PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG …

Scanned by CamScanner

Binamulia Hukum Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN,TERBATAS

Oleh: HELNAWATI1

Kata Kunci : Perlindungan, Pemegang, Saham

Abstrak lklim usaha yang kondusif jadi prioritas dalam pembangunan ekonomi untuk

mensejahterakan masyarakat mendorong pemerintah atas desakan Komisi Nasional Good Corporate Governance (Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik) bersama Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap investor pemegang dari tindakan perseroan yang merugikan diamanatkan dalam Pasal 3 tentang Tanggung Jawab Pemegang Saham, Pasal 60 tentang Gadai Saham, Pasal 61 Hak Menggugat dari Pemegang Saham, Pasal 62 tentang Kewaj iban Perseroan untuk membeli saham investor, Pasal 87 tentang Forum Keputusan Rapat Pemegang Saham, Pasal 126 tentang Hak Pemegang Saham untuk diperhatikan bila perseroan melakukan penggabungan, pengalihan hak a tau pemisahan perusahaan perseroan dan Pasal 13 8 tentang Hak Pemegang Saham untuk intervensi terhadap pemeriksaan perseroan oleh Pengadilan. Ketentuan lain yang mengikat Perseroan menurut Undang-Undang ini adalah :Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Asas Itikad Baik, Asas Kepantasan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Keywords : Stake Holder Protection

Abstract A conducive business climate is a priority in order to enhance the economic

development and the wealth of the people. Under the principles of the Good Corporate Governance, the Government and the Parliament has issued the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. This Law provides protections to the Investors (the shareholders) through several Articles, such as Article 3 regarding Shareholders Responsibilities, Article 60 regarding Shares Mortgage, Article 61 regarding the Rights to Submit Lawsuits, Article 62 regarding the Liability to buy the Shares Subscribed by the Investor, Article 87 regarding the Decision taken in the General Shareholders Meeting, Article 126 regarding the Rights of the Shareholders in the events of Corporate Mergers, Transfer of Rights or Spin-Off and Article 138 regarding the Rights of the Shareholde~s. to m~e Intervention o~ Corporate Assessment undergone by the Court. Other provisions stipulated under this Law are related to Corporations, Articles of Associations, Goodwill Principles and Good Corporate Governance

1 Dosen Tetap Universitas Gunadarma Depok.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham 43


Biumulia Hukum

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 menghapuskan ketentuan

tentang Perseroan Terbatas No. 1

Tahun 1995 dengan tujuan untuk

rnemberikan Jandasan hukurn bagi

Perseroan Terbatas yang merupakan

saJah satu pilar dalam pembangunan

ekonomi, berpegang pada prinsip

kebersamaan, kemandirian,

berkeJanjut~ bezwawasan

Jingkungan dalam era gJobalisasi demi

terjaminnya iklim usaha yang

kondusif.

Investor sebagai pemegang

saham dalam perseroan terbatas

bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan dari saham yang ta

pegang. Apabila ia berinvestasi dalam

saharn perseroan terbatas tersebut

mendapatkan kerugian apalagi

kerugian ituterus menerus berakibat ia

tidak mau berinvestasi lagi dalam

perseroan tersebut berakibat iklim

usaha tidak kondusif.

2.

Vol. 3 No. 1 30 I 1. , U I 2015

yang diterima Ia d a pat

mensejahterakan minimal diri dan

keluarganya. Sebaliknya bila investor

tidak mau berinvestasi peru h sa aan

tidak bisa jalan, terkait hal diatas

maka Negara melalui

perundang-undangan peraturan

Yang diterbitkannya perlu memberikan

perlindungan kepada warganya

termasuk mereka yang berinvestasi

sebagai pemegang saham dalam

perseroan terbatas.

Terkait dengan paparan

sebelumnya maka yang jadi pokok

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Undang-Undang No.

40 tahun 2007 memberikan

perlindungan terhadap pemegang

saham yang berinvestasi dalam

sebuah perseroan terbatas agar

ildim usaha yang kondusif

terwujud.

Bagaimana pembuat Undang

Undang No. 40 tahun 2007

menentukan peraturan yang

mengikat perseroan agar iklim

usaha kondusif dan Investor

pemegang saham terlindungi.

Adapun dana yang diinvestasikan oleh

pemegang saham perseroan terbatas

digunakan oleh perseroan antara lain

untuk mendirikan perusahaan, dengan

berdirinya perusahaan, perusahaan itu

dapat menyerap tenaga kerja Tenaga

kerja yang terserap dalam perusahaan

akan-mendapatkan upah, den~ upah

Adapun yang jadi kerangka

teori dan konseptual da1am pene1itian

ini adalah bahwa perseroan terbatas

merupakan bentuk perusahaan yang

banyak dipakai di Indonesia. Menurut

44 -. Jter1fnd F

· ungan Hokum Terhada Investor Pem~g Sahant


Binamulia Hukum

Undang-Undang No.40 tahun 2007

Perseroan terbatas adalah Badan

Hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha

dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham.

Metode yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah yuridis

normative, data diperoleh dari hasil

penelitian pustaka berupa bahan

hukum primer, sekunder dan tersier

dianalisis secara kualitatif untuk

memotret masalah yang dibahas.

INVESTORPEMEGANGSAHAM

Investor adalah orang atau

badan yang berinvestasi dengan tujuan

untuk mendapatkan keuntungan, ia

adalah orang atau badan yang

mempunya1 kelebihan dana setelah

dana yang dipunyainya dikurangi

untuk pengeluaran rutin dalam hidup

bermasyarakat, berbangsa dan

bemegara.Investasi istilah lainnya

adalah penanaman modal.Undang

Undang investasi menentukan macam

investasi adalah investasi langsung

dan investasi tidak langsung. Investasi

langsung dilakukan oleh orang atau

badan dengan cara langsung

mendirikan perusahaan. misalnya.

Sedangkan investasi tidak langsung

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

misalnya orang atau badan membeli

(atau berinvestasi) saham yang

diperdagangkan di pasar modal

misalnya.

Undang-Undang ten tang

investasi menentukan ada dua macam

investor yaitu investor asing dan

investor dalam negen. Undang

Undang Pasar Modal menentukan

adanya antara lain tentang investor

pemegang saham mayoritas dan

investor pemegang saham minoritas,

saham yang diperdagangkan dipasar

modal merupakan saham minoritas.

J adi mereka yang berinvestasi di pasar

modal merupakan pemegang saham

minoritas.

Doktrin tentang pasar modal

mengenal bermacam-macam investor

asmg atau investor dalam

negeri.Investor lembaga yang bisa

berupa investor asing dan investor

dalam negeri.Investor yang ingin jadi

bagian dari pemilik perusahaan,

investor yang aktiv bertransaksi dalam

perdagangan di pasar modal, dll.

Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang perseroan terbatas

menentukan modal dalam suatu

perseroan terbatas terdiri dari modal

dasar, modal ditempatkan dan modal

disetor .Modal dasar adalah modal

yang dibutuhkan dalam perusahaan

Perlindungan Hulrum Terhadap Investor Pemegang Saham 45


Binamulia Hokum

. . . 1 tun· a puluh juta rupiah. ya1tu mmuna Modal yang ditempatkan yaitu

sebagian dari modal dasar yang telah

disanggupi untuk diambil para pendiri

dalam bentuk saham.Modal disetor

adalah modal yang benar-benar sudah

ada dalam kas perseroan

terbatas.Setiap penempatan modal

harus telah disetor paling sedikit 50%

dari nilai nominal saham yang

dikeluarkan.Seluruh saham yang telah

dikeluarkan harus disetor penuh pada

saat pengesahan dengan bukti

penyetoran uang sah.

