Indonesia masih ragu akan kejelasan mata

uang Bitcoin di Indonesia, sehingga Bank Indonesia sebagai Bank sentral tidak dapat berbuat

banyak tentang keberadaan mata uang Bitcoin tersebut.

Negara Amerika dan Eropa sejak Tahun 2009 telah banyak menggunakan mata uang

Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagian dari negara-negara di dunia, seperti

Cina, Rusia dan Thailand mengambil sikap hati-hati dengan tidak mengakui mata uang

Bitcoin sebagai mata uang. Sebagian lagi memberi peluang dengan bersikap wait and see,

seperti Amerika Serikat dan Kanada. Umumnya negara Eropa mengambil jalan tengah sambil

mempelajari implikasinya pada berbagai aspek ekonomi, seperti pajak, transaksi gelap,

pencucian uang dan sebagainya.5

Adanya kekosongan hukum yang mengatur akan mata uang Bitcoin di Indonesia,

maka dengan dasar tersebut, hal tersebut sewaktu-waktu dapat mengakibatkan dampak

kerugian terhadap masyarakat yang memakai mata uang Bitcoin dalam hal perlindungan

konsumen yang memakai mata uang Bitcoin di Indonesia. Sebab, masyarakat yang memakai

mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran dengan tujuan untuk digunakan dalam transaksi

keuangan harus dapat dijamin perlindungan penggunaan mata uang Bitcoin tersebut di dalam

setiap transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia, karena itu merupakan hak masyarakat

untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Dalam pengertian hukum, umumnya

yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum,

sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada

5 http://analisis.news.viva.co.id/news/read/477086-believe-it-or-not--uang-masa-depan-- bitcoin- diunduh padatanggal 16 Februari 2014 pukul 17.20 wib

http://analisis.news.viva.co.id/news/read/477086-believe-it-or-not--uang-masa-depan--%20%20%20bitcoin-




hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam

melaksanakannya.6

Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam

hal menimbang huruf b menyebutkan “bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan

beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau

jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Serta Pasal

1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang definisi

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan dasar tersebut, maka dengan

adanya mata uang Bitcoin yang saat ini sedang diperbincangkan oleh banyak pihak, serta

digunakan oleh banyak pihak khususnya di Indonesia dan melihat sikap dari Bank Indonesia

sebagai bank sentral, maka dibutuhkan kepastian hukum yang mengatur kejelasan terhadap

konsumen yang menggunakan mata uang Bitcoin yang saat ini tengah berkembang di

Indonesia.

Karena pada saat ini, di Indonesia telah terjadi pembelian suatu properti dengan cara

transaksional dilakukan dengan mata uang Bitcoin oleh seseorang yang tidak diketahui

identitasnya telah membeli sebuah vila mewah di wilayah Seminyak, Bali, dengan

menggunakan Bitcoin.7 Dengan adanya bukti tersebut, maka keberadaan mata uang Bitcoin

di Indonesia telah dipastikan bahwa mata uang tersebut memang beredar luas di wilayah

Indonesia dan penggunaannya membuktikan bahwa mata uang Bitcoin telah banyak

digunakan di wilayah Indonesia untuk transaksi pembayaran.

6

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 40.7 http://internasional.kontan.co.id/news/bitcoin-us-500.000-untuk-membayar-vila-di-bali diunduh pada tanggal22 Maret 2014 pukul 16.20 wib

http://internasional.kontan.co.id/news/bitcoin-us-500.000-untuk-membayar-vila-di-bali




Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen pada huruf d ikut memperkuat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “menciptakan sistem perlindungan konsumen

yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.” Maka, konsumen yang ada di wilayah negara Indonesia berhak

mengetahui dan dapat menggali informasi tentang bagaimana kepastian hukum dari

penggunaan mata uang Bitcoin dan perlindungan terhadap pengguna maupun penerima mata

uang Bitcoin tersebut di Indonesia dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang

memberikan kepastian hukum akan keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia.

Dasar mengapa konsumen adalah hal utama dalam perlindungan mengenai pemakaian

mata uang Bitcoin di Indonesia, karena ada beberapa unsur-unsur dari definisi konsumen

tersebut, konsumen adalah8 :

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai

pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebenarnya menimbulkan keraguan,

apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk

juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan

untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 Angka (3), yang secara eksplisit membedakan

kedua pengertian persoon di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang

perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian

konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup

juga badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2. Pemakai

8 Supranote 6, hlm. 4





Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari

suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu

menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannnya itu sebagai

transaksi konsumen. Pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai “konsumen” menurut

UUPK.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyakat sudah harus tersedia di

pasaran (lihat juga Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) UUPK). Dalam perdagangan yang

makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat

konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang perumahan sudah biasa mengadakan

transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis

transaksi konsumen tertentu, seperti futures trading, keberadaan barang yang

diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu

sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada

masyarakat.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian

dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapaun hukum konsumen

diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa

konsumen, di dalam pergaulan hidup.9

Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan

masyarakat Indonesia. Bitcoin sebagai mata uang yang tengah beredar dimasyarakat

9 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan KonsumenIndonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72



Indonesia, sebab kegunaan dan manfaat dari mata uang Bitcoin itu sendiri sama halnya

seperti mata uang Rupiah.

Seperti yang telah ditetapkan dalam hal menimbang pada Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam huruf b “bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat

pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Karena mata uang

digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi di wilayah di Indonesia,

khususnya rupiah sebagai mata uang yang dipergunakan di Indonesia. Maka mata uang asing

yang berada di Indonesia, harus mendapatkan status hukum secara yuridis oleh lembaga yang

berwenang dengan tujuan mata uang yang beredar di Indonesia dapat dipakai oleh

masyarakat serta mendapatkan kejelasan tentang status uang asing tersebut agar tidak

menimbulkan kerugian bagi para pemakai mata uang asing tersebut di Indonesia, dalam hal

ini konsumen.

Dalam perkembangan mutakhir fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori,

yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah

sebagai aset likuid (liquid asset ), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar ( framework

of the market allocative system), faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in

the economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy).

Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut :10

1. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange);

2. Uang sebagai alat penyimpan nilai ( store of value);

3. Uang sebagai satuan hitung (unit of account );

4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda ( standard for deffered payment );

5. Uang sebagai alat pembayaran (means of exchange);

10 Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian, Bank Indonesia,Jakarta, 2005, hlm. 21



6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value)

Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) ini dinyatakan di dalam

uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank sentral setiap negara. Di dalam legal tender terdapat

dua elemen yang esensial yaitu pertama, keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua

untuk pembayaran. Ditinjau dari teori Hukum Tata Negara, suatu kewenangan yang diberikan

oleh undang-undang kepada suatu badan atau lembaga bersifat atributif artinya tidak

menimbulkan kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan itu. Di dalam

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Pasal 11 disebutkan

bahwa “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan

pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan

dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud

dari peredaran.”

Melihat hal tersebut, Bank Indonesia sebagai Bank sentral Negara Republik Indonesia

tentang keberadaan mata uang Bitcoin yang saat ini sedang marak diperbincangkan,

memberikan pernyataan bahwa mata uang Bitcoin tersebut tidak disahkan maupun tidak

dilarang peredaraannya di Indonesia.

Hal ini berdampak pada kebingungan bagi para masyrakat Indonesia sebagai

konsumen untuk menggunakan mata uang Bitcoin, karena masyarakat merasa bahwa mereka

perlu diperjelas dengan status hukum dari mata uang Bitcoin tersebut yang sedang beredar di

Indonesia dengan pengaturan oleh Bank Indonesia terhadap kejelasan status mata uang

Bitcoin. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait mata uang Bitcoin akan

berdampak terhadap aturan hukum Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen terkait upaya perlindungan konsumen yang akan dikenakan



terhadap masayarakat yang menggunakan mata uang Bitcoin tersebut. Karena secara umum

dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu11

:

1.

Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed )

3. Hak untuk memilih (the right to choose)

4. Hak untuk didengar (the right to be heard )

Dari ke empat hal tersebut, maka bentuk keamanan yang diberikan oleh Pemerintah

terhadap beredarnya mata uang Bitcoin ini haruslah dilakukan oleh Pemerintah berkaitan

dengan adanya keberadaan mata uang Bitcoin dan munculnya peraturan dari Bank Indonesia

yang menyatakan mengenai keberadaan mata uang Bitcoin. Serta hak untuk mendapatkan

informasi yang benar atas keberadaan mata uang Bitcoin yang ada. Dengan cara Pemerintah

melalui Bank Indonesia seharusnya dapat memberikan informasi yang dapat dipahami oleh

masyarakat mengenai kejelasan status akan keberadaan mata uang Bitcon yang ada di

Indonesia. Sehingga dapat terhindar dari adanya kerugian terhadap konsumen perihal

penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia.

Berikut pernyataan resmi oleh Bank Indonesia tentang keberadaan mata uang Bitcoin

sebagai berikut :

No: 16/ 6 /DKom12

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta UU No. 23

Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6

11 Empat hak ini mengacu kepada President Kennedy’s 1962 Consumer’s Bill of Right. Dalam perkembangan

memang tidak hanya empat hak itu yang diperjuangakan. Hak-hak tersebut antara lain: (1) the right to safety,(2) the right to hesty, (3) the right to fair agreements, (4) the right to know, (5) the right to choose, (6) the right

to privacy, the right to correct abuse, ant the right to security of employment ant eace of mind, dan (7) the

right to be heard.12http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx dikutip pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 19.34

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx





Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan

merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh

pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Jakarta, 6 Februari 2014

Departemen Komunikasi

Peter Jacobs

Direktur

Melihat dari seluruh paparan tersebut, maka perlindungan konsumen terkait dengan

mata uang Bitcoin di Indonesia, Bank Indonesia perlu melakukan suatu tindakan nyata dalam

pembentukan regulasi atau kebijakan hukum mengenai keberadaan mata uang Bitcoin di

Indonesia dengan melihat pada fungsi Bank Indonesia dalam Undang-Undang Bank

Indonesia No. 23 Tahun 1999 dalam Bab V Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem

Pembayaran dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (c) yaitu menetapkan penggunaan alat

pembayaran.

