-
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 207 TAHUN 2014
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian Tunjangan
Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 sebagairnana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun
2013, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan,
sehingga perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan
Kinerja Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
PerbendaharaanNegara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
NegaraKesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
t ' >7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
-
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipilsebagaimaria telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagairnana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
EvaluasiJabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
PenataanSistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasa 1A
Dalam Peraturan Gubernur ini yang d maksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
-
33. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya
disingkat Diskominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah Unit Kerja atau Sub Ordinat dari SKPD.
d11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD,adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatanriya didasarkan pada prinsip efisiensi,
efektifitas dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai
SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah baik secara bertahap maupun secara penuh dengan
Keputusan Gubernur.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil PemeHhtah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur
di luar SKPD/UKPD.
15. Kepala SKPD/UKPD adalah pejabat pimpinan tinggi atau pejabat
administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.
-
416. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan teitentu.
20. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD
adalah Satu-satunya Tunjangan/sumber penghasilan kepada PNS dan
calon PNS selain gaji, tunjangan yang melekat pada Gaji dan
Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural yang diberikan
berdasarkan penilaian kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri
atas TKD Statis dan TKD Dinamis.
21. TKD Statis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan
calon PNS berdasarkan penilaian kehadiran.
22. TKD Dinamis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan
calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja.
23. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja PNS dan calon PNS.
24. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
PNS dan calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja.
25. Capaian Sasaran Kerja Pegawai bulanan yang selanjutnya
disingkat Capaian SKP bulanan adalah akumulasi poin aktifitas
kegiatan selama 1 (satu) bulan yang diperoleh berdasarkan rencana
kerja tahunan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.
26. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS dan calon PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangari.
27. Poin adalah satuan penilaian terhadap aktifitas kegiatan dan
perilaku PNS dan Calon PNS.
28. Penilai adalah atasan lahgsung, rekan kerja dan bawahan PNS
dan calon PNS yang dinilai.
29. Evaluasi Jabatan adalah Suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang
disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan
untuk rrienentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
30. Faktor Jabatan adalah Komponen dari suatu jabatan yang dalam
konsep manajemen remunerasi disebut faktor-faktor jabatan yang
harus diberikan imbalan
-
531.lnformasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan evaluasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis
jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional dan
sumber-sumber lain.
32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
Dokumen yang menyatakan tersedianya dana.
33. Surat Perintah Membayar yang seianjutnya disingkat SPM
adalahDokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2Dadalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
35. Sistem, e-TKD adalah sistem pengelolaan data kehadiran dan
prestasi kerja PNS dan calon PNS berbasis teknolcgi informasi dan
komunikasi.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2Pemberian TKD bertujuan :
a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan disiplin PNS dan calon PNS;
c. meningkatkan kinerja PNS dan calon PNS;
d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan calon PNS
;
e. meningkatkan integritas PNS dan calon PNS; dan
f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan
Daerah.
BAB III
RUANG LINGKUP, PERINGKAT DAN BESARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3
TKD diberikan kepada PNS dan calon PNS.
Bagian Kedua
Peringkat dan Besaran
\ 5Pasal 4
(1) Pemberian TKD bagi ' Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, dan Jabatan. Pengawas sesuai dengan peringkat
jabatan yang disusun berdasarkan, evaluasi faktor jabatan.
-
6(2) Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diberikan
sesuai dengan peringkat jabatan.
(3) Peringkat jabatan dan besaran TKD sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur
ini.
(4) Peringkat jabatan dan besaran TKD bagi PNS yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
yang belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini
diatur dengan Keputusan Gubernur tersendiri.
Pasal 5
(1) Pemberian TKD bagi Jabatan Pelaksana sesuai dengan nama
jabatan dan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi
faktor jabatan.
(2) TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan. Pelaksana diberikan
sesuai dengan peringkat jabatan.
(3) Peringkat jabatan, nama jabatan dan besaran TKD sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Gubernur ini.
Pasal 6
PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten
DeputiGubernur diberikan TKD berdasarkan Peringkat Jabatan dan
besaransebagairnana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur
ini.
Pasal 7
(1) PNS dan calon PNS yang menduduki jabatan fungsional
diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan dan besaran TKD
sebagairnana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur
ini.
(2) PNS dan calon PNS yang menduduki jabatan Kepala Sekolah
Negeri dan Jabatan fungsional guru hanya diberikan TKD statis
berdasarkan golongan ruang sebagairnana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Gubernur ini.
< Pasal 8
PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TKD
terhitungmulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.
BAB IV
PNS DAN CALON PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TKD TATISDAN/ATAU TKD
DINAMIS
Pasal 9
(1) TKD statis dan TKD dinamis tidak diberikan kepada :
a. PNS yang mengambil Masa Persiapan pensiun (MPP);
b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
-
7c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di
luar Pemerintah Daerah;
d. PNS dan calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh
pihak aparat penegak hukum;
e. PNS dan calon PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
f. PNS yang mengambi! Cuti di LuarTanggungan Negara;
g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
h. PNS dan calon PNS yang mengambil Cuti Persalinan anak ketiga
dan seterusnya;
i. PNS yang diberhentikan sementara;
j. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
k. PNS yang diperbantukan di luar SKPD/UKPD.
(2) Kepada Dokter spesialis yang berstatus PNS pada Rumah Sakit
Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD
diberikan TKD Statis dan tidak diberikan TKD Dinamis.
(3) TKD Statis dan TKD Dinamis tetap diberikan kepada ;
a. PNS pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur;
b. PNS pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
c.1 PNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
(4) PNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50 % (limapuluh
persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TKD Dinamis pada bulan
yang bersangkutan.
(5) PNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50% (!ima puluh
persen) sebagairnana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2016.
(6) Pemberhentian TKD statis dan TKD dinamis kepada PNS dan
calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1
(satu) bulan berdasarkan kejadian, diberlakukan terhadap :
a. PNS yang mengambil Masa Persiapan pensiun (MPP);
b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di
luar Pemerintah Daerah;
d. PNS dan calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh 1
pihak aparat penegak hukum;
e. PNS dan calon PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
f. PNS yang mengambil Cuti di LuarTanggungan Negara;
g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
-
h. PNS dan calon PNS yang mengambil Cuti Persalinan anak ketiga
dan seterusnya;
i. PNS yang diberhentikan sementara;
j. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
k. PNS yang diperbantukan di luar SKPD/UKPD.
(7) Perhitungan proporsional sebagairnana dimaksud pada ayat (6)
berlaku pada awal dan akhir kejadian.
' Pasal 10
(1) PNS dan calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak
diberikan TKD statis dan TKD dinamis dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
1. teguran lisan, tidak diberikan TKD statis dan TKD dinamis
selama 1 (satu) bulan;
2. teguran tertulis, tidak diberikan TKD statis dan TKD dinamis
selama 2 (dua) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD
statis dan TKD dinamis selama 3 (tiga) bulan.
b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak
diberikan TKD statis dan TKD dinamis selama 4 (empat) bulan.
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak t
diberikan TKD statis dan TKD dinamis selama 5 (lima) bulan;
dan3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu)
tahun, tidak diberikan TKD statis dan TKD dinamis selama 6
(enam) bulan.
c. hukuman disiplin tingkat berat berupa :
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun, tidak diberikan TKD statis dan TKD dinamis selama 10
(sepuluh) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah, tidak diberikan TKD statis dan TKD dinamis selama 11
(sebelas) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD statis dan TKD
dinamis selama 12 (dua beas) bu'an.
(2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan
harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin
kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai
hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TKD
statis dan TKD dinamis oleh BKD sebagairnana
) dimaksud pada ayat (1). *
(3) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagairnana
dimaksud pada ayat (2), , maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian
SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat
ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.
-
(1) PNS dan Calon PNS yang tertangkap tangan merokok dan/atau
dilaporkan dengan bukti photo dan/atau video original/asli di
lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun pada tempat yang dilarang
merokok, tidak diberikan TKD statis dan TKD Dinamis selama 1 (satu)
bulan.
(2) Apabila PNS dan calon PNS mengulang pelanggaran sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) maka kepadanya tidak diberikan TKD statis
dan TKD Dinamis selama 2 (dua) bulan.
(3) Apabila PNS mengulangi pelanggaran sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) setelah diberikan sanksi sebagairnana dimaksud pada
ayat (2) maka kepadanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
sebagairnana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2.
(4) Jangka waktu pelaporan PNS dan Calon PNS sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan dari kejadian
sesungguhnya.
(5) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada :
a. Pejabat pengelola kepegawaian dan/atau atasan langsung;
dan/atau
b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan; dan/atau
c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
d. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
BAB V
PEMBERIAN TKD
Bagian Kesatu
Umurp
Pasal 12
TKD yapg diberikan kepada masing-masing PNS dan calon PNS yang
terdiri dari:
a. TKD Statis ; dan
b. TKD Dinamis.
Bagian Kedua
TKD StatisI
v Pasal 13
TKD Statis sebagairnana dimaksud pada Pasal 12 huruf a diberikan
setiap bulan kepada masing-masing PNS dan calon PNS .
-
10
Pasal 14
TKD Statis sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri
dari :
a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor; dan
b. kesesuaian waktu pulang dari tempat tugas/kantor sesuai
ketentuan jam kerja;
Pasal 15
PNS dan calon PNS yang izin terlambat tiba di tempat
tugas/kantor dan/atau lebih cepat pulang dari tempat tempat
tugas/kantor harus tetap melaksanakan absensi sesuai dengan waktu
tiba dan waktu pulang.