MEWUJUDKAN IKLIM USAHA

YANG KONDUSIF

Krisis ekonomi yang melanda

Indonesiatelah melahirkan informasi

di segenap bidang tennasuk dunia

usaha.Kesadaran yang tumbuh di

masyarakat adalah bahwa

praktikkehidupan dan berbangsa yang

tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar

moral yang menjunjung kejujuran dan

keterbukaan telahmengantarkan

bangsa ke masa-masa kelam sejarah

kehidupan.Didunia usaha sekarang ini

tengah diupayakan untuk

membangunkesadaran untuk

menjalankan perusahaan secara baik

dan benar.Baik artinya mengandung

nilai-nilai moral, sedangkan benar

adalah sesua1 dengan

hukum. "Persoalan bisnis bukan

semata-mata fungsidari kalkulasj

keuntunganpersoalan yang dihadapj

temyata amatluas dan multidimensi."

Globalisasi ekonomi menuju

perdagangan bebas merupakan suatu

desain besar yang diyakini oleh

negara-negara ekonomi kuat sebagai

suatu keniscayaan untuk menciptakan

kemakmuran dunia. Namun hal itu

masih diragukan, karena perdagangan

bebas, tampaknya hanya akan

memperkuat posisi negara-negara

ma Ju

di dalam mendominasi pasar dengan

menciptakan sejumlah standar yang

lebihmenguntungkan mereka.

Globalisme yang diyakini akan

membawa dampak kemakmuran bagi

semua pihak. Bagi Indonesia, tidak

ada pilihan.Siap atau tidak, Indonesia

harus mengikuti perkembangan

tersebut, karena Indonesia merupakan

World Trade Organization

(WTO).Tetapi, . Indonesia harus

mampu mengubah dan

mentransformasikan pola-pola dan

praktik bisnis yang baik.

Globalisasi ekonomi dan

perdagangan bebas merupakan tren

dan perkembangan terpenting saat

~.Bagi negara-negara tertentu,

46 -Perlindungan Hukum Terhl~dap Investor Pemegang SahaJll


Binamulia Hokum

memasuki era perdagangan bebas

memerlukan persiapan, misalnya

mengefektifkan dan mengefisienkan

perekonomian adalah suatu prasyarat

kondisional. Belajar dari krisis

keuangan dan ekonomi di Asia,

lembaga-lembaga

intemasional seperti

keuangan

World Bank,

Asian Development Bank (ADB),

International Monetary Fund (IMF),

Consultative Group on Indonesia

(CGI) berkesimpulan bahwa

penerapan prinsip tata kelola

perusahaan yang baik untuk

diimplementasikan pelaku us aha

tennasuk Perseroan terbatas cukup

mendesak.

Konsep Tata kelola

Perusahaan yang baik sebenamya

telah lama dijalankan oleh pelaku

bisnis di Negara Anglo Saxon dan

beberapa Negara Eropa. Adapun yang

jadi ide dasar dari konsep ini adalah :

1. Memisahkan fungsi dari

kepentingan pemegang saham,

pengawas, pelaksana perusahaan

sehari-hari dan masyarakat luas.

2. Memberdayakan pemegang

saham minoritas dalam

melindungi · kepentingannya

terkait perbuatan pengelola

pemsahaan.

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

I Nyoman Tjager (1999:1)

mengemukakan bahwa 200 tahun

yang lalu Blac Stote mengelola

perusahaan seperti mengelola

Republik harus dilakukan melalui

tindakan sebagai berikut :

1. Pemilihan Anggota Direksi oleh

pemegang saham melalui

pemungutan suara pada Rapat

pemegang saham yang

merupakan hak dasar dari

pemegang saham.

2. Organ perusahaan yang

merupakan pusat kewenangan

manajerial.

3. Birokrasi perusahaan yang terdiri

dari organ legislative, organ

eksekutif yang melaksanakan

manaJemen perusahaan sehari

hari.

Keseriusan dunia usaha dan

pemerintah

membangun

pengelolaan

bertanggung

Indonesia untuk

kode perilaku .

perusahaan secara

jawab

dengan

KomisiNasionalGCG

diwujudkan

membentuk

(Good

Corporate Governance/ Tata Kelola

Perusahaan) dengan merumuskan

Kode GCG versi 3.1. Kode GCG versi

3.1.memuat hal-hal, yaitu

perlindungan hak pemegang saham,

· ·~aaiipri ·H:ukuni Terha4ap invutor Pemepng Saham 47


~B~in~a~m:u:li:a~H~u~k~u:m~ ...................................... v.oI •.• 3.N.o •. 1~,•3•0~Ju~li~2015

........

perlakuan adil terhadap seluruh

pemegang saham, per an an

stakeholder, keterbukaan dan

transparansi, serta peranan direksi

perusahaan. Kode GCG vers1

3. l .harus diimplementasikan dengan

peraturan-peraturan. Sebagai kode

perilaku, Kode GCG versi 3.1.tidak

akan berarti apa-apa, jika tidak

disertai dengan pelaksanaan dan

penegakan. Salah satu otoritas terkait

yang mempunyai peluang untuk

menerapkan prinsip GCG adalah

Bapepam.Pasar modal merupakan

salah satu sektor industri Jasa

keuangan yang amat penting.Oleh

karena itu, sudah pada tempatnya j ika

Bapepam terus berupaya untuk

mengintensifkan penerapan GCG pada

perusahaan publik dan emiten.

Pusat pengelolaan perusahaan

ada di tangan direksi.Kode GCG versi

3. l .menyebutkan tentang terciptanya

hubungan yang fair, seimbang,

transparan di antara tiga organ yang

terdapat dalam perseroan terbatas

(PT), yaitu Rapat Um um

PemegangSaham (RUPS), Direksi,

dan Komisaris. UUPT mengatur

hubungan antara orgari perseroan

diatur dalam pasal-pasal UUPT.Organ

tertinggi dalam suatu perseroan

terbatas adalah RUPS.Direksi

bertanggung jawab kepada RUPS atas

segenap tindakannya yang berkait an

dengan pengelolaan

perusahaan.Kepentingan pemegang

saham dalam suatu perseroan

terlindungi dalam RUPS.Dengan

adanya RUPS ini, pemegang saharn

dapat memperoleh infonnasj

mengenai keadaan perseroan dari

Direksi. RUPS terdiri dari RDPs tahunan yang dilaksanakan dalam

waktu paling lambat 6 bulan setelah

tahun buku, sedangkan RUPS lainnya

dapat dilakukan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan.

Sejak tahun 2000 Bapepam

bersama pihak-pihak lain yang terkait ' '

terlibat secara aktif dalam berbagai

kegiatan yang bertujuan mendorong

penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance kepada semua

pelaku di pasar modal Indonesia

mengingat penerapan GCG yang baik

merupakan salah satu faktor yang

mampu membangun dan mewujudkan

j>asar modal yang sehat. Partisipasi

secara aktif ini diwujudkan dalam

keanggotaan Ketua Bapepam dan

Kepala Biro Standar Akuntansi dan

Keterbukaan dalam Komite Nasional

Good Corporate Governance.

