PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI BALI TAHUN 2012-2016 Kerjasama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2012 PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI BALI TAHUN 2012-2016 ISBN : 978-602-7536-10-4
109
Embed
PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI BALIperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/165508... · Penduduk Usia Kerja (PUK) menurut Golongan Umur di Provinsi Bali ... Perekonomian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PER
ENC
AN
AA
N TEN
AG
A K
ERJA
PR
OV
INSI B
ALI TA
HU
N 2
01
2-2
01
6 Kerjasama
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
Dengan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2012
PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI BALITAHUN 2012-2016
ISBN : 978-602-7536-10-4
PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI BALITAHUN 2012-2016
RYA MA UK KI TT IR TA AK MA AM
Kerjasama
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
Dengan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2012
ISBN : 978-602-7536-10-4
PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI BALI TAHUN 2012-2016
Diterbitkan oleh :
Pusat Perencanaan Tenaga Kerja
Sekretariat Jenderal
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-5270944
Fax : 021-5270944
Website : http://pusatptk.depnakertrans.go.id
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
iii
KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJA
Dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 7 Undang – Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi
Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga
Kerja, bahwa perencanaan tenaga kerja baik dalam lingkup kewilayahan
(nasional, provinsi dan kabupaten/kota) maupun lingkup sektoral/sub
sektoral/sub sektoral kabupaten/kota), dijadikan acuan dan pedoman dalam
pembangunan ketenagakerjaan ditingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Sektoral/Sub Sektoral Provinsi, dan Sektoral/Sub Sektoral
Kabupaten/Kota. Sebagai pelaksanaan kedua peraturan tersebut dituangkan
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :PER.
16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.
Masalah utama ketenagakerjaan diantaranya adalah besarnya
pengangguran terbuka, jumlah setengah penganggur yang sangat besar,
serta masalah lain seperti rendahnya kualitas angkatan kerja, rendahnya
produktivitas kerja, dan rendahnya kesejahteraan pekerja, sehingga bersifat
multi dimensional antara berbagai faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor
lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan multi
dimensi. Untuk itu maka diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja yang
dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali.
Dengan tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun
2012-2016, maka dasar pembangunan yang berpihak pada penciptaan
perluasan kesempatan kerja (pro job) sudah semakin jelas dan terarah,
khususnya dalam menghadapi masalah pengangguran, penciptaan
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
iv
kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Namun demikian, mengingat permasalahan ketenagakerjaan merupakan
permasalahan bersama, maka diperlukan upaya kolektif dari seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Provinsi Bali. Untuk itu
dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan maka pemerintah daerah harus
berpedoman pada Perencanaan Tenaga Kerja untuk mengatasi
permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Bali.
Akhirnya kami menyambut gembira dan memberikan penghargaan
yang setinggi – tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas tersusunnya
buku Perencanaan Tenaga Kerja ini.
Jakarta, Juni 2012
Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja,
SYARIFUDDIN SINAGA, SH NIP 19561118 197703 1 001
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
v
KATA PENGANTAR
Kepala Dinas Tenaga Kerja dam Transmigrasi
Prov. Bali
Pertambahan Penduduk di daerah Bali sangat pesat, tahun
2011 ini mencapai hampir 4 juta jiwa, pertambahan ini sebagian besar
diakibatkan derasnya urban dari daerah luar Bali yang tidak bisa
dibatasi, karena persaingan makin ketat dengan berbagai
kepentingan menimbulkan semakin ketat pula persaingan dalam
memperebutkan peluang kerja yang diminati yang pada akhirnya
sering menimbulkan permasalahan sosial, meningkatnya tindak
kejahatan. Selama ini permasalahan ketenagakerjaaan di Provinsi
Bali perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan
dipikirkan rencana dan solusi terbaik bagi kita sebagai penduduk Bali.
Buku Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali (PTKP Bali
Tahun 2011-2016) merupakan evaluasi dan penyesuaian serta
dimaksudkan sebagai sumber informasi dan acuan dalam menyusun
kebijakan dan program ketenagakerjaan untuk meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan disusunnya buku PTKP Bali maka diharapkan
pembangunan di bidang ketenagakerjaan semakin jelas dan
terarah, khususnya dalam menghadapi masalah pengangguran,
penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan
kesejahteraan tenaga kerja.
Mengingat masalah ketenagakerjaan di daerah Bali
khususnya pengangguran bukan hanya masalah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi saja melainkan juga merupakan kepentingan
instansi pemerintah lain, maka dukungan melalui produk hukum,
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
vi
kebijakan dan program nyata diharapkan yang diarahkan pada
perluasan kesempatan kerja.
Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan
dalam penyusunan buku ini, yang diakibatkan berbagai keterbatasan
yang ada. Untuk itu, kami mengharapkan saran konstruktif dari
pembaca dan seluruh pihak yang terkait guna penyempurnaan di
masa yang akan datang.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku
PTKP Bali Tahun 2011- 2016 ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita
gunakan sebaik-baiknya sebagai acuan dalam pembangunan
ketenagakerjaan khususnya di daerah Bali dalam rangka mencapai
tujuan Bali yang Mandiri, Aman dan Sejahtera (Bali Mandara).
Denpasar, 26 Nopember 2012
Kepala Dinas
Tenaga Kerja dam Transmigrasi Prov. Bali
Selaku Ketua Tim PTK Prov. Bali,
( I. Wayan Swasta, SH )
Pembina Utama Muda
NIP : 19570520 198603 1 014
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)
Penduduk Usia Kerja (PUK) menurut Golongan Umur di Provinsi Bali
pada 3 periode tahun 2008-2011 bertambah sebanyak 256.409 orang yakni
dari 2,69 juta orang pada tahun 2008 menjadi 2,96 juta orang pada tahun
2011. Demikian juga dengan Angkatan Kerja (AK) menurut Golongan Umur
di Provinsi Bali terdapat penambahan sebanyak 157.980 orang pada
periode tahun tersebut. Pada tahun 2008 jumlah AK sebanyak 2,09 juta
orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 2,26 juta orang.