Pasal 16
Terhadap ketidakhadiran PNS dan calon PNS berlaku pemotongan TKD
Statis sebagai berikut:
a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan
sebesar 5% (lima persen) dari batas maksimal bruto yang
diterima;
b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 3%
(tigapersen) dari batas maksimal bruto yang diterima;
c. potongan per hari atas ketidakhadiran karena sakit sebesar
2,5% (dua koma lima persen) dibuktikan dengan surat keterangan
dokter; dan
d. Potongan per hari atas ketidakhadiran karena cuti alasan
penting sebesar 3% (tiga persen) dari batas maksimal bruto yang
diterima setelah hari ke-5 (kelima) pelaksanaan cuti alasan
penting.
Pasal 17
(1) Terhadap PNS dan calon PNS yang terlambat tiba dan/atau
pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas dikenakan pemotoncjbn
TKD Statis dengan rumus sebagai berikut:
x 3%450 menit
Keterangan :
N = A kum ulasi ke te riam batan tiba dan /a tau kepu langan
cepat dalam 1 (satu) bulan dalam h itungan m enit.
(2) Perhitungan keteriambatan tiba di kantor/tempat tugas dan
kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan print out alat absensi
elektronik.
(3) Terhadap PNS dan calon PNS yang ditugaskan oleh Kepala
SKPD/UKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke Instansi
di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor
dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik sebagairnana
dimaksud pada ayat (2).
% ' i* S{(4) Penugasan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) harus
dengan
disposisi atau surat tugas dari Kepala SKPD/UKPD atau atasan
langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian
SKPD/UKPD yang bersangkutan.
-
11
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) apabila keteriambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh
keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-
besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan
olehSekretaris Daerah.
Pasal 18
(1) Pengaturan kehadiran, keteriambatan tiba di kantor/tempat
tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas pada SKPD/UKPD
yang menerapkan jam kerja khusus, seperti shift, piket dan jaga
hari libur ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BKD.
(2) Pengaturan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibatalkan oleh Gubernur.
(3) Pengaturan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
dipertimbangkan berdasarkan sifat, karakteristik dan jenis tugas
yang dilaksanakan.
Bagian Ketiga
TKD Dinamis
Paragraf1
Pemberian TKD Dinamis
Pasal 19
TKD Dinamis sebagairnana dimaksud pada Pasal 12 huruf b
diberikan setiap 3 (tiga) bulan kepada masing-masing PNS dan calon
PNS .
Paragraf 2
Unsur Penilaian Prestasi Kerja
Pasal 20
Penilaian prestasi kerja terdiri atas unsur:
a. SKP bulanan;
b. Capaian SKP bulanan; dan
c. Perilaku kerja.
Paragraf 3
Sasaran Kerja Pegawai Bulanan
Pasal 21
Capaian SKP bulanan sebagairnana dimaksud dalam Pasai 20 huruf b
merupakan hasil penilaian poin aktifitas kegiatan yang diperoleh
dari rencana kerja tahunan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan
terukur.
-
12
Pasal 22
(1) Penilaian capaian SKP bulanan meliputi aspek :
a. Kuantitias;
b. Kualitas;
c. Waktu;dan
d. E.fisiensi Biaya.
(2) Aspek efisiensi biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdlri dari :
a. Realisasi Anggaran terhadap Rencana Anggaran:
b. Penghematan atau sisa anggaran
(3) Proporsi penilaian atas SKP bulanan adalah :
a. Kuantitas, kualitas dan waktu sebesar 70% (tujuh puluh
persen).
b. Efisiensi Biaya sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari
:
1. Realisasi Anggaran terhadap Rencana Anggaran dihitung pada
setiap bulan.
2. Penghematan atau sisa anggaran dihitung pada akhir triwulan
keempat.
(4) Proporsi penilaian aspek Kuantitas, kualitas dan waktu
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. aktivitas utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
b. aktivitas umum sebesar 20% (dua puluh persen).
(5) Penilaian capaian SKP bulanan sebagairnana dimaksud pada
ayat(1), sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan
SKPD/UKPD masing-masing.
Pasal 23
(1) Penilaian capaian SKP bulanan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan penghitungan
sebagai berikut:
Realisasi Output (RO)a. Aspek kuantitias =
----------------------------x100
Target Output (TO)
Realisasi Kualitas (RK)v b. Aspek kualitas = x100
Target Kualitas (TK)
(2) Penilaian capaian SKP bulanan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan dengan perhitungan sebagai
berikut:
-
13
a. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0
(not)
1,76 x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW)x 0 x 100
Target Waktu (TW)
b. Jika aspek waktu yang tingkat efisiensinya < 24% digunakan
rumus berikut:
1,76 x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)x 100
c. Jika aspek waktu yang tingkat efisiensinya >24% digunakan
rumus berikut:
1,76 x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)x 100 -100
d. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari
targetwaktu :
100%- Realisasi waktu (RW)
. Target Waktu (TW)x 100%
(3) Penilaian capaian SKP bulanan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan dengan penghitungan sebagai
berikut:
at Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0
(nol):
1,76 x Target Biaya (TB) - Realisasi Biaya (RB)x 0x100
Target Biaya (TB)
b. Jika aspek biaya yang tingkat efisiensinya 24% diberikan
nilai baik sampai dengan sangat baik :
76 -J'1,76 x Target Biaya (TB) Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB) x 100 -100
d. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari
target biaya :
100% 'Realisasi Biaya (RB)
. Target Biaya (TB)x 100%
-
14
Pasal 24
(1) Penilaian capaian SKP Bulanan merupakan hasil penilaian poin
aktifitas kegiatan berdasarkan kuantitas, kualitas, waktu, biaya
yang disusun dalam SKP tahunan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis poin aktifitas
kegiatan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.
Bagian ketiga
Pasa 25
Perilaku Kerja
Penilaian perilaku kerja sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20
huruf cmeliputi aspek :
a. Orientasi pelayanan;
b. Integritas;
c. Komitmen;
d. Disiplin;
e. Kerja sama; dan
f. Kepemimpinan.
Pasal 26\
(1) Penilaian perilaku kerja sebagairnana dimaksud dalam Pasal
25 dilakukan melalui pengamatan berdasarkan indikator oleh penilai
terhadap PNS dan calon PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
(2) Penilai terhadap perilaku kerja sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
Bagian Keempat
Penilaian Prestasi Kerja
Paragraf 1
Bobot Penilaian
Pasal 27
(1) Penilaian prestasi kerja sebagairnana dimaksud dalam Pasal
20 dilakukan dengan cara meriggabungkan penilaian capaian SKP
bulanan dengan penilaian perilaku kerja.
(2) Bobot nilai unsur capaian SKP bulanan 60% (enam puluh
persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).
-
15
Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 28
(1) Penilaian capaian SKP bulanan PNS dan calon PNS sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh pejabat
penilaisetiap bulan. *
(2) Penilaian Perilaku kerja PNS dan calon PNS sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh penilai setiap 3
(tiija) bulan.
(3) Hasil penilaian SKP dan perilaku kerja PNS dan calon PNS
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digabungkan
menjadi penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan setiap
triwulan.
Paragraf 3
Jangka waktu penilaian
Pasal 29
(1) Penginputan aktifitas kegiatan oleh masing-masing PNS dan
Calon PNS dilakukan setiap hari.
(2) Aktifitas kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan penginputan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Aktifitas
kegiatan dilaksanakan.
Pasal30
(1) Penilaian capaian SKP bulanan PNS dan Calon PNS sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan
tancjgal 8 pada bulan berikutnya.
(2) Penilaian Perilaku kerja PNS dan Calon PNS sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan pada minggu pertama bulan pertama
setelah triwulan.
(3) Hasil akumulasi penilaian prestasi kerja sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada minggu pertama bulan pertama
setelah triwulan ditandatangani oleh pejabat penilai.
(4) Pejabat penilai sebagairnana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini
Pasal 31
Hasil penilaian prestasi kerja sebagairnana dimaksud dalam Pasal
28ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
formulirsebagairnana tercantum dalam Lampiran Vli Peraturan
Gubernur ini.
Pasal 32S $(
(1) Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian pada masing-
masing SKPD/UKPD mencetak rekapitulasi penilaian prestasi kerja
bulanan PNS dan calon PNS sesuai hasil penilaian prestasi kerja
yang diterima dari masing-masing atasan langsung.
-
16
(2) Rekapitulasi penilaian prestasi kerja PNS dan calon PNS
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
SKPD/UKPD dengan ketentuan:
a. Rekapitulasi penijaian capaian SKP bulanan pada bulan
berikutnya; dan
b. Rekapitulasi penilaian perilaku kerja pada minggu pertama
bulan pertama setelah triwulan.
(3) Kepala SKPD/UKPD atau pejabat yang ditunjuk menandatangani
rekapitulasi penilaian prestasi kerja PNS dan calon. PNS yang
diajukan oleh Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
(4) Operator menginput data penilaian prestasi kerja PNS dan
calon PNS sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh
Kepala SKPD/UKPD.
(5) Sebelum batas waktu penginputan.data penilaian prestasi
kerja PNS dan calon PNS berakhir, operator dan Pejabat yang
membidangi pengelolaan kepegawaian wajib melakukan verifikasi data
penilaian prestasi kerja PNS dan calon PNS .
(6)Penetapan hasii penilaian prestasi kerja bulanan PNS dan
calon PNS oleh Kepala SKPD/UKPD sebagairnana dimaksud pada ayat(5)
bersifat final dan mengikat.
(7)Akumulasi penilaian prestasi kerja PNS dan calon PNS pada
setia triwulan yang sudah bersifat final dan mengikat selanjutnya
menjadi hasil penilaian prestasi kerja tahunan.
BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasa 33
(1) TKD dibayarkan melalui Bank.
(2) Pembayaran melalui Bank sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan calon PNS yang
sah.
Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran TKD Statis dan TKD Dinamis
Paragraf 1
TKD Statis
Pasal 34
Pembayaran TKD Statis dilaksanakan melalui mekanisme sebagai
berikut: K
-
17
a. setiap SKPD/UKPD memproses data kehadiran bulanan PNS dan
calon PNS ke BKD dan Diskominfomas paling lambat tanggal 8
(delapan) setiap bulan secara on-line melalui Sistem Informasi
e-TKD;
b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
sebagairnana d;maksud pada huruf a, Diskominfomas memproses dan
menyerahkan daftar TKD Statis secara netto kepada BKD berikutsoft
copynya;
c. pada saat yang bersamaan, Diskominfomas menyampaikan soft
copy daftar TKD ke Bank;
d. BKD menyampaikan daftar TKD Statis kepada SKPD/UKPD secara
online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD Statis
diterima dari Diskominfomas;
e. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing
TKD Statis diterima dari BKD, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan
SP2D;
f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D
kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening
Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
g. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
merierima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD Statis
ke rekening masing-masing PNS dan calon PNS di Bank setelah
dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan calon PNS yang sah;
h. hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagairnana dimaksud
pada huruf g disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah;
i. perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank
diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro pada tanggal 18
(delapanbelas) setiap bulannya; dan
j. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk
membayar TKD Statis beserta potongannya dengan menyertakan soft
copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain: Nama,
Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta Nominal uang yang
diterima.
1 Paragraf 2
TKD Dinamis
Pasal 35
Pembayaran TKD Dinamis dilaksanaKan melalui mekanisme sebagai
berikut: *a. setiap SKPD/UKPD menginput hasil penilaian prestasi
kerja PNS
dan calon PNS ke BKD dan Diskominfomas paling lambat pada
tanggal 15 (lima Belas) awal bulan berikutnya setelah triwulan
secara on-line melalui Sistem Informasi e-TKD;
-
18
b. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu
sebagairnana dimaksud pada huruf a, Diskominfomas memproses dan
menyerahkan daftar TKD Dinamis secara netto kepada BKD;
c. pada saat yang bersamaan, Diskominfomas menyampaikan soft
copy daftar TKD Dinamis ke Bank;
d. BKD menyampaikan daftar TKD Dinamis kepada SKPD/UKPD secara
online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD Dinamis
diterima dari Diskominfomas;
e. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing
TKD Dinamis diterima dari BKD, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan
SP2D;
f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D
kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening
Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
g. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD Dinamis
ke rekening masing-masing PNS dan calon PNS di Bank setelah
dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan calon PNSyang sah;
h. hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagairnana dimaksud
pada huruf g disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah;
i. perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank
diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro pada tanggal 25 (dua puluh
lima) bulan berikutnya setelah triwulan; dan
j. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk
merpbayar TKD Dinamis beserta potongannya dengan menyertakan soft
copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama,
Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta Nominal uang yang
diterima.
Bagian Ketiga
Percepatan pembayaran
Pasal 36
(1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan pada waktu
tertentu, antara lain ;
a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; danV
b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
(2) Percepatan pembayaran TKD sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
-
19
Bagian Keempat
Perumusan Pembayaran
Paragraf 1
TKD Statis
Pasa 37
Pembayaran TKD Statis diberikan kepada PNS dan calon PNS dengan
rumusan sebagai berikut:
TKD Statis yang diterima = TKD Statis - KH
Keterangan: >
a. TKD : TKD Statis dikelasnyab. KH : Prosentase kehadiran (100
% - Alpa - Ijin - Sakit - Akumulasi
keteriambatan tiba dan kepulangan cepat)
Paragraf 2
TKD Dinamis
Pasal 38
(1) Pembayaran TKD Dinamis diberikan kepada PNS dan calon PNS
dengan rumusan sebagai berikut:
TKD Dinamis yang diterima = Akumulasi Poin x Nilai Poin
Keterahgan :
TKDAkumulasi Poin :
Nilai Poin :
TKD Dinamis dikelasnya Jumlah poin yang merupakan penjumlahan
dari penilaian capaian SKP bulanan dan Perilaku Besaran Rupiah yang
diberikan untuk setiap poin
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran rupiah yang
diberikan untuk setiap poin dan pembayaran TKD Dinamis sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur
tersendiri.
Bagian Ketiga
Pembayaran TKD Bagi Perpindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan
PNS
Pasal 39
(1) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan
dalam Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi yang dilantik
pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang
bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD nya sesuai dengan
Jabatannya terhitung mulai saat dilantik.
-
20
(2) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan
dalam Jabatan pimpinan tirfggi, Jabatan administrasi yang dilantik
setelah tanggal 2, pemberian TKD nya sesuai dengan jabatannya mulai
bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai
jabatan sebelumnya.
(3) PNS dan calon PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau
jabatan fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan
dari dan dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dalam dan
di luar SKPD/UKPD, pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila
tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD
nya sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.
(4) PNS dan calon PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau
jabatan fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan
dari dan dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang
dilantik setelah tanggal 2, pemberian TKD nya sesuai dengan
jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan
diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.
BAB VII
POTONGAN TKD
Pasal 40
(1) Dalam rangka melanjutkan keikutsertaan PNS dan calon PNS
dalam program Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya dilakukan
pemotongan TKD Statis setiap bulan untuk pembayaran premi Program
Asuransi PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah) setiap bulan.
(2) Pelaksanaan pemotongan dan pengelolaan premi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah dan disetorkan melalui Bank.
(3) Keikutsertaan PNS dan calon PNS sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 41
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TKD kepada
PNS dan calon PNS dilaksanakan melalui :
-
21
a. Pengawasan dan pengendalian melekat; dan
b. Pengawasan dan pengendalian fungsional.
(2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/
UKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
j?(3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagairnana
dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan
Evaluasi.
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 42
(1) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemberian TKD pada SKPD/UKPD, dibentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
(2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. BKD;
b. Inspektorat;
c.' Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e. Diskominfomas;
f. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
g. Biro Hukum; dan
h. SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui :
a. rapat tirn;
b. rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD;
c. supervisi; dan
d. inspeksi mendadak. ,k
Pasal 43
(1) Monitoring dan Evaluasi dilasanakan secara berkala dan/atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
-
22
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat
merigikutsertakan tenaga ahli.
(3) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagairnana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Pasa 44
(1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
(2) Evaluasi terhadap besaran setiap nilai poin dan sistem
penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD.
(1) Evaluasi terhadap capaian prestasi kerja dengan realisasi
kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunar.
Daerah.
(2) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme
pembayaran dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah
(3) Evaluasi terhadap sistem e-TKD oleh Diskominfomas.
(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank
dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan
SKPD/UKPD terkait.
(5) Evaluasi keseluruhan kebijakan TKD sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan oleh BKD.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 45
(1) Kepada setiap PNS dan calon PNS yang melanggar ketentuan
Peraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban
sertatanggungjawabnya dikenakan :
a. sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil; dan
b, sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
u'ndangan.
(2) Kepala SKPD/UKPD wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin
PNS terhadap :%? ' *a. pejabat administrator, pejabat pengawas dan
pejabat pengelola
kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian
kehadiran dan penilaian prestasi kerja PNS dan calon PNS yang tidak
melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
dan
-
23
b. ppjabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung
dengan penyelesaian administrasi pembayaran TKD yang tidak
melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan
kekurangan, kelebihan, keteriambatan dan tidakterbayarnya TKD.
(3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dan
Evaluasi terdapat tidak terbayarnya TKD yang diakibatkan oleh
kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagairnana
dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab untuk
memproses pembayaran TKD PNS dan calon PNS dimaksud dan/atau
dikenakan sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat ringan
sampai dengan tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 46
(1) Terhadap PNS dan calon PNS yang menyalahgunakan pemakaian
alat absensi elektronik, memanipulasi atau memalsukan data
penilaian prestasi kerja tidak diberikan TKD Statis dan TKD Dinamis
selama 3 (tiga) bulan sejak saat perbuatan tersebut dibuktikan.
(2) Pembuktian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) cukup dan
bersifat final dengan :
a. Hasil temuan Pimpinan;
b. Tertangkap tangan;
c. Dilaporkan dengan alat bukti photo/video/gambar dan/atau
pembuktian dan penelusuran secara elektronik;
d. Ternuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
e. Temuan Bidang Pengendalian Kepegawaian BKD;
f. Temuan pengawasan Inspektorat; dan
g. Temuan SKPD/UKPD yang bersangkutan.
(2) Pimpinan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
:
a. Gubernur;
b. Wakil Gubernur; dan
c. Sekretaris Daerah
BAB XI
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 472 '${
(1) Belanja TKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
!i>.
(2) Belanja TKD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
-
24
Pasal 48
(1) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan
Anggaran TKD dalam RKA pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran
berikutnya.
(2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata
Anggaran TKD SKPD sesuai dengan peringkat jabatan, jumlah pegawai
dan besaran TKD.
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
ditambahkan kemungkinan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5%
(dua setengah person) dari total kebutuhan nyata Anggaran TKD.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49
Kepada PNS dan calon PNS diberikan TKD ketigabelas sesuai dengan
peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pembayaran Gaji
ketigabelas.
Pasal 50
Pembayaran susulan kekurangan TKD kepada PNS dan calon PNS hanya
dapat dilakukdn apabila terjadi kegagalan/gangguan sistem
e-TKD.
