PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG INVESTOR PROTECTION AGA INST THE LA W FIRM BA NKRUPTCY FUTURES BROK ERS IN COOPERATION A GREEMENT WITH RELA TED INVESTMENT LA W NUMB ER 32 YEAR 1997 CONCERNING THE COMMODITY FUTURES TRADING JUNCTO LA W NUMB ER 37 YEAR 2004 ON DELAY B ANKRUPTCY AND DEBT OB LIGATIONS SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada P rogam Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Oleh : RIMEI SUMINAR 3.16.09.010 Dibawah Bimbingan : Arinita Sandria S.H.,M.Hum NIP. 4127 3300 006 JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITA S KOMPU TER INDONESIA 2013
142
Embed
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYAPERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
INVESTOR PROTECTION AGA INST THE LAW FIRM BANKRUPTCY
FUTURES BROKERS IN COOPERATION AGREEMENT WITH
RELATED INVESTMENT LAW NUMBER 32 YEAR 1997 CONCERNING
THE COMMODITY FUTURES TRADING JUNCTO LAW NUMBER 37
YEAR 2004 ON DELAY BANKRUPTCY AND DEBT OBLIGATIONS
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Progam Strata-1 JurusanIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Oleh :
RIMEI SUMINAR
3.16.09.010
Dibawah Bimbingan :
Arinita Sandria S.H.,M.HumNIP. 4127 3300 006
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2013
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung,1990.
C. Asser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta1991.
Christhophorus Barutu, Sejarah dan Peraturan, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawasan danPerdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta, 2000.
Fred Tumbuan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya
Bhakti, Jakarta, 2001.
Martiman Prodojhamidjojo, Proses Kepailitan Menurut PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, CV. MandarMaju, Jakarta, 1999.
Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Modal ,Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek), Cetakan.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan,Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2004.
Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8:Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, PT.Djambatan, Jakarta, 1992.
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Rahayu Hartini, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UUM Pers, Malang, 2007.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Retnowulan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan,
Cetakan. Pertama, Varia Yustisia, 1996.
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta,2001.
Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan PenundaanPembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas
Gajah Mada, Jogjakarta, 1983.
__________________, Seri Hukum Dagang, Pengantar HukumKepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum DagangFakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1993.
Sri Rejeki Hartono,Hukum Kepailitan, UMM Pers, Malang, 2008.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1994.
Subekti, Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PradnyaParamitha, Jakarta, 2001.
Surajiman, Perjanjian Bernama, Posbakum, Jakarta, 2001.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan MemahamiFaillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4Tahun 1998 , Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002.
Widjarnako, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan TerhadapSektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, YayasanPengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung,
Bandung, 1996.
Zainal Asiki, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia ,PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2000.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komodi
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Komoditi Berjangka
C. Makalah
Hetty Hassanah, Up-Grading Refreshing Course-Legal ResearchMethodolog, makalah disampaikan dalam Seminar FakultasHukum Unikom, pada tanggal 12 Februari 2011.
Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalamPerkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang , Makalah disampaikan pada pelatihan Calon HakimPengadilan Niaga di Hotel Bumiraksa, Jakarta, 2006.
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor untuk lebih
memahami perlindungan dan hak-hak bagi investor atas kepailitan
perusahaan pialang berjangka dan diharapkan dapat menerapkan
sistem penyelesaian sengketa kerjasama investasi yang sudah ada
sehubungan dengan pailitnya perusahaan pialang berjangka.
E. Kerangka Pemikiran
Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 yang berbunyi:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahannegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik negara Indonesia, yang terbentuk dalamsuatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatanrakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara
substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah
mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan
abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup
beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya
yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
2. Investor dalam negeri atau penanam modal dalam negeri
adalah perseorangan warga negara Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman
modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Masyarakat dapat berinvestasi secara langsung di perusahaan
asing atau perusahaan negara lain dengan bentuk modal yang berwujud
maupun tidak berwujud maupun berinvestasi secara tidak langsung di
pasar modal atau pasar uang. Salah satu contoh investasi langsung yaitu
di perusahaan pialang berjangka.
Penanaman modal dalam kerjasama investasi antara investor
dan perusahaan pialang ini berupa saham yang akan di kelola di Bursa
Berjangka. Pengertian Bursa Berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan
dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli
Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak
berjangka.”
Terdapat pula pengertian Pialang Berjangka yang di muat dalam
Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebutPialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan jual beliKomoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabahdengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu
sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
dibawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.”
Menurut Siti Soemarti Hartono pailit adalah mogok melakukan
pembayaran.10 Pailit dalam ilmu khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang berhenti membayar atau
tidak membayarnya utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang-Udang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:
“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baikatas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu ataulebih kreditornya.”
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
tersebut permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat
diajukan oleh debitor sendiri. Istilah dalam Bahasa Inggris disebut
voluntary petition, kemungkinannya tersebut menurut Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang bukan saja untuk kepentingan kreditornya tetapi
dapat pula diajukan untuk kepentingan debitornya sendiri.
Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya
hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
10 Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan
Pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,Jogjakarta, 1983. Hlm.8.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Bertahun-tahun Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka
Komoditi (BAPPEBTI) menyiapkan keperluan untuk lahirnya bursa
berjangka pertama di Indonesia, setelah keluarnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
persiapan untuk membentuk bursa komoditi juga semakin mantap.
Pada tanggal 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka
pertama dikeluarkan oleh BAPPEBTI, melalui Surat Keputusan Nomor
02/BAPPEBTI/SI/XI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk
Menyelenggarakan Bursa Berjangka Kepada PT Bursa Berjangka
Jakarta. Pada saat itu Bursa Berjangka pertama yang dinamakan
Bursa Berjangka Jakarta resmi berdiri dan pada tanggal 15 Desember
2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta melakukan
transaksi berjangka.