Komnas GCG telah

menghasilkan 13 prinsip yang

tertuang dalam Ref. 4.0 tangga13 l

Maret 2001, yaitu:

48 Perllndungan Hulrum 1i h d er a ap Investor Pemegang Saham


Binamulia Hukum

i. Pemegang Saham

1. Perlindungan hak pemegang

saham sesuai dengan

peraturan

undangan

berupa:

perundang-

yang berlaku

a. Hak untuk menghadiri

b.

dan memberikan suara

dalam RapatUmum

Pemegang Saham

(RUPS).

Hak untuk memperoleh

informasi yang material

mengenaiperseroan

secara tepat waktu dan

teratur agar

memungkinkan

pemegang saham dapat

mengambil keputusan

penanamanmodalnya

berdasarkan informasi

yang dimilikinya.

c. Hak untuk

menerimasebagiankeunt

ungan perseroan

sebandingdengan jumlah

saham yang dimilikinya.

2. Hak pemegang saham untuk

mendapatkan informasi yang

lengkap dan akurat dalam

rangka penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang

Saham.

· 3. Hak pemegang saham untuk

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

mendapatkan perlakuan

setara berdasarkan klasifikasi

bahwa setiap pemegang

saham mempunya1

kedudukan yang sama.

saham 4. Pemegang

memiliki

pengendalian

mempergunakan

dengan penuh

yang

kepentingan

sepatutnya

pengaruh

tanggung

jawab. Pemegang

minoritas tidak

mempergunakan

saham

boleh

haknya

menurut peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

ii. Dewan Komisaris

1.

2.

Dewan komisaris

bertanggung jawab dan

berwenang mengawasi

tindakan Direksi : dan

memberikan nasihat jika

dipandang perlu. Setiap

anggota Dewan Komisaris

harus berwatak amanah dan

mempunyai pengalaman dan

kecakapan yang diperlukan

untuk menjalankan tugasnya.

Komposisi Dewan Komisaris

harus sedemikian rupa

sehingga memungkinkan

pengambilan keputusan yang

efektif, tepat dan cepat serta

Perlbidungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Siahain 49


BinamuU. Hukum

50

dapat bertindak secara

independcn sehingga dapat

menjalankan tugasnya secara

mandiri dan kritis.

3. Dewan Komisaris harus

mematuhi Anggaran Dasar

Perseroan dan peraturan


berlaku dalam meJaksanakan

tugasnya dan mengawas1

direksi agar selalu mematuhi

Anggaran Dasar dan

peraturan petundang-

undangan yang berlaku.

4. Rapat Dewan Komisaris

harus dilakukan secara

berkala. Dewan Komisaris

menetapkan tata tertib rapat,

risalah · rapat harus dibuat

dengan mencantumkan

pendapat berbedapara peserta

rapat.

5. Dewan Komisaris berhak ·

memperoleh akses informasi

perseroan secara tepat waktu

dan lengkap.

6. Dalam laporan tahunan,

Direksi harus secara tegas

mencantumkan jika terdapat

hubungan usaha . antara


dan atau Direksi dengan

Perseroan .dan penjelasan

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

'""' mengena1 hubungan usaha

terse but.

7. Anggota Dewan Komisaris

dilarang mengarnbiJ

keuntungan pribadi dari

kegiatan perseroan selain gaj i

dan tunjangan yang

diterimanya sebagai anggota

Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris harus

menentukan sistem yang

transparan llntuk

pengangkatan para eksekutif;

penentuan gaji clan tunjangan

eksekutif, clan penilaian

kinerj a eksekutif.

9. Dewan Ko mi saris harus

mempertimbangkan

pembentukan komite

nominasi untuk seleksi dan

pengangkatan eksekutif;

Komite renumerasi untuk

menyusun sistem penggajian

dan pemberian tunjangan

serta fasilitas lain; Komite

asuransi untuk melakukan

penilaian secara berkala dan

memberikan rekomendasi

tentang Jerus dan jumlah

asuransi yang ditutup

perseroan; Komite audit,

yang anggotanya berasal dari



Binamulia Hukum

iii.

guna menunjang pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris.

Dire bi

1.

2.

3.

Direksi wajib

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham melalui

RUPS,

Komposisi clireksi harus

sedemikian rupa sehingga

memungkinkan pengambilan

putusan yang efektif, tepat

clan cepat serta dapat

bertindak secara independen

sehingga dapat menjalankan

tugasnya secara mandiri clan

kritis.

Dal am

tugasnya,

melaksanakan

Direksi harus

mematuhi Anggaran Dasar

(AD) perseroan dan peraturan


berlaku.

4. Anggota Direksi dilarang

mengambil

pribadi dari

keuntungan

kegiatan

perseroan,

tunjangan,

selain gaji,

berbasiskan

diterimanya

direksi

keputtisan RUPS.

dan kompensasi

saham yang

sebagai anggota

berdasarkan

5.

6.

7.

8.

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

Ra pat Direksi dilakukan

secara berkala.Direksi

menetapkan tata tertib

rapat.Risalah rapat harus

mencantumkan pendapat

berbeda (dissenting opinion)

dari peserta rapat.

Direksi menetapkan suatu

sistem pengawasan internal

yang efektif untuk

mengamankan investasi clan

aset perseroan.

Direksi wajib

memberitahukan komite

audit jika Direksimemerlukan

pendapat kedua (second

opinion) mengenai masalah

akuntansi yang penting.

Direksi

menyelenggarakan

wajib

dan

menyimpan Daftar Pemegang

Saham dan Daftar Khusus

sesuai dengan peraturan

perundang-un~angan yang

berlaku.

iv. Sistem Audit

1. Auditor Eksternal harus

ditunjuk oleh . RUPS dari

calon yang diajukan oleh

Dewan Komisaris

berdasarkan usul Komite .

Audit clan · bebas dari

pengaruh Dewan Komisaris '

" Petlind " . . ' -· .· . .·. ungan Hulcum Terhadap Investor Pemegang·saham 51


Binamulia Hukum

Dircksi. dan pihak yang

berkepentingan dalarn

perseroan (stakeholders).

2. Dewan Komisaris wajib

membentuk Komite Audit

yang beranggotakan satu atau

lebih anggota Dewan

Komisaris.

3. Dewan Komisaris dan

4.

Direksi harus memastikan

bahwa Auditor Eksternal

maupun Auditor Internal dan

Komite Audit memiliki akses

terhadap inf ormasi mengenai

Perseroan yang perlu untuk

melaksanakan tugas audit

mereka.

Kecuali

peraturan

undangan

Auditor

disyaratkan oleh

perundang-

yang berlaku,

Ekstemal dan

Internal maupun Komite

Audit harus merahasiakan

informasi yang diperoleh

sewaktu melaksanakan

tugasnya.

5. RUPS harus menetapkan

peraturan internal yang

bersifat mengikat dan

mengatur berbagai aspek

audit _termasuk kualifikasi,

hak dan kewajiban, tanggung

jawab, dan kegiatan Auditor . ', ·.

v.

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 20lS

Eksternal dan Internal.

Sekretaris Perusahaan

1. Direksi dianjurkan untuk

mengangkat seorang

Sekretaris Perusahaan yang

bertindak sebagai pejabat

2.

3.

penghubung

ditugaskan

dan dapat

untuk

menatausahakan, serta

menyimpan dokumen

Perseroan.

Sekretaris perusahaan harus

memiliki kualifikasi

akademis yang memadai agar

dapat melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya

dengan baik.

