1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA) Penulisan Hukum (Skripsi ) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh SITI AFFENTI NIM : E. 0005287 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
135
Embed
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM …...1 perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah (studi di pt asuransi takaful kantor cabang perwakilan surakarta) penulisan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL
KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA)
Penulisan Hukum
(Skripsi )
Disusun dan Diajukan
untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
SITI AFFENTI
NIM : E. 0005287
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2009
2
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL
KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA)
Oleh
SITI AFFENTI
NIM : E. 0005287
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Juni 2009
Dosen Pembimbing
MOH. ADNAN, S.H., M.Hum. NIP 131 411 014
3
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL
KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA)
Oleh
SITI AFFENTI
NIM : E. 0005287
Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Rabu Tanggal : 17 Juni 2009
DEWAN PENGUJI
1. Agus Rianto, S.H., M.Hum : ...................................................... Ketua 2. Bambang Joko S, S.H. : ...................................................... Sekretaris 3. Moh. Adnan, S.H., M.Hum : ......................................................
Anggota
MENGETAHUI
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 131 570 154
4
PERNYATAAN
NAMA : SITI AFFENTI
NIM : E. 0005287
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syariah (Studi Di Pt
Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta) adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juni 2009
Yang Membuat Pernyataan
SITI AFFENTI
NIM E. 0005287
5
MOTTO
Allah selalu berikan yang terbaik untuk setiap hamba-Nya
Miracles came through the path of hardwork (Penulis)
There is a will, there is a way
More can do with walk your talk...No you can do without the ones
More walk, less talk, think act
art is a part of my life, act with heart before feel the art
6
PERSEMBAHAN
Sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:
Dzat yang Maha Agung, هللا SWT, dimana dalam genggaman-Nya menghidup jiwa - jiwa lemahku
Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan yang kami sanjungkan
Ibu dan Bapak tersayang, yang telah mendukung tiap langkah, memberikan
doa-doa, dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih
Adik-adikku tercinta, yang telah memberi warna dalam hidup;
Keluarga Besar Padmo Pandoyo, yang mungkin tidak bisa kutuliskan satu persatu di sini. Aku bangga menjadi bagian dalam keluarga ini..
Sahabat-sahabatku terhebat, di FH ’05 UNS, UKM BKKT UNS (Mbak Tika,
Vina, Mas Hendrik, Mas Fitri, Mas Kamid, All Team & Crew “OSIK” PEKSIMIDA 2008, Anna, Mbak Atta, Mas Anung, dan seluruh Pembina,
Pengurus beserta Staf UKM BKKT UNS 2008/2009), Istana Pura Mangkunegaran & Institut Seni Indonesia (ISI) Ska (Eyang Tarwa, Bu Umi, Bu Rati, Mas Mbesur, Mas Pebho, Citra, Idi, Dita, Mbak Iin, Mbak Galuh, Mbak Kadek, Mbak Enno, Mbak Neng, Mbak Pitut, Mbak Rambat, Mas
Bobby, Mbak Isme, Erika, Mas Dodit), Panitia Wisuda FH ’04-‘07, Keluarga Graha UKM, Team MCC ’05 dan SMAN 4 Ska, dimana kebersamaan dengan
kalian jauh lebih menakjubkan dibanding kesendirian, tempat aku menumpahkan beban pikiranku, dan memberi ruang aku berkarya ...
Yang telah menunggu, mendukung, menemani, berbagi, menjaga, dan menerima
aku apa adanya....je t’aime Bun...
7
ABSTRAK
SITI AFFENTI, E 0005287. 2009. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan yang memuat mengenai perlindungan hukum nasabah asuransi syariah serta bagaimana perlindungan hukum nasabah asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta.
Penulisan Hukum (Skripsi) ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif.
Berdasarkan penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan bahwa landasan asuransi syariah yang menjadi sumber dari pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah terdiri dari dua macam, yaitu landasan dasar syariah berupa Al-Qur’an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, praktik sahabat, ijma, syar’u man qablana serta istihsan, dan landasan hukum berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan serta Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai asuransi syariah. Perlindungan hukum yang diberikan PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta terhadap nasabahnya berupa produk dan layanan yang bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba, unsur perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah yang terkandung di dalam syarat pengajuan asuransi, polis asuransi syariah, dan syarat-syarat pengajuan klaim asuransi, serta cara-cara penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, sehingga nasabah tidak hanya merasa terlindungi secara duniawi, namun juga secara ukhrawi.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Asuransi Syariah
8
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb semesta alam
atas segala Penciptaan-Nya, Keagungan dan Kebesaran-Nya. Shalawat serta salam
bagi sang teladan Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan pertolongan-Nya lah
penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI
SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG
PERWAKILAN SURAKARTA).
