PERENCANAAN PAJAK {TAX PLANNING) SUATU UPAYA

w

PERENCANAAN PAJAK {TAX PLANNING) SUATU UPAYAMEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASBLAN BADAN

PADA PT SEMESTA KERAMDKA RAYA

Skripsi

Dibuat Oleh;

Ema Herawati

022108062

FAKULTAS EKONOMI

UNrVERSITAS PAKUAN

BOGOR

APRIL 2012

PEkKNCANAAN PAJAK (TAXPLANNING) SUATU UPAYAMEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PADA PT SEMESTA KERAMIKA RAYA

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi JurusanAkuiitansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Bogor

Mengelahui,

Dekan iltas Ekonomi Ketua Jurusan Akuntansi

V

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak ) (Dr. YohanesJndrayono .TVlM., SE., Ak)

PERENCANAAN PAJAK (TAXPLANNING) SUATU UPAYAMEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PADA PT SEMESTA KERAMIKA RAYA

Skripst

Telah disidangkan dan dinyatakan lulusPadaHari: Sabtu, Tanggal 21 April 2012

Menyetujui,

Dosen Penguji,

(Kctut Sunarta, MM., Drs.,Ak)

Pembimbing, Co. Pembimbing,

■

(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE. Ak) (Ellyn Octavianty, MM., SE)

ABSTRAK

ERNA HERAWATI. NPM 022108062. Perencanaan Pajak {Tax Planning)

Suatu Upaya M0minimaIkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT

Semesta Keramika Raya. Dibawah Bimbingan: YOHANES INDRAYONO

dan ELLYN OCTAVIANTY.

PT Semesta Keramika Raya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerakdalam pembuatan tableware (produk untuk rumah tangga) yang beriokasi di JalanRaya Tlanjung Udik No. 88 Gunung Putri, Bogor. PT Semesta Keramika Rayaberdiri pada tahim 2001 dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar keramiklokal dan export. Beberapa produk yang diproduksi dan dipasarkan adalahtableware (produk untuk rumah tangga) yang terdiri dari mug, piring, mangkokdan cup saucer. Dengan perkembangan waktu dan permintaan pasar PT SemestaKeramika Raya memproduksi untuk market property dengan melunctirkanRooster untuk bahan bangiman.

Permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini yaitu dari hasil penelitian yangdilakukan, beban pajak penghasilan PT Semesta Keramika Raya masih terlalubesar yang dapat terlihat dari besamya biaya yang tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto seperti biaya entertain atau jamuan, biaya pengobatan danpendapatan jasa giro yang tidak direncanakan sehingga menyebabkan tingginyapenghasilan kena pajak dan beban PPh terutang belum minimal. Upayapenghematan pajak yang seharusnya dapat memberikan manfaat dalam mencapaibeban pajak yang minimal belum terealisasi dengan baik akibat kurangoptimalnya perencanaan pajak tersebut.

Untuk kepentingan pembahasan masalah tersebut, maka penulis membuatoperasionalisasi variabel dengan alat ukur untuk variabel independen yaituperencanaan pajak (tax planning) sedangkan untuk variabel dependen yaitu pajakpenghasilan badan terutang PT Semesta Keramika Raya.

Berdasarkan permasalahan yang teqadi dapat diambil dugaan sementara yaitu

perencanaan pajak (tax planning) belum berjalan dengan baik akibatnya bebanpajak penghasilan pajak belum minimal.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka metode penelitianyang digunakan terdiri dari desain penelitian yang mencakup jenis penelitian yaituDeskriptif Kuantitatif dan Kualitatif (nonstatistik), yaitu menggambarkan keadaanobjek penelitian yang sebenamya dan mengumpulkan data relevan yang tersedia,kemudian disusun, dlpelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Untuk memperoleh datadan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unitanalisis individual, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan unitfiingsional dari suatu organisasi. Dalam skripsi ini sumber data diperoleh dariresponden bagian akuntansi dan keuangan PT Semesta Keramika Raya.

Ill

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan

hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta saiam semoga tercurah bagi uswatun hasanah, Nabi Muhammad

SAW juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita dapat

menjadi pengikutnya yang istiqomah dan tawakal hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul "PERENCANAAN PAJAK {TAX PLANNING)

SUATU UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN

BADAN PADA PT SEMESTA KERAMIKA RAYA".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat lulus

pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besamya kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, kasih sayang,

dorongan dan semangat yang tiada hentinya.

Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Dosen

Pembimbing dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Pakuan, Bogor.

Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Koordinator Pembimbing dan

Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan,

Bogor.

Ibu Siti Haryani., selaku Marketing PT Semesta Keramika Raya.

IV

6. Bapak Edy Chandra, SE., seiaku Accounting PT Semesta Keramika

Raya.

7. Kakak-kakakku Yayah, Asep dan Yanto yang selalu berdoa dan

memberikan semangat untuk menjadi orang sukses.

8. Sahabat-sahabat baikku Ayumi, Hendi, Avril, Santi, Elih, Anton, Ovit,

Reza, A ucup, A Taufik yang selalu memberikan masukan yang

positif.

9. Ismatul Hadi atas motivasi, bantuan dan doanya.

10. Semua teman-teman dan semua pihak yang telah membantu, yang

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas doa dan

dukungannya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. AMIN.

Bogor, April 2012

Penulis

DAFTARISI

HalJUDUL iLEMBAR PENGESAHAN iiABSTRAKSI iuKATA PENGANTAR ivDAFTAR ISl viDAFTAR TABEL viiiDAFTAR GAMBAR ixDAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Later Belakang Penelitian 11.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah 3

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 41.4. Kegunaan Penelitian 41.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian 6

1.5.1. Kerangka Pemikiran 61.5.2. Paradigma Penelitian 14

1.6. Hipotesis Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Tentang Pajak 162.1.1. Deflnisi Pajak 162.1.2. Ftmgsi Pajak 172.1.3. Jenis-jenis Pajak 18

2.2. Perencanaan Pajak {Tax Planning) 202.2.1. Definisi Perencanaan Pajak 202.2.2. Tujuan Perencanaan Pajak 212.2.3. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak 222.2.4. Hal-hal yang hams Diperhatikan Dalam

Perencanaan Pajak 242.2.5. Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak 242.2.6. Tahapan-tahapan Dalam Perencanaan Pajak 252.2.7. Prinsip Taxable (dapat dipajaki) dan Prinsip

Deductible dapat dikurangi) 27

2.3. Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan 312.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan 312.3.2. Subjek Pajak 33

2.3.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri 332.3.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri 34

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan 352.3.4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 372.3.5. Macam-Macam Objek Penghasilan 39

VI

2.3.6. Tarif Pajak Penghasilan dan Dasar PengenaanPajak 40

2.3.7. Strategi Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan... 412.3.8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke

Laporan Keuangan Flskal 42

2.4. Perencanaan Pajak {Tax Planning) Suatu UpayaMeminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan 44

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian 473.2. Metode Penelitian 48

3.2.1. Desain Penelitian 48

3.2.2. Operasionalisasi Variabel 503.2.3. Prosedur Pengumpulan Data 523.2.5. Metode Analisis 53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 54

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 544.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan 56

4.2. Isi dan Pembahasan 60

4.2.1. rax Planning atas Pajak Penghasilan Badan 604.2.1.1. Aspek Formal dan Administrasi serta

Aspek Materil dalam Perencanaan Pajak.... 604.2.2. Beban Pajak Penghasilan Badan 66

4.2.3. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Suatu UpayaMeminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan 85

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan 905.1.1. Simpulan Umum 905.1.2. Simpulan Khusus 91

5.2. Saran 93

JADWAL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Vll

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel I. Tarif Penyusutan Harta Berwujud j 1

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel 5j

Tabel 3. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal 67

Tabel 4. Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi 81

Tabel 5. Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Pajak 82

Tabel 6. Selisih Biaya Penyusutan Menurut Akuntansi dan Pajak 83

Tabel 7. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan 87

VIII

DAFTARGAMBAR

Hal

Gambar 1. Paradlgma Penelitian 14

IX

daftarlampiran

Lampiran 1. Surat Keterangan Riset

Lampiran 2. Struktur Organisasi Perusahaaii

Lampiran 3. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal

Lampiran 4. Daftar Penyusutan Aktiva Tetap

BABl

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sektor perpajakan merupakan sektor yang beiperan sangat besar Halam

hal penerimaan negara. Pajak dapat meticiptakan kemandirian Bangsa

Indonesia tanpa hams terlalu banyak menggantungkan harapan dengan negara

Iain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak mempakan

salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi

kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak

meningkat seiring dengan meningkamya perekonomian dan taraf hidup suatu

bangsa.

Dari segi ekonomi pajak menâkan pemindahan sumber daya dari

sektor privat ke sektor public. Pemindahan sumber dâ tersebut nif»m

mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja

(spending power) dari sektor privat. Agar tidak tâdi gangguan yang serius

teihadap jalannya pemsahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan hams

dikelola dengan baik karena bagaimanapun pajak bagi pemsahaan,

mempakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam pelaksanaaimya terdapat peibedaan kepentingan antara wajib

pajak dengan pemerintah. Wajib pajak beranggapan pajak akan mengurangi

kemampuan ekonomis sehingga wajib pajak bemsaha membayar pajak

sekecil mungkin sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang dibayarkan

sebesar mungkin karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan

negara.

Dalam upaya untuk mempedcecil kewajiban pajak agar pajak

penghasilan badan tenitang berada dalam jumlah yang minimal ataupun

mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang

seharusnya, perusahaan dapat mengelola kewajiban tersebut dengan suatu

perencanaan pajak {tax planning).

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa ngaha

dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang

minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak

yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk mancapai efisiensi dalam

pembayaran pajaknya dan ini tentu saja merupakan penghematan pajak yang

bisa dihemat oleh perusahaan.

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan

wajib pajak yang bersangjcutan doigan nama dan bentuk apapun. Penghasilan

merupakan suatu objek pajak, baik penghasilan orang pribadi mûpim

penghasilan badan.

PT Semesta Keramika Raya merupakan perusahaan manuthktur yang

bergerak dibidang pembuatan tableware (produk untuk rumah tangga) yang

terdiri dari, mug, piling, manôk dan cup saucer. PT Semesta Keramika

Râ sebagai pengusaha kena pajak tentu tidak twlepas dari pemenuhan

semua kewajiban perpajakannya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-

undang perpajakan. Agar tidak tegadi gangguan yang serius terhadap

jalannya penisahaan maka pemenuhan kewajiban peipajakan harus dikelola

dengan baik. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan, beban pajak

penghasilan PT Siesta Keramika Raya masih terlalu besar yang dapat

terlihat dari besamya biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto sepali biaya entertain atau jamuan, biaya pengobatan dan poidapatan

jasa giro yang tidak direncanakan sehingga menyebabkan tingginya

penghasilan kena pajak dan efisiensi beban PPh terutang belum tercapai.

Hal ini menandakan bahwa penerapan tax planning belum dijalankan

dengan baik sehingga pajak terutang penisahaan belum efisien.

Berdasaikan unuan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan mencoba membahas pennasalahan tersebut dengan judul

"Perencanaan Pajak (Fax Planning) Suatu Upaya Meminimalkan Beban

Pajak PenghasOan Badan Pada PT Semesta Keramika Raya**.

1.2. Penimusan dan Identifikasi Masalah

Untuk menentukan pembahasan dalam makalah ini, maifn penulis

merumuskan dan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pajak (tax planning) pada PT Semesta Keramika

Raya?

2. Bagaimana meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada PT

Semesta Keramika Raya?

3. Bagaimana perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya

meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada PT Semesta

Keramika Raya?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menambah pemahaman

pengetahuan penulis dan memperoleh data-data serta informasi yang

berhubungan dengan identifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam

penyusunan makalah ini. Selain itu, sebagai bahan dalam penulisan skripsi

sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas

Pakuan Bogor.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (tax planning) PT Semesta

Keramika Raya.

2. Untuk mengetahui beban pajak penghasilan badan PT Semesta Keramika

Raya.

3. Untuk mengetahui perencanaan pajak (tax planning) terhadap upaya

meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada PT Semesta

Keramika Raya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis,

besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan kegunaan penelitian

sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Kegunaan bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimililfi dan

mengetahui man&at dari diterapkannya tax plaming terhadap beban

pajak yang diminimalkan perusahaan.

b. Kegunaan bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini dfliarapkan dapat menambah wawasan

pembaca mengenai masalah yang dibahas tentang manfaat penerapan tax

planning terhadap beban pajak perusahaan sehingga dapat dijadikan

sumber informasi yang beimanfiiat dan bahan perbandingan bagi

pembaca yang akan melakukan penelitian doigan tema yang «wn«

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan

mengantisipasi masalah di PT Semesta Keramika Raya serta mftnghagilifan

suatu saran dan masukan sebagai dasar perbaikan. Dengan paielitian ini

Juga diharapkan bisa memberikan informasi yang berman&at dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan kearah

positifyang sesuai dengan harapan.

1.5. Kerangka Pemildran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pungutan yang berdasaritan undang - undang

oleh pemerintah, yang sebagian dipakai iintuk penyediaan barang dan

jasa publik. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan

mengurangi laba perusahaan, yang hams diminimaiifan guna

mengoptimalkan laba. Perencanaan merapakan salah satu fimgsi iitamn

dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses

penentuan tujuan pemsahaan dan kemudian menyajikan

(mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi dan tindakan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Dalam upaya untuk memperkecil kewajiban pqak atau

berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam hingkai

peraturan peipajakan perusahaan dapat mengelola kewajiban tersebut

dengan suatu pwencanaan pajak {tax planning) yang baik. Perencanaan

pajak yang baik dapat menjadi sumber poiyediaan modal kega

pemsahaan.

Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awaldalam manajemen pajak. Pada tahap ini diiflknVanpengumpulan dan penelitian terhadap peraturanpeipajakan agar dapat diseleksi jenis tindakanpenghonatan pajak yang akan dilakukan.

(Erly Suandy, 2008,6)

Daii pengertian di atas jelas mengapa perusahaan melakukan

perencanaan pajak, suatu perencanaan yang tepat akan menghasilkan

beban pajak yang minimal yang merupakan basil dari penêmatan

pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fi us.