Dari data tersebut terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) pada tahun 2008-2011 yakni dari yang sebesar 77,86 persen
menurun menjadi sebesar 76,45 persen.
Kualitas PUK dan AK pada tahun 2008-2011 masih didominasi yang
berpendidikan rendah walaupun PUK menurut Pendidikan di Provinsi Bali
telah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dengan rata-rata
pertumbuhan minus 0,25%. Untuk angkatan kerja yang berpendidikan
Maksimum SD pada tahun 2008 sebanyak 980.619, menurun menjadi
929.995 pada tahun 2011. Sedangkan PUK untuk yang berpendidikan
SMTP keatas jumlahnya mengalami kenaikan. Pada periode 2008-2011
jumlah kenaikan terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan SMTA
Kejuruan dan Universitas yakni masing-masing sebesar 14,68 persen dan
13,60 persen. Begitu juga dengan Angkatan Kerja Menurut Tingkat
Pendidikan SMTA Kejuruan penambahannya merupakan yang terbanyak.
Pada tahun 2008 jumlah AK yang berpendidikan SMTA Kejuruan sebanyak
162.307 orang meningkat menjadi sebanyak 242.619 orang pada tahun
2011.
Jumlah penduduk yang bekerja pada periode 2008-2011 bertambah
sebanyak 175.144 orang. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (PHR)
masih merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak
114.709 orang. Sektor Jasa menyerap tenaga kerja sebanyak 131.230
orang pada tahun 2008 sebesar 260.056 orang meningkat menjadi 391.376
orang pada tahun 2011. Dan sektor industri pengolahan mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 26.801 orang pada tahun 2008-2011. Pada tahun
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
viii
2008, penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 647.873 orang (
32%), meningkat pada tahun 2011 menjadi 960.687 orang (44%). Pada
tahun 2008-2011, jumlah yang bekerja penuh mengalami kenaikan
sebanyak 298.536 orang yakni dari 1.365.405 orang pada tahun 2008
meningkat menjadi 1.663.941 orang pada tahun 2011. Sementara itu,
jumlah penganggur juga mengalami penurunan sebanyak 17.164 orang,
dimana pada tahun 2008 sebanyak 69.548 orang menurun menjadi 52.384
orang pada tahun 2011.
Berdasar hasil perkiraan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali
(PTKP Bali) Tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa jumlah PUK dan AK
pada periode tersebut diperkirakan bertambah berturut-turut sebanyak 177
ribu orang dan 179 ribu orang. Secara kualitas, PUK dan AK pada periode
2012-2016 diperkirakan masih didominasi oleh yang berpendidikan
Maksimum SD. Jumlah PUK pada tahun 2012 diperkirakan sebanyak 1,2
juta orang, menurun menjadi sebanyak 1,1 juta orang pada tahun 2016.
Jumlah AK, pada tahun 2012 diperkirakan sebanyak 907 ribu orang,
menurun menjadi 818 ribu orang pada tahun 2016. Dari tambahan jumlah
PUK dan AK pada periode 2012-2016, tingkat pendidikan SMTA Kejuruan
diperkirakan memiliki jumlah tambahan terbanyak. Jumlah PUK dengan
tingkat pendidikan SMTA Kejuruan diperkirakan bertambah sebanyak 87
ribu orang dan jumlah penambahan AK-nya diperkirakan bertambah
sebanyak 82 ribu orang.
Perekonomian Indonesia pada tahun 2012-2016 diperkirakan
mampu tumbuh sebesar 7,66 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif
tersebut diperkirakan akan mendorong penciptaan kesempatan kerja,
sehingga jumlah kesempatan kerja pada tahun 2012-2016 diperkirakan akan
bertambah sebanyak 182 ribu orang dari 2.224.912 orang menjadi
2.407.466 orang pada tahun 2016. Peningkatan penciptaan kesempatan
kerja ini juga berdampak positif terhadap penurunan tingkat dan jumlah
pengangguran terbuka. Pada tahun 2012, Tingkat Penganggur Terbuka
(TPT) diperkirakan menurun menjadi 2,30 persen atau sebanyak 52 ribu
orang. Sedangkan pada tahun 2016, Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)
diperkirakan juga menurun menjadi 2,01 persen atau sebanyak 49 ribu
orang.
Agar angkatan kerja yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal dan
mempunyai kemampuan, maka diperlukan kebijakan, program dan strategi
yang sesuai dengan perkiraan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja.
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
ix
Kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi pendayagunaan tenaga kerja,
pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan
kesejahteraan pekerja. Kebijakan pendayagunaan tenaga kerja diantaranya
di bidang pelatihan yang difokuskan pada dua jenis pelatihan, yaitu
kewirausahaan untuk mengisi kesempatan kerja dengan status berusaha
sendiri tanpa bantuan serta berusaha dengan dibantu dan
pekerja/buruh/karyawan. Jumlah angkatan kerja yang perlu dilatih pada
tahun 2012-2016 dengan fokus kewirausahaan diperkirakan adalah
sebanyak 328 orang. Untuk menjadi pekerja/buruh/karyawan sebanyak 107
ribu orang. Di bidang penempatan tenaga kerja, diprioritaskan lima lapangan
usaha yang menjadi sektor prioritas dan ditetapkan sebagai target utama
penempatan tenaga kerja pada tahun 2012-2016 yakni Sektor Industri,
Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Sektor Keuangan, dan Sektor Jasa.
Kebijakan pemerataan kesempatan kerja meliputi kebijakan sektoral
yang berisi berbagai kebijakan dari sembilan sektor dalam penciptaan
kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Kebijakan perlindungan tenaga
kerja meliputi bidang pengawasan dan hubungan industrial. Meningkatkan
jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dari 29 orang yang ada saat ini
menjadi 79 orang pegawai pengawas. Begitu juga dengan peningkatan
jumlah PP pada perusahaan selama tahun 2012-2016 diharapkan menjadi
600 perusahaan, untuk perusahaan yang memiliki PKB ditargetkan
sebanyak 120 perusahaan.