Pasal 51
Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon PNS dilarang
memberikan, menjanjikan, menerima atau memperoleh sesuatu :
a. segala imbalan, hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan
tugas kedinasan, kecuali tunjangan profesi/sertifikasi Gum dan
remunerasi bagi dokter spesialis yang berstatus PNS pada Rumah
Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan
PPK-BLUD;
b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah; dan
c. honorarium, kecuali honorarium nara sumber.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
> Pasal 52% V#Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
maka :
a. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan
Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2013; dan
-
25
b. Peraturan Gubernur Nornor 115 Tahun 2013 teniang Insentif
Pemungutan Pajak Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada. tanggal 29 Desember2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
BASUKI T. PURNAMADiundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember
2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
, ttd
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TAHUN 2014
NOMOR 72083
;fSalina|t;se.suai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH
US IBUKOTA JAKARTA,
f^AHAYU'2281985032003
-
Lampiran : Peraturan Gubernur ProvinG Dae rah Klu.isuIbukota
Jakarta
N o m o r 207 TAHUN 2014 T a n g g a l 29 Desember 2014
DAFTAR LAMPIRAN
1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yangmenduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS vanqmenduduki Jabatan
Pelaksana " ' '
Peringkat _ Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yanqmenduduki
Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur
Peringkat jabatan dan besaran TKD bagi PNS yang menduduki
Jabatan Fungsional ' "
Peringkat jabatan dan besaran TKD bagi PNS yang menduduki
Jabatan Kepala Sekolah Negeri dan Jabatan Fungsional Guru
Pejabat Penilai dan Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil '
Format Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
BASUKI T, PURNAMA
-
Lampiran I
P E R IN G K A T j a b a t a n d a n b e s a r a n t k d b a g i
p n s y a n g m e n d u d u k i j a b a t a n p i m p i n a n t i n
g g i , j a b a t a nA D M IN IS T R A T O R D A N JA B A T A N P E
N G A W A S '
1No SKPD /UKPD NAMA JABATAN PERINGKAT j
NILA I TK D(Pcin) TK D S T A T IS T K D D IN A M IS
1 ^ekre laria t Daerah Bekretaris Daerah 17c 4730 4 2 .5 7 0 .0
0 0 4 2 .5 7 0 .0 0 0Bsisten Sekda 15c 3500 3 1 .5 0 0 .0 0 0 3 1
.5 0 0 .0 0 0
3iro Kepala Daerah dan Kepala Biro 14b . n n c: r\6. O sJV 2 6
.5 5 0 .0 0 0 2 6 .5 5 0 .0 0 0
-
No SKPD/UKPD N AM AJABATAN PERINGKAT M L A i~
(Poin) T K D S T A T IS
T T * ........ ........ I
T K n h im a m i c4 Badan Pengelola Keuangan dan A set
Daerah
Kepala Badan 15c 35001 * ' tt * / v ? j O3 1 .5 0 0 .0 0 0
i r \u UHNArvilo
3 1 .5 0 0 .0 0 0W akil Kepala Badan 14a 28 25 2 5 .4 2 5 .0 0 0
2 5 .4 2 5 .0 0 0Sekretaris 12o 2290 2 0 .6 1 0 ,0 0 0 2 0 .6 1 0
.0 0 0
_____ 2 0 J 6 0 .0 0 0 '19.9352000
Kepala Bidang ______ 12b 2240- * 2 oTTc oTooo"Kepala UPT ' ' ~ m
T ....... 221 5 ~ i 9.93fCoOO"Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Daerah Kota 12b 2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala
Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota 12b 2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0 2 0
.1 6 0 .0 0 0Kepala Kantor Pengelola Keuariqan Daerah Kabupaten 12b
2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala Subbagian/Kepala
Subbldana Dada Badan 9c 1515 1 3 .6 3 5 .0 0 0 1 3 .6 3 5 .0 0
0Kepala Subbagian pada UPT 9c 1515 1 3 .6 3 5 .0 0 0 1 3 .6 3 5 .0
0 0Kepala Subbagian/Kepala Subbldang pada Kantor Perbendaharaan dan
Kas Daerah Kota ,
9 c. 1515 1 3 .635 .000 1 3 .6 3 5 .0 0 0
Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Kantor Pengelolaan Aset
Daerah Kota
9c 1515 13 .635 .000 1 3 .6 3 5 .0 0 0
Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Kantor Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten
9c 1515 1 3 .635 .000 1 3 .6 3 5 .0 0 0
5 Badan Kepegawaian Daerah Kepala Badan . 15b 3350 3 0 ,1 5 0 .0
0 0 3 0 .1 5 0 .0 0 0Sekretaris Badan 12c 2290 2 0 .510 .000 2 0 .6
1 0 ,0 0 0Kepala Bidang 12b 2240 2.0.160.000 2 0 .1 6 0 .0 0 0
[Kepala UPT 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0Kepala Kantor
Kepegawaian Kota/Kabupaten 12b 2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0 2 0 .1 6 0 .0
0 0Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan 9 c 1515 1 3 .635 .000 '1
3 .6 3 5 .0 0 0Kepala Subbagian pada UPT 9c 1515 13 .635 .000 1 3
.6 3 5 .0 0 0Kepala Subbagian/Subbidang pada Kantor Kepeqawaian
Kota 9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada
Kantor Kepegawaian Kabupaten 9 b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0
0Kepala Subbidang pada Kantor Kepeqawaian Kabupaten 9a 1365 12 .285
.000 1 2 .2 8 5 .0 0 0
6 Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepala Badan 15c 3500 D l l .500 .00 0 3 1 .5 0 0 .0 0 0W akil
Kepala Badan 14a 2825 25.425.000 2 5 .4 2 5 .0 0 0Sekretaris Badan
12c 2290 2 0 .6 1 0 .0 0 0 2 0 .6 1 0 .0 0 0Kepala Bidang pada
Badan : 12b 2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12b 2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0 2 0 .1 6 0
.0 0 0Kepala Subbagian pada Badan 9c 1515 13 .635 .000 1 3 .6 3 5
.0 0 0Kepala Subbagian pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9c
1515 13 .635 .000 1 3 .6 3 5 .0 0 0
Koordinator Tim pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
Badan/Kota
9c 1465 13 .185 .000 1 3 .1 8 5 .0 0 0
Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan
9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0
Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan
9a 1410 12 .690 .000 1 2 .6 9 0 .0 0 0
~T
Koordinator Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
Kecamatan/Kelurahan '
8a 1295 11 .655 .000 1 1 .6 5 5 .0 0 0
i badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Kepala Badan 1 15c 3500 3 1 .5 0 0 .0 0 0 3 1 .5 0 0 .0 0
0Sekretaris Badan 12c 2290 20.610.000 20.610 .000Kepala Bidang pada
Badan 12b 2240 20.160.000 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala UPT 12b 2215
19.935.000 1 9 .9 3 5 .0 0 0
-------- ------------ -------------------------_Kepala Subbagian
pada Badan Kepala Subbagian pada UPT
9c9c
15151515
13.635.00013 .635 .000
1 3 .6 3 5 .0 0 01 3 .6 3 5 .0 0 0
-
No SKPD/UKPD n a m a j a b a t a n PERINGKATNILA!^PoinJ
"1TK D c T A T IS
KD ~ " Turn n i m ak^ ic8 Kota Adm inistrasi W alikota : 15b
3350
1 i \ u v-/ I r \ 1 l O3 0 .1 5 0 .0 0 0
l r \u U liN A M Io
3 0 .1 5 0 ,0 0 0W akil W alikota 14a 2.775 2 4 .9 7 5 .0 0 0 2
4 .9 7 5 .0 0 0Sekretaris Kota 1
-
No
11
SKPD/UKPD NAMA JABATAN . PERINGKAT NILA!(Poln)
!T K D S T A T IS
T o "T K D D IN A M ISKepala Dinas
W akil Kepala Dinas15b14a
33502825
3D .150 .000 2 5 .4 2 5 .0 0 0
3 0 .1 5 0 .0 0 02 5 .4 2 5 .0 0 0Sekretaris Dinas 12c 2200 2 0
.6 1 0 .0 0 0 2 0 .6 1 0 .0 0 0 2o. 1 oo.oocT
Kepala Bldanq 12b 2240 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala Suku Dinas Kota
12b 2240 2.0.160.000 20.1 6 0 .000Kepala Subbagian Pada Dinas 9c
1515 13.6.35.000 1 3 .635 .000Kepala Seksi pada Dinas 9c 1515
13.635.000 1 3 .635 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota 9c
1515 13.635.000 1 3 .6 3 5 .0 0 0Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota
9c 1515 13.635.000 1 3 .6 3 5 .0 0 0Kepala Unit Pelayanan Pajak
Daerah 12h 2240 20.160.000 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada
Unit Pelayanan Pajak Daerah 9 c 1515 1 3 .635 000 1 3 .6 35 .0
00
Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Berm otordan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
12b 2215 10.935.000 19 .935 .000
Kepala bubbagian pada LJnit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermntor
9c 1515 13.635.000 13 .635 .000
Kepala Unit Pelaksana Pengurangan Keberatan dan Banding
12b 2215 19.935.000 1 9 .935 .000
Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Pengurangan Keberatan dan
Banding
9c 1515 1 3 .635 .000 13 .635 .000
Kepala Unit Pelayanan Penaqihan Aktif 12b 2215 19.935.000 19
.935 .000Kepala Subbagian pada Unit * Pelayanan Penaoihan Aktif 9c
1515 13.635.000 13 .635 .000Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan
Kehumasan . 12b i 2215 19.935.000 19.935.000Kepala Subbagian pada
Unit Pelayanan Penyuluhan dan Kehumasan
9c 1515 13.635.000 13 .635 .00012 Kabupaten Administrasi Bupati
14c
3 _ r ~ 2 7 .9 0 0 .0 0 0 I 27.900.000W akil Bupati 14a 2775
24.975.000 2 4 .975 .000
Sekretaris Kabupaten 14a 2775 24.975.000 2 4 .975 .000Asisten
Sekretaris Kabupaten 1?.b 2240 20.160.000 2 0 .1 6 0 .0 0 0Kepala
Bagian pada Kabupaten 11c 1915 17.235.000 17.235.000Kepala
Subbagian pada Kabupaten 9b 1445 13.005.000 13.005.000I o Dinas
Kebersihan Kepala Dinas 15b 3350 30.150.000 3 0 .150 .000W akil
Kepala Dinas 14a 2775 24.975.000 24.975.000Sekretaris Dinas 12c
2200 20.610.000 20.610.000Kepala Bidang pada Dinas 12b 2215 19 .935
.000 .... 19 .935 .000
19 .935 .000Kepala U P f Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 12b
2215 19 .935 .000kepala U P f Kebersihan Badgn AijyTam an dan Jalur
Hliau 12b 2215 19 .935 .000 19 .935 .000Kepala Suku Dinas Kota 12b
2215 19.935.000 19 .935 .000Kepala Suku Dinas Kabupaten 12b 2215
19.935.000 19 .935 .000Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas 9b
1470 13.230.000 13 .230 .000Kepala Subbaqian pada UPT 9b 1470
13.230.000 13 .230 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota 9b
1470 13.230.000 13 .230 .000Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota 9a
1410 12 .690 .000 12.690 .000kepala Subbagian pada Suku Dinas
Kabupaten 9b 1470 13 .230 .000 13 .230 .000Kepala Seksi pada Suku
Dinas Kabupaten 9a 1410 12 .690 .000 12 .690 .000
14
kepala Seksi Dinas Kebersihan pada Kecamatan 9a 1410 12.690.000
12 .690 .000
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kepala Dinas : 15a 3200 2 8 .8 0 0 .0 0 0 28 .800 ,000Sekretaris
Dinas 12c 2265 20.385.000 20.385.000Kepala Bidanq pada.Dinas 12b
2190 19.710.000 19 .710 .000Kepala UPTKepa.a Suku Dinas Kota
12b1 Ok
2190 1 9 .710 .000 19 .710 .0001 /.D 22.15 19 .935 .000 19.935
.000
-
No SKPD/UKPD NAMA JABATAN PERINGKATNILA!