2. Pengertian Perdagangan Berjangka
Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut
Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan
Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Kontrak Berjangka. Menurut Pasal 1
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untukmembeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempatdan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan,dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi Atas Kontrak Berjangka.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Opsi Atas Kontrak Berjangka tedapat dalam Pasal 1 angka (5)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Opsi Atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi,adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untukmembeli atau menjual Kontrak Berjangka Atas Komoditi tertentupada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telahditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.”
Berdasarkan definisi di atas, pengertian perdagangan berjangka
bukan hanya kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa
berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas yaitu
mencangkup proses penawaran kontrak berjangka oleh Wakil
Perusahaan Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya,
penempatan amanat oleh nasabah, pelaksanaan transaksi sampai
penyelesaian keuangan dari transaksi yang bersangkutan atau
penyerahan barangnya. Prosesnya juga termasuk dalam kegiatan
perdagangan berjangka adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh
para pelaku perdagangan berjangka (perusahaan pialang
berjangka/perusahaan trading ).
3. Institusi dalam Perdagangan Berjangka
Perdagangan berjangka mencakup institusi yang berperan penting
dan secara langsung terlibat dalam kegiatan berjangka, yaitu:
a. Badan Pengawas
Badan Pengawas merupakan lembaga pemerintah yang
diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
berjangka. Keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II
Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut uraian isi
pasal-pasal di atas yaitu:
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-harikegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh
Badan Pengawasan Berjangka Komoditi, yangselanjutnya disebut Bappebti.
(2) Bappebti berada dibawah dan tanggung jawab kepadaMenteri.
(3) Susunan dan kedudukan organisasi ditetapkandengan Keputusan Presiden.”
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukandengan tujuan:a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang
teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasanapersaingan yang sehat.
b. Melindungi kepentingan semua pihak dalamPerdagangan Berjangka; dan
c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagaisarana pengelolaan risiko harga dan pembentukanharga yang transfaran.”
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 dan Pasal 5, Beppebti berwenang:a. Membuat pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis
atas Undang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya;
b. Memberikan:1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga
Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
2) Izin kepada orang peseorangan untuk menjadiWakil Pialang Berjangka, Wakil PenasihatBerjangka, dan Wakil Pengelolaan Sentra DanaBerjangka;
3) Sertifikat pendaftaran kepada PerdaganganBerjangka;
4) Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalamnegeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalamNegeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri;
5) Persetujuan kepada bank berdasarkanrekomendasi Bank Indonesia untuk menyiapakandana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana
jaminan yang berkaitan dengan Transaksi KontrakBerjangka serta untuk Pembentukan Sentra DanaBerjangka;
c. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri danKontrak Berjangkanya;
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memilikiizin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atausertifikat persetujuan;
e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaantertentu dalam rangka pelaksanaan wewenangBappebti sebagaimana dimaksud huruf d;
f. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidik kepada
setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaranterhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atauperaturan pelaksanaanya;
g. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangkadan Lembaga Kliring Berjangka termasukperubahannya;
h. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangkayang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditidi Bursa Berjangka sesuai dengan persyaratan yangtelah ditentukan;
i. Menetapkan persyaratan dengan tata cara pencalonandan memberhentikan untuk sementara waktu anggotadewan komisaris dan/atau direksi serta menunjukmanajemen sementara Bursa Berjangka dan LembagaKliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggotadewan komisaris dan/atau direksi yang baru oleh RapatUmum Pemegang Saham;
j. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dankewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izinusaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang inidan/atau peraturan pelaksanaannya;
k. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlahwajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang
dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak;
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
l. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga KliringBerjangka untuk mengambil langkah-langkah yang
dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaanyang mengakibatkan perkembangan harga di BursaBerjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaanKontrak Berjangka menjadi terhambat;
m. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan ataumemperbaiki iklan atau kegiatan promosi yangmenyesatkan berkaitan dengan PerdaganganBerjangka dan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yangtimbul dari iklan atau promosi dimaksud;
n. Menetapkan ketentuan tentang Dana Nasabah yanguberada pada Pialang yang mengalami pailit;
o. Memerika keberatan yang diajukan oleh suatu pihakterhadap keputusan Bursa Berjangka atau LembagaKliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkanatau membatalkannya;
p. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yangberkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
q. Mengumumkan hasil pemerikasaan, apabila dianggapperlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasardan ketaatan semua pihak terhadap ketentuanUndang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya;
r. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaranterhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atauperaturan pelaksanaannya;
s. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkanketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya”
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Bappebti mengenakan biaya kepada Pihak ataskegiatan pelayanannya dalam memberikan izin,persetujuan dan kegiatan lain;
(2) Ketentuan dan besar biaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.”
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Sebagai pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang
ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yangdiperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan
kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasitersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku.”
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Apabila diperlukan Bappebti dapat meminta pendapat dariahli atau membentuk komite untuk memberikanpertimbangan dan/atau memberikan nasihat kepadaBappebti sehubungan dengan kegiatan dan
pengembangan Perdagangan Berjangka.”
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut, badan pengawasan
merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri dalam bidang Perdagangan
dan badan pengawasan tersebut dinamakan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada
dasarnya diarahkan untuk memudahkan terselenggarakannya
perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
diantaranya adalah:13
1) Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan
peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka
2) Sebagai lembaga perizinan bagi pengelola pasar dan
para profesional dalam perdagangan berjangka
13 Ibid , Hlm.40.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar
negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan
Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh
Bappebti.”
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapatdilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperolehizin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuanUndang-Undang ini dan/atau peraturan lainnya.
(2) Kontrak Berjangka lainnya hanya dapat ditransaksikandi Bursa Berjangka setelah ketentuan danpersyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.
(3) Penerbitan Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihakyang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.”
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik
komoditi yang jenisnya sebagimana diatur dalam Pasal 3.”