Sekretaris Perusahaan

bertanggung jawab kepada

Direksi Perseroan.Sekretaris

Perusahaan harus

memastikan bahwa perseroan

mematuhi peraturan tentang

persyaratan keterbukaan yang

berlaku.

vi. Pibak yang Berkepentingan

1. Hak Pihak yang

berkepentingan berdasarkan

peraturan perundang

undangan yang berlaku atau

kontrak yang dibuat

52 .· · :Perlindunaan Hilkum Terhadao Investor Peme2ang SabaJl1


. · .BLnamulia Hukum •

perseroan dengan karyawan,

pelanggan, pemasok, dan

kreditur maupun masyarakat

sekitar tempat usaha

perseroan, dan pihak yang

berkepentingan lainnya harus

dihormati perseroan.

2. Pihak yang berkepentingan

diberi kesempatan untuk

memantau pemenuhan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku oleh

direksi dan untuk

menyampaikan masukan

i:nengenai hal tersebut kepada

direksi.

vii. Keterbukaan

1. Perseroan wajib

informasi

Laporan

La po ran . "

mengungkapkan

penting dalam

Tahunan dan

Keuangan Perseroan kepada

pemegang saham dan instansi

pemerintah yang terkait

sesuai dengan peraturan


berlaku secara tepat waktu,

· akurat, jelas, dan secara

.· objektif.

: · 2.. Selain yang tercantum dalam

:: ... ·: .. : . Laporan_ Tahunan dan

· : ·' Laporan Keuangan ~ . . .

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

sebagaimana disyaratkan

oleh peraturan perundang

undangan yang berlaku,

Perseroan harus mengambil

inisiatif untuk pengungkapan

tidak hanya masalah yang

disyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan, namun

juga hal yang penting untuk

pengambilan keputusan oleh

pemodal, pemegang saham,

kreditur, dan pihak yang

berkepentingan lainnya.

3. Perseroan harus secara aktif

Inengungkapkan bagaimana

perseroan telah menerapkan

pnns1p good corporate

governance yang dimuat

dalam pedoman ini dan

adanya penyunpangan dari

dan atau ketidakpatuhan

terhadap prinsip tersebut

termasuk alasannya.

4. Perseroan harus memastikan

bahwa semua informasi yang

dapat memengaruh.i harga

saham perseroan dan atau

suatu produk

dirahasiakan

pengumuman

harga tersebut

kepada masyarakat.

perseroan

sampai

mengenai

dilakukan

... ;~linciungan Hokum Terhadap Investor Pemegang Saham . ~. . . . . . . .

53 ·


Blnarnull• l{u uni

·ill l{crahasla•n ' · . · dun

ko1n1sar1s oewnn

·awab bcrtnnggung J

pireksi

kcpada

tllenjaga untuk

YV"rscroan 0 ,.., .,- · rser '"'' rah

...... ., inf onnas1 pe ke as1.-.·

0 g Dala111 Inf ormasi ran . dan

is. Komisans Anggota Dewan . .

ang memihk1 sahaJ:n Direksi Y . serta set1ap dalam perseroan

dalam" (sebagaimana

"orang l peraturan

dimaksud da am dangan di bidang

perundang-un modal yang berlaku)

pasar dilarang menyalahgunakan

berkaitan informasi penting dengan perseroan.Informasi

sehubungan dengan rencana

pengambilalihan,penggabungan

usaha, dan pembelian kembali

saham pada umumnya dianggap

sebagai "Informasi Orang Dalam!

L Etika Berusaha dan Antikorupsi

Anggota Dewan Komisaris,

Direksi, dan Karyawan Perseroan

dilarang untuk memberikan atau

menawarkan, baik langsung

maupun tidak langsung, sesuatu

yang berharga kepada pelanggan

atau seorang pejabat pemerintah

untuk memengaruhi atau sebagai

vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

apa yang telah

dan tindakan iJ:n balan atas

ditaJ<ukannYa Jai.n11Ya sesua1 dengan peraturan

pe rundang-undangan Yang

berlakU·

. Donasi XI· aset atau keuntungan

oana. perseroan yang terhimpun untuk

kepentingan para pemegang

saharn Perseroan tidak patut

digunakan untuk kepentingan

donasi politik.

K epatuhan kepada peraturan xii.

perundang-undangan tentang

proteksi kesebatan,

keselamatan kerja, dan

pelestarian lingkungan

Direksi wajib memastikan bahwa

perseroan, pabrik, toko, kantor,

dan lokasi usaha serta fasilitas

perseroan lainnya memenuhi

peraturan perundang-undangan

yang berlaku berkenaan dengan

pelestarian lingkungan,

kesehatan, clan keselamatan kerja.

xiii.Kesempatan kerja yang sama

Direksi wajib menggunakan

kemampuan bekerja, kualifikasi,

dan kriteria yang terkait dengan

hubungan kerja sebagai dasar

54 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sa~


· Binamulia Hukum

satu-satunya dalam mengambil

keputusan mengenai hubungan

kerja antara perseroan dan

karyawan.

Bapepam berupaya untuk

menerapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dengan

memasukkannya ke dalam pembuatan

peraturan. Salah satunya adalah

dimasukkannya klausul yang

mewajibkan emiten/perusahaan publik

untuk memiliki komisaris independen,

direktur independen, komite audit, dan

sekretaris independen dalam RUU

Pasar Modal ke dalam peraturan,

meskipun sampai saat ini peraturan

tersebut belum berlaku efektif, namun

sebagian besar emiten atau perusahaan

publik telah menjalankannya. Hal ini

disebabkan karena Bursa Efek

Indonesia telah mengeluarkan

peraturan yang mewajibkan

perusahaan-perusahaan yang tercatat

di bursa tersebut untuk memiliki

komisaris independen dan komite

audit.Berdasarkan data Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2002 tercatat

· sebanyak 257 emiten/perusahaan

publik telah memiliki komisaris

· independen. (Bapepam, 2002:56)

Selaiit · UUPT, UUPM juga

·D>:engakomodasikan prinsip-prinsip

Vol. 3 No. l, 30 Juli 2015

yang terkandung dalam GCG.

Penerapan prinsip GCG ini dibuat

untuk melindungi kepentingan

pemegang saham publik dari adanya

transaksi yang merugikan kepentingan

investasinya. UUPMbeserta peraturan

pelaksananya memberikan

perlindungan bagi pemegang saham

publik.Hal ini dapat dilihat dari

prinsip transparansi atau keterbukaan

yang wajar dan efisien yang dianut

oleh UUPM. Tujuan dari itu semua

adalah untuk memberikan

perlindungan kepada pemodal,

kepastian hukum, dan menciptakan

pasar yang teratur, wajar dan efisien.

Berikut iru uraian pnns1p

corporate governance yang

terdapatdalam peraturan perundang

undangan di bi dang pasar

modalantaralainsebagaiberikut: (I

Nyoman Tjager, )

1. Bak Dasar Pemegang Saham

a. Memperoleh metode yang

aman dalam pendaftaran

pemilikan dan pengalihan

sahamnya. UUPM pasal 48

dan 49 serta Peraturan No.

IV.B.1. dan Peraturan No.IX,

meni.ungkinkan pemegang

saham memperoleh

kenyamanan dan keamanan

'Perlind~gan Hukum Terhadap In~estor Pemegang Saham SS


~B:m:•:m:u:li•~"~:uk:u•m:.. ....................................... v.oI •. 3 .. No •.• 1 •. 3.0•J-ul~i2~o1 5

" di dalam UDP

56

dalam mendaftarkan

sahamnya

denganmemperbolehkan

perusahaan melimpahkan

wewenang

pengadministrasian,

pemindahan pemilikan,

penyerahan, atau penerimaan

efek kepada Biro

Administrasi Efek

(BAE).Dalam Peraturan No.

