Perkembangan Psikologi Industri Dan Organisasi RABU, NOVEMBER 25, 2009 Dalam perjalanannya sebagai sebuah ilmu, Psikologi telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi atau perusahaan. Teori, hasil penelitian dan teknik-teknik atau metode tentang perilaku organisasi telah banyak diaplikasikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Para lulusan Psikologi yang berkarir dalam dunia bisnis juga telah banyak menunjukkan peranan penting mereka dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja.Psikologi dalam pengertian umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah-laku manusia. Bagi orang awam seringkali Psikologi disebut dengan ilmu jiwa karena berhubungan dengan hal-hal psikologis/kejiwaan. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain, maka Psikologi memiliki beberapa sub bidang seperti Psikologi Pendidikan, Psikologi Klinis, Psikologi Sosial, Psikologi Perkembangan, Psikologi Lintas Budaya, Psikologi Industri & Organisasi, Psikologi Lingkungan, Psikologi Olahraga, dan Psikologi Anak & Remaja. Dari beberapa sub bidang tersebut Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) merupakan bidang khusus yang memfokuskan perhatian pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perkembangan Psikologi Industri Dan Organisasi
RABU, NOVEMBER 25, 2009
Dalam perjalanannya sebagai sebuah ilmu, Psikologi telah banyak
memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi atau perusahaan.
Teori, hasil penelitian dan teknik-teknik atau metode tentang perilaku
organisasi telah banyak diaplikasikan oleh perusahaan dalam
meningkatkan kinerja dan produktivitas. Para lulusan Psikologi yang
berkarir dalam dunia bisnis juga telah banyak menunjukkan peranan
penting mereka dalam pengembangan sumber daya manusia di
perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja.Psikologi dalam
pengertian umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah-
laku manusia. Bagi orang awam seringkali Psikologi disebut
dengan ilmu jiwa karena berhubungan dengan hal-hal
psikologis/kejiwaan. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain, maka Psikologi
memiliki beberapa sub bidang seperti Psikologi Pendidikan, Psikologi
d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktukebakaran atau
kejadian-kejadian lain yang berbahayae.
e. Memberikan pertolongan pada kecelakaanf.
f. Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Peraturanpelaksananya
Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.Ins.2/M/BW/BK/1984tentang Pengesahan Alat
Pelindung Diri. Instruksi Menteri Tenaga KerjaRI No.Ins.05/M/BW/97 tentang
Pengawasan Alat Pelindung Diri. SuratEdaran Dirjen Binawas No.SE.05/BW/1997
tentang Penggunaan Alat
g. Pelindung Diri. Dan Surat Edaran Menteri Dirjen BinawasNo.SE.06/BW/1997
tentang Pendaftaran Alat Pelindung Diri.g.
h. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu,kelembaban, debu,
kotoran, asap, gas, dan hembusanh.
i. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun
psikis, peracunan, infeksi dan penularani.
j. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Peraturan pelaksananyadiatur dalam
Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 tentangSyarat Kebersihan Serta
Penerangan Dalam Tempat Kerja. j.
k. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang cukupk.
l. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukupl.
m. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertibanm.
n. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara dan proseskerjanyan.
o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan
danpenyimpanan barango.
p. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Mencegah terkena aliran listrik
yang berbahaya
q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yangbahaya
kecelakaan menjadi bertambah tinggi
Pasal 8Ayat 1 :
Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dankemampuan
fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akandipindahkan sesuai dengan
sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Peraturan pelaksananya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiNomor
Per-02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja DalamPenyelenggaraan
Keselamatan Kerja.
Ayat 2 : Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah
pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusahadan dibenarkan oleh
direktur. Peraturan pelaksananya Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor
Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan KesehatanKerja. Selain itu ada juga Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan
Bagi TenagaKerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan
KesehatanDasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pasal 9Ayat 1 :Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenagakerja baru tentang :a.
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempatkerjab.
b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalamtempat kerjac.
c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutand.
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
Ayat 2 : Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutansetelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarattersebut diatas.
Ayat 3 : Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenagakerja yang
berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan danpemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja,pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan.
Ayat 4 : Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat danketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.Pasal 10 ayat 1 :
Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia PembinaKeselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerjasama,saling pengertian dan partisipasi efektif dari
pengusaha atau pengurus dan tenagakerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan
tugas kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
Peraturan pelaksananyaadalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-125/MEN/82
tentang DewanKeselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan
danKesehatan Kerja, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo. KEP-
155/MEN/84. Dan juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-04/MEN/87 tentang Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta TataCara Penunjukan Ahli Keselamatan
tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh MenteriTenaga Kerja.
Peraturan pelaksananya Permenaker RI No. Per.03/Men/1998tentang Tata Cara Pelaporan
dan Pemeriksaan Kecelakaan. Permenaker RI No.Per.04/Men/1993 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja.Pasal 14 pengurus diwajibkan :
. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semuasyarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undangini dan semua peraturan pelaksananya yang berlaku bagi tempat kerja yangbersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca danmenurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kselamatan kerja.b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambarkeselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya,pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yangdiwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya danmenyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut,disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja.Peraturan pelaksana dari ketentuan pasal-pasal UU RI No.1 Tahun 1970
(pasal 15 ayat 1 UU RI No.1 Tahun 1970). UU RI No.1 Tahun 1970 masihbersifat umum (lex generalist), peraturan pelaksananya dijabarkan secara teknisdan rinci dalam bentuk PP, Keppres, Permenaker, Kepmenaker, SE Menaker danKepdirjen Binwasnaker Depnakertrans RI.Pelanggaran terhadap peraturan pelaksana UU No.1 Tahun 1970(peraturan perundangan K3) dapat memberikan ancaman pidana dengan hukumankurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginyaRp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan pada pasal 15 ayat 2UU RI No.1 Tahun 1970. Ancaman pidana ini tidak akan membuat efek jera bagi pengusaha yang melanggar UU No.1 Tahun 1970 (termasuk peraturanpelaksananya) dilihat dari masa hukuman kurungan begitu singkat dan denda uangyang dikenakan terlalu sedikit mengingat dimungkinkan banyak tenaga kerja padasatu tempat kerja (perusahaan) yang mengalami cidera berat bahkan kematianserta menderita penyakit akibat kerja.Tidak adil apabila masalah K3 ini hanya dilimpahkan kepada perusahaan / pengusaha saja.
Karena masalah K3 juga merupakan tanggung jawab pekerjasebagai objek dari K3 ini. Untuk
itu pekerja juga memiliki hak dan kewajibanterkait dengan K3 ini yaitu :
a. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas / Ahli K3b.
b. Memakai alat-alat pelindung diric.
c. Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkand.
d. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkane.
e. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat-syarat K3 danalat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya