Pergub PB Tahun 2014 Nomor 8 - Lampiran.pdf - Peraturan ...

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARATNOMOR 8 TAHUN 2014TANGGAL 28 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI SKPD

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT2014

SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan danpengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporankeuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)“.Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA SKPD;

Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;

Akuntansi Piutang SKPD;

Akuntansi Persediaan SKPD;

Akuntansi Aset SKPD;Akuntansi Kewajiban SKPD;

Akuntansi Ekuitas SKPD;

. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

1537191905”?

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaransecara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan danpertimbangan biaya manfaat dengan latar belakang bahwa:1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat

diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu tujuandiselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada sistempenatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaankas yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas yangmerupakan Belanja dan Pembiayaan dibukukan secara berpasangan(double entry) pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”

1. Plhak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna AmgaranDalam kegiatan ini mempunyai tugas menerima salinan SKP-Daerah(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi)dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan dan ditembuskankepada PPK SKPD.

b. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada

SKP/SKR —Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;

2) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerahtanpa penetapan;

3) Membuat STS (Surat Tanda Setoran) dan Surat Tanda BuktiPembayaran/Bukti lain yang sah;

4) Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yangsah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dan STS (Surat TandaSetoran) ke kas daerah;

6) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank danmenyampaikan ke BUD;

7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda BuktiPembayaran/tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudahdiotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD.

8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari WajibPajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung keRekening Kas di Kas Daerah.

c. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyal tugas:1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan

Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi)2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Pembayaran/tanda

bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasl oleh Bankdari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yangsah dari Wajib Pajak/Retribusi;

3) Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkantembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuanyang diterbitkannya;

4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiaptransaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yangtelah dibuat;

5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yangbersangkutan ke Buku Besar;

d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait LainnyaDalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran ataskewajibannya dan menerima tanda bukti pembayaran.

e. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telahdiotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kreditdari Bank.

2. Prosedur Akuntansi

a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hakpemerintah daerah sesuai dengan tembusan SKP-Daerah (SuratKetetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) yangditerima;

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkantembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan,dokumen pengakuan lainnya selain SKP—Daerah (Surat Ketetapan

Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan SlipSetoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan dokumenakuntansi/Memo Jurnal;

d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akunyang bersangkutan ke Buku Besar;

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada AkuntansiPendapatan — LO dan Pendapatan — LRA SKPD meliputi:

a. SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah)

b. SKR—Daerah (Surat Ketetapan Retribusi-Daerah)

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjiansewa, dll.

d. Tanda Bukti Pembayaran(TBP)

e. Surat Tanda Setoran (STS)

f. Bukti setoran lainnya

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan — LO dilakukan denganmemperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak

pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.Pengakuan pendapatan - LO ini didasarkan pada dokumenakuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumensumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atasPendapatan — LO di SKPD sesuai kondisi transaksi dan prosedurakuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini:

a. Pendapatan - LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksipendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hakpendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hakpendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan — LO diakuipada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupunkas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukandengan jurnal berikut ini:

1) Pada saat penetapan hak

Saat terbit atau diterimanya SKP/SKR Daerah atau dokumenpenetapan lainnya dicatat dengan jurnal:

1.1.03.XX Piutang Xxx

8.1.01.XX Pendapatan — LO xxx

2) Pada saat penerimaan kas

Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran melaluibendahara penerimaan dan ditebitkanya Tanda BuktiPenerimaan dicatat dengan jurnal:

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx

1.1.03.XX Piutang xxx

Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah danditebitkanya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnalzz

2.1.07.01 R/K PPKD.

Xxx


Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat WajibPajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara

Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika WajibPajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas di Kas

Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atausurat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui danmencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yangdilakukan dengan membuatjurnal berikut ini:

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx

4.1.01.XX Pendapatan — LRA xxx

b. Pendapatan —- LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksipendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikanantara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kasdaerah dan masih dalam periode pelaporan, dimana penetapan hakpendapatan dapat dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas,maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan — LO bersamaandengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksidengan pertimbangan:

1) Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan(timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidaksignifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau darimanfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaatyang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuanakuntansi (accounting treatment) dimana pendapatan LO

diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastianakan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuaidengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuanpendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, makaatas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antarapengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapatdilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secarabersamaan saat diterimanya kas.

3) Tidak ada dokumen penetapanBeberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan sepertipajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment ataudokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansisampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapatdilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO

secara bersamaan saat diterimanya kas.

4) Masa transisi perubahan sistem akuntansi

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaankeuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahansistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapantidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensisumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai makapengakuan pendapatan LO dilakukan pada pada saatpenerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun ataupada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangandisajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerinta han (SAP).

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yangdilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan denganpertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD jika Penerimaan kasmelalui Bendahara Penerimaan

Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui BendaharaPenerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka hakatas pendapatan -— LO juga diakui dengan melakukan jurnal:

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan …

8.1.01.XX Pendapatan - LO xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas UmunDaerah yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengandokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka dilakukan jurnalberikut ini:

2.1.07.01 R/K PPKD Xxx

1.1.01.02 Kas di Bendahara …Penerimaan

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagaibagian dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK

SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebutsebagai pendapatan — LRA yang dilakukan dengan membuat jurnalberikutini:

7304.01 Perubahan SAL Xxx


Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan LO

bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harusdilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas yangtelah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya,penerimaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan LO

dan pendapatan yang sudah menjadi hak namun kas belumditerima pemerintah daerah pada periode pelaporan.1)

2)

3)

Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan LO

periode sebelumnyaJika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yangmerupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagaiPendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, sertapenerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LOkarena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksitersebut harus dilakukan koreksi:

8.1.01.XX Pendapatan -L0 )orx

1.1.03.01 Piutang Pendapatan xxx

Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hakJika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnyabelum merupakan hak pada periode pelaporan yangbersangkutan maka harus dilakukan koreksi. PengakuanPendapatan — LO yang belum merupakan hak pada periodepelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:8.1.01.XX Pendapatan — LO x>o<

2.1.04.01 Pendapatan Diterima xxxDimuka

Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hakJika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnyasudah merupakan hak pada periode akuntansi yangbersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. PengakuanPendapatan — LO yang sudah menjadi hak pada periodeakuntansi yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

"1.1.03.01 Piutang Pendapatan Xxx

8.1.01.XX Pendapatan -LO >orx

c. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksipendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak

pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterimaterlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatankarena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab ituPendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadihak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara melakukanjurnal seperti di bawah ini:


2.1.04.04 Pendapatan Diterima xxx

Dimuka

Atau dengan jurnal berikut ini:


2.1.04.04 Pendapatan Diterima xxx

Dimuka

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui danmencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yangdilakukan dengan membuatjurnal berikut ini:


4.1.01.01 Pendapatan — LRA XXX

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, makaPPK SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untukmenjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai

,. dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuanhak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnalberikutini:

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka Xxx

8.1.01.01 Pendapatan — LO xxx

Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK SKPDmelakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai denganjenisnya ke dalam Buku Besar

1. Pihak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna AnggaranDalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahanatas pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul darisetiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnyamelalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. Bendahara PengeluaranDalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen buktipembayaran/dokumen sumber lainnya.

Membuatkan dokumen penanggungjawaban besertatembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumensumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untukdilakukan verifikasi.

Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterimadengan uang persediaan atau membuat SPP;

Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem danprosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atastagihan yang diterimanya;

Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumenpembaaran sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumberlainnya kepada PPK SKPD.

. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:1)

2)

3)

4)

5)

Menerima dokumen penanggungjawaban dari bendaharapengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.

Menerima tembusan bukti tagihan dari bendaharapengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal.

Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiaptransaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yangtelah dibuat;

Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yangbersangkutan ke Buku Besar;

Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup danmenyusun Laporan Keuangan.

. Pihak Ketiga/Pihak Terkait LainnyaDalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasaberdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran

dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumenbukti pembayaran SP2D .

e. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SPZD untukmelakukan pembayaran.

. Prosedur AkuntansiProsedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban

, dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas.Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran dan BendaharaUmum Daerah. Oleh sebab itu prosedur akuntansi untukpengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dapatdijelaskan sebagai berikut:a:. Bendahara Pengeluaran menerima dokumen tagihan dari pihakketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkantembusannya kepada PPK SKPD.

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusantagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dariBendahara Pengeluaran.

c. Berdasarkan dokumen tersebut_

Bendahara Pengeluaranmelakukan proses pembayaran dan penatausahaan sesuai dengansistem dan prosedur penatausahaan keuangan, kemudianmenyerahkan tembusan dokumen pembayaran tersebut kepadaPPK SKPD.

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusandokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.

e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnalberdasarkan dokumen akuntansi.

f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun LaporanKeuangan SKPD.

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukanoleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut:

a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayarandari BUD yang menggunakan mekanisme SPZD LS, kemudianmembuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumensumber tersebut.

b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnalberdasarkan dokumen akuntansi.

c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.ci. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun LaporanKeuangan SKPD.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada AkuntansiBeban dan Belanja SKPD meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara KemajuanPekerjaan

b. Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan

c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanjad'. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeliuaran

e. Surat Pengesahan Perta nggungjawaban (SPPJ)

f. SPZD LS/GU/Nihil

g. Dokumen Kontrak/Perjanjianh. Dokumen lainnya


Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPKSKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku.Biladikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di

SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3kondisi berikut ini:

Beban diakui sebelum pengeluaran kasDalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewatitanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuanbeban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerahterjadi lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuanbeban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksipenetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belumdikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganlnyaBerita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara KemajuanPekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumentransaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnyakewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatifbahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukanpengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumensumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasarpencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran danBendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme UangPersediaan

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh PPK SKPDberdasarkan dokumen sumber berupa BAST atau tagihan yangberasal dari Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan caramelakukan jurnal seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban xxx

2.1.05.XX Utang Beban» xxx

Pada saat Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayarandan tembusan dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh PPKSKPD serta disahkan oleh pengguna anggaran melalui dokumenSurat Pengesahan SP], maka PPK SKPD akan melakukan pencatatanatas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

2.1.0S.XX Utang Beban xxx

1.1.01.03 Kas di Benda hara xxx

Pengeluaran

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SPZD GU ataspengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPDakan melakukan pencatatan berikut ini:

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

3.103.011 R/K PPKD xxx

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di BendaharaPengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadapbelanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL »…

Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanlsmePembayaran Langsung

Pencatatan pengekuaran kas untuk membayar utang beban yangdilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber yangberasal dari BUD yaitu SPZD LS dilakukan dengan cara melakukanjurnal seperti di bawah ini:

2.1.0S.XX Utang Beban Xxx

3.1.03.01 R/K PPKD xxx

Bersamaan dengan pembayaran utang beban dengan mekanismepembayaran langsung dengan dokumen SPZD LS, maka PPK SKPDjuga harus mengakui belanja yang dilakukan dengan jurnal:


7304.01 Perubahan SAL xxx

Pada saat BUD telah melakukan pembayaran dan tembusandokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidakmelakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. Halini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakantransaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perludilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dandibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan dalamBuku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannyadalam Buku Besar sesuai dengan akunnya.Pada akhir tahun ataupada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan LaporanKeuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidakterkait dengan neraca akan dilakukan penutupan denganmenggunakan Jurnal Penutup.

Beban diakui pada saat pengeluaran kasDalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antarapenetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kasserta masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakuipada saat pengeluaran kas, pada saat penerbitan SP] BendaharaPengeluaran. Misalnya terbitnya tagihan listrik denganpembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka

waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat danbiaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui secara padasaat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan denganpengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi denganpertimbangan:

1)

2)

3)

4)

Perbedaan waktu tidak signifikanApabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnyadokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan danmasih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat danbiaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang samadan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi(accounting treatment) dimana beban diakui pada saattimbulnya dokumen penetapan.Nilai tagihan dan nilai pembayaran samaPelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulaidari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajibanpemerintah daerah dan diakhiri dengan peneluaran kas atastagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelahdverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebutumumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilaibeban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayarlunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Karaterlstik belanja operasionalSifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluansatu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansidan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukankomitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punyautang.Masa transisi perubahan sistem akuntansi

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaankeuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahansistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapantidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi

sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai makapengakuan beban dilakukan pada pada saat pengeluaran kasdengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saatpenyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikansesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya.Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatandapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara UmumDaerah (BUD).

Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara PengeluaranPada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatankepada PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagaiberikut:

1.1.04.06 Panjar Kegiatan Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara xxxPengeluaran

Pada saat PPTK mempertanggungiawabkan uang panjar makadicatat:

1.1.04.05.01- Uang Muka Pengadaan XxxBarang/Jasa

1.1.04.06 Panjar kegiatan xxx

dan menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat


1.1.04.06 Panjar kegiatan xxx

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari uangpersediaan dan berdasarkan bukti pembayaran tersebut dicatat:

1.1.04.0S.O1 Uang Muka Pengadaan Xxx

Barang/Jasa

1.1.01.03 Kas di Bendahara )ocx

Pengeluaran

Pada saat Bendahara Pengeluaran telah membuat SuratPertanggugjwaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan melaluiUang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah diterima dandiverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran,maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pembayarantersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban Xxx

1.1.04.0S.01 Ua ng Muka Pengadaan xxx

Barang/Jasa

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SPZD ataspengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD

akan melakukan pencatatan berikut ini:



Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di BendaharaPengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadapbelanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:


7.3.04.01 Perubahan SAL m

Pencatatan pembayaran dilakukan oleh BUD

Pencatatan pengakuan beban yangdilakukan oleh PPK SKPDberdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD seperti SPZDLS maka dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawahini:

9.1.01.XX Beban Xxx


Bersamaan dengan pembayaran beban dengan mekanismepembayaran langsung, maka PPK SKPD juga harus mengakuibelanja yang dilakukan dengan jurnal:


7.3.04.01 Perubahan SAL xxx

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal dansemua pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentuataupun saat transaksi terjadi (real time) diklasifikasikan sesuaidengan akunnya dengan melakukan posting dalam Buku Besar.

Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadiperbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah danpengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah(pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, makakebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saatbarang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasadimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagaiBeban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagaiBeban Dibayar Dimuka (akun neraca).

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumensumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran danBendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari BendaharaPengeluaran

Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran dilakukanberdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BendaharaPengeluaran dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti dibawah ini:

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka Xxx

1.1.01.03 Kas di Benda hara xxx

Pengeluaran

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakuibelanja yang dilakukan dengan jurnal:



Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yangditerbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan melakukanpencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban Xxx

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka xxx

Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekarismePembayaran Langsung

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumenpembayaran dari BUD (SPZD-LS) maka PPK SKPD berdasarkandokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan caramelakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka Xxx


Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD,maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja yang dilakukandengan jurnal:



Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumenakuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPDmelakukan jurnal sebagai berikut:

9.1.01.XX Beban Xxx


1.Pihak-Pihak TerkaitPihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas melakukan tugasmembuat data piutang sebagai dasar pencatatan dan melakukanpencatatan.

b. Bendahara PenerimaanBendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaanatas pembayaran piutang yang dilakukan melalui BendaharaPenerimaan.

c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaranpiutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.

d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akandijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan,jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masihterutang.

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya

Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untukmelakukan pembayaran.

2. Prosedur AkuntansiProsedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjaditransaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas

walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutangdicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerahtelah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetap belum adapembayaran kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah.Sebaliknya piutang akan berkurang apabila dilakukan pembayaran

atas piutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melaluiBendahara Penerimaan atau langsung ke kas daerah.Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutangtersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal padabuku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing bukubesar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

[Dokumen Sumberadaiah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi:a. SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah)

SKR (Surat Ketetapan Retribusi)P'

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnyad. Bukti Pembayaran

e. Surat Tanda Setoran (STS)

f. Bukti setoran lainnya

4. Pencatatan TransaksiKetika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan danpelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihakketiga lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang akibattransaksi tersebut dengan mencatat ”piutang" pada sisi debit dan”pendapatan...(sesuai rincian objek)" pada sisi kredit.

1.1.03.xx Piutang... Xxx

8.1.01.XX Pendapatan... xxx

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukanpembayaran, maka PPK-SKPD akan menghapus atau mengurangipiutang tersebut dengan menjurnal “Piutang” di kredit dan ”Kas di

Bendahara Pengeluaran" (untuk kasus penerimaan kas di bendaharapenerimaan) atau ”R/K PPKD” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) didebit.

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:


1.1.03.XX Piutang… »(x

Jurnal untuk pembayaran melalui BUD:


1.1.03.XX Piutang... xxx

1. Pihak-Pihak TerkaitPihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPDadalah:


PPK SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansipersediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dariPenyimpan Barang.

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang

Penyimpan Barang/Pengurus Barang bertugasmengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuatdokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaanyang ditembuskan kepada PPK SKPD.

c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaanpersediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.

d. Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaanpersediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.


Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depandiperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang

_dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hakkepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Saldo normalakun buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya akun ini akanbertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknyaakan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkredit. Metodepencatatan yang digunakan adalah bahwa ggggiagn dicatat secaraperiodik berdasarkan hasil inventarisasi l'islk| antara lain berupabarang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis,barang cetakan, obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalamproses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijualatau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman. untukdijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:3. Berita Acara Penerimaan Barangb. Bukti Pengeluaran Barangc. Berita Acara Pemeriksaan Barangd. Berita Acara Inventaris Persediaan

e. Laporan Persediaan


a. Metode Periodik

1) Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD

mencatat pengakuan Beban Persediaan dan penguranganPersediaan atas persediaan awal pada neraca.

9.1.02.XX Beban Persediaan Xxx

1.1.07.XX Persediaan xxx

2) Berdasarkan tembusan SPZD dari BUD/Invoice atau BuktiPengeluaran Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dandipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuanBeban Persediaan dan R/K PPKD.

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melaluiBendahara Pengeluaran:


1.1.01.03 Kas di Bendahara xxx

Pengeluaran

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melaluiBUD:


1.1.07.XX R/K PPKD xxx

Atau

Jurnal pengadaan Persediaan dengan pengakuan Utangberdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang atau Tagihan.


2.1.05.02 Utang Beban Persediaan xxx

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak adapencatatan atau pengakuan persediaan.

4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasilopname fisik persediaan dari bagian gudang, PPK-SKPD akanmelakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan penguranganBeban Persediaan.

1.1.07.XX Persediaan Xxx

9.1.02.XX Beban Persediaan xxx

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah :

:. BUDTugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran ataspengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaranyaitu Surat Perintah Pencairan Dana mekanisme PembayaranLangsung (SPZD LS).

b. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran bertugas memberikanotorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap,pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan AsetTetap.

c. Pengurus Barang

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasilpengadaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/AsetTetap.

d. PPTK

Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses penggadaan AsetTetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

e. Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap,pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan AsetTetap berdasarkan dokumen yang diterima.

. Prosedur AkuntansiProsedur akuntansi untuk aset dapat dibedakan menjadi duatransaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dantransaksi untuk pelepasan aset tetap.Proporsi terbesar untuk transaksi untuk perolehan aset di

pemerintah daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapatdilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembelian Aset Tetap

a) Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah ditandatanganioleh Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukanpembayaran atas pembelian aset tetap dengan menerbitkanSPZD LS Belanja Modal.

b) Berdasarkan SPZD LS Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD

membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalammenghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul ataspembelian aset tetap.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dllakukan dengan dua cara yaitudengan cara melakukan proses penghapusan aset tetap dandengan cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untukpelepasan aset tetap melalui proses penghapusan dilakukandengan cara sebagai berikut:

a. Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat KeputusanKepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik Daerah yangakan diotorisasi oleh Kepala Daerah.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telahdiotorisasi, Selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah BarangMilik Daerah tersebut akan dijual atau tidak.

c. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, makaPPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap denganmembuat pencatatan penghapusan aset tetap.

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur yangdapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai SuratKepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka prosespenjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan.

b. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterimaoleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagiPPK—SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap.

c. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebihrendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPDDinas/Badan/Kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengankerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetaptersebut.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada AkuntansiAset Tetap SKPD meliputi:

a.b.

C.

SPZD LS

Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak llI

Berita Acara Pelepasan Aset TetapBerita Acara Perubahan Kondisi Aset TetapLaporan

4. Pencatatan TransaksiPencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat danhal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki olehpemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikansebagai berikut:

a. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan,pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.

1) Perolehan melalui Pembelian dan PembangunanPerolehan melalui pembelian dan pembangunan dapatdilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran ataupembayaran termin sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehanmelalui pembelian dan pembangunan dilakukan melaluimekanisme pelaksanaan APBD yaitu pengeluaran belanja modal.Sehingga untuk alasan kepraktisan dan kepastian perolehanmaka pengakuan aset tetap dilakukan pada saat terbit SPZD

belanja modal, dan dilakukan penyesuaian untuk aset tetap yangbelum selesai dan diserahkan atau masih dalam pengerjaankedalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a) Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telahditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumenpendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaranatas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SPZD LS

Belanja Modal.

b) Berdasarkan SPZD LS Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD

membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasarpengakuan perolehan aset tetap dengan jurnal "Aset Tetap”di debit dan ”R/K PPKD" di kredit.

1.3.02.XX Aset Tetap… xxx


Selain itu, pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlumencatat transaksi pembayaran secara basis kas untukmemenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan LaporanPerubahan SAL dengan menjurnai "Belanja Modal (sesuaijenisnya)” di debit dan "Perubahan SAL" di kredit.

5.2.02.XX Belanja Modal xxx


c) Selanjutnya, PPK-SKPD membuat akan membuat jurnalpenyesuaian untuk aset tetap yang belum selesai dandiserahkan atau masih dalam pengerjaan kedalam akunKonstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan junai ”KDP” didebet dan ”Aset Tetap" yang terkait di kredit.

1.3.06.01 KDP Xxx

1.3.02.XX Aset Tetap... Xxx

2) Perolehan melalui Pertukaran Aset TetapApabila aset tetap yaang diperoleh nilainya lebih besar dari nilaibuku aset tetap yang dilepas dljurnal


1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan... Xxx


8.4.01.01 Surplus Penjualan Aset Non xxxLancar - LO

Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilaibuku aset tetap yang dilepas dijurnal


9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar — Xxx

LO

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan... xxx

1.3.02.XX Aset Tetap... xxx

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi

Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilkukan jurnal,

1.3.02.XX Aset Teta p... Xxx

8.3.01.XX Pendapatan Hibah.. - LO xxx

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akanmenyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukanjurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atautransaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhisaldo atas akun-akun tersebut.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusanaset tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusanaset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan SuratKeputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang MilikDaerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, Selanjutnyaakan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebutakan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidaklayak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusanaset tetap dengan menjurnal ”Akumulasi Penyusutan" dan ”DefisitPenjualan Aset Non Lancar” di debit dan "Aset sesuai jenisnya" dikredit.

Wungu…. Xxx

Baalulcii'E'l ! “| ::Mn…Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, makabukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima olehPPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. Jika penjualan asettetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkannilai buku) maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal"Kas di Bendahara Penerimaan", ”Akumulasi Penyusutan AsetTetap“, serta ”Defisit Penjualan Aset Nonlancar” di debit dan ”Asetsesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

1.1.01.02 Kasdi Bendahara Penerimaan Xxx

1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx

9.3.01.01 Dehsit Penjualan Aset Nonlancar Xxx

1.3.02.XX Aset Tetap...Xxx

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetaptersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas

di Bendahara Penerimaan" dan ”Akumulasi Penyusutan AsetTetap” di deblt serta ”Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan”Aset sesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.


1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx

8.4.01.01 Surplus Penjualan Aset Xxx

Nonlancar

1.3.02.XX Aset Tetap...Xxx

Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akanmembukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK SKPD

kemudian mengklasifikaslkannya dengan melakukan posting dalamBuku Besar sesuai dengan akunnya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatattransaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untukkeperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL denganmenjurnal ”Perubahan SAL” pada sisi debit, dan ”Pendapatan dariAset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit.


4.1.04.01 Pendapatan dari Penjualan Aset'

Xxx

yang Tidak Dipisahkan

. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerussehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik

penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitasterjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan

Aku ta1. Pihak-pihak Terkait

suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjangmasa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalamneraca akan lebih saji (overstated).Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatuaset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadipengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan asettetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannyamenjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut.Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhirperiode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaiansebagai berikut:

9.1.07.XX Beban Penyusutan Aset Tetap Xxx

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPDadalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakanfungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas mencatattransaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti— buktitransaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.Bendahara PengeluaranDalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara PengeluaranSKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait denganperolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten

_

ditembuskan ke PPK-SKPD.

c. Pengurus BarangDalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD

memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen—dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerahyang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-SKPD.


Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabilaterjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya sepertilisensi, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukanapabila terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkanberita acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusanbarang milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui

pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke

tiga atau dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharapengeluaran dengan menggunakan uang persedian atau dilakukanoleh BUD melalui SPzD LS.

Berdasarkan buktl atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnyamaka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnalkemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar danbuku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengan.transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. DokumenSumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada AkuntansiAset lainnya SKPD meliputi:

a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/patenb. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

c. Bukti Prengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SPZD, BuktiPengeluaran).


a. Aset Tidak BerwujudKetika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan olehSKPD, maka PPK—SKPD akan mencatat perolehan aset tidakberwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal beritaacara serah terima, dengan menjurnal:Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

1.5.03.XX Aset Tidak Berwujud Xxx

1.3.07.xx Utang Belanja xxx

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak bemujudtersebut, PPK—SKPD melakukan penjurnalan berdasarkandokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SPZD—LS, dengan mencatat “Utang Belanja” di debit dan ”Kas diBendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uangUP/GU/T U atau "RK PPKD” di kredit jika pembayaran dilakukandengan mekanisma LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

1.3.07.XX Utang Belanja Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:

1.3.07.XX Utang Belanja Xxx

1.1.07.XX R/K PPKD xxx

C.