Strategi yang dilaksanakan dari kebijakan yang dibuat meliputi
strategi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja,
perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Strategi
pendayagunaan tenaga kerja meliputi peningkatan kualitas angkatan kerja,
peningkatan perekonomian makro dan regional. Strategi pemerataan
kesempatan kerja ditempuh melalui pengembangan pasar kerja. Strategi
perlindungan tenaga kerja dapat ditempuh melalui peningkatan pengawasan
ketenagakerjaan dan strategi kesejahteraan pekerja ditempuh melalui
pembangunan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang
lebih baik dan meningkat.
Program yang dapat dilaksanakan meliputi pendayagunaan tenaga
kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan
kesejahteraan pekerja. Program pendayagunaan tenaga kerja yang dapat
dilaksanakan diantaranya pengembangan kompetensi kerja (pengembangan
pola networking standarisasi dan sertifikasi, pengembangan sistem
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
x
standarisasi dan sertifikasi, pembinaan SDM dan penyesuaian standar
kompetensi yang dinamis) dan pengembangan hukum bidang pembinaan
pelatihan dan produktivitas. Program pemerataan kesempatan kerja yang
dapat ditempuh adalah perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
serta pengembangan hukum bidang pembinaan penempatan tenaga kerja.
Untuk program perlindungan tenaga kerja yang dapat ditempuh diantaranya
peningkatan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan hubungan kerja,
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
pengembangan hukum bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
Dan untuk program kesejahteraan pekerja langkah yang dapat ditempuh
diantaranya perbaikan sistem pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan
kesejahteraan serta pengembangan hukum bidang pembinaan hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
xi
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PERENCANAAN TENAGA
KERJA……………………………………………………………………..
iii
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI BALI……………………………………..
v
EXECUTIVE SUMMARY………………………………………………… vii
DAFTAR ISI………………………………………………………………. xi
DAFTAR TABEL…………………………………………………………. xiii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………….…… 1
1.1. Latar Belakang………………………………..……. 1
1.2. Maksud dan Tujuan……………………….………. 4
1.3. Hasil yang Diharapkan…………………………….. 4
1.4. Metodologi dan Sumber Data…………….………. 4
1.5. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi…..…….. 7
1.6 Kerangka Isi………………………………………... 9
BAB II KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI
BALI……………………………………………….……..
11
2.1 Kondisi Ekonomi………………………………..…. 11
2.2 Penduduk Usia Kerja………………………….….. 12
2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)……. 16
2.4 Angkatan Kerja……………………………….……. 19
2.5 Penduduk yang Bekerja……………………….…. 23
2.6 Penganggur Terbuka………………………….….. 30
2.7 Produktivitas Tenaga Kerja…..…………………… 33
BAB III PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN
TENAGA KERJA TAHUN 2012-2016 …………………..
35
3.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja…………...……... 35
3.2 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja…. 39
3.3 Perkiraan Angkatan Kerja…………….………….. 41
BAB IV PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
AKAN TENAGA KERJA TAHUN 2012-2016….……....
45
4.1 Perkiraan Perekonomian Tahun 2012-2016….... 45
4.2 Perkiraan Kesempatan Kerja……………….…… 47
4.3 Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja………..…. 55
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
xii
BAB V PERKIRAAN DAN PERENCANAAN
KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN
KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA…………….…..
57
5.1 Persediaan Tenaga Kerja dan Kebutuhan
Tenaga Kerja ……………………………………….
57
5.2 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut
Golongan Umur…………………………………….
58
5.3 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat
Pendidikan……………………………………..……
59
5.4 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis
Kelamin………………………………………..…….
60
BAB VI ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN…………..…
63
6.1 Rekomendasi Kebijakan Perekonomian …….… 64
6.2 Rekomendasi Kebijakan Umum…………….…... 67
6.3 Rekomendasi Kebijakan Penciptaan
Kesempatan Kerja …………………….………….
68
6.4 Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Tenaga Kerja 74
6.5 Rekomendasi Kebijakan Penempatan Tenaga
Kerja ………………………………………………...