L J P o irrt
I 1 a
I TKD * ITL/ra o-r A ~r i f~7T -T-, , 1
Kepala Suku Dinas Kabupaten KepqG Subbagian pada Dinar: -
......- 1^ '
i r\ \ j o i / \ s ! o i q - ' -a , ^
I - _ U 710 rvao
UMJ up \ a M 0 I
Kepala Subbagian pada UPT 9 a 1 4 ' 0 " 2 RO(i non 12.Ron
pnn
13 .230 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota 9b 1470 13
.230 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten 9a 1410 12 .690
.000 12 .690 .000Kepala Seksi pada Dinas . 9b 1470 1 3 .230 .000 1
3 .230 .000Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota 9b 1470 1 3 .230 .000
1 3 .230 .000Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten 9a 1410 1 2
.690 .000 12 .690 .000
Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kecamatan
i9a 1350 12 .150 .000 12 .150 .000
15 Dinas Perhubungan dan Tnansportasi
Kepala Dinas 15a 3200 2 8 .8 0 0 .0 0 0 2 8 .800 .000W akil
Kepala Dinas . 14a 2775 2 4 .9 7 5 .0 0 0 2 4 .9 7 5 .0 0
0Sekretaris Dinas 12c 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 2 0 .3 8 5 .0 0
0Kepala Bidang 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .935 .000
Kepala UPT Pengeloa Angkutan Sekolah 12b 2215 19 .935 .000 1 9
.9 3 5 .0 0 0
Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Puio Gadung
12b 2215 19 .935 .000 19 .935 .000
Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng
12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0
Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Berm otor Cilincinq 12b
2215 19 .935 .000 19 .9 3 5 .0 0 0Kepala UPT Unit Pengelola
Terminal Anqkutan Jalan 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0
Kepala UPT Pengetola Angkutan Perairan dan kepelabuhanan 12b
2.215 19 .935 .000 19 .9 3 5 .0 0 0
Kepala UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Llntas 12b 2190 19
.710 .000 19. 710,000kepala UPT Pengelola Perparkiran 12b 2215 19
.935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0Kepala UPT Pengelola Terminal Pulo
Gebanq 11c 1915 17 .235 .000 1 7 .2 3 5 .0 0 0
Kepala UPT Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar
(ERP)
12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0
Kepala Suku Dinas Kota 12b 2215 1 9 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0
0Kepala Suku Dinas Kabupaten 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0
0Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas 9b 1470 13 .230 .000 1 3
.2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada UPT' Penqelola Angkutan S
ekolah: 9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0
Kepala Subbagian pada UPT Unit Pengelola Terminal Angkutan
Jalan
9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0
Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Angkutan Perairan dan
kepelabuhanan
9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0
Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota 9b 1470 13
.230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada Suku Dinas
Kabupaten 9b 1470 1 3 .230.000 13 .2 3 0 .0 0 0Kepala Seksi pada
Suku Dinas Kabupaten 9a 1410 12 .690 .000 12 6 9 0 .0 0 0
kepala Subbagian pada UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalu
Lintas
9b 1470 13 .230 .000 13 .2.30 .000
Kepala Subbagian pada UPT Penqelola PerDarkiran 9b 1470
13.230.000 13.230.000
Kepala Subbagian pada UPT . Pengelola Terminal Pulo Gebang 9a
1410 12.690.000 12.690.000
-
N o SKPD/UKPD NAMAJABATAN PERINGKATNILAi TKD(Poin l T K D S T A
T IS TK D DINAMIS
-
No SKPD/UKPD NAMAJABATAN PERINGKAT N ![Ar r ~----------
---------
/P o in ) TKD S T A T 'O t T rTT5!N)Al6's
-
No
24
SKPD/UKPD
--------------------------------------------- -------------
NAMA JABATAN D f P jN IO y^T NILA I
{Po'n l
'i
t k d s t a Vi g
;
-
No
--------------------------------- -- -
SKPD/UKPD M A M A J A B A T A N PER IN G KAT NILA!(Poin) TK D)
>-,TA r IT 7 i i / r n i M A u i o27 Dinas Tenaga Kerja dan
Transm igrasiKepala Dinas 14C 3100 2 7 .900 .000 2 7 .900
.000Sekretaris Dinas 12c 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 2 0 .3 8 5 .0 0
0Kepala Bidang 12b 2190 19 .710 .000 19 .710 .000Kepala UPT \ 12b
2190 . 19 .710 .000 1 9 .710 .000Kepala Suku Dinas Kota 12b 2215 19
.935 .000 1 9 .935 .000Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas 9b
1470 13 .230 .000 13 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada UPT 9a 1410
12 .690 .000 1 2 .690 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota 9b
1470 13 .230 .000 1 3 .230 .000Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota 9
a 1410 12 .690.000 1 2 .690 .000Kepala seksi pada Kabupaten 9a 1410
12 .690 .000 1 2 .690 .00028 Badan Kesatuan Bangsa dan
PoHtlkKepala Badan 14c 3100 2 7 .900 .000 ____ 2 7 .9 0 0 .0 0
0Sekretaris Badan 12c 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 ~*207385.00CTKepala
Bidang 12b 2.215 19 .935 .000 1 9 .935 .000Kepala Kantor Kesbangpol
Kota 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0Kepala Subbagian/Kepala
Subbidanq pada Badan 9b 1470 13 .230 .000 13 .2 3 0 .0 0 0Kepala
Subbagian pada Kantor Kesbanapol Kota 9b 1470 13 .230 .000 13 .2 3
0 .0 0 0Kepala Subbidang pada Kantor Kesbanapol Kota 9a 1410 12
.690 .000 12 .690 .000Kepala Subbidang pada Kabupaten 9a 1410
12.690.00C 12 .6 9 0 .0 0 0
29 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Badan 14c 3100 2 7 .900 .000 2.7 .900.000Sekretaris Baoan
12c 2265 20 .385 .000 2 0 .3 8 5 .0 0 0Kepala Bidang 12b 2215 19
.935 .000 1 9 .935 .000Kepala UPT 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .935
.000Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan 9b 1470 13 .230 .000 13
.2 3 0 .0 0 0
Kepala Subbagian pada UPT 9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0
030 Badan Pembinaan Badan Usaha
Milik D a e ^h dan Penanaman Modal
Kepala Badan 14c 3100 27 .900 .000 2 7 .900 .000Sekretaris Badan
12c
... 2265 j 20 .385 .000 2 0 .385 .000Kepala Bidang 12b 2215 19
.935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0 0Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada
Badan 9b 1470 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0
31 Badan Pengelola Lingkungan Hldup Daerah
Kepala Badan 14b 2950 26 .550 .000 2 6 .5 5 0 .0 0 0Sekretaris
Badan 12c 2265 20 .385 .000 2.0 .385 .000Kepala Bidang , 12b 2190
19 .710 .000 1 9 .7 1 0 .0 0 0Kepala UPT 12b 2190 19 .710 .000 1 9
.7 1 0 .0 0 0Kepala KPLHD Kota 12b 2.215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0
0 0Kepala KPLHD Kabupaten 12b 2190 19 .710 .000 1 9 .7 1 0 .0 0
0Kepala Subbagian/Kepala Subbidanq pada Badan ' 9b 1470 13 .230
.000 1 3 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada UPT 9a ! 1410 12 .690
.000 1 2 .6 9 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada KPLHD Kota 9b 1470 13
.230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada KPLHD Kabupaten 9a
1410 12.690 .000 1 2 .6 9 0 .0 0 0Kepaia Subb'dang pada KPLHD
Kota/Kabupaten ; 9a 1410 12 .690 .000 1 2 .6 9 0 .0 0 0Kepala
Subbagian pada KPLHD Kabupaten 9a 1410 12 .690 .000 1 2 .6 9 0 .0 0
0Kepala Subbidang pada KPLHD Kota/Kabupaten 9a 1410 12 .690 .000 1
2 .6 9 0 .0 0 0
32 Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD 14b 2950 26 .550 .000 2 6 .5
5 0 .0 0 0Kepala Bagian 12b 2215 19 .935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0
0Kepala Subbagian 9b 1470 | 13 .230 .000 1 3 .2 3 0 .0 0 033 Badan
Perpustakaan dan Arsip
DaterahKepala Badan 14b 2950 26 .550 .000 2 6 .5 5 0 .0 0
0Sekretaris Badan 12c 2265 20 .385 .000 2 0 .3 8 5 .0 0 0Kepala
Bidang 12b 2190 19 .710.000 1 9 .7 1 0 .0 0 0Kepala Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota 12b 2215 19.935 .000 1 9 .9 3 5 .0 0
0Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 12b 2190 19
.710.000 1 9 .7 1 0 .0 0 0
r'- Kepala Subbagian/Kepala Subbidanq pada Badan 9b 1470 13 730
non 1 3 .2 3 0 .0 0 0
Kepala Subbagian pada KPA Kota 9b 1470 13 .230.000 1 3 .2 3 0 .0
0 0Kepala Subbagian pada KPA Kabupaten * 9a 1410 12 .690.000 1 2 .6
9 0 .0 0 0Kepala Subbidang pada KPA Kota/Kabupaten 9a 1410
12.690.000 1 2 .6 9 0 .0 0 0
-
10
No SKPD/UKPD NAMA JABATAN PERINGKAT' " ' T i l T r
(Poin) TKD ST A T IS* 0 !
