PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP ...

Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020

361

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Palupi Wirawan

Email: [email protected]

Kejaksaan Negeri Donggala

Abstrak

The Criminal Procedure Code has provided a dimension of protection for human rights in its

balance with the public interest, especially in the protection of the rights of suspects or

defendants in investigation and prosecution process. However, it cannot be denied that the

law enforcers neglected the rights of suspects, defendants and witnesses. The purpose of

creating this thesis was for learning and analyzing the protection of the rights of corruption

suspects and defendants in investigations and prosecutions by the Corruption Eradication

Commission also what efforts can be made by the corruption suspects and defendants.

The research method that was used in this thesis was juridical normative. The research’s

specification was perspective analysis. The method of compiling data was by secondary files

from library studies.

Based on the result of the research, it was found that to carry out its duties, the Investigator

and Public Prosecutor in the Corruption Eradication Commission not only applied the

Corruption Eradication Commission Act but also must apply the Criminal Procedure Code

(KUHAP) especially in the provisions of Article 50 Paragraph (1) and Paragraph (2), that

was the suspect has the right to immediately get an examination by the investigator so that it

can be submitted to the public prosecutor and immediately tried by the court to shorten the

process of resolving his criminal case. Corruption suspects that were investigated and

prosecuted by the Corruption Eradication Commission could make legal efforts through

pretrial justice, justice collaborators, claimed for rehabilitation and compensation also there

was a time limit in the judicial process so that the principle of fast and light costs judicial

especially legal certainty can be achieved.

Kata Kunci: Corruption; Corruption Eradication Commission; Investigation; Prosecution;

Suspect

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya

disingkat TPK) selama ini terjadi secara

meluas, tidak hanya merugikan keuangan

negara tetapi juga telah merupakan

pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan

ekonomi masyarakat secara luas, sehingga

TPK perlu digolongkan sebagai kejahatan

yang pemberantasannya harus dilakukan

secara luar biasa.1 Salah satu upaya yang

dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk

melakukan Pemberantasan TPK adalah

1 Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.


362

dengan membentuk Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya

disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi)

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disingkat UU TPK).

Menindaklanjuti hal tersebut, sehingga

pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden

Republik Indonesia mengesahkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disingkat UU Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Segala kewenangan yang berkaitan dengan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

berlaku juga bagi penyelidik, penyidik,

penuntut umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi. Penyelidikan, penyidikan,

penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan

berdasarkan hukum acara pidana yang

berlaku dan berdasarkan Undang- Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-


Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain oleh

Undang-Undang.

Dalam melaksanakan proses hukum

yang adil (due process of law), hak- hak

tersangka dan terdakwa dilindungi dan

dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga

negara. Asas - asas yang dicantumkan dalam

Penjelasan KUHAP haruslah ditaati dan

dilaksanakan dengan pemahaman yang benar

dan jujur, karena hanya dengan cara itulah

kita menghormati pertimbangan pertama

dari UU Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi

: “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah

Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak

asasi manusia serta menjamin segala warga

negara bersamaan kedudukannya didalam

hukum….”.2 Franz Magnis Suseno

menyebutkan empat ciri negara hukum,

yaitu:3

(a) adanya asas legalitas yang artinya

bahwa pemerintah bertindak semata-

mata atas dasar hukum yang berlaku;

(b) adanya kebebasan dan kemandirian

kekuasaan kehakiman terutama dalam

fungsinya untuk menegakkan hukum

dan keadilan;

2Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat

Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2003, hlm. 59. 3 Franz Magnis Suseno, 1991, Etika Politik : Prinsip-prinsip

moral kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hlm. 298.


363

(c) adanya jaminan perlindungan hak asasi

manusia; dan

(d) adanya pemerintahan berdasarkan

sistem konstitusi atau hukum dasar.

Pasal 14 ayat (3) Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik

menentukan, “Dalam penentuan

pelanggaran pidana terhadapnya, setiap

orang dalam persamaan sepenuhnya akan

berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan

tersebut di bawah ini : antara lain

disebutkan dalam huruf (c) yaitu untuk

diperiksa tanpa penundaan yang tidak

perlu”.4 Namun tidak sedikit diantara

penyelenggara negara dan pegawai negeri

yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi memakan

waktu lama untuk ditindaklanjuti atau

ditingkatkan ke tahap penuntutan, antara lain

:

1. Surya Dharma Ali, mantan Menteri

Agama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid

II, ditetapkan sebagai tersangka korupsi

oleh penyidik Komisi Pemberantasan

Korupsi pada tanggal 22 Mei 2014,

namun baru bulan Agustus 2015

diperiksa di persidangan.

