i SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA VENDITHA VELICIA NIM. 1103005070 FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA
DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA
VENDITHA VELICIA
NIM. 1103005070
FAKULTAS HUKUM
UNVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA
DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
VENDITHA VELICIA
NIM. 1103005070
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
iii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : 3 Agustus 2015
PEMBIMBING I
I GEDE PASEK EKA WISANJAYA, SH.,MH
NIP. 19730528 199802 1 001
PEMBIMBING II
I GUSTI NGURAH PARIKESIT WIDIATEDJA, SH., M.Hum, LLM
NIP. 19810321 200812 1 002
iv
SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL : 13 Agustus 2015
Panitia Penguji Skripsi
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
Nomor : 337/UN14.1.11/PP.05.02/2015
Ketua : I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH. (....................)
Sekretaris : I G N Parikesit Widiatedja., SH., M.Hum, LLM (....................)
Anggota : Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum. (....................)
A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, SH., M.Hum. (....................)
A.A. Sri Utari, SH., MH. (....................)
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus, atas
rahmat dan penyertaan-Nya penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN
HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS
PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA” ini dapat diselesaikan dengan baik.
Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari
bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari
berbagai pihak. Atas segala bimbingan, petunjuk, saran-saran demi terwujudnya
skripsi ini, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas bantuan baik moril maupun materiil. Atas segala kerendahan hati penulis
menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana;
2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Udayana;
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H., Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Udayana;
4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Udayana;
5. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, S.H., M.H., Ketua Bagian
Hukum Internasional serta bapak I Gede Putra Ariana, SH., M.Kn,
vi
selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Udayana;
6. Bapak I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H., Dosen Pembimbing
Akademik yang telah memberikan bimbingan sejak awal penulis
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
7. Bapak I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I
yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran-saran
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, LLM,
Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran
selama penulis mengikuti perkuliahan serta dengan penuh kesabaran
telah memberikan bimbingan dan pengarahan-pengarahan mulai dari
awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana yang
telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis;
10. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Udayana atas
bantuannya selama ini;
11. Ir. Putu Widnyana dan Karolina Rolianita Medo, S.E., kedua orang tua
penulis yang selalu mendorong, memberikan semangat dan
mendukung penuh penulis hingga memperoleh gelar kesarjanaan, serta
adik penulis, Pritha Laureta yang telah memberikan doa dan dukungan
kepada penulis;
vii
12. Oma Adriana Kanahebi, Opa Daniel Manutede, Tante Shirley
Manutede, Tante Lenny Manutede, Om Joy Manutede, atas doa dan
dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.
13. Diana, Dinda, Fernando, Fernanda, Hector, dan Celine, sepupu
penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada
penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak Pendeta Em. I Nyoman Suanda, M.Min dan Bapak Pendeta
Drs. I Wayan Sudira Husada, MM., atas doa dan dukungan yang tiada
putusnya dipanjatkan bagi kelancaran studi penulis hingga skripsi ini
dapat terselesaikan.
15. Para sahabat seperjuangan khususnya Ida Primayanthi, Winda Utami
Dewi, Utami Jayanti, Mery Handayani, Satrisca, Anandita, Nanda,
Devi, Suwena Putri, Gita, Ayik, Dayu, dan yang lainnya yang telah
membantu dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian
skripsi ini.
16. Rekan-rekan seperjuangan KKN Desa Ekasari, Kabupaten Jembrana
tahun 2014, khususnya Ida, Leonie, Ratu, Andre, Gung Rio, dan rekan-
rekan lainnya yang turut berperan dalam perjalanan akademik penulis
selama ini.
17. Keluarga besar Asian Law Students’ Associations (ALSA) Local
Chapter Universitas Udayana yang sudah memberikan pengalaman
yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat
viii
mengasah kemampuan dalam berorganisasi secara professional dan
kekeluargaan.
18. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu
persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama
menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan,
namun besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi
semua pihak terutama dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam
bidang hukum internasional.
Denpasar, 5 Agustus 2015
Penulis
ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/
Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun,
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan
duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja
mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka
penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan Keaslian ini dibuat sebagai
pertanggungjawaban ilmiah tanda adanya paksaan maupun tekanan dari pihak
mananpun.