Y W n f"i 1M A u i r34 Dinas Perindustrian dan Energi Kepala
Dinas 14c.. \ " V
3100\ I \ O I n I IO2 7 .9 0 0 .0 0 0
' K u tJ IN A M IS 27 900 000Sekretaris Dinas 12c 22.65 2.0
.385.000*- ' * w u u . U v J U2 0 .3 8 5 .0 0 0_Kepala Bidang 12b
2190 19 .710 .000 19 .7 1 0 .0 0 0Kepala UPT 12b 2215 1 9 .9 3 5 .0
0 0 19 .9 3 5 .0 0 0
Kepala Suku Dinas Kota 12b 2215 1 9 .9 3 5 .0 0 0 19 .9 3 5 .0 0
0_Kepala Suku Dinos Kabupaten 12b 2190 19 .710 .000 1 9 .7 1 0 .0 0
0Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas 9b 1470 1 3 .2 3 0 .0 0 0
1 3 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada UPT 9b 1470 1 3 .2 3 0 .0 0
0 13 .230 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota 9b 1470 1 3 .2
3 0 .0 0 0 13 .230 .000Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota 9a 1410 1
2 .6 9 0 .0 0 0 12 .690 .000Kepala Subbagian pada Suku Dinas
Kabupaten 9a 1410 1 2 .6 9 0 .0 0 0 12 .6 9 0 .0 0 0
Kepala Seksi pada Kabupaten 9b 1410 1 2 .690 .000 1 2 .6 9 0 .0
0 035 Dinas Penataan Kota Kepala Dinas . 15a 3200 2 8 .8 0 0 .0 0 0
2 8 .8 0 0 .0 0 0
Sekretaris Dinas 12c ' 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 2 0 .3 8 5 .0 0
0Kepala Bidang 12b 2190 19 .710 .000 19 710 nnnKepala Suku Dinas
Kota 12b 2215 19 .935 .000 1 4 'H > 009
1 9 7 1 0 .0 0 0 " 'Kepala Suku Dinas Kabupaten 12b "T io c T "
~ 1 9 o loS o"Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas ; 9b 1470 1
3 .2 3 0 .0 0 0 13 .2 3 0 .0 0 0Kepala Subbagian pada Suku Dinas
Kota 9b 1470 1 3 .2 3 0 .0 0 0 1 3 .230 .000Kepala Subbagian pada
Suku Dinas Kabupaten 9a 1410 1 2 .6 9 0 .0 0 0 12 .6 9 0 .0 0
0Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota /Kabupaten 9a 1410 1 2 .6 9 0 .0
0 0 12 .690 .000Kepala Seksi pada Kecamatan Kota 9a 1410 12 .690
.000 1 2 .690 .000
36 Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Kepala Dinas 14c 3100 2 7 .9 0 0 .0 0 0 2 7 .9 0 0 .0 0
0Sekretaris Dinas 12.C 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 2 0 .3 8 5 .0 0
0Kepala Bidang 12b 2190 19 .710 .000 19 .710 .000Kepala Suku Dinas
Kota 12b 2215 1 9 .9 3 5 .0 0 0 19 .935 .000Kepala Subbagian/Kepala
Seksi pada Dinas 9b 1470 1 3 .2 3 0 .0 0 0 1 3 .230 .000Kepala
Subbagian pada Suku Dinas Kota 9b 1470 1 3 .230 .000 13 .230
.000Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota 9a 1410 1 2 .690 .000 12 .690
.000
Kepala Seksi pada Kabupaten 9a 141C 12 .690 .000 12 .690 .00037
Dinas Olahraga dan Pemuda Kepala Dinas 14c 3100 2 7 .9 0 0 .0 0 0 2
7 .9 0 0 .0 0 0
Sekretaris Dinas 12.c 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 20 .385 .000Kepala
Bidang 12b 2190 1 9 .710 .000 19 .710 .000Kepala UPT 12b 2215 1 9
.9 3 5 .0 0 0 19 .935 .000Kepala Suku Dinas Kota 12b 2215 1 9 .9 3
5 .0 0 0 19 .935 .000Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas 9b
1470 1 3 .2 3 0 .0 0 0 13 .230 .000Kepala Subbagian pada UPT 9b
1470 1 3 .2 3 0 .0 0 0 13 .230 .000Kepala Subbagian pa
-
1~*~~ > ~ ...... .... .......... ... ,No SKPD/UKPD NAM
AJABATAN |
....... ........... .........PERINGKAT
N ilA i y k U
(Rein) TKD STATUS 'TKCrr3lNAMLS~'39 $ ekretariat Dewan Pengurus
Sekretarls DP KORPRI 14b 2950 2 6 .5 5 0 ,0 0 0 2 6 .550 .000
KORPRI kD
epala Bagian pada Sekretariat P KORPRI
12a 2110 1 8 .990 .000 18 .990 .000
SK
ekretaris DP KORPRI ota/Kabupaten
12a 2110 18 .9 9 0 .0 0 0 1 8 .990 .000
KK
epala Subbagian pada DP , ORPRI
9b 1470 1 3 .2 3 0 .0 0 0 13 .230 .000
Kck
epala Subbagian pada ekretariat DP^KORPRI
'ota/Kabupaten9b 1470 13 .2 3 0 .0 0 0 13 .230 .000
40 FtSUD kelas A C)irektur 14b 2950 2 6 .5 5 0 ,0 0 0 2 6 .5 5 0
.0 0 0VVakil Direktur 14a 2775 2 4 .9 7 5 .0 0 0 24 .9 7 5 .0 0
0F(epala Bagian 12c 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 2 0 .3 8 5 .0 0 0F(epala
Bidang 12c 2265 2.0 .385.000 2 0 .3 8 5 .0 0 0
41 FIS \JD kelas B Direktur 14a 2775 2 4 .9 7 5 .0 0 0 2 4 .9 7
5 .0 0 0\/Vakil Direktur 12c 2265 2 0 .3 8 5 .0 0 0 2 0 .3 8 5 .0 0
0
-
No SKPD/UKPD NAMAJABATAN PER1NGKATNILAI(Poln)
TTKR) s t a t ic
KD ~T irm n iM A i n r >53 Sfekretariat Pusat Pengkajian
dan
Pengembangan Islam Jakarta Kepala Sekretariat PPPI 12b 2215 I \
L S o I r \ 1 1 o
19.935 .000I KU U! N AM IS
19.935 .000Kepala Subbagian 9b 1470 13.230 .000 13 230 000O
H
Cr
Satuan Pelaksana pada Badan/Dinas/Satpo! PP/Rumah Sakit/UPT
O - i . . _ _ n t " ' r ' 1 ',1' r-1 ~rrrirri ...i
Kepala Satuan Pelaksana pada Badan/Dinas/Rumah Sakit/Saluan Pol
PP/UPT selain Kasatpel BPTSP
8 a 1295 11.655.000 11. OSS. ooo
o b Satuan Pelayanan pada Badan/Dinas/Rumah Saklt/UPT
Kepala Satuan Pelayanan pada Badan/Dinas/Rumah Saklt/UPT 8a 1295
11.655.000 11.655.000
-
Lampiran II
PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATANPELAKSANA '
No KETERANGAN PERINGKATJABATAN
NILAI(Poin)
TKD
TKD STATIS TKD DINAMIS
1 Teknis 7 (Ahli) 1095 9.855.000 9.855.0007 (Terampil) 965
8.685.000 8.685.000
2 Administrasi 6 (Ahli) 850 7.650.000 7.650.0006 (Terampil) 750
6.750.000 6.750.000
3 Operasional 5 (Ahli) 645 5.805.000 5.805.0005 (Terampil) 545
4.905.000 4.905.000
4 Pelayanan 4 (Ahli) 445 4.005.000 4.005.0004 (Terampil) 415
3.735.000 3.735.000
5 Calon PNS 2 270 2.430.000 2.430.000
\
-
Lampiran III
PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUK!