2. Sutan Batugana, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat RI Periode 2009-

2014, ditetapkan tersangka korupsi pada

tanggal 14 Mei 2013, sampai bulan

4 Peter Baehr dkk, 1997, (ed) Instrumen Internasional

Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, hlm. 209-300

Maret 2015 masih berstatus sebagai

tersangka.

3. Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu

Jilid II, ditetapkan sebagai tersangka

korupsi oleh penyidik Komisi

Pemberantasan Korupsi tanggal 2

September 2014, sampai dengan bulan

Mei 2015 belum ditingkatkan pada tahap

penuntutan.

Selain itu adapula penyelenggara

negara dan pegawai negeri yang butuh waktu

lama untuk perkaranya dilanjutkan ke tahap

penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan

di pengadilan setelah sebelumnya melalui

waktu yang cukup lama sejak ditetapkan

sebagai tersangka korupsi oleh penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain ;

1) Anas Urbaningrum, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat RI periode 2009-

2014, ditetapkan sebagai tersangka

korupsi oleh penyidik Komisi

Pemberantasan Korupsi pada tanggal 22

Februari 2012, baru diperiksa sebagai

tersangka oleh penyidik Komisi

Pemberantasan Korupsi selanjutnya

dilakukan penahanan pada tanggal 10

Januari 2014 dan baru divonis pada

tanggal 24 September 2014.

2) Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda

dan Olahraga RI Kabinet Indonesia

Bersatu Jilid II, ditetapkan sebagai

tersangka korupsi pada tanggal 3

Desember 2012, baru diperiksa oleh


364

penyidik Komisi Pemberantasan

Korupsi sebagai tersangka dan dilakukan

penahanan pada tanggal 17 Oktober

2013 selanjutnya divonis pada tanggal

18 Juli 2014.

Pada dasarnya KUHAP telah

memberikan dimensi perlindungan terhadap

hak asasi manusia dalam keseimbangannya

dengan kepentingan umum. Akan tetapi

tidak dapat dipungkiri adanya pengabaian

aparat terhadap hak-hak tersangka, terdakwa,

atau saksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan, permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak

tersangka korupsi yang disidik dan

dituntut oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi?

2. Upaya- upaya apa yang dilakukan

dalam perlindungan hak-hak tersangka

korupsi yang disidik dan dituntut oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi?

Adapun tujuan penelitian karya tulis

ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganilisis bagaimanakah

perlindungan hak-hak tersangka


Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Untuk menganilis upaya-upaya apa

yang dapat dilakukan sebagi bentuk

perlindungan hak-hak tersangka


Komisi Pemberantasan Korupsi.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan

dalam tesis ini adalah penelitian yuridis

normatif. Spesifikasi penelitian yang

digunakan adalah perspektif analitis. Metode

pengumpulan data dilakukan menggunakan

data sekunder melalui studi pustaka. Metode

analisis data menggunakan metode kualitatif.

Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Yang menjadi grand theory dalam

penelitan ini adalah teori kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus

mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu

sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid),

Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit),

Asas ini meninjau dari sudut filosofis,

dimana keadilan adalah kesamaan hak

untuk semua orang di depan pengadilan.

3. Asas kemanfaatan hukum

(zwechmatigheid) atau doelmatigheid

atau utility.

Kepastian hukum merupakan jaminan

mengenai hukum yang berisi keadilan.

Norma-norma yang memajukan keadilan

harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav


365

Radbruch keadilan dan kepastian hukum

merupakan bagian-bagian yang tetap dari

hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan

dan kepastian hukum harus diperhatikan,

kepastian hukum harus dijaga demi

keamanan dan ketertiban suatu negara.