80
6.6 Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Tenaga
Kerja …………………………………………………
83
BAB VII PENUTUP………………………………………………….. 89
DAFTAR PUSTAKA
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Bali Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 (Dalam Miliar Rupiah) ............................................................................... 12
Tabel 2.2. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2008-2011 .............................................................. 14
Tabel 2.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2011 ............................................................... 15
Tabel 2.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 .......................................................................... 16
Tabel 2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2008-2011 (Dalam Persen) ......... 17
Tabel 2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2011 (Dalam Persen) ................ 18
Tabel 2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 (Dalam Persen) ..................... 19
Tabel 2.8. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2008-2011 ........................................................................ 21
Tabel 2.9. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2011 ........................................................................ 22
Tabel 2.10. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 ................................................................................. 23
Tabel 2.11. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 ............................................................. 24
Tabel 2.12. Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur Tahun 2008-2011 ............................................................. 25
Tabel 2.13. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2011 ............................................................... 26
Tabel 2.14. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 ............................................................. 26
Tabel 2.15. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2008-2011 ................................................. 27
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
xiv
Tabel 2.16. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Tahun 2008-2011 ........................................................................ 28
Tabel 2.17. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2008-2011 ........................................................................ 29
Tabel 2.18. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2008-2011 ........................................................................ 31
Tabel 2.19. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2011 .............................................................. 32
Tabel 2.20 Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2011 ............................................................. 33
Tabel 2.21. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 (Juta Rp./Tenaga Kerja) ......... 34
Tabel 3.1 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2012-2016 ..................................................... 37
Tabel 3.2 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016............................................ 38
Tabel 3.3 Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 ............................................... 38
Tabel 3.4 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2012-2016 (Dalam Persen) ......... 39
Tabel 3.5 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016 (Dalam Persen) ............................................................................... 40
Tabel 3.6 Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 (Dalam Persen) ............ 41
Tabel 3.7 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2012-2016 .............................................................. 42
Tabel 3.8 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016 ........................................... 43
Tabel 3.9 Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 .............................................................. 44
Tabel 4.1 Perkiraan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah) .......................... 46
Tabel 4.2 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 ................................................... 49
Tabel 4.3 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2012-2016 ..................................................... 50
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
xv
Tabel 4.4 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016............................................ 51
Tabel 4.5 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 ............................................................... 52
Tabel 4.6 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2012-2016 ............................................. 53
Tabel 4.7 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Tahun 2012-2016 .......................................................................... 54
Tabel 4.8 Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Tahun 2012-2016 ............................................................... 55
Tabel 5.1 Perkiraan Jumlah Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Tahun 2012-2016 . ................................................... 58
Tabel 5.2 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2012-2016 ..................................................... 59
Tabel 5.3 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016............................................ 60
Tabel 5.4 Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 ................................................ 61
Tabel 6.1 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016 .............................................................. 75
Tabel 6.2 Kapasitas Lembaga Latihan dan Instruktur Menurut Provinsi Bali Tahun 2011 ................................................... 76
Tabel 6.3 Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 ............................................................... 81
Tabel 6.4 Kondisi Pengantar Kerja . .................................................. 82
Tabel 6.5 Perusahaan, Tenaga Kerja dan Pegawai Pengawas ...... 84
Tabel 6.6 Perangkat Hubungan Industrial ........................................ 86
Tabel 6.7 Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2011 ........................................................................ 88
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Ciri utama negara berkembang adalah langkanya modal dan
kelebihan tenaga kerja, dengan kata lain rasio modal tenaga kerja
sangat rendah sehingga di negara berkembang produksi yang paling
tepat menggunakan teknik produksi padat karya.
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional
yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktural sosial,
sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Selain itu,
pembangunan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,
penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan
kemiskinan atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan
menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Pembangunan harus
direncanakan secara efektif, yang dengan sendirinya harus
mencakup pula tujuan pemecahan masalah di bidang
ketenagakerjaan. Pembangunan Daerah bertujuan untuk
meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri dan
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
2
mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah
secara berkelanjutan, meningkatkan keadaan sosial masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh
anggota masyarakat daerah, mengembangkan setiap ragam budaya
daerah sehingga menjamin kelestarian budaya daerah diantara
budaya-budaya nasional Indonesia lainnya, meningkatkan dan
memelihara masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peningkatan
kegiatan ekonomi, sosial, budaya, kualitas lingkungan hidup dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat
seutuhnya, serta membantu pemerintah pusat dalam
mempertahankan, memelihara dan meningkatkan persatuan dan
kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Junto
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah membawa dimensi baru dalam
penyelenggaraan otonomi daerah khususnya bagi pola pemerintahan
di daerah yang pada mulanya berpola sentralisasi berubah menjadi
desentralisasi. Hal ini terlihat pada pengaturan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih
mengedepankan pada penerapan azas desentralisasi dalam wujud
otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga
pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola potensi di
daerahnya melalui otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat
kepada daerah.
Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang
ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Tujuan utama dari Pembangunan ekonomi daerah adalah untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui
penciptaan lapangan kerja.
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
3
Penyediaan lapangan kerja menjadi sangat penting dalam
mengatasi pengangguran. Penyerapan tenaga kerja akan dapat
mengatasi masalah kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, masalah
ketenagakerjaan adalah masalah yang komplek karena berkaitan
dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti masalah
kesehatan, perekonomian, maupun pendidikan.
Provinsi Bali yang dikenal sebagai daerah pariwisata juga tak
luput dari masalah ketenagakerjaan. Bali merupakan wilayah yang
mudah dijangkau, akibat arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak
dapat dihindari. Penggangguran yang menjadi masalah tersebut
dikarenakan pengangguran itu sendiri bukan hanya berasal dari Bali,
tetapi bertambah seiring dengan datangnya masyarakat luar Bali.
Maka dari itu sangatlah penting Provinsi Bali membuat
Perencanaan tenaga kerja untuk merumuskan langkah-langkah
pendayagunaan tenaga kerja secara optimal efisien dan produktif
guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pendayagunaan
tenaga kerja tersebut harus dapat meningkatkan kesejahteraan
segenap pekerja termasuk keluarganya menuju tingkat penghidupan
yang layak.
Perencanaan tenaga kerja di Provinsi Bali juga diharapkan
menjadi bagian integral dari pembangunan daerah Bali disamping
diarahkan juga untuk menjadi bahan penyusunan Kebijakan dan
Program daerah provinsi Bali seperti (1) Peningkatan Produktivitas,
(2) mengupayakan penghidupan yang layak, (3) Meningkatkan
perkembangan ekonomi regional yang merangsang tumbuhnya
ekonomi lokal, (4) meningkatkan profesionalisme dengan daya saing,
(5) terbentuknya sistem informasi ketenagakerjaan daerah provinsi
Bali.
Mendasari pada gambaran keadaan seperti dikemukakan
diatas dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, maka
penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi (PTKP) Bali
merupakan kegiatan yang strategis karena dengan tersusunnya
(PTKP) Bali diharapkan dapat mengakomodasikan perubahan dan
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
4
perkembangan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan serta alternatif
kebijakan dan program aksi untuk mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan di Provinsi Bali.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi
(PTKP) Bali Tahun 2012-2016 ini adalah memberikan berbagai informasi
ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan
perumusan strategi, kebijakan dan program ketenagakerjaan.
Secara rinci tujuan dari penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bali Tahun 2012-2016 ini adalah :
1. Memperkirakan ketersediaan secara kuantitatif jumlah tenaga kerja
dengan berbagai karakteristiknya tahun 2012-2016.
2. Memprediksi kebutuhan tenaga kerja tahun 2012-2016 yang diturunkan
berdasarkan permintaan output nasional dan sektoral.
