PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 · PDF fileMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : ... - Persentase Aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian:

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas

kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah dengan

menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar

pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk

Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Tahun 2011-2015; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun

2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tahun 2011 Nomor 14); 9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015

(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013

Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi.

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis SKPD.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai

penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja

secara baik; dan

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

a. IKU Pemerintah Daerah; dan

b. IKU SKPD.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.

(2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;

c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 dan RPJMD

Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-1015.

(2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah

dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015.

(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator

kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator

hasil (outcome); dan

b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran

(output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal

yaitu:

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja;

b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu

pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan

oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi

pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan

oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 11 Nopember 2013


BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar

pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 59

1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Sumber Data

Keterangan

1 1 1 Terpenuhinya kebutuhan administrasi, dan prasarana, pemeliharaan, dan kapasitas sumber daya aparatur

- Persentase Aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian:

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

dan Persandian

Badan Kepegawaian Daerah Sistem Informasi

Kepegawaian

Realisasi Jumlah pelayanan adm. Kepegawaian (PNS) x 100% Target Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian (PNS)

- Kenaikan Gaji berkala Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


- Pembuatan Kartu Taspen



dan Persandian


Kepegawaian


2

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Pelayanan Tugas Belajar



dan Persandian


Kepegawaian


- Pelayanan Izin Belajar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


- Kenaikan Pangkat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


- Pengurusan Pensiun Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


- Jangka waktu kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian:



dan Persandian


Kepegawaian

Realisasi waktu Pelayanan x 100% Target waktu Pelayanan

3

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Kenaikan Gaji berkala Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


- Pembuatan Kartu Taspen



dan Persandian


Kepegawaian


- Pelayanan Tugas Belajar



dan Persandian


Kepegawaian


- Pelayanan Izin Belajar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


- Kenaikan Pangkat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


4

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Pengurusan Pensiun Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kepegawaian


1 2 1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

- Persentase Jabatan yang diisi sesuai syarat Jabatan:



dan Persandian


Kepegawaian

Jumlah Pejabat eselon yang mengikuti diklatpim x 100% Target Jumlah Pejabat eselon yang mengikuti diklatpim

- Jabatan Eselon II yang diisi oleh aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II



dan Persandian


Kepegawaian


- Jabatan Eselon III yang diisi oleh aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.III



dan Persandian


Kepegawaian


- Jabatan Eselon IV yang diisi oleh aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan



dan Persandian


Kepegawaian


5

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

1 2 2 Meningkatnya efisiensi birokrasi

- Persentase Jumlah SKPD dan Jabatan yang telah dilakukan Evaluasi Jabatan dan Evaluasi Beban Kerja



dan Persandian

Sekretariat Daerah Sistem Informasil

Analisis Jabatan

Realisasi Jabatan yang telah dilakukan evaluasi jabatan dan evaluasi beban kerja x 100%

Target jabatan yang seharusnya dilakukan evaluasi jabatan dan beban kerja

- Persentase Jumlah Jabatan Struktural yang telah ditetapkan standar Kompetensinya



dan Persandian


Analisis Jabatan

Realisasi Jabatan struktural yang telah ditetapkan evaluasi x 100% Target Jabatan struktural yang telah ditetapkan evaluasi

- Jumlah Jabatan yang telah ditetapkan Kelas Jabatannya



dan Persandian


Analisis Jabatan

Realisasi jumlah jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya x 100%

jumlah jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya

1 2 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

- Peningkatan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah



dan Persandian

Inspektorat Opini BPK Luasan Lahan Rehabilitasi wilayah Pilot Project yang dipelihara x 100%