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai

yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan

kebahagiaan.5

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman

mengemukakan bahwa efektif dan berhasil

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga

unsur sistem hukum yakni struktur hukum

(structure of law), subtansi hukum

(substance of law) dan budaya hukum (legal

culture). Substansi hukum dalam teori

Lawrence Meir Friedman disebut sebagai

sistem substansial yang menentukan bisa

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Struktur Hukum/Pranata Hukum, hal ini

disebut sebagai sistem Struktural yang

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

dilaksanakan dengan baik. Budaya Hukum

adalah sikap manusia terhadap hukum dan

sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,

serta harapannya.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

5Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian

Filosofis dan Sosiologis, Penerbit Toko Gunung Agung,

Jakarta, 2002, hlm 95

Perlindungan Hak-hak Tersangka

Korupsi yang Disidik dan Dituntut oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi

Suatu negara yang berdasarkan atas

hukum harus menjamin persamaan (equality)

setiap individu, termasuk kemerdekaan

individu untuk menggunakan hak asasinya.

Dalam negara hukum kedudukan dan

hubungan individu dengan negara harus

seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan

kewajiban yang dilindungi oleh hukum.

Proses hukum adalah salah satu pilihan

yang tepat dalam menyelesaikan kasus

korupsi sebagai perwujudan konsep negara

hukum yang dimandatkan oleh konstitusi.

Agar tersangka ataupun terdakwa tidak

diperlakukan sewenang-wenang oleh

penegak hukum, maka pemerintah

memberikan hak-hak bagi tersangka dan

terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI

KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan

Pasal 68, yakni mengelompokkan hak-hak

tersebut sebagai berikut:

Hak Tersangka atau Terdakwa segera

mendapat pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas

dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan

hak yang sah menurut hukum dan undang-

undang kepada tersangka/terdakwa: 6

6 M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan

Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 332-338


366

1) Berhak segera untuk diperiksa oleh

penyidik.

2) Berhak segera dilanjutkan ke sidang

pengadilan.

3) Berhak segera diadili dan mendapat

putusan pengadilan (speedy trial right).

Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan

hak pembelaan tersangka atau terdakwa,

undang-undang menentukan beberapa pasal

(Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang

dapat dirinci:

1) Berhak diberitahukan dengan jelas dan

dengan bahasa yang dimengerti oleh

tentang apa yang disangkakan

padanya.

2) Hak pemberitahuan yang demikian

dilakukan pada waktu pemeriksaan

mulai dilakukan terhadap tersangka.

3) Terdakwa juga berhak untuk

diberitahukan dengan jelas dengan

bahasa yang dapat dimengerti tentang

apa yang didakwakan kepadanya.

4) Berhak memberikan keterangan

dengan bebas dalam segala tingkat

pemeriksaan, mulai dari tingkat

pemeriksaan penyidikan dan

pemeriksaan sidang pengadilan.

5) Berhak mendapatkan juru bahasa.

6) Berhak mendapat bantuan hukum.

Guna pembelaan kepentingan diri,

Tersangka atau Terdakwa berhak

mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang

atau beberapa orang penasihat hukum pada

setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap

waktu yang diperlukan :

1) berhak secara bebas memilih penasihat

hukum;

2) dalam tindak pidana tertentu, hak

mendapatkan bantuan hukum berubah

sifatnya menjadi wajib.

Hak tersangka atau terdakwa yang

berada dalam penahanan

Undang-undang juga memberikan hak

yang melindungi tersangka atau terdakwa

yang berada dalam penahanan antara lain:

1) Berhak menghubungi penasihat

hukum;

2) Jika tersangka/terdakwa orang asing,

berhak menghubungi dan berbicara

dengan perwakilan negaranya dalam

menghadapi jalannya proses

pemeriksaan;

3) Berhak menghubungi dan menerima

kunjungan dokter pribadi untuk

kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan proses perkara

maupun tidak;

4) Tersangka atau terdakwa berhak untuk

diberitahukan penahanannya kepada

keluarganya atau kepada orang yang

serumah dengannya atau orang lain

yang dibutuhkan bantuannya, dan

terhadap orang yang hendak memberi


367

bantuan hukum atau jaminan bagi

penangguhan penahanannya;

5) Selama tersangka berada dalam

penahanan berhak menghubungi pihak

keluarga dan mendapat kunjungan dari

pihak keluarga;

6) Berhak secara langsung atau dengan

perantaraan penasihat hukum untuk

menghubungi dan menerima sanak

keluarganya, baik hal itu untuk

kepentingan perkaranya atau untuk

kepentingan keluarga maupun untuk

kepentingan pekerjaannya;

7) Berhak atas surat-menyurat. Hal ini

diatur dalam Pasal 62, yang memberi

hak sepenuhnya kepada tersangka atau

terdakwa yang berada dalam

penahanan untuk mengirim dan

menerima surat kepada dan dari

penasihat hukumnya atau mengirim

dan menerima surat kepada dan dari

sanak keluarganya;

8) Berhak atas kebebasan rahasia surat.