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka Bertugas: a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat
terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka yangteratur, wajar, efisien, dan efektif;
b. Menyusun rencana anggaran tahunan danpenggunaan laba Bursa Berjangka sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepadaBappebti; dan
c. Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.”
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
a. Memiliki modal yang cukup untukmenyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangkadengan baik;
b. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinciseluruh kegiatan dengan Anggota BursaBerjangka yang berkaitan dengan transaksi KotrakBerjangka dan penguasaan komoditi yangmenjadi subjek Kontrak Berjangka tersebut;
c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuanganserta kegiatan Usaha Bursa Berjangka, kecualiinformasi tersebut diberikan dalam rangkapelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya;d. Membentuk Dana Kompensasi;e. Mempunyai satuan pemeriksa;f. Medokumentasikan dan menyimpan data dengan
baik semua data yang berkaitan dengan kegiatanBursa Berjangka;
g. Menyebarluaskan informasi harga KontrakBerjangka yang diperdagangkan;
h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhipersyaratan keuangan dan pelaporan, sesuaidengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau
peraturan pelaksanaannya.
(2) Pimpinan satuan pemerikasa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf e, wajib melaporkansecara langsung kepada direksi, dewan komisarisBursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalahmateriil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangkayang bersangkutan.
(3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporansatuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh
Bappebti.
(4) Sebelum diberlakukan peraturan, peraturan dan tatatertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajibmemperoleh persetujua dari Bappebti.”
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka berwenang:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon sertamenerima atau menolak calon tersebut menjadi Aggota
Bursa Berjangka;b. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan hargapenyelesaian, bersama dengan Lembaga KliringBerjangka;
c. Menetapkan persyaratan keuangan minimum danpelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
d. Melakukan pengawasan dan kegiatan sertapemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
e. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;f. Melakukan tinggapan yang dianggap perlu untuk
mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, temasukmencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
g. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan danperselisihan sehubungan dengan Transaksi KontrakBerjangka;
h. Mengambil langkah-langkah untuk menjaminterlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangkadengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti;dan
i. memperoleh informasi yang diperlukan dari LembagaKliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yangdilakukan oleh Anggota Lembaga KliringnBerjangka.”
Pasl 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Kegiatan transaksi di Bursa Berjangka dapatdiberhentikan sementara waktu, baik untuk sebagianmampu seluruh Kontrak Berjangka, apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat atau keadaanyang tidak memungkinkan diselenggarakannya kegiatantransaksi Kontrak berjangka secara wajar.”
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Penghentian sementara waktu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19:
a. untuk jangka waktu tidak lebih dari satu hari kerja dapatdilakukan oleh Bursa Berjangka dengan kewajibansegera melaporkannya kepada Bappebti dan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
b. untuk jangka waktu lebih dari satu hari kerja, hanyadapat dilakukan ole Bappebti.”
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Apabila penyebab penghentian sementara waktutransaksi seluruh Kontrak Berjangka sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu, Bappeti menghentikankegiatan Bursa Berjangka secara tetap danmencabut izin usahanya.
(2) Sebelum menetapkan penghentian Bursa Berjangkasecara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bappebti wajib mempertimbangkan kepentinganmasyarakat umum, Nasabah, Anggota BursaBerjangka yang bersangkutan, dan lembaga lainyang berkaitan dengan kegiatan perizinan BursaBerjangka.
(3) Tindakan sebagamana dimaksud ayat (1) wajibdilaporkan oleh Bappebti kepada Menteri dan diumumkan secara luas.”
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Apabila izin usaha Bursa Berjangka dicabut, badanhukum Bursa Berjangka yang bersangkutandiumbarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila terdapat kekuasaan hasil likuidasi BursaBerjangka yang menjadi hak pialang Berjangka
sebagai pemegang saham, sisa kekayaan tersebutwajib digunakan terlebih dahulu untuk membayarkankewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutankepada Nasabah.”
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian,perizinan, penghentian, dan pembubaran Bursa Berjangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 12, Pasal 13, Pasal
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan isi
pasalnya:
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka didirikan dengan tujuan
mendukung terciptanya transaksi Kontrak Berjangka yang
tertaur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka.”
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi denganLembaga Kliring Berjangka.
(2) Lembaga Kliring Berjangka, sebagaimana dimaksudpada ayat (1), adalah badan usaha berbentukperseroan terbatas yang telah memperoleh izin usahasebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),hanya diberikan kepada badan usaha yang terpisah
dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri.”
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka, bertugas antara lain: a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya
penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka; danb. Menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring
Berjangka.”
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka wajib:
a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakankegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;
b. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota KliringBerjangka pada Bank yang disetujui oleh Bappebti;
c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta
kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaanketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya;d. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yangberkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka;dan
e. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan AnggotaKliring Berjangka serta mengambil tindakanpembekuan atau pemberhentian Anggota KliringBerjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuanganminimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya;
f. Sebelum diberilakukan, peraturan dan tata tertib
Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 huruf b termasuk perubahannya, wajibmemperoleh persetujuan dari Bappebti.”
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka berwenang:
a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta
menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;b. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan
pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka;c. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan
terhadap pembukuan dan catatan Anggota KliringBerjangka secara berkala dan sewaktu-waktudiperlukan;
d. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;e. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa
Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yangdilakukan oleh Anggota Kliring Bejangka; dan
f. Mengambil langkah-langkah untuk menjaminterlaksananya mekanisme kliring dan penjamintransaksi Kliring Berjangka dengan baik sertamelaporkan kepada Bappebti.”
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dihentikanapabila terjadi penghentian kegiatan transaksi di
Bursa Berjangka secara tetap.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
(2) Apabila kegiatan Lembaga Kliring Berjangkadihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bappebti mencabut izin usaha Lembaga KliringBerjangka dan selanjutnya badan hukum KliringBerjangka yang bersangkutan dibubarkan, sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.”