Beban pajak (tax expense ) adalah jumlah agregat masakini (current tax) dan pajak tangguhan ( deffered tax )yang diperhitungkan dalam perhitungan laba nigiakuntansi pada suatu atau dalam periode begalan sebagaibeban atau pengbasilan.

(IAI,PSAKNo46)Beban pajak dibagi ke dalam dua kategori yaitu beban pajak

langsung dan beban pajak tidak langsung. Beban pajak langsimg

umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau

memperoleh pengbasilan. Sedangkan beban pajak tidak langsimg

ditanggung oleb masyarakat. Bagi pmisabaan, pajak yang dikenakan

teibadap pengbasilan yang diterima atau diperoldi dapat Hiangg^

sebagai biaya (cost) atau beban (expense) dalam menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemeiintah.

Pajak yang tmitang ditentukan dari pengbasilan kena pajak

(taxable income) yang dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar

penâsilan kena pajak (PKP) maka makin besar pula pajak yang bams

ditanggung, makin besar biaya yang dikeluarkan maka PKP akan makin

kecil sebingga pajak yang dibayar juga kecil. Dalam bubimgannya

dengan penerapan perencanaan pajak, pemsabaan bemsaha untuk

meminimalkan beban pajak tersebut, sebingga di dapat laba yang

maksimal yang dapat mendukimg tujuan pemsabaan baik tujuan jangka

pendek maupun jangka panjang.

8

Menunit Aries P. Ompusunggu (2011, 6-11) ada beberapa

strategi perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak di akhir

tahun.

1. Memaksimalkan Penghasdan Yang DikecualikanDalam melaksanakan perencanaan wajib pajakberupaya untuk meminimalkan pajak, salah satuiâadalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.Sesuai aturan Undang-Undang Peipajakan No. 36 tahun2008 penghasilan yang dikecualikan dalam objek pajakantaralain:

a. Bantuan atau sumbanganb. Haita hibahanc. Warisan

d. Harta atau setoran badan sebagai pengganti sahnme. Penggantian Nontunaif Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada

orang pribadi sehubungan dengan asuiansikesehatan, asuiansi kecelakaan, asuransi jiwa,asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

g. Dividenh. luran yang diterima atau diperoidi dana penshm

yang pendiriannya telah disahkan MenieriKoiangan.

i. Penghasilan dari modal yang ditfliwmlfan oldidana pension

2. Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal dan ManinimalkanBiaya yang Tidak Dapat DikurangkanSonakin besar biaya yang tidak dapat dilnirnnglffln daripmgharilan bruto menyebabkan penghaQilan sdielumpajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal ituakan mengakibatkan pajak yang tCTutang akan ld>ihbesar. Oleh karoia itu perlu diketahui apa saja yang tidakd^ diakui sdiagai biaya dalam peipajakan a^ tidairtâdi kesalahan dalam melakukan poencanaan pajak.Biaya yang tidak dapat dikurangkan moiurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (l)yaitu:a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apûn sêrti dividen, termasuk dividen yangdibayarkan oleh perusahaan asuransi kepadapemegang polis, dan ponbagian sisa haril ii«ihakopeiasL

b. Bi^ yang dibebankan atau dikeluaikan untukkqientingan pribadi pemegang saham, sdoitu, atauanggota.

c. Pemboitukan atau ponupukan dana naHang^kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untukusaha bank dan badan usaha lain yangmenyalurkan kredit, sewa guna usahadengan hak opsi, perusahaan pembiayaankonsumen, dan penisahaan anjak piutang.

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasukcadangan bantuan sosial yang dibentuk oldiBadan PenydoiggaiB Jaminan Sosial.

3. Cadangan penjaminan untuk LembagaPenjamin Simpanaa

4. Cadangan biaya reklamasi untuk nsnha

5. Cadangan biaya penanaman kembali untukusaha kehutan^ dan

6. Cadangan biaya penutupan dan pemelihaiaantenq)at pembuangan limbah industii imhilfusaha poiÎahan limbah industii, yangketentuan dan syaiat-syaratnya Hiatiirdengan atau beidasaikan Poatuian MentalKoiangan.

d. I*remi asuiansi kesdiatan, asuiansi kecelakaan,asuransi jiwa, asuiansi dwiguna, dan asuransibeasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak oiangpribadi, kecuali jika diâr oleh pemberi kâdan pioni teisebut dihitung sdiagai penghasflmbagi Wajib Pajak yang bersan^cutaa

e. Penggantian atau imbalan sehubungan doiganpekegaan atau jasa yang diberikan dalam benliiknatuia dan kenikmatan, kecuali penymtiaanmakanan dan minuman bagi seluruh pegawai sotapenggantian atau imbalan dalam bentuk natuiadan kenikmatan di daerah tertentu dan yangbericaitan dengan pelaksanaan pekegaanyangdiatur dengan atau bodasaikan PoatuianMaitoi Koiangan.

£ Jumlah yang melebihi kewqaian yang dib^'aikankepada ponegang saham atau kqiadapihak yangmempunyai hubungan istimewa sebagaiimbalan sehubungan dengan pekeqaan yangdilakukaa

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumhang^n^dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) huiuf a dan huruf b, kecuali sumbangansâgaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf i sanqiai dengan huruf m seita rakat yangditoimaol^ badan amil zakat atau lemhaga amii

10

3.

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh ponerintahatau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajibbagi pemeluk agama yang diakui di Indnnftsiayang diteiima oleh lonbaga keagamaan yangdibentuk atau disahkan oleh pemointah, yangkôiluannya diatur dengan atau beidasaikanPeiaturan Pemenntah.

h. Pajak Penîasilan.i. Biaya yang dibebankan atau dikehiaikan untuk

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yangmenjadi tanggungannya

j. Gaji yang dibayaikan kqiada anggotaposdcutuan, finna, atau perseroan knmanrihfryang nuxlaliQ^ tidak tobagi alas wham

k. Sanksi administrasi bempa bunga, denda, dankenaikan serta sanksi pidana bempa denda yangbericsiaan dengan pelaksanaan pefundangundansandi bidang popajakan.

Ponilihan Metode Penyusutan Aktiva TetapDari beberapa stiat^ untuk siensi bd)an pajak, wlalisatunya adalah dengan menoapkan paighematan pajakdoigan poQresuaian penggolongan aktiva tet^ melaluibeban penyusutan yang dapat dikurangkau daripaigbasilan bruto. Pmyusutan adalah proses atnimgisebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (costallocation), sehingga bi^ twsdjut mmgnrangi labausaha. Penyusutan dilakuimn sdtab masa manfeat dan

Dalam sistem penyusutan maiurut UU PPh, semua aktivatetap bowujud yang memsiuhi syarat pei^msutan fiskaihams dikelompdkkan terlebih dahulu menjadi 2 goloogan; harta bowujud kelompok bukan bangunan dan hartaberwujud kelompok bangunan, metode petQoisutan yangboleh digunakan menurut undang-undang pajak adaiaiimetode garis lurus (straight line method^ dan metode saldomaiurun (declining balance methoe^. Untuk kqtentingan

td^ dipergunakan taiif penyusutan sesuai dengan Pasal11 Ayat 6 Undang-Undang Peipajakan No. 36 tahun 2008.

11

Tabell

TaiifPenyusutan Harta Bawujuc

Kelompok Harta Berwujud Masa

Manfaat

Tarif penyusutansebagalmana dimaksud

dalam

Ayat (1) Ayat (2)1. Bukan bangunan

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%

Kelompok 2 Btahun 12,5% 25%

kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan Permanen 20tahun 5%

Tidak Permanen 10 tahun 10%

Sumber data: Undang-Undang Perpajakan Pasal 11 Ayat (6)

Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada bebeiapa

hal yang memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan pOTencanaan pajak.

Menurut Erly Suandy (2008, 11) motivasi yang mendasari

dilakukannya suatu perencanaan pajak umunmya bersumber dari tiga

unsur peipajakan, yaitu:

a. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)

b. Undang-Undang Peipajakan (7<xc Lcm).

c. Administrasi Perpajakan {Tax Administration).

Menurut Erly Suandy (2008, 8-9) ada dua aspek didalam

perencanaan pajak tersebut diantaranya:

1. Aspek formalAspek formal adalah upaya pengbonatan pajak

sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukandengan undang-undang. Aspek formal dalam perencanaanpajak meliputi1.

2.

3.

4.

5.

Kewajiban mendaAarkan diri untuk memperolehNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NomorPengukuhan Pengusaha Kena Pajak PPKP)Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatanMembayar PajakMenyampaikan Surat PemberitahuanMemotong dan/atau Memungut Pajak

12

2. Aspek materialPajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat

berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Makauntuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemenakan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebihkarena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumberdaya dan tidak kurang agar tidak membayar sanksiadministratif yang merupakan pemborosan dana. Olehkarena itu objek pajak hanis dilapoikan secara benar daniengkap.

Di dalam kebijakan peipajakan di Indonesia, tdah disebutkan

bahwa pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem

pemungutan yang dikenal dengan sebutan self assessment stem, dimana

setiap Wajib Pajak diwajfckan menghitung, mengisi, membayar, dan

melapoikan sendiri jumlah pajak yang tahutang sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan pajak, sdiingga penentuan besaraya pajak teiiiutang

berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu wajib pajak diwajibkan pula

melaporkan secara teratur jumlah pajak yang teiutang dan yang telah

dibayar sebagaunana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

peipajakan.

Jumlah pajak yang dipotong, dipungut ataupun yang hams dibayar

sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembâran,

oleh wajib pajak hams disetorkan ke kas negara melalui kantor pos dan

atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha miliif daerah

atau tempat pembayaran Iain yang ditetapkan Menteri Keuangaa

Sebuah perencanaan pajak (tax planning) yang baik yaitu dengan

melaksanakan peraturan-peraturan peipajakan, menguasai perhitungan

pajak, serta menguasai strategi dalam mengefisienkan beban pajak

pemsahaan tanpa melanggar peraturan perundang-imdangan dan

13

raelakukan pengisian surat pemberitahuan (SPT) dengan benar,

perusahaan dapat teriiindar dari pajak lebih bayar, tentunya dengan

menerapkan strategi*strategi tax planning yang tepat didalam

mengefisienkan beban PPh tenitangnya sehingga ditahim selanjutnya tidak

terjadi lagi pajak yang kurang atau lebih bayar.

Perracanaan pajak yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk

mencapai efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Penghematan pajak

biasanya jumlah yang signifikan sehingga dapat menambah pemasukan

untuk saldo kas perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan dapat

mengelola dan mengatur manajemen kasnya secara efektif untuk

kelancaran usaha, memanfeatkan peluang-peluang bisnis yang

menguntungkan dan bersaing dengan perusahaan lain

14

1.5.2. Paradigma Penelitian

Perencanaan Pajak {Tax Planning) Suatu Upaya Meminimalkan BebanPajak Penghasilan Badan Pada PT Semesta Keramika Raya

Penerapan Tax Planning

PT Semesta Keramika Raya

Pajak PenghasilanBadan Terutang

- Aspek Fonnal

- Aspek Material

Metode Analisis:

Deskriptif Kuantitatif danKualitatif

(non statistik)

Hipotesis:Adanya pengaruh praerapan Tax

Planning dalam upayameminimalkan beban pajak

• Penghasilan Bnito• Unsur Penguiang

Penâsilan Bruto• Penghasilan Kena Pajak• Tarif

Permasalahan:

Efisiensi beban PPh terutang belumtercapai akibat kurang efektifiiyapenerapan tax planning sehinggamenyebabkan pembayaran paj^

menjadi kurang optimal.

Memaksimalkan Penghasilan yangdikecualikan

Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal danMemimmalkan Biaya yang tidak dapatdikuiangkanPenulihan Metode Pei^msutan Aktiva

Tetao.

15

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasaikan uraian yang telah dijelaskaa diatas, maka penulis

merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. PT Semesta Keiainika Raya belum optinial dalam menerapkan Tax

Planning atas pajak penghasilan.

2. Beban Pajak yang teihutang pada PT Semesta Keramika Raya belum

minimal

3. Perencanaan pajak {tax planning) teifaadap upaya meminimalkan beban

pajak PT Semesta Keramika Raya belum terpenuhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang

pajak, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan

pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Berikut definisi atau

pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapat imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan negara bagi sebesar-besamyakemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang disampaikan Adriani dikutip oleh Hilarius

Abut (2007,1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapatdipaksakan dan terhutang oleh yang wajib pajakmembayamya menurut peraturan, dengan tidakmendapat prestasi kembali, yang langsung dapatditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayaipengeluaran umum berhubungan dengan tugas negarauntuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Tulis S. Meliala dan Fransisca Widianti

Oetomo (2008,4) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan undang-undang sebagai perwujudanpengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayainegara dan pembangunan nasional.

16

17

Darl definisi diatss terlihat ada beberapa hal pokok yang

dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk menibiayai program

pemerintah

2. Pajak dipungut secara paksa (compulsory), bukan secara

sukarela (voluntary)

3. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang

membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara

langsung. Karena manfaat yang diterima masyarakat

adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah

secara umum ataupun menikmati hasii pembangunan

yang dilakukan pemerintah.

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan

pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Baik tujuan pajak maupim

tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Setiap

negara yang memungut pajak kepada rakyatnya pasti mempunyai

tujuan, yaitu untuk membiayai pemerintahan yang dijalankan dalam

rangka memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri.

Fungsi pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Fungsi Budgeter

Yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik yangmerupakan suatu alat (suatu sumber) untukmemasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalamkas negara yang pada waktunya dapat digunakanimtuk membiayai pengeluaran negara.

18

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi mengatumya pajak digunakan sebagai suatualat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yangletaknya di luar bidang keuangan dan fungsimengatur ini banyak ditujukan terhadap sektorswasta.

(Hilarius Abut, 2007,3)

Sedangkan menurut Y. Sri Pudyatmo (2009, 16), ada dua

fungsi pajak, yaitu;

a. Fungsi AnggaranPajak mempimyai fungsi sebagai alat atau instrumenyang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besamya ke dalam kas negara.

b. Fungsi Mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur danmengarahkan masyarakat ke arah yang dilcehenHflin'pemerintah. Fungsi mengatur ini menggunakan pajakuntuk dapat mendorong dan mengendalikan Icagifltflnmasyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginanpemerintah.