Denpasar, 5 Agustus 2015
Yang Menyatakan,
(Venditha Velicia)
Nim. 1103005070
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM............................................................ i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI ............................ iv
HALAMAN KATA PENGANTAR ...................................................... v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ............................ ix
HALAMAN DAFTAR ISI...................................................................... x
ABSTRAK .............................................................................................. xiii
ABSTRACT ............................................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah............................................................ 7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.................................................. 7
1.4 Tujuan Penelitian............................................................. 7
a. Tujuan Umum ............................................................ 7
b. Tujuan Khusus............................................................ 8
1.5 Manfaat Penelitian........................................................... 8
a. Manfaat Teoritis.......................................................... 8
b. Manfaat Praktis........................................................... 8
1.6 Landasan Teoritis............................................................ 9
1.7 Metode Penelitian............................................................ 21
a. Jenis Penelitian............................................................ 21
b. Jenis Pendekatan ........................................................ 21
xi
c. Sumber Bahan Hukum ............................................... 22
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................... 24
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .................................. 25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYADAPAN
BERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL
2.1. Tinjauan Umum tentang Penyadapan ............................. 27
2.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional .......... 29
2.3 Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Negara Berdaulat .... 32
2.4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum …..…… 34
2.5. Kronologi Indikasi Penyadapan yang dilakukan oleh
Australia terhadap Indonesia ……..…………………… 38
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KASUS PENYADAPAN
AUSTRALIA-INDONESIA
3.1 Hukum Internasional ……………………...................... 46
3.2 Hukum Nasional Indonesia ............................................ 54
3.3 Hukum Australia ……….……………………………… 69
BAB IV ANALISIS KASUS PENYADAPAN AUSTRALIA-
INDONESIA
4.1 Analisis Bukti-Bukti Penyadapan oleh Australia
terhadap Indonesia .......................................................... 73
4.1.1. Bukti-Bukti Penyadapan oleh Australia terhadap
Indonesia ….………………..……………..…… 73
4.1.2. Analisis Unsur-Unsur Pidana oleh Australia
terhadap Indonesia …………………………...... 75
xii
4.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Indonesia dalam
Kasus Penyadapan Australia …....................................... 83
4.2.1. Upaya Hukum Preventif ………………………. 83
4.2.2. Upaya Hukum Represif ……………………….. 84
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ..................................................................... 86
5.2 Saran ............................................................................... 87
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 88
LAMPIRAN……………………………………………………………..
xiii
ABSTRAK
Dalam membangun suatu hubungan antar negara, diperlukan suatu
prosedur dalam mencari informasi melalui saluran diplomatik. Pencarian
informasi dilakukan secara sah demi mendukung kepentingan dari masing-masing
negara. Akan tetapi pengumpulan informasi secara tersembunyi dapat dikatakan
sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Tindakan penyadapan
merupakan suatu tindakan pengumpulan informasi secara rahasia dalam hubungan
diplomatik suatu negara. Penyadapan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap
negara lain dilarang dalam hukum internasional, hukum nasional Indonesia, dan
hukum Australia. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu
mengenai perlindungan hukum untuk Indonesia dalam kasus penyadapan yang
dilakukan oleh Australia dan upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia dalam
kasus penyadapan.
Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode normatif, dimana
berbagai macam literatur dan instrumen hukum internasional menerangkan
berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyadapan.
Australia melalui Defence Signals Directorate (DSD) telah menyadap
pejabat penting Indonesia yang bekerja di bidang pertahanan dan keamanan pada
tahun 2007. Pada saat itu Australia hanya mendapatkan nomor telepon genggam
Kapolda Bali. Setelah itu Australia membangun pos diplomatik yang terletak di
gedung Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan gedung Konsulat Jenderal
Australia di Bali. Pada tahun 2009, DSD menyadap Susilo Bambang Yudhoyono
yang pada saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia beserta sembilan pejabat
penting Indonesia lainnya. Sejak isu penyadapan ini dibocorkan oleh seorang
mantan kontraktor CIA, Edward Snowden, Indoensia memutuskan beberapa
kerjasama dengan Australia. Pemerintah Australia menolak untuk meminta maaf
kepada Indonesia terkait isu penyadapan. Hal inilah yang membuat Indonesia
semakin mantap untuk menghentikan kerjasama dengan Australia dalam bidang
militer dan intelijen. Pada tahun 2014, Indonesia dan Australia menandatangani
Code of Conduct sebagai bagian dari perlindungan hukum secara preventif. Selain
itu Indonesia dapat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional sebagai
bagian dari perlindungan hukum secara represif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyadapan, Upaya Hukum
xiv
ABSTRACT
While building a relationship between countries, it requires a procedure in
finding information through diplomatic channel. Finding the lawful information is
needed to support the interests of each country. However, collecting the
information secretly can be considered as a violation against State’s sovereignty.
Wiretapping is an act of collecting the secret information in diplomatic relations
of a country. It is prohibited under International Law, Indonesian Law, and
Australian Law. The problems in this paper are about legal protection for
Indonesia in the case of Australia’s wiretapping and the legal effort which can be
reached Indonesia to against this case.
The research method is normative method, in which a variety of literature
and international legal instruments explaining many forms of legal protections
against wiretapping.
In 2007, Australia through the Defence Signals Directorate (DSD) has
intercepted Indonesian officials that working in defense and security.
At that time, Australia just got the cell phone number of Bali
Sheriff. After that Australia built diplomatic posts that located in
the building of Australia Embassy in Jakarta and Australia Consulate
General building in Bali. In 2009, the DSD intercepted Susilo Bambang
Yudhoyono as the President of the Republic of Indonesia and nine other
Indonesian officials. Since the issue of wiretapping was leaked by a
former of CIA contractor, Edward Snowden, Indonesia decided to dismiss
some cooperations with Australia. Australian government refused to
apologize to Indonesia related the issue of wiretapping. It makes
Indonesia steadier to dismiss the cooperation with Australia,
especially the cooperation in military and intelligence service. Indonesia and
Australia signed a Code of Conduct as a part of preventive legal protection.
Beside that, Indonesia may submit the case to International Court of Justice as a
repressive way.
Keywords: Legal Protection, Wiretapping, Legal Effort