IX J. 1. angka 11 diatur

mengenai tata car a

pemindahan hak atas saham

harus dibuktikan dengan

suatu dokumen yang

ditandatangani oleh atau atas

nama Pihak yang

memindahkan hak clan oleh

atau atas nama pihak yang

menerimanya. Biro

Administrasi Efek

bertanggung jawab baik

sendiri-sendiri maupun

bersama-sama kepada

pemegang efek atas kerugian

yang timbul sebagai akibat

kelalaiannya dalam

melaksanakan tugas.

b. Mendapatkan informasi yang

relevan terltang perseroan

tepat waktudan mudah

berbagai aturan tersebar baik

dalam M rnauPun

pelaksanannya Yang

mengatur tent ang penyampaian dan penyeba ra11

informasi kepada pemeg ang saham secara tepat d

an mudah. Misalnya, . ini terlihat

dari UUPM Pasal 85-89 Yang

mengatur kewajiban emiten

atau perusahaan publik untuk

memberikan m· fi ormasi

kepada publik/pemegang

saham mengenai keadaan

perseroan baik secara berkala

maupun insidentil dalam hal

terjadi peristiwa material

yang menyangkut

perusahaan. Selain itu juga

perseroan wajib untuk

mengumumkan neraca laba

rugi yang telah disetujui oleh

RUPS kepada publik.

Peraturan X.K.I, tentang

keterbukaan informasi yang

harus segera diumumkan

kepada publik mewajibkan

emiten untuk menyampaikan

kepada Bapepam dan

mengumumkan

masyarakat paling

hari kerja kedua

kepada

Iambat

setelah

keputusan atau terjadinya

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahal1l


Binamulia Hokum

.·, .. '

! ...

- . . . · . . ·.· : ...

peristiwa atau fakta material

yang mungkin dapat

memengaruhi nilai efok,

perusahaan, dan keputusan

investor. Yang termasuk

infonnasi atau fakta material

antara lain penggabungan

usaha, pembelian saham,

peleburan usaha,

pemhentukan usaha

patungan, pembelian atau

penjualan aktiva yang

material, dan perubahan

dalam pengendalian atau

perubahan penting dalam

manajemen.

c. Partisipasi dalam RUPS dan

Penggunaan Hak Suara.

Dalam Peraturan No. IX. E.I.

ten tang Benturan

Kepentingan Transaksi

Tertentu, Peraturan IX. K.I.

ten tang Penggabungan,

Peleburan Usaha Perusahaan

Publik atau Emiten, dan

Peraturan No. IX J.I. diatur

bahwa

berhak

kesempatan

pemegangsaham

memperoleh

untuk

berpartisipasi

danmenggunakan hak suara

dalam RUPS serta

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

mendapatkan

informasitentangtata cara

RUPStermasuk penggunaan

hak suara.

2. Keterbukaan a tau

Transparansi

Sebagaimana diungkapkan

di muka bahwa sebagian besar

dari peraturan pasar modal

menekankan aspek keterbukaan

atau transparansi. Manajemen

perusahaan sejak akan menjual

efeknya kepada masyarakat sudah

diwajibkan untuk

mengungkapkan informasi

perusahaan secara akurat antara

lain, tujuan perusahaan, kegiatan

usaha, keuangan, kinerja

perusahaan, risiko material, dan

kepemilikan serta hal-hal lain

yang mempunyru pengaruh

terhadap perusahaan. Kewajiban

itu terus berlanjut setelah

perusahaan menjadi perusahaan

terbuka melalui penyampaian

laporan berkala atau laporan yang

bersifat insidentil. Untuk menjaga

kualitas ·infonnasi yang akurat

dan wajar, maka penyusunan

laporan tertentu yang memuat

informasi tertentu seperti laporan

keuangan . harus dilakukan oleh

·-=£ .

57 :;:~cfongaii Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham


J!i21mulla Uukum

pihnk indcpendcn yang

profcsional.

Pclaksnnrum GCO adalah

dianggap scbagni tempi yang

palingmanjur untuk membangun

kcpercayaan antara pihak

manajemen dan penanam modal

bescrta kreditumya, sehingga

pcmasukan modal bisa terjadi

kembali, yang pada gilirannya

dapat membantu,

pemulihan ekonomi

proses

Indonesia.

Ooodcorporate governance

mengandung prinsip pengelolaan

perusahaan dengan

memperhatikan keseimbangan

kewenangan pelaksana

perusahaan dengan kepentingan

pemegang saham serta

kepentingan masyarakat luas

sebagai bagian dari stakeholder.

Secara internal, keseimbangan ke

wenangan direksi dan komisaris

dan hak pemegang saham

dirancang sedemikian rupa

melalui penerapan prinsip CG

mekanisme dan struktur

kelembagaan perusahaan dapat

bergerak sesua1 dengan

kepentingan pemegang sahan dan

masyarakat pada umumnya.

Menurut Y ahya Harahap

(2011 :85) Undang-Undang No . . ,

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015 'Ii;

40 Tahun 2009 Prinsip Tata

Kclo]a Perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance)

merupakan ketentuan Yang

mengikat perseroan dan

merupakan salah satu asas Yang

harus dilaksanakan perusahaan.

TINJAUAN TENTANG UNDANG,

UNDANG N0.40 TAHUN 2007

a. Dibentuknya Undang-undang No.

40 Tahun 2007 Tentang PT

tersebut menghapuskanketentuan

PT dalam Undang-undang No. 1

Tahun 1995 adalah

untukmemberikan landasan

hukum bagi perseroan terbatas

yang merupakanpilar dalam

pembangunan

nasional

perekonomian

dan untuk

lebihmeningkatkan pembangunan

yang tetap

padaprinsip

perekonomian

berpegang

kebersamaan,

berkelanjutan

berwawasanlingkungan

kemandirian,

dan

dalam

menghadapi era globalisasi serta

menjaminterselenggaranya iklim

usaha yang kondusif.

b. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang No.40 Tahun

58 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahant


· · Binamulia Hokum

. ..... . . .. . . ~· ;

. . .

2007 dinyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas adalah

Badan Hukum yang

merupakan persekutuan

modal, didirikan

berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha

dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi

persyaratan yang

ditetapkan dalan1 Undang

undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.

Untuk mendirikan

persetoan terbatas, seseorang atau

sekelompokorang membutuhkan

adanya akta pendirian persetoan

terbatasatau dokumen yang

digunakan untuk mendirikan

usaha dan melaporkannya kepada

pemerintah. Akta pendirian

tersebut mencantumkan aspek

aspek penting dari perseroan

$eperti nama perusahaan, jumlah

sahamyang diterbitkan serta

· ·-: · operasional perseroan. Selain itu,

: dalam perseroandiharuskan

·~,-; : : .· .membuat anggaran dasar yang .. ......

~;. :.~,>.- ~tnerupakan panduan umumuntuk

'"; ·~·~_::.- : _ mengelola perusahaan.

:f:~;~>".- Bentuk PT merupakan

i~t~;'., ;~h.k perusahaan yang paling

"' ~~F-4,,:~banyak · dipakai dalam dunia

~]~~!;;< ~i~ \ . .. ~y ·· .... .. .. •1

Vol. 3 No. l, 30 Juli 2015

usaha di Indonesia.Hal ini karena

PT merupakan "asosiasi modal",

dalam arti bahwa modal

perseroan terdiri dari sej um] ah

saham yang dapat dipindah

tangankan, sehinga keanggotaan

PT tersebut terjadi dengan mudah.