Target luasan Lahan Rehabilitasi wilayah Pilot Project yang dipelihara

- Persentase arah kebijakan RPJMD yang mengarah pada arah kebijakan RPJPD

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen RPJMD, RPJPD

Arah kebijakan RPJPD yang tertuang di RPJMD X 100% Arah kebijakan RPJPD

- Persentase kesesuaian program RPJMD terhadap RKPD



Dokumen RPJMD

Program RPJMD yang tertuang di RKPD X 100% Program RKPD

- Presentase kesesuaian program RKPD terhadap



Dokumen RKPD, PPAS

Program RKPD yang tertuang di PPAS X 100% Program PPAS

6

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

PPAS

- Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenban g



Berita Acara Musrenbang

Jumlah peserta Musrenbang perwakilan masyarakat x 100% Jumlah peserta musrenbang

- Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan



Berita Acara Musrenbang

Jumlah perempuan peserta musrenbang x 100% Jumlah peserta musrenbang

- Kecepatan pelayanan permintaan akses data dan informasi kinerja daerah

Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Rata-rata lama waktu proses pemberian data dan informasi

1 2 4 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

- Persentase Aset Pemda yang telah terinventarisasi dengan baik



dan Persandian

DPPKAD Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Aset Pemda yang terinvariasasi x 100% Jumlah aset Pemda

- Aset Tetap Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kegiatan

Jumlah Aset Tetap Pemda yang terinvariasasi x 100% Jumlah Aset tetap Pemda

- Aset Lainnya Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


dan Persandian


Kegiatan

Jumlah Aset lainnya Pemda yang terinvariasasi x 100% Jumlah aset lainnya Pemda

7

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Rasio PAD terhadap komponen Pendapatan APBD (Kemandirian keuangan daerah)



dan Persandian


Kegiatan

Jumlah PAD X 100% Jumlah Pendapatan Daerah

1 2 5 Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatann ya

- Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Database Kependudukan

Jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap X 100%

Jumlah penduduk

- e-KTP Kependudukan dan Catatan Sipil



Jumlah penduduk > 17 yang ber KTP elektronik X 100% Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

- Kartu Keluarga Kependudukan dan Catatan Sipil



Jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK x 100% Jumlah kepala keluarga

- Akta Kelahiran Kependudukan dan Catatan Sipil



Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran X 100% Jumlah penduduk

Kecepatan waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil



Rata-rata Lama waktu pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan

- e-KTP Kependudukan dan Catatan Sipil



Rata-rata Lama waktu pelayanan pembuatan e-KTP

- Kartu Keluarga Kependudukan dan Catatan Sipil



Rata-rata Lama waktu pelayanan pembuatan KK

- Akta Kelahiran Kependudukan dan Catatan Sipil



Rata-rata Lama waktu pelayanan pembuatan Akta Kelahiran

- Persentase Instansi yang terintegrasi layanan internet melalui infrastruktur

Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Database e- Government

8

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

jaringan e-Government Pemkab. Beltim :

- Badan/Dinas/Kantor Komunikasi dan Informatika


Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang telah terkoneksi dengan jaringan e-gov di Kab.Beltim X 100%

Jumlah keseluruhan Badan/Dinas/Kantor yang ada di Kab. Beltim

- Desa Komunikasi dan Informatika


Jumlah Desa yang telah terkoneksi dengan jaringan e-gov di Kab.Beltim X 100%

Jumlah keseluruhan Desa yang ada di Kab. Beltim

- Tempat Pelayanan Kesehatan

Komunikasi dan Informatika


Jumlah Tempat Pelayanan Kesehatanyang telah terkoneksi dengan jaringan e-gov Kab.Beltim X 100%

Jumlah keseluruhan Tempat Pelayanan Kesehatan yang ada di Kab. Beltim

1 3 1 Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis

- Persentase ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


Kegiatan

Persentase Ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik

- Persentase partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan




Kegiatan

Jumlah keterwakilan masyarakat yang hadir dalam kegiatan wawasan kebangsaan x 100%

Jumlah masyarakat yang diundang dalam kegiatan berwawasan kebangsaan

- Persentase keterlibatan lembaga politik, masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemahaman politik