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan asettidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat ”Belanja Barang danJasa —…” di debit dan ”Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

5.1.02.XX Balanja Barang dan Jasa Xxx


Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yangsudah dhentikan penggunaannya atau rusak,PPK— SKPD

membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggarandan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain denganmenjurnal "Aset Lain-Lain" di debit sebesar nilai buku aset tetapyang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan ”AkumulasiPenyusutan- ...” di debit serta"AsetTetap-..."dikredit untukmereklasiiikasi aset tetap ke aset lain-lain.

1.5.04.XX Aset Lain-lain Xxx

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan m1.3.XX.XX Aset Tetap xxx

Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asettetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masamanfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetaptidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporanoperasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu asettidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasimenjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana


harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi denganakumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) asettidak berwujud tersebut.Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhirperiode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaiansebagai berikut:

9.1.07.05 Beban Amortisasi Aset Tidak XxxBerwujud

1.S.OS.XX Akumulasi Amortisasi Aset Tidak xxxBerwujud

manikPihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPDadalah:

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utangyang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkanbukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedurdan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagaitembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayarankewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuhtempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melaluiBendahara Pengeluaran.

. BUD

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayarankewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuhtempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas diKas Daerah yang ada di BUD.

2. Prosedur AkuntansiProsedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabilaterjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan asettetap dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atauaset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatatdiakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihakke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akanberkurang apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran denganmanggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2DLS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atauutang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada bukujurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing bukubesar dan buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen SumberDokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada AkuntansiKewajiban SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang

b. Tagihan dari Pihak lil

c. SPzD LS

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja

4. Pencatatan TransaksiKetika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian denganmenangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakuiadanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat”Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debit dan ”Utang” pada sisikredit.

9.1.01.XX Beban Xxx

" 2.1.05.XX Utang Beban xxx

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian asettetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPDadalah “Aset Tetap” di debit dan ”Utang" di kredit.


2.1.05.XX Utang... Xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akanmenghapus utang tersebut dengan menjUrnal ”Utang” di debit dan"Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakanUP) atau "R/K PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) dikredit.

Jurnal pembayaran utang melalui Bendahara Pengeluaran:

2.1.05.XX Utang... Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

2.1.0S.XX Utang... Xxx


& 95 ia1. Pihak-Pihak TerkaitProsedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutandari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksikewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dansebagainya.

Pihak—pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD

adalah:


Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksiekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta buktimemorial.

b. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atassetiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhitransaksi ekuitas.

c. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan danpiutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhitransaksi ekuitas.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai denganprosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas danmemberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untukdilakukan pencatatan.

2. Prosedur AkuntansiPencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi diSKPD dilakukan seperti berikut ini:

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukanpenutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akunbeban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang tgrladi pada periode-! periode sebglumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas padaperiode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antaralain:

1) Koreksi nilai persediaan2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

3. Dokumen SumberDokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada AkuntansiEkuitas SKPD meliputi:d. Berita Acara inventarisasi Persediaan

e. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap4. Pencatatan Transaksia. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelahmenyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan:1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO

dan beban.

2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akunekuitas untuk pencatatan periode berikutnya.

3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO.

8.1.01.XX Penda patan-LO Xxx

9.1.01.XX Beban xxx

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO xxx

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutupakun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnalpenutup akhir periode

3.1.01.02 Surplus/Defisit—LO Xxx

3.1.01.01 Ekuitas xxx

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

1) Koreksi nilai persediaan

3.1.01.01 Ekuitas Xxx


2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

1.3.02.XX Aset Tetap Xxx


Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo1. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yangdimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajianLaporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh FungsiAkuntansi SKPD seSuai dengan dokumen transaksinya menggunakanMemo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan BukuJurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH rumus: PAPUA BARATnem JURNALTaiwn Anggaian

Tom : ..............................SKPD : Badan Pengetik Kemnoan dan Aset Daet-ah (BPMD)

Kod- Puilrnn Mind…an Jml-li… Judah…

Ketum :

Buu! : Nuno Tanggal

':'3.

Dbaut Oleh Butun! : … :

MEMO Ju… Hah… Idarl 1

PBI…AH… PA… MRATBUKU JURNAL

Perioda : 1 Jaman s.d. 31 Desenber zoox

umun 1'1 menwa)Nuna 11.20 m…,mmmunmmmymmmun! Manbaul | 1 . 20. 05 Badan Pemeluk Kelainan dan Aset Daerah (EKAD)

”Untwlnhlil |1.m.o5.01…(soo)lb TA… ID.-… R… URAIAN RE om mn

JUMLAH

(tandem…(nun. Ia…)

NIP

2. Buku BesarTahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnaladalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari bukujurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yangdigunakan adalah sebagai berikut:

MENTAH… PAM MRATBUKU BESAR

Pande: Himatika. awamUrun :'t IklanmuIdano 21.20 ……mmhaanMchmmDenh,PenHalaman-|| : 1.211.115 Mnmebhxetnngandanmtmenhmmmm-uhu! : 1.zo.os.m WD…menanam… : 1.1.3

Mn…mmunr : …Ib TANGAL URAIAN DHEI' mn SALDO

JUNI-AH

3. Neraca SaldoPada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunanlaporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau DaftarSaldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruhkode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format NeracaSaldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagaiberikut:

PENSIUNAN… PAM MRATSALDO BUKU BESAR

peri!waruUun-n P-nnrhhi-n : 1. m Urusanwmmasih, m…… Umm Aduh…Untan-ntu! 1110.05 mmm-Kemanmmummo)simultan—uni : 1.zo.os.o:vmnaoo)|…… …I! … mn

JUMLAH

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melaluiproses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal danposting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadidasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuanganadalah :


PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.


Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkanLaporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untukdapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

a. Membuat Neraca SaldoPPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadineraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.]urnal ini dibuat dengantujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentudan pengakuan atas transaksi—transaksi yang bersifat akrualJurnalpenyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom ”Penyesuaian” yangterdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara laindigunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya padaakhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagaiberikut:

1) Koreksi kesalahan pencatatanUntuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahanpencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yangakan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan buktimemorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuatpembetulan ”atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya,transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanjalistrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD menjurnal "Beban telepon” di debit dan ”Beban listrik” dikredit.

9.1.02.03.01 Beban telepon xxx

9.1.02.03.03 Beban listrik xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD jugamencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaianPerubahan SAL dengan menjurnal ”Belanja telepon” di debitdan "Belanja listrik” di kredit.

5.1.02.03.01 Belanja telepon xxx

5.1.02.D3.03 Belanja listrik xxx

2) Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan denganpendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhirperiode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutinakan dilakukan stock opname setiap akhir periode untukmengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan BeritaAcara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan denganmenjurnal "Persediaan sesuai jenisnya” di debit dan "BebanPersediaan" di kredit sebesar persediaan yang ada di akhirperiode.


9.1.02.XX Beban Persediaan xxx

3)iurnal depresiasiBerdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yangdimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahunakan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasioleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi ataupenyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akanmencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal ”BebanPenyusutan" di debit dan "Akumulasi penyusutan" di kredit dijurnal umum.

9.1.07.XX Beban penyusutan )our

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan xxx

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian padaakhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yangmasa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatatdengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhirtahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akanmembuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh

Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK—SKPDakan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal ”Sewadibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka" di debit dan"Beban sewa” di kredit pada buku jurnal.

1.1.06.02 Beban Jasa Dibayar Dimuka xxx

9.1.02.07 Beban sewa »…

)

c. Membuat Neraca Saldo Setelah PenyesuaianBerdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPDmelakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadineraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

d. Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelahpenyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yangtermasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kodeakun yang berawalan 4, S, dan 6) dan kemudian membuat”Laporan Realisasi Anggaran".Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD jugamelakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsippenutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

4.01.01.XX Pendapatan-LRA XXX

5.01.01.XX Belanja xxx

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA xxx


7.3.03.01 SiLPA/SiKPA xxx

7303.01 SlLPA/SiKPA xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL mx

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA SKPD :

…I!…PA” BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARANmmmvms mms/tmn… 3105… zona-nm

Elmo-__ _

: '1 MW.».ug : 1.20 Otmonlnnenh, Mu……numthPenn…- Pennght Daerah,… tu…n“.tw—nd : 1.20.05 Mu……anMMM(mo)ubuntu.—uni : 1.zo.os.01mo(smo)

1. 1 …ATANMLIDAMH1.1.1 ……Mh1. 1.2 Paman-…ngan1. 1.3l Menu…… KehyunmenhYung

Ohh…1.1.4 hh-hhmwhnAslmenhylngSlh

2 I……

2.1 IANA…2.1.1 …)BPQIMI2.1.2 Behnpnmng

2.2 “AH…2.2.2 mpmmmnmn2.2.3 mpmmnmamm2.2.5 MnhmtTamuhwa

su…/(nmr)

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, AkuntansiSKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalamkomponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD jugamembuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsippenutupan Ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPDmenyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut contohjurnal penutup LO.

8.01.01.XX Pendapatan—LO xxx

9.01.o1.xx Beban xxx

7.3.01.01 Surplus/Defisit LO xxx

…m… PW…T……UNTUK “NUN YANG BERAKHIR… ENG… 81 OESBHER IIX! iii…

… ; 110 …m…mmumnmU""WMW 1 l.».os m……mummmSub Unit Org-nisa: : !. 20. os. al……Mo una»: Taxi—[W mm (?—W1 TM! PEMAPATNI ABU DER…:! Padua—nmom xxx xxx xxx xxx4 …… Ratmi Daerah xxx xxx xxx xxx& … nu…n K…… yuuD… xxx xxx xxx xxx8 …n: Al Di“: Lim xxx xxx xxx xxx1 :……… MI… : nn |) T xxx xxx mn … WAT… xxx m xxx III9 …10 Beam Pow“ xxx xxx xxx xxx11 … Por… xxx xxx xxx xxx12 …h: xxx xxx xxx xxxIa Hahahaha—| xxx xxx xxx xxx“ BOM …Dm xxx xxx xxx xxx15 … Pony… xxx xxx xxx xxx16 Bab-umun xxx xxx xxx :no:17 MUH BEBAN —'ix'i xxx xxx III18 SURPLUSDEFISIT IGGATM …I… xxx xxx xx: nl|! OURPLUMEFIGIT-lb xxx xxx xxx nu

f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan PerubahanEkuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan dataperubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperolehdari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakanekuitas SKPD.

Berikut meru pa ka n contoh format La poran Peru ha ha n EkuitasSKPD.

Penemuan PRWINSI PAPUA BARAT

… PERUBAHAN EKUITAS

umux remove une umum SAMPAI nanem 31 pesenam m… zoxo

Uns- Mulai-hu : LD : Uru—| '“ Golan! …. MMI-liad Krung.Ulil Gol-Ind : 1.395 : Badu bagian… dalM Dun! GPKAD)

m ummi—i HMM : ampunn

” … nur-"m—i exunxs AWAL xxx xxx

2 smpwsmsnsnw xxx xxx

a WPAK xuuuumr PERUBAHAN nama… MENDASAR

4 xonsxsu mw Penssnwm xxx xxx

5 seusm REVALUASI ASET'ETAP xxx m9 umum xxx mc7 JEKUITAS xme mc xxx

I

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup

akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO xxx


;. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKDmembuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca,Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca SaldoAkhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yangselanjutnya.

PBI—INTIM FIOHNII PAPUA BARATIH…

PER 31 DESEMBER 20X1 DIN acmUru-.: hari… :t.” : … III. on:-ul….Mu… Nun.-|uanm… : |....— 1 laa-r wala Nou-nu |_ Ant … 0…)ini una mlm-| : '.u.aon : aman nm)

(DI-n…)… % %

MIT LIN…Kaa dl …hu- Palguna…K.. di………ur!… .bw…Piutang PunkHuang…Wuhan Pim0 “ada Dibayar Dinulu

io …me-quhan Pemuatan NamumH Bagi-nlarnarTunM-n Gani Rugi12 PII-ll“ Lumay-

IQGOLGN—

?

323

v v

18 Gaduru un Bangui-nio Jaha. Irina. dan …ngan

hal 1“ atap Lalnnya21 MW mlam Perwal—n

Aurum-l Perm…Mldl And Tel-pMET LHO—YATayum Mual-n kucuranTmur- Ganti RuglKamllman… Plh-k Kotin-Aui T plc Muludhoi Lin-Lalu

Jumlah Anal Izinnya… MET

%!i !%

“&?!“

IZSENSZ

582385388333

“MSH

53283388

”2383528

&&232426262728”30815233 K……34 KM… JINGKAPENDEK36 Utang Partilungan Plh-k Ketiga (PF K)ae … Dlladma Dinuita37 Ulang …-36 Ulang mlu- Pendek Lainnya& IM PM40 Junli! …ih—1… Pandak41 KEWNBAN .MNGKAPINMG42 Ubrug Dalam Nagari . Sektor Perbankan43 Ulang Dalam Nao-fi - Obllnaal44 Plunlllh (Di…) Ohlin-I46 Ulun Jauh Paru-na Ldnnya“' Jumlah Iban ka Pan47 JUMLAH K……“… I..“4649808152

“3588

“8828

“3328

553928

MUI?”EKUIT AB

“NM…K…… DAN EKUITAS

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasannaratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LaporanRealisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, LaporanOperasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, danLaporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalamCatatan atas Laporan Keuangan antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

5)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan EntltasAkuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan danekonomi makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahunpelaporan berikut kendala dan hambatan yangdihadapi dalam pencapaian target;Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangandan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untukditerapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasanmasing-masing pos yang disajikan pada lembar mukalaporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan StandarAkuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalamlembar muka laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajianyang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar mukalaporan keuangan.

SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporankeuangan SKPD

1.2 ndasan hukum penyusunan laporankeuanganSKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporankeuangan SKPD

Bab ll Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerjakeuangan SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalampencapaian target yang telah ditetapkan

Bab Ill Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pospelaporan keuangan Pemda3.1.1 Pendapatan3.1.2 Beban3.1.3 Belanja3.1.4 Aset3.1.5 Kewajiban3.1.5 Ekuitas

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajibanyang timbul sehubungan dengan penerapanbasis akrual atas pendapatan dan belanja danrekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yangmenggunakan basis akrual pada Pemda.

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuanganPemda

Bab V Penutup

Bab lV

l. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistemakuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alatakuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik

daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawabpengguna anggaran sehinga pada saat menyampaikan kaporankeuangan SKPD kepada PPKD untuk dikonsolidasi harusdilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. SuratPernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa LaporanKeuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalianinternal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasipelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format SuratPernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD

DiNAS/BADAN/KANTOR..........Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor ............ TahunAnggaran .............. sebagaimana terlampir adalah merupakantanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistempengendalian internal yang memadai, dan Isinya telah menyajikaninformasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layaksesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari,

Kepala Dinas/Badan/Kantor

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM 0. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTOPembina Tk. I (IV/b)

NlP. 19570830 198203 1 005

I.AMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2014TANGGAL 28 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI PPKD

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

2014

DAFTAR ISI

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA PPKD........... 3471. Pihak Terkait .................................................................................. 3472. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 3483. Dokumen Sumber ......................................................................... 3494. Pencatatan Transaksi .................................................................... 351

B. "Akuntansi Beban dan Belanja PPKD... ......................................... 3591. Pihak Terkait .................................................................................. 3592. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 3593. Dokumen Sumber ......................................................................... 3604. Pencatatan Transaksi .................................................................... 360

c. Akuntansi Akuntansi Transfer PPKD 3711. Pihak Terkait .................................................................................. 3712. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 3723. Dokumen Sumber ......................................................................... 3734. Pencatatan Transaksi .................................................................... 373

D. Akuntansi Pembiayaan PPKD 3741. Pihak Terkait .................................................................................. 3742. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 3753. Dokumen Sumber ......................................................................... 3754. Pencatatan Transaksi .................................................................... 376

E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD 3771. Pihak Terkait .................................................................................. 3772. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 3783. Dokumen Sumber ......................................................................... 3784. Pencatatan Transaksi .................................................................... 379Kas di Kas Daerah .............................................................................. 379

F. Akuntansi Kewajiban PPKD 385

1. Pihak Terkait .................................................................................. 385

2. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 386

3. Dokumen Sumber ......................................................................... 386

4. Pencatatan Transaksi .................................................................... 386

G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD .................... ............. 3881. Pihak Terkait .................................................................................. 388

2. Prosedur Akuntansi ....................................................................... 388

3. Dokumen Sumber ......................................................................... 389

4. Pencatatan Transaksi .................................................................... 389

H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo ......................................... 391

1. Jurnal ............................................................................................. 391

2. Buku Besar ..................................................................................... 392

3. Neraca Saldo ................................................................................. 393

|. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD ......................... . ............... 3931. Pihak-Pihak Terkait ........................................................................ 394

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan .................................... 394

). Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah406

1. Ketentuan Umum .......................................................................... 406

2. Pihak-Pihak Terkait ........................................................................ 407

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .................................... 407

SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan danpengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan—LRA, belanja,transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangankonsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri darisistem akuntansi pokok sebagai berikut:

Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA PPKD;cr!»

Akuntansi Belanja dan Beban PPKD

Akuntansi Transfer PPKD

Akuntansi Pembiayaan PPKD

Akuntansi Aset dan Investasi PPKD

Akuntansi Kewajiban PPKD

n.?

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD.rw-*!»

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

]. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaransecara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan danpertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:3. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;

4. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuandiselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistempenatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaankas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaranyaitu akun ”Perubahan SAL."

Akuntansi Pendapatan lil LO dan Pendapatan — LRA PPKD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengelola pendapatantertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturanperundang-undangan.

1. Pihak Terkait

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah,memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hakPemerintah Daerah yang meliputi:

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapanpajak/retribusi daerah.

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun olehFungsi Akuntansi PPKD

b. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi akuntansi PPKD melakukan tugas untukmengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkantransaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di PPKD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan PendapatanLRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid keBuku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatanLO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masingrekening (rincian objek);

3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LaporanRealisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL),Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan

c. Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di KasDaerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurutperaturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan

kedalam buku kas penerimaan.2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari

Pendapatan.


a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadihak pemerintah daerah sesuai dengan SKP—Daerah (SuratKetetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), SuratKetetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dariPemerintah Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yangdiserahkan oleh Pengguna Anggaran/PPKD; '

b. Fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal/Memo Jurnalberdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari BendaharaUmum Daerah, dokumen pengakuan lainnya selain SKP-Daerah(Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi),Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, danDokumen Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sahdari Wajib Pajak/Retribusi atupun Nota Kredit dari Bank;

c. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan transaksiberdasarkan memo jurnal/Memo Jurnal;

d. Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuaidengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengantransaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagaisumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumensumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan — LO danPendapatan — LRA PPKD meliputi:

Pendapatan Pajak Daerah Surat Ketetapan PajakAsli Daerah (SKP) Daerah

Retribusi Daerah SKR (Surat KetetapanRetribusi)

Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/Dokumen yangKekayaan Daerah dipersamakanyang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah :

Penjualan Aset yang Dokumen Kontrakdipisahkan Penjualan /Perjanjian

Penjualan/Dokumen yangdipersamakan] buktimemorial

Jasa giro/bunga Nota Kredit/sertifikatdeposito deposito / dokumen yang

dipersamakan] buktimemorial

Tuntutan Ganti Rugi SK Pembebanan/SKPZK/SKTJM/ Dokumen yangdipersamakan

Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

Transfer

Bagi Hasil Pajak PMK/Dokumen yangdipersamakan [buktimemorial

Bagi hasil bukanPajak

PMK/Dokumen yangdipersamakan /buktimemorial

DAU Perpres/Dokumen yangdipersamakan dan NotaKredit dari Bank/buktimemorial

DAK PMK/Dokumen yangdipersamakan dan NotaKredit dari Bank/buktimemorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya :

Dana OtonomiKhusus

PMK/Dokumen yangdipersamakan dan NotaKredit dari Bank/buktimemorial

Dana Penyesuaian PMK/Dokumen yangdipersamakan dan NotaKredit dari Bank/buktimemorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:

Pendapatan bagihasil Pajak

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yangdipersamakan /buktimemorial

Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yangdipersamakan [buktimemorial

Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala DaerahPendapatan /Dokumen yangDaerah yang dipersamakan serta NotaSah Perjanjian Hibah

Daerah/bukti memorial

Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah/PMK/ Dokumen yangdipersamakan

Pendapatan Lainnya Dokumen yangdipersamakan /buktimemorial

4. Pencatatan Transa ksl

Pencatatan transaksi atas Pendapatan — LO di PPKD dilakukan denganmemperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hakpemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.Pengakuan pendapatan - LO di PPKD ini didasarkan pada memojurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD sesuaidokumen sumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atasPendapatan — LO di PPKD sesuai kondisi transaksi dan prosedurakuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

d. Pendapatan — LO dlakui dan dicatat sebelum penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak

pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hakpendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan — LO diakuipada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupunkas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukandengan jurnal berikut ini:

3) Pada saat penetapan hak



4) Pada saat penerimaan kas

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx


Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atausurat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan mencatatpenerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yang dilakukandengan membuatjurnal berikut ini:


4.1.01.XX Pendapatan - LRA xxx

e. Pendapatan - LO diakui dan dicatat saat terjadi penerimaan kasPencatatan ini dilakukan apabila dalam hai proses transaksipendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikanantara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

daerah dan masih dalam periode pelaporan, maka pendapatan LO

diakui pada saat kas diterima.

Pengakuan dan pencatatan pendapatan-LO bersamaan dengan

penerimaan kas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan:

5)

5)

7)

8)

Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan(timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak

signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau darimanfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat

yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuanakuntansi (accounting treatment) dimana pendapatan LO

diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastianakan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai

dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuanpendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka

atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antarapengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapatdilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secarabersamaan saat diterimanya kas.

Tidak ada dokumen penetapanBeberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan sepertipajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment ataudokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi

sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapatdilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO

secara bersamaan saat diterimanya kas.

Masa transisi perubahan sistem akuntansi

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan

keuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahan

sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapantidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensisumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai makapengakuan pendapatan LO dilakukan pada pada saatpenerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun ataupada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangandisajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

Selain penimbangan di atas, pengakuan pendapatan yangdilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan denganpertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD

Pada saat terdapat penyetoran ke kas daerah dengan dokumenberupa Surat Tanda Setoran (STS), maka dapat diakui pendapatan —

LO dan dilakukan jurnal berikut ini:



Pada saat penerimaan kas di BUD sebagai unit yang mempunyaifungsi perbendaharaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligusmengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan— LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:


4.1.01.XX Pendapatan - LRA xxx

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatanbersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harusdilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas yangtelah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, penerimaan

kas yang belum merupakan hak dan pendapatan yang sudah

menjadi hak pemerintah daerah pada periode pelaporan.

4)

5)

5)

Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan LO

periode sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yangmerupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagaiPendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, sertapenerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan Lo

karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi

tersebut harus dilakukan koreksi:

8.1.01.XX Pendapatan —L0 xxx


Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnyabelum merupakan hak pada periode pelaporan yangbersangkutan namun sudah diakui pada saat penerimaan kas

maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan Pendapatan — LO

yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yangbersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

8.1.01.XX Pendapatan — LO )oor


Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnyasudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan

maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan —

LO yang sudah menjadi hak pada tahun anggaran yangbersangkutan tersebut dijurnai sebagai berikut:


8.1.01.XX Pendapatan -L0 xxx

'f. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kasPencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksipendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hakpendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterimaterlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatankarena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab ituPendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadihak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan caramelakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah . xxx


Pada saat penerimaan kas, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligusmengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan— LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:



Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka

menerbitkan memo jurnal/bukti memorial untuk menjadi dasar

pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan dokumen

sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas

pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

2.1.04.D4 Pendapatan Diterima Dimuka xxx

8.1.01.01 Pendapatan — LO xxx

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas

maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari

Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan

diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapantersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

1.1.03.05 Piutang Pendapatan Transfer xxx

8.2.01.XX Pendapatan Transfer — xxx

LO

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari

pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota

Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD

kemudian akan mencatatjurnal:


1.1.03.XX Piutang Pendapatan xxx

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD jugamelakukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnal:

7.3.04.01 Perubahan SAL x>o<

4.2.01.XX Penda pata n Transfer — xxxLRA

.; Lain—lain Pendapatan yang Sah — Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani,Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

1.1.03.09 Piutang Pendapatan Hibah xxx

8.3.01.XX Pendapatan Transfer — xxxLO

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, FungsiAkuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:


1.1.03.09_

Piutang Pendapatan xxxHibah

Dan pada saat diterimakanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD jugamelakukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnal:


4.3.01.xx Pendapatan Hibah — LRA xxx

Akuntansi Beban dan Belanja PPKD

Pihak Terkait

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasitermasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansiatas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksibeban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumenpencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

:. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaranatas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban danbelanja kedalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban ataspengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara'Umum Daerah dapatdijelaskan sebagai berikut:

h. Bendahara Umum Daerah menerima dokumen tagihan dari pihakketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkantembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorialberdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumensumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD.

Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan prosespenatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaankeuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen

pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntasi PPKD.

k. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorialberdasarkan tembusan dokumen pembayaran SPZD dariBUD/Kuasa BUD.

l. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalambuku jurnal berdasarkan memo jurnal.

m. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan postingjurnal ke buku besar.n. Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun

Laporan Keuangan PPKD.[

Dokumen Sumber

Surat Tagihan Pihak Ketiga. Bukti Pengeluaran Kas

Kuitansi/Bukti Pembayaran. Surat Penanggungjawaban (SPJ)

. Surat Perintah Membaya Largsung (SPM-LS)Surat Perintah Pencairan Dana (SP20)Dokumen Perjanjian Utang

. Surat Tagihan dari Penerima SubsidiNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)Surat Keputusan Kepala Daerah

' k. Bukti Memoriali. Nota Debitm. Bukti akuntansi lainnya

ranhmapcrp

_.

_.

.

.

Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi,Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuanbeban dalam buku Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatantransaksi atas beban di PPKD sesuai dengan prosedur akuntansidapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

Beban dlakul sebelum pengeluaran kas

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati

tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuanbeban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah

terjadi lebih dulu, maka pencatatan akuntansi untuk pengakuanbeban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi

penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum

dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinyaBerita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen

transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya

kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif

bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan

pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi

Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari

BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di

bawah ini:

9.1.01.XX Beban xxx

2.1.05.XX Utang Bebanxxx

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan

tembusan dokumen SPZD telah diterima dan diverifikasi oleh

serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan

melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnalseperti di bawah ini:

2.1.0S.XX Utang Beban xxx

1.1.01.D1 Kas di Kas Daerahxxx

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utangbeban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas)yang dilakukan dengan jurnal:


7.3.04.01 Perubahan SAL

xxx

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dandibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnaltersebut kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besarsesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akanmelakukan penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akunnominal atau akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akandilakukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antarapenetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas danmasih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui padasaat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuanbeban yang pada saat pengeluaran kas ini dapat juga dilakukanatas transaksi dimana perbedaan waktu antara pengakuan dan

pembayaran tidak terlalu lama, misalnya satu minggu, misalnya

terbitnya tagihan listrik yang diverifikasi dan diotorisasi oleh

Pengguna Anggaran melalui Fungsi Akuntansi PPKD pada prosespengajuan Surat Penanggungjawaban (SPJ) maupun pengajuanSurat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan pembayarantagihan listrik tersebut yang ditandai dengan terbitnya SuratPerintah Pencairan Dana (SPZD) yang biasanya jangka waktunyatidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya

serta alasan kepraktisan maka transaksi ini akan memberikanmanfaat apabila diakui pada saat pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya.Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatandapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dantembusan dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh sertadisahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan

pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di

bawah ini:

9.1.01.XX Beban &1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran bebanmaka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) yangdilakukan dengan jurnal:



Pencatatan ini oleh dilakukan dalam Buku Jurnal dan semuapencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentuataupun saat transaksi terjadi (real time) diklasifikasikan sesuaidengan akunnya dengan melakukan posting dalam Buku Besar.

Terkait dengan pengakuan beban yang dilakukan dengan kondisibersamaan dengan pengeluaran kas (basis Kas) maka pada saatakan dilakukan penyusunan Lapoaran Keuangan harus dilakukanpenyesuaian dan koreksi terhadap Pengeluaran kas yang telahdiakui sebagai beban periode sebelumnya, pengeluaran kas yangtelah diakui sebagai beban belum merupakan kewajlban, danbeban yang sudah menjadi kewajiban namun belum adapengeluaran kas pada periode pelaporan. sehingga akun bebanapat disajikan dengan wajar atau tidak tersaji lebih (overstoted)maupun tersaji kurang (understated).1) Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode

sebelumnyaJika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yangmerupakan belanja yang telah diakui sebagai beban danmengakui utang pada periode akuntansi sebalumnya,sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagaibeban karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebutharus dilakukan koreksi:

2.1.05.XX Utang Beban xxx

9.1.01.XX Beban xxx

2) Koreksi pengeluaran kas yang telah diakui sebagai bebanbelum merupakan kewajibanJika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belummerupakan kewajiban pada periode pelaporan yangbersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kaskarena pengakuan berasmaan maka harus dilakukan koreksi.

Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode

pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

1.1.06.XX Beban Dibayar Dimuka »…

9.1.01.XX Beban xxx

3) Penyesuaian Beban yang sudah menjadi kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah

merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski

pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan

penyesuaian. Pengakuan beban yang sudah menjadi

kewajiban pada periode akuntansi tersebut dijurnal sebagai

berikut:

9.1.01.XX Beban xxx

2.1.05.XX Utang Beban xxx

Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan

pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah

(pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka

kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saatbarang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagaiBeban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagaiBeban Dibayar Dimuka (akun neraca).

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapatdilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumensumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasarpencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah(BUD)/Kuasa BUD.

Pencatatan yang dilakukan saat pembayaran dilakukanberdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa BUD

dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka )oor


Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan olehBUD/Kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yangdilakukan dengan jurnal:



Pada saat pengakuan beban berdasarkan memo jurnal yangditerbitkan oleh , maka akan melakukan pencatatan dengan jurnalseperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban xxx


Terkait dengan prosedur pengakuan beban berdasarkan ketiga kondisitersebut, maka beberapa prosedur pengakuan beban yang diuraikan

sesuai dengan beban yang khusus dikelola oleh PPKD dapat diuraikansebagai berikut:

a. Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD

membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untukdiotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut FungsiAkuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban denganjurnal ”Beban Bunga” di debit dan "Utang Bunga” di kredit.

9.1.03.XX Beban Bunga xxx

2.1.02.XX Utang Bunga xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untukpembayaran beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP,

pembuatan SPM hingga penerbitan SPZD. Berdasarkan SPZD

tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas

yang juga merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal"Utang Bunga” di debit dan "Kas di Kas Daerah” di kredit.

2.1.02.XX Utang Bunga xxx


Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban bungabersamaan dengan pengeluaran kas atas belanja bunga makapencatatan dilakukan berdasarkan SPZD Belanja Bunga denganjurnal:

9.1.03.XX Beban Bunga xxx


Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja danmelakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal ”BelanjaBunga” di debit dan "Perubahan SAL" di kredit.

5.1.03.XX Belanja Bunga xxx


. Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telahmelaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi,menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi.Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadidasar bagi untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal"Beban Subsidi” di debit dan "Utang Beban Subsidi” di kredit.

9.1.04.XX Beban Subsidi xxx

2.1.0S.O4 Utang Beban Subsidi xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk_

pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP,pembuatan SPM hingga penerbitan SPZD. Berdasarkan SPZDtersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakanpenghapusan utang subsidi, dengan jurnal ”Utang Beban Subsidi”di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

2.1.05.04 Utang Beban Subsidi xxx

1.1.01.01 Kas di Kas Daerahxxx

Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban subsidi

bersamaan dengan pengeluaran kas atas belanja subsidi maka

pencatatan dilakukan berdasarkan SPZD Belanja Subsidi denganjurnal:



Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja danmelakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "BelanjaSubsidi" di debit dan ”Perubahan SAL” di kredit.

5.1.04.xx Belanja Subsidi xxx


. Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormasbersama-sama melakukan penandatanganan Naskah PerjanjianHibah Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD

dilakukan saat penandatangan perjanjian, meskipun harusdilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. Namun

demikian timbulnya kewajiban/beban atas transaksi tersebutdapat ditentukan berdasarkan NPHD. Untuk itu, mencatatpengakuan beban hibah dan kas dengan jurnal ”Beban Hibah” di

debit dan "Utang Beban Hibah” di kredit.

9.1.05.XX Beban Hibah xxx

2.1.05.XX Utang Beban Hibahxxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untukpembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP,pembuatan SPM hingga penerbitan SPZD. Berdasarkan SPZDtersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakanpenghapusan utang subsidi, dengan jurnal ”Utang Beban Hibah" didebit dan ”Kas di Kas Daerah" di kredit.

2.1.05.XX Utang Beban Hibah xxx

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah …

Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban hibahbersamaan dengan pengeluaran kas atas belanja hibah makapencatatan dilakukan berdasarkan SP2D Belanja Hibah denganjurnal:

9.1.03.xx Beban Hibah xxx


Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja danmelakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal ”BelanjaHibah” di debit dan ”Perubahan SAL” di kredit.

5.1.0S.XX Belanja Hibah xxx


. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui prosespenatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPMhingga penerbitan SPZD. Berdasarkan SPZD tersebut, akan

mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal “Beban BantuanSosial” di debit dan ”Kas di Kas Daerah” di kredit.

9.1.06.XX . Beban Bantuan Sosial xxx

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah )orx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja danmelakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "BelanjaBantuan Sosial” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan"Perubahan SAL” di kredit.

5.1.06.XX Belanja Bantuan Sosial xxx


Akuntansi Akuntansi Transfer PPKD

Pihak Terkait

a. PPKD selaku Pengguna Anggaran

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikanpersetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukansetelah mendapatkan verifikasi .

b. BUD/Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan prosespelaksanaan transfer;

2) memberikan SP2D tembusan kepada sebagai dasar pencatatantransaksi keuangan;

3) membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkaitdengan tata usaha keuangan.

c. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagaiberikut:1) Menerima tembusan SPZD transaksi dari BUD/Kuasa BUD;

_

2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkantembusan SMU yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD;

3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahan terkaitpengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD;

4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memojurnal;

5) Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing;

6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas LaporanKeuangan.

Prosedur AkuntansiProsedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagaiberikut:

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran

b.transfer;BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukanpembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan buktipersetujuan transfer kepada ;BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SPZDtembusan atas bukti pembayaran transfer kepada FungsiAkuntansi PPKD;

. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal berdasarkandokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupatembusan;

. melakukan pencataatan dalamjurnal sesuai dengan memo jurnal;melakukan posting ke Buku Besar;

. menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber

Peraturan Menteri Keuangan57!”

Peraturan Presiden

Peraturan Kepala Daerah9-9

Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transferBukti Memorial

rpm

Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD)

Nota Perjanjian Transfer

Nota Debit Bank?C!“

Dokumen Transfer Lainnya


Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transferpendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangankepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota sertapemerintah desa di wilayah provinsi.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuatbukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasioleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut melakukanpencatatan pengakuan beban dengan jurnal ”Beban transfer” di debitdan ”Utang Beban Transfer" di kredit.

9.2.XX.XX Beban Transfer xxx

2.1.05.07 Uta ng Beban Transfer xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaranbeban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM

hingga penerbitan SP20. Berdasarkan SPZD tersebut akan mencatatpengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban

Itransfer, dengan jurnal ”Utang beban transfer" di debit dan "Kas diKas Daerah” di kredit.

2.1.0S.07 Utang Beban Transfer xxx


Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban transfer'bersamaan dengan pengeluaran kas atas transfer maka pencatatandilakukan berdasarkan SPZD Belanja Transfer dengan jurnal:

9.2.XX.XX Beban Transfer xxx


Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer danmelakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Transfer" didebit dan ”Perubahan SAL” di kredit.

6.XX.XX.XX Transfer xxx


Akuntansi Pembiayaan PPKD

Plhak Terkait

&. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atastransaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaanmaupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumbertransaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yangditerbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD.

b. PPKD

PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaranpembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasitransaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksiuntuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yangsebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

Prosedur Akuntansi

8. PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukanpersetujuan atas penerimaan pembiayaan sesuai dengankelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi oleh ;

Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akanmelakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumenpenyetorannya serta memberikan tembusannya dokumennyakepada Fungsi Akuntansi PPKD;

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalamcatatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yangditerimanya.

Dokumen Sumber

-".='q=

.*!»

519

579:Dokumen Penerimaan pembayaran utangDokumen penjualan investasiBukti penerimaan pinjaman dari BankDokumen penerimaan kembali dana bergulirPeraturan Daerah terkait transaksi pembiayaanNaskah Perjanjian KreditNota Kredit BankBukti MemorialDokumen Pembiayaan Lainnya


a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnyamerupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansipenerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksilainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancardan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuahjurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasaninvestasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yangsejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bankatau lembaga keuangan dengan jurnal ”Kas cr: Kas Daerah” di debitdan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.


2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang xxx

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akanmencatat jurnal ”Perubahan SAL" di debit dan "PenerimaanPembiayaan” di kredit.


7.1.XX.XX Penerimaan Pembiayaan xxx

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya jugamerupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansipengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksilainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar

dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuahjurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehaninvestasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yangsejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjamandari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal ”KewajibanJangka Panjang” di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit



Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat berdasarkan BuktiMemorial yang telah diotorisasl PPKD dengan jurnal ”PenerimaanPembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL" di kredit.

7.2.XX.XX Pengeluaran Pembiayaan xxx


Akuntansi Aset dan Investasi PPKD

Aset yang dimiliki oleh PPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah,Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, InvestasiJangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya.Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atastransaksi Aset yang dikelola oleh PPKD berdasarkan dokumen yangdiperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan sertamenyusun Laporan Keuangan PPKD.

b. PPKD

PPKD memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Asetdi unitnya.

BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dandan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modalserta memberikan tembusan dokumen kepada .

Prosedur AkuntansiPPKD menandatangani SPZD atas pengeluaran pembiayaanberdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaanmodal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerahberdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikanotorisasi/disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atauinvestasi lainnya.BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SPZD mengeluarkan Kasdari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasilpenyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepadaFungsi Akuntansi PPKD.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkandokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD.

Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi PPKD melakukanpenyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dankebijakan akuntansi yang berlaku.

Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansidan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

Dokumen Sumber

.com-rs»

Berita Acara/Surat Penyertaan InvestasiBerita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnyaBerita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan ModalPerjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

?”?an

_.

Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud

Sertifikat SBISertifikat DepositoSertifikat Saham/ObligasiSertifikat SUNBukti Memorial


a. Perolehan Investasi

1)

2)

Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi

Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan asetlancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal"Investasi Jangka Pendek” di debit dan “Kas di Kas Daerah" di

kredit.

WML—…Ka—…ah—fix—Perolehan Investasi (investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam

peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh

berdasarkan SPZD LS yang menjadi dasar pencairan

pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatatjurnal "Investasi Jangka Panjang" di debit dan ”Kas di Kas

Daerah" di kredit.

1.2.01.XX Investasi Jangka Panjang ..... xxx


Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pengeluaranpembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melaluijurnal "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan “Perubahan SAL” dikredit.