JABATAN DEPUT1 GUBERNUR DAN ASISTEN DEPUTI GUBERNUR
No NAMA JABATAN PERINGKATNILAI TKD
JABATAN . (Poin) TKD STATIS TKD DINAMIS
1 Deputi Gubernur 16b 3855 34.695.000; 34.695.000
2 Asisten Deputi Gubernur 14a : 2825 25.425.000 25.425.000
-
Lampiran IV
PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL
A. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS AUDITOR, PERENCANA DAN DOKTER
No NAMA JABATAN PERINGKATNILAI TKD
JABATAN (Poin) TKD STATIS TKD DINAMIS
1 T K A h ii 1 (Utama) (iV/d-lV/e) 10 1705 15.345.000
15.345.0002 TK Ahli 2 (Madya) (IV/a-IV/c) 9 1530 13.770.000
13.770.0003 TK Ahli 3 (Muda) (Ill/c-Itl/d) 8 1240 11.160.000
11.160.0004 TK Ahl: 4 (Pertama) (ill/a-!!l/b) ~T 1090 9.810 000
9.810.0005 TK Teram pil 1 (Penyelia) (lll/c -lll/d )
f
6 TK Terampil 2 (Mahir) (lll/a -lll/b ) 6 790 7.110.000
7.110.0007 TK Terampil 3 (Terampil) (ll/b -ll/d ) 5 565 . 5.085.000
5.085.0008 TK Terampil 4 (Pemula) (M/a) 4 4/15 4.005.000
4.005.000
B. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI
PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SELAIN AUDITOR, PERENCANA DAN
DOKTER
K I . NAMA JABATAN PERINGKATNILAI TKD
NOJABATAN (Poin) 'TKD STATIS TKD DINAMIS
1 T K A h ii 1 (Utama) (IV/d-IV/e) 10 1605 14.445.000
14.445.0002 TK Ahli 2 (Madya) (IV/a-IV/c) 9 1455 13.095.000
13.095.0003 TK Ahli 3 (Muda) (tll/c-lll/d ) 8 1165 10.485.000
10.485.0004 TK Ahli 4 (Pertarna) (lll/a -lll/b )
7 1015 9.135.000 9.135.0005 TK Terampil 1 (Penyelia) (lll/c
-lll/d )6 TK Terampil 2 (Mahir) (lll/a -lll/b ) 6 715 6.435.000
6.435.0007 T K Toram pil 3 (Terampil) (ll/b-!!/d) 5 530 4.770.000
4.770.0008 TK Terampil 4 (Pemula) (ll/a) 4 445 4.005.000
4.005.000
-
Lampiran V
PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN KEPALA SEKOLAH NEGERI DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
A. BESARAN ~rUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH
No KETERANGAN j T K D S T A T IS |
1 Kepala Sekolah TK, SD dan SLB 6.187.500
2 Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK dan SMP/SMA Unggulan
6.511.250
B. BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS/CALON PNS YANG
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU
No KETERANGAN TKD STATIS
1 PNS dengan golongan IV/c s.d IV/e 5.447.500
2 PNS dengan golongan IV/a s.d IV/b 5.216.250
3 PNS dengan golongan lll/c s.d Ill/d 4.985.000
4 PNS dengan golongan Ill/a s.d lll/b 4.753.750
5 PNS dengan golongan H/c s.d ll/d 4.013.750
6 Calon PNS : 3.000.000
-
Lampiran VI
PEJABAT PENILAI DAN PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
a. SKPD/UKPD
No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja
ji
Keterahgan II
1
2
Sekretaris Daerah Gubernur 2 Deputi Gubernur 1 Asisten Sekda
!Ij
Deputi Gubernur Gubernur 2 Deputi Gubernur 1 Asisten Deputi
|
3 Asisten Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah 2 Asisten
Sekretaris Daerah
1 kepala SKPD yang dibawah koordinasi
f1f1
4 Asisten Deputi Gubernur Deputi 2 Asisten Deputi ------
---------- ------------- ?
1iTim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Sekretaris Daerah 2 Tim Gubernur UntukPercepatanPembangunan
ji!j
1
5 Inspektur/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepaia
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
....... ............... -
Sekretaris Daerah 2 kepaia SKPD diantara Inspektur/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepaia Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah)
j
1 pejabat administrator pada SKPD bersangkutan
|
-
3No Regawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
9 Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah/Kepala Dinas
Bina Marga/Kepala Dinas Tata Air/Kepala Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah/Kepala Dinas Penataan Kota/Kepala Dinas
Pertamanan dan Pemakaman/Kepala Dinas Kebersihan/ Kepala Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup/Sekretaris BKSP
Jabodetabekjur/Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen
Nasional/Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah
I
2 kepala SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah
-
1 pejabatadministratorpadaSKPD/UKPDbersangkutan j
j
i
! !I I
ij10
j
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keiuarga
Berencana/Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah/Kepala Dinas
Sosial/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Dinas
Olahraga dan Pemuda/Kepaia Biro Kesejahteraan Sosial/Kepala Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual/Direktur RS'JD/Direktur RSKD
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
.
2 kepala SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah
1 pejabatadministratorpadaSKPD/UKPD | bersangkutan I
||i!ij
I
i
V
11
|
Wakil Waiikota/Wakii Bupati Waiikota/Bupati
i......... . . . . S
1 Sekretaris j Kota/Kabupaten Administrasi dan2 Asisten pada
Kota/Kabupaten Administrasi
-
4No Pegawai/PejabatAtasar. Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penila i kinerja Keterangan
12 Wakil Kepala Badan/Dinas Kepala Badan/Dinas 1 Sekretaris
badan/dinas dan2 pejabat administrator pada SKPD bersangkutan
13 Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
Walikota/BupatiKabupatenAdministrasi
i1 pejabat administrator
! pada SKPD bersangkutan
14 Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten.............
.Administrasi
SekretarisKota/KabupatenAdministrasi
2 Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi pada SKPD
bersangkutan
1 pejabat administrator pada SKPD bersangkutan
i15 Kepala Suku Dinas Kepala Dinas pada
SKPD bersangkutan1 Kepala Suku Dinas dan 1 pejabat administrator
pada SKPD bersangkutan
1' pejabat oenqawas pada UKPDbersangkutan
- ~ !
16
1f i
Kepala Kantor Kota/Kabupaten Administrasi
-!i1--------- ------------ ------------------------ ---------
-------------L
Kepala Badan pada SKPD bersangkutan
1 Kepala Kantor Kota/Kabupaten Administrasi dan 1 j pejabat
administrator j pada SKPD \ bersangkutan j
i
! pejabat penqawas pada UKPDbersangkutan
I
I
-
No Pegawai/Pejabat
17 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Adminsitrasi
19 Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
20 Kepala Bagian pada Biro
21 Sekretaris Inspektorat/lnspektur Pembantu pada
Inspektorat
22 Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
-
Atasan Langsung/ Pejabat Penilai
Kinerja______
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penila i kinerja Keterangan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Adminsiirasi
dan 1 pejabat administrator pada SKPD bersangkutan
1 pejabat pengawas pada UKPDbersangkutan
Inspektur Provinsi 1 Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten
Administrasi dan 1 pejabat administrator padaSKPD bersangkutan
1 JFT
KeDaia Biro 2 pejabat administrator pada biro bersangkutan
1 pejabat pengawas pada biro
Inspektur
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 pejabat administrator pada Inspektorat
1 JFT
2 pejabat administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 pejabat pengawas pada BadanPerencanaanPembangunanDaerah
i
-
6No Pe gawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
23 Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2 pejabat administrator pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
1 pejabat pengawas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
j
24 Sekretaris Badan/Kepala Bidang pada Badan Kepala Badan 2
pejabat administrator pada Badan Badan bersangkutan
J 1 pejabat pengawas pada Badan Badan bersangkutan
25 Sekretaris Dinas/Kepala Bidang pada Dinas Kepala Dinas 2
pejabat administrator pada Dinas Badan bersangkutan
1 pejabat pengawas pada Dinas Badan bersangkutan
-------------------------------- 1III!i
\!i
26 Kepala UPT Dinas/Badan Kepala Dinas/Badan 2 pejabat
administrator pada Dinas/Badan bersangkutan
1 pejabat pongawas pada Dinas/Badan bersangkutan
j
j27 Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 2
pejabat administrator
pada Sekretariat DPRD1 pejabat pengawas pada Sekretariat
DPRD
-.... . -y
s
ij|
23
L .
Kepala Bagian pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
Sekretaris BKSP Jabodetabekjur j
iI1....... i
2 Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur
I
1 Pejabat { Pengawas pada I BKSPJabodetabekjur j
j
-
7No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
29 Wakil Direktur pada RSUD/RSKD Direktur RSUD/RSKD 3 pejabat
administrator pada pada RSUD/RSKD bersangkutan
30 Kepala Bagian dan Kepsla Bidang pada RSUD/RSKD
Direktur RSUD/RSKD 2 pejabat administrator pada RSUD/RSKD
bersangkutan
1 pejabat pengawas pada padaRSUD/RSKDbersangkutan
jjij3
it31 Kepala Bagian pada Sekretariat
Kota/Kabupaten AdministrasiAsisten Sekretaris Kota/Kabupaten
yang membidangi
2 pejabat administrator pada Sekretariat Kota/Kabupaten
Administrasi
1 pejabat pengawas pada Sekretariat Kota/Kabupaten
Administrasi
j
ji
i
32
I!
