B E RS U JU D PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : MUHAMMAD IKBAL, S.Pd Jabatan : Camat Mantewe Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : MARDANI H. MAMING Jabatan : Bupati Tanah Bumbu Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi. Mantewe, 03 Januari 2017 Pihak Kedua Pihak Pertama MARDANI H. MAMING MUHAMMAD IKBAL, S.Pd
18
Embed
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN...Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, ... 3 Jumlah aparatur yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERSUJUD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : MUHAMMAD IKBAL, S.Pd
Jabatan : Camat Mantewe
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MARDANI H. MAMING
Jabatan : Bupati Tanah Bumbu
Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
penghargaan dan sanksi.
Mantewe, 03 Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
MARDANI H. MAMING MUHAMMAD IKBAL, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh
1 Jumlah perizinan yang dikeluarkan 120
2 Jumlah non perizinan yang dikeluarkan 300
3 Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat 5 org
2 Meningkatnya koordinasi lintas sektoral
1 Tingkat pelanggaran kamtibmas -
2 Tingkat perkawinan dini -
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan perdesaan
1 Meningkatnya pastisifasi masyarakat dalam membangun desa 12 desa
Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 921,233,000
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp 23,300,000
3 Program Peningkatan keberdayaan
Masyarakat Perdesaan Rp 26,400,000
4 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp 18,350,000
5 Program Hubungan Pemerintah
Dengan Masyarakat Rp 248,150,000
SKP 1 merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
2 menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
3 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5 mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
6 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
8 membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
9 melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10 mengoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan kebersihan di wilayah Kecamatan;
11 melakasanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dana desa;
12 melaksanakan monitoring dan evaluasi dana desa; menerbitkan perizinan/non perizinan yang kewenangannya
13 melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan 14 menerbitkan perizinan/non perizinan yang kewenangannya n. dilimpahkan oleh pemerintah/perangkat daerah
kepada kecamatan
15 koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
16 pemantauan, evaluasi dan pelaporan;dan
17 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mantewe, 03 Januari 2017
Bupati Tanah Bumbu
Camat Mantewe
MARDANI H. MAMING MUHAMMAD IKBAL, S.Pd
BERSUJUD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SYAFRUDIN, SP
Jabatan : Sekretaris Camat
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MUHAMMAD IKBAL, S.Pd
Jabatan : Camat Mantewe
Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 1 Laporan
Program/Kegiatan Anggaran
1 Monitoring dan Evaluasi
SKP
1 menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2 menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:
- pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan di kecamatan dan desa/kelurahan;
- pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;
- pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan, desa/kelurahan;
- pembinaan Siskamling di desa/kelurahan;dan
- pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan, desa/kelurahan;
3 menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4 menyiapkan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan, desa/kelurahan sesuai bidang tugasnya;
6 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
7 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya pastisifasi masyarakat dalam membangun desa
100%
Program/Kegiatan Anggaran
1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
8,950,000
2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Rp 9,400,000
SKP
1 menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2 menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi
- melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dana desa (APBN/APBD);
- merencanakan monitoring danevaluasipembangunan dana desa (APBN/APBD);
- memberikan rekomendasi penyaluran dan pencairan dana Desa APBN/APBD;
- pembinaan politik dan Pemilu/Pilkada/Pilkades;
- pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi musrenbang di wilayah kecamatan;
- pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain), kecamatan, desa/kelurahan;
- pembinaan kependudukan dan catatan sipil;
3 menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
4 menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
5 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Unit
Program/Kegiatan Anggaran
1 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Rp 10,000,000
3
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Jabatan dinas Rp 5,000,000
SKP
1 a. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2 b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupatendalam hal pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum, tata bangunan, pasar dan kebersihan;
3 menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang prasarana dan sarana umum;
4 menyiapkan bahan pengoordinasian, pengawasan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum termasuk prasarana dan sarana kesehatan;
5 menyiapkan bahan pengoordinasian upaya-upaya menjaga kebersihan sesuai wilayah kerjanya;
6 menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
7 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
8 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1 2 3 4 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 1 Laporan
2 Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Jumlah hubungan pemerintah dengan masyarakat 39 Orang
Program/Kegiatan Anggaran
1 Monitoring dan Evaluasi Rp 26,400,000
2 Penyelenggaraan MTQ Rp 248,150,000
SKP
1 menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2 menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:
a) pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
b) pembinaan keluarga berencana;
c) pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
d) pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu;
e) pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keluarga kurang mampu, dll;
f) pembinaan keluarga sejahtera; dan
g) pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;
h) melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang keagamaan;
i) pembinaan perdagangan,industri, koperasi dan usaha mikro;
j) pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan), energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta penanaman modal;
k) pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;dan
l) menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
3 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
4 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12 menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
13 menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunanperaturan perundang-undangan;
14 menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
15 menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
16 melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
17 menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
18 menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan kecamatan;
19 menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja kecamatan;
20 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
21 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
22 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
4 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
Rp 1,140,000
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 56,600,000
6 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Rp 155,700,000
SKP
1 menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
2 menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
3 menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
4 melaksanakan layanan pengadaan Kecamatan;
5 melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unitorganisasi;
6 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;
7 melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
8 menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
9 melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
10 melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
11 menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
12 melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
13 menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiundan cuti;
14 menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
15 menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
16 menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
17 menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
18 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
19 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
20 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
1 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
SKP
1 menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2
menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pelayanan umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:
- pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat keterangan, rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan benda-benda/surat-surat berharga dan lain-lain);
- pelayanan umum dan perizinan sesuai bidang tugasnya;dan
3 penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten);
4 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
5 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
6 menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
7 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.