Seiring dengan telah selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala
kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun
materiil, dalam penulisan hukum ini :
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Adnan, S.H, M.Hum selaku Ketua bagian Hukum dan
Masyarakat serta selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan
bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Erna Dyah Kusumawati S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, yang telah banyak menyalurkan ilmu dan pengetahuannya
kepada penulis hingga menjadi seorang sarjana hukum.
a. Jenis Produk dan Layanan Asuransi Takaful...................
b. Syarat Pengajuan Asuransi..............................................
c. Polis Asuransi Syariah.....................................................
d. Syarat Pengajuan Klaim...................................................
52
52
54
58
58
59
70 81
82
95
97
109
12
e. Penyelesaian Sengketa Pada Asuransi Syariah................ 110
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................. 113
B. Saran......................................................................................... 115
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
13
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ........................................................... 51
14
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Fatwa DSN-MUI Berkenaan Asuransi Syariah
Lampiran 2. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No: Kep.4499/LK/2000
Lampiran 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Lampiran 4. Formulir Aplikasi Asuransi Takaful
Lampiran 5. Syarat Umum Polis Asuransi Takaful
15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, negara-negara di dunia saling
berlomba untuk meningkatkan perekonomiannya. Perdagangan bebas menjadi
isu yang dominan dalam persaingan untuk memperebutkan pasar. Hampir
semua negara di dunia tidak bisa menghindari upaya liberalisasi di bidang
ekonomi. Dampak nyata dari liberalisasi ekonomi adalah imbasnya terhadap
masyarakat. Masyarakat ikut memikul segala risiko beserta konsekuensi dari
pesatnya arus persaingan ekonomi. Tata pergaulan masyarakat khususnya
masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau
lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko
individu maupun risiko kelompok.
Masyarakat sampai sekarang ini mempunyai kandungan risiko relatif lebih tinggi dibanding dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dan dapat menimbulkan risiko yang lebih luas. Dengan demikian lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain adalah lembaga asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu, perusahaan asuransi juga menjangkau kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas (Sri Rejeki H., 1997: 18 ).
Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan perasuransian baru mulai pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Dan pada saat ini perkembangan asuransi di Indonesia belum sepesat seperti negara-negara maju bahkan apabila
16
dibandingkan dengan negara-negara berkembang sekalipun (Kasmir, 2002: 277).
Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko
mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun
bagi pembangunan negara. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum
Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Tahun 1979, Emmy
Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa mereka yang menutup
perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari
kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan
risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan
berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang
terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan
sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati
masyarakat.
Usaha pemerintah untuk mengembangkan bidang usaha asuransi ini
juga tampak, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang
perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perizinan usaha dan
Lembaga asuransi syariah yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia
mendirikan dua anak perusahaan, antara lain : PT Asuransi Takaful Keluarga
yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum
yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian. Pendirian dua anak perusahaan
PT Syarikat Takaful Indonesia adalah dalam rangka penyesuaian dengan
20
ketentuan yang terdapat dalam Bab III Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian pada poin a yang berbunyi :
Usaha Asuransi terdiri dari :
1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan
risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang
dipertanggungkan;
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggung ulang terhadap
risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi
jiwa.
Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi
perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha
ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain : peraturan perundang-
undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak,
pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan
kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-
undangan terkait. Oleh karena itu tidak hanya ditingkatkan pemasyarakatan
asuransi, tetapi juga perlu diciptakan bisnis asuransi yang sehat, sehingga
masyarakat konsumsi asuransi memperoleh perlindungan hukum, demikian
juga pemerintah memperoleh manfaat dari usaha perasuransian tersebut.
Oleh KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum asuransi,
perjanjian asuransi dimasukkan ke dalam perjanjian kemungkinan, yaitu
dalam Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata. Pada umumnya para ahli tidak
sepakat digolongkannya perjanjian asuransi sebagai perjanjian kemungkinan.
Hal itu disebabkan dalam perjanjian kemungkinan (Kansovereenkomst) para
pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan
21
di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Namun demikian, para
ahli dapat membenarkan penempatan perjanjian asuransi dalam perjanjian
kemungkinan (perjanjian untung-untungan) hanya dalam pengertian bahwa
pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan kepada suatu peristiwa
yang belum pasti terjadi ( Man Suparman S., 1978: 2 ).
Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian
untung-untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup serta
perjudian dan pertaruhan. Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian
asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Di antara kedua perjanjian
tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perjanjian asuransi
melahirkan suatu akibat hukum sedangkan undang-undang tidak memberikan
suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan
pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata). Perjudian dan pertaruhan hanya
melahirkan ikatan perikatan alam. Selain itu dalam perjanjian asuransi
kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya
perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam perjudian dan pertaruhan tidak
demikian.
Sebagaimana diketahui, kontrak merupakan bagian yang paling
penting, yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.
Karena sifat alami risiko memang tidak pasti (gharar) dan sementara Islam
mengharamkan jual-beli atau transaksi yang mengandung gharar, maka
kontrak asuransi syariah haruslah bukan merupakan kontrak jual-beli. Padahal
di dalam KUH Perdata disebutkan mengenai kewajiban para pihak dalam
kontrak jual-beli, yang sekaligus memberi perlindungan hukum apabila salah
satu pihak tidak menepati kewajibannya seperti tertera pada kontrak tersebut.
Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi sudah
disebutkan dalam hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan
asuransi, seperti dalam KUHD, perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992
22
tanggal 11 Februari 1992) dan Peraturan Pemerintah tentang perasuransian
(Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP
No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Nomor 73
Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) walaupun
sebenarnya peraturan-peraturan tersebut lebih mengutamakan pengaturan
asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Akan tetapi hal tersebut
merupakan perlindungan dalam konteks hukum nasional, yang berlaku pada
asuransi konvensional, berbeda halnya dengan asuransi syariah yang belum
ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan belum
menjadi hukum positif.
Mengingat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana
mengantisipasi agar landasan syariah tetap mempunyai kekuatan hukum,
sehingga perlindungan terhadap nasabah berdasarkan syariah dapat
dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penulis
mengadakan penelitian di PT Asuransi Takaful Cabang Perwakilan Surakarta.
Alasan pemilihan lokasi tersebut karena PT Asuransi Takaful Cabang
Perwakilan Surakarta merupakan salah satu perusahaan asuransi di wilayah
kota Surakarta yang berhasil menjalankan usaha asuransi dengan berdasar
pada prinsip-prinsip syariah.
Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin
mengkaji lebih mendalam dengan mengadakan penulisan hukum dengan judul
: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PT ASURANSI TAKAFUL
KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA )”
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap
Penulisan Hukum karena dengan adanya perumusan masalah, berarti penulis
telah mengidentifikasi persoalan yang hendak ditulis. Selain itu adanya
perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data
23
dan menghindari adanya data yang tidak diperlukan sehingga penulisan akan
lebih terarah dan sesuai dengan yang dikehendaki.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang
masalah tersebut diatas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam
penulisan ini adalah :
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam
asuransi syariah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah
di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu
yang hendak dicapai oleh penulis lewat penelitiannya yang tidak lepas dari
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan ini, tujuan
yang hendak dicapai oleh penulis adalah :
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah
dalam asuransi syariah.
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam
asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Cabang Surakarta.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan
penulis melalui penelitian hukum, khususnya mengenai Hukum dan
Masyarakat.
b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat
diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan
24
suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas
permasalahan. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan
pemikiran maupun dijadikan referensi di bidang karya ilmiah bagi
penelitian sejenis di masa yang akan datang.
b. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran bagi penulis dalam
menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh.
c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan
ilmu yang diperoleh.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan
masukan pengetahuan pada setiap akademisi di bidang hukum maupun
masyarakat umum.
E. Metode Penelitian
Suatu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan
harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi
induknya, sehingga harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan
tujuan yang hendak dicapai sebelumnya untuk memperoleh kebenaran yang
dapat dipercaya keabsahannya. Sedangkan dalam penentuan metode mana
yang akan digunakan, penyusun harus cermat agar metode yang dipilih
nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran
yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang
menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Dalam arti kata yang
25
sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada
hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan
mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1985: 6), karena itu pemilihan jenis metode
tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada
hasil penelitian nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,
dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dalam
penulisan hukum ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder yang membahas tentang asuransi syariah dan perlindungan
hukum nasabah asuransi syariah. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun
secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Sifat Penelitian
Penelitian dilihat dari sudut sifatnya dikenal ada tiga jenis yaitu
penelitian eksplanatoris, deskriptif dan eksploratoris. Menurut Soerjono
Soekanto, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk
memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau
gejaka-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar
dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama di dalam
menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1984: 10).
Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam
penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif. Dengan menggunakan
sifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan
26
semua data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan
dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian
dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif
dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
4. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian pada
Kantor PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Perwakilan Surakarta yang
beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 33 Surakarta.
5. Jenis Data
Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data
sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang
telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur,
koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti. Secara umum ciri-ciri dari data sekunder adalah sebagai
berikut :
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat
dipergunakan dengan segera
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh
peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak
mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa,
maupun konstruksi data
c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto, 2005: 12).
27
6. Sumber Data
Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu
objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan
media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh.
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri
dari :
a. Bahan Hukum Primer
Sumber data primer berasal dari pihak-pihak yang secara langsung
berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam
penelitian ini data langsung diperoleh dari :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian;
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
5) Polis Asuransi Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga di Kantor
Cabang Perwakilan Surakarta.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau secara tidak langsung dapat
memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer,
berupa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku sepanjang mengatur
tentang asuransi, makalah dan dokumen kepustakaan lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedi, internet, dan lain-lain.
28
7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis adalah dengan
memanfaatkan indeks-indeks hukum berupa studi kepustakaan atau studi
dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan
mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-
catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang
diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok
masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang
kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.
8. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah lanjut untuk mengolah hasil
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian
dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:
103). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif, maka data dianalisis secara silogisme interpretasi, yaitu berupa
teknik yang digunakan dengan menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang
dihadapi.
Selanjutnya bahan-bahan yang ada dianalisa, untuk melihat
peranan pengaturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan
hukum nasabah asuransi syariah di Indonesia. Setelah analisis data selesai,
maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan
menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan
yang akan diteliti dan data yang diperoleh.
F. Sistematika Penulisan Hukum
29
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis
menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab yang
dalam tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini.
Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan
hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi
penelitian ini dan sistematika penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum
mengenai asuransi meliputi pengertian, perkembangan,
prinsip dan jenis-jenis asuransi. Tinjauan umum mengenai
asuransi syariah meliputi pengertian, perkembangan,
prinsip, konsep dasar, jenis-jenis serta perkembangan
asuransi syariah. Dan yang terakhir adalah tinjauan umum
tentang perlindungan hukum nasabah asuransi.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian
mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap
nasabah dalam asuransi syariah, dan perlindungan hukum
terhadap nasabah dalam asuransi syariah di PT Asuransi
Takaful Cabang Surakarta.
BAB IV PENUTUP
30
Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan dan
saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka Teori
a. Tinjauan Tentang Asuransi
a. Pengertian Asuransi
Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang
terdiri dari kata “assurandeur” yang berarti penanggung dan
“geassureerde” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa
Perancis disebut menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan
dalam bahasa Latin “Assecurare” yang berarti meyakinkan orang lain.
Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “Insurance” yang
berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi
dan “Assurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi
( Kasmir, 2002: 276).
Adapun pengertian asuransi secara umum ada beberapa
pendapat antara lain adalah:
1. Menurut Prof. Mehr dan Cammack
Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan
menggabungkan sejumlah alat yang memadai unit-unit yang
terkena risiko. Menurut Prof. Mehr kerugian-kerugian individual
mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang
dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.
31
2. Menurut Prof. Willet
Prof. Willet menyatakan bahwa asuransi adalah alat sosial untuk
mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak
tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak
individu kepada seseorang atau sekelompok orang.
3. Menurut Prof. Mark R. Green
Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan
mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu
pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya. Prof.
Mark R. Green juga berpendapat bahwa kerugian yang muncul
secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.
4. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang
Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.
5. Menurut Pasal 246 KUHD
“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.
b. Perkembangan Asuransi di Indonesia
Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia
merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah
Hindia Belanda. Yang pertama kali berdiri adalah Batavianche Zee &
32
Brand Assurantie Maattschaappij pada tahun 1843. Namun Peraturan
Pemerintah Indonesia yang mengatur asuransi baru dikeluarkan pada
tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada
waktu itu. Baru kemudian akhirnya beberapa Surat Keputusan Menteri
Keuangan diterbitkan, diantaranya :
1) 1136/KMK/IV/1976 tentang Penetapan Besarnya Cadangan Premi
dan Biaya oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia;
2) 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan di bidang Asuransi
Kerugian;
3) 1250/KMK.013/1988 tentang Asuransi Jiwa.
Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk selanjutnya tidak
berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian Indonesia dan Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
Selain kedua perundang-undangan dan peraturan tersebut dasar
acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi di Indonesia juga
didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
1) 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Izin
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
2) 224/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
3) 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4) 226/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan
dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha
Asuransi.
c. Prinsip Dasar Asuransi
33
Dalam industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun
asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi
seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian, antara lain (AM
Hasan Ali, 2004: 77) :
1) Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)
Insurable Interest sebagai hak atau adanya hubungan
dengan persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian
finansial sebagai akibat dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau
kehancuran suatu harta. Prinsip ini adalah kepentingan yang
menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar dapat
mengadakan asuransi secara valid.
2) Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)
Utmost Good Faith adalah bahwa kita berkewajiban
memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-
fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.
3) Indemnity (Indemnitas)
Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak
asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau “kontrak
penggantian kerugian”. Maksudnya, berdasarkan prinsip ini batas
tertinggi kewajiban penanggung adalah memulihkan tertanggung
pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi
kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh
ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.
4) Subrogation (Subrogasi)
Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu
kerugian bertanggung jawab atas kerugian itu. Dalam hubungannya
dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih
ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah
penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.
5) Contribution (Kontribusi)
34
Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah
membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka
penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang
terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup
asuransi harta benda tertanggung).
6) Proximate Cause (Kausa Proksima)
Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab
kerugian yang aktif dan efisien. Melalui kausa proksimal akan
dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau
kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau
tidak.
d. Jenis-jenis Asuransi
Dalam bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
dikemukakan tentang jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia,
diantaranya sebagai berikut :
1) Asuransi Kerugian (non life insurance)
Yaitu perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan menfaat dan
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian
adalah:
a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir,
kecelakaan kapal terbang, dan lainnya;
b) Asuransi pengangkutan;
c) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam
asuransi kebakaran dan pengangkutan.
2) Asuransi Jiwa (life insurance)
Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan penanggulangan
35
jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-
jenis asuransi jiwa ini adalah:
a) Asuransi Berjangka (term insurance);
b) Asuransi Tabungan (endowment insurance);
c) Asuransi Seumur Hidup (whole life insurance);
d) Anuitas (annuity contract insurance).
3) Reasuransi (reinsurance)
Merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa
asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi
oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi
jiwa. Asuransi ini digolongkan dalam :
a) Bentuk treaty;
b) Bentuk facultative;
c) Kombinasi dari keduanya.
b. Tinjauan Tentang Asuransi Syariah
a. Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi syariah terdiri dari dua kata yaitu asuransi dan
syariah. Asuransi mengandung arti pertanggungan. Dalam bahasa
Arab, disebut at-ta’min diambil dari kata amana yang memiliki arti
memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa
takut. Sedangkan syariah itu berarti sebuah prinsip atau sistem yang
bersifat universal yang didasarkan pada wahyu. Maka asuransi syariah
adalah suatu bentuk pertanggungan bersama terhadap kerugian atau
musibah yang terjadi yang dilakukan sesuai dengan konsep-konsep
hukum Islam yang lebih menitikberatkan pada prinsip kerjasama,
keadilan, gotong royong, tolong menolong dan senasib
sepenanggungan antar sesama pemegang polis yang didasarkan oleh
prinsip-prinsip yang dilaksanakan di dalam Islam.
36
Asuransi syariah menurut Musthofa Ahmad Zarqa mengatakan
bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum
(syariah) adalah sebuah sistem ta’awun (saling tolong menolong) dan
tadhamun (saling menanggung) yang bertujuan untuk menutupi
kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini
dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan
pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut
diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli
syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan suatu hukum yang
berkaitan dengan kehidupan social dan ekonomi, Islam bertujuan agar
suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling tolong menolong
dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban (Muhammad
Syakir Syula, 2004: 29).
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bahwa asuransi atau
reasuransi dengan “prinsip syariah” adalah prinsip perjanjian berdasar
hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi
dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana
peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang
diselenggarakan sesuai syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah, berbunyi, “Asuransi syariah (ta’min, takaful,
tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong
diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan
atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional.