Kegiatan

Keterlibatan lembaga politik masyarakat dan pemda x 100% seluruh stakeholeder yang terlibat dalam kegiatan pembinaan politik

9

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

1 4 1 Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

- Jumlah Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, keindahan K3 yang tertangani



dan Persandian

Satpol-PP Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

kejadian pelanggaran K3 yang tertangani X 100% kejadian pelanggaran K3

- Lama Waktu Tanggap Kebakaran dan Bencana



dan Persandian

Satpol-PP Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Rata-ratalama waktu tanggap kebakaran dan bencana

2 1 1 Meningkatnya kualitas pendidikan

- Koleksi bahan bacaan perpustakaan yang tersedia di perpustakaan daerah

Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Buku Induk

Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku tersedia di Perpustakaan Daerah X 100% Jumlah koleksi jumlah buku tersedia di Perpustakaan Daerah

- Pengunjung perpustakaan daerah


Buku Tamu/Buku Pengunjung

Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

- Pembinaan perpustakaan daerah


Kegiatan Bimtek

Kearsipan

Jumlah Perpustakaan

- Penerapan pengelolaan arsip secara baku


Kegiatan Bimtek

Kearsipan

Jumlah SKPD yg menerapkan arsip secara baku x 100% Jumlah SKPD

- SDM pengelola arsip Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kegiatan Bimtek

Kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

- Arsip daerah yang terpelihara


Kegiatan Bimtek

Kearsipan

Arsip daerah yang terpelihara x 100% akumulasi arsip daerah

- Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

10

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- APK PAUD Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah Siswa dijenjang Paud X100% Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 Tahun

- APK SD/MI Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah Siswa dijenjang SD/MI/Paket A X100% Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 Tahun

- APK SMP/MTs Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah Siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B X100% Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 Tahun

- APK SMA/SMK Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah Siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C X100% Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 Tahun

- Angka Partispasi Murni (APM)


- - APM PAUD Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah Siswa usia 4-6 Tahun dijenjang Paud X100% Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 Tahun

- APM SD/MI Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah Siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A X100% Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 Tahun

- APM SMP/MTs Pendidikan Dinas Pendidikan Profil

Pendidikan

Jumlah Siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B X100%

Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 Tahun

- APM SMA/SMK Pendidikan Dinas Pendidikan Profil

Pendidikan

Jumlah Siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C X 100%

Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 Tahun

- Angka Putus Sekolah (APS)


Jumlah siswa kelompok usia 16-19 th x 1000 Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 th

- APS SD/MI Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan


- APS SMP/MTs Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan


- APS SMA/SMK Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan


- Angka Melanjutkan (AM)


Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs x 100% Jumlah lulusan jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

- AM SD/MI ke SMP/MTS



11

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- AM SMP/MTs ke SMA/SMK



- Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

- AL SD/MI Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pd th sebelumnya

- AL SMP/MTS Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs pd th sebelumnya

- AL SMA Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah lulusan pada jenjang SMAMA x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMA//MA pd th sebelumnya

- AL SMK Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

Jumlah lulusan pada jenjang SMK x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMK pd th sebelumnya

2 1 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

- Peningkatan keselamatan ibu dan anak

Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Profil Kesehatan dan

MDG's Kabupaten

Belitung Timur

- Angka Kematian Neonatal/1000 kelahiran hidup

Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan MDG's

Kabupaten

Jumlah balita berumur (< 5 tahun) yang meninggal disuatu wilayah pada waktu tertentu x 1000

Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama

- Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup


Kabupaten

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu x 100.000 Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama

- Angka kematin balota/1000 kelahiran hidup


Kabupaten

Jumlah desa/kelurahan UCI x 100% Jumlah seluruh desa / kelurahan

- Angka kematian ibu/100.000 kelahiran hidup

Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan SPM Kabupaten

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,

penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan

(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk

12

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)