Berdasarkan ketentuan

Undang-undang No. 40 Tahun

2007, jelas dinyatakan bahwa PT

adalah badan hukum sehingga PT

merupakan subyek hukum

mandiri, yang oleh hukum

dibekali hak dan kewajiban

seperti manusia. Oleh karena PT

merupakan badan hukum maka

PT dalam bertindak a tau

melakukan perbuatan hukum

memerlukan direksi sebagai

wakilnya.Untuk menjadi badan

hu.kum, PT harus memenuhi

syart-syarat yang ditentukan

undang-undang.


badan hukum, yaitu badan hukum

"mandiri" yang memiliki sifat dan

ciri kualitas yang berbeda dengan

badan usaha yang lain, yang

dikenal sebagai karakteristik

suatu PT, yaitu:

1.

2.

Sebagai asosiasi modal;

Kekayaan dan utang,PT

adalah terpisah dari kekayaan

dan utangpemegang saham;

59


Binamuli• Hukum

sahatn 3. Pemegang

bertanggung jawab secara

terbataS dalatn PT;

4. Adanya pemisahan fungsi

antara Pemegang Sahatn dan

Pengurusatau Direksi;

Memiliki Komisaris yang 5.

berfungsi sebagai pengawas;

v ekuasaan tertinggi berada 6. N

pada Rapat Umum Peroegang

Saham (RUPS).

c. Persetoan Terbatas &Corporate

Social Responsibility (CSR) Social Corporate

Responsibility (CSR) merupakan

suatu konsep untuk dapat

melibatkan masyarakat dan

lingkungan sekitarnya ikut

memiliki tangungjawab hukum

dan sosial serta Iingkungan

terhadap semua bentuk kegiatan

usahanya yang berkelanjutan

dengan tujuan agar lingkungan

tetap dapat terpelihara dan

masyarakat dapat hidup sejahtera.

Pengaturan mengena1

CSR dalam Undang-undang No.

40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas dapat

ditemukan dalam ketentuan pasal

74 yang mewajibkan perusahaan

· melakukan kegiatan Corporate

Social Responsibility

csR.Pemberlakuan kewajiban

h an untuk memenuhi

perusa a '"'":a" CSR banyak pro dan

keten1.~·

tr dalam masyarakat yang kon a

ik tl. · Adapun alasan yang meng u · tidak setuju pemberlakuan CSR

ini antara lain sebagai berikut:

1.

2.

Di negara manapun tidak ada

aturan yang mewajibkan

perusahaanmelaksanakan

CSR. CSR merupakan

tanggungjawab

(responsibility) bukan

merupakan

(Obligation).

kewajiban

Pengertian CSR dalam

Undang-undang No. 40

Tahun 2007

memilikipengertian yang

sempit yaitu hanya sebagai

kegiatan filantropi .

3. Pengaturan CSR kontra

produktif dengan agenda

revisi Undang-undang Pajak

Penghasilan (PPh) untuk

meningkatkan daya saing.

Kewajiban perusahaan

mengalokasikan dana CSR

sama dengan tambahan pajak

atas PPh yang telah dipungut

dari laba bersih perusahaan.

Padahal revisi Undang-

60 .Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang SabaJll


:· Binamulia Hokum . e

I • ' '

' . , .

·; ,·. ,.·

·,· ... ... ·· .. . ·,, .

. . . .

. '

undang PPh dilakukan untuk

meningkatkan daya samg

Indonesia.Dengan ad an ya

penambahan mengenai CSR,

perumusan tarif PPh menjadi

tidak berarti.

4. Selain men.imbulkan biaya

bagi perusahaan, kewajiban

CSR dapat pula dipergunakan

sebagai dalih besarnya biaya

perusahaan sehingga

mengak.ibatkan pemasukan

paj ak berkurang. Dengan

diwaj.ibkannya CSR pada

perusahaan, perusahaan akan

berlomba-lomba membuat

program CSR yang

membutuhkan biaya yang

tidak sedik.it.

Adapun alasan dari pihak

yang setuju

. .... . pemberlakuan CSR

terhadap

dalam · ~1;

·; · .;. Undang-undang No. 40 Tahun ·~· .... · .. ... . . 2007 Tentang Perseroan Terbatas

::.;·-.: .. · ·antara lain sebagai berikut: l~l. " ~\>:;·.: .. · 1. Kebutuhan umum telah

:~·::;'.~::,: '·. . banyak mengalami , ··t~::: =~·~ . ··,

!'.r/=: · :~:=~g berasU::.: 1t~%~S>.- . bahwa dunia usaha

~l:t:..<.< · · · memperoleh anggaran ·; ... i~.:~ ..... .:.'-i '

.. ~ io; .. . · , __, ,. ... - d ./.p;·:-":'t"<·· .. asamya dari masyarakat

i~t~I~B>:_~··:; ·.·.

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

sehingga konsek:uensi yang

ada adalah masyarakat juga

harus terlibat langsung.

2. Penciptaan kondisi

3.

Iingkungan yang Iebih baik

menguntungkan bagi dunia

us aha maupun bagi

dalam masyarakat

memperluas usahanya.

Dengan adanya program CSR

dapat memberikan gambaran

umum yang baik kepada

investor

memungkinkan

seh.ingga

untuk

menarik karyawan dan

penanam modal serta JUga

memberikan rasa

kepercayaan kepada investor

atau penanam modal bahwa

tingkat

perusahaan

lingkungan

dengan

program

kepedulian

terhadap

lebih besar

dimasukkannya

CSR dalam

pendirian perusahaannya.

d. Tanggung jawab pemegang

saham

Pemegang saham

perseroan terbatas secara hukwn

memilik.i kewajiban terbatas,

berarti bahwa mereka tidak

dianggap bertanggungjawab

61


62

BinamuUa Hukum

secara pribadi atas tindakan yang

oleh dilakukan . yang perusahaan.Jumlah kerugian

ditanggung oleh para pemegang

b ta adalah saham perseroan ter a s

sebesar uang (saham) yang telah

mereka investasikan.

Tanggung jawab yang

terbatas dari pemegang saham

tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat

PT sebagai (1) Undang-undang

berikut:

1. Pemegang saham

bertanggung jawab hanya

pada apa yang disetork~

atau tanggung jawab terbatas

(limited liability)

P g saham tidak 2. emegan

3.

bertanggung jawab atas

kerugian perseroan melebihi

nilai saham yang telah

diambilnya.

Pemegang saham tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang

terbuat atas nama perseroan.

Namun tanggung jawab

· tersebut tidak mutlak, karena

dalam . hal~~l · tanggung jawab

t~batas tersebut m:~njadi tidak

. herlaku/hiiang, sebagaimana

. . ditenfwc4. dalam :Pasal 3-. aYat (2)

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

" UV PT. "Tanggung jawab

terbatas" pemegang saham hapus

apabila:

l. Persyaratan PT sebagai badan

hukum belum atau . tidak

2.

3.

terpenuhi;

Pemegang saham Yang bersangkutan, secara

langsung atau tidak langsung

dengan itikad bllruk

memanfaatkan PT UDtuk kepentingan pribadi;

Pemegang saham Yang bersangkutan terlibat dalam

perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh PT;

4. Pemegang saham Yang

bersangkutan, baik langsung

atau tidak langsung, secara

me la wan hukum menggunakan kekayaan PT,

yangrnengakibatkan

kekayaan PT tidak cukup

untuk

memenuhikewajibannya.