Oleh karena itu dari seluruh penjabaran tentang Perlindungan Konsumen dan juga

alasan-alasan mengapa memfokuskan terhadap kajian atas perlindungan konsumen dan

keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia yang belum memiliki status hukum yang jelas

dari Bank Indonesia, penyusun tertarik untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul :

“Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

2. Identifikasi Masalah



Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana masalah yang timbul, yang akan

dikaji dalam penelitian ini. Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji oleh

penyusun dan menemukan jawabannya setelah melakukan penelitian ini adalah :

2.1. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 dapat

melindungi masyarakat dari penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia?

2.2. Apakah Bank Indonesia dapat bertanggung jawab apabila terjadi kekosongan

hukum terkait perlindungan konsumen terhadap pengguna mata uang Bitcoin?

2.3. Apakah dasar hukum yang akan dibentuk untuk upaya perlindungan konsumen

terhadap pengguna mata uang Bitcoin seandainya dimungkinkan?

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji serta mencari jawaban atas

pertanyaan yang tercantum dalam sub bab diatas, maka manfaat dan tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah :

3.1. Untuk mengetahui apakah dimungkinkan untuk melakukan tinjauan kembali

terhadap Status hukum mata uang Bitcon terkait perlindungan konsumen yang

akan dikenakan nantinya.

3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab terhadap perlindungan

konsumen pada mata uang Bitcoin selama status hukum mata uang Bitcoin di

Indonesia belum diperjelas oleh Bank Indonesia.

3.3. Untuk mengetahui apakah dasar hukum yang akan dibentuk untuk upaya

pembentukan status hukum terhadap mata uang Bitcoin seandainya

dimungkinkan.

4. Metode Penelitian

4.1. Metode Pendekatan



Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan

penelitian adalah metode yuridis normatif. Dalam artian penelitian yang

mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan

pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum13.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji seluruh data-data serta aturan hukum dan

atau hal-hal lain yang terkait dengan topik penelitian dalam rangka

menemukan jawaban atas penelitian.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah

dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri

dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian

yang terdiri atas bahan-bahan hukum.14

5. Sistematika Penulisan

Dalam susunan tulisan ini, penyusun akan membuat sistematika tulisan ini kedalam

bentuk bab dan sub bab, di mana gambaran dari sistematika tulisan ini adalah :

5.1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, dan Perumusan Masalah

Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian yang digunakan

serta Sistematika Penulisan.

5.2. BAB II : GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

13

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum normatif, Cetakan IV, Radja Grafindo Persada, Jakarta,2001, hlm. 14

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52



Bab ini berisi tentang uraian teori-teori hasil dari studi kepustakaan yang

terkait dengan topik bahasan penelitian yang meliputi sejarah, asas-asas

hukum, hukum positif dan lain-lain yang terkait dengan topik penelitian.

Dengan adanya bab ini diharapkan pembaca tulisan ini akan memahami

keterkaitan konsep sub bab dalam tulisan ini, untuk dikaitkan kedalam

persoalan dalam penelitian ini.

5.3. BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN

MATA UANG BITCOIN DI INDONESIA

Bab ini berisi mengenai pembahasan tentang topik permasalahan yang dikaji

dalam tulisan ini. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, untuk menjawab

apakah dimungkinkan atau tidak untuk melakukan suatu perlindungan

konsumen terhadap status mata uang Bitcoin di Indonesia yang bersifat belum

ada pengaturan hukum tentang Perlindungan Konsumen dan kekosongan

hukum dari Bank Indonesia.

5.4. BAB IV : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN

MATA UANG BITCOIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR. 8 TAHUN 1999, BENTUK TANGGUNG JAWAB BANK

INDONESIA DAN DASAR HUKUM TENTANG MATA UANG

BITCOIN

Bab ini merupakan tambahan literatur yang akan diberikan oleh penyusun

bagaimana seandainya konsep perlindungan konsumen dapat dilakukan atau

tidak. Tujuannya adalah baik bisa ataupun tidak dilakukan perlindungan

konsumen terhadap penggunaan mata uang Bitcoin terkait sikap Bank

Indonesia tidak memberikan status terhadap keberadaan mata uang Bitcoin di

Indonesia, bab ini memberikan beberapa alternatif untuk usaha menjelaskan



status perlindungan konsumen terhadap kekosongan hukum atas status mata

uang Bitcoin di Indonesia oleh Bank Indonesia.

5.5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh

penyusun. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data

serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu

opini hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan masyarakat.

Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang

dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari

doktrin para ahli. Namun yang pasti adanya bab ini merupakan bagian akhir

dari perjalanan penelitian ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen

Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian, secara tegas

dikemukakan pada Tahun 1962 oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang

menyampaikan pesan di depan Kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam

masyarakat.15 Peristiwa berikutnya yang merupakan perhatian atas kepentingan konsumen,

secara tegas telah ditetapkan dalam putusan Sidang Umum PBB pada sidang ke-106 tanggal

9 April 1985. Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) telah

menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu sebagai berikut.16

1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan kemananya.

2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen.

3. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya

pilihan sesuai kehendak.

4. Pendidikan konsumen.

5. Tersedianya cara ganti rugi yang efektif.

6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada

mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

15Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahan, Alumni, Bandung, 1982, hlm.

4716A.Z. Nasution, Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas HukumUI, No. 6 Tahun ke XVI, Desember 1986, hlm. 57



Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen terbagi dalam 4 (empat)

tahapan yaitu17

:

1.

Tahapan I (1881-1914)

Kurun waktu ini titik awal munculnya kesdaran masyarakat untuk melakukan

gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, histeria massal akibat novel karya

Upton Sinclair berjudul The Jungle, yang menggambarkan cara kerja pabrik

pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat

kesehatan.

2. Tahapan II (1920-1940)

Pada kurun waktu ini muncul pula buku berjudul Your Money’ s Worth karya

Chase dan Schlink. Karya ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka

dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan: fair deal, best buy.

3. Tahapan III (1950-1960)

Pada dekade 1950-an ini muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan

perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh

wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serika, Inggris, Belanda, Australia,

dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah International Organization of Consumer

Union. Semula organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke

London, Inggris, pada 1993. Dua tahun kemudian International Organization of

Consumer Union mengubah namanya menjadi Consumers International .

4. Tahapan IV (pasca-1965)

Pasca-1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik di

tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk 5 (lima) kantor

regional, yakni di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik

17C. Tantri. D & Sularsi, Gerakan Organisasi Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia & The AsiaFoundation, Jakarta, 1995, hlm. 3-4



berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah

berpusat di Inggris, dan negara-negara maju berpusat di London, Inggris.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 1

angka 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat

dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk

meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk

kepentingan perlindungan konsumen.18

Oleh karena itu, berbicara tentang Perlindungan Konsumen berarti mempersoalkan

jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen terhadap penggunaan barang

dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, sebab masyarakat sebagai pengguna barang

dan/atau jasa membutuhkan perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan

karena mempunyai dampak yang dapat merugikan konsumen secara langsung maupun tidak

langsung.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan

terhadap konsumen barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk

mendapatkan barang dan/atau jasa hingga ke dampak dari pemakaian barang dan/atau jasa

itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam 2 (dua) aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai

berikut19 :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau

jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan

undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai

18

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,hlm. 1

19Supranote 20, hlm. 10



penggunaan bahak baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan

sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan

keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen

mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi

produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak

adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan persoalan promosi dan periklanan, standar

kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku

produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

2.1. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dibentuknya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, dimaksudkan untuk menjadi hukum positif yang dapat digunakan oleh pelaku

usaha dalam mengatur barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen dengan maksud

untuk melindungi konsumen dan mengatur pelaku usaha dalam hal distribusi barang dan/atau

jasa kepada pihak konsumen dan tidak ada kerugian yang diderita oleh pihak konsumen

maupun pelaku usaha.

Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen tertuang dalam Pasal 3, yaitu :

a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi

diri;

b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut

hak-haknya sebagai konsumen;



d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

Tujuan adanya perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen mampu serta

sadar untuk melindungi pribadi konsumen dari barang dan/atau jasa yang dapat merugikan

konsumen. Aturan ini mengharapkan konsumen untuk dapat menjaga harkat martabat

konsumen dari ekses negatif barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pihak pelaku usaha.

Dalam hal ini, konsumen diberikan hak untuk memilih jenis-jenis barang dan/atau jasa yang

akan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum, informasi yang jelas serta

keterbukaan akses menjadikan konsumen dapat memilih dan menggunakan barang dan/atau

jasa yang ada untuk menghindari kerugian yang akan dideritanya kelak. Pelaku usaha pun

dituntut untuk menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab demi terciptanya

perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau

jasa yang diproduksi demi keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari konsumen.

2.2. Pengertian Konsumen

Bagi para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai

terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Menurut A.Z.

Nasution istilah konsumen berasal dari bahasa consumer (Inggris - Amerika) atau consument

(Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah lawan dari produsen, setiap orang yang

menggunakan barang.20

20A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, C.V Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 3



Hondius, seorang pakar masalah konsumen di Belanda mengatakan bahwa para ahli

hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir

dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en dienstein).21

Sedangkan menurut

Susanto Adi Nugroho, pengertian konsumen dapat terdiri atas 3 (tiga) pengertian, yaitu22:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang

digunakan untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan /atau jasa yang

digunakan untuk diperdagangkan/komersil. Melihat sifat penggunaan barang dan/atau

jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha

perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik

pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara) dan dapat

terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh

konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti

supplier , distributor atau pedagang.

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (natuurlijke person) yang mendapatkan

barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup

pribadinya. Keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan

kembali.

Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

menurut Pasal 1 ayat (2) definisi dari konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

21

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari hukum Acara Serta KendalaImplementasinya, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 61

22Id, hlm. 62



Dari hal tersebut di atas, pengertian konsumen didefinisikan sebagai pemakai barang

atau jasa. Menurut A.Z. Nasution, orang yang dimaksud di atas adalah orang alami bukan

badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan atau

jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.23

Dari pengertian konsumen di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur definisi

konsumen yaitu24 :

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai

pemakai barang dan/atau jasa. Istilah ”orang” disini tidak dibedakan apakah orang

individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum

(rechtspersoon). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian

konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga

badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan

Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate consumer).

c. Barang dan/atau jasa

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak

dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan

23 Id, hlm. 7

24Id, hlm. 13



yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di

pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut

oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer )

perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures

trading dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang

diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Transaksi

konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk

hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen menggunakan aturan dalam Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mengatur bagaimana kegiatan

konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Sebagaimana dalam Undang-Undang

Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 mengenai asas dan tujuan

yang hendak dicapai oleh UUPK ini adalah hal yang diatur meliputi fisik hingga hak-hak

dasar yang menginginkan adanya keselamatan konsumen, manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan kepastian hukum.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk

mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk mendapatkan informasi (the right to

be informed), hak untuk memilih (the right to choose), dan akhirnya hak untuk didengar (the

right to be heard ).25

25 Supranote 2, hlm. 16



Di dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 4,

hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui sembilan hak tersebut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, maka hal-hal yang diinginkan terhadap

konsumen yaitu adanya hal-hal pokok tentang kenyamanan, keamanan dan keselamatan

dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Konsumen pun diberikan ruang untuk dapat

memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sehingga tidak adanya kesalahan

maupun kerugian yang didapat oleh konsumen dengan adanya kebebasan untuk memilih



barang dan/atau jasa serta mengikuti nilai tukar yang berlaku. Hal lain yaitu apabila barang

dan/atau jasa yang dimana penggunaannya tidak dapat memberikan kenyamanan, terlebih

lagi yang tidak aman atau dapat membahayakan keselamatan konsumen, konsumen diberikan

hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan

informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan terhadap

konsumen, maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan,

perlakuan yang adil, kompensasi hingga ganti rugi.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang

berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang

merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang

akan datang.26

Sebab apabila setelah mengkonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau dikecawakan

karena ternyata barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang

diterimanya, pelaku usaha seharusnya mendengar keluhan tersebut dan memberikan

penyelesaian yang baik. Perlu ketulusan hati dari produsen untuk mengakui kelemahannya

dan senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Termasuk dalam hal ini

adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah

mengonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak sesuai dengan perjanjian, atau jika

produk tidak sebagaimana mestinya.27

Dari hal tersebut, maka diperlukan adanya penegasan mengenai hak, kewajiban dan

larangan yang diatur dalam suatu perundang-undangan mengenai permasalahan perlindungan

konsumen dalam mata uang Bitcoin, sehingga baik konsumen, pelaku usaha, hingga

Pemerintah memiliki pemahaman yang sama tentang Perlindungan Konsumen terkait

permasalahan mata uang Bitoin di Indonesia. Terkait permasalahan mata uang Bitcoin di





Indonesia, apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen dan melanggar aturan hukum,

maka hak-hak konsumen tersebut dapat dilakukan pembelaan melalui hukum tertulis dengan

menjalankan prosedur yang ada seperti tercantum di dalam perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati mengikuti upaya penyelesaian

hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penjabaran Pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat

memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan atas barang dan/atau jasa serta adanya

kepastian hukum bagi dirinya.28 Sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian yang akan

dideritanya akibat kelalaian dari pihak konsumen itu sendiri.

2.4. Definisi Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer

profesional,29

yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa

hingga sampai ke tangan konsumen.30

Dalam hal ini, konsumen harus dapat memiliki sifat

hati-hati dan kewaspadaan dalam membeli suatu barang dan/atau jasa, karena hal-hal tersebut

yang menjadi hal mutlak dalam menuntut pertanggung jawaban kepada pelaku usaha atau

kerugian yang diderita konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen tidak ada pemakaian istilah produsen, pembuat undang-undang menggunakan

28

Id, hlm. 18429Supranote 22, hlm. 16

30Id



pelaku usaha dalam hal menjelaskan mengenai produsen yang dimana isi dari Pasal 1 ayat 3

yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirkan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dengan dasar tersebut maka berbagai bentuk bidang usaha yang ada di Indonesia

seperti BUMN, Koperasi, perusahaan swasta dan lain-lain, ini termasuk dalam definisi pelaku

usaha karena sebagai penyelenggara kegiatan usaha. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha,

pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa

kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama

seperti seorang pelaku usaha.31

2.5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Aturan mengenai hubungan pelaku usaha dengan konsumen ini telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 6 dan

Pasal 7 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha.

Seperti telah disebutkan beberapa hak konsumen diatas, pelaku usaha memiliki hak-

haknya sebagai pelaku usaha yang akan menjadi penyalur barang dan/atau jasa kepada

konsumen. Hal ini dijadikan sebagai penyeimbang hubungan pelaku usaha dengan konsumen

tanpa mengabaikan tanggung jawab dari pelaku usaha itu sendiri. Hak pelaku usaha dalam

Pasal 6 yaitu :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad

tidak baik;

31 Id



c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum

sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, selain memiliki hak, adapun pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban

sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat

dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud di atas dilakukan atas dasar bahwa

konsumen dapat pada suatu saat dihadapi pada posisi yang dirugikan akibat adanya kesalahan



dari penggunaan dan pemanfaatan atas barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pihak

pelaku usaha. Aturan ini menjadi landasan bagi konsumen atas kerugian yang diderita,

sehingga konsumen dapat menjadikan aturan ini untuk meminta pertanggung jawaban dari

pihak pelaku usaha.

Selanjutnya telah ditetapkan tentang perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan

menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,

atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan

atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;



h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan

"halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang

dimaksud.

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak,

cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar.

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari

peredaran.

Pada aturan ini, pelaku usaha memiliki hak, kewajiban serta larangan yang dimaksudkan

guna adanya perlindungan bagi konsumen seiring dengan fungsi negara sebagai

penyelenggara kesejahteraan terhadap masyarakat, maka dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen, Pemerintah memegang peranan sentral, yaitu bahwa Pemerintah

harus dapat mengusahakan terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen

dengan baik melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak konsumen



dengan baik melalui pembuatan peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan

(mengawasi pelaksanaan) peraturan tersebut sebaik-baiknya (fungsi penegakan hukum).32

2.6. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

telah diatur mengenai definisi pelaku usaha serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan

menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk melindungi kepentingan dari konsumen atas kerugian yang akan dideritanya,

maka dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau meperdagangkan barang dan/atau

jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan-perundang- undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang

dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau

keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

32Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.57



f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,

iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus

dipasang/ dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang

dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,

cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari

peredaran.

3. Bentuk Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen



Dalam hal ini, pertanggung jawaban sangat diperlukan dalam hal keberlangsungan

segala jenis transaksi yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha dalam hal konsumsi

barang maupun jasa.

Dalam pemaparan mengenai tanggung jawab ini, akan dijelaskan mengenai bentuk

dari tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, dimana hal ini merupakan suatu

titik penting bahwa pelaku usaha dapat memberikan pertanggung jawaban atas segala akibat

yang terjadi terhadap konsumen. Karena hal ini menjadi faktor penting perlindungan hukum

terhadap konsumen yang dirugikan oleh akibat dari pelaku usaha serta mengetahui siapa

pihak yang bertanggung jawab, bentuk perjanjian yang dilarang dan hal-hal lain yang dapat

mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap konsumen.

Berikut adalah jenis-jenis pertanggung jawaban dalam hukum perlindungan konsumen,

yaitu33

:

A. Tanggung Jawab Kontraktual (Contract Liability)

Tanggung jawab kontraktual adalah pertanggung jawaban yang didasarkan

pada kontrak atau perjanjian yang didasari oleh asas kebebesasan berkontrak, dibuat

oleh pelaku usaha dan konsumen atas jual beli barang dan/atau jasa.

Perkembangan saat ini pelaku usaha di Indonesia cenderung menuangkan

kebebasan berkontrak dalam sebuah kontrak standar atau kontrak baku yang dibuat

oleh pihak produsen untuk dikenakan terhadap pihak konsumen tanpa melihat akibat-

akibat yang terjadi dikemudian hari terhadap konsumen dan lebih cenderung kontrak

tersebut menguntungkan pihak produsen.

Pada hal ini, yang dimaksud dengan kontrak standar atau kontrak baku adalah

kontrak tertulis yang dimana setiap isi dari kontrak tersebut telah dipersiapkan dan

ditetapkan secara satu pihak oleh pelaku usaha untuk dikenakan terhadap konsumen.

33Johannes Gunawan, Handout Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UNPAR Bandung, 2012.



Dari hal tersebut, maka konsumen memiliki keterbatasan dalam pilihan untuk setuju

terikat atau tidak setuju untuk terikat tanpa dapat mengeosiasikan isi dari kontrak

tersebut (take-it or leave-it contract).34

Tetapi, pada saat tataran praktik yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha maupun

konsumen, ada hal-hal yang memaksa konsumen menyetujui untuk terikat pada suatu

kontrak standar atau kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha,

yaitu35 :

1. Doktrin Keseketikaan (Contemporaneous Doctrine)

Adalah para pihak di dalam suatu kontrak harus telah memahami dan mengerti

isi atau ketentuan di dalam kontrak yang akan ditutupnya, sebelum mereka

menutup kontrak tersebut atau paling tidak pada saat kontrak ditutup. Hal

tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi pada kenyataannya yaitu

konsumen tidak memiliki kebebasan untuk mempelajari, memahami dan

mengerti isi dari kontrak baku yang diberikan oleh pelaku usaha.

2. Klausa Eksonerasi (Exoneration Clause)

Ini merupakan kontrak yang didalamnya terdapat pengurangan, pembatasan,

penghapusan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha, serta penciptaan

kewajiban atau tanggung jawab yang dibebaskan kepada konsumen. Klausula

eksonerasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu36

:

Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat

hukum.

Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri.

34

Id35 Id

36 Id



Penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada

salah satu pihak.

3. Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)

Konsep ini adalah penyalahgunaan keadaan yang diakibatkan adanya

kelemahan, keraguan atau keadaan tertekan yang dialami konsumen, sehingga

perilaku atau keputusan konsumen tersebut berubah secara tidak bebas. Dalam

hal ini pelaku usaha memanfaatkan lemahnya kondisi dari konsumen untuk

mencari keuntungan. Adapun hal-hal dari undue influence yaitu37 :

Perjanjian tersebut tidak masuk akal, tidak patut, serta bertentangan

dengan kemanusiaan;

Konsumen tidak memiliki pilihan selain menerima isi perjanjian

walaupun dirasakan memberatkan;

Konsumen dalam kondisi dan keadaan tertekan;

Hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang.