Jumlah desa/kelurahan UCI x 100%

Jumlah seluruh desa / kelurahan

- Cakupan Desa Siaga Aktif


Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,

penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan

(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk

- Cakupan kunjungan ibu hamil K4


Kunjungan Ibu Hamil K4

- Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd waktu tertentu x 100%

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

- Cakupan pelayanan ibu nifas


pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas

yang diberikan meliputi : 1) Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3)

pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, 5)

Pemberian kapsul Vitamin A 200000 IU sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di wilayah

kerja pada waktu tertentu x 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

13

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani


pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas

yang diberikan meliputi : 1) Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3)

pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, 5)

Pemberian kapsul Vitamin A 200000 IU sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan

- Cakupan kunjungan bayi


umlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pd kurun waktu tertentu x 100%

Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah pd kurun waktu tertentu

- Cakupan pelayanan anak balita


Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayan kerja pada kurun waktu

tertentu x 100% Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang

sama

- Jumlah balita gizi buruk dan mendapatkan perawatan


Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang sama

- Peningkatan Cakupan Sanitasi Dasar


MDG's Kabupaten

Belitung Timur

- Cakupan penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap air bersih


Kabupaten

Jumlah Rumah tangga di wilayah tertentu dengan akses terhadap air minum layak pada periode tertentu x 100%

Jumlah rumah tangga pada wilayah yang sama dan periode tertentu

- Cakupan penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap jambah


Kabupaten

Jumlah Rumah tangga di wilayah tertentu dengan akses terhadap fasilitas sanitasi

pada periode tertentu x 100% Jumlah rumah tangga pada wilayah yang sama dan periode

tertentu

14

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Persentase rumah tangga ber-PHBS

Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Profil Kesehatan Kabupaten

Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada

periode waktu tertentu x 100% Jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dan pada

kurun waktu yang sama

- Persentase tempat umum yang memenuhi syarat


Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu x 100%

Jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

- Peningkatan Pelayanan kesehatan Dasar


MDG's Kabupaten

Belitung Timur

- Persentase cakupan rawat jalan


Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di sarana kesehatan dalam kurun waktu tertentu x 100%

Jumlah penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

- Pelayanan kesehatan usia lanjut


Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di sarana kesehatan dalam kurun waktu tertentu x 100%

Jumlah penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

- Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja


Jumlah usila memperoleh yankes di fasyankes pada wilayah dan kurun waktu tertentu x 100%

Jumlah seluruh usiala diwilayah dan kurun waktu yang sama

- Cakupan pelayanan kesehatan jiwa


Cakupan pelayanan kesehatan remaja adalah cakupan siswa kelas 1 SLTP dan setingkat, SMU/SMK dan setingkat yang diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/kader kesehatan sekolah) melalui penjaringan kesehatan di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

- Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan


Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang

menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

15

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Peningkatan angka pengendalian penyakit dan penyehaan lingkungan


MDG's Kabupaten

Belitung Timur

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditemukan dan mendapat penanganan pada wilayah dan kurun waktu tertentu x 100%

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita pada wilayah dan kurun waktu yang sama

- Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani


Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis yang dilaporkan x 100.000

Jumlah penduduk < 15 tahun

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flaccid Paralysis rate per 100.000 penduduk < 15 tahun


Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader kesehatan

pada wilayah dan kurun waktu tertentu x 100% Jumlah perkiraan penderita diare pada wilayah dan kurun waktu

yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jml penduduk)

- Cakupan penemuan penderita diare


Jumlah penderita baru TB BTA (+) yang dilaporkan di satu wilayah kerja selama 1 tahun x 100%

Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama

- Angka notifikasi kasus/ CNR (prevalensi semua kasus/100.000 penduduk/tahun)


Jumlah pasien baruTB BTA positif yang dilaporkan x 100% Perkiraan jumlah (insidens) pasien baru TB BTA Positif

- Proporsi kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)