Kepala Bagian pada Sekretariat DPP Korpri Sekretaris DPP Korpri
2 pejabat administrator pada pada Sekretariat DPP Korpri
1 pejabat pengawas pada Sekretariat DPP Korpri
j
33 !|fIj
ii
Camat Kota Administrasi
- - ... _____L
Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
2 camat pada kotaadministrasibersangkutan
II--------------------------------------------- ...... _j_
1 pejabat pengawas pada kecamatan bersangkutan
i
-
-No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
34 Camat Kabupaten Administrasi Asisten Pemerintahan Sekretaris
Kabupaten Administrasi
2 camat pada kotaadministrasibersangkutan
1 pejabat pengawas pada kecamatan bersangkutan i
35 Wakil Camat Camat
i
3 pejabat pengawas pada kecamatan bersangkutan
36 Sekretaris Camat Camat 3 pejabat pengawas pada Kecamatan
bersangkutan
I
37 l111!!jj
j
Kepala Subbagian pada Biro Sekretariat Daerah
Kepala Bagian 2 pejabat pengawas pada Biro Sekretariat Daerah
bersangkutan
1 Peiaksa.na/JF Pada Biro Sekretariat Daerah bersangkutan j
}38 |
jjKepala Subbagian pada Inspektorat Sekretaris Inspektorat 2
Kepala Subbagian
pada InspektoratPelaksana pada inspektorat
fj
i1 39 Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
2 pejabat pengawas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(
------------- - .. . ..... . . . . i
1 Peiaksana/JF pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah j
-
9 No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
40 Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah
41 Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD Kepala Bagian pada
Sekretariat DPRD
42 Kepala Subbagian dan Kep'ala Subbidang pada Badan
Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan
43 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas
Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas
44 Lurah Camat *
45 Wakil Lurah Lurah
46
i
i... ..........I
Sekretaris Kelurahan Lurah
-
Pejabat setingkat peniia i kinerja
Sawahan penila i kinerja Keterangan
2 pejabat pengawas pada Badan Pengeioia Keuangan Daerah
1 Pelaksana/JF pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
2 pejabat pengawas pada Sekretariat DPRD
1 Pelaksana pada Sekretariat DPRD
Iij
2 pejabat pengawas pada Badan
1 Pelaksana ii
2 pejabat pengawas pada dinas
1 pelaksana pada dinas
......... -"1
2 Lurah pada Kecamatan Wakii/SekretarisKelurahanbersangkutan
1
!3 pejabat pengawas pada Kelurahan bersangkutan
3 pejabat pengawas pada Kelurahan bersangkutan
i
-
10
No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penila i kinerja Keterangan
47 Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten
Administrasi
Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten
2 Pengawas pada inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten
Administrasi
Staf pada Inspektorat
48 Kepala Subbagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten
Administrasi
Kepala Bagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi
2 Pengawas pada Bagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten
Administrasi
Staf pada Bagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten
Administrasi
j
Ii|i
49 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor
Kepala K an to r ' 2 Pengawas pada kantor Staf pada KantorI.. ..
- - 1
. 50 Kepala.Subbagian dan Kepala Seksi pad a Suku Dinas
Kepala Suku Dinas 2 Pengawas pada bagian pada Suku Dinas
Pelaksana pada subbagian dan . seksi pada dinas ii
51 Kepala Subbagian UPT Kepala UPT 3 Kepala Satuan Pelaksans/JFU
pada JPT
---------------------------j
ii
52 Kepala Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kepala Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah
2 Pengawas pada Komisi Pemilihan Umum Daerah
pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Daerah ;
54I}IiI
Kepala Subbagian pada Sekretariat DPPKorpri
I
Kepala Bagian pada Sekretariat DPP Korpri
2 Pengawas pada Sekretariat DPP Korpri
Staf pada Sekretariat DPP Korpri |
i...... ... _________ i
!
-
11
No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
55 Kepala Subbagian pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
Kepala Bagian pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
2 Pejabat Pengawas pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
1 Pelaksana pada BKSP Jabodetabekjur
56 Kepala Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kota/Kabupaten Administrasi
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten Administrasi
2 Pengawas pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota/Kabupaten
Adminsitrasi
pelaksana pada subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kota/Kabupaten Administrasi
f
57 Kepala Subbagian pada Sekretariat DP Korpri
Sekretaris DP Korpri 2 Pengawas pada Sekretariat DP Korpri
Pelaksana pada Subbagian pada Sekretariat DP Korpri
58 Kepala Seksi pada Kecamatan Camat 2 Pengawas pada
Kecamatan
Staf pada Seksi pada Kecamatan |
59 Kepala Seksi pada Kelurahan Camat 2 Pengawas pada
Kelurahan
Staf pada seksi pada Kelurahan
-------------------------------------.j?
t
60 Kepala Seksi Dinas pada Kecamatan Kepala Suku
DinasKota/KabupatenAdministrasi
2 JFU pada Seksi Dinas Kecamatan f
51 PPLKB Kecamatan j Kepala Kantor PMK8j Kota/Kabupaten 1
Administrasi
---------- ----- -----------... i .... .
2 PPLKB Kecamatan pada Kota/Kabupaten Administrasi
1 JFT pads PK8 Kelurahan |
-
12
N o Pegawai/PejabatA t a s a n Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
6 2
6 3 ~ ~
Kepala Satgas Satuan Poiisi Pamong Praja Kecamatan
Kepala Satuan Poiisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Administrasi
2 Kepala Satgas Satuan Poiisi Pamong Praja Kecamatan pada
Kota/Kabupaten Administrasi
1 Pelaksana pada Satgas Satuan Poiisi Pamong Praja Kecamatan
jKepala Seksi pada Kelurahan Lurah 2 Kepala Seksi pada
Kelurahan1 Pelaksana pada Kelurahan Ii
j6 4 Kepala Satpel kependudukan dan Pencatatan
"Sipil KelurahanKepala Seksi Dukcapil Kecamatan
! 2 Kepaia Satpel kependudukan dan Pencatatan Sipil kelurahan
yang terdekat pada kecamatan bersangkutan
1 pelaksana pada Kelurahan
--------------------------------------------f|i
!
6 5 Kepala Satgas Satuan Poiisi Pamong Praja Kelurahan
Kepala Satgas Satuan Poiisi Pamong Praja Kecamatan
2 Kepala Satuan Poiisi Pamong Praja Kelurahan yang terdekat pada
Kecamatan bersangkutan
1 pelaksana pada Kelurahan
i
6 6 PLKB Kelurahan
I --------------- --------------------
---------------------------------------------------
------------------------L
PPLKB Kecamatan PLKB Kelurahan yang terdekat pada Kecamatan
bersangkutan
6 7 Kepala Puskesrnas Kecamatan Kepala Suku Dinas j 2 Kepala
Puskesrnas Kesehatan pada I pada Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten I
Administrasi Administrasi j
Kepala Tata Usaha pada Kecamatan j
i
........ f
-
13
No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja
!!Keterangan j
i
68 Kepala Puskesmas Kelurahan Kepala Puskesmas Kecamatan
Kepala Puskesmas Kelurahan pada Puskesmas Kecamatan
1 JFT pada Puskesmas Kecamatan
i69 Kepala Tata Usaha pada Puskesmas
KecamatanKepala Puskesmas Kecamatan
3 Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan f
70 Kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK Negeri Kepala Sekolah j -
SMP/SMA/SMK | Negeri/Kepala Seksi ! Kecamatan j
3 Pelaksana padaSMP/SMA/SMKNegeri I
71 Staf Tata Usaha TK/SD/SLB Negeri Kepaia Tata Usaha j 2
Pelaksana pada Tata1 Usaha Sekolahj!
72 Kepala Instalasi RSUD/RSKD Kepala Bidang yang j 2 Kepala
Instalasi membidangi ; RSUD/RSKD pada
| bidang di RSUD/RSKD
73 Kepala Satuan Pelayanan RSUD/RSKD Kepala Bidang/Kepala j 2
Kepala Satuan Bagian yang j pe!ayanan RSUD/RSKD membidangi j
|
1 Pelaksana padaRSUD/RSKD
74 Kepala Akper Jayakarta
iI--------------------------------------
-------------------------------------l
Kepala Dinas i - Kesehatan !
|Ii- . i
Kepala Tata Usaha dan 2 JFT pada Akper Jayakarta_ - .... i
-
14
No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja Keterangan
75 Sekretaris Jakarta Islamic Center Sekretaris Daerah 3
Pengawas pada Jakarta Islamic Center i!
1!76 Kepala BAZIS Kepala Biro Dikmental 3 Kepala Bazis
Kota/KabupatenAdministrasi
----- -.........ii
77 BLUD selain RSUD/RSKD Kepala Dinas/Badan 3 Pengawas j pada
BLUD J
I i78 Kepala Satuan Pelayanan Pada UPT Kepala UPT 2 Kepala
Satuan
Peiayanan Pada UPT bersangkutan
I j1 Pelaksana j i pada UPT j j bersangkutan i j
I I79 Kepala Satuan Pelaksana Kelurahan pada
BPTSPKepala Seksi Kecamatan pada 3PTSP
3 Pelaksana pada Satuan pelaksana Kelurahan pada BPTSP
I
!j
ii1
80 Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu) j
i
jjiI
Kepaia Seksi/Kepala Sub Seksi/Kepala Suhbidang/Kepala
Subbagian/Kepala I Tata Usaha.
2 jabatan Fungsional pada SKPD/UKPD j
itiii
I :Ii 1ii> ;| f
| j
-
15
No Pegawai/PejabatAtasan Langsung/
Pejabat Penilai Kinerja
Pejabat setingkat penilai kinerja
Bawahan penilai kinerja
IKeterangan
81 Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) Kepala Seksi/Kepala Sub
Seksi/Kepala Subbidang/Kepala Subbagian/Kepala Tata iI. . ... ....
!
2 Jabatan Fungsional Umum pada SKPD/UKPD
- ...........................
jj
b. Lain-!ain
No Pegawai/Pejabat Atasan Langsung/ Pejabat Peniiai K
inerjaPejabat setingkat
penilai kinerja Bawahan peniiai kinerja1
Keterangan ;1
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain sebagairnana dimaksud
pada huruf a
Sekretaris Daerah 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
1 Pejabat Administrator pada SKPD/UKPD yang bersangkutan
tiii
2. Pejabat Administrator SKPD/UKPD selain sebagairnana dimaksud
pada huruf a
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
2 Pejabat Administrator pada SKPD/UKPD yang bersangkutan j
1 Pejabat pengawas pada SKPD/UKPD yang bersangkutan j
!
3. Pejabat Pengawas SKPD/UKPD sefain sebagairnana dimaksud pada
huruf a
Pejabat Administrator padaSKPD/UKPD yang bersangkutan
2 Pejabat Pengawas j pada SKPD/UKPD yang I bersangkutan
1 Pelaksana pada ! SKPD/UKPD yang j bersangkutan j
ij
i
f
-
Lam piran VII
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIP!LSKPD/UKPD :
.......................... JANGKA WAKT'J
PENILAIAN___________________________ TRIWULAN
1 YA NG DIN I LAI ' ....... .............. ...........
..............................................a. NamaD. NIP.C.
Pangkat Golongan Ruanq, TMT 11 ...... *"d. Jabatan Pekerjaane.