2.1.3. Jenis-jenis Pajak

Dalam rangka memungut pajak oleh pemerintah dari

masyarakat maka pemerintah dalam melaksanakannya

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu;

1. Menurut Sifatnyaa. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapatdibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Paj^ Tidak Langsung, yaitu pajak yang padaakhimya dapat dibebankan atau dilimpahkankepada orang lain.Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasarannya/ Objeknyaa. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal

atau berdasarkan pada subjeknya, yaitu kepadawajib pajak itu sendiri.

3.

19

Misalnya: Pajak Penghasilanb. Pajak Objektif, yaitu pajak yang patokaimya

kepada objek yang dikenai pajaknya,Misalnya: Pajak Peitambahan Nilai Baiang danJasa dan Atas Barang Mewah.

Menunit Lembaga Pemungutnyaa. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat, yang digunakan untukpembangunan dan pengeluaran negara (baikpusat maupun daerah). Misalnya : PajakPenghasilan, Pajak Peitambahan Nilai Barangdan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

b. Pajak yang Dipungut oleh Daerah, yaitu pajakyang kewenangannya dipungut oleh pemerintahdaerah, untuk kepentingan pembiayaan rumahtangga daerah tersebutPajak Daerah terdiri atas:1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan

Beimotor, dan Pajak Bahan Bakar KendaraanBennotor.

2) Pajak Kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel,Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

(Wirawan B. Ilyas, 2008,29)

Sedangkan menunit Kerry Purwono (2010, 10) penggolongan

pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Berdasaikan Wewenang Pemungutana. Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang

pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Materai

b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenangpemungutannya dimiliki oleh Pemerint^ Daerah.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanana. Pajak Langsung, yang dapat dibagi menunit pengertian

secara:

Administrasi: berkohir (surat ketetapan pajak) dandikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentumisalnya setiap tahun).Ekonomis: beban pajak harus ditanggung sendiri Hantidak dapat dilimpahkan kepada orang Iain.Contoh: Pajak Penghasilan

20

b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurutpengertian secara;Administrasi: tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak)dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yangdikenakan pajak.Ekonomis.' beban pajak dapat dilimpahkan kepada oranglain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjualanatasBarangMewah

2.2. Perencanaan Pajak (TiwP/fl/iw/ig^

2.2.1. Definisi Perencanaan Pajak

Pcrencanaan pâk merupakan langkah awal dalam manêmen

pajak, pada tahap ini ditentukan strategi penghematan pajak yang

akan dilakukan. Suatu perencanaann yang tepat akan fnftngli«di]|<^»Ti

beban pajak yang minimal yang merupakan basil dari peibuatan

penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima

oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang

tidak akan ditolerir. Adapun pengertian perencanaan pajak menurut

beberapa pakar sebagai berikut:

Menurut Mohammad Zain (2008,67)

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakanpenstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensipajakny^ yang tekanannya kepada pengendalian setiaptransaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannyaadalah bagaimana pengendalian tersebut dapatmengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer kepemerintah, melalui apa yang disebut sebagaipenghindaran pajak {tax avoidance) dan bukanpenyelundupan pajak {tax evasion) yang merupakantindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Sedangkan pengertian perencanaan pajak menurut Pardiat

(2009,2) sebagai berikut:

21

Perencanaan pajak adalah usaha memperkecilpembayaran pajak (semua jenis pajak) atau menundapembayaran pajak ke tahun<tahun berikutnya tanpamelanggar ketentuan undang-undang peipajakan yangberlaku.

Dari definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh para

pakar dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah sejumlah

perencanaan dibidang perpajakan yang dibentuk untuk

meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, untuk dapat menyususn

perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan

pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, selaras

dengan pengelompokkan hukum pajak administratif maupun aspek

material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami agar dapat

terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

2.2.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Implementasi perencanaan pajak dalam kegiatan nsaha wajib

pajak adalah untuk mencapai sasaran wajib pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan, dengan cara perencanaan pajak secara

lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan undang-undang

perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda,

bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Tujuan dilakukannya

perencanaan pajak oleh suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Membuka kesadaran akan pentingnya perencanaan perpajakan

untuk wajib pajak

b. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

22

c. Membuat metode perhitungan dalam efesiensi pembayaran

pajak secara legal.

Perencanaan pajak disini bukanlah untuk merugikan

penerimaan negara, karena tujuannya untuk mengatur agar pajak

yang dibayar dapat diminimalisasi dari jumlah yang seharusnya tidak

melanggar dari ketentuan yang berlaku.

2.2.3. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman

terhadap undang-undang dan peraturan peipajakan. Peratuian

perpajakan yang berlaku pada saat ini perlu dicermati hanya untuk

memahami bagaimana perpajakan mempengaruhi keputusan bisnis.

Berapa pun besamya pajak penghasilan yang akan dikenakan

hams dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis perencanaan

pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perencanaan Pajak Nasional {National Tax Planningb. Perencanaan Pajak International {International Tax

Planning)(Erly Suandy, 2008, 110)

Dalam melakukan perencanaan pajak baik nasional maupun

intemasional yang sering dilakukan adalah dengan melakukan:

a. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik denganmemanfaatkan bunga, investasi maupun arbitiasekemgian

b. Percepatan pengakuan pendapatan (temtama untukPPN)

c. Alokasi pajak ke beberapa Wajib Pajak maupunTahun Pajak

d. Penangguhan pembayaran pajak

23

e. Tax exclusive maximization misalnya denganpengaturan tempat melakukan jasa)

f. Tansformasi pendapatan yang terkena pajak kependapatan yang tidak terkena pajak

g. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajakke beban-beban yang boleh dikurangi pajak

h. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yangboleh dikurangi pajak.

^ (Erly Suandy,2008, 111)

Perbedaan utama perencanaan pajak nasional dengan

perencanaan pajak intemasional adalah peraturan pajak yang ak^n

digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan

undang-undang domestik, tetapi kalau perencanaan pajak

intemasional disamping undang-undang domestik juga

memperhatikan peijanjian pajak dan undang-undang dari negara-

negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan

atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung

terhadap transaksi tersebut. Artinya, untuk mengurangi/menghindari

pajak, Wajib Pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang hams

dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada.

Lain halnya dengan perencanaan pajak intemasional, yang

dipilih adalah negara (yurisdiksi) mana yang akan digunakan imtuk

suatu transaksi. Dengan kata lain, dalam perencanaan pajak

intemasional seorang pembayaran pajak bisa dengan bebas

ditentukan dinegara hukum mana ia akan dikenakan pajak dan pada

tingjcat berapa.

24

2.2.4. Hal-hal yang harus Diperhatikan dalam Perencanaan Pajak

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan

beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan

pengehematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat

diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyeludupan

pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak aifan ditoielir.

Menurut Erly Suandy (2008, 9) setidak-tidaknya terdapat tiga hal

yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak {tax

planning)-.

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, Bila suatuperencanaan pajak ingin dipaksakan denganmelanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajakmerupakan resiko yang sangat berbahaya danmengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajakitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariperencanaan menyeluruh {global strategy)perusahaan baik jangka panjang maupun jangkapendek, maka perencanaan pajak yang tidak masukakal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnyadukungan peijanjian, faktur, dan juga perlakuanakimtansinya {accounting treatmera).

(Erly Suandy 2008,9)

2.2.5. Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah upaya penghematan dengan cara

menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan UU

Pajak yang berlaku. Perencanaan perpajakan umumnya selalu

dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena

terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat

25

diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya,

selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda

pembayarannya, dan lain sebagainya. Ada dua aspek dalam

perencanaan pajak {tax planning) yaitu:

1. Aspek FonnalKewajiban perpajakan bermula dari implementasiundang-undang perpajakaa Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakansanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidanamerupakan sumber daya sehingga perlu dihindarimelalui perencanaan pajak yang baik. Untuk dapatmenyusun perencanaan pemenuhan kewajibanperpajakan yang baik ^perlukan pemahamanterhadap peiaturan perpaja^. Selaras denganpengelompokan hukum pajak aspek formaladministratif maupun aspek material substantif perludimengerti dan dipahami untuk dapat menghindarisanksi administrasi maupun pidana.

2. Aspek MaterialPajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapatberupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basisperhitungan adalah objek pajak. Maka untukmengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemenakan merencanakan pembayaran pajak yang tidaklebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasisumber daya) dan tidak kuiang (supaya tidakmembayar sanksi administrasi yang merupakanpemborosan dana). Untuk itu objek pajak hamsdilakukan secara benar dan lengkap. Pel^mran objekpajak yang benar dan lengkap hams bebas dariberbagai rekayasa negatif.


2.2.6. Tahapan-tahapan Dalam Perencanaan Pajak

Dalam ams globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin

tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak

sebagaimana strategi perencanaan pemsahaan secara keseluruhan

hams memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun

26

intemasional. Agar perencanaan pajak berhasil sesuai yang

diharapkan maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai

unitan tahapan-tahapan berikut;

1. Menganalisis informasi yang adaTahap pertama dan proses tax planning adalahmenganalisis komponen yang berbeda atas pajakyang terlibat dalam suatu proyek dan menghitungseakurat mungkin beban pajak yang hamsditanggung.Hal ini hanya bisa dilakukan denganmempertimbangkan masing-masing elemen daripajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secaiatotal pajak yang hams dapat dimmuskan sebagaiperencanaan pajak yang paling efisien. Penting jugauntuk memperhitungkan kemungkinan besamyapenghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin teqadi.Untuk itu, seorang manajer perpajakan hamsmemerhatikan &ktor-&ktor baik internal mauppnekstemal, yaitu:a. Faktor yang relevan

b. Faktor pajak

c. Faktor nonpajak lainnya

2. Buat satu model atau lebih rencana besamya pajakPa^ tahap ini penentuan model rencana besamyapâk j/ang disesuaikan dengan peratuian pâk yangberlaku, sehingga perhitungan beban pajak dapatakuiat.

3. Evaluasi atas perencanaan pajakPâ tahap ini dilakukan evaluasi untuk melihatsejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaanpajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotordan pengeluaran selain pajak atas berbagai alltematifperencanaan. Variabel-variabel tersebut akandihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagaiberikut:

a. Bagaimana jika rencana tersebut tidakdilaksanakan.

b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakandan berhasil dengan baik.

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakantapi gagal.

27

4. Mencan kelemahan dan kemudian memperbaikikembali rencana pajakPada tahap ini terkadang rencana yang sudah dibuathams diubah mengingat adanya pembahanperaturan/pemndang-undangan. Tindakan pembahanhams tetap dijalankan walaupun memerlukanpenambahan biaya sepanjang penghematan pajakmasih besar, karena bagaimanapun juga kemgianyang ditanggung mempakan kemgian yang minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajakMeskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakandan proyek juga telah beijalan, tetap perludiperhitung^can setiap pembahan yang tegadi baikdan undang-undang maupun pelaksanaannya.Pemutakhiran suatu rencana adalah konsekuensiyang perlu dilakukan oleh masyarakat Denganmemberikan perhatian terhadap perkembangan yangakan datang maupun situasi yang teijadi saat ini,seorang manajer akan mampu mengurangi akibatyang memgikan dari adanya pembahan, dan padasaat yang bersamaan mampu mengambil kesempatanuntuk memperoleh manfeat yang potensial.


2.2.7. Prinsip Taxable (dapat dipajaki) dan Deductible (dapat dikuiangi)

Prinsip Taxable (dapat dipajaki) dan Deductible ( dapat

dikurangi) mempakan prinsip jrang lazim dipakai dalam perencanaan

pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh

dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya

mengubah penghasilan yang mempakan objek pajak menjadi

penghasilan yang bukan objek pajak, dengan konsekuensi teijadinya

pembahan pajak terutang akibat pembahan tersebut.

Semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan broto menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan

lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan menyebabkan

pajak yang terutang akan lebih besar dan begitu sebaliknya. Semakin

28

besar biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih kecil dan

otomatis mengurangi jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu

perlu diketahui apa saja yang dapat dan tidak dapat diakui sebagai

biaya dalam perpajakan agar tidak teijadi kesalahan dalam

perencanaan pajak {taxplanning).

Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa

untuk menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak dalam negeri

dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bnito

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihaia

penâsilan termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usaha antara lain:1. Biaya pembelian bahan2. Biaya yang berkaitan dengan pekeijaan atau jasa

temiasuk upah, gaji, honorarium, bonus,gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan Halambentuk uang.

3. Bunga, sewa, royalti4. Biaya perjalanan5. Biaya pengolahan limbah6. Premi asutansi7. Biaya promosi dan peiûalan yang diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan8. Biaya adminsitrasi, dan9. Pajak kecuali pajak penghasilanBiaya yang dimaksud adalah biaya yang lazimnyadisebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan padatûn pengeluaran yang diperlukan persyaratanhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untukmendapatkan, menagih, dan memelihaia penghasilanyang merupakan Objek Pajak.

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hartaberwujud dan amortisasi atas pengeluaran untukmemperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyaimasa man&at lebih dari l(satu) tahun.

29

c. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan.

d. Kenigian karena penjualan atas pengalihan harta yangdimiliki dan digunakan dalam pemsahaan atau dimilikiuntuk mendapakan, menagih dan memeliharapenghasilan.

e. Kerugian selisih kus mata uang asingKerugian selisih kurs mata uang asing diakibatkanadanya fluktuasi kurs sehari-hari terutama dalamkon<hsi krisis moneter. Pembebanan selisih kurs

dialkuakn berdasarkan sistem pembukuan pemsahaandengan syarat taat asas (konsisten).

f. Biaya penelitian dan pengembangan pemsahaan yangdilakul^ di Indonesia

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihanh. Piutang yang nyata sudah dapat ditagih dengan syarat:

1) Tel^ dibebankan sebagai biaya dalam loporanlaba mgikomersial

2) Wajib Pajak hams menyerahkan da^ piutangyang tidak dapat ditagih kepada Direktorat JendralPajak.