Surat yang dikirim atau diterima

tersangka atau terdakwa dalam masa

penahanan tidak boleh diperiksa oleh

penyidik, penuntut umum, hakim dan

pejabat rumah tahan negara kecuali

cukup alasan untuk menduga bahwa

surat-menyurat tersebut

disalahgunakan;

9) Tersangka atau terdakwa berhak

menghubungi dan menerima

kunjungan rohaniawan.

Hak terdakwa di muka persidangan

pengadilan

Disamping hak yang diberikan pada

tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat

proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP

juga memberi hak kepada terdakwa selama

proses pemeriksaan persidangan antara lain:

1) Berhak untuk diadili di sidang

pengadilan yang terbuka untuk umum;

2) Berhak mengusahakan dan mengajukan

saksi atau ahli yang memberi keterangan

kesaksian atau keterangan keahlian yang

menguntungkan bagi terdakwa atau a de

charge;

3) Terdakwa tidak boleh dibebani

kewajiban pembuktian dalam

pemeriksaan sidang, yang dibebani

kewajiban untuk membuktikan

kesalahan terdakwa adalah penuntut

umum;

4) Hak terdakwa memanfaatkan upaya

hukum.;

5) Terdakwa berhak menuntut ganti rugi

dan rehabilitasi.

Hak-hak tersangka atau terdakwa di

negara lain, yakni salah satunya Hong Kong

adalah dalam waktu 48 jam setelah

penangkapan, petugas harus segera:


368

(1) mengeluarkan lembar tuduhan dan

secara resmi menuntut terdakwa; atau

(2) membawa terdakwa ke hadapan hakim

untuk instruksi lebih lanjut; atau

(3) membiarkan terdakwa dibebaskan

dengan jaminan, sesuai dengan instruksi

berdasarkan Bagian 52 (1) Ordonansi

Kepolisian:

Sedangkan hak-hak tersangka atau

terdaka di Singapura menentukan bahwa

penahanan tidak boleh melebihi 48 jam

eksklusif dari waktu yang diperlukan untuk

perjalanan dari tempat penangkapan ke

Pengadilan.

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 76

KUHAP Singapura bahwa orang yang

ditangkap tidak boleh ditahan lebih dari yang

diperlukan untuk mencegahnya melarikan

diri.:

“The person arrested must not be

restrained more than is necessary to prevent

his escape.”

Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam

Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada

Tahap Penyidikan dan Penuntutan Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi

Seorang tersangka memperoleh

perlindungan hukum selama proses

penyidikan sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam KUHAP, yakni sebagai berikut:

1) Hak mendapat bantuan hukum sejak

penahanan;

2) Hak menghubungi penasehat hukum;

3) Pelaksanaan asas “praduga tidak

bersalah”.

Dalam rangka melindungi hak-hak

tersangka yang disidik dan dituntut oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi, tersangka

atau terdakwa dapat mengupayakan hal-hal

tersebut berikut ini:

a. Tahap Penyidikan

1) Praperadilan

Salah satu bentuk upaya

perlindungan terhadap hak-hak tersangka

dapat dilihat dengan adanya peraturan

yang mengatur tentang Praperadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 77

sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Praperadilan adalah wewenang

pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini, tentang:

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan

dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak

lain atas kuasa tersangka;

b) Sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi

tegaknya hukum dan keadilan;

c) Permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas

kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.

Hak untuk mengajukan Praperadilan

dimiliki oleh tersangka atau korban,


369

keluarganya, atau pihak lain yang diberi

kuasa, penyidik dan penuntut umum, serta

pihak ketiga. Proses peradilan di

Indonesia berlandaskan Pancasila, yang

menempatkan harkat dan martabat

manusia pada tempatnya dan

melaksanakan perlindungan serta jaminan

hak asasi manusia.