Tanggung jawab dalam pasal 60

ayat ( 4 ); 61, 62 dan pasal 87

: .. Perllndungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahai


e. Perolehan Status Badan hokum

PT

•' ...

Pasal 7 Undang-undang

No. 40 Tahun 2007 menyatakan

bahwaPT memperoleh status

badan hukum setelah akta

pendiriannya disahkanoleh

Menteri Kehakiman.

Akta Pendirian ini

menurut Pasal 8 Undang-undang

No. 40 Tahun 2007 memuat

infonnasi antara lain:

1. Identitas para pendiri PT;

2. Identitas Direksi dan

Komisaris;

3. Nama pemegang Saham.

Konsekuensi atau akibat

hukum dari diperbolehkannya

status badan hukum tersebut

adakh mulai berlakunya tanggung

jawab terbatas bagi pemegang

saham dalam PT, yaitu terbatas

sampai jumlah saham yang

. dimilikinya.

· f.' · · . Pendirian PT

Pendirian Perseroan

::.:.;·::: ·~. Terbatas berdasarkan Pasal 7

;:;. '~/ Undang-undang No. 40 Tahun .. ,~~ . ~ ~ ' . : .. :,;?::~,<: :2007 Tentang Perseroan Terbatas ~> >~ ;;.;; 'v-·· •• • . : '

J=\~·0 · '. :antara lain; g:.;;_;,.;:~(: : . . .

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

1. Karena pada prinsipnya


badan hukum yang didirikan

berdasarkan Perjanj ian, maka

pendirian suatu Perseroan

Terbatas harus dilakukan

minimal oleh 2 pihak (bisa

orang atau badan hukum);

2. Alda pendirian Perseroan

Terbatas memuat anggaran

dasar perseroan antara lain

tentang:

3.

a. Nama lengkap pendiri;

b. Tempat tanggal lahir;

c.

d.

e.

f.

g.

Pekerjaan;

Tempat tinggal;

Kewarganegaraan

pendiri;

Nama direksi dan

komisaris yang pertama

kali diangkat;

Rincian jumlah saham,

nilai nominal saham,

saham yang ditentukan

dan saham yang · tekh

disetor penuh;

Akta .Pendirian dan

perubahan anggaran dasar

harus dibuat dalam akta

notaris dalam bahasa

Indonesia.

~~AAgm H~ Terhadap Investor Pe~egang Saham . ~~:.;-,.:. ~ . .'.-~.::: .. :· : " . . . . .

63


~B~m~11m~u~U~a~H~u1ku~m1.. ................................ v.0•1.•3•N•o•.1~,~30~Ju~I · - • 12015 ~

Akta pendirian }lanls

mendapatkan Persetujuan,

Menteri Hukum clan HAM. data Daftar PerusaJiaarl

diumumkan dalam

Pengumuman dalam Berita

NasionalRepublik Indonesk

(BNRI).

g. Pengesahan Akta pendirian PT harus

disabkan oleh Menteri

Kehakiman. Menurut Pasal 9 ayat

(1) uu PT:Pengesahan akta

pendirian PT diberikan dalam

waktu paling lama 60 hari setelah

pennohonan diterima.

b. Pendaftaran

Pasal 29 ayat (1) UU No.

40 Tahun 2007 menyatakan

bahwa akta pendirian yang telah

disahkan Menteri Kehakiman

selanjutnya oleh Direksi harus

didaftar.kan sesuai ketentuan UU

No.3 Tahun 1982.

hukum mempunyai arti Yang

penting karena berdasarkan Pasa1

23 UU PT dinyatakan b· ah\\·a

selama belum dilak Uk an

pendaftaran dan pengumu lhan

maka Direksisecara tangg· ' Ung

renteng bertanggung jawab atas

segala perbuatan hukurn

dilakukan PT. Yang

j. Modal PT:

Modal dalam suatu PT meliputi:

1. Modal Dasar, yaitu sejumJah

modal yang dibutuhkan Untuk

menjalankan perusahaan· , Pasal 31 UU PT menentukan

bahwa:

Modal dasar PT paling

sedikit Rp 50.000.000,- (lima

puluhjuta rupiah).

2 . Modal ditempatkan, yaitu

sebagian dari modal dasar

yang telah disanggupi untuk

diambil para pendiri dalam

bentuk saham;

Pasal 33 ayat(l)UUPT

i. Pengumuman

Pasal 30 UU PT :

Pada saat pendirian PT,

minimal 25% dari modal

64

Menteri mengumumkan dalam

Tambahan· Berita . · · Negara

Repu~lik Indonesia.Bagi Direks{

PT, perolehan status · badan

...

3.

dasar harus sud ah

ditempatkan.

Modal disetor~ yaitu sejumlah

modal yang benar-benar

. haJll ~erlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sa


BinamuUa Hokum

sudahada dalam kas PT

Pasal 33 ayat(J)uuPT

modal Setiap penempatan

harus telah disetor paling

(lima puluh sedikit 50%

persen) dari nilai nominal

saham yang dikeluarkan

Pasal3 3ayat(2)UUPT:

Seluruh saham yang telah

dikeluarkan harus disetor

penuh pada saat pengesahan

PT dengan bukti penyetoran

yang sah.

k. Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas terdiri

atas:

1. Rapat Um um Pemegang

Sahara (RUPS);

2~ Direksi; dan

3. Komisaris.

RUPS adalah Organ Perseroan

yang mempunyai wewenang yang

tidak diberikan kepada Direksi dan

Komisaris.

RUPS minimal dilakukan

seiahun sekali untuk laporan atas

·perhifungan laba rugi pe~sahaan

:untuk mendapatkan persetujtian

; .. Pemegang s8.ham. .. · · ~uPS terbagi atas: . · .... .

· :)l:~·:. : RUPS Tahunan· dan '.;,::.", . . . . . '

J • .. ~ ;.·i ~: ·.·- . · . .. :"'·:... · . .

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

b. RUPS Luar Biasa.

Dalam RUPS diperlukan

Kuorum Kehadiran sebesar lebih 50%

dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan dan keputusan rapat mini

mal harus disetujui lebih dari 50%

dari jumlah suara sah dari pemegang

saham yang hadir dalam RUPS

terse but.

Direksi adalah organ perseroan

yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh atas pengurusan untuk

kepentingan perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan (fungsi

manajemen), serta mewakili perseroan

dalam segala perbuatan hukum

dengan pihak ketiga (fungsi

representasi ).

Dewan Komisaris ad al ah

organ perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan sesuai dengan

anggaran dasar perseroan.

Direksi dan Komisaris

diangkat oleh RUPS untuk jangka

waktu tertentu untulc kemudian dapat

diangkat kembali setelah jabatannya

berakhir.

Dalam Perusahaan

Terbulca/Publik dikenal pula:

• Komite Audit (Peraturan

Bapepam No. IX. 1.5)

• Komisaris lndenpenden

~-·~. ,..,~ ,.. ·~. .. ... .. . :

, ,\~~~~ ................................................................................... .. l•,.>.? ·j\ :-· ... . .. .

it,~:~~~4unpn .ffukwll Terhadap Investor Pemegang.Saham .... · .. 't.,,_ ... :." .! ~ <!:. • ,.o.t: • • •

65


Binamulia Bukum

(peraturan BEJ tentang pencatatan

Efek No. I-A)

Komite Audit adalah Komite

yang dibentuk oleh Dewan Komisaris

dalam rangka membantu

melaksanakan tugas dan fungsi

Komisaris perusahaan.Anggota

Komite Audit terdiri atas sekurang

kurangnya 1 (satu) orang komisaris

independen dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota lainnya yang berasal

dari luar emiten.