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepadaPengadilan Negeri atau instansi pemeiintah yngmanangani piutang negara, atau adanya peganjiantertulis mengenai penghapusanpiutang/pembebasan utang antara lêditur dandebitur yang bersngkutan, atau lebih dipubliksikandalam penertbitan umum atau khusus atau adanyapengakuan dari debitur bahwa utangnya telahdihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

4) Syarat pada angka 3) tidak berlaku untukpenghapusan piutang tak tertagih debitur kecil(Pasal 4 Ayat (1) humf "k")

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan benacanayang ditetapkan dengan Peratuaran Pemeiintah.

j. Sumbangan dalam rangka penelitian danpengembangan yang dilakukan di Indonesia yangketentuannya diatur dengan ketentuan pemerintah

k. Biaya yang pembangunan in&astmktur sosial yangketentuannya diatur dengan ketentuan pemerinatah

1. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuanhyadiatur dengan Ketentuan Pemerintah dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yangketentuannya diatur dalam Ketentuan Pemerintah

(Waluyo, 2008,103)

30

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka

menghitung. Penîasilan Kena Pajak diatur dalam Pasal 9 Undang-

Undang PPh diantaranya:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentukapapun seperti deviden, termasuk deviden yangdibayarkan oieh penisahaan asuransi kepadapemegang polis, dan pembagian sisa basil usahakoperasi.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untukkepentingan pribadi pemegang saham, sekutu,atauanggota.

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,kecuali:

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bankdan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,sewa guna usaha dengan hak opsi, penisahaanpembiayaan komsumen, dan penisahaan anjakpiutang.

2) Cadangan untuk usaha asuransi termasukcadangan bantuan sosial yang dibentuk olehBadan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga PenjaminSimpanan

4) Cadangan biaya reklamasi untuk usahapertambangan

5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usahakehutanan, dan

6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaantempat pembuangan limbah industri untuk usahapengolahan limbah industri yang ketentuan dansyarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,asuransi jiwa, asuaiansi dwiguna Wajib Pajak yangbersangkutan

e. Penggantian atau imbalan sehubungan denganpekegaan atau jasa yang diberikan dalam bentuknatura dan kenikmatan di daerah tertentu yangberkaitan dengan pelaksanaan pekeijaan, yangditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan.

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkankepada pemegang saham atau kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa sebagai imbalansehubungan dengan pekegaan yang dilakukan.

31

g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan danwarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat(3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) hurufi, huruf j, huruf k, huruf 1, dan huruf m, Undang-undang Pajak Penghasilan serta zakat yang diterimaoleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkanoleh pemeiintah atau sumbangan keagamaan yangsifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diIndonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaanyang dibentuk atau disahkan oleh pemeiintah, yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemeiintah.

h. Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan PajakPenghasilan dalam ketentuan ini adalah PajakPenghasilan yang temtang oleh Wajib Pajak yangbersangkutan.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untukkepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yangmenjadi tanggungannya.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan.Firma, atau perseroan, komanditer yang modalnyatidak terbagi atas saham

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dankenaikan serta sanksi pidW berupa denda yangbeilcenaan dengan pelaksanaan pemndang-nnHangandi bidang perpajakan.

(Pardiat, 2010,21)

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat

mengambil keuntungan yang sebesar-besamya dari berbagai

pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak

yang diperbolehkan undang-undang.

2.3. Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan

2.3.l.Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada

penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak

32

penghasilan bisa diberlakukan progresif, proposional, atau regresif

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama

satu tahun pajak. Beban pajak atau pajak penghasilan terdiri dari

Beban Pajak Kini (pajak tahun beqalan) dan Beban Pajak Beijalan

(Pajak Penghasilan Tangguhan)

Beban pajak atau pajak penghasilan terdiri dari Beban Pajak

Kini (pajak tahun beqalan) dan Beban Pajak Tangguhan (pajak

penghasilan tangguhan). Menurut PSAK No. 46 ada beberapa istilah

yang perlu dipahami, antara lain:

a. Beban {tax expense) atau manfaat pajak {tax benefit)adalah jumlah agregat pajak kini {current tax) danpajak tangguhan {deffered tax) yang ikutdiperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugiakuntansi pada suatu atau dalam periode begalan.

b. Pajak kini {current tax) adalah jumlah pajakpenghasilw yang terutang atas penghasilan kena pajakdalam periode atau tahun pajak beijalan.

c. Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yangdihitung berdasarkan peraturan perpajakan ataspenghasilan kena pajak.

d. Pajak penghasilan — final adalah pajak penghasilanatas penghasilan tertentu yang dikenakan pajaktersendiri. yang bersifet final tidak digabungkandengan penghasilan objek pajak tarif pasal-17 sebagaikomponen penghasilan kena pajak yang dikenakanpajak tidak bersifat final. Penghasilan tertentu yangdikenakan pajak tersendiri dan bersifat final adalahpenghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaansebagai Wajib Pajak, yang berasal dari transaksi,kegiatan atau usaha tertentu (menurut ketentuan yangditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilantahun 2000).

e. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dfllam satuperiode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak -Laba (Rugi) Sebelum Pajak.

f. Laba atau Rugi Fiskal {taxable income or loss) ataupenghasilan kena pajak adalah laba atau rugi dalamsatu tahun pajak yang dihitung berdasar peraturan

33

perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajakpenghasilan yang terutang dalam tahun pajak beijalan.

2.3.2. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dapat diartikan sebagai pihak yang menunit undang-undang

perpajakan dapat dilekati dengan hak dan kewajiban perpajakan.

Subjek pajak juga bisa berarti pihak yang memiliki potensi untuk

membayar pajak.

MenurutSigit Hutomo (2009, 15) yang menjadi subjek

pajak terdiri dari:

a. . 1. Orangpribadi atau perseorangan;2. warisan yang belum terbagi sebagai satukesatuan menggantikan yang berhak

b. Badan

0. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sedangkan menurut Djoko Mulyono (2010, 2) yang

menjadi objek pajak terdiri dari:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:

a Orang Pribadi,b. Badan

c. Warisan

2. Subjek Pajak Luar Negeri, terdiri dari:

a Orang Pribadi bukan Bentuk Usaha Tetap(BUT)

b. Badan bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.3.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari:1. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

34

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia, orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 (seratus delapanpuiuh tiga) ban dalam janglra waktu 12 (duabelas) bulan, atau

b. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajakberada di Indonesia dan mempunyai niatuntuk tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Badan, yaitu:Badan yang didirikan atau bertempat kedudukandi Indonesia.

3. Subjek Pajak Warisan, yaitu;Warisan yang belum terbagi sebagai satukesatuan menggantikan yang berhak.

(Mardiasmo, 2008,130)

2.3.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri terdiri dari:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia, orang pribadi yang berada diIndonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapanpuluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(duabelas) bulan yang:

a. menjalankan usaha atau melakukankegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

b. Dapat menerima atau memperolehpenghasilan dari Indonesia bukan darimenjalankan usaha atau melakukankegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

2. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, yang:

a. meiyalankan usaha atau melakukankegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

35

b. Dapat menerima atau memperolehpenghasilan dari Indonesia bukan darimenjalankan usaha atau melakukankegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

(Mardiasmo, 2008,130)

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima

oleh Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi. Oleh

karena penghasilan digunakan sebagai dasar dalam menentukan

jumlah pajak, maka berarti penghasilan merupakan objek pâk.

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaanpajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Yangmenjadi objek PPh adalah penghasilan atau setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesiamaupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untukkonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentukapapun.

(Waluyo, 2008,99)

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataudiperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesiamaupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untukkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajakyang bersangkutan dengan nama dan dalam bentukapapun.

(Djoko Mulyono, 2009,17)

Berdasarkan pasal 4 Ayat (1) UU PPh objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajb Pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

36

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekeijaanatau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecualiditentukan lain dalam Undang-Undang PajakPenghasilan.

b. Hadiah dari undian atau pekegaan atau kegiatan, danpenghargaan.

c. Laba usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihanharta termasuk:1) Keuntungan kerena pengalihan harta kepada

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagaipengganti saham atau penyertaan modal.

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepadapemegang saham, sekuritas, atau anggota yangdiperoleh perseroan, persekutuan dan badanlainnya.

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dandalam bentuk apapun.

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupahibah,bantuan, atau sumbangan kecuali yang dibetikankepada keluarga sedarah dalam garis keturunanlurus satu derajat, dan badan keagamaan ataubadan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,koperasi atau orang pribadi 3rang manjalankanusaha mikro dan kecil yang ketentuannya diaturlebih lanjut dengan Peraturan Menteii Keuangan,sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,pekeijaan, kepemilikan, atau penguasaan antarapihak-pihak yang bersangkutan.

5) Keuntungan karena penjulan atau pengalihansebagian atau seluruh hak penambangan, tandaturut serta dalam pembiyaan, atau pemodalandalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telahdibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahanpengembalian pajak.

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalankarena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapnntermasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

37

pemegang polis dan pembagian sisa hasil usahakoperasi.

h. Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak.i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan hartaj. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkalak. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tetentu yang ditetapkan denganperaturan pemerintah.

1. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.n. Premi asuransi

0. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan darianggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yangmenjalankan usaha atau pekeijaan bebas.

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal daripenghasilan yang belum dikenai pajak.

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariahr. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dantata caia peipajakan dan

s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan objek pajak. Tetapi ada beberapa

penghasilan yang dikecualikan menjadi objek pajak.

Pengecualian objek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU

PPh yaitu;

a Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yangditerima oleh badan amil zakat atau lembaga amiizakat yang dibentuk atau disahkan oleh ponerintah danyang diterima oleh penerima zakat yang berhak atausumbangan keagamaan yang siiatnya wajib bagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yangterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk ataudisahkan oleh pemerintahan yang diterima olehpenerima sumbangan yang berhak, yangketentuannya diatur dengan atau b^dasaikanperaturan pemerintah.

b. Harta hitehan yang diterima oleh fceluarga sedaiahdalam garis keturunan lunis satu derajat, badankeagamaan, badan pendidikan, badan sosial

38

tennasuk yayasan, koperasi, alau orang pribadiyang menjalankan usaha mikro dan kecil, yangketentuannya diatiir dengan atau beidasarkan PetatiuanMenteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungandengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaandi antara pihak-pihak yang bersangkutm

c. Warisaa

d. Harta termasuk setoian tunai yang diterima olehbadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)hunif b sebagai pengganti saham atau sebagaipengganti penyertaan modal.

e. Penggantian atau imbalan sehubunganpekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh Haiambentuk nature dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajakatau PenKiintah, kecuali yang diberikan oleh bukanWajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secarafinal atau Wajib Pajak yang menûnakan normapeai^tungankhusus(dfee/nerf/>rtj/?/) sebaîmanadimaksud dalam Pasal 15.

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orengpribadi sehubungan dengan asuransiasurensi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransidwiguna, dan asuransi beasiswa.

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperolehpcrseroan terbatas sd)agai Wîb Pajak Halnm neîi,kcqioasi, badan usaha milik negara, atau ncahamilikdaerah, dari penyertaan modal pada haHat^ usahayang didiiikan dan beitempatkedudukandi Indonesiadengan syarat;1. Dividai beiasal dari cadangan laba yang ditahan,dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan ii«»ha miliknegara dan badan usaha milik daerah yangmenerima dividen, kepemilikan saham pada haHnnyang memberikan dividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) dan jumlah modal yang disetor.

h. luian yang diterima atau diperoleh dana pensiunyang pendinannya telah disahkan Menteri Keuangan,baik yang dibayar oleh pemberi Iroga maiqiun pâwai;Penîlan dari modal yang ditanamkan oleh danapensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, Hainmbidang-bidang tertaitu yang ditetapkan denganKeputusan Mentoi Keuangan.

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh danapensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalambidang-bidang tertentu yang ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan

39

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dariperseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrakinvestasi kolektif.

k. Dihapus1. Pengjiasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan

modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasflnganusaha yang didirikan dan menjalankan usaha ataukegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pa<Mnganusaha tersebut;

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengahatau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektorusaha yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan, dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diIndonesia

m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yangketentuannya diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan ataulembaga nirlaba yang bergerak dalam bidangpendidikan dan/atau bidang penelitian d^npengemban^ yang telah terdafiar pada instansi yangmembidanginya, yang ditanamkan kembali dalambentuk sarana dw prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangkawaktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnyasisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan, dan

0. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BadanPenyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajaktertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(Gunadi, 2009,164)

2.3.5. Macam-macam Objek Penghasilan

Penghasilan sebagai objek pajak dapat diperoleh dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berdasarkan asal negara

sumber penghasilan tersebut didapat, maka objek pajak dapat

dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Objek Pajak Dalam Negeri

40

Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yangdiperoleh subjek pajak dalam negeri termasuk BUTmaupun subjek pajak luar negeri yang berasal dariIndonesia.

2. Objek Pajak Luar NegeriObjek pajak luar negeri adalah penghasilan yangdiperoleh subjek pajak dalam negeri termasuk BUTyang berasal dari luar Indonesia.

(Djoko Mulyono, 2009,17)

2.3.6. Tarif Pajak Penghasilan dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional

(sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif(menurun).

Untuk menghitung besamya pajak yang terutang wajib pajak badan

maka tarif yang digunakan adalah tarif progresif.

Sesuai Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17

ayat (lb) menyatakan bahwa « Wajib Pajak badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%". Tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun

pajak 2010.

Adapun Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaian

bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah) mendapat fesilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%

(lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

ayat (1) huruf b dan ayat (2b) yang dikenakan atas Penghasilan Kena

Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk dapat menghitung PPh terutang, terlebih dahulu hams

diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri

41

dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak

adalah Penghasilan Kena Pajak (PBCP) yang berlandaskan atau

bersumber dari laporan keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba

rw^profit and loss statement). Besamya penghasilan kena pajak untuk

wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan

bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang

PPh atau setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan atau negatif dapat

diperoleh penghasilan netto setelah koreksi.