Dengan demikian, peranan

Praperadilan mempunyai arti penting

dalam rangka penegakan hukum untuk

melindungi pihak-pihak (tersangka,

keluarga atau kuasanya) yang menjadi

korban akibat tindakan sewenang-wenang

yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum yang bersangkutan (khususnya

mengenai tidak sahnya penangkapan dan

penahanan). Adanya praperadilan ini

membuat korban (tersangka, keluarga atau

kuasanya) tersebut diberi ruang untuk

menuntut kembali hak-haknya yang

dilanggar oleh aparat penegak hukum

yang bersangkutan sebagaimana diatur

dalam Pasal 79 KUHAP.

2) Justice Collaborator

Penggunaan Justice Collaborator

atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama

dalam peradilan pidana merupakan salah

satu bentuk upaya yang dapat digunakan

oleh tersangka tindak pidana korupsi

sekaligus sebagai jalan untuk

memberantas tindak pidana korupsi itu

sendiri.

Sebagai pelaku suatu tindak pidana

yang bersedia membantu aparat penegak

hukum, maka Saksi Pelaku yang

Bekerjasama tersebut berhak

mendapatkan:

a. perlindungan fisik dan psikis;

b. perlindungan hukum;

c. penanganan secara khusus; dan

d. penghargaan.

Peranan saksi sebagai Justice

Collaborator sangat penting diperlukan

dalam rangka proses pemberantasan

tindak pidana korupsi, karena Justice

Collaborator itu sendiri tidak lain adalah

orang yang terlibat di dalam kejahatan

tersebut atau pelaku minor dalam jaringan

tindak pidana tersebut yang digunakan

untuk mengungkap otak pelaku yang lebih

besar sehingga tindak pidana dapat tuntas

dan tidak berhenti hanya pada pelaku

yang berperan minim dalam tindak pidana

korupsi tersebut. Penghargaan bagi Justice

Collaborator menjadi cara yang efektif

untuk membongkar kejahatan

terorganisasi, terutama korupsi, dan

mencegah kejahatan serius.

3) Rehabilitasi dan Kompensasi

Akibat dari penyelidikan,

penyidikan, penuntutan yang dilakukan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,

perlindungan yang diberikan terdapat

dalam Pasal 63 UU KPK:


370

(1) Dalam hal seseorang dirugikan

sebagai akibat penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan, yang

dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi secara

bertentangan dengan Undang-

Undang ini atau dengan hukum

yang berlaku, orang yang

bersangkutan berhak untuk

mengajukan gugatan rehabilitasi

dan/atau kompensasi.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak mengurangi

hak orang yang dirugikan untuk

mengajukan gugatan praperadilan,

jika terdapat alasan-alasan

pengajuan praperadilan

sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan kepada

Pengadilan Negeri yang

berwenang mengadili perkara

tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54.

(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditentukan jenis, jumlah,

jangka waktu, dan cara

pelaksanaan rehabilitasi dan/atau

kompensasi yang harus dipenuhi

oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi.

b. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur undang –

undang ini dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan (pasal 1 angka 7 KUHAP).

Terdakwa berhak segera diadili oleh

pengadilan guna mempercepat proses

penyelesaian perkara pidananya.

Diberikannya hak kepada tersangka atau

terdakwa tersebut adalah untuk menjauhkan

kemungkinan terkatung-katungnya nasib

seorang yang disangka melakukan tindak

pidana terutama mereka yang dikenakan

penahanan, jangan sampai lama tidak

mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan

tidak adanya kepastian hukum, adanya

perlakuan sewenang-wenang dan tidak

wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan

peradilan yang dilakukan dengan sederhana,

cepat dan biaya ringan.

Untuk melaksanakan asas peradilan

cepat dan biaya ringan serta kepastian hukum

dalam penanganan perkara yang dituntut

oleh Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

ada pembatasan waktu dalam persidangan

yaitu:

a. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa

dan diputus oleh Pengadilan Tindak


371

Pidana Korupsi dalam waktu 90

(sembilan puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal perkara dilimpahkan ke

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Dalam hal putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi dimohonkan banding ke

Pengadilan Tinggi, perkara tersebut

diperiksa dan diputus dalam jangka

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal berkas

perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

c. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi

Tindak Pidana Korupsi dimohonkan

kasasi kepada Mahkamah Agung,

perkara tersebut diperiksa dan diputus

dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal berkas perkara diterima

oleh Mahkamah Agung.