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan,
penghentian, dan pembubaran Lembaga Kliring Berjangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Berdasarkan rumusan pasal di atas tugas Lembaga Kliring
Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di
bursa berjangka, maka setiap anggota kliring disyaratkan memiliki
kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya
kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar
dan baik.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi pelaksanaan tugasnya tersebut
Lembaga Kliring Berjangka diberikan wewenang untuk membuat
peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistim
pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan
terhadap anggotanya.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
d. Perusahaan Pialang Berjangka (Perusahaan Trading )
Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi
yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku
yang mengelola amanat (order ) dari nasabah dan meneruskannya
untuk ditransaksikannya di bursa berjangka.
Pengertian Pialang Berjangka terdapat dalam Pasal 1
angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebutPialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukankegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangkaatas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uangdan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untukmenjamin transaksi tersebut.”
Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai
dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan isi pasalnya:
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya
dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang
berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izin
usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka
yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis
yang baik, dan kecakapan profesi.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang
telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari
Bappebti.”
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri hanya
dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi
persyaratan tertentu berdasarkan ketetapan Bappebti.”
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinanPilang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah keBursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”
Perusahaan Pialang Berjangka disyaratkan berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroanadalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatanusaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamundang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Pembagian wewenang dalam Perseroan Terbatas
kekayaan perusahaan dan pemilik modal harus terpisah. Struktur
organisasi peseroan terbatas terdiri dari Pemegang Saham,
Direksi, dan Komisaris dan menjadi anggota di bursa berjangka
serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawasan Perdagangan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Pengertian Sentra Dana Berjangka diatur dalam Pasal 1
angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Sentra Dana Berjangka yang selanjutnya disebut Sentra
Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk
menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk
diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.”
Pengertian Pengelola Sentra Dana Berjangka, diatur
dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pengelola Sentra Dana Berjangka yang selanjutnyadisebut Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihakyang melakukan usaha yang berkaitan denganpenghimpunan dan pengelolaan dana Berjangka untukdiinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.”
f. Pedagang Berjangka
Pedagangan Berjangka adalah anggota bursa berjangka
yang berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri
dan/atau kelompok usahanya. Pedagang berjangka dapat
berbentuk perusahaan atau perorangan. Pedagang berjangka
wajib memperoleh sertifikasi pendaftaran dari BAPPEBTI sebelum
transaksi.
4. Peraturan dalam Perdagangan Berjangka
Peraturan Perdagangan Berjangka diatur dalam berbagai
ketentuan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
sebagai kata sifat. Istilah failite artinya kemogokan atau kemacetan
dalam melakukan pembayaran sedangkan didalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah to fail dan di dalam bahasa Latin digunakan
istilah fallire.15
Kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Seluruh
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang
menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.
Pengertian Pailit di Black’s Law Dictionary pailit atau Bankrupt
adalah:
“The State or condition of a person (individual, parthnership, orcorporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are,or become due”. Them term includes a person agains who aninvoluntary petition has been filed, or who as filed a voluntary
petition, or who has been adjudged a bankrupt.” 16
Pengertian yang diberikan Black’s Laws Dictionary tersebut dapat
dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan
untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang
telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan
suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara
sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ke tiga
(diluar debitor), suatu pernyataan pailit pengadilan.17
15 Zainal Asiki, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran diIndonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.27.
16 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan
Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.83.17 Ibid . hlm.48.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Menurut Siti Soemarti Hatono pailit adalah mogok melakukan
pembayaran.18
Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti
membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercemin
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menentukan:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baikatas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satuatau lebih kreditornya.”
Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama
sekali berhenti membayar utang-utangnya ketika diajukan
permohonan pailit ke Pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus
melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut
peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan” . Keadaan debitor
yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya
disebut dengan insolvable. Negara-negara yang berbahasa Inggris
untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah
bankruptcy .19
Kepailitan adalah eksekusi yang ditetapkan dengan keputusan
hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum
atas semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu
pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan
berlangsung, untuk kepentingan kreditor dan dibawah pengawasan
Menurut Pendapat Siti Soemarti Harono, kepailitan adalah suatu
lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas
pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131
dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.29
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa:
“Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru ada
dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.”
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
bahwa:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orangyang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-
benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurutbesar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara paraberpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang berbunyi:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kr editor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau
lebih kreditornya.”
29 Ibid.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
persidangan dapat berjalan dengan cepat dan fair . Panitera
pengadilan setelah menerima permohonan tersebut segera
melakukan pendaftaran terhadap si pemohon dan di masukan ke
dalam daftar register sekaligus memberikan nomor pendaftaran
kepada si pemohon yang disertai bukti-bukti tertulis yang telah di
tandatangani oleh panitera, di mana tanggal bukti penerimaan
tersebut harus sesuai dengan tanggal pada si pemohon mendaftarkan
ke pengadilan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan
pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat
tersebut.
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Pengadilan:a. Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan
pailit, diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia,Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.
b. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataanpailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwapersyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi.”
Panitera pengadilan dalam waktu 1x24 jam harus menyerahkan
kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan memperlajari
permohonan pailit tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam, sekaligus
menetapkan hari persidangan. Ketua pengadilan memanggil para
pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan tersebut, dimana
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
pemeriksaan terhadap permohonan tersebut selesai dengan
dijatuhkannya putusan.
Jangka waktu pengaturannya paling lambat lima hari setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim
pengawas, kurator akan mengumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang
ditapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan
pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Nama, alamat dan pekerjaan debitor
b. Nama Hakim Pengawas
c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator; anggota panitia kreditor
sementara, apabila teah di tunjuk, dan
d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau
pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit
diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali.”
Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Dalam Hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibatadanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yangtelah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator
menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikatDebitor.”