B. Tanggung Jawab Produk (Product Liability)

Tanggung jawab produk (product liability) sebenarnya mengacu sebagai tanggung

jawab produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut produzenten-haftung .38

Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para

produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau

menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.39

Kata

“produk” oleh Agnes M. Toar diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun

37 Id

38

Supranote 2, hlm. 6539Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, Makalahdibawakan dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17-29 Juli 1989, hlm. 1



tidak bergerak (tetap). Dari definisi tersebut dapat dijarbarkan atas bagian-bagian

sebagai berikut40

:

Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual atau berdasarkan

suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan

perbuatan melawan hukum;

Para produsen, termasuk ini adalah produsen atau pembuat, grosser (whole-

saler), leveransir dan pengecer (detailer) profesional;

Produk, semua benda bergerak atau tidak bergerak atau tetap;

Yang telah dibawa produsen ke dalam peredaran, yang telah ada dalam

peredaran karena tindakan produsen;

Menimbulkan kerugian, segala kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan

oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;

Cacat yang melekat pada produk, kekurangan pada produk yang menjadi

penyebab timbulnya kerugian.

Selanjutnya tanggung jawab produk dibagi menjadi dua beradasarkan ada atau

tidaknya kesalahan :

a. Tortious Liability

Cara ini dimana pelaku usaha dapat digugat apabila konsumen dapat

membuktikan 4 (empat) hal yaitu41 :

1. Pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, baik tertulis

maupun tidak tertulis;

2. Pelaku usaha melakukan kesalahan, baik secara objektif maupun

subjektif;

3. Konsumen mengalami kerugian;


41Id, hlm. 30



4. Kerugian yang dialami oleh konsumen adalah akibat pelaku usaha

melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Strict Liability

Pelaku usaha langsung (stirct) dinyatakan bersalah, sehingga pelaku usaha

harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pembuktian terbalik).

Konsumen harus membuktikan bahwa42 :

1. Perbuatan pelaku usaha melawan hukum

2. Konsumen mengalami kerugian, dan

3. Kerugian tersebut adalah akibat pelaku usaha melakukan perbuatan

hukum.

Product Liability memiliki 5 unsur, yaitu :

a. Produsen, yaitu subjek hukum (orang atau badan hukum), dari

produsen - distributor - subdistributor - grosis - pengecer.

b. Konsumen, yaitu consumer - custemer , konsumen akhir -

konsumen antara.

c. Produk, yaitu berupa barang bergerak, listrik, senyawa kimia, hasil

panen yang telah mengalami proses awal, alat transportasi, kecuali

jasa, hasil pertanian asli, produk tanaman, hasil peternakan, hasil

perburuan dan perikanan.

d. Kerusakan, yang berupa intended use – high end clause – design

defect – manufacturing defect – warning defect .

e. Kerugian, dapat berupa kerugian material dan imaterial.

C. Tanggung Jawab Pemberi Jasa (Professional Liability)

42Id



Tanggung jawab itu dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan undang-

undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung

jawab produk, penekanannya ada pada yang terakhir (tortious liability).43

4. Hubungan Hukum Konsumen dengan Pelaku Usaha

Menurut Ahmadi Miru, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat

oleh konsumen apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha tersebut.44

Urutan-urutan tersebut disusun sebagai berikut :

1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika

berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;

2) Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka

yang digugat adalah importirnya, karena UU PK tidak mencakup pelaku usaha di luar

negeri;

3) Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang

digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Dalam dunia bisnis, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasti berhubungan dengan

konsumen. Lebih lanjut hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut berupa

hubungan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen terbagi menjadi dua,

yaitu45 :

1) Hubungan Langsung


44

Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2011, hlm. 33

45 Id, hlm. 34-36



Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hubungan langsung adalah hubungan

antara pelaku usaha dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan

perjanjian.

Pada umumnya perjanjian yang dilakukan untuk mengalihkan barang dari

pelaku usaha kepada konsumen adalah perjanjian jual-beli, baik yang dilakukan

secara lisan maupun tertulis. Perjanjian standar atau baku merupakan salah satu

perjanjian yang banyak dikenal. Biasanya perjanjian baku ini banyak digunakan

apabila salah satu pihak berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan

dengan kepentingan yang sama.

2) Hubungan tidak langsung

Hubungan tidak langsung adalah hubungan antara pelaku usaha dengan

konsumen yang tidak terikat secara langsung dengan suatu perjanjian karena adanya

pihak yang menjadi perantara.

Meskipun tidak ada hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pelaku

usaha dengan konsumen, pihak konsumen yang dirugikan tetap dapat menuntut ganti

rugi kepada pelaku usaha yang dimana dalam hal ini konsumen tidak memiliki

perjanjian. Hal itu dapat terjadi karena berdasarkan hukum perikatan, perikatan tidak

hanya lahir dari perjanjian saja tetapi perikatan lahir dari hukum. Dalam hal ini

perikatan yang lahir dari hukum karena perbuatan manusia yang terkait dengan

perlindungan konsumen.

Konsumen yang berada pada hubungan yang tidak langsung dengan pelaku

usaha dapat menuntut ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum

(PMH).

5. Dasar Hukum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia



Aturan mengenai perlindungan konsumen telah banyak dikeluarkan peraturan

perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, mulai dari tingkat undang-undang

sampai pada peraturan tingkat menteri dan peraturan instansi dibawahnya.46

Pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen

terealisasi pada Tahun 1999, bentuk aturannya yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 melalui

Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 42 dan berlaku efektif satu Tahun setelah

diundangkan, yaitu sejak tanggal 20 April 2000.47

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan

lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai berikut48

:

a. PP No. 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen

Nasional.

b. PP No. 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

c. PP No. 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 Tentang Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat.

d. Keppres No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 Tentang Pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota

Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang. Kota Yogyakarta,

Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

e. Kepmenperindag No. 301/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian

Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

46

Supranote 22, hlm. 4747Id

48Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4



f. Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

g. Kepmenperindag No. 605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang,

Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.

h. Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 Tentang Perubahan

Atas Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang pendaftaran Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

i. Kepmenperindag No. 418/MPP/Kep/4/2002 tanggal 30 April 2002 Tentang

Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

6. Asas dan Tujuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam suatu peraturan, terdapat hal-hal penting dalam terbentuknya suatu peraturan

adalah asas. Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah dasar-dasar atau

petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.49 Asas dapat berarti dasar, landasan,

fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan

dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran

dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang

terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.50

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini

memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang

49RM. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta 1988 , hlm. 97

50Id



Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat 5 (lima) asas

perlindungan konsumen yaitu:

1.

Asas manfaat

Asas ini dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini

menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak

dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya,

tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha dan

konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa

pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh

lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2. Asas keadilan

Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara adil. Asas ini

menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan

konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak

dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur

sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

3. Asas keseimbangan

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,

pelaku usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki

agar konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang

dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara



konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara

seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan

atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan

negara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau

jasa yang digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen

akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan

sebaliknya bahwa barang dan/atau jasa itu tidak akan mengancam ketentraman dan

keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan

sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang

harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5. Asas kepastian hukum

Hal ini dimaksudkan agar baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa

aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang

ini harus diwujudlan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak

memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya

undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Dengan adanya asas-asas tersebut di dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen terhadap pengguna mata uang Bitcoin

dapat dikaitkan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam hal ini,



membicarakan keamanan merupakan hal penting bagi seluruh pihak khususnya konsumen,

dimana konsumen yang memiliki mata uang Bitcoin dan berkedudukan di wilayah Indonesia

dan dimana konsumen menginginkan adanya keamanan terhadap kepemilikan serta

penggunaan mata uang Bitcoin yang dimilikinya tersebut.

Lebih lanjut, mengenai kepastian hukum yang berada di Indonesia. Hal ini

dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati aturan hukum yang

berlaku dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta

negara menjamin kepastian hukum. Artinya, adanya harapan dari undang-undang ini bahwa

aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh

keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini

sesuai dengan isi dari aturan yang berada di dalam undang-undang terkait perlindungan

konsumen.

Menariknya, Bank Indonesia belum mengambil sikap atas kebijakan mata uang

Bitcoin yang peredarannya berada di Indonesia. Ini dapat dilihat dalam surat No:

16/6/DKom51 tentang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency

lainnya yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia, surat ini

menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak memberikan sikap menerima maupun menolak

keberadaan serta peredaran mata uang Bitcoin di Indonesia. Asas-asas mengenai

perlindungan konsumen ini menjadi dasar, bahwa harus adanya kepastian hukum atas sebuah

barang dan/atau jasa yang berada di Indonesia, karena apabila terjadi kerugian diakibatkan

oleh mata uang Bitcoin terhadap masyarakat Indonesia, dapat berakibat keresahan yang

dialami oleh masyarakat, karena Bank Indonesia tidak memberikan status yang jelas

51http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx dikutip pada tanggal 24 September2014, pukul 13.51 WIB






mengenai mata uang Bitcoin, sehingga UUPK sebagai aturan hukum yang dapat melindungi

konsumen dari kerugian akan menghadapi kendala dalam melindungi konsumen mengenai

kerugian yang diakibatkan oleh mata uang Bitcoin. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor.

12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, bahwa yang dapat mengikat kepada

masyarakat adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam peraturan

tersebut. Maka, surat atas pernyataan Bank Indonesia tersebut tidak dapat mengikat secara

hukum terhadap masyarakat Indonesia sebagai pemilik dan pengguna mata uang Bitcoin di

Indonesia.

Teori Keberlakuan Hukum oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kekuatan berlakunya

undang-undang52 ada 3 (tiga) macam, antara lain:

a. Kekuatan berlaku yuridis (Juristiche Geltung);

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan material

dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi.

b. Kekuatan berlaku sosiologis (Soziologische Geltung);

Hukum merupakan kenyatan di masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam

masyarakat ada dua macam yakni:

1. Menurut teori Kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku

secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari

diterima atau pun tidak oleh warga masyarakat.

2. Menurut teori Pengakuan (Anerkenungstheorie) hukum mempunyai kekuatan

berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.53

c. Kekuatan berlaku filosofis (Filosofische Geltung);

52Supranote 49, hlm. 94.

53Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 18.



Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai

dengan cita-cita hukum (Rechtside) sebagai nilai positf yang tertinggi. Untuk

memenuhi tuntutan berlaku filosofis maka harus memasukan unsur ideal.54

Keberlakuan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen di Indonesia telah 14 (empat belas) tahun ini digunakan begitupun dengan aturan

mengenai perlindungan konsumen yang lainnya. Aturan mengenai perlindungan konsumen

telah dijadikan dasar oleh masyarakat Indonesia yang merasa hak-hak konsumennya

terlanggar yang mengakibatkan kerugian. Keberadaan mata uang Bitcoin menurut teori

keberlakuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dapat mencakup dari 3 (tiga) hal yaitu

keberlakuan yuridis, keberlakuan sosiologis serta keberlakuan filosofis.