Untuk memperoleh pemerataan

keadilan yang cepat, murah dan sederhana,

maka pejabat-pejabat pada semua tingkat

pemeriksaan wajib menunjuk penasihat

hukum bagi tersangka dan terdakwa yang

melakukan tindak pidana dengan ancaman

pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih bagi mereka yang tidak

mampu yang diancam dengan tindak pidana

lima tahun atau yang tidak mempunyai

penasihat hukum sendiri.7

7 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982,

hlm. 47

Asas ini dimaksudkan untuk

melindungi tindakan sewenang-wenang dari

aparat penegak hukum, baik pada

pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun

dipersidangan pengadilan. Untuk itu

diperlukan petugas-petugas yang handal,

jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat

tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan.

Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh

petugas, maka terjadilah penyimpangan-

penyimpangan, kolusi dan manipulasi

hukum.8

PENUTUP

Kesimpulan

1) Tersangka korupsi yang disidik dan

dituntut oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

berhak untuk segera mendapat

pemeriksaan oleh penyidik dan

selanjutnya dapat diajukan kepada

penuntut umum. Tersangka berhak

perkaranya segera dimajukan ke

pengadilan oleh penuntut umum dan

berhak segera diadili oleh pengadilan

guna mempercepat proses penyelesaian

perkara pidananya.

2) Tersangka tindak pidana korupsi yang

disidik dan dituntut oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia (KPK RI) dapat melakukan

8 Faisal Salam, Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek,

Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 23


372

upaya hukum melalui lembaga

Praperadilan, dan perlindungan bagi

tersangka (pelaku) yang bersedia untuk

bekerja sama (justice collaborator),

demikian pula upaya gugatan

Rehabilitasi dan Kompensasi serta

batasan waktu dalam proses peradilan

sehingga asas peradilan cepat dan biaya

ringan dan kepastian hukum dapat

terwujud.

Saran

1) Sangat diperlukan profesionalisme dan

sikap kehati-hatian dari penegak hukum

dalam menetapkan tersangka tidak

pidana korupsi, sehingga tidak

menimbulkan dugaan penyalahguaan

kewenangan penyidik (abuse of power).

2) Secara substansi penting untuk

melakukan revisi dengan menambahkan

pasal yang mengatur pemulihan hak-hak

terhadap tersangka atau terdakwa di

dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, sehingga

terpenuhi keadilan substantif dan

perhormataan terhadap hak-hak asasi

manusia.

3) Hendaknya ada penyempurnaan

KUHAP khususnya dalam hal

perlindungan hak-hak tersangka dan

Terdakwa dalam proses peradilan pidana

untuk mencapai asas peradilan cepat,

biaya ringan dan terwujud kepastian

hukum.

REFERENSI

Buku :

Baehr, Peter, dkk. 1997. Instrumen

Internasional Pokok Hak Asasi

Manusia. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan

Permasalahan dan Penerapan

KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. Komentar

atas Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.

Salam, Faisal. 2001. Hukum Pidana dalam

Teori dan Praktek. Bandung: Mandar

Maju.

Shant, Delliyana. 1988. Konsep Penegakan

Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Suseno, Franz Magnis. 1991. Etika Politik :

Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan

Modern. Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


373

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal:

Asshidiqie, Jimly. Makalah “Strategi

Ketatanegaraan Indonesia Setelah

Perubahan Keempat UUD 1945”,

disampaikan dalam symposium

Nasional yang diadakan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional,

Departemen Kehakiman dan HAM, di

Denpasar Bali 14-18 Juli 2003.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. Makalah

“Penerapan Cita Hukum dan Asas

Hukum Nasional di Masa Kini dan

Masa yang Akan Datang’’. Jakarta.

Ria Casmi Arrsa, 2014, Jurnal Rechtsvinding

Vol. 3 No. 3 “Rekonstruksi Politik

Hukum Pemberantasan Korupsi

Melalui Strategi Penguatan Penyidik

dan Penuntut Umum Independen

KPK”.

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA KORUPSI PADA TAHAP ...

Documents