Pajak Terutang - Tarif Pajak X Penghasilan Kena Pajak

(Sukrisno dan Estralita, 2009,224)

Pada akhir tahun fiskal setiap wajib pajak diwajibkan untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang riftngan

menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.3.7. Strategi Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan

Dalam meminimalkan beban pajak perlu adanya strategi-

strategi yang digunakan agar perencanaan pajak dapat begalan

dengan baik. Ada beberapa strategi yang biasa digunakan dalam

perencanaan pajak. Menurut Erly Suandy (2008, 121) strategi dalam

meminimalkan beban pajak penghasilan badan adalah sebagai

berikut:

1. Pemilihan altematif dasar pembukuan, basis kas ataubasis akrual.

2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan denganpemberian kesejahteraan kepada kaiyawan.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan.4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan asset tetap.5. Pemilihan metode penyusutan asset tetap dan

amortisasi asset tidak berwujud.

42

6. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.8. Permohonan penuninan pembayaran angsuian masa

(PPhPasal25)9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal

22 dan Pasal 23.10. Rekonsiliasi SPT

11.Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalan^negeri.

Sedangkan menurut Aries P. Ompusunggu (2011, 6)

strategi dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan

adalah sebagai berikut:

1. ^2. Ambil keuntungan dari kredit pajak selama tahun

bcQalan3. Tunda (menangguhkan) pembayaran pajak terutang

tanpa dikenakan sanksi administrasi (penalty) olehkantor pajak.

4. Maksimalisasi pengurang pajak5. Usahakan untuk mendapat pengurangan lapisan tarif

pajak6. Usahakan untuk mendapat pengurangan lapisan tarif

pajak PPh Pasal 177. Usahakan untuk dapat menggeser beban pajak ke

pihak lain.8. Ambil keuntungan dari status Surat Pemberitahuan

Masa/Tahunan (SPT) dan pengecualian pajak.

2.3.8. Rekonsiliasi Laporan keuangan Komersial ke Uporan Keuangan

Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara

akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam

menghitung besamya penghasilan kena pajak, Perbedaan ini

disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi

komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu

penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait.

43

sedangkan dan segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan

negara.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan lapoian

keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Peibedaan waktu

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementaia

karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan

beban antara peratuian perpajakan dengan SAK. Perbedaan

waktu tegadi karena adanya transaksi bisnis berupa penghasilan,

biaya, beban yang diakui balk oleh ketentuan perpajakan

maupun oleh stndar akuntansi keuangan (SAK) yang lazim,

tetapi pada waktu dan periode yang berbeda.

Contoh:

a. Plutang usaha yang berkaitan dengan piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih lagi.

b. Persediaan yang berkaitan metode penilaian persediaan

yang diakui dalam menghitung pajak terutang.

c. Harga tetap berkaitan dengan metode penyusutan

2. Perbedaan tetap/permanen.

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau

biaya berdasarkan ketentuan peratuian perundang-undangan

perpajakan dengan prinsip akuntansi. Peibedaan tetap ini dapat

teijadi karena undang-undang perpajakan tidak pemah

mengakui perlakuan transaksi bisnis tertentu baik pengakuan

44

penghasilan maupun biaya dalam menghitung pengfaasilan kena

pajak. Perbedaan pennanen/tetap pengakuan penghasilan,

misalnya:

1. Penghasilan tertentu yang telah dipotong PPh final, diatur

dalam Pasal 4 Ayat (2) undang-undang PPh.

2. Penghasilan bukan objek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat

(3) undang-undang PPh.

Perbedaan permanent/tetap pengakuan biaya/beban, misalnya:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekeâan

atau yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan/fasilitas.

2. Pembentukan dana cadangan, kecuali jenis nsaha asuransi

leasing dan perbankan.

3. Pajak penghasilan (PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26) dan PPh

final.

4. Sanksi perpajakan berupa sanksi bunga denda dan kenaikan.

2.4. Perencanaan Pajak (Tar Planning) Suatu Upaya Meminimalkan Beban

Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak {tax planning sesungguhnya merupakan

tindakan penstukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang

tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi

pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian teisebut dapat

meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan ditransfer ke pemerintah

45

melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan

bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana

fiskal yang tidak akan ditoleransi. Umumnya perencanaan pajak memjuk

kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak

berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peratuian

peipajakan ataupun mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari

jumlah yang seharusnya.

Didalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan hams benar-

benar memahami ketentuan peratuian perpajakan yang berlaku,

perkembangan dan perabahannya, tahapan-tahapan didalam membuat

perencanaan pajak, strategi yang tepat dalam penerapannya dan juga

memahami prinsip taxable dan deductible sehingga perusahaan dapat

mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin dari berbagai

pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang

dipeibolehkan undang-undang sehingga dapat menghemat beban pajak

perusahaan.

Salah satu caranya yaitu dengan memaksimalkan pengurangan-

pengurangan dengan cara pengalihan pemberian dalam bentuk nature ke

bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurengkan sebagai biaya sesuai

prinsip dapat dipajaki (taxable) dan dapat dikurangkan (deductible) yang

dianut ketentuan pereturan perundang-undangan perpajakan. Karena dalam

penerapan perencanaan pajak pada dasamya berlaku prinsip deductible dan

taxable yaitu merabah suatu komponen biaya yang menumt ketentuan

perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bmto

46

menjadi komponen biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang

penghasilan bruto dengan konsekuensi teijadi perubahan pada salah satu

jems pajak yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut. dengan demikian

semakin besar biaya yang dapat dikurangkan maka semakin kecil

penghasilan kena pajaknya sehingga pajak penghasilan yang terutang yang

hanis dibayar juga semakin kecil.

BABm

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. ObjekPenelitian

Dalam melakukan penelitian, objek yang diteliti oleh penulis meliputi

dua variabel yaitu Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Upaya

Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan PT Semesta Keramika Raya.

Untuk mendapatkan data dan infonnasi yang dibutuhkan, penulis melakukan

penelitian pada PT Semesta Keramika Raya yang terletak di Jalan Raya

TIanjung Udik No. 88 Gunung Putri, Bogor.

PT Semesta Keramika Raya berdiri pada tahun 2001 dengan tujuan

untuk memenuhi permintaan pasar keramik lokal dan export. Beberapa

produk yang diproduksi dan dipasarkan adalah tableware (produk untuk

rumah tangga) yang terdiri dari, mug, piring, mangkok dan cup saucer.

Perusahaan Semesta Keramika Raya sebagai pengusaha kena pajak tentu

tidak terlepas dari pemenuhan semua kewajiban perpajakannya sebagaimana

yang ditentukan dalam undang-undang pajak. Agar tidak teijadi gangguan

yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban

peipajakan hams dikelola dengan baik. Namun, dari hasil penelitian yang

dilakukan, beban pajak penghasilan PT Semesta Keramika Raya masih terlalu

besar yang dapat terlihat dari besamya biaya yang tidak dapat dikurangkan

dari penghasilan bmto sehingga menyebabkan tingginya penghasilan kena

pajak dan beban PPh temtang masih terlalu besar.

47

48

Hal ini tentu saja mengganggu jalannya perusahaan dimana

pembayaran pajak tidak direncanakan dengan baik. Seharusnya perusahaan

bisa memperkecil pajak terutangnya dengan memaksimalkan dari berbagal

pengecualian, potongan atau pengurangan-pengurangan atas pengiiasilan kena

pajak yang diperbolehkan undang-undang sehingga dapat mengurangi beban

pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, namun hal tersebut tidak

dilakukan oleh PT Semesta Keramika Raya dalam pengelolaan pajaknya. Hal

ini menandakan bahwa perencanaan pajak (tax planning) belum dijalankan

dengan baik sehingga beban pajak perusahaan masih terlalu besar.

Unit keija yang diteliti yaitu pada bagian akuntansi dan keuangan.

Dalam melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti, penulis

menitik beratkan pada sejauh mana perencanaan pajak (tax planning)

mempengaruhi beban pajak perusahaan dan terhadap beban pajak yang

dibayar perusahaan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan pengetahuan dan

pemecahan masalah dengan usaha penyelidikan yang sistematis dan

terorganisir. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Serangkaian pilihan dalam memperoleh data dan informasi yang

diperlukan untuk menyusun skripsi ini mencakup:

49

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Peneiitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menjelaskan antaia Perencanaan Pajak {Tax Plarming)

(variabel satu) dengan Upaya Meminimalkan Beban Pajak

Terutang (variabel dua) berdasarkan hipotesis yang ada.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi

kasus, yaitu metode penelitian dengan karakteristik yang

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini yang teâdi

dari subjek yang diteliti.

c. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian

analisis kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tidak

berhubungan dengan alat analisis statistik.

2. Unit analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individual,

sumber data yang unit analisisnya merupakan unit fVingsional dari

suatu organisasi. Dalam skripsi ini sumber data diperoleh dari

responden bagian akuntansi dan keuangan PT Semesta Keramika

Raya.

50

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis

mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua

kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Independen (variabel tidak terikat/bebas)

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel dependen. Dalam makalah ini yang

menjadi variabel independen adalah Perencanaan Pajak {Tax

Planning).

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam makalah ini yang

menjadi variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Badan

Terutang.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi

variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut ini:

51

Tabel 2

Perencanaan Pajak {Tax Planning) Suatu Upaya Meminimalkan BebanPajak Penghasilan Badan Pada PT Semesta Keramika Raya

NoVariabel/Sub

Variabel

Perencanaan

PajakSub variabel:

• Perencanaan

Aspek Formal

• Perencanaan

AspekMaterial

Indikator

Kepatuhan wajibPajak Badan

Memaksimalkan

Penghasilan yangdikecualikan

• Memaksimalkan

Biaya-biaya Fiskal

Meminimalkan

Biaya yang tidakdapat dikurangkan

Pemilihan Metode

Penyusutan AktivaTetap

Ukuran

Mendaftarkan diri

untuk mendapatkanNPWP

MenyelenggarakanPembukuan atau

pencatatan.

Memotong ataumemungut pajakMengisi danmemasukkan SPT ke

Direktorat Jenderal

Pajak

Pasal 4 (3) UU PPhNo. 36 Tahun 2008

tentang PajakPenghasilan.Pasal 6 UU PPh No.36 Taliun 2008

Pasal 9 UU PPh No.

36 Tahun 2008

• Pasal 11 UU

Perpajakan No. 36Tahun 2008

Skala

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

52

2 PajakPenghasilanBadan Terutang

• Penghasilan Bruto • PasaU (1), pasal4(3) UU PPh

No.36 tahun 2008

Rasio

Rasio

• Unsur pengurangPenghasilan Brutoyang dapatdimanfaatkan

• Pos-pos danjumlahbiaya yang bolehdikurangkan sesuaiPasal 6 UU PPh.UUPPh No 36 Tahun

2008

Rasio

• Penghasilan KenaPajak

• Pasal 6 UU PPh No.36 tahun 2008

Rasio

• Tarif • Pasal 17 ayat 1 danUU PPh No. 36

tahun 2008

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk

mendapatkan data dan informasi sebagai pendukung penelitian untuk

pembuatan makalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data dengan riset kepustakaan ini dilakukan untuk

memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan

mempelajari teori-teori serta literatur-literatur yang berhubungan

dengan pembahasan skripsi ini.

2. Riset Lapangan

Penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung

pada objek penelitian, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

yaitu tentang tax planning dan pajak penghasilan badan terutang.

Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

53

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik psngumpulan data dcngan cara

melakukan dialog serta tanya jawab secara langsung Hpngan

pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah

yang diteliti.

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke perusahaan Semesta

Keramika Raya mengamati sistem dan kondisi dari penerapan tax

planning dan pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan.

3.2.5. Metode Analisis

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode

analisis deskriptif kualitatif (non statistik), yaitu dengan

menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenamya untuk

mengumpulkan data yang relevan den tersedia, kemudian disusun,

dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan tidak

berhubungan dengan alat statistik, namun menggunakan kerangka teori

sebagai alat analisis. Untuk menganalisis data yang ada di bab IV

untuk menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis

lurus dan saldo menurun dan untuk menghitung PPh terutang

menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 dan UU PPh No. 36

tahun 2008.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemsahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan FT Semesta Keramika Raya

PT Semesta Keramika Raya merupakan pemsahaan yang

bergeiak dalam pembuatan tableware (produk untuk rumah tangga)

yang berlokasi di Jalan Raya Tlanjung Udik No. 88 Gunung Putri,

Bogor. PT Semesta Keramika Raya berdiri pada tahun 2001 dengan

tujuan untuk memenuhi permintaan pasar keramik lokal dan export.

Beberapa produk yang diproduksi dan dipasarkan adalah tableware

(produk untuk rumah tangga) yang terdiri dari mug, piring, mangknk

dan cup saucer.

PT Semesta Keramika Raya menjadi suatu produsen keramik

yang handal dengan produk yang diproduksi di atas menggunakan

bahan baku lokal sebesar 70% dan bahan baku import sebesar 30%

dan menampung sebanyak kurang lebih 320 karyawan dengan proses

jigger dan casting yang kapasitas produksi keseluruhannya sebesar

1.000.000 Pcs perbulan. Sesuai dengan perkembangan wafctu dan

permintaan pasar PT Semesta Keramika Raya memproduksi untuk

market property dengan meluncurkan Rooster untuk bahan bangunan

yang pada tahap awal ini dengan kapasitas 10.000 Pcs perbulan, pada

kedepannya akan menjadi 50.000 Pcs perbulan.

54

55

Dalam melakukan produksinya PT Semesta Keramika Raya juga

menerima pesanan dari konsumen. Pada saat ini PT Semesta

Keramika Raya memproduksi barang sebagai berikut:

1. Merk sendiri Accura dan Johnson adalah produk Tableware dan

Oval imtuk produk bahan bangunan {Rooster).

2. PT Jico Agung dengan produk mangkok Cap Ayam Miwoa

3. PT Rena Djaya dengan produk piring dan mangkok Cap Mobil.

4. PT Muara Catur Kalindra dengan produk mug dan mangkok Kopi

Kapal Api.

5. PT Cahaya Kerindo Pesona Indah dengan produk asbak

Sampoema Mild dan mug Anlene.