Bisa dikatakan asuransi syariah menganut asas tolong-menolong
dengan membagi resiko diantara peserta asuransi (risk sharing) bukan
37
transfer resiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (risk
transfer) yang ada pada asuransi konvensional. Oleh karena itu,
kontraknya disebut bukan jual beli (tadabuli) akan tetapi kontrak
tolong-menolong (takafuli), sehingga asuransi ini disebut juga asuransi
takaful yaitu pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong, atau
disebut perbuatan kafal, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam
menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.
b. Perkembangan Asuransi Syariah
Berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktik asuransi
syariah sekarang berasal dari budaya suku arab. Diriwayatkan oleh
Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku
Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita
yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta
janin yang dikandungnya, dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari
orang tua laki-laki) (HR. Bukhari). Maka ahli waris dari wanita yang
meninggal mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW,
maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan
terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki
atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut
dengan uang darah (diyat) yang zaman Rasulullah yang disebut dengan
aqilah, menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary Of Islam,
menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh
anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah
(diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh.
Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut aqilah, harus
membayar uang darah atas nama pembunuh. Praktik aqilah pada
38
zaman Rasulullah tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum
Islam, hal tersebut dapat dilihat dari hadist Nabi Muhammad SAW.
Selain hadist diatas, ada Pasal khusus dalam konstitusi
Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama,
yaitu Pasal 3 yang isinya sebagai berikut: Orang Quraisy yang
melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungan
bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara
mereka. Aqilah merupakan praktik yang biasa terjadi pada suku Arab
kuno. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap
anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh
bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan
keluarga pembunuh. Penutupan yang dilakukan oleh keluarga
pembunuh itulah yang disebut sebagai aqilah.
Pada tahap selanjutnya, perkembangan asuransi syariah selain
mengembangkan praktik tolong menolong melalui dana tabarru’ juga
memasukan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik
dengan akad bagi hasil (mudharabah) maupun fee (wakalah).
Dalam syari’at Islam ketentuan hukum asuransi pada umumnya
dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad, kerena tidak ada
penjelasan resmi baik dalam Al Qur’an maupun Al Hadits. Di samping
itu, para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang
hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal
(Suhrawardi K. Lubis, 2000: 74).
Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum
asuransi dapat diklarifikasikan sebagai berikut (www.eramuslim.com):
1) Pendapat pertama: Asuransi dengan segala bentuk perwujudannya
haram menurut ketentuan hukum Islam.
39
Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah Al
Qalqili, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti
Mesir).
Adapun alasannya adalah sebagai berikut :
a) asuransi sama dengan judi;
b) asuransi mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
(uncertainly);
c) asuransi mengandung unsur riba/rente;
d) asuransi mengandung unsur pemerasan;
e) premi-premi yang dibayarkan akan diputar dalam praktek-
praktek riba (kredit berbunga);
f) asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar
menukar mata uang tidak dengan tunai (cash and carry);
g) hidup dan mati manusia jadi obyek bisnis, berarti sama halnya
mendahului takdir Allah.
2) Pendapat kedua: Asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima
dalam syari’at Islam
Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf,
Mustafa Akhmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas
Syari’ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar
Hukum Islam pada Universitas Kairo) dan Abdurrahman Isa
(Pengarang Kitab Al Muamalat al-haditsah wa Ahkamuka), dengan
alasan:
a) tidak ada nash (Al Qur’an dan Al Hadits);
b) ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak;
c) saling menguntungkan kedua belah pihak;
d) mengandung kepentingan umum;
e) asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil);
f) asuransi termasuk koperasi (syirkah ta’awuniyah);
g) asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen
40
3) Pendapat ketiga: Asuransi Sosial diperbolehkan, sedangkan
asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau
bertentangan dengan syari’at Islam.
Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah,
beliau menyatakan asuransi sosial diperbolehkan dengan alasan
sebagaimana pendapat yang kedua dan asuransi komersial tidak
diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama.
4) Pendapat keempat: Asuransi dengan segala jenisnya dipandang
syubhat (samar)
Asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat
(samar/perkara yang tidak diketahui hukumnya oleh orang banyak,
yang masih samar kehalalan maupun keharamannya), alasannya
karena perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang
kebolehan dan ketidakbolehannya di dalam Al Qur’an dan Hadits.
Menanggapi polemik tersebut, K.H. Ahmad Azhar Basyir,
MA, menyatakan bahwa perjanjian asuransi dengan asas gotong
royong atau ta’awun menuntut agar mental para tertanggung benar-
benar siap. Perjanjian dilakukan benar-benar perjanjian tolong-
menolong bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian,
bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan
tolong-menolong dapat ditegakkan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa suatu asuransi diperbolehkan secara syar’i jika tidak
menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari’at Islam.