Komisaris Independen adalah

anggota komisaris (i) yang berasal

dari luar emiten; (ii) Tidak

mempunyai saham baik saham

langsung maupun tidak langsung pada

Emiten; (iii) Tidak mempunya1

hubungan afiliasi dengan anggota

direksi, komisaris dan pemegang

saham utama Emiten; dan (iv) Tidak

mempunyai hubungan usaha dengan

emiten. Jumlah Komisaris Independen

minimal 30% jumlah seluruh anggota

Komisaris.

Undang-Undang No.40 tahun

2007 mengamanatkan bahwa

ketentuan yang mengikat perseroan

terbatas adalah :

1. Undang-Undang

Perseroan Terbatas.

2. Anggaran Dasar

ten tang

Perseroan

Terbatas.

3. Peraturan Perundang-Undangan

yang berkaitan dengan jalannya

perseroan.

4. Asas Itikad Baik

5. Asas Kepantasan

6. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

(Perseroan Terbatas)

Menurut Y ahya Harahap

(2011 :85) Tata Kelola Perusahaan

yang baik (Good Corporate

Governance) merupakan satu asas dan

bagian ketentuan yang mengingat

perseroan terbatas. Bila ketentuan ini

diterapkan oleh Perseroan

Perlindungan Hukum terhadap

Pemegang saham akan lebih baik.

Ketentuan yang lain dalam

undang-undang No.40 tahun 2007

terkait perlindungan terhadap

pemegang saham adalah :

1. Ketentuan tentang gadai saham

yaitu adanya perikatan antara

kepemilikan saham dengan hak

suara, jadi walaupun saham telah

digadaikan hak suara tetap pada

pemegang saham bukan

pemegang gadai. · (i>a.sal 60 ayat

. (4))

2. Pemegang saham yang dirugikan,

ia dapat menggugat perseroan ke

muka pengadilan (pasal 61 ).

66 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Peme2ang sahalll


" Binamulia Hukum

3. Jika perseroan mengambil

4.

5.

tindakan yang merugikan

pemegang saham ia dapat

menjual sahamnya kepada

perseroan (pasal 62).

Ketentuan ten tang keputusan

rapat um um pemegang saham

didasarkan kepada suara

terbanyak bukan pemegang

saham terbanyak (pasal 87).

Ketentuan keharusan

memperhatikan pemegang saham

bila perseroan akan melakukan

penggabungan atau pemisahan

(pasal 126).

6. Pemegang saham dapat

melakukan permohonan pada

pengadilan untuk intervensi

terhadap keputusan yang diambil

bila dia merasa dirugikan (pasal

138) terkait pemeriksaan terhadap

perseroan.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang No.40 tahun

2007 memberikan perlindungan

terhadap pemegang saham yang

berinvestasi dalam perseroan

. .: terbatas agar iklim usaha kondusif

· · . ._ ' dengan mengadopsi konsep yang ' . .... · ·. , . .

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

punya kewajiban melaksanakan

prinsip tata kelola perusahaan

yang baik dijadikan asas dan

ketentuan yang mengikat

perseroan. Ketentuan lain yang

memberikan perlindungan kepada

investor pemegang saham

perseroan adalah ketentuan yang

terdapat dalam pasal 3 tentang

tanggung jawab pemegang

saham, pasal 60 ayat ( 4) tentang

gadai saham, pasal 61 tentang

pengaJuan gugatan oleh

pemegang saham, pasal 62

tentang pembelian saham oleh

perseroan, pasal 87 tentang forum

keputusan rapat umum pemegang

saham, pasal 126 tentang hak

pemegang

diperhatikan

penggabungan

saham untuk

terhadap

pengambilalihan

atau pemisahan yang dilakukan

perseroan, pasal 138 tentang Hak

Pemegang saham untuk

melakukan intervensi terhadap

pemeriksaan perseroan oleh

pengadilan.

2. Pembuat Undang-Undang No.40

tahun 2007 menentukan peraturan

yang . mengikat agar iklim .usaha

kondusif dan pemegang saham

. -.~'.:.: · ..... ~cang oleh Badan Pengawas

. _·:/.>;". ·.P.~sar ... Modal (sekfil-ang Otoritas

. · .. :::,.:.:./·: .. i~·; .i<_euangan) bahwa perseroan sebagai investor terlindungi

·_,:_'·:·~·,:'·~~·,'.·~~ ;-~/:~/~~:';~<-.·~ ~-·~-- -·---------------------------<}M~~~~-~~T~adap Investor Pemegang Sah~ 67


Binamulia Hokum

menentukan hal sebagai dengan berikut bahwa ketentuan yang

mengikat perseroan

adalah:

a. Undang-Undang

Perseroan Terbatas.

b. Anggaran Dasar

Terbatas.

terbatas

tentang

Perseroan

c. Peraturan Perundang-

Undangan yang berkaitan

dengan jalannya Perseroan,

misalnya Undang-Undang

tentang Pasar Modal.

d. Asas itikad baik.

e. Asas kepantasan.

f. Prinsip tata kelola perusahaan

yang baik.

SARAN 1. Perlu pengawasan yang benar

pada tindakan perseroan agar

dapat diketahui terjadi tidaknya

aturan yang melindungi investor.

2. Perlu sosialisasi aturan yang

terkait yang mengikat perseroan

baik kepada masyarakat, investor

pemegang saham maupun

perseroan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Privatisasi di Indonesia: Teori dan lmplementasi, Pusat

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

Pengembangan Akunta . Fakultas Ekonomi Univers'nt

81

• d I ~ GaJah Ma a, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan SoafSoal Aktual Hukum Perusahaan, Banduag, PT Citra Aditya Bakti, 2004. .

Charles Himawan, Hukum sebagai Panglima, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.

Dhaniswara, K. Hardjono, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2006.

Ema Widjajati, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta, Roda Inti Media, 2009.

Gunawan Widjaja, Hak lndividu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.

Hardijan,Rusli. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukwnnya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Herwidayatmo, lmplementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Public Indonesia, Jakarta Stock Exchange Magazines, Edisi 4 Tahun 2007.

Herwidayatmo, "lmplementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia", The Essence of Good Corporate Governance., Konsep dan Implementasi Perusahaan · Publik dan Korporasi Indonesia, Jakarta: Y ayasan Pendidikan Pasar

68 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahant


Binamulia Hukum

Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, ManajemenKeuangan Bagi Analisa KreditPerbankan-Menge/o/a Kredit BerbasisGood Corporate Governance. Y ogyakarta, Balairung & co, yogyakarta, 2003.

Y ahya Harahap, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 2014.

Mimiri, The Essence of Good Corporate Governance, Jakarta: YayasanPendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002.

M. lrsan Nasaruddin. Aspek Hukum Pasar Modal. Jakarta: Prenanda media, 2014.

Munir, Fuady. Hukum Bisnis Teori dan Praktek, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Tanuhito, Privatisasi Bank Harus Didukung Serentetan Komitmen, Bisnis Indonesia, 17 September, 2003. ·

Zaroni, · "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, Pergantian CEO terhadap Kinerja Keuangan B Uk!N Sesudah diprivatisasi", Simposium Nasional Akuntansi, 2004.

Zulkamain · Sitompul, Problematika Perbankan, Bandung: Books

Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015

Terrace & Library, 2005.

Indonesia, Undang - undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Indonesia, Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Moda/.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor64.

.: ~jh.~wig.n Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham • ~.·. ·: f ~ . - •

69

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG …

Documents