Dengan berbagai kendala yang telah dihadapi oleh managemen

PT Semesta Keramika Raya memandang suatu tantangan untuk selalu

menjaga kualitas dan pelayanan terbaik untuk konsumen. PT Semesta

Keramika Raya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik

kepada para konsumennya dengan meningkatkan mutu produk dan

secara aktif memberikan pembaharuan pada teknik-teknik opeiasinya,

mengembangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sumber

daya manusianya diantaranya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

56

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Stniktur organisasi merupakan sarana untuk

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan diiaksanakan oleh

perusahaan dengan melakukan keijasama antar individu yang ada di

perusahaan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan tertentu,

dimana untuk mencapai tujuan diperlukan orang yang cakap untuk

mengkoordinir pelaksanaan keija didalam perusahaan serta diperlukan

pembagian tugas dan wewenang secara jelas sehingga Halnm

pelaksanaan kegiatan perusahaan lebih terarah pada tujuan yang aif""

dicapai oleh perusahaan. Pada hakikatnya, struktur organisasi

perusahaan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan

berhasil atau tidaknya pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas, wewenang,

kekuasaan dan tanggung jawab didalam perusahaan. Setiap

perusahaan dapat dikatakan baik jika struktur organisasinya baik.

Karena struktur organisasi mencerminkan hubungan antara anggota

didalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pada dasamya struktur

organisasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Struktur Organisasi Lini

Suatu bentuk orgamsasi dimana wewenang dan pimpinan kepada

bawahannya berbentuk garis vertikal. Biasanya tipe organisasi

seperti ini diteiapkan dalam organisasi yang jumlah anggota

maupun kegiatannya tidak banyak.

57

2) Struktur Organisasi Fungsional

Suatu organisasi dimana kaiyawan dan bawahan tidak langsung

betada di bawah pengawasan khusus tapi bawahan menerima

perintah dari sekelompok pengawas yang melaksanakan tugas

tertentu, dimana masing-masing bidang dan tugasnya dapat

dengan jeias dibedakan satu dengan yang lainnya.

3) Struktur Organisasi Garis dan Staf

Tipe organisasi ini merupakan kombinasi antara pimpinan garis

yang memeiintah turun kebawah secaia vertikal dan staf sebagai

pimpinan yang bukan bersifat memerintah tetapi memimpin

untuk mencapai tujuan. Tipe organisasi ini pada umumnya

sangat baik untuk perusahaan kecil atau besar.

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas dan kewenangan dari

struktur organisasi PT Semesta Keramika Raya adalah sebagai

berikut:

1. Managing director

a. Sebagai penanggung jawab organisasi dan jalannya organisasi.

b. Mengangkat dan memberhentikan setiap manajer.

c. Mengusahakan efisiensi, pelaksanaan, pengawasan, dan

pengendaiian perusahaan secara terus menerus.

d. Melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait guna

lancamya kegiatan operasional perusahaan

58

e. Dalam tugasnya sehari-hari dapat mengangkat seorang asisten

untuk membantunya dalam pekeijaan yang rutin, Seperti

sekretaris dan pengadaan.

2. Manajer QC {Quality Control)

a. Mengecek apakah produk siap dikirim atau telah melalui standar

mutu atau belum.

b. Mengecek mutu produk jangan sampai ada yang menyimpang

dari pengawasan kualitas bahan kimia yang menjadi ciri khas

produk yang diminta oleh konsumen.

c. Dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh Asman QC, Asman

ISQ, Spv EPLL, SPV pemastian mutu dan SPV pemeriksa.

3. Manajer Keuangan dan SDM

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan masalah-masalah

keuangan perusahaan.

b. Merencanakan sumber-sumber keuangan.

c. Bertanggung jawab terhadap seluruh penerimaan dan

pengeluaran kas perusahaan.

d. Mengatur pengalokasian dan penggunaan dana.

e. Menyajikan kegiatan akuntansi dalam LK.

4. Manajer pemasaran

a. Merencanakan dan menyelenggarakan semua kegiatan

pemasaran dan penjualan hasil produksi perusahaan.

b. Bertanggungjawab terhadap target penjualan.

59

c. Mengusahakan agar volume penjualan meningkat dengan

memperhatikan pelanggan lama dan mencari pelanggan bam.

d. Memperluas daerah pemasaian.

5. Manajer produksi dan umum

a. Mengendalikan bahan baku, bahan pembantu dan bahan-bahan

lainnya berdasarkan rencana produksi yang telah ditetapkan.

b. Menyiapkan rencana produksi di unit-unit produksi, menjaga

agar mutu produk yang dihasilkan tetap baik dan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

c. Departemen ini membawahi beberapa staf produksi dan

mengawasi bagian persediaan dan teknologi informasi.

- Spv Produk jadi 1 dan 2, tugasnya yaitu mengolah bahan

yang sudah diterima dari bahan dasar kimia setengah jadi dan

mengolah bahan ini menjadi bahan jadi.

- Spv Produk setengah jadi 1 dan 2, tugasnya yaitu mengolah

bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yang dibuat

berdasarkan program-program standar intemasional.

- SPV Utilitas, tugasnya yaitu memeriksa bahan kimia dari

produk setengah jadi ke bagian pemeriksaan yaitu bagian

SPV URT, bagian ini akan melihat tingkat kualitas barang

dan bahan ini akan dikemas dan diberi merk.

- SPV GBB dan suplies, tugasnya menyimpan bahan kima

kegudang setelah diterima dari bagian utilitas.

60

4.2. Isi dan Pembahasan

4.2.1. Perencanaan Pajak {Tax Planning) pada PT Semesta Keramika Raya

PT Semesta Keramika Raya merupakan sebuah penisahaan yang

bergerak dalam bidang pembuatan Tableware (produk rumah tangga)

yang terdiri dari mug, piring, mangkok dan cup saucer. Tujuan

didirikan penisahaan adalah untuk meningkatkan nilai suatu

perusahaan sehingga penisahaan mampu bertahan Han dapat bersaing

dengan penisahaan Iain. Dalam melakukan kegiatan, perusahaan hams

dapat memberikan yang terbaik, salah satunya )îtu dengan cara

meningkatkan kualitas mutu produk yang diha«;ilkfln Perusahaan

memandang bahwa pembayaran pajak mempakan beban bagi

perusahaan yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu perusahaan

berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara semaksimal

mungkin memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurat

perpajakan.

4.2.1.1. Aspek Formal dan Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

1. Aspek Formal dalam Perencanaan Pajak

Aspek formal dalam perencanaan pajak mempakan

kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan undang-undang

perpajakan. Aspek formal ini meliputi mendaftarkan diri

untuk mendapatkan NPWP, menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut

pajak, mengisi atau memasukkan SPT ke Direktorat

Jenderal Pajak.

61

Aspek formal pada PT Semesta Keramika sudah

beijalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari kepatuhan

perusahaan dalam membayar pajaknya. Berikut ini adalah

pajak-pajak yang dibayarkan oleh PT Semesta Keramika

Raya adalah sebagai berikut:

1. PPh OP yang dipotong dan Badan

2. PPN

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pajak Kendaraan

Agar pembayaian pajak sebagai transfer sumber

daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka

pembayaian pajak hams direncanakan secaia baik supaya

tidak teijadi pemborosan. Penyediaan dana hams

direncanakan supaya pembayaian pajak dapat dilakukan

sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pelaksanaan aspek foimal yang dilakukan oleh PT

Semesta Keramika Raya adalah sebagai berikut:

1. PT Semesta Keramika Raya telah mendafiarkan diri

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

2. PT Semesta Keramika Raya telah melakukan

pembukuan sesuai dengan UU KUP Nomor 28

Tahun 2007 Pasal 2. Pembukuan dilakukan dengan

62

prinsip taat asas dan dengan menggunakan stelsel

akrual {Accrual basis). Pendapatan dan beban diakui

pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun

uangnya belum diterima atau dibayar.

3. FT Semesta Keramika Raya telah memotong atau

memungut pajak sesuai dengan ketentuan

peipajakan yang berlaku dalam tahun pajak. Dalam

hal ini perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak

sepeiti pemotongan PPh 21 atas gaji kaiyawan yang

dilakukan oleh perusahaan.

4. PT Semesta Keramika Raya melakukan pembayaran

atas penyetoran pajak sesuai dengan PPh Badan

yang tenitang dalam SPT Tahunan PPh Badan.

5. PT Semesta Keramika Raya melakukan

penyampaian SPT dengan memenuhi kelengkapan

dokumen persyaratan dalam penyetoran dan

pelaporan PPh Badannya.

Aspek Formal dalam perencanaan yang dilakukan

PT Semesta Keramika Raya bertujuan memenuhi

peraturan peipajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan

baik berupa bunga atau denda yang ditentukan oleh Diên

Pajak.

63

2. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Aspek material dalam perencanaan pajak adalah

upaya penghematan beban pajak dengan cara

memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan perpajakan

serta pengecualian dan fasilitas perpajakan yang dilakukan

penisahaan disamping memenuhi peraturan perpajakan

yang telah ditetapkan.

a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Penghasilan merupakan objek pajak. Tetapi ada

beberapa penghasilan yang dikecualikan menjadi objek

pajak, Pengecualian objek pajak diatur dalam Pasal 4

Ayat (3) UU PPh. Dengan adanya pengecualian ini

diharapkan penisahaan dapat mengambil keuntungan

sebesar-besamya dari berbagai pengecualian yang

diperbolehkan undang-undang.

Misalnya merencanakan waktu penerimaan

penghasilan di tahun pajak berikutnya.penghasilan yang

diterima pada tahun ini di bulan-bulan akhir sebisa

mungkin direncanakan untuk diterima di tahun

berikutnya.

b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal & meminimalkan

biaya yang tidak dapat dikurangkan

Dalam menghitung besamya penghasilan kena

pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak

64

penghasilan salah satunya yaitu dengan cara

memaksimalkan biaya-biaya fiskal sesuai dengan pasal

6 undang-undang pajak penghasilan dan meminimalkan

biaya yang tidak dapat dikurangkan menunit Pasal 9

Undang-Undang PPh.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam

memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan

biaya yang tidak dapat dikurangkan yaitu misalnya

dengan mengubah jenis biaya. Biaya yang menunit

undang-undang perpajakan tidak dapat dibiayakan

dubah menjadi biaya yang dapat dibiayakan tanpa

melanggar undang-undang perpajakan.

Contohnya dengan memberikan sumbangan kepada

karyawan diubah menjadi pemberian tunjangan dalam

bentuk uang tunai atau berupa penghasilan kepada

karyawan.

d. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap

Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap

perusahaan dapat menggunakan dua metode

penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan oleh

akuntansi maupun ketentuan perpajakan. Dua metode

itu adalah metode garis lurus {straight line) dan saldo

menurun (double declining balance). Pemilihan metode

65

penyusutan aktiva tetap ini diatur dalam Pasal 11

Undang-Undang Peipajakan No. 36 Tahun 2008.

Aspek material dalam perencanaan pajak yang

dilakukan PT Semesta Keramika Raya yaitu dengan

melaporkan penghasilan yang diterima atau yang

diperoleh sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam upaya

pengbematan beban pajak, PT Semesta Keramika Raya

meman&atkan kelemahan dan celah peraturan serta

pengecualian dan fasilitas perpajakan, serta dengan

melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat

diseleksi jenis tindakan apa yang dilakukan sebagai upaya

meminimalkan beban pajak.

Wajib pajak harus mengerti benar mengenai biaya-

biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan daii

penghasilan brute sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9

Undang-undang PPh tahun 2008. Dalam hal ini PT

Semesta Keramika Raya benisaha semaksimal mimgkin

untuk mengeluarkan biaya operasional perusahaan yang

dapat dijadikan pengurang penghasilan brute dan

menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh

dijadikan pengurang dari penghasilan brute.

66

Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang

diperbolehkan menunit akuntansi dan perpajakan bisa

dilakukan dengan dua metode yaitu metode garis lunis

{straight line) dan saldo racnunm (double declining

balance). Dalam menghitung besamya penjnisutan aktiva

tetap PT Semesta Keramika Raya menggunakan metode

garis lurus {straight line) untuk semua golongan. Pada

dasamya, dengan kedua metode penyusutan aktiva tetap

teisebut saat akhir masa manfaat akan memiliki akumulasi

penyusutan yang sama. Yang membedakan keduanya

hanyalah pengakuan besarnya beban penyusutan aktiva

tetap tiap tahunnya.

4.2.2 Beban Pajak Penghasilan PT Semesta Keramika Raya

Dalam menghitung laba kena pajak PT Semesta Keramika Raya,

dilakukannya penyesuaian-penyesuaian (koreksi fiskal) pada laba rugi

komersial. Koreksi ini muncul karena terdapat perbedaan paH^

pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan kp-iiangflt^

Laporan keuangan komersial berpedoman pada standar alamtangi

keuangan, sedangkan pedoman yang digunakan dalam menyusun

laporan keuangan fiskal adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku

dalam perpajakan. Berikut ini akan disajikan rekonsiliasi laporan laba

rugi komersial dan fiskal PT Semesta Keramika Raya untuk tahun

yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

67

Tabel 3

PT Semesta Keramika RayaRekonsiliasl Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak

Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

Keterangan Laporan

KomersialBeda Tetap Beda Waktu

Laporan

Fiskal

'endapatan

'enjualan

larga Pokok Penjualan8,534,396,860 8,534,396,860

'ersediaan awal bahan baku 475,250,425 475,250,425

embelian 4,952,871,257 4,952,871,257

ersediaan akhir bahan baku (523,675,550) (523,675,550)

Pemakaian Bahan Baku 4,904,446,132 4,904,446,132

pah Langsung

iaya Overhead Pabrik658,900,450 658,900,450

iaya Bahan Bakar

aya Listrik dan Air287,325,700

750,215,412287,325,700

750,215,412

aya Penyusutan Gedung Pabrik 37,797,679 37,797,679

aya Penyusutan Mesin 236,578,535 33,538,672 203,039,863

aya Perbaikan dan Pemellharaan 125,535,500 125,535,500

1,437,452,826 1,403,914,154

Total Blaya PabrlkasI

trsedlaan Barang Dalam Proses7,000,799,408 6,967,260,736

rsedlaan Awal 231,457,100 231,457,100

rsediaan AkhIr (275,970,235) (275,970,235)

Harga Pokok Produksl

rsedlaan Barang Jadl6,956,286,273 6,922,747,601

68

Persediaan Awal

Persediaan Akhir

155,763,500

(250,345,150)

155,763,500

(250,345.150)