3. Memprediksi angka pengangguran yang dihitung berdasarkan
perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja
pada periode yang sama.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program terkait masalah
ketenagakerjaan secara nasional dan sektoral.
1.3. Hasil Yang Diharapkan
PTKP Bali Tahun 2012-2016 ini menjadi signal bagi semua sektor
dalam perumusan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang
berbasis empiris, program pembangunan nasional, serta sebagai acuan bagi
penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan sektoral.
1.4. Metodologi dan Sumber Data
1.4.1. Metodologi
Metodologi yang digunakan untuk memproyeksikan PTK Provinsi
Bali Tahun 2012 – 2016 khususnya untuk persediaan dan kebutuhan
tenaga kerja serta perumusan kebijakan tenaga kerja, diantaranya
adalah :
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
5
a. Persediaan Tenaga Kerja
Metodologi untuk memperkirakan persedian tenaga kerja, baik dari
sisi Penduduk Usia Kerja (PUK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) dan Angkatan Kerja (AK), antara lain dengan menggunakan
metodologi :
Memproyeksikan PUK dengan menggunakan rumus:
Linear sederhana yaitu :
y = a + b atau rumus pertumbuhan geometrik
Keterangan:
Y = Hasil proyeksi PUK
a = Konstanta
b = Parameter
x = Tahun
PUKt = Proyeksi PUK tahun t
PUKo = Data dasar proyeksi PUK
r = Laju pertumbuhan PUK
t = Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data
dasar (to)
Untuk menentukan laju pertumbuhan PUK menggunakan rumus:
Keterangan:
r = Laju pertumbuhan PUK
PUKn = Data PUK tahun akhir
PUKo = Data PUK tahun awal
t = Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data
dasar (to)
Proyeksi TPAK dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:
Regresi Linear Sederhana
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
6
Untuk memproyeksikan AK diperoleh dengan mengkalikan antara
proyeksi PUK dengan proyeksi TPAK dengan karakteristik dan tahun
yang sama.
dengan rumus :
b. Kebutuhan Tenaga Kerja
Menghitung/memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja, banyak sekali
metodologinya, namun keterbatasan data dan informasi maka untuk
memproyeksikan PTKP Bali ini menggunakan elastisitas tenaga
kerja. Elastisitas tenaga kerja merupakan rasio antara perubahan
atau pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan PDRB
menggunakan rumus:
Keterangan:
Ei = Elastisitas tenaga kerja sektor –i
rli = Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja sektor –i
pertahun (%)
ryi = Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB)–i pertahun (%)
Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan
usaha sampai dengan tahun proyeksi, dengan rumus:
Keterangan:
rlai = Laju pertumbuhan kesempatan kerja baru sektor - i
Eai = Elastisitas perubahan
ryai = Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor - i
Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha,
sampai dengan tahun proyeksi menggunakan rumus:
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
7
Keterangan:
KKti = Proyeksi kesempatan kerja sektor -i
KKoi = Data dasar penduduk yang bekerja sektor -i
rlai = Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor -i
t = Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data
dasar (to)
1.4.2. Sumber Data
Data kependudukan dan statistik ketenagakerjaan yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi hasil survei
yang telah dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: sakernas,
susenas, supas dan sensus. Data upah bersumber dari data statistik
pengupahan nasional yang telah dipublikasi BPS. Selain data
kependudukan dan ketenagakerjaan, penelitian ini juga
menggunakan beberapa data keuangan dan moneter sumber SEKI
Bank Indonesia, CEIC, dan beberapa publikasi internasional
terutama untuk data harga minyak.
1.5. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi
1. Kebutuhan Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah
lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh
seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti
yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut
jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau
keahliannya).
2. Persediaan Tenaga Kerja
Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sudah
siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (labour force) yang
dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.
3. Penduduk Usia Kerja (PUK)
Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke
atas.
4. Angkatan Kerja (AK)
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun
ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
8
atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan
mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
5. Bekerja
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang
dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh
pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak
terputus) dalam seminggu yang lalu.
6. Penganggur Terbuka (PT)
Penganggur Terbuka terdiri dari :
a. Mereka yang mencari pekerjaan
b. Mereka yang mempersiapkan usaha
c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak
mungkin dapat pekerjaan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai
bekerja.
7. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)
Tingkat Penganggur Terbuka merupakan rasio jumlah
Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.
8. Setengah Penganggur
Setengah Penganggur adalah kegiatan seseorang yang bekerja
kurang dari 35 jam per minggu.
9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara
jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia
kerja
10. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha
Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari
pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja
seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha
Indonesia (KLUI)/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLUI).
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
9
11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
a. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai
barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi
di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu
(biasanya 1 tahun)
b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan jumlah
balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta
dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu
tertentu.
1.6. Kerangka Isi
Penulisan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali 2012-
2016 ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab, yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI BALI
BAB III : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN PERSEDIAAN
TENAGA KERJA
BAB IV : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
AKAN TENAGA KERJA
BAB V : PERKIRAAN DAN PERENCANAAN KESEIMBANGAN
ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN
TENAGA KERJA
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
BAB VII : PENUTUP
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
11
KONDISI KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI BALI
2.1 Kondisi Ekonomi
Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2010 menunjukkan trend
positif, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,10 persen lebih tinggi jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang hanya
mencapai 4,58 pesen. Peningkatan tersebut didukung oleh sumber
pertumbuhan yang semakin berimbang, sebagaimana tercermin pada peran
investasi dan ekspor yang meningkat.
Peningkatan investasi pada tahun 2010 ditandai dengan makin
tingginya peranan investasi yang bersifat menambah kapasitas ekonomi. Di
sisi lain, perbaikan kinerja ekspor juga diikuti oleh makin terdiversifikasinya
komoditas dan negara tujuan dari ekspor Indonesia. Fenomena ini dapat
dilihat dari membaiknya kinerja sektor-sektor yang menghasilkan komoditas
yang diperdagangkan secara internasional (tradable sector), khususnya
dalam industri pengolahan.