Selanjutnya, perkembangan Asuransi Syariah dalam
beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Setelah Asuransi
Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari
cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Saat
ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah
41
operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI),
terdapat 51 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah
mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 42 operator
asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi
dan reasiuransi syariah. Industri asuransi Indonesia mencatat
kenaikan laba yang cukup signifikan dalam 7 tahun terakhir,
dengan pertumbuhan rata-rata 26,5% per tahun.
c. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh
berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi
Islam. Prinsip tersebut diantaranya (AM. Hasan Ali, 2004: 125) :
1) Tauhid (Unity)
Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk
bangunan yang ada dalam syariah Islam. Dalam berasuransi yang
harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan
suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai
ketuhanan.
2) Keadilan (justice)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-
nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad
asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam
menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan
asuransi.
3) Tolong-menolong (ta’awun)
Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari
dengan semangat tolong-menolong (ta’awun) antara anggota
(nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus
memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan
beban sesamanya yang mendapatkan musibah atau kerugian.
42
4) Kerja Sama (cooperation)
Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu
ada dalam literatur ekonomi islami. Kerjasama dalam bisnis
asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan
antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan
perusahaan asuransi.
5) Amanah (trustworthy/ al-amanah)
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat
terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban)
perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.
Sedangkan prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah
asuransi. Nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi
yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan
tidak memanipulasi kerugian yang menimpa.
6) Kerelaan (al-ridha)
Dalam bisnis asuransi, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan
pada tiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal
untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke
perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial
(tabarru’).
7) Larangan riba
Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai
imbangan apa pun. Riba jelas dilarang dalam Islam, karena
bertentangan dengan keadilan dan persamaan.
8) Larangan maisir (judi)
Unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang
untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini
tampak jelas dalam asuransi konvensional, bila pemegang polis
dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa
reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan
43
tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali
sebagian kecil saja.
9) Larangan gharar (ketidakpastian)
Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’
(penipuan) yaitu suatu tindakan yang di dalamya diperkirakan tidak
ada unsur kerelaan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus
jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus
diterima.
d. Konsep Dasar Asuransi Syariah dalam Islam
Menurut ahli perundang-undangan Islam, ada beberapa konsep
yang mengarah kepada konsep at-ta’min (asuransi) berdasarkan
syariah Islam (Muhammad Syakir Sula, 2004:82-84), diantaranya:
1) Al’aqilah
Saling memikul atau bertanggung jawab untuk
keluarganya. Aqilah merupakan istilah yang mahsyur di kalangan
fuqaha, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal
konsep asuransi syariah. Jadi Aqilah merupakan tanggung jawab
kelompok, sehingga para ahli hukum Islam mengklaim bahwa
dasar dari tanggung jawab kelompok itu terdapat pada system
aqilah sebagaimana dipraktekkan oleh kaum Muhajirin dan
Anshor.
2) Al-Muwalat (perjanjian jaminan)
Yaitu perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseorang
yang tidak memilliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya.
Penjamin setuju untuk menanggung bayarannya, jika orang yang
dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin
meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang
tidak ada ahli warisnya.
3) Al-Qasamah
44
Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa
manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam
sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau
majelis.
4) Al-Tahamud
Makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar
kemudian dicampur menjadi satu. Makanan tersebut dibagikan
pada saatnya kepada mereka kendati mereka mendapatkan porsi
yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan
bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan
makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya dan bisa berbeda-
beda.
5) Al Umra
Al Baji (494 H) bemadzhab Maliki ketika mendiskusikan
masalah jual beli gharar mengatakan “ jika A menyerahkan
rumahnya kepada pihak B dengan kompensasi B memberikan
biaya hidup kepada A sampai ia meninggal”. Albaji berkomentar
“saya tidak setuju dengan model transaksi seperti itu, tapi jika
terjadi, saya tidak membatalkannya.
Rumah, dalam kasus diatas, sebagai premi dalam asuransi,
sedangkan biaya hidup selama hayat adalah sebagai manfaat
asuransi yang akan diperoleh oleh (A)/peserta. Dr. Jafril Khalil,
dalam makalahnya menambahkan beberapa bentuk-bentuk akad
lainnya, selain yang telah kita jelaskan diatas yang mirip dengan
konsep asuransi dan sudah jama’ dan biasa digunakan di dunia
Islam, diantaranya:
a) Kontak pengawal keselamatan;
b) Jaminan keamanan lalu lintas, suatu akad yang diterima oleh
ulama’ Madzhab Hanafi;
c) Penerimaan pengganti bayaran bila barang amanah rusak;
45
d) Sistem pensiun.