Menurut Ali Mansyur salah satu kepentingan konsumen dapat yaitu kepentingan

perlindungan hukum.55

Kepentingan hukum konsumen adalah akses konsumen terhadap

keadilan (acces to justice), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan

pelaku usaha yang merugikan.

Prinsip-prinsip kedudukan konsumen dalam hubungan hukum antara konsumen dan

pelaku usaha berangkat dari doktirn atau teori yang dikenal dalam sejarah hukum

perlindungan konsumen, yaitu teori let the buyer beware (caveat emptor), teori the due care

theory, teori the privity of contract , dan teori prinsip kontrak bukan merupakan syarat.56

Janus Sidabalok mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen

perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut57 :

54Id, hlm. 40

55M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan

Konsumen, GentaPress, Yogyakarta, 2007, hlm. 8156Supranote 2, hlm. 61-63




1. melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana

diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945;

2. melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif

penggunaan teknologi;

3. melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani

dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga

kesinambungan pambangunan nasional;

4. melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang

bersumber dari masyarakat konsumen.

Dengan ada 4 (empat) alasan pokok tersebut, maka jelas bahwa mengapa konsumen perlu

dilindungi di Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

menginginkan adanya perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia terkait

pembangunan nasional. Konsumen juga dilindungi dalam rangka upaya menghindarkan

konsumen dari kerugian yang akan dideritanya akibat penggunaan teknologi saat ini, sebab

perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan

aturan hukum yang ada saat ini. Selanjutnya melindungi konsumen perlu untuk menjamin

sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen, ini dikarenakan

masyarakat sebagai konsumen merupakan sumber dana bagi negara untuk menyelenggarakan

pembangunan negara dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, maka negara perlu

mengeluarkan instrumen perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.



BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG BITCOIN

DI INDONESIA

1. Latar Belakang Mata Uang Bitcoin di Indonesia

Pada Januari Tahun 200958 hadir suatu mata uang baru di dunia, yang peredarannya

semakin luas dan masyarakat dunia semakin mengetahui mengenai mata uang Bitcoin

tersebut. Bitcoin sebagai mata uang, diimpikan sebagai mata uang masa depan yang dimana

transaksinya memiliki kemudahan dan kecepatan dibandingkan dengan mata uang

konvensional.59

Transaksi dengan menggunakan mata uang Bitcoin di Indonesia telah terjadi pada

bulan Maret 2014 ini dengan adanya pembelian sebuah Villa di wilayah Seminyak, Bali,

Indonesia.60 Hal ini menjadi dasar bahwa penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia telah

digunakan oleh masyarakat dalam transaksi ekonomi dan menjadi bukti transaksi pertama di

Indonesia menggunakan mata uang Bitcoin. Adanya kejadian tersebut, membuktikan bahwa

keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia dan dengan adanya penggunaan dalam hal

transaksi jual beli tersebut menjadikan masyarakat dapat menggunakan mata uang tersebut

sebagai alat tukar pada suatu saat nanti. Maka dari hal tersebut Pemerintah harus lebih

waspada dan memberi perhatian terhadap para pengguna maupun pemilik mata uang Bitcoin

di Indonesia dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat Indonesia dikemudian hari.

1.1. Pengertian dan Status Mata Uang Bitcoin

58http://tekno.kompas.com/read/2014/01/11/2149541/Bitcoin.Mata.Uang.Masa.Depan. diunduh pada tanggal 25

September 2014, pukul 21.12 WIB59

https://bitcoin.org/id/cara-kerja diunduh pada tanggal 25 September 2014, pukul 21.1560http://tekno.kompas.com/read/2014/03/20/1608466/pertama.bitcoin.dipakai.beli.vila.di.bali diunduh padatanggal 25 September 2014, pukul 21.25 WIB

http://tekno.kompas.com/read/2014/01/11/2149541/Bitcoin.Mata.Uang.Masa.Depan


https://bitcoin.org/id/cara-kerja


http://tekno.kompas.com/read/2014/03/20/1608466/pertama.bitcoin.dipakai.beli.vila.di.bali







Mata uang Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang diciptakan pada Tahun 2009

oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber

terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-ke-peer yang

menghubungkan semuanya.61

Dengan pengertian tersebut, bentuk dari mata uang Bitcoin menjadi mata uang

elektronik yang penggunaannya melalui perangkat lunak (software) yang dapat digunakan

melalui berbagai media elektronik manapun.

Setelah mata uang Bitcoin pada Tahun 2009 tersebut dikenal oleh masyarakat dunia,

kini perkembangan mata uang Bitcoin semakin luas dan kini telah berkembang di Indonesia.

Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia,

belum menerapkan kebijakan perihal keberadaan, peredaran dan penggunaan mata uang

Bitcoin di Indonesia. Oleh karena itu, maka perlindungan terhadap konsumen berdasarkan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dipandang perlu

adanya pengaturan kebijakan lebih lanjut oleh Bank Indonesia mengenai mata uang Bitcoin di

Indonesia dan peredarannya. Sebab, melihat kasus yang terjadi di dunia internasional tentang

transaksi mata uang Bitcoin dan hilangnya mata uang Bitcoin yang terjadi di Amerika Serikat,

menyebabkan Pemerintah dan Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi tentang

pengaturan, keberadaan, penyebarluasan dan pemakaian mata uang Bitcoin di Indonesia.

Dengan dasar tersebut apabila ada kerugian yang terjadi terhadap masyarakat, maka melalui

reguluasi tersebut masyarakat dapat menggunakan aturan tersebut untuk melindungi

pengguna mata uang Bitcoin tersebut.

1.2. Karakteristik Mata Uang Bitcoin

61Kerem Kaşkaloğlu, Jurnal : Near Zero Bitcoin Transaction Fees Cannot Last Forever, 2014, hlm. 2

http://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka




http://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik



Mata uang Bitcoin menurut Chief Executive Officer Bitcoin Indonesia Oscar

menjelaskan bahwa pada dasarnya Bitcoin merupakan e-money seperti halnya perfect

money dan paypal . Namun kedua mata uang tersebut beredar dengan server yang

mengaturnya. Sedangkan dalam peredaran mata uang Bitcoin, seluruh komputer pengguna

merupakan server mata uang Bitcoin.62 Melihat bentuk tersebut, maka mata uang Bitcoin

sebagai mata uang asing yang berada di Indonesia secara tidak langsung dapat dikatakan

sebagai e-money yang penggunaannya menggunakan jaringan server dimana pengguna mata

uang Bitcoin dapat dengan bebas melakukan transaksi melalui alat elektronik yang berbasis

pada server mata uang Bitcoin tersebut. Bila mata uang Bitcoin dikatakan sejajar dengan e-

money, maka keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia masuk dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor. 11/12/PBI/ Tentang Uang Elektronik ( Electronik Money).

Mengenai keberadaan e-money di Indonesia telah memiliki dasar hukum di dalam

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8/ PBI/ 2014 Tentang Uang Elektronik

( Electronic Money). Uang elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi

unsur-unsur yaitu :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada

penerbit;

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant ) yang bukan

merupakan penerbit uang elektronik tersebut;

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perBankan.

62http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/090555883/Ramai-ramai-Uang-Bitcoin-Begini-Cara-Kerjanyadiunduh pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 19.20 WIB.

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/090555883/Ramai-ramai-Uang-Bitcoin-Begini-Cara-Kerjanya





Apabila dilihat Peraturan Bank Indonesia mengenai mata uang elektronik (Electronic Money,

maka terdapat perbedaan dengan mata uang Bitcoin yang beredar saat ini. Karena mata uang

Bitcoin yang berada di Indonesia tidak melakukan tahap-tahap seperti uang elektronik yang

diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

( Electronic Money). Selanjutnya bila dilihat media uang elektronik yang digunakan di

Indonesia, ada 2 (dua) tipe produk e-money yaitu63 :

1. Prepaid card / kartu prabayar/ electronic purses, dengan karakteristik :

a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu chip

(integrated circuit ) yang tertanam pada kartu;

b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke

suatu alat card reader .

2. Prepaid software (disebut juga digital cash), dengan karakteristik :

a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu hard

disk komputer yang terdapat dalam Personal Computer (PC);

b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan

komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Bentuk media uang elektronik tersebut dapat ditemukan pada bank-bank konvensional yang

menyediakan media mata uang elektronik sebagai suatu alat pembayaran yang dapat

digunakan oleh pengguna jasa layanan perbankan tersebut dalam bertransaksi. Sedangkan

mata uang Bitcoin hingga saat ini belum jelas tentang media serta bagaimana unsur-unsur

dalam penggunaan dan penerbitan mata uang tersebut di Indonesia.

1.3. Kegunaan Mata Uang Bitcoin dan Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen

Apabila melihat kegunaan sebuah mata uang pada umumnya, mata uang digunakan

untuk melakukan suatu transaksi ekonomi yang keberadaan suatu alat tukar tersebut untuk

63R. Serfianto, dkk, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik, Visi Media, Jakarta,2012, hlm. 98.



dilakukannya transaksi ekonomi nasional maupun internasional demi memenuhi kehidupan

dari masyarakat di wilayah tertentu.

Mengaitkan bentuk perlindungan terhadap konsumen dengan keberadaan mata uang

Bitcoin di Indonesia , maka menurut rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya yaitu “Perlindungan konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen.” Selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan

menjadi :

a. No Conflict (pre-purchase)

1) Legislation (legislative area)

Legislation yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen melalui legislation,

dilakukan dengan merancang dan menetapkan berbagai peraturan perundang-

undangan.

2) Voluntary self-regulation

Perancangan dan penetapan peraturan oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela

(voluntary) di dalam perusahaannya (baik barang maupun jasa) adalah suatu

upaya perlindungan terhadap konsumen.

b. Conflict (post-purchase) secara litigation

Perlindungan hukum kepada konsumen dengan pengajuan perkara yang terjadi antara

pelaku usaha dan konsumen ke pengadilan.64

Perlindungan konsumen memiliki asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Perlindungan

64Supranote 33



konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan

konsumen, serta kepastian hukum,” dengan penjelasan sebagai berikut :

1.