Pada Tahun 2011 Provinsi Bali mengalami pertumbuhan ekonomi
sebesar 6,49 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
12
2010. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
tersebut ditopang oleh peningkatan aktivitas pariwisata di akhir tahun, yang
mendorong kinerja sektor PHR (perdagangan, hotel, restoran) sebagai
sektor yang dominan dalam perekonomian Provinsi Bali.
Dilihat dari tabel 2.1 sektor PHR (perdagangan, hotel dan restoran)
memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya
dengan kontribusi sebesar 31,89 persen pada Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Provinsi Bali pada tahun 2010. Trend positif peningkatan
kontribusi sektor PHR juga tercermin pada tabel 2.1. Dimana dari tahun
2008-2011, kontribusi sektor PHR selalu memiliki proporsi terbesar dengan
kontribusi rata-rata 32,03 persen selama 4 periode yaitu dari tahun 2008-
2011.
Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha
Untuk kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa
Bantuan pada tahun 2012-2016 ditargetkan bertambah sebanyak 681 orang
Di lapangan usaha Industri, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak
189 orang pada tahun 2012-2016. Di lapangan usaha Bangunan, untuk
status ini ditargetkan bertambah sebanyak 43 orang pada tahun 2012-2016.
Di lapangan usaha Keuangan, untuk status ini ditargetkan bertambah
sebanyak 58 orang pada tahun 2012-2016. Di lapangan usaha
Perdagangan, untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 286 orang
pada tahun 2012-2016 sedangkan Di lapangan usaha Jasa, untuk status ini
ditargetkan bertambah sebanyak 872 orang pada tahun 2012-2016.
Untuk kesempatan kerja dengan status Berusaha Dengan Dibantu
pada tahun 2012-2016 diperkirakan akan berkurang sebanyak 46 orang.
Untuk kesempatan kerja dengan status Pekerja/Buruh/Karyawan pada tahun
2012-2016 ditargetkan bertambah sebanyak 207 ribu orang. Di semua
lapangan usaha mengalami kenaikan, untuk lapangan usaha industri
pengolahan, untuk status berusaha dengan dibantu diperkirakan akan terjadi
penambahan kesempatan kerja sebanyak 797 orang pada tahun 2012-2016.
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
82
Di lapangan usaha Bangunan, untuk status ini ditargetkan bertambah
sebanyak 181 orang pada tahun 2012-2016. Dilapangan usaha Keuangan,
untuk status ini ditargetkan bertambah sebanyak 246 orang pada tahun
2012-2016. Untuk perdagangan bertambah sebanyak 1.205 orang.
Sedangkan, di lapangan usaha jasa, untuk status Pekerja/Buruh/Karyawan
ditargetkan bertambah sebanyak 265 ribu orang pada tahun 2012-2016.
Tabel 6.4 KONDISI PENGANTAR KERJA
NO PROVINSI, KABUPATEN/KOTA KONDISI PENGANTAR
KERJA SAAT INI
1 Provinsi 10 2 Kabupaten Jembrana - 3 Kabupaten Tabanan - 4 Kabupaten Badung 1 5 Kabupaten Gianyar - 6 Kabupaten Klungkung - 7 Kabupaten Bangli - 8 Kabupaten Karang Asem - 9 Kabupaten Buleleng -
10 Kota Denpasar 2 Jumlah 13
Sumber : Disnakertrans Provinsi Bali
Idealnya masing-masing Kabupaten memiliki 6 orang Pengantar
Kerja sehingga jumlah Pengantar Kerja yang dibutuhkan seluruhnya untuk di
Provinsi Bali berjumlah 54 orang, dengan kondisi Pengantar Kerja seperti
ditunjukan oleh tabel diatas maka jumlah Pengantar Kerja mengalami
kekurangan sebanyak 44 orang dengan demikian diharapkan Pengantar
Kerja pada Tahun 2016 telah terpenuhi kebutuhan tersebut dengan
melaksanakan perekrutan Pengantar Kerja di Provinsi Bali.
Kebijakan, strategis dan program penempatan tenaga kerja yang
perlu dilakukan adalah :
1. Kebijakan Penciptaan Pasar Kerja yang Luwes Melalui Penyempurnaan
Peraturan Perundang-Undangan;
2. Konsolidasi Program Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
83
4. Peningkatan Kualitas Pusat-Pusat Pelayanan Informasi
Ketenagakerjaan;
5. Kebijakan Pendukung Lainnya :
a. Pengembangan pusat-pusat informasi ketenagakerjaan;
b. Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa
kerja dan sistem perluasan kesempatan kerja;
c. Penyusunan rencana tenaga kerja sebagai acuan dalam
penyusunan kebijakan strategis dan program yang ramah
ketenagakerjaan.
6.6 Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja
Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja
merupakan pelaku utama sekaligus tujuan pembangunan ketenagakerjaan.
Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional ini semakin
meningkat begitu pula dengan berbagai tantangan dan resiko yang
dihadapinya. Untuk itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan,
pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan
dapat meningkatkan produktivitas.
Selain itu kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk
menciptakan suasana kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan
fungsi dan peran sarana hubungan industrial bagi proses produksi barang
dan jasa. Dengan demikian kebijakan perlindungan tenaga kerja ini berguna
baik pada tenaga kerja itu sendiri maupun bagi para pelaku usaha dan
lainnya sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif,
menimbulkan semangat bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan pekerja, pengusaha serta berbagai pihak terkait. Dengan
upaya ini pada akhirnya juga berpotensi membuka berbagai peluang
berusaha dan berinvestasi menciptakan perluasan kesempatan kerja baru.