Jumlah kasus DBD x 100.000 Jumlah penduduk

- Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk


Banyaknya penduduk yang berusia 15-24 tahun yang dites sampel darahnya positif mengindap HIV/AIDS x 100%

Semua penduduk pada kelompok umur yang sama yang dites darahnya

- Angka kesaktian DBD per 100.000 penduduk


Jumlah kasus baru PB/MB dari periode kohort yang menyelesaikan pengobatan x 100 %

Jumlah seluruh kasus baru PB/MB yang mulai MDT pada periode kohort yang sama

- Angka kematian DBD per 100.000 penduduk


Jumlah kasus (filariasis) baru dan lama di wilayah dan pada periode tertentu x 100.000

Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

16

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Rumah Sakit

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Laporan hasil survey

kepuasan pelanggan

Persentase kepuasan pelanggan merupakan pernyataan puas oleh pelanggan (pasien/pegawai) terhadap seluruh unit pelayanan

dirumah sakit. Kepuasaan pelanggan akan diukur dengan menggunakan Instrumen Quesioner melalui kegiatan survey

kepuasan pelanggan dimasing-masing unit layanan. Sehingga akan diperoleh persentase kepuasan pelanggan.

2 1 3 Meningkatnya keluarga sejahtera

- Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Laporan Capaian SPM

Bidang Keluarga

Berencana

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga )

kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20- 35 tahun dan usia diatas 35 tahun Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia

terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun

- Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I



Laporan Capaian SPM

Bidang Keluarga

Berencana

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I x 100% Jumlah keluarga

- Rata-rata jumlah anak per keluarga



Laporan Capaian SPM

Bidang Keluarga

Berencana

Jumlah anak Jumlah Keluarga

- Rasio Akseptor KB Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Laporan Capaian SPM

Bidang Keluarga

Berencana

Jumlah akseptor KB x 100% Jumlah pasangan usia subur

- Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah



Laporan Capaian SPM

Bidang Layanan

Terpadu Bagi Perempuan

dan Anak Korban

Kekerasan

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah x 100% Jumlah pekerja perempuan

17

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta



Laporan Capaian SPM

Bidang Layanan


dan Anak Korban

Kekerasan

Pekerja perempuan di lembaga swasta x 100% Jumlah pekerja perempuan

- Pesentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak



Laporan Capaian SPM

Bidang Layanan


dan Anak Korban

Kekerasan

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan x 100%

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak

- Persentase tenaga kerja di bawah umur



Laporan Capaian SPM

Bidang Layanan


dan Anak Korban

Kekerasan

Pekerja anak usia 5-14 Tahun x 100% Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas

- Partisipasi angkatan kerja perempuan



Laporan Capaian SPM

Bidang Layanan


dan Anak Korban

Kekerasan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100% Jumlah angkatan kerja perempaun

18

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

2 1 4 Meningkatnya kualitas olah raga dan pemuda

- Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang mendapat Pembinaan Intensif

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah organisasi pemuda yang terbina intensif x 100% Jumlah seluruh organisasi pemuda olahraga

- Persentase Keterlibatan Masyarakat Secara Aktif dalam Agenda Kepemudaan dan Keolahragaan



Kegiatan

Jumlah keterwakilan masyarakat dalam agenda pemuda dan olahraga x 100%

Jumlah stakeholder yang terlibat dalm agenda pemuda dan olahraga

- Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Pelayanan/Penggunaan Publik dalam Kondisi Baik



Kegiatan

Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik x 100% jumlah sarana prasaranan olahraga

2 1 5 Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat

- Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuaan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya.

Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi


Kegiatan

Jumlah PMKS yag diberikan bantuan x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

- Tingkat Kecepatan lama waktu Evakuasi Bencana Skala Kabupaten mengunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap



Kegiatan

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

- Persentase Rumah Tangga Daerah Transmigrasi yang terbina menjadi Rumah Tangga yang memiliki Ketahanan pangan .