6) Aqd al-hirasah (Kontrak Pengawal Keselamatan)
Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu,
misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak
dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia
membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan konpensasi
keamanannya akan dijaga oleh pengawal.
7) Dhiman Khatr Tariq
Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas.
Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan
perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-
orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar
sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.
8) Al-Wadi’ah biujrin
Dalam kontrak wadiah ini jikalau kerusakan pada barang
ketika dikembalikan, maka pihak penerima wadiah wajib
menggantinya, karena ketika menitipkan pihak penitip telah
membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.
9) Nizam al-Taqaud
Sistem pensiun yang sudah lama berjalan di dunia Islam.
Jadi pegawai suatu instansi berhak mendapat jaminan haritua
berupa pensiun.
Bentuk-bentuk muamalah diatas, karena memiliki kemiripan
dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap
sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola
secara profesional. Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas
amal Tathowwu’ dan tabarru’ terbuka yang tidak berorientasi kepada
profit.
46
e. Jenis-jenis Asuransi Syariah
Asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
1) Asuransi Jiwa (life insurance)
Dalam asuransi jiwa ini fokus utamanya adalah
memberikan layanan dan bantuan yang menyangkut jiwa dan
keluarga yang mana untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan
yang akan datang seperti dana siswa untuk masa depan anak, dana
haji untuk mempersiapkan bekal haji, dan lain-lain. Dalam
Asuransi Takaful, asuransi jiwa dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
a) Produk yang ada unsur tabungan (Saving)
(1) Takaful Dana Investasi
(2) Takaful Dana Siswa
(3) Takaful Dana Haji
(4) Takaful Dana Jabatan
(5) Takaful Hasanah
b) Produk-produk Individu (Non Saving)
(1) Takaful Kesehatan Individu
(2) Takaful Kecelakaan Diri Individu
(3) Takaful Al-Khairat Individu
c) Produk-produk Kumpulan
(1) Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan
(2) Takaful Kecelakaan Siswa
(3) Takaful Wisata dan Perjalanan
(4) Takaful Pembiayaan
(5) Takaful Majelis Taklim
(6) Takaful Al Khairat
(7) Takaful Medicare
(8) Takaful Al-Khairat+ Tabungan Haji (Takaful Iuran Haji)
(9) Takaful Perjalanan Haji dan Umrah
2) Asuransi Umum (general insurance)
47
Yaitu asuransi syariah yang fokus utamanya adalah
memberikan pelayanan dan bantuan menyangkut asuransi di
bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran,
pengangkutan, niaga dan kendaraan bermotor. Dalam Asuransi
______ _. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sri Rejeki Hartanto. 1997. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: PT Sinar Grafika.
Suhrawardi K. Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: PT Sinar Grafika.
Totok Budi Santoso & Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba Empat.
Tri Widiono. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Kamus dan Terjemahan :
J.C.T Simorangkir dkk.2000. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur’an.1971. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
Undang-undang dan Peraturan lainnya :
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
134
Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi
Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi
Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah
Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru’ pada Asuransi Syariah
Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru’ pada Asuransi Syariah Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Jurnal :
Tamyiz Mukharrom. 2003. ”Kontrak Kerja Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”. Jurnal Hukum Islam Al Mawarid. Edisi X Tahun 2003. Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII.
Yusdani. 2002. ”Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Studi Agama MILLAH. Volume.II Nomor 2 Januari 2002. Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
Surat Kabar:
135
Lamgiat Siringoringo. “Kinerja Asuransi: Hanya 3 bulan, Prudential Raup Premi Asuransi Syariah Rp 410,3 M” dalam Harian Kontan. 15 April 2008 Halaman 10.
NN. “Memo Bisnis: Peningkatan Bisnis Asuransi Syariah” dalam Koran Tempo. 21 April 2008 Halaman 9 Kolom a.
Internet:
http://hukumonline.com/detail.asp?id=13000&cl=Berita ( diakses tanggal 3 April 2009 pukul 20.00 wib)
http://takaful.com/takafulindonesia»profilperusahaan.htm (diakses tanggal 3 April 2009 pukul 20.00 wib)
http://eramuslim.com/bedaasuransi/newbhn/fatwa.htm. ( diakses tanggal 29 April 2009 pukul 20.00 wib)
http://tazkia.com/konsepdasar?id=syari’ah. ( diakses tanggal 29 April 2009 pukul