Asas manfaat

Hal dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Hal dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal

dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh

haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,

pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Dalam hal ini, konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan

dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Hal ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.

Dari penjabaran asas-asas tersebut, ternyata asas kepastian hukum dan asas keamanan dan

keselamatan konsumen merupakan asas yang tepat digunakan dalam perlindungan hukum

bagi pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia. Disebutkan bahwa asas ini memberikan

jaminan dan keselamatan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang



dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas ini dapat digunakan sebagai dasar

perlindungan bagi para pengguna mata uang Bitcoin. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk

dapat memberikan jaminan bahwa penggunaan mata uang Bitcoin ini aman digunakan dan

dimiliki oleh konsumen.

Adapun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen adanya pengaturan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan

barang dan/atau jasa, berkewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati

dan/atau yang diperjanjikan. Dengan aturan tersebut, diharapkan para pengguna mata uang

Bitcoin merasa aman dengan kepemilikan atas mata uang Bitcoin serta pada saat penggunaan

mata uang Bitcoin di Indonesia.

2. Latar Belakang dan Keberadaan Bank Indonesia

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 23 D

menyebutkan bahwa ”negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang” dalam hal

ini tidak dinyatakan secara tegas bahwa Bank sentral yang dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Negara Republik Indonesia ini yaitu Bank Indonesia. Tetapi dalam aturan

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7

Tahun 1992 Tentang PerBankan dalam Pasal 1 ayat (20) yang menyatakan, “Bank Indonesia

adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang

berlaku” dan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 juncto UU No. 3 Tahun 2004

Tentang Bank Indonesia yaitu “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia”.

Dengan hal tersebut, maka penafsiran bahwa Bank sentral yang dimiliki oleh negara

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 D UUD 1945 ini adalah Bank Indonesia.



Pada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

mengamanatkan bahwa Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga independen. Amanat

tersebut terlihat pada bagian konsideran huruf d yaitu “bahwa untuk menjamin keberhasilan

tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank sentral yang memiliki kedudukan

yang independen”, lembaga Bank Sentral yang independen dalam konsideran tersebut

bertujuan untuk menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam hal

ini Bank Indonesia memiliki tugas, fungsi, peraturan serta kebijakan yang memungkinkan

pengaturan dalam sektor keuangan nasional yang guna mendukung terwujudnya

perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan

perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang

semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

3. Bentuk dan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, memiliki

bentuk sebagai lembaga independen sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun

2004 Tentang Bank Indonesia dan berbentuk badan hukum menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-

Undang Nomor. 23 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004

Tentang Bank Indonesia kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum oleh undang-

undang diakui secara tegas. Independen sesungguhnya bukan menunjukkan status maupun

kedudukan tetapi independen sesungguhnya lebih mengarah pada pengertian sifat. Tetapi,

dengan sifat independen tersebut menurut Bismar Nasution mengatakan, ”Independensi tidak

berarti Bank sentral bebas menjalankan kebijakan moneter yang mereka inginkan”65

65Bismar Nasution, “Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada

Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan”,Artikel yang ditulis di dalam Buletin Hukum PerBankan dan KeBanksentralan, Volume 8, Nomor 3,September 2010, hlm. 12.



Melihat lembaga independen ini, maka Bank Indoensia memiliki tugas sebagaimana

di atur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

yaitu :

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c. mengatur dan mengawasi Bank.

Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 8 tersebut, Pasal 15 mengatur mengenai Tugas Mengatur

dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran dalam rangka mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia

berwenang untuk :

a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem

pembayaran;

b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan

tentang kegiatannya;

c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dengan dasar tersebut, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur

mengenai jasa sistem pembayaran, menetapkan atas penggunaan alat pembayaran dan

memberikan kewajiban kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan

laporan tentang kegiatannnya melalui Peraturan Bank Indonesia sebagai landasan hukum

Bank Indonesia dalam hal tugas yang diembannya dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun

1999 Tentang Bank Indonesia.

4. Peraturan Bank Indonesia



Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, Bank Indonesia sebagai

Bank sentral yang memiliki bentuk lembaga yang independen, mempunyai beberapa tugas-

tugas yang diamanatkan antara lain untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

serta tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia

dalam mengatur beberapa tugas-tugas yang berada di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia

dikeluarkan melalui berbagai departemen yang berada di dalam lingkup Bank Indonesia

untuk mengatur beragam permasalahan yang termasuk dalam ruang lingkup Bank Indonesia

seabgai Bank sentral di Indonesia. Dalam hal ini, salah satu contohnya yaitu mengenai

informasi kepada masyarakat mengenai mata uang Bitcoin yang berada di Indonesia. Bank

Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasi No : 16/

6/ Dkom mengenai himbauan atas penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia.

Dalam hal ini, fungsi Bank Indonesia adalah menjalankan kebijakan moneter,

mengingat Bank Indonesia lebih berpengalaman dan keahlian dalam masalah moneter. Hal

ini sejalan dengan pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Lastra dan Miller, bahwa dalam

menjalankan kebijakan moneter ini Bank sentral secara teknis dianggap lebih mempunyai

pengalaman dan keahlian dibandingkan dengan Pemerintah, sebagaimana pengadilan

dianggap lebih mempunyai keahlian dan pengalaman dalam memberikan interpretasi

terhadap hukum.66

Peraturan Bank Indonesia menjadi bukti bahwa lembaga Bank sentral ini

mempunyai keahlian yang sangat mendalam menganai permasalahan keuangan yang timbul

di Indonesia. Diharapkan melalui Peraturan Bank Indonesia ini dapat memberikan kejelasan

mengenai keberlangsungan sistem keuangan, bentuk transaksi keuangan, serta yang berkaitan

dengan valuta asing dengan Rupiah. Karena ini berkaitan dengan penggunaan yang akan

66

Rosa Maria Lastra and Geoffrey P. Miller, Central Bank Independence in Ordinary and Extraordinary Timesdalam Jan Kleinman (ed), Central Bank Independence, The Economic Foundations, the ConstitutionalImplications and Democratic Accountability, Kluwer International, 2001, hlm. 40.



sangat berdampak terhadap perlindungan hukum dan perlindungan konsumen bagi

masyarakat yang menggunakan jasa keuangan sebagai media transaksi ekonomi maupun hal-

hal lainnya.

Tindakan Bank Indonesia mengenai kebijakannya mengeluarkan peraturan, ini

didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan Bank Indonesia dalam mengatur sistem

keuangan di Indonesia. Artinya Bank Indonesia akan membuat keputusan-keputusan secara

independen sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian,

keputusan Bank Indonesia yang dianggap tidak populer tidak dapat dijadikan alasan oleh

Pemerintah untuk menyatakan Bank Indonesia telah keliru dalam mengambil keputusan,

sebagaimana Pemerintah tidak dapat mempersalahkan lembaga peradilan yang membuat

keputusan yang tidak populer.67

Karena dalam hal ini, Peraturan Bank Indonesia dikatakan

sebagai produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang undang maka

kedudukan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana

lainnya.68

Dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-

Undangan, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan yang

ada dalam Pasal 7 yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun peraturan lainnya yang diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan berdasarkan

kewenangan menurut Pasal 8 yaitu salah satunya adalah Bank Indonesia.

67

Robert Sparve, Supervisory Boards in Some Central Banks, paper contribution to the IMF Seminar on CurrentDevelopments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., May 7-17, 2002, hlm. 9.

68Ali Masyhud, Restrukturisasi PerBankan & Dunia Usaha, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 17.



Maka, demi melindungi pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia, Bank Indonesia

dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia ini

dengan tujuan dan harapan memberikan kepastian yang jelas mengenai status mata uang

Bitcoin di Indonesia. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka segala resiko yang

akan diterima oleh masyarakat sebagai konsumen pengguna mata uang Bitcoin akan

terlindungi dengan adanya aturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui

Peraturan Bank Indonesia nantinya.



BAB IV

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG BITCOIN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN, BENTUK TANGGUNG JAWAB BANK

INDONESIA DAN DASAR HUKUM TENTANG MATA UANG BITCOIN

1. Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan


Penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia melibatkan masyarakat Indonesia sebagai

pihak konsumen dalam hal penggunaan mata uang Bitcoin yang dimana keberadaan mata

uang Bitcoin di Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu alat transaksi ekonomi selain

mata uang Rupiah serta valuta asing yang berlaku di Indonesia.

Konsumen dalam perlindungan konsumen adalah pihak yang membutuhkan

perlindungan guna menghindari dari adanya kerugian yang akan diderita konsumen dari

pihak pelaku usaha. Pengertian konsumen pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.” Penjelasan mengenai Pasal 1 angka

2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut

menyatakan bahwa pengertian konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah konsumen akhir yaitu

pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Bagi para ahli hukum pada umumnya

sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan



kepada mereka oleh pelaku usaha. Menurut A.Z. Nasution dalam buku yang berjudul Aspek-

Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, istilah konsumen berasal dari bahasa

consumer (Inggris - Amerika) atau consument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer

adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang.69 Selain itu, Hondius,

seorang pakar masalah konsumen di Belanda mengatakan bahwa para ahli hukum pada

umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan

jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en dienstein).70 Lalu menurut Susanto Adi

Nugroho, bahwa Konsumen akhir adalah setiap orang alami (natuurlijke person) yang

mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup

pribadinya. Keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.71

Bila melihat mengenai definisi konsumen dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka definisi tersebut dimaksudkan sebagai

konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum sebagai konsumen berdasarkan Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, konsumen

mendapatkan barang dan/atau jasa untuk keperluan hidupnya melalui pembelian secara

transaksional melalui pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa. Maka dapat

disimpulkan bahwa konsumen dalam penggunaan mata uang Bitcoin tercakup dalam

pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen adalah konsumen yang tidak menggunakan barang dan/atau jasa

tersebut untuk usaha.

Bila melihat kedudukan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa konsumen yang

menggunakan mata uang Bitcoin di Indonesia, maka sudah seharusnya memperoleh

69

Supranote 24, hlm. 370Supranote 25, hlm. 61

71Id, hlm. 62



perlindungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

mengatur mengenai tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha. Dalam Pasal ini, diatur

mengenai kerugian atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diakibatkan

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan. Konsumen

dapat mengajukan pertanggung jawaban seperti tercantum dalam Pasal 19 ini karena dalam

Pasal 23 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur

mengenai pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dari konsumen

yang mendapatkan kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, serta tidak

dipenuhinya ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1,

ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Dari tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan tanggung

jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan

gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan

peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Maka apabila dilihat dari pihak dalam perlindungan konsumen di Indonesia mengacu

terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut

hemat penulis maka masyarakat penggunan mata uang Bitcoin di Indonesia dapat digunakan

dalam perlindungan konsumen terkait kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia

dalam penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia.

2. Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen atas

Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia



Berbicara mengenai tanggung jawab, maka bentuk dari tanggung jawab hukum yaitu

kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Dalam hal ini, Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber

atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk

menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap

pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai

maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan

pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.72

Apabila melihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk “melaksanakan dan memberikan

persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan

penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya serta menetapkan

penggunaan alat pembayaran.”

Mengenai kewajiban dalam pengaturan Pasal 15 tersebut, maka makna kewajiban

yaitu menyampaikan laporan secara berkala dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat

memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan, penetapan alat pembayaran

dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan

keamanan bagi pengguna, termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam

rangka prinsip kehati-hatian.

Melihat pengaturan dalam Pasal 15 tersebut, Bank Indonesia sebagai Bank sentral

wajib memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan jasa sistem

pembayaran di Indonesia. Bila dikaitkan dengan keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia,

72Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 37



melalui Pasal ini Bank Indonesia dapat melakukan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk

pertanggung jawaban kepada masyarakat pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia.

Apabila melihat konsideran huruf b Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, disebutkan “bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan

beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau

jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Melalui

konsideran huruf b Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

hal ini berkaitan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia, bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan untuk

melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan atas jasa sistem

pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya

serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Melalui hal tersebut, Bank Indonesia

bertanggung jawab atas dampak yang akan timbul akibat penggunaan mata uang Bitcoin di

Indonesia dengan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan atas jasa sistem

pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya

serta menetapkan penggunaan alat pembayaran yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

3. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen

mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia

Permasalahan mengenai kekosongan hukum tentang mata uang Bitcoin di Indonesia

berdampak terhadap keresahan dan timbulnya ketidak pastian hukum mengenai penggunaan

mata uang Bitcoin hingga pada tataran tingkat keamanan dalam pengunaan mata uang Bitcoin

tersebut.



Perlu adanya aturan yang dapat mengikat mengenai keberadaan mata uang Bitcoin di

Indonesia. Dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan mata uang

tersebut perlu diberikan informasi yang jelas mengenai aturan pemakaian hingga tingkat

keamanan, kepastian hukum hingga perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai

pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia atas dampak kerugian berupa kehilangan, penipuan

maupun kerusakan sistem terhadap sistem mata uang Bitcoin di Indonesia.

Melalui Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan yang dapat mengatur secara khusus

mengenai permasalahan keuangan yang di hadapi oleh Bank Indonesia, maka peraturan

tersebut adalah penetapan yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur

beberapa tugas-tugas yang berada di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan

izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem

pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya dan menetapkan penggunaan

alat pembayaran.

Perlu adanya pertimbangan yang dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Bank

Indonesia yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan kewenangan yang dimilikinya

tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan 4 (empat) peraturan yang dijadikan

pertimbangan penetapan Peraturan Bank Indonesia mengenai mata uang Bitcoin di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor. 3821)

Pada peraturan hukum ini, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen menjadi pertimbangan dan dasar mengapa perlunya

pengaturan mata uang Bitcoin diatur lebih seksama guna adanya perlindungan hukum

bagi masyarakat mengenai perlindungan konsumen.



Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini,

ada 3 Pasal yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bank Indonesia mengenai

keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia, yaitu :

a. Pasal 1 ayat 1 menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Bank

Indonesia tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 1 ini, dijelaskan bahwa “Perlindungan

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Pasal ini menjelaskan bahwa

konsumen memerlukan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang

dikonsumsinya. Kepastian hukum yang dibutuhkan berupa aturan hukum yang

mengatur dan mengikat secara menyeluruh terhadap konsumen maupun

pelaku usaha. Melihat hal tersebut, maka konsumen sebagai pengguna mata

uang Bitcoin memerlukan adanya kepastian hukum dalam rangka penggunaan

mata uang Bitcoin yang berada di Indonesia dengan segala dampak yang akan

terjadi pada konsumen. Konsumen dalam hal ini merasakan kekosongan

hukum yang terdapat dalam pengaturan mata uang Bitcoin dapat

mengakibatkan kecemasan yang akan menimbulkan sikap tidak nyaman yang

akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen.

b. Pasal 3 huruf b dan d menjadi dasar kedua dalam Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 3 huruf b, ini

berisikan Tentang “mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.” Isi

Pasal 3 huruf b dan d tersebut bertujuan adanya upaya menghindarkan

konsumendari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa serta mengangkat

harkat dan martabat konsumen. Ini diperlukan dengan alasan bahwa konsumen

perlu bentuk perlindungan dari para pelaku usaha yang akan mengakibatkan



kerugian yang didapat oleh konsumen melalui barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi.

Selanjutnya pada huruf d yaitu “menciptakan sistem perlindungan konsumen

yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta

akses untuk mendapatkan informasi.” Hal ini menciptakan adanya konsumen

yang nyaman, aman dan memperoleh keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa dikarenakan adanya sistem perlindungan konsumen yang

memiliki unsur kepastian hukum dan adanya keterbukaan informasi mengenai

barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan mata uang Bitcoin di Indonesia.

Dasar ini menjadikan bahwa konsumen begitu penting kedudukannya dalam

hal perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang

diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha.

c. Pasal 4 huruf a berisikan mengenai hak konsumen yaitu “hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa.” Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan

keselamatan, yang dimana 3 (tiga) hak tersebut ditaruh sebagai hak konsumen

dalam rangka upaya perlindungan bagi konsumen. Pengaturan hukum

mengenai mata uang Bitcoin, perlu melihat 3 (tiga) hak konsumen tersebut

dengan tujuan adanya keyakinan dalam diri masyarakat Indonesia sebagai

konsumen yang memiliki kemananan, keselamatan dan kenyamanan dalam

penggunaan mata uang Bitcoin.

2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, terdapat 2

(dua) isi peraturan ini yang menjadi pertimbangan terkait dasar hukum yang akan

membentuk aturan mengenai perlindungan konsumen melalui Peraturan Bank

Indonesia mengenai penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia. Pasal yang akan

menjadi pertimbangan dalam pembentukan aturan tersebut yaitu :

Pasal 8 huruf b yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada

Pasal 8 huruf b ini, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga

kelancara sistem pembayaran yang berlangsung di Indonesia. Ketentuan Pasal 8 ini

diperjelas dalam Pasal 15 dimana Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk

melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem

pembayaran. Jasa sistem pembayaran ini termasuk pembayaran yang bersifat

elektronik selain sistem pembayaran mata uang Rupiah. Lalu adanya kewajiban

penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan Tentang

kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Melalui aturan ini, penulis

menjadikan Pasal ini untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan aturan

hukum mengenai pengaturan mata uang Bitcoin terkait perlindungan konsumen.

Karena, dalam aturan ini memiliki kelengkapan dasar pertimbangan dimana

sebelumnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

telah mengatur mengenai kedudukan konsumen, hak konsumen, melalui Undang-

Undang Nomor. 23 Tentang Bank Indonesia ini, aturan ini memiliki acuan

pertimbangan yang akan menentukan isi serta bentuk pengaturan mengenai



keberadaan mata uang Bitcoin sebagai barang dan/atau jasa yang digunakan oleh

masyarakat Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor. 5223).

Pada hal menimbang huruf b, disebutkan “bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat

pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ini menjadikan

pertimbangan bahwa pengaturan mata uang Bitcoin di Indonesia perlu adanya

pengaturan lebih lanjut dengan harapan terwujudnya kesejahteraan sosial serta dalam

rangka pengembangan kegiatan perekonomian nasional.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik ( Electronic

Money), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 DKSP.

Pertimbangan yang akan dimasukan dalam pembentukan aturan hukum mengenai

penggunaan mata uang Bitcoin terkait perlindungan terhadap konsumen di Indonesia

terdapat pada hal menimbang huruf b.

Pada huruf b disebutkan “bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri uang

elektronik yang sehat perlu adanya peningkatan kemanan teknologi dan efisiensi

penyelenggaraan uang elektronik.” Hal menimbang ini menggambarkan bahwa mata

uang elektronik yang berada di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu alat

transaksi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan adanya maksud untuk

memberikan perlindungan terkait keamanan teknologi serta efisiensi penyelenggaraan

uang elektronik. Dalam hal ini, hal menimbang ini terkait dengan keberadaan mata

uang Bitcoin di Indonesia yang menjadi salah satu mata uang elektronik yang ada di



Indonesia tetapi belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mata uang Bitcoin

ini. Dengan hal ini, maka perlulah digunakan pertimbangan dalam Peraturan Bank

Indonesia ini untuk membentuk aturan hukum mengenai pengaturan mata uang

Bitcoin terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan mata

uang Bitcoin ini.



BAB V

PENUTUP

1.

Kesimpulan

1.1. Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan


Demi melindungi masyarakat Indonesia sebagai pengguna mata uang Bitcoin di

Indonesia, diperlukannya perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia terkait

penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia. Melalui keberadaan Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, aturan hukum ini berkaitan dengan

penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia karena peraturan ini mengatur bagaimana

konsumen mengetahui hak dan kewajiban dan tindakan hukum pada saat dirugikan atas

barang dan/atau jasa yang digunakan serta sangat diperlukan guna menjamin adanya

keamanan yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam penggunaan mata uang Bitcoin

tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah

diatur mengenai pengaturan mengenai subyek hukum baik konsumen sebagai pengguna

barang dan/atau jasa maupun pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa. Pengaturan

ini guna mewujudkan perlindungan secara hukum terhadap konsumen secara menyeluruh.

Secara garis besar berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

UUPK memiliki pengaturan secara menyeluruh untuk memberikan perlindungan konsumen

terhadap penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia. Peraturan dalam UUPK dalam

memberikan perlindungan konsumen terhadap penggunaan mata uang Bitcoin tersebut

berlaku untuk mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan hal tersebut maka



pelaku usaha yang memberikan kerugian terhadap kerugian terhadap penggunaan mata uang

Bitcoin di Indonesia dapat dikenakan terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

1.2. Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen terkait

Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia

Dalam rangka bentuk tanggung jawab, maka setelah aspek hukum melalui Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya yaitu mengenai

Bank Indonesia dalam bentuk tanggung jawab terhadap sikap perlindungan konsumen terkait

kekosongan hukum terhadap mata uang Bitcoin yang berada di Indonesia.