Maksud dari Pasal diatas yaitu Kurator yang berwenang
melakukan pengurusan terhadap harta pailit meskipun diminta kasasi
atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan
peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka semua tindakan
hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi
debitor. Kurator juga bertugas untuk mengurus segala hubungan surat
menyurat antara pihak lain dengan debitor. Segala pembiayaan yang
menyangkut pengakhiran kepailitan dibebankan kepada debitor dan
harus ditetapkan oleh hakim dengan mengeluarkan Fiat Eksekusi
yang kekuatan hukumnya mutlak sehingga tidak dapat diminta
keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun.
10. Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Putusan pailit oleh pengadilan, pailit masih diperkenankan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan
apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan
bagi harta kekayaan pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan
hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan pailit maka kerugian-
kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.31
Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditor
dan debitor yaitu:32
31 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan MemahamiFaillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm.256-257.
32
Fred Tumbuan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm.3-9.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyatakan bahwa:
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu
yang diperoleh selama kepailitan.”
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyatakan bahwa:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tetapberlaku terhadap:a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan
oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya,perlengkapannya, alat-alat medis yang dilakukan untukkesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
dgunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahanmakanan untuk tiga puluh hari bagi debitor dankeluarganya, yang terdapat ditempat itu.
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor daripekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pension, uang tunggu,atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan olehHakim Pengawas.
c. Uang yang diberikan debitor untuk memenuhi suatukewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyatakan bahwa:
“Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang
menikah dalam persatuan harta.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyebutkan bahwa:
“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untukmenguasai dan mengurus kekayaan yang temasukdalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataanpailit diucapkan.
(2) Tanggal Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailitdiucapkan telah dilaksanakan transfer dana melaluibank atau lembaga selain bank pada tanggal putusansebagaimana dimaksud transfer tersebut wajibditeruskan.
(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailitdiucapkan telah dilaksanakan transaksi di Bursa Efekaka transaksi tersebut wajib diselesaikan.”
Hasil putusan pernyataan pailit maka semua perikatan
debitor yang terbit sesudahnya tidak dapat lagi dibayar dari
harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta
pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang
menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap
Kurator, dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan
oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan
tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor
pailit, peghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum
terhadap harta pailit.
b. Akibat Hukum bagi Kreditor Pailit
Akibat pernyataan paili bagi kreditor dalah kedudukan para
kreditor sama ( paritas creditorium) dan karenanya kreditor
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
“Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian,
Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri
atas 3 (tiga) orang yang diplih dari Kreditor yang dikenal dengan
maksud memberikan nasihat kepada Kurator.”
Pasal 80 ayat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyebutkan bahwa:
“(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, HakimPengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untukmembentuk Panitia Kreditor secara tetap.
(2) Atas permintaan kreditor konkuren dengan suara terbanyakbiasa dalam rapat kreditor, Hakim Pengawas:a. Mengganti panitia kreditor sementara apabila dalam
putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditorsementara, atau
b. Membentuk panitia kreditor tetap apabila dalam suatuputusan pernyataan pailit belum diangkat menjadi panitiakreditor .”
15. Kurator
Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan
mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan
kewajibannya dengan tidak memihak. Menurut Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
“Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitoratau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luarkepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikiandipersyaratkan.
b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-matadalam rangka meningkatkan nilai dalam harta pailit.
Tugas, wewenang, dan tanggungjawab kurator adalah sebagai
berikut:
a. Tugas kurator
Sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah
ditetapkan di Pegadilan yaitu dalam jangka waktu paling
lambat lima hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan,
kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar
harian yang ditetapkan Pengadilan oleh Hakim Pengawas
mengenai hal-hal berikut:34
(1) Ikhtisar putusan pernyataan pailit
(2) Identitas, alamat dan pekerjaan debitor
(3) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara
kreditor apabila telah ditunjuk
(4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama
kreditor
(5) Identitas Hakim Pengawas
b. Wewenang
34 Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawasdalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ,
Makalah disampaikan pada pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga diHotel Bumiraksa, Jakarta, 2006.Hlm.7.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakn atau kewajibn untuk
melaksanakan objek perjanjian
e. Ada bentuk tertentu
f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang
menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau
pelengkap.
Perjanjian kerjasama investasi merupakan dasar hukum utama
dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi dari investor
di Bursa Berjangka, dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian
kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang
berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua
belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi.
2. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:38
“Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyab. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanc. Suatu hal tertentud. Suatu sebab yang halal”
Maksud dari bunyi pasal diatas ialah:
a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri
38
Subekti, Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PradnyaParamitha, Jakarta, 2001, Hlm. 339.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
telah disepakati berlaku sebagai undang-undang jika tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan, apabila perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan di
atas makan akan batal demi hukum.
4. Macam-Macam Perjanjian
Macam-macam perjanjian dibedakan menjadi:
a. Perjanjian Formal
Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan
suatu bentuk tertentu yaitu dengan cara tertulis. Perjanjian formal
contohnya adalah perjanjian perdamaian yang menurut Pasal
1851 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi:
“Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”
b. Perjanjian Rill
Perjanjian rill adalah suatu perjanjian dimana selain diperlukan
adanya kata sepakat harus diserahkan. Perjanjian rill contohnya
perjanjian pinjam pakai yang terdapat dalam Pasal 1740 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Pinjam pakai adalah suatu per janjian dengan mana pihak yangsatu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untukdipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yangmenerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnyasuatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.”
Terciptanya perjanjian tersebut dengan diserahkan barang yang
menjadi obyeknya atau perjanjian penitipan yang menurut Pasal
1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
“Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan.”
2) Perjanjian Tukar-Menukar
Perjanjian tukar-menukar terdapat dalam Pasal 1541 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Tukar -menukar ialah suatu perjanjian dengan mana kedua
belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan
suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu
barang lain.”
3) Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihakyang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepadapihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selamasuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga,yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupipembayarannya.”
4) Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan
Perjanjian untuk melakukan pekerjaan terdapat dalam Pasal
1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan bahwa:
“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan nama pihak
yang satu, si buruh mengikatkan dirinya di bawah perintah
pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu,
melakukan perkerjaan dengan menerima upah.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa:
“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana
pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yang
memborongkan, dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.”
5) Perjanjian Persekutuan
Perjanjian persekutuan terdapat dalam Pasal 1618 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang
atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam
persekutuan, dengan maksud untuk memberikan keuntungan
yang terjadi karenanya.”
6) Perjanjian Perkumpulan
Perjanjian perkumpulan terdapat dalam Pasal 1653 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakuipula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakanatau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupunperkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan,atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidakbertetangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”
7) Perjanjian Hibah
Perjanjian hibah terdapat dalam Pasal 1666 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di
waktu hidupnya, dan dengan tidak dapat ditarik kembali,
menyerahkan suatu benda dengan guna keperluan si
penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”
8) Perjanjian Penitipan Barang
Perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Penitipan adalah terjadi, apabila seseornag menerima suatu
barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan
menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”
9) Perjanjian Pinjam Pakai
Perjanjian pinjam pakai terdapat dalam Pasal 1740 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihakyang satu memberikan suatu barang kepada pihak yanglainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syaratbahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atausetelah lewatnya suatu waktu tertentu, akanmengembalikannya.”
10) Perjanjian Pinjam-Meminjam
Perjanjian pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal 1754 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yangsatu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentubarang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengansyarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikansejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang samapula.”
11) Perjanjian Bunga Tetap dan Bunga Abadi
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah apabila ada
kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut.
i. Perjanjian Sepihak
Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana hanya terdapat
kewajiban pada salah satu pihak saja.
j. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberi hak
kewajiban kepada kedua belah pihak.
5. Berakhirnya Perjanjian
Suatu perjanjian dapat lahir dan juga hapus atau berakhir .
Ketentuan mengenai hapusnya atau berakhirnya perjajian diatur
dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan sebagai berikut:
“perikatan-perikatan hapus:Karena pembayaran;Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti denganpenyimpanan atau penitipan;Karena pembaharuan utang;Karena penjumpaan utang atau kompensasi;Karena percampuran utang;Karena pembebasan utangnya;Karena musnahnya barang yang terutang;Karena kebatalan atau pembatalan;Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satubuku ini;Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu babtersendiri.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
suatu pembelaan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan
kepada hak milik.
g. Musnahnya Barang yang Terutang
Obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu
dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat
diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah
diperjanjikan adalah hapus/berakhir.
h. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian
Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan,
tetapi yang benar adalah pembatalan.42 Ketentuan Pasal 1446
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan bahwa:
“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-ornag yang belumdewasa atu orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan,
adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yangdimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal,semata-mata atas dasar kebelumdewasaan danpengampuannya.”
Ketentuan dalam pasal tersebut semuanya mengenai
pembatalan meminta pembatalan perjanjian karena
kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu:
1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian
di depan hakim
2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di
depan hakim untuk memenuhi perjanjian disitulah baru
mengajukan kekurangannya perjanjian itu.
42 Subekti. Op.cit . Hlm. 49.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Maksud dari syarat batal dalam Pasal 1265 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perjanjian
dan membawa segala sesuatu, kembali kepada keadaan
semula seolah-olah tidak per nah terjadi suatu perikatan.”
Peristiwa demikian apabila peristiwa itu benar-benar terjadi
maka orang yang berutang wajib mengembalikan apa yang
diterimanya.
j. Lewat Waktu atau Kadaluarsa
Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dari lewatnya suatu
waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang.”
Lewatnya waktu untuk dapat dikatakan kadaluarsa dapat
dilihat pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang menerangkan bahwa:
“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan,maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsadengan lewatnya tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang,menunjukan akan adanya daluwarsa tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasakan padaitikad yang buruk.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Pemberitahuan merupakan tanggung jawab dari Pialang
Berjangka, di mana Pialang Berjangka harus
menginformasikan atau memberitahukan kepada calon
investor mengenai perusahaan Pialang Berjangka yang
berdasarkan, misalnya tentang izin perusahaan Pialang
Berjangka, keadaan perusahaan Pialang Berjangka tersebut
dan sebagainya, serta yang terpenting harus diberitahukan
oleh Pialang Berjangka adalah tentang pemberitahuan adanya
risiko dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka.
Pemberitahuan kepada calon investor tentang hal tersebut
diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang
menyatakan bahwa:
“Pialang Berjangka wajib menyampaikan DokumenKeterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabahsebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapatmenerima hak milik Nasabah untuk perdagangan KontrakBerjangka.”
Hal tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam penjelasan
Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan
bahwa:
“Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangkawajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen KeteranganPerusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lainmemuat keterangan mengenai organisasi dankepengurusan perusahaan tersebut, Pialang Berjangka juga wajib menjelasakan segala risiko yang mungkindihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalamDokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila
Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Nasabah tersebut harus menandatangani dan membertanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukan bahwa
yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akandihadapi dan menyetujuinya.”
Pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka ini juga
ditegaskan dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:
“Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi
Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:a. Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan
perusahaan yang dimuat dalam Dokumen KeteranganPerusahaan, resiko yang dihadapi dalam PerdaganganBerjangka Komoditi yang dimuat dalam DokumenPemberitahuan Adanya Resiko, dan isi PerjanjianPemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkanoleh Bappebti.
b. Memberikan informasi yang jelas dan tidakmenyesatkan tentang prosedur PerdaganganBerjangka Komoditi;
c. Menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan
ditransaksikan oleh Nasabah;d. Menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a,
yang telah ditandatangani dan diberi tanggal olehNasabah sebagai tanda bukti telah mengerti danmenyutujui isi dokumen dan prosedur transaksi KontrakBerjangka;
e. Segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya,apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku;dan
f. Meneliti semua informasi yang telah diberikan olehNasabah dalam permohonan pembukuan rekeninguntuk meyakinkan tidak adanya kesalahan ataukekurangan dalam pengisian.”