7.3.04.01 Perubahan SAL :ooc

. Hasil Investasi

1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan denganpelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehinggapembahasannya akan digabungkan ke bagian PelepasanInvestasi.

'

2) Hasil Investasi Jangka Panjangal Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidakmempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.pemerintah daerah hanya menerima dividen yangdibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumumanpembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaaninvestee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akanditerima pada periode berjalan. Selanjutnya akanmenjurnal pengakuan dividen yang akan diterima denganmencatat ”Piutang Lainnya" di debit dan "Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan — LO" di

kredit.

1.1.04.xx Piutang Lainnya xxx

8.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai

kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD

mencatat

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah …

1.1.04.XX Piutang Lainnya xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, jugamencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaianPerubahan SAL melalui jurnal ”Perubahan SAL” di debit dan

”Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan — LRA” di kredit.


4.1.03.XX Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan - xxxLRA

b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapatmengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode

berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yangdiperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi

yang dimiliki pemerintah daerah. akan meniurnal

keuntungan dengan mencatat ”Investasi" di debit dan"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan— LO" di kredit.

1.2.XX.XX Investasi ..... xxx

8.1.03.XX Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan xxx

Daerah yang Dipisahkan - LO

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatatpenerimaan dividen tersebut dengan menjurnal "Kas di KasDaerah" di debit dan "Investasi” di kredit.

1.1.01.01 'Kas di Kas Daerah xxx

1.2.XX.XX Investasi ..... xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, jugamencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaianPerubahan SAL melalui jurnal ”Perubahan SAL” di debit dan" Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan — LRA”.


4.1.03.XX Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan - xxxLRA

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisaslkan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang

(misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima,

akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat”Kas di Kas Daerah” di debit dan ”Pendapatan Bunga - LO”

di kredit.


8.1.04.XX Pendapatan Bunga — LO xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaianPerubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL" di debit dan

”Pendapatan Bunga -— LRA” di kredit.


4.1.04.XX Pendapatan Bunga — LRA xxx

c. Pelepasan investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan

Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasandan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal ”Kas

di Kas Daerah" di debit serta "Pendapatan Bunga" dan

"investasi Jangka Pendek" di kredit.


8.1.04.XX Pendapatan bunga - LO xxx

1.1.02.XX Investasi Jangka Pendek xxx

2)

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatatpendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SALmelalui jurnal ”Perubahan SAL" di debit dan "PendapatanBunga” di kredit.


4.1.o4.xx Pendapatan Bu nga - LRA xxx

Pelepasan Investasi Jangka PanjangDalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatatpelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besardari nilai perolehan investasi, menjurnal ”Kas di Kas Daerah” didebit serta ”Surplus investasi Jangka Panjang” dan ”InvestasiJangka Panjang" di kredit.


8.4.01.01 Surplus Investasi Jangka Panjang xxx

1.2.XX.XX investasi Jangka Panjang xxx

Karena merapakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatatpenerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaianPerubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL" di debit dan”Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yangditerima.


7.1.06.Xx Penerimaan Pembiayaan …

Penyisihan Piutang

Terdapat kemungkinan adanya piutang dari pendapatan yang tidak

dapat ditagih karena peraturan perundang-undangan maupunkarena suatu kejadian yang terjadi pada pihak ketiga sehingga

tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan (force majeur)

serta kejadian lainnya. Jika hal ini terjadi maka Fungsi Akuntansi

PPKD berdasarkan bukti memorial dan persentase penyisihan

piutang yang ditetapkan maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

1.1.0S.XX Penyisihan Piutang xxx

1.1.03.XX Piutangxxx

Akuntansi Kewajiban PPKD

Pihak Terkait


Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atastransaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

. BUDIKuasa BUD

BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan

melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuhtempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD)

dan disahkan oleh PPKD.

PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian

utang dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh

BUD/Kuasa BUD.

Prosedur Akuntansi

8. BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utangmaupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupunmengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapatpersetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennyakepada Fungsi Akuntansi PPKD.

PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupunpembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atastimbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkandokumen sumber yang diterima.

Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan dan membuatpenyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksidan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

Dokumen Sumber

a. Nota Kredit dari Bank

b.

c.

d.

e.

Dokumen Perjanjian UtangBukti Memorial

Surat Pernyataan Utang

Surat Pembayaran Utang


a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknyapenerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, FungsiAkuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang

dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah” di debit dan

“Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait " dl kredit.


2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang ..... xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi

PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan

penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SA " di

debit dan ”Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAI. xxx

7.1.06.XX Penerimaan Pembiayaan xxx

. Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM

hingga penerbitan SPZD. Berdasarkan SPZD tersebut, Fungsi

Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait

dengan jurnal ”Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek

terkait)” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.



Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi

PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan

penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal ”Pengeluaran

Pembiayaan” di debit dan ”Perubahan SAL” di kredit.


C.


Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKDmenyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utangjangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasioleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi FungsiAkuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi denganjurnal "Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan "Bagian LancarUtang Jangka Panjang" di kredit.


1.1.04.XX Bagian Lancar Utang JangkaPanjang xxx

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Pihak Terkait


Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas melakukan pencatatanatas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus dilakukanbaik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periodeakuntansi.

PPKD

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yangdilakukan.

Prosedur Akuntansi

Fungsi Akuntansi PPKD menerima dokumen sumber dari pihak lainyang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat

a.

transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan

koreksi.b. Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD

melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapatdilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir

periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan.

c. Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan

penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti

memorial yang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikandengan wajar (tidak lebih saji/overstated maupun kurang

saji/understated).

Dokumen Sumber

a. Bukti Memorialb. Dokumen atau bukti koreksi

c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang

d. Dokumen lainnya

Pencatatan Transaksia. Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi

PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan

pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh

PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat

koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi

beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk

melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akan menjurnal

”Beban Hibah” di debit dan "Beban Subsidi" di kredit.



Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga perlumencatat koreksi belanja dengan menjurnal ”Belanja Hibah” didebit dan "Belanja Subsidi” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah xxx

5.1.04.XX Belanja Subsidi xxx

. Beban Penyisihan PiutangDalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahunberdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutangpemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akanmembuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKDakan mencatat jurnal "Beban Penyisihan Piutang” di debit dan”Penyisihan Piutang..." di kredit.

9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang xxx

1.1.05.XX Penyisihan Piutang xxx

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentangPenghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi PPKD akanmenghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagihitu dengan jurnal "Penyisihan Piutang ...” di debit dan ”Piutang" dikredit.



lumal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

4. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yangdimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi

Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan

Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku

Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

HERNIA” PR… PAPUA BARATMeno…Tmur! Anggara!

… : ..........................w : ..............................… : Badan…“ Ketandan dan…… (MAD)

m- 'alim-I … Pull… .lr-lidi… Jul-||…

Kemana

… _: Norm Tanam!

1.'2.'3.

chatat oleh : Mulud : W :

Dari Memo Jurnal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal dengan

format sebagai berikut:

PBIEMNI'AH… PAM MRATBUKU JURNAL

Periode : 1 JIIIUIHIA. 31 Daenber zooxUrus-n : '1 Url-m WabManu : 1 . 20 …Dannh, Penurunan Unum …hnlkmnwnlxenUmMani-ou : 1 . 20. os Badan Pemeluk Kemmu dan Amt merah (EKAD)“kilatan—…u | !. 20.05. ozmomIb TA…L mmm …m U R A ! A " R. … …

JUMLAH

ang-| Alu-mumi mm“Wida ia"…(MMI langit-n)

mp

5. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnaladalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKDmem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya daribuku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besaryang digunakan adalah sebagai berikut:

WAH… PA… MRATBUKU BESAR

Periode : Namun“. 31 Dsenter amUru-m :'1 umu-wabNang : 1.20 …mmmmuMnmunAmmmnn-mm“Metha : 1.20.” Mn…kmmndwmmenhmm”MW… : 1.211.05.02 ……“alumunium : 1.1.3NlmRekemgMBu-r : Puinglb T… URAIAN user … …

JWMH

6. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan

laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo

atau Daftar Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yangberisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.Format Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan

adalah sebagai berikut:PBIERHII'AH… PAP… MRAT

SALDO BUKU BESAR

" :!…r zoxx

Union Rumahan : 1 . zo Unum Wb omnorrl Dumb. Hmmm UmmM…Hmm-uhu! : 1.213.05 Mn…nmmandanuetumhmn)”hmm.… 11.20.05.010KAD(PPKD) 1…… 0… ons! …

JUMLAH

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui

proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan

menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);2. Neraca;3. Laporan Operasional (LO);4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporankeuangan adalah:

4

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas LaporanKeuangan.


Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkanLaporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapatdikonsolidasikan di entitas pelaporan.

5. Prosedur penyusunan Laporan Keuangana. Membuat Neraca Saldo

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo bukubesar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian.]urnal inidibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo padaakun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yangbersifat akrualJurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalamkolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1. Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan3. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada

akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagaiberikut:

5) Koreksi kesalahan pencatatanUntuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahanpencatatan, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat buktimemorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, FungsiAkuntansi PPKD langsung membuat pembetulan atas jurnalyang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanjahibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukankoreksi atas kesalahan tersebut, menjurnal ”Beban Hibah” di

debit dan “Beban Subsidi" di kredit.



Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatatkoreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL

dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit dan "BelanjaSubsidi” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah xxx

S.1.04.XX Belanja Subsidi xxx

].

6) Penyesuaian Beban Penyisihan PiutangPemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian padaakhir periode untuk transaksi yang diperkirakan tidak dapattertagih pada periode akuntansi. Sesuai dengan metodepenyisihan piutang maka piutang yang tidak tertagih akanmenjadi beban pada periode akuntansi. Fungsi AkuntansiPPKD akan mencatat penyesuaian tersebut dengan jurnal”Beban Penyisihan Piutang” di debit dan "Penyisihan Piutang"dl kredit pada buku jurnal.

9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang xxx


Membuat Neraca Saldo Setelah PenyesuaianBerdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat FungsiAkuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldosebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besarsetelah penyesuaian.

Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelahpenyesuaian. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akunyang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran(kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudianmembuat “Laporan Realisasi Anggaran".

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD jugamembuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip

penutupan ini adalah membuat nilai akun—akun LRA menjadi 0(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

L4.01.01.XX Pendapatan-LRA xxx


7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA m





kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA PPKD :

…m…vumunn…m…rmuuw-mum…?… 81 ”“&n… …_…………………………”I. ”|! …

1

23 ………' -……4 Don. Buol Ph.“ Punk _ _ u _o Dun- … Mn" …ng—Nun _ :uu »: _e Dun- …I umun _ _ »: _7 Dunn… mnu- nu _ »: _: .lc-.hn………u..—m… :uu & :: n_ll

' w ………MT -…1 1 Dn…Imnt. net _ :: _!: Don- P-nyum _ _ :: _|: Jul-h……… nu un lu: …l" w…… III.! || lu: un16 ________m … …AYNI ……17 … w… _ _ :: _10 P… Don-… _ _ xx _10 …n Ldmyl _ _ :- _zu Jul-h…: mm.-|| nl lu xl In2! JU… WAY… Kul … |] “II22 …28 ……24 Dum _ _ Ia _26 MH _ _ n: _26 H… _ _ nu _27 … lulu _ _ :: _2! :… & u …29 …I“…30 Mau. I'd: Yuning- nu _ u _81 Jann…n-rm1uwm xl! & II &:: J…… ul & :: nua:34…36 …………"WiwiM w Hull…h-…” _ _ nt _37 … HullMMI _…… _ _ nt _u Bou Hull… Lum h… _ _ au _:” .Innl'h 'n'-hrs" Nul…… lw mm u.: … u un40 ……… TRANSFER nl … II 521142

! cum… un m lu In4:“…4646 ……47 …uLPA _ _ nl _4! PMD—n…." _ _ n: _40 HIIIIWMKmMlezl-Oun _ _ xx _80 … Dul-n… .mm _ _ :x _51 Hun-un … Nm -…… LIII-vy- _ _ nt _&: PI……… -…- … net _ nl _&: PI……… . ……… _ _ n: _M …u"… Nou-n &le :— _ n: _55 PWM-nn Dunn Non-d - uhuy- _ _ :: _so Pon-Imun lum… Hmm…………- _ _ |: _57 Panam—n…… mmm…m-momh _ _ »: _sa …m…“HN-nnwmmmw” nu _ :: _M …… (47 :" |.) …: nu :: nu800! …P“…oz Pom… Med-no." _ _ n: _on Fo……Pc…… _ _ :x _M M……Munmm … d'un-mm Put-l nu _ n: _on Pun…… Mun-n…… - Hun-.nr”: Deum Linm- nu _ II _ee m……mmmmw-mmnwm nu _ :. nu67 M……m—HmMWn-uMWWWB-m _ _ nt _M Pemb.… … Mun-n Dul-m… .mw-ll _ _ n _oo M………u… Nou-11 d..)…” _ _ nt _70 Pem…-1 PIN-nut… MUI—n N…- _ _ n: _71 mhn-n Mun-n…Mn… Dunn _ _ :x _72 mmm“…mmmmm _ _ n: _73 …… ||: di 72) n: ln lux …74 PE…VAM MEI!) un & Il &76 __3 an……an&… un lu: “

I. Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi

Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasukdalam komponen Laporan Operasional (kode rekening yangberawalan 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan

Operasional.Format Laporan Operasional adalah seperti berikut ini:

_“…w '……'…OF"…UN IUK “NUN YANG &RAKHIN “MPA! “Nul” & CE…. am Di… ……mn | '! W_” : 3.20 …Mmmmmwnwmwmw… : l.”.os ……mmmumm_ on: : l . :|:. 5 . az ……_??u… ! _Baj—mjwMu…

' …l …… ”LI…: ……… m ul nn nn4 ”_ ...-. yang II! ia: “I ia:! an—mw- lll Ill un nxo Juul— …an nl… nl nl ln :uu

'I .mw……I-I ……m… ”CAT—OMAR”…to Don-" H— !* :uu m n: un" Dum WN.-… o.,- Ahn |.“ n.: nu un02 M Ahl-i… lu ul n- unia Mu…-l… … m nu 21“M NM…m Imd- a.l-…gan ul & ruu n:16(l ………"… NW WMA11 on…… :“ lll u: n:ll on… II: III IE! I'llll …… “on“ Lainny- El :|: In &80 .lu……n mat-r '— un m &“:: LNWLNN …… VM '…Il …… … nx xn ul:( ……. u: ml xn n-n mlulu-ulu”|… you.-duuuh”) m 5 ini2. ……A'l'm II! & III nl"!.20 …… ux lll ": u::o … Hbdl lu nu xn ulM …… Dodol ln ini itu ulSl Daun TM “: u: n: u-:: … LUH-Il anut & :x: nl:. … I… (81 III ul xn & ll! III:! .… ... | nl- “ nu m3.37……:| I…".………:. …-…m… lu ul "I II!40 …Huh… lu un: “: nl“ …- Nun……. ln ul :“ n-42 …|……… un ul lil ul“ ”|...……l…“ ………… III I.!l Ku ulAli on: ……… nu ul lu :uu4. Do— Nan ukm- lI-l u: luv-l n:41 … ”|." ……i… lll ul lll ul..l. … IMWICIYM … Il! _ III &“BC amnion…" llmu" … LU” HIMA & _I … HT!!” lu m |" nuM Md… Lunch- … u: nu ng.

u … Lu. n— “: lux ::: n:80 …… Lu.” nl nal lll u:ln … u:-_ nu nu ": lnn … Lu- u— ul m :x: xxx

” … u. Mu m un nu n:oo ro. Lu.! Il… nn m n:61 Ia III :uuGI dumunung-ln» lil nn In &

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD jugamembuat jurnal penutup untuk menutup akun—akun LO. Prinsippenutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi AkuntansiPPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikutcontoh jurnal penutup akun LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO xxx

9.01.01.XX Beban xxx


m. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jumai penutup akhirSelanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat LaporanPerubahan Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dandata perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunyadiperoleh dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuatsebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akanmenggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan EkuitasSKPD.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

_

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20”)Fungsr

Rupiahun—nPemilu : '! Urusan WajoDhongNua… : 1 . 20 … Daerah, PamantunanUukWI : 1. 20 . 05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (WD)”UII… : l.20.05.02PKAD(PPKD)

no WAN 73… am1 EKUITAS AML XXX )00(2 SURPLUSIDEFISIT-LO XXX XXX3 DMAK KUMULATlF PERUBAHAN KEBUAKANIKESAIAHAN MENDASAR:4 KmEKSl NILAI PERSEDIAAN XXX )00<5 SELISlH REVALUASi ASET IETAP )0(X )00(6 LAIN-LAIN X)0( XXX7

[EKUITASAKHIR )oo< m

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup

akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir



. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi

Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan

pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca

Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal

untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Format Neraca PPKD

adalah sebagai berikut:

N'MCAP……mms: PAPUA…?Per 31 December 20“ dan ZOXO

* (Dubu! …)U…" u . 20 Urusan Wuih om…:…. Mumun umun.Mw… :: . 20.05 ……mnmm…(…)…… 11.20.05.(BPKAD(PPKD)… m: JMADITASETKu Di…n… … …Ku DI…m Pemb-nn … …Kes DO… Luv…" Umun… )oooot …)oooot …… Patuk … XXXXX… …… Daf- Bad … …… … u… … …Plum Danu…… X… …HW… … …Hahn luar………n Neg-m … …… Lancar………ma! Opec-uh … …Begum untar…n… Fenner… Pusat xxzocx …Bo… uncut Hum-n……h Daemh mom …… T…… Anau-nn … )oooo:Boqlln Inar T…" Gum … …… LB … ….lJMlAH ASET LANCAR … XXXXX

INVBTASI JANGKA PANJANG!… Nou……m Kand- Pauahun Neo“ 30000: mao:…an K……… )oootx ……m… Daerah uhuy: x>ooor …l…… Suu… Neal" … …… Nan Mn… umu … …NMMH… Non…… XXXXX …!… PermanenHny… Modul…h Do… … …Peny… Modul Duim… Pem…" wooo: …HW…" Modal 3000“ ……I … …JJMLAH… Pen… 10000! …JUMLAH INVEI'AS! JANGKA PANJANG … …DANA CADANGANDanu…" … …IJMLAN DANA… … …MET LAINNYATod-n… xxxxx …Kem…… PIM… … …AsetTUok BG… … …Aset le… … …”MLA“ ASET LAINNYA … …JU…… … …WAH…

KEWAJIBAN JANGKAFIM… (PFK) … …Umm… )0000c …Boom Luar umu Janda… )oooo: …& Di… … …Utang Janda Pee-ndek lainya :oooo: …

JJMLAH KENAJIBAN JANGKA PEWDEK )oooot …KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUmm Dahm nmsamr Pei… … …Utang Duim N … …Uun“ Pem…… … …… XXXXX …Umm Pem… Kuhn-(mlm … )oooo:Utang LuarN…… … XXXXX

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG … …JUMLAH "WMI… … …WITA!B<UITAS … …J……“ … …J… “IWA"… … E…” …! …

0. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif ataurincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yangdiungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antaralain:

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan EntitasAkuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomimakro;

ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapidalam pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dankebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkanatas transaksi—transaksi dan kejadian-kejadian pentinglainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yangdisajikan pada lembar muka laporan keuangan;

informasi yang diharuskan oleh Pernyataan StandarAkuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalamlembar muka laporan keuangan; dan

informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yangwajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporankeuangan.

PPKD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab ! Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD

2 2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian targetyang telah ditetapkan

Bab lil Penjelasan pos—pos laporan keuangan PPKD

3 1Rincian dari penjelasan masing-masing pos—pos pelaporankeuangan Pemda

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Beban

3.1.3 Belanja

3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.5 Ekuitas

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbulsehubungan dengan penerapan basis akrual atas

3.2 pendapatan dan belanja dan rekonsiliaslnya denganpenerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitaspelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

Bab V Penutup

p. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakansistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD

sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaanbarang milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakantanggung Jawab pengguna anggaran sehingga pada saatmenyampaikan kaporan keuangan PPKD untuk dikonsolidasiharus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.SuratPernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa LaporanKeuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalianinternal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasipelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format SuratPernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:


PPKD

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor ............ Tahun

Anggaran .............. sebagaimana terlampir adalah merupakantanggung Jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistempengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikaninformasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, .........................

PPKD

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian PemerintahDaerah

Ketentuan Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporankeuangan yang merupakan gabungan keseluruhanlaporan keuangan entitas pelaporan, atau entitasakuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun denganmelakukan proses konsolidasi dari seluruh laporankeuangan entitas akuntansi yang terdapat padapemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitasakuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadidasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD,

yaitu:Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

Neraca;

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); danCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a

b

c

d. Laporan Operasional (LO);

ef

8

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

3. Fungsi Akuntansi PPKD

b. PPKD

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporankeuangan

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan

menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh

entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruhSKPD dan PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitasakuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuanganseluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris beradadi bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yangdigabungkan adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah ataslaporan tersebut diatas hasil penggabungan. Format

laporan keuangan setelah penggabungan :

…MPWPNWM……mmwwmm…TMVWMWNMNM mamana|… Ruum;

…… mwno. "…“ nm am “ am2 ”IMM…3 PM… :: mt »: nu4 WMI… m nu xx m5 …muwmmmw m: m »; m6 WWW-:gun w nu xx :no:7 ……MMDGWU) ET: un :: una!! PENATAR…10 ……MWT-Mm11 muna… w m xx m12 MMMHMWMNM nu m xx m13 namum… xxx x»: n m14 Unmul… m nar »: mz“lg …n…nTr-mlhmhnmmnmwm ”WWW—Tir1

17 ……MHBAT-UHNA18 WWW… m »: »: m18 M…… nu no: xx m:20 ……nrnmummwm W" Tn: n "in'—2 “:…!me (1 "WW? ”W23 ……ATMMW24 …… mt xxx ”( N26 …m… m: m xx m26 …m… '

nat mx xx m:27 m……mmmwm 55 m 5 III28 ……xrmnmom …' xxxx :: nu211

30%…au Bahu-Penaw- nx w »: m32 …m m n xx xxx33 … xx xxx u na34 anna N mt … m36 … m: mt nt m:” …Sosul m: lux ”( m&; ……wmw 36) ' iix—x ' uu' :: un

' W ……40 …I… mt nu »: m41 Bm…mmm not na xx n42 …ma—1… m w xx w43 ……mwldemnom w mt xx aux“ …kalo”… »: mt xx »“45 …namun mr w xx nu46 ……MIMOWAS) BT: un xx HT:4748 …m…49 … lil… m not ”( m50 m…mrmmwm & im xx un:; …m… (31646450) & nu xx Eibi!

64 %…WMMEWAWA66 ”…l…”…m w xxx nt mz58 namamu»… w m »! m67 WM“…WMW N mt ”( m:au ……wmmnnmmwm & ”Kii xx nugti; AINUN»…DANMG “"E xxx: a mx61 …ga-n) m n: xxx ux

…maP……YMNPenamaan SMM

Panam Dlm Cid…Hull Pom…m Dum png mpu…mmm um Mogea - Perum Pun!…n…m-mmn Dufan Lum)!…an Dum Now 'Lomhm…m…nomm-mmmmumnmmam uunm Mogea mmm…u… NW '…hmmm mm Pmnm ngadem… MeganPenemu" …… Human ”9860 Paus… DunnPcnunnaln mun Hmmm kapada Pomona… Dunn LampmnMumun (M ud 77)

……vwHmm… Dan: CiumanPomona mu Hmmm Daerah

mmm Pokok Plnwnan Dalnm Megen - Pemomm Pusa!

Pom… Pokok maman Dunn NW . Pemenuhn Duran LampMuba… PM PWI“… Dum Megen - Lembaga Mumun…Pom… Pom manan Ulum Nagan - ummi Keuangan Man Bank

Pom… Pom maman DIIm Noam - Wowmmm Pom maman Dlm Megen - LuwuPembuluh Hmmm… Paus… Neonrom… mmm kepada mm Damnmmm mmmmaa Pom… Damn Lmnya……an (81 dd 01)

…vw Emu: - |!)

228383828882

&

fssssisazzgsggszazaa:aazazsh

EI

:%

Ekkzzzzzzxaza

axzzzzzzaszzz

E

448888888888?

422329253322:

%

EIEiszzzznzzza

Sbl…muna bgmn (61 0 ”)

…m '… PII……!……UNNK TAHUN YANG BERAKHIR SAH?” ENG… M (EBEMKR mxummM…)

UMM ”Xi … Ku“humu—

lu nx m III… m nu m… NH……mDumD… … xxx m xnm n: ux &.hi—… kl Dun! m n: lu &

mmmm HMM… PSH…DnWud… In ln … xn|J— Bd Hui anhu Dm Ahn … m n:: mnun …… u: … ul mOn…… m zu lu lnJunMI… T… Iku…… m ln m &mmmm NIAT I.MIWADn…… u: m … mDm… u: m u: &hd.…Mu…- m l_ll_ m &Juli… Tru-.hr n: m nu _n_:

LN…" WAI“! "040 8… <…… … m ux m… Danum … m xn m… ulun … … xxx _l_x_x_1

&……… yu. on m m m 2……l! III III ln &…… nx m :x: m

32 Bubu… m nu zu m33 …an lu xn m xn34 Buhl… lu xn xxx m36 …… uhu … m :x: luJl mam … ux u: nu31 Beh— smu u: … ux m38 …… - lu u: m n:39 Bob-n… and m m :x: lu40 BMP-vy… xxx u: :uu zu41 Buu-H… lu m: ul m42 … Liv-H … :_xx_ u: &43 …… m m n: &sm…swnwmu maw. m n: lu &

… ll! xn …… xxx … …zu “: u: :uum n: ul lu

__x_u xn u: nu62 … M…!TDMI KENA"!……l… m III m m53 SIMRUSDEFISIY sma."! Pos LUIR mm lu m n: _n_l61

5 xxx … … m& Pc… LunM … … ux xn57 … LuvUn m xxx xxx _u_|_50 Pos LUAR BIASA m m m m59 UWRUSDBFISIt-Lo ' ' :|: In nu E]