6.6.1 Pengawas Ketenagakerjaan
Bentuk perlindungan pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk pengawasan
ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
program jaminan sosial tenaga kerja. Bentuk perlindungan ini berlaku
umum untuk seluruh kegiatan yang menyangkut upaya produksi yang
melibatkan bidang ketenagakerjaan baik formal maupun informal,
untuk kelas industri berskala besar, menengah, kecil bahkan makro
dan perorangan atau tidak dapat diklasifikasikan sekalipun. Hanya
saja untuk proses pengukuran dan perencanaan perlindungan yang
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
84
berstruktur dan sistematis perlu ada landasan berupa data tempat
usaha/perusahaan.
Dalam bidang ketenagakerjaan perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang berbadan hokum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada tahun
2011 terdapat 4.723 perusahaan yang telah melapor. Selama lima
tahun kedepan diharapkan jumlah perusahaan yang melaporkan
perusahaannya makin meningkat.
Tabel 6.5 Perusahaan, Tenaga Kerja dan Pegawai Pengawas
NO PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA JUMLAH
PERUSAHAAN
KONDISI PENGAWAS SAAT INI
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENGAWAS
JUMLAH
PERUSAHAAN YG DIAWASI PER BULAN
PER PENGAWAS
JUMLAH KEKURANGAN
PENGAWAS JUMLAH
PERUSAHAAN YG DIAWASI PER BULAN
PER PENGAWAS
1 Provinsi - 13 - - - - 2 Kabupaten Jembrana 122 1 10 1 2 5 3 Kabupaten Tabanan 67 1 6 - 1 5 4 Kabupaten Badung 3.663 9 34 52 61 5 5 Kabupaten Gianyar 52 1 4 - 1 5
6 Kabupaten Klungkung - - - - - - 7 Kabupaten Bangli 316 - - 5 5 5 8 Kabupaten Karang Asem 42 1 4 - 1 5 9 Kabupaten Buleleng 309 1 26 4 5 5
10 Kota Denpasar 152 2 6 1 3 5
Jumlah 4.723 29 14 63 79 5
Sumber : Disnakertrans Provinsi Bali
Dalam mendukung peningkatan kualitas dan kualitas
pelaporan serta sosialisasi tersebut sangat dibutuhkan pengawas
ketenagakerjaan yang memadai, sementara jumlahnya masih sangat
minim dibandingkan jumlah perusahaan maupun jumlah tenaga kerja
yang ada. Untuk itu jumlah pengawas ketenagakerjaan harus
bertambah dari yang ada sekarang 29 orang menjadi 79 orang
pengawas, dengan demikian setiap pengawas ketenagakerjaan
mampu mengawasi 5 perusahaan tiap bulan.
Untuk mempercepat penambahan pengawas
ketenagakerjaan perlu dilakukan :
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
85
1. Pembiayaan bersama (sharing) antara pemerintah pusat dan
daerah. Hal ini karena bidang ketenagakerjaan merupakan
bagian dari kewenangan/urusan wajib setiap tingkat
pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan dasar pada masyarakat sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 38 Tahun 2007;
2. Pelatihan Jarak Jauh (distance training) untuk materi dan teori,
praktek di kelas maupun dilapangan;
3. Pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali
6.6.2 Perselisihan Hubungan Industrial dan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan
pengawasan norma ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas
tetapi juga menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah
diundangkan berbagai peraturan yang mengatur perangkat hubungan
industrial ini yaitu minimal adanya peraturan perusahaan (PP) atau
lebih baik lagi jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat
menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.
Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional
perlu dibentuk Serikat Pekerja (SP) yang menjamin kebebasan
berpendapat bagi pekerja. Perangkat Hubungan Industrial yang
terutama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang
menguntungkan kedua belah pihak.
Jumlah Perusahaan yang memiliki PP dan PKB diharapkan
terus meningkat, sehingga pada rentang tahun 2012-2016 jumlah
perusahaan yang memiliki PP sebanyak 600 Perusahaan. Sedangkan
jumlah perusahaan yang memiliki PKB ditargetkan sebanyak 120
perusahaan pada tahun 2012-2016. Kebijakan yang dapat dilakukan
adalah melalui sosialisasi dan perusahaan yang bermasalah dihimbau
segera menyusun PP dan PKB.
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
86
Tabel 6.6 Perangkat Hubungan Industrial
NO PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA JUMLAH
PERUSAHAAN
KONDISI MEDIATOR SAAT INI
PERKIRAAN KEBUTUHAN MEDIATOR
JUMLAH
PERUSAHAAN YG DIBINA PER BULAN
PER MEDIATOR
KEKURANGAN JUMLAH
MEDIATOR JUMLAH
PERUSAHAAN YG DIBINA PER BULAN
PER MEDIATOR
1 Provinsi - 6 - - - -
2 Kabupaten Jembrana 122 - - 1 1 8
3 Kabupaten Tabanan 67 3 2 - 3 8
4 Kabupaten Badung 3.663 1 305 37 38 8
5 Kabupaten Gianyar 52 - - 1 1 8
6 Kabupaten Klungkung - 1 - - 1 -
7 Kabupaten Bangli 316 - - 3 3 8
8 Kabupaten Karang Asem 42 2 2 - 2 8
9 Kabupaten Buleleng 309 1 26 2 3 8
10 Kota Denpasar 152 4 3 - 4 8
Jumlah (Kec. Provinsi) 4.723 12 33 44 56 8
Sumber : Disnakertrans Provinsi Bali
Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial
langkah terbaik adalah dialog antar pekerja dan pengusaha dalam
penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win
solution). Untuk itu seharusnya pekerja memiliki kebebasan
berpendapat yang disalurkan secara terarah dan pada jalurnya
melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian upaya
perlindungan tetap menitikberatkan pada upaya preventif sebelum
terjadinya kasus-kasus yang harus diselesaikan secara hukum. Untuk
itu jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dicatat berdasarkan
Kepmen. Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan semakin meningkat
sehingga pada tahun 2012-2016 menjadi 350 Serikat Pekerja/Serikat
Buruh.