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa
Pialang Berjangka berkewajiban untuk menjelaskan semua hal
dengan sejelas-jelasnya kepada investor tentang status Pialang
Berjangka dan Perusahaan Pialang Berjangka tersebut maupun
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
diketahui pergerakan harga di Bursa Berjangka sama dengan
pergerakan harga saham di Bursa Efek, sehingga diperlukan
kesiapan dana dari nasabah apabila ternyata investasi yang
dilakukan mengalami kerugian. Dana tersebut biasanya telah
ada di rekening nasabahnya, apabila kerugian terlalu besar
maka dapat diminta kepadakan kepada nasabah jika kondisi
keuangannya memungkinkan untuk melakukan penambahan
dana untuk menutup kerugian yang terjadi.
Berdasarkan ketentuan di atas, alasan Pialang wajib
mengetahui nasabahnya karena Pialang Berjangka dilarang
menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu
dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat
yang diberikan kepada klien yang bersangkutan sesuai yang
terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang menyatakan bahwa:
“Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabahapabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:a. Telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;b. Telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-
Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya olehBadan peradilan atau Bappebti;
c. Pejabat atau pegawai:1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, atau2) Bendaharawan lembaga yang melayani
kepentingan umum, kecuali yang bersangkutanmendapat kuasa dari lembag tersebut.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Berdasarkan tahapan Perjanjian Kerjasama Investasi diatas
terdapat juga tahapan Pelaksanaan Investasinya. Tahap ini merupakan
tahap utama dalam melaksanakan investasi karena pada tahap ini
menentukan untung ruginya investasi yang dilakukan. Tahapan
Pelaksanaan Investasi terbagi menjadi:
1. Tahap Pemberian Amanat dari Nasabah Kepada Pialang
Berjangka
Dasar bagi Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi
tersebut adalah amanat yang diberikan oleh nasabah kepada
pialang berjangka, maka Pialang Berjangka akan memasukan
amanat tersebut dalam bentuk transaksi atas Kontrak
Berjangka atau Produk Deveratif yang sesuai dengan
kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi antara
investor dengan perusahaan Pialang Berjangka atau sesuai
dengan amanat yang diberikan oleh nasabah kepada Pialang
Berjangka.
Sikap Pialang Berjangka apabila menerima amanat dari
nasabah yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:
“(1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untukmelakukan transaksi atas beban rekening Nasabahyang bersangkutan. Pialang Berjangka wajibmencatat dalam kartu amanat sebagaimanaditetapkan oleh Bappebti.
(2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan melalui telepon, makaperintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang
menyatakan bahwa:
“Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabahpada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui olehBappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistemakuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing nasabah.”
Berkaitan dengan kewajiban pialang berjangka untuk
menempakan dana nasabah pada rekening terpisah, maka terdapat
kasus-kasus investasi dalam perusahaan pialang berjangka, berikut salah
satu contoh kasus Perjanjian Kerjasama Investasi:46
Nelly Asmiwarti akan melakukan investasi di perusahaan Pialang
Berjangka PT. Millennium Future yang berlokasi di Jakarta, perwakilan
dari perusahaan Pialang Berjangka tersebut bernama Muhammad Riki.
Riki dan Nelly sepakat untuk melakukan kontrak perjanjian kerjasama
seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sah nya suatu perjanjian dan
terikat oleh ketentuan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama
Investasi sebagai undang-undang yang akan mengatur perjanjian yang
telah disepakati.
Nelly telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT. Millennium Future dengan memilih
jenis PRODUK 1 (3 months investment ) dengan persentase keuntungan
46 http://kasusinvestasi.bapebbti.com. Diakses pada hari Selasa, 17 Juni
dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa:
“Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyab. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanc. Suatu Hal tertentud. Suatu sebab yang halal”
Kesepakatan kerjasama tersebut di buat ke dalam bentuk Surat
Perjanjian Kerjasama Investasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal
1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan
bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Berkaitan dengan bunyi pasal di atas terdapat pengaturan untuk
kepengurusan Direksi PT. Millennium Future sebagaimana diatur dalam
Pasal 92 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
menyatakan bahwa:
“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dengan maksud dan tujuanPerseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamundang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 orang anggota direksi ataulebih.
(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan denganmenghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utangkepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajibmempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi ataulebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan
diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkankeputusan RUPS.
(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenanganggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusanDireksi.”
Nelly telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000.00
(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT. Millennium Future untuk
ditempatkan sebagai Margin seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat
(19) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:
“Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harusditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, PialangBerjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota KliringBerjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjaminpelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.”
Nelly memilih jenis PRODUK 1 (3 months investment ) dengan
persentase keuntungan 40% (Empat Puluh Persen) pada bulan ke 1 dan
ke 2 terhitung sejak perjanjian kerjasama itu dibuat. Pialang Wajib
memberitahukan semua informasi dengan transparan dan memberikan
pembagian keuntungan tiap bulan selama masa perjanjian dengan
persentase sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari nominal investasi.
Kerjasama investasi ini akan menimbulkan keuntungan dan
kerugian pada perusahaan dan nasabahnya. Pada saat itu PT.
Millennium Future telah mengalami Loss Trading dan tidak
menginformasikan kepada Nelly, sehingga menyebabkan Nelly
mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak menerima
keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nelly mengajukan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, setiap direksi akan tanggung renteng untuk mengganti kerugian
tersebut.
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum terhadap investor
diatur dalam beberapa pasal:
1. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang berjangka wajib menyampaikan DokumenKeterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabahsebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapatmenerima dana milik Nasabah untuk perdagangan KontrakBerjangka, Kontrak Deveratif Syariah, dan/atau KontrakDeveratif lainnya.”