Harga Pokok Penjualan 6,861,704,623 6,828,165,951

Laba (Rugi) Kotor 1,672,692,237 1,706,230,909

Beban Usaha

Gaji 751,579,950 751,579,950

BiayaTransportasi 98,790,700 98,790,700

Biaya Penyusutan Gedung Kantor 15,754,650 15,754,650

Biaya Penyusutan Inventaris Kantor 35,235,300 7,061,985 28,173,315

Biaya Penyusutan Kendaraan 33,547,900 12,084,000 21,463,900Biaya Perbaikan dan Perawatan

Kendaraan 25,675,350 25,675,350

Perjalanan Dinas 35,673,450 35,673,450

Biaya Telepon dan Faks 95,654,783 95,654,783

Biaya Pengobatan 96,148,450 96,148,450-

Biaya Bahan Bakar 30,756,890 30,756,890

Biaya Perlengkapan dan Umum 25,467,825 25,467,825

Biaya Entertain/Jamuan 25,345,675 25,345,675-

MK 15,254,500 15,254,500

^dministrasi Kantor 98,243,500 98,243,500

3iaya Keamanan 1,800,000 1,800,000

=otocopy 2,567,435 2,567,435

iiaya Promosi 30,457,650 30,457,650

.aba (Rugi) Usaha

1,417,954,008

254,738,229

1,277,313,898

428,917,011

69

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Pendapatan Jasa Giro

Keuntungan atas Penjualan Aktiva Tetap

Beban Lain-lain

Jumlah Pendapatan (Beban)

8,998,457

5,000,000

8,998,457

5,000,000

13,998,457 5,000,000

IAEA KENA PAJAK 268,736,686 433,917,011

Dari perencanaan pajak pada PT Semesta Keramika Raya, masih

ada akun-akun yang yang dikoreksi fiskal. Berikut ini akun-akun yang

tidak perlu dikoreksi fiskal:

1. Biaya Promosi

Biaya promosi dikelompokkan sebagai biaya untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (biaya 3M

penghasiian) yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk

mendapatkan penghasilan kena pajak. Adapun hal yang dilakukan

dalam biaya promosi agar mendapatkan beban pajak yang rendah

yaitu biaya promosi dapat dibebankan sebagai pengurang

penghasilan bruto dalam menghitung PPh terutang, Wajib pajak

hams membuat daftar nominatif dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran

biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain.

b) Daftar nominatif tersebut paling sedikit hams memuat data

penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besamya biaya, nomor

70

bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang

dipotong.

c) Daftar tersebut dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini Nomor

02/PMK.03/2010.

d) Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak

menyampaikan SPT Tahunan PPh badan.

2. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang bisa menjadi

pengurang untuk penghasilan kena pajak. Jika perjalanan didukung

dengan bukti-bukti yang sah/dipertanggungjawabkan maka bersifet

deductible. Dan perjalanan dinas tersebut harus beiiiubungan

dengan laju pemsahaan. Dengan adanya bukti-bukti untuk biaya

perjalanan dinas maka biaya ini bisa menjadi pengurang imtnk

penghasilan kena pajak. Tetapi jika tidak ada bukti maka biaya ini

tidak bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

3. Pendapatan

pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh

pemsahaan dart aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk

dan/atau jasa kepada pelanggan.

Sumber pendapatan;

1. Transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya

tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan

pemegang saham.

71

2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk

perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga atau penjualan

anak/cabang perusahaan.

3. Hadiah, sumbangan atau penemuan.

4. Revaluasi aktiva.

5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil penjualan

produk.

4. Penjualan

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untîk

mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada

usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan

merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan

dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang

diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat

mengetahui hasil produk yang dihasilkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan, yaitu:

1. Kondisi dan kemampuan penjual

2. Kondisi pasar

3. Modal

4. Kondisi organisasi perusahaan

5. Faktorlain.

72

5. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan atau HPP adalah istilah yang

digunakan pada akuntansi keuangan dan pajak untuk

menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang

diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Ini termasuk biaya

bahan baku, tenaga keqa langsung, dan biaya overhead dan tidak

termasuk periode (operasi) biaya seperti penjualan, iklan atau riset

dan pengembangan. HPP muncul pada laporan laba rugi sebagai

komponen utama dari biaya operasi. HPP juga disebut sebagai

biaya penjualan. Harga Pokok Penjualan (HPP) = persediaan awal

+ pembelian bersih - persediaan akfair.

6. Pembelian

Pembelian sinonim dengan pengadaan barang. Pengadaan

barang adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya-sumber

daya, pemesanan dan perolehan barang atau jasa, Pembelian

merupakan pengelolaan masukan ke dalam proses produksi

organisasi.

Fungsi pembelian sering dianggap sebagai bagian yang

paling penting dan berpengaruh, bahkan bisa dikafakan sebagian

besar proses bisnis berasal dari kegiatan pembelian. Alasan yang

sangat fundamental untuk membahas fungsi pembelian ialah karena

dalam bidang ini pemborosan mudah teijadi, baik karena perilaku

yang disfungsional maupun karena kurangnya pengetahuan dalam

73

berbagai aspek pembelian bahan, sarana, prasarana dan suku

cadang yang diperlukan perusahaan.

7. Persediaan

Menurut PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dalam PSAP 05 paragraf 6 menyebutkan bahwa

persediaan adalah aktiva lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dinialf<ii<iifi^T|

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Persediaan merupakan aktiva yang berwujud barang

atau perlengkapan (si^plies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan

{supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam

proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan

pemerintahan.

Dua sistem akuntansi persediaan yang paling sering

digunakan secara luas adalah periodik dan perpetual Metode

pembiayaan persediaan yang umumnya paling digunakan aHaigi^

sebagai berikut:

1. Masuk pertama, keluar pertama (FIFO),

2. Keluar terakhir, masuk pertama (LIFO), dan

3. Biaya rata-rata atau biaya tertimbang rata-rata.

74

Tetapi metode persediaan yang digunakan dalain perpajakan hanya

ada dua yaitu metode FIFO dan Average.

8. Upah Langsung

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang di bayarkan

kepada pekeija berdasarkan jam keija, jumlah barang yang di

hasiikan atau banyaknya pelayanan yang di berikaa

9. Biaya Overhead Pabrik

Biaya overhead pabrik adaiah semua biaya produksi selain

biaya bahan baku dan biaya tenaga kega langsung. Karakteristik

BOP yaitu jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi,

sulit ditelusur dan diidentifikasi langsung ke produk atau pesanan.

Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi lainnya

seperti pemanasan ruang pabrik, penerangan, penyusutan pabrik

dan mesin-mesin. Biaya pabrik seperti pemeliharaan, gudang

bahan-bahan dan hal lain yang memberikan pelayanan-pelayanan

kepada bagian produksi Juga merupakan bagian dari biaya

overhead pabrik. Contoh biaya overhead adaiah sebagai berikut:

1. Biaya bahan bakar

2. Biaya listrik dan air

3. Biaya penyusutan

4. Biaya perbaikan dan pemeliharaan, dll.

10. Biaya Penyusutan

Penyusutan aktiva tetap ini diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penyusutan aktiva tetap

75

akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan

laba mgi setiap periode akuntansi, sehingga menjadi pengurang

untuk menentukan laba. Dengan demikian, penyusutan akan

berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh. Apabila laba

penisahaan besar maka beban psyak yang dibayar akan besar

sehingga pembebanan penyusutan aktiva tetap beipengaruh

terhadap upaya meminimalkan beban pajak penghasilan badaa

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan

perpajakan adalah metode garis lurus untuk bangunaa Untuk

aktiva lainnya dapat memilih antara garis lurus dengan saldo

menurun. Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan

kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-

masing wajib pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan

kepentingan.

Pada proses rekonsiliasi flskal yang disesuaikan dengan

laporan keuangan komersial FT Semesta Keramika Raya, laba

pada laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp. 268.736.686

dan menurut laporan keuangan fiskal laba FT Semesta Keramika

Raya sebesar Rp 433.917.011. Disini dapat terlihat laba pada

laporan keuangan fiskal lebih besar dibandingkan dengan laba

menurut akuntansi. Fenyebab perbedaan laporan keuangan

komersial dan laporan keuangan fiskal karena terdapat perbedaan

pengakuan pendapatan dan biaya yang diklasifikasikan menjadi

dua yaitu beda tetap dan beda waktu.

76

1. BedaTetap

Beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan adanya

perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar

akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini akan

mengakibatkan perbedaan besamya laba bersih sebelum pajak

dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Misalnya

pemberian kenikmatan atau natura kepada karyawan sama

sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi

pemsahaan pemberian kenikmatan atau natura merupakan

biaya yang hams diperhitungkan sebagai biaya.

Berikut ini koreksi-koreksi fiskal yang termasuk beda

tetap, diantaranya:

1. Biaya Entertain atau Jamuan Representatif

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Pajak

Penghasilan harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan

tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Agar

menjadi biaya fiskal, biaya entertain atau jamuan hams

dibuat bukti pendukung dengan membuat daftar nominatif.

Daftar nominatif tersebut terdiri dari;

1. Nomorumt

2. Tanggal "entertaimenf dan sejenisnya yang telah

diberikan.

3. a. Nama tempat "entertainment dan sejenisnya

yang telah diberikan.

77

b. Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah

diberikan.

c. Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah

diberikan.

d. Jumlah CRp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah

diberikaa

4. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya

sesuai dengan nomor unit tersebut di atas berisi

nama,posisi,nama perusahaan, dan jenis usaha.

Dengan dibuatnya daftar nominatif maka biaya

entertainment atau biaya jamuan bisa dijadikan biaya

pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Namun disini biaya entertain tidak dibuat dailar nominatif

sehingga hams dikoreksi positif sebesar Rp. 25.345.675.

2. Biaya Pengobatan Karyawan

a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekeija sama

dengan pihak rumah sakit tertentu. Jika karyawan

perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak

diterima dalam bentuk uang tunai maka bagi yang

bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan mempakan

penghasilaa Dengan sendirinya pembayaran kenikmatan

oleh pemsahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, jika

biaya pengobatan karyawan langsung dibayarkan kepada

klinik, rumah sakit, dan dokter lain diluar pemsahaan bagi

78

kaiyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan

pajak penghasilan. Dengan demikian biaya tersebut tidak

boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena

Pajak perusahaan.

b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secaia nitin baik sakit

maupun tidak. Jika biaya pengobatan tersebut diberikan

kepada kaiyawan dalam bentuk penggantian uang tunai,

bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan

yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian,

pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya

perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat

pemberian penggantian ini akan menambah beban pajak

penghasilan kaiyawan yang bersangkutan.

Dalam hal ini kaiyawan perusahaan memperoleh

fesilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang

tunai maka bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan

ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya pembayaran

kenikmatan oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai

biaya Sehingga biaya ini hams dikoreksi positif sebesar Rp.

96.148.450.

3. PendapatanJasaGiro

Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial

tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Penghasilan yang

pengenaan pajaknya bersifat final diatur dalam Pasal 4 Ayat

79

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal penghasiian yang

dikenai PPh yang bersifat final benipa jasa giro hams

dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau

diknrangkan dari laba menumt akuntansi komersial sehingga

hams dikoreksi negatif sebesar Rp. 8.998.457.

2. BedaWaktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan

pendapatan dan biaya tertentu menumt akuntansi Hftngan

ketentuan perpajakan. Beda waktu timbul dari pendapatan

{revenue) dan beban (expeftse) yang diaktii imtuk pembukuan

pada periode lebih cepat atau lebih lambat dari periode

pengenaan pajaknya. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran

pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke

tahun pajak lainnya.

Berikut ini koreksi-koreksi fiskal yang termasuk beda

waktu, diantaranya:

1. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan asset tetap PT Semesta Keramika

Raya menggunakan metode garis lurus untuk semua

golongan baik untuk penyusutan bangunan, penyusutan

mesin, pen3nisutan inventaris kantor dan pen3nisutan untuk

kendaraan.

80

Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT Semesta

Keramika Raya koreksi fiskal imtuk biaya penyusutan mestn

sebesar Rp. 33.538.672, biaya penyusutan inventaris kantor

sebesar Rp. 7.061.985 dan biaya untuk penyusutan kendaraan

sebesar Rp 12.084.000.

Dibawah ini perhitungan penyusutan aktiva tetap

menurut akuntansi dan menurut perpajakan dengan

menggunakan metode garis lunis serta peibedaan basil

perhitungan menurut akuntansi dan menurut pajak adalah

sebagai berikut;

81

Tabel 4

Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Menurut AkuntansiMetode Garis Lurus

(Dalam Rupiah)

NO Jenis AktivaUmur

Ekonomis

IlargaPerolehan

Jumlah Penyusutan

1 Bangunan

- Gedung Pabrik

- Gedung Kantor

20 tahun

20 tahun

625,957,000

345,755,000

31,297,850

17,287,750

Sub Total 971,712,000 48,585,6002 Mesin dan Peralatan

- Mesin Produksi

- Mesin PenunjangProduksi

- Peralatan Produksi

10 tahun

8 tahun

5 tahun

1,202,359,400

561,123,000

230,996,108

120,235,940

70,140,375

46,199,222

Sub Total 1,994,478,508 236,575,5373 Invetaris Kantor

- Inventaris Mebelair

- Inventaris Elektronik

5 tahun

4 tahun

94,159,800

75,147,000

18,831,960

18,786,750

Sub Total 169,306,800 37,618,7104 Kendaraan

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 4

4 tahun

5 tahun

12,050,000

161,120,000

3,012,500

32,224,000

Sub Total 173,170,000 35,236,500

TOTAL 3,179,363,344 351,551,148

Sumber: FT Semesta Keramika Raya

82

Tabcl 5

Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PajakMetode Garis Lurus

(Dalam Rupiali)

NO Jen is AktivaUmur

Ekonomis

HargaPcrolchan

Presentase

PenyusutanJumlah

Penyusutan

1 Bangunan

- Gedung Pabrik

- Gedung Kantor

20 tahun

20 tahun

625,957,000

345,755,000

5%

5%

31,297,850

17,287,750

Sub Total 971,712,000 48,585,600

2 Mesin dan Peralatan

- Mesin Produksi



16 tahun

8 tahun

4 tahun

1,202,359,400

561,123,000

230,996,108

6.25%

12.5%

25%

75,147,463

70,140,375

57,749,027

Sub Total 1,994,478,508 203,036,865

3

1

Invetaris Kantor



8 tahun

4 tahun

94,159,800

75,147,000

12.5%

25%

11,769,975

18,786,750

Sub Total 169,306,800 30,556,7254

1

[

1

Kendaraan

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 4

4 tahun

8 tahun

12,050,000

161,120,000

25%

12.5%

3,012,500

20,140,000

Sub Total 173,170,000 23,152,500

TOTAL 3,179363,344 298,866,491

Sumber: data perusahaan yang telah diolah

83

Tabel 6

Selisih Biaya Penyusutan Menurut Akuntansi dan PajakMctodc Garis Lurus

(Dalam Rupiah)

NO Jenis AktivaPenyusutanAkuntansi

PenyusutanFiskal

Selisih

1 Bangunan

- Gedimg Pabrik

- Gedung Kantor

27,797,679

14,322,723

27,797,679

14,322,723

-

Sub Total 42,120,402 42,120,402 .