PEMENNTAHW PAPUA BARATPER 31 05me 20)“ DAN 20X0

(Duhur mw)Nn. urenn 20)“ zoxo1 AGT2: ASET LANCAR4 K.- eo Ku Deer-h xxx xxx

! K.- dl MM)". Hrg-lunar xxx xxx0 K.- dl Umum-m ….." xxx xxx1 In…! Jenuh. Penda: xxx xxx

' F… Fl.-l: xxx xxxD R…I xxx xxx10 Penyu… Hut-na (xxx) (xxx)1 1 …' Diu-yu Dihuk- xxx xxx12 But-n L-mr PM]-nun… Penn-nom Nouor- xxx xxx13 Beac-rr L… Hull-nur- knp… …ur- Deouh xxx xxx14 Balin Lino-rMun-n kopea- Pemerian!- Haul xxx xxx15 Beal-n Luna—r Pull-nun mede Pem.… Dur-h Lchmyn xxx xxx16 Sql-n Luna-r "|*-g… Penn-bn Ana-urun xxx xxx

" Bulu: Inno-r Tunu—n… Rugi xxx xxx

Il … Llhny- xxx xxx

w P.r.-dlm xxx xxx20 NK… … xxx21 Juni-h… Lum:-r (4 IM 10) xxx xxx2223 NVESTASI JANGKA PANJANG24 hun-II Nonpermmerr26 PM)-mhn Jungk- P-nJ-na xxx xxx20 “un Buruk Um Neun- xxx xxx27 bweohei del-'n Proyek Mumun-n xxx xxx20 tweet-|…!!an Luhuyl xxx xxx29 .lu… luv—lesi Menu…"… (2! w”) lu xxx30 teve-bil Perm…31 Penyet-hun Mod-l Pemain—h Dlernh xxx xxx32 In…—| Pe…-n Lllnny- xxx xxx

aa Jum—h luv-lun …ur: (31 .Ia n) xxx xxxM Jumleh lnvnu-l Jinyu- PMI-n. (2. 0 ”) xxx xxx8630 ASET ”IE?”31 T-neh xxx xxx

:! Perdu—rr Gen Menlu xxx xxx

“ Gedung den Benqunm xxx xxx40 Jann. bisul. dur: Jm." xxx xxx41 Ane! Teng Lenny. xxx xxx42 Karimun! del-m Penguin-rr xxx xxx48 Akumulool Penyu—rir- (xxx) (xxx)

“ Juni-|| Ane! Tet-p (31 old 48) xxx xxx4649 DANA CADANGAN41 Dunn Gedeng-n xxx xxx40 Jun—'- Dun- eneng-n (41) xxx xxx4060 ASET LANNVA61 Team-rr Pen…." Ang-urun xxx xxx52 Tunhhn Geni Rm! xxx xxx53 Kerah-en…m Hh-k Kelu- xxx xxx

M Axel T-k Be… xxx xxx65 Ant Luh—Lulu xxx xxxBG June-h Ane. Lllnnyl (si lid BB) … xxx5755 JUMLAH A.El' 121…0”! I'll mx8000 KEWAJIBAN8162 KEWAJBAN JANGKA PERDEK63 U_ng …no-rr Plh-k …. (PFK) xxx xxx

“ Uhng Enno. xxx xxx

“ Bua… Lum-r Uhnq Jungk- PlM-na xxx xxx66 …… Diburu- Drunk. xxx xxx67 Uun: Bel-ru- xxx xxx

” Uhno Jungk- Pendek Lllnrrye xxx xxxOD RM PPKI) xxx m10 Jum—h muh-n Jungk- Pendex (o: eld |.) xxx xxx7172 KEwa JANGKA PANJANG73 ulung Dulu" Negeri — Duhur Munkar: xxx xxx74 U… DI'I'TI Negeri - om.-| xxx xxx76 Prerrlhnn (Di-konta) Oblluul xxx xxx76 Utena Jnnqxe PII… Lelnny- xxx xxx77 Juni-h Kerr-llmu .lu-gu Penhng (18 dd 70) II! xxx76 JUMLAH KEWAJIBAN (10671) xxx …1900 GKUITAB81 EKUITAS xxx In:0! JUMLAH KEWLMBAN DAN EKUITAS (”I“") !… …

iPEERM'AH PROVINSI PAPUA BARAT… PE…… EKIITASUNTUK PERIODE YA… BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dia!" MWI)

no ui]… Qu zoxu

1 exurrAs Am x>o< )00(2 wnausmerismo )ocx >o<x3 omm KUMULATIF PER“………AN MENDASAR:4 xmas: mw mesum )oo( m5 SELlSlH REVALUASiASETTEl'AP >oo< xxxe INN-[NN )oo( m7 , acunxs…n >oo< xxx

b. Melakukan Eliminasi

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dandijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD),Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akuntersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (resiprocalaccount) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitasakuntansi PPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akuntersebut bukan merupakan hasil taransaksl keuangan daenganpihak eksternal. Akun-akun tersebut harus dieliminasi agar neracadaerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitasakuntansi sehingga format laporan keuangan neraca gabungansetelah eliminasi:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARATN CAERA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XD(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 zam1 ASET23 ASET LANCAR4 Kaa di Kaa Daerah xxx xxx5 Kaa di Bendahara Pengeluaran xxx xxx& Kaa di Bendahara Penal-knew xxx xxx7 umbai Jangka Pendek xxx xxxB Plum Palak xxx xxx9 Pluhna Rotibuel xxx xxx10 Panyhhan Piliang (xxx) (xxx)11 Belmla Dibayar Dimuka xxx xxx12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx13 Bagian Lancar Plnlaman kepada Peru-anaan Daerah xxx xxx14 Bagian Lancar Phlaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx15 Bagian Lancar Phlaman kepada Pemerintah Daardu lainnya xxx xxx16 Bagian Lancar Yagihan Penilaian Angsuran xxx xxx

11 Boelan luncur Tunu-n Gum Rugi xxx xxx18 Pucung Lllnnya xxx xxx

19 Pemudi-m xxx xxx20 Juni.)! Ant Lunar (4 un 19) xxx xxx2122 NVESTASI JANGKA PANJANG23 lumut! Nonpcrmmn24 Phd-mu) Junnka P… xxx xxx

26 Inn-tul dlllm Sur-tuang Noon xxx xxx

26 Inwon—I dll-m Prank Punbnnnunnn xxx xxx

21 |»le Noam-non uhnyl xxx xxx26 Jun!!!) luv-null Nunn-mm (24 old 21) xxx xxx29 Imanuel Ponnmn30 Penyatuan Modul mmm Dunn xxx xxx31 hun-ll Perm… Lamy- xxx xxx32 Juni… (|)va Pun—non (so lid 31) xxx xxx33 Jumhh Ia… angka P-njxnu (23 0 32) xxx xxx3435 ASET 'I'ETAP36 Tnnnh xxx xxx31 Paruh-n dan Mach xxx xxx38 Gedung dan Bangunan xxx xxx39 Jalan. liga-|. dll! Jemur: xxx xxx40 Aset Te-p Lllnnyl xxx xxx41 Kantuk" dulur” Pona… xxx xxx42 Akumulul Penyusun (xxx) (xxx)43 Jumuh Ant 'r-up (36 old 42) xxx xxx4445 DANA CADANGAN46 Dunn Gianna-n xxx xxx47 Jumh Dunn Cideng-n (46) xxx xxx4649 ASET LANNYA50 Tngan Penn-lun Ann-won xxx xxx51 Tun-mn Gun! Ruu! xxx xxx52 Komit-nn dcngan PinkW xxx xxx53 M Tuk suwun! xxx xxx54 Aset Lulu-Lulu xxx xxx

55 Juni-h Am Lou-ny- (un ud 84) xxx xxx6851 JUHLAH Am (296944364105!) xxxx xxxx8859 KEWAJIBAN8061 KEWAJIBAN JANGKA PENDE<oz Ulang hmmm Flux Kalo: (PFK) xxx xxx83 Uhna Bunga xxx xxx84 Bagian Lunar (.)-no Junk: Puhun xxx xxx

es Pcndlpnhn D…- Dlmuh xxx xxx66 Uhnu Suun)- xxx xxx67 Um Jungkl Pondok Lamy: xxx xxx88 Jum!) …]Ibln …h Pondok (62 old 87) xxx xxx8970 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG71 Uhna Dal-m Nenad — Sem Pumanun xxx xxx72 Uhno Dalan Neo." - Oblhnl xxx xxx73 Premium (Dbkonb) Ohh..! xxx xxx74 Ueno Jangk- Pnnjnno Lduw- xxx xxx15 Juni-h Kmulnn Jonah Pnnkng (11 .Ia 74) xxx xxx78 JUMLAH NEW“… (68015) xxx xxx1778 EKUI'I'AB79 EKUN'AS xxx xxx80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70019) xxxx xxx:

:. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PemerintahDaerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansipemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunanLaporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih

…MPAPUABARAT…mwmmnommmmu

PER 31 DESEMBER zox1 DAN zoxo

(Dalam Wall)

… am:o

Saldo Anggaran Lebh Awal

Penggunaan SAL sebagai Penef'maan Pembiayaai Tahun knalanSubblal (1 — 2)

Sisa Lebthurang Penhlayaan Anggaran (SLPAISKPA)Subhlal (3 +4)

Komisi Kesalahan Penhukuai Tahun SebetumyaLuh-lain

Saldowmnhilkhuhsw)

GNOG&DN—b

222222

22222222

%

d. Menyusun Laporan Arus Kas'

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Intiunsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas danpengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari BukuBesar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semuatransaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan,aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format LaporanArus Kas. Forma Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERNTAH PROVNSI PAPUA BARAT

LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun Yang Betakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalan Rupiah) Metode Langsung

1 “MHum-W2 mmm3 …!!-1me XXX XXX

4 ”hm…… XXX XXX

5 MMMWWUMymM xxx )00(& …m…PADy-vm m xxx1 “Hmmm…“… )00( )00(

! …mmwuummwn-yw-n XXX XXX

! …m…mumm xxx XXX

10 Hmmm…… XXX XXX

11 WMD-namum… XXX XXX

12 mmm… W XXX

13 Mine-n… vo: xxx14 Hmmm… XXX XXX

16 Pen-lumut”: )oot XXX

16 Waduh……“17 nuwun-own) XXX XXX

18 “…n:19 Pembgn—Fenni xxx x>o<

20 MW”… XXX XXX

21 mm”… XXX XXX

22 …m… Xxx xxx23 …namun xxx XXX

24 mau……“ ”(X XXX

25 …m'm'remne mc xxx28 …mwmmummm W XXX

27 Pam-HWMWIDKMM XXX xxx28 …nwmmmumumm xxx xxx29 Pembummuuw XXX XXX

:” MMM-…K—MWZ) XXX XXX

31 ”umum”.-um.” XXX XXX

32 M.“-M……33 ku…“.34 …Dan… XXX XXX

& …MTM XXX XXX

$ …uk—namum xxx )00(31 macem-nun… W XXX

:” MMJ—t…“… mc XXX

& …meunn )00< XXX

40 mmm… >00( XXX

41 M……mMVNW XXX XXX

42 MU……MMM XXX XXX

40 umum“-(awan) XXX XXX

44 ”…K—45 hmmm… mc XXX

46 …TM xxx XXX

41 …ma-wau XXX XXX

46 …no-aman… XXX XXX

49 …MIme XXX XXX

50 muram…” XXX XXX

88222

82888888288883333d133338888828828883832839

wuwungan-mmmmmm-mmmunyummm-mmm…mmm—mmwmm- Hmmm…-0…WWW-lilinMamumwmmnMumummmmWMNWMWMWW…namun-nu)mmm:mwmmmmm-mmmwmmmmmm-mmmmmwmmmmmmm-mmmmmmWmmmmm.mmwmmPaanmmmmm_…PunhqmmmDMM-Wa…m…mmmmwmmmmmmmmmmunya…mmunwmnuwun—…na.)mmm…n—mumu.…m…mwm…namun)hmmmWmmmwmmmm-mos)mmmuwtmm-n)…K-muhamaudmmmmMMK: anthem-umum“»)mana……MMX.…)

88328222383

8322222222

88888883

82

888F3882

88

88222222222

8222222282

38232

e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratlf ataurinclan dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan PerubahanEkuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal—hal yang diungkapkandi dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporankeuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan laporankeuangan

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporankeuangan

Bab ll Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerjakeuangan SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalampencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelesan pos-pos laporan keuangan

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Beban

3.1.3 Belanja

3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.5 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dankewajiban yang timbul sehubungan denganpenerapan basis akrual atas pendapatan danbelanja dan rekonsiliaslnya denganpenerapan basis kas, untuk entitasakuntansi/entitas pelaporan yangmenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuanganIV Pemda

Bab V Penutup

[. Membuat Pernyataan Tanggung JawabSebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajibmenyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporankeuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitaspenggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah.Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerahmerupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga padasaat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapidengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat PernyataanTanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telahdisusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran danposisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalahsebagai berikut:


GUBERNUR

PROVINSI PAPUA BARAT

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua barat Tahun

Anggaran ........ sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistempengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikanInformasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, ..................

Kepala Daerah

( .................................. )

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TT D

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTOPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

Pergub PB Tahun 2014 Nomor 8 - Lampiran.pdf - Peraturan ...

Documents