Berdasarkan bunyi pasal diatas maka pihak PT. Millennium
Future wajib memberikan informasi setiap adanya
perkembangan pada perusahaan dan adanya risiko dalam
melakukan suatu perjanjian investasi kepada Nelly sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.
2. Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Dana Milik Nasabah, wajib di simpan dalam rekening yang
terpisah dari Rekening Pialang Berjangka pada bank yang
disetujui pihak Bappebti.”
Berdasarkan bunyi pasal diatas PT. Millennium Future
diharuskan membuatkan rekening untuk Nelly sebagai
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
margin yang akan ditarik oleh Perusahaan dan sebagai
Account Nelly.
3. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi KontrakBerjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau KontrakDeveratif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telahmenerima perintah untuk setiap kali transaksi dari
Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untukmewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.”
Berdasarkan bunyi pasal di atas, PT. Millennium Future
tidak boleh melakukan transaksi yang hanya untuk
menguntungkan salah satu nasabahnya atau salah satu
pihak di luar perjanjian yang telah disepakati.
4. Pasal 73 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Setiap pihak yang menjamin kerahasiaan data daninformasi mengenai, Nasabah, Klien, atau Peserta SentraDana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi,di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) danpaling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
Berdasarkan bunyi pasal di atas, PT. Millenium Future
dilarang untuk membuka rahasia tentang informasi
perkembangan perusahaan dan identitas nasabah kepada
pihak lain diluar perjanjian yang telah disepakati.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka kepada
pihak ketiga atau kreditornya.”
Berdasarkan bunyi pasal di atas PT. Millennium Future apabila
telah mengalami pailit maka seluruh aset perusahaan tidak dapat
digunakan sebagai ganti rugi kepada nasabah.
Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang sebagai jaminan atas utang-utang yang
diberikan kepada pialang berjangka yaitu:
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditorpemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atauhak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”
Ketentuan hak eksekusi di atas terdapat dalam Pasal 56 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:
“Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada
dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ”
Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka seluruh aset perusahaan
PT. Millenium Future hanya dapat digunakan sebagai jaminan atas utang-
utangnya oleh para nasabah selama perusahaan Pialang Berjangka
tersebut telah pailit dan sebelum mengganti semua kerugian para
nasabahnya.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
Future yang tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami Nelly
sebagai nasabahnya.
Pengaturan mengenai penuntutan dari investor terhadap
perusahaan diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
“Atas nama Perseroan,pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui PengadilanNegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”
Berkaitan dengan kasus Nelly sebagai salah satu korban yang
banyak mengalami kerugian terus-menerus dan mengajukan penuntutan
karena tidak mendapatkan ganti rugi dari PT. Millennium Future, sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak maka dapat menyelesaikan sengketa dengan cara:
1. Penyelesaian Secara Perdata
Nelly dapat melakukan penuntututan pada PT. Millennium
Future untuk meminta penyelesaian kasus secara perdata
sesuai dengan kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama yang
merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang di
anjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat dilihat pada
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikanperselisihan perdata yang berkaitan dengan PerdaganganBerjangka di Pengadilan atau melalui Arbitrase, setiapperselisihan wajib diupayakan terlebih dahulupenyelesaian melalui:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara pihakyang berselisih; atau
b. Pemanfaatan sarana yang di sediakan oleh Bappebtidan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untukmencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada hurufa, tidak tercapai.”
Setiap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah atau
investor maka penyelesaiannya sebagai berikut:
a. Penyelesaian melalui Perusahaan Pialang
Berjangka
Pertama-tama akan dilakukan melalui badan
penyelesaian yang ada di setiap perusahaan
pialang berjangka dimana setiap perusahaan
pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan
suatu divisi kepatuhan (compliance) yang wajib
melakukan penanganan pegaduan nasabah untuk
pertama kalinya.
b. Penyelesaian melalui Bursa Berjangka
Sebenarnya, apabila pengaduan melalui
penyelesaian yang pertama yaitu, melalui internal
perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan
penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah atau
investor maka dapat memakai penyelesaian yang
disediakan oleh pihak Bursa Berjangka, jika
nasabah atau investor masih tidak puas dengan
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa
Berjangka maka dapat meminta penyelesaian
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
PT. Millennium Future, maka dapat dikaitkan dengan unsur-
unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa:
a) Bertentangan melanggar hak orang lain,
b) Bertentangan dengan kewajiban,
c) Bertentangan dengan kesusilaan,
d) Bertentangan dengan kepentingan umum,
3. Ada kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan
melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul
Berdasarkan penjelasan diatas maka kasus wanprestasi
tersebut dapat di pidana jika terbukti terdapat kata-kata
bohong atau tidak ada itikad baik sebagaimana diatur dalam
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
mengatakan bahwa:
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri,atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakainama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atausupaya member hutang maupun menghapuskan piutang,diancam karena penipuan dengan pidana penjara empattahun.” Berkaitan dengan penjelasan diatas maka dapat diuraikan
lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya
pelanggaran dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
atau melakukan kegiatan yang dlarang sebagaimanadimaksu dalam Pasal 37, Pasal 43, Pasal 49 ayat (2),Pasal 51 ayat (5), Pasal Pasal 52 ayat (1), atau Pasal58 ayat (1) diancam dengan pidana penjara palinglama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancamdengan pidana penjara paling lama dua tahun danpidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah.
(3) Setiap pihak yang tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2),Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4),Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yangdilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(3), atau Pasal 53 ayat (3), diancam dengan pidanakurungan paling lama satu tahun dan pidana dendapaling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).”
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:
“Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan danpidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,Pasal 71,Pasal 73, berlaku pula bagi setiap pihak, baiklangsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh,atau memperngaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatanyang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasaltersebut.”
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:
“Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambatpelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 atau Pasal 68 diancam dengan pidana kurunganpaling lama satu tahun dan pidana denda paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…