Kegiatan

Jumlah RT daerah transmigrasi yang terbina dan memiliki ketahanan pangan x 100%

Jumlah RT didaerah transmigrasi

19

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Persentase Keterlibatan LPM secara aktif dalam Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


Kegiatan

Jumlah LPM aktif x 100% Jumlah LPM

3 1 1 Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat

- Persentase Usulan Pembentukan, Pendampingan/Pembin aan BUMDes yang terfasilitasi

Koperasi dan UKM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


Kegiatan

Jumlah usulan pembentukan BUMDes yang terfasilitasi x 100% Jumlah Desa

- Persentase Koperasi Aktif

Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi


Kegiatan

Jumlah Koperasi Aktif X 100% Jumlah Koperasi

- Persentase Pertumbuhan UMKM



Kegiatan

Jumlah Pertumbuhan UMKM X 100% Jumlah UMKM Tahun lalu

- Persentase Pertumbuhan Koperasi Baru



Kegiatan

Jumlah pertumbuhan kop X 100% Jumlah Koperasi Tahun lalu

- Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi



Kegiatan

Jumlah pertumbuhan anggota koperasi X 100% Jumlah anggota koperasi Tahun lalu

4 1 1 Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan

- Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan


Kegiatan

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

- Penguatan Cadangan Pangan



Kegiatan

Penguatan Cadangan Pangan

- Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah



Kegiatan

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan



Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

20

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Kegiatan

- Skor Pola Pangan Harapan



Kegiatan

Skor Pola Pangan Harapan

- Persentase Capaian Produksi Perikanan

Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah produksi ikan (Ton) Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan x 100%

Jumlah produksi ikan di daerah (Ton)

- Persentase Capaian Konsumsi Ikan

Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Realisasi Jumlah konsumsi ikan (Kg) x 100% Target Konsumsi Ikan

4 1 2 Meningkatnya produksi pertanian

- Persentase capaian produksi padi dan bahan pangan utama lainnya

Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan


Kegiatan

Produktivitas tanaman padi bahan pangan utama lokal lainnya (ton)x 100%

Luas areal tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ton)

- Persentase capaian populasi ternak



Kegiatan

Jumlah produksi ternak x 100% Jumlah produksi ternak

- Persentase capaian produksi tanaman perkebunan



Kegiatan

Jumlah kontribusi sektor PDRB dari sektor pertanian (tanaman keras) x 100%

Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan

4 1 3 Meningkatnya kualitas kepariwisataa n

- Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional didaerah/lembaga kesenian yang aktif

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Kegiatan

Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional di daerah/ lembaga kesenian(IKK)

21

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Jumlah kunjungan wisatawan Domestik (IKK)

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Kegiatan

Jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan domestik se-Kabupaten x 100% Jumlah seluruh kunjungan wisata se-

Kabupaten

- Jumlah kunjungan wisatawan Asing (IKK)



Kegiatan

Jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan asing se-Kabupaten x 100% Jumlah

seluruh kunjungan wisata se-Kabupaten

- Rata-rata lama tinggal wisatawan



Kegiatan

Rata-rata lama waktu wisatawan tinggal di Kabupaten Belitung Timur

- Rata-rata tingkat hunian hotel



Kegiatan

Rata-rata lama waktu tingkat hunian hotel

4 2 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan

- Lama waktu pelayanan perizinan :

Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin

- Izin Lokasi Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin lokasi

- Surat Izin Tepat Usaha (SITU)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan SITU

- Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan SITU

22

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Surat Izin Gangguan (HO)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin gangguan HO

-Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan IMB

- Izin Kursus Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin kursus

- Perpanjangan Izin Kursus


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin perpanjangan kursus

- Daftar Ulang Izin Kursus


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses daftar ulang izin kursus

- Izin Mendirikan PAUD Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin mendirikan PAUD

- Perpanjangan Izin Mendirikan PAUD


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin perpanjangan mendirikan PAUD