Kerjasama yang baik antara pekerja dan pengusaha akan
menimbulkan ketenangan bekerja bagi pekerja karena yakin hak -
haknya akan dijamin sesuai dengan kontribusinya. Pengusahapun
akan memetik keuntungan dengan peningkatan produktivitas dan
terciptanya budaya kerja yang baik. Untuk itu dari keseluruhan
perangkat hubungan industrial berupa adanya PP, PKB maupun SP
dan tenaga mediator maka yang terbaik adalah keberadaan
perangkat hubungan industrial berupa Lembaga Kerjasama (LKS)
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
87
Bipatit yang berfungsi sesuai seharusnya. LKS Bipartit yang berfungsi
baik akan meminimalisir peran pemerintah melalui LKS Tripartit.
Dengan sosialisasi dan penekanan pelaksanaan peraturan
perundangan yang berlaku maka pembentukan LKS Bipartit ini
diharapkan semakin meningkat sehingga ditargetkan pada tahun
2012-1016 menjadi 400 perusahaan yang memiliki LKS Bipartit.
Tidak dapat dipungkiri bahwa telah diupayakan adanya
peningkatan hubungan industrial yang memadai tetapi sangat
dimungkinkan terjadi perselisihanhubungan industrial apalagi
berbagai perangkat tersebut diatas dari segi jumlah masih jauh dari
kebutuhan. Hal ini terutama agar perselisihan tersebut tidak perlu
masuk ke ranah hukum yang pada akhirnya cenderung merugikan
kedua belah pihak dari segi biaya, waktu tingkat kerepotan yang
ditimbulkan, citra buruk, rusaknya hubungan baik hingga berbagai
kerugian non materiil lainnya. Untuk itu diperlukan banyak tenaga
mediator yang kompeten dalam rangka memediasi perselisihan yang
timbul. Dengan demikian pada tahun 2012-2016 ditargetkan
sedikitnya bertambah 18 orang sehingga 49 orang mediator.
Perlindungan tenaga kerja erat kaitannya dengan
pemenuhan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dan juga bagi
keluarganya. Pekerja dan keluarganya yang hidup sejahtera inilah
yang hakekatnya menjadi tujuan dari konstitusi. Negara diwajibkan
menyediakan pekerjaan yang (berpenghasilan) layak bagi tiap-tiap
warga negaranya. Dengan demikian, masyarakat yang sejahtera
dapat terwujud. Perwujudan ini melalui jalur yang memang
seharusnya, yaitu bukan dari serangkaian program subsidi dan
bantuan namun disisi lain mengesampingkan hak-hak pekerja yang
telah bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan diri dan
keluarganya. Pada kenyataannya, tenaga kerja memang relatif
mempunyai kedudukan yang lebih lemah sehingga tanggungjawab
utama dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja ini berada
ditangan pengusaha, selain tenaga kerja yang juga turut berperan
aktif dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini.
Adanya program jaminan sosial ini berkenaan dengan
pemeliharaan kesejahteraan pada saat tenaga kerja kehilangan
sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya
resiko-resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia,
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
88
dan hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa
aspek, antara lain :
1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan
hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Memberi penghargaan kepada tenaga kerja yang telah
menyumbang tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat
mereka bekerja.
Tabel 6.7
Upah Minimum Provinsi Bali dan Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2011
Tahun UMP KHL UMP/KHL
2011 1.410.000 1.800.000 78,33%
2012 1.450.000 1.800.000 80,56%
Sumber : Disduknakertrans Prov. Bali
Untuk meningkatkan daya beli buruh/karayawan, UMP
setiap tahun harus ditinjau dan ditingkatkan. Peningkatan ini harus
lebih tinggi dari peningkatan inflasi yang ada sehingga UMP yang
ditetapkan akan meningkat persentasenya bila dibandingkan dengan
KHL. Besarnya UMP Bali tahun 2012 sebesar Rp. 1.450.00,-
meningkat sebesar 2,23 persen dibandingkan tahun 2011 yang
besarnya Rp. 1.410.000,-. Besaran UMP ini jika dibandingkan dengan
kebutuhan hidup layak (KHL) di Provinsi Bali baru mencapai 80,56
persen. Diharapkan proporsi UMP terhadap KHL ini terus meningkat
setiap tahunnya sehingga kesejahteraan buruh/karyawan juga ikut
meningkat.
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali 2012-2016
89
PENUTUP
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali Tahun 2012-2016
merupakan dasar acuan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan yang berbasis
pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan
kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, serta perencanaan
pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jamsostek
serta pengawasan ketenagakerjaan. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi ini
merupakan dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan program
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara nasional
sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dokumen ini dirancang untuk mampu mengakomodir kemungkinan
terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali ini dapat direview
secara berkala untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program yang
ada terhadap perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan
dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali saat itu.
Akhirnya, perlu digaris bawahi bahwa keberhasilan melaksanaan
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali ini akan sangat bergantung pada
Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Bali 2012-2016
90
komitmen, integritas dan dedikasi seluruh stakeholders (pihak terkait),
sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri
tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan
merata baik materil maupun spiritual dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, 2008-2011, Keadaan Angkatan Kerja di
Indonesia, Jakarta.
Bappenas dan Badan Pusat Statistik, Projecting Labor Force Participation Rates 1986-2000, Development Studies Project, Jakarta.
Bappenas dan UNSFIR, (2002), Indonesia 2020: Long Term Issues and Priorities, Jakarta.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, (2009), Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2010-2014, Jakarta.
Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnakertrans R.I, (2011), Buku Informasi Pengawasan Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2011, Jakarta.
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans RI, (2009), Profil Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2009, Jakarta.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, (2011), Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2012-2013, Jakarta.
Universitas Indonesia dan Bappenas, (1992), Model Terpadu Perencanaan Sumber Daya Manusia Nasional, UI dan Bappenas, Jakarta.
Universitas Indonesia dan Bappenas, (1992), Studi Pengembangan Sistem dan Kebijaksanaan Sumber Daya Manusia, UI dan Bappenas, Jakarta.