Menyangkut hal ini, maka melalui Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang

Bank Indonesia, melalui Pasal 8 dan 15 ini mengatur mengenai sistem kelancaran

pembayaran keuangan di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia melalui pengaturan

tersebut adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Bank sentral di

Indonesia yaitu Bank Indsonesia.

Tanggung jawab oleh Bank Indonesia dengan maksud sebagai mendukung

terwujudnya perekonomial nasional dengan adanya tantangan perkembangan dan

pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta

perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Maka dengan hal

tersebut, bentuk pertanggung jawaban terhadap pengguna mata uang Bitcoin yang berada di

Indonesia, melalui serangkaian peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 23

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka secara langsung dan bertanggung jawab sesuai

fungsi Bank sentral, maka Bank Indonesia membuktikan bentuk pertanggung jawaban

dengan dapat mengatur mengenai keberadaan serta penggunaan mata uang Bitcoin di

Indonesia oleh masyarakat.



1.3. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen

mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia

Pengaturan perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan mata uang

Bitcoin di Indonesia tidak hanya bertumpu terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi melihat kondisi di Indonesia dengan adanya sikap

dari Bank Indonesia mengenai keberadaaan mata uang Bitcoin di Indonesia, maka diperlukan

dan dibentuk suatu aturan mengenai keberadaan dan perlindungan konsumen terhadap

pengguna mata uang Bitcoin dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia

dalam membentuk Peraturan Bank Indonesia untuk mengatur lebih khusus mengenai mata

uang Bitcoin dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakannya.

Diperlukan dasar-dasar pembentukan peraturan mengenai mata uang Bitcoin dan dari

hal tersebut, penulis menggunakan 4 (empat) dasar hukum yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor. 12 Tahun 2011 mengenai Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor.

23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang

Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik ( Electronic

Money), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 DKSP. Menurut

hemat penulis, peraturan-peraturan tersebut dapat digunakan sebagai dasar atas pembentukan

aturan Peraturan Bank Indonesia mengenai keberadaan mata uang Bitcoin dan perlindungan

terhadap masyarakat terhadap penggunaan mata uang Bitcoin karena kekosongan hukum

yang ada saat ini dan dalam hal ini dibutuhkan kepastian hukum mengenai mata uang Bitcoin

tersebut.

2.

Saran



2.1. Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sehubungan dengan perlindungan konsumen yang tercantum di dalam

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penulis

memiliki pandangan bahwa UUPK ini perlu penyebarluasan informasi lebih lanjut

mengenai keberadaan aturan ini mengingat saat ini masyarakat selalu terlihat kesulitan

dalam penerapan maupun penggunaan aturan mengenai kerugian yang terjadi

terhadap konsumen. Pemerintah perlu memberikan penyuluhan dan pemberian

informasi secara menyeluruh terkait aturan UUPK ini agar masyarakat dapat

menggunakan aturan ini secara lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Sebab pada saat

ini, masyarakat dihadapkan dengan perkembangan pada barang maupun jasa yang

dikeluarkan oleh pelaku usaha dan dalam hal ini tidak semua barang maupun jasa

tersebut menguntungkan dan bermanfaat bagi konsumen. Maka dengan hal tersebut,

penting bagi Pemerintah untuk mensosialisasikan kembali aturan mengenai konsumen

melalui UUPK ini agar masyarakat sebagai konsumen dapat terhindar dari kerugian

yang akan terjadi diakibatkan oleh adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha melalui

barng dan/atau jasa yang dipasarkannya dan dari pihak konsumen sendiri yang tidak

memahami bagaimana kewajiban konsumen sebelum menggunakan barang dan/atau

jasa yang diperoleh melalui transaksi ekonomi yang dilakukannya.

2.2. Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen atas

Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia.

Berkaitan dengan aturan Undang-Undang Nomor. 8 Tentang Perlindungan

Konsumen, dalam hal ini penulis menjabarkan mengenai bentuk pertanggung jawaban

Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia dalam hal pertanggung jawaban

terhadap masyarakat terkait keberadaan dan penggunaan mata uang Bitcoin di



Indonesia. Dalam hal ini penulis menjabarkan mengenai bagaimana upaya Bank

Indonesia dalam hal pertanggung jawaban terhadap hal tersebut, karena kewenangan

Bank Indonesia adalah untuk memberikan kebijakan mengenai kegiatan ekonomi,

pengaturan kebijakan moneter dan bagaimana mengatur keberadaan mata uang asing

di Indonesia. Dalam hal ini penulis memiliki keinginan terhadap Bank Indonesia

untuk memberikan dan mengeluarkan kebijakan terkait kelancaran sistem pembayaran

dalam hal menetapkan alat pembayaran di Indonesia melalui Pasal 8 dan 15 Undang-

Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Melalui

pengaturan Pasal 8 dan 15 tersebut, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab

mengenai penetapan alat pembayaran dalam upaya menjadikan adanya kelancaran

sistem pembayaran di Indonesia. Mengenai hal tersebut, perlu adanya ketegasan

dalam penerapan lebih lanjut mengenai aturan-aturan tersebut karena masyarkaat

membutuhkan penerapan terkait aturan tersebut dalam hal keberadaan dan

penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia yang dimiliki dan digunakan oleh

masyarakat Indonesia.

Diharapkan melalui aturan tersebut, keberadaan mata uang Bitcoin di

Indonesia dapat diatur secara khusus mengingat keberadaan mata uang Bitcoin yang

telah digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan perlunya perlindungan terhadap

konsumen terkait hal tersebut melalui Bank Indonesia yang bertanggung jawab

mengatur mengenai bidang moneter di Indonesia. Bank Indonesia melalui peraturan

tersebut, dapat meningkatkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat pengguna

mata uang Bitcoin untuk mengurangi resiko kerugian yang akan diterima oleh

masyarakat sebagai konsumen pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia.

2.3. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen

mengenai Mata Uang Bitcoin di Indonesia.



Mengingat perlu adanya pengaturan lebih khusus mengenai keberadaan mata uang

Bitcoin di Indonesia, maka penulis memberikan dasar-dasar untuk mengatur lebih

lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia dalam pengaturan mengenai keberadaan mata

uang Bitcoin di Indonesia.

Dengan terbentuknya peraturan yang akan mengatur secara khusus tersebut,

diharapkan keberadaan mata uang Bitcoin dapat diatur lebih lanjut dan lebih khusus

dikarenakan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia terkait kelancaran pembayaran di Indonesia.

Penulis berharap bahwa Bank Indonesia sadar akan kebutuhan masyarakat

dalam hal pembentukan aturan secara khusus terhadap keberadaan mata uang Bitcoin

di Indonesia yang dimana aturan tersebut dapat mengatur lebih lanjut mengenai

keberadaan, penggunaan hingga perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai

konsumen pengguna mata uang Bitcoin di Indonesia terhadap kerugian yang akan

ditimbulkan oleh mata uang Bitcoin pada suatu saat nanti.

Melalui Peraturan Bank Indonesia tersebut, diharapkan bahwa aturan khusus

ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mata uang Bitcoin di

Indonesia dalam penggunaannya. Sehingga masyarakat dalam penggunaan mata uang

Bitcoin tersebut dapat terhindar dari kerugian yang akan diderita oleh masyarakat

Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi, Hukum PerBankan: Suatu tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi, Dan

Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara,

Makalah dibawakan dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17-29 Juli 1989.

Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2004.

Ali Masyhud, Restrukturisasi PerBankan & Dunia Usaha, Elex Media Komputindo, Jakarta,

2002.

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada

Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

A.Z. Nasution, Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum dan Pembangunan,

Fakultas Hukum UI, No. 6 Tahun ke XVI, Desember 1986.

A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, C.V Diadit Media, Jakarta, 2002.

Bismar Nasution, “Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan

Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem

Pembayaran dan Stabilitas Keuangan”, Artikel yang ditulis di dalam Buletin Hukum

PerBankan dan KeBanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010.

C. Tantri. D & Sularsi, Gerakan Organisasi Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia & The Asia Foundation, Jakarta, 1995.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.

Indra Darmawan, Pengantar Uang dan PerBankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992.



Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2010.

Johannes Gunawan, Handout Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UNPAR Bandung,

2012.

Kerem Kaşkaloğlu, Jurnal : Near Zero Bitcoin Transaction Fees Cannot Last Forever, 2014.

M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan

Perlindungan Konsumen, GentaPress, Yogyakarta, 2007.

Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahan, Alumni,

Bandung, 1981.

Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

R. Serfianto, dkk, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik, Visi

Media, Jakarta, 2012.

RM. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Robert Sparve, Supervisory Boards in Some Central Banks, paper contribution to the IMF

Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., May

7-17, 2002.

Rosa Maria Lastra and Geoffrey P. Miller, Central Bank Independence in Ordinary and

Extraordinary Times dalam Jan Kleinman (ed), Central Bank Independence, The Economic

Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accountability, Kluwer

International, 2001.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan IV, Radja Grafindo

Persada, Jakarta, 2001.



Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank

Indonesia, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara

Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2008.

Yuliadi, Ekonomi Moneter, PT. Indeks, Jakarta, 2004.

2. Media Internet

http://analisis.news.viva.co.id/news/read/477086-believe-it-or-not--uang-masa-depan--

bitcoin- diunduh pada tanggal 16 Februari 2014 pukul 17.20 wib


diunduh pada tanggal 22 Maret 2014 pukul 16.20 wib

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx diunduh pada tanggal

24 September 2014, pukul 13.51 WIB

http://tekno.kompas.com/read/2014/01/11/2149541/Bitcoin.Mata.Uang.Masa.Depan. diunduh

pada tanggal 25 September 2014, pukul 21.12 WIB

https://bitcoin.org/id/cara-kerja diunduh pada tanggal 25 September 2014, pukul 21.15


diunduh pada tanggal 25 September 2014, pukul 21.25 WIB

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/090555883/Ramai-ramai-Uang-Bitcoin-Begini-

Cara-Kerjanya diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 19.20 WIB.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945


Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang





















Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/8/PBI/2014 Tentang Tentang Uang Elektronik

( Electronic Money).

Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Documents