- Daftar Ulang PAUD Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin Daftar ulang PAUD

- Izin Usaha Pertambangan (IUP)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin usaha pertambangan

- Pencabutan IUP Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin pencabutan IUP

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin pertambangan khusus

- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin usaha jasa pertambangan

23

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin pertambangan rakyat

- Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin perpanjangan IPR

- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin jasa kontruksi

- Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin daftar ulang jasa kontruksi

- Izin Ketenagalistrikan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin ketenagalistrikan

- Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Sawit pada Perkebunan Sawit (Land Aplication)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Pemanfaatan Air Limbah Sawit pada Perkebunan Sawit

- Rekomendasi Tempat Penyimpanan BBM


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Penyimpanan BBM

- Rekomendasi Terminal Khusus (TERSUS)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin terminal khusus

- Izin Lingkungan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin lingkungan

- Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin usaha perdagangan

- Daftar Ulang SIUP Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Rata-rata lamanya proses izin daftar SIUP

24

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Modal

- SIUP Pengganti Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses izin SIUP Pengganti

- Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin

- Daftar Ulang/Pembaharuan/ Perubahan TDP


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izinDaftar TDP

- Izin Usaha Kepariwisataan


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin usaha kepariwisataan

- Izin Usaha Perikanan (IUP)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Usaha Perikanan (IUP)

- Tanda Daftar Gudang (TDG)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Daftar Gudang

- Izin Usaha Perhubungan


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin usaha perhubungan

- Izin Usaha Perkebunan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin usaha perkebunan

- Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Daftar Usaha Budidaya Perkebunan

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK- HTR)


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

- Izin Reklame Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin reklame

25

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

- Izin Prinsip Penanaman Modal


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin penanaman modal

- Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses penerbitan izin Perluasan Penanaman Modal

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik


Database Penanaman

Modal

Rata-rata lamanya proses pelayanan publik

4 2 2 Meningkatnya pendapatan masyarakat

- Daya serap tenaga kerja terhadap PMA/PMDN:


Database Penanaman

Modal

Jumlah tenaga kerja PMA dan PMDN

- PMA Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal


- PMDN Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Database Penanaman

Modal


4 2 3 Menurunnya tingkat pengangguran

- Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Kemasyarakatan dan Kewirausahan.

Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Database Ketenagakerja

an

Tenaga Kerja yang dilatih x 100% Pendfatar pelatihan berbasis kompentensi

masyaraakat,dan kewirarausaha,

- Angka Pertsipasi angkatan Kerja



an

Angkatan kerja 15 tahun keatas x 100% Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

- Pencari Kerja yang ditempatkan



an

Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan x 100% Jumlah Pencaker mendaftar

- Tingkat Pengganguran Terbuka



an

Jumlah yang menganggur X 100 Jumlah angkatan kerja

4 3 1 Meningkatnya pemasaran produksi

- Persentase Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha

Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi


Kegiatan

Jumlah kelompok binaan tahun x 100% umlah target kelompok binaan akhir periode

26

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

barang dan jasa

Informal yang mendapat pembinaan

4 3 2 Meningkatnya nilai investasi pembangunan

- Persentase Kendaraan yang melakukan uji berkala dengan jumlah kendaraan wajib uji

Perhubungan Dinas Perhubungan Survei Uji Berkala

Kendaraan

Jumlah Kendaraan yang melakukan uji berkala di Kab. Beltim x 100 %

Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang ada di Kab.Beltim pada tahun

- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Perhubungan Dinas Perhubungan Laporan KIR Jangka waktu proses pengujian angkutan umum

- Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Pekerjaan Umum Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat

Database Infrastruktur

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

- Persentase Rumah Tangga Bersanitasi



Rumah Tangga Bersanitasi x 100% Total Rumah Tangga

- Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih



Rumah Tangga Pengguna Air Bersih x 100% Total Rumah Tangga

- Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Sasaran



Rumah Layak Huni Terbangun x 100% Rumah Tangga Miskin Sasaran

- Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air


Panjang Jalan Kabupaten x 100% Jumlah Jalan

- Persentase panjang jalan Desa dalam kondisi baik



Panjang Jalan Desa x 100% Jumlah Jalan

- Persentase jembatan dalam kondisi baik



Banyaknya Jembatan x 100% Jembatan Kab

- Persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik



Luas Jaringan x 100% Jaringan Irigasi Kab

4 4 1 Meningkatnya ketahanan pangan dan

- Persentase Rumah Tangga Daerah Transmigrasi yang

Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi


Kegiatan

Jum RT yang dibina x 100% Jumlah RT Binaan

27

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

gizi masyarakat

terbina menjadi Rumah Tangga yang memiliki Ketahanan pangan.

5 1 1 Meningkatnya usaha rehabilitasi lahan pasca tambang

- Cakupan Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah


Kegiatan

luas lahan pasca tambang yang direhabilitas

- Penanaman pohon di lahan pasca tambang



Kegiatan

Jumlah penanaman pohon dilahan pasca tambang

5 1 2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam

- Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan


Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Volume Sampah yang ditangani(m3) x 100%

Volume Produksi Sampah (m3)

- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per-satuan penduduk


Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Daya Tampang TPS (m3) x 100% Jumlah Penduduk (jiwa)

- Persentasetingkat pemenuhan kebutuhan penerangan jalan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Pertambangan dan Energi

Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

jumlah realisasi penerangan jalan s.d thn berjalan x 100 jumlah target s.d tahun berjalan

- Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jaringan listrik



Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

jumlah panjang jaringan listrik yg dibangun Pemda s.d thn berjalan x 100

jumlah target s.d tahun berjalan

- Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR)



Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

jumlah total pembinaan dan pengawasan yang dilakukan x 100 jumlah target s.d tahun berjalan

5 1 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

- Ketepatan waktu pengujian/ analisis sampel lingkungan (air limbah, air permukaan) sampai terbitnya


Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Lama waktu pengujian/ analisis sampel lingkungan (air limbah, air permukaan) sampai terbitnya sertifikat pengujian

28

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

sertifikat pengujian

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

- Kondisi Lahan Kritis Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Luas lahan kritis

- Kerusakan Kawasan Hutan

Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Luas kerusakan kawasan hutan x 100% Luas kawasan hutan

5 1 4 Meningkatnya kualitas penataan ruang

- Ruang publik yang berubah peruntukannya


Database Ketataruangan

ruang publik (tersedia - berubah fungsi) x 100% ruang publik tersedia

- Rasio Ruang Terbuka Hijau per-satuan luas wilayah ber-HPL/HGB


Database Ketataruangan

Luas RTH x 100% Luas wilayah ber-HPL/HGB



FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : /2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…..) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA (…nama SKPD….) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56

Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…);

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana

dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (…nama SKPD…)

Mengingat : 1. 2.

3. Dst……

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN

BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…)

KABUPATEN BELITUNG TIMUR. KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…)

Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur Tahun

2010-2015.

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2011-2015.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan

dalam bentuk Keputusan Kepala (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal ………………..

KEPALA (…nama SKPD……)

Kabupaten Belitung Timur,

(Nama Lengkap dan Titel)

(Pangkat /Golongan)

(NIP. ……………………)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…)

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nama SKPD :………………………

Tugas :………………………

Fungsi : 1..…………………. 2.…………………..

3. dst

No. Sasaran strategis Indikator Kerja

Utama SKPD Bidang Urusan Unit SKPD

Penanggungjawab Sumber Data Keterangan

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang diacu

KEPALA SKPD

ttd

(Nama Lengkap dan Titel)

(Pangkat /Golongan)

(NIP. ……………………)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2011-2015.

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 · PDF fileMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : ... - Persentase Aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian:

Documents