- Mesin Produksi



120,235,940

70,140,375

46,199,222

75,147,463

70,140,375

57,749,027

45,088,478

(11,549,805)

Sub Total 236,575,537 203,036,865 33,538,672

3 Invetaris Kantor



18,831,960

18,786,750

11,769,975

18,786,750

7,061,985

Sub Total 37,618,710 30,556,725 7,061,985

4 Kendaraan

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 4

3,012,500

32,224,000

3,012,500

20,140,000 12,084,000

Sub Total 35,236,500 23,152,500 12,084,000

-

TOTAL 351,551,148 298,866,491 52,684,657

Sumber: Data Perusahaan yang telah diolah

84

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat penyusutan menurut

akuntansi sebesar Rp. 351.551.148 dan menurut pajak sebesar

Rp. 298.866.491 dan selisihnya sebesar Rp 52.684.657.

Berikut perhitungan PPh Badan PT Semesta Keramika

Raya berdasarkan laba sebelum pajak sebelum dilakukannya

perencanaan pajak (taxplanning) adalah sebagai berikut;

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaian bruto

yang memperoleh fasilitas:

= (Rp.4.800.000.000 : 8.534.396.860) x 433.917.011

= Rp. 244,047,902

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaian bruto

yang tidak memperoleh fasilitas:

= Rp. 433.917.011- Rp. 244,047,902

= Rp. 189.869.108

Pajak Penghasilan yang terutang:

- 50%x25%xRp.244,047,902 = Rp. 30,505,988

- 25% X Rp. 189.869.108 = Rp. 47,467,277

Jumlah pajak penghasilan yang terutang = Rp. 77,973,265

85

4.2.3. Perencanaan Pajak yang bisa Dilakukan Perusahaan Dalam Upaya

Meminimalkan Beban Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk memanfaatkan

potensi pengjiematan pajak secara maksimal untuk meminimalkan

beban pajak penghasilan badan. Berdasarkan data pada tabel

rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal di atas, terdapat biaya-biaya yang

sebenamya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi belum

dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Semesta Keramika Raya,

biaya-biaya tersebut diantaranya;

1. Biaya Entertain atau Jamuan Representatif

Dalam langka memasarkan produk dan menjaga hubungan

baik dengan relasi perusahaan PT Semesta Keramika Raya

membayar biaya entertainment atau jamuan sebesar Rp.

25.345.675 tanpa disertai dengan bukti pendukung. Berdasarkan

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Penghasilan harta yang

dihibahkan, bantuan dan sumbangan tidak boleh dikurangkan dari

Penghasilan Kena Pajak. Agar menjadi biaya fiskal, biaya

entertainment atau jamuan harus dibuat bukti pendukung dengan

membuat daflar nominatif. Dengan dibuatnya daflar nominatif

maka biaya entertainment atau biaya jamuan bisa dijadikan biaya

pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2. Biaya Pengobatan Karyawan

PT Semesta Keramika Raya memberikan biaya pengobatan

langsung kepada klinik sehingga perusahaan tidak dapat

86

tnengurangkan biaya pengobatan ini sebagai biaya. Dengan

demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dalam*

menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Pasal 4 (3)

Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal biaya

tersebut harus ditambahkan pada penghasilan kena pajak.

Untuk menghindari koreksi fiskal tersebut, penisahaan hams

memberikan tunjangan kesehatan yang merapakan penghasilan

bagi kaiyawan yang bersangkutan yang akan dipajaki serta untuk

PT Semesta Keramika Raya mempakan biaya yang dapat

dikurangkan sebesar Rp. 96.148.450.

4.2.4 Perencanaan Pajak (Tax Planning) Suatu Upaya Meminimalkan Beban

Pajak Penghasilan Badan PT Semesta Keramika Raya

Seperti telah disampaikan diatas, suatu perencanaan pajak {tax

planning) bertujuan untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak

dengan cara yang legal. Dalam melakukan suatu perencanaan pajak

harus memperhatikan aspek formal dan aspek materil agar

pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan

untuk menghindari pemborosan dalam melakukan pembayaran pajak.

Keterkaitan antara perencanaan pajak dengan beban pajak penghasilan

badan adalah biaya-biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bmto,

dan pemberian kesejahteraan kepada kaiyawan.

PT Semesta Keramika Raya hams mampu memanfaatkan

potensi penghematan pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak

87

penghasilan. Dari proses perencanaan pajak dalam upaya

meminimalkan beban pajak penghasilan badan dapat disimpulkan

bahwa jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan

mengambil keuntungan yang semakslmal mungkin dari berbagai

pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak

yang diperbolehkan undang-undang. Seperti memberikan

kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk nalura dan kenikmatan

seminimal mungkin karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan

sebagai biaya.

Berikut ini laporan laba rugi PT Semesta Keramika Raya setelah

perencanaan pajak (taxplanning) adalah sebagai berikut:

label 7


Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan PajakPer 31 Desember 2010

KeteranganLaporan


Laporan

Fiskal

endapatan

enjualan

larga Pokok Penjualan

8,534,396,860 8,534,396,860

ersedlaan awal bahan baku 475,250,425 475,250,425

embelian 4,952,871,257 4,952,871,257

ersedlaan akhir bahan baku (523,675,550) (523,675,550)


Ipah Langsung 653,900,450 658,900,450

88

liaya Overhead Pabrik

iaya Bahan Bakar

iaya Listrik dan Air

287,325,700

750,215,412

287,325,700

750,215,412

iaya Penyusutan Gedung Pabrik 37,797,679 37,797,679

iaya Penyusutan Mesin 236,578,535 33,538,672 203,039,863

iaya Perbaikan dan Pemeliharaan 125,535,500 125,535,500

1,437,452,826 1,403,914,154

Total Blaya Pabrikasi

ersediaan Barang Dalam Proses

7,000,799,408 6,967,260,736

ersediaan Awal 231,457,100 231,457,100

ersediaan Akhir (275,970,235) (275,970,235)


ersediaan Barang Jadi

6,956,286,273 6,922,747,601

arsediaan Awal 155,763,500 155,763,500

jrsediaan Akhir (250,345,150) (250,345,150)

Harga Pokok Penjuaian 6,861,704,623 6,828,165,951

)ba (Rugl) Kotor 1,672,692,237 1,706,230,909

}ban Usaha

i»ji 751,579,950 751,579,950

aya Transportasi 98,790,700 98,790,700

aya Penyusutan Gedung Kantor 15,754,650 15,754,650

aya Penyusutan Inventaris Kantor 35,235,300 7,061,985 28,173,315

aya Penyusutan Kendaraan 33,547,900 12,084,000 21,463,900

aya Perbaikan dan Perawatan

indaraan 25,675,350

25,675,350

irjalanan Dinas 35,673,450 35,673,450

89

Jiaya Telepon dan Faks95,654,783 95,654,783

»aya Pengobatan96,148,450 96,148,450

liaya Bahan Bakar30,756,890 30,756,890

liaya Perlengkapan dan Umum25,467,825 25,467,825

>iaya Entertain/Jamuan25,345,675 25,467,825

TK 15,254,500 15,254,500

dministrasi Kantor 98,243,500 98,243,500

iaya Keamanan1,800,000 1,800,000

Dtocopy 2,567,435 2,567,435

aya Promosi30,457,650 30,457,650

1,417,954,008 1,398,930,173

ba (Rugi) Usaha254,738,229 307,300,736

sndapatan (Beban) Lain-lain

ndapatan Jasa Giro 8,998,457 8,998,457

untungan atas Penjualan Aktiva Tetap 5,000,000 5,000,000

ban Lain-lain-

niah Pendapatan (Beban) 13,998,457 5,000,000

BA KENA PAJAK

Jumber : Data neniRahaan vnno tolak A268,736,686 312,300,736

Berikut perhitungan PPh Badan PT Semesta Keramika Raya

berdasarkan laba sebelum pajak setelah dilakukannya perencanaan pajak

(taxplanning) adalah sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

90

(Rp.4.800.000.000 : 8.534.396.860) x 312,300,736 = Rp. 175.647.273

2. Jumlah Penghasiian Kena Pajak dari bagian peredaran bnito yang

tidak memperoleh fasilitas:

Rp. 312,300,736-Rp. 175.647.273 = Rp. 136.653.463

Pajak Penghasiian yang terutang:

- 50% X 25% X Rp. 175.647.273 = Rp. 21.955.909

- 25% xRp. 136.653.463 = Rp. 34.163.366

Jumlah Pajak Penghasiian yang terutang = Rp. 56.119.275

Dengan dilakukannya perencanaan pajak maka PT Semesta Keramika

Raya dapat menghemat jumlah pajak penghasiian yang terutangnya. Laba

kena pajak sebelum dilakukannya perencanaan pajak adalah sebesar Rp.

433,917,011 dan laba kena pajak setelah dilakukannya perencanaan adalah

sebesar Rp. 312,300,736. Maka PT Semesta Keramika Raya dapat

menghemat sebesar Rp. 121,616, 275. Begitu juga dengan pajak

penghasiian yang terutangnya yang sebelum dilakukan perencanaan sebesar

Rp. 77,973,265 dan setelah dilakukannya perencanaan menjadi Rp.

56.119.275. Teqadi penghematan pajak penghasiian terutang sebesar Rp.

21.853,990.

BABY

SIMPULAN DAN SARAN

S.l. Simpulan

Setelah melakukan Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang

Perencanaan Pajak {Tax Planning) Suatu Upaya Meminimalkan Beban Pajak

Penghasilan, maka selanjutnya penulis mencoba untuk menarik kesimpulan

sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

PT Semesta Keramika Raya berdiri pada tahun 2001 oleh

Asiong dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Penmdang-

undangan Republik Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi

permintaan pasar keramik lokal dan export. Kantor pusat PT Semesta

Keramika Raya berada di Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.

Sedangkan pabrik tempat beroperasinya perusahaan berada di Jalan

Raya Tlanjung Udik No. 88 Gunung Putri, Bogor.

PT Semesta Keramika Raya merupakan perusahaan yang

bergerak dibidang manufaktur. Beberapa produk yang diproduksi dan

dipasarkan oleh PT Semesta Keramika Raya adalah tableware (produk

untuk rumah tangga) yang terdiri dari, mug, piling, mangkok dan cup

saucer. Sesuai dengan perkembangan waktu dan permintaan pasar PT

Semesta Keramika Raya memproduksi untuk market property dengan

meluncurkan Rooster untuk bahan bangunan.

91

92

5.1.2. Simpulan Khusus

Dari semua pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan

pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik

beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut:

1. Dari segi aspek formal PT Semesta Keramika Raya telah

menjalankan peraturan perpajakan dengan benar. Perusahaan

selalu berupaya memahami peraturan perpajakan yang bam, dan

juga perusahaan selalu melengkapi persyaratan dokumen dalam

penyampaian SPT. Pemsahaan melakukan pembayaran dan

pelaporan pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari adanya

sanksi administiasi.

2. Dari segi aspek material PT Semesta Keramika Raya bempaya

untuk membayar pajak terhutangnya dalam jumlah seminimal

mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh

Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Namun dalam hal

ini, perusahaan belum optimal dalam menerapkan perencanaan

pajaknya. Hal ini terlihat dari besamya laba pada laporan

keuangan komersial yaitu sebesar 268,736,686, sesudah

dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap laporan

keuangan PT Semesta Keramika Raya tahun 2010 maka

penghasilan kena pajak menjadi 433,917,011. Penyebab

perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan

fiskal karena salah satunya yaitu terdapat perbedaan pengakuan

93

pendapatan dan beban yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu

beda tetap dan beda waktu.

a. Beda Tetap

Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT Semesta

Keramika Raya terdapat koreksi-koreksi yang termasuk ke

dalam beda tetap yaitu biaya entertain atau jamuan sebesar

Rp. 25.345.675, biaya pengobatan karyawan sebesar Rp.

96.148.450 dan pendapatan jasa giro sebesar Rp. 8.998.457.

b. Beda Waktu

Dalam re konsiliasi laba rugi fiskal PT Semesta

Keramika Raya terdapat koreksi-koreksi fiskal yang termasuk

ke dalam beda waktu yaitu biaya penyusutan. Dari

perliitungan penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi Rp.

351,551,148 dan menurut fiskal sebesar Rp. 298,866,491.

Penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan

dengan menurut fiskal sehingga selisihnya harus dikoreksi

positif beda waktu sebesar Rp. 52.684.657.

3. Perencanaan pajak selanjutnya yaitu dengan pengalihan

pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan seperti biaya

pengobatan sebesar Rp. 96.148.450 ke dalam bentuk tunjangan-

tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

4. Berdasarkan uraian perencanaan pajak yang telah dijelaskan di

atas, dapat dilihat besamya penghasilan kena pajak sebelum

dilakukannya perencanaan pajak sebesar Rp. 433,917,011 dan

94

setelah dilakukannya perencanaan pajak sebesar Rp.

312,300,736. Disini dapat terlihat bahwa PT Semesta Keramika

Raya dapat menghemat penghasilan kena pajaknya sebesar Rp.

121,616, 275. Begitu juga dengan pajak penghasilan yang

terutangnya yang sebelum dilakukan perencanaan sebesar Rp.

77,973,265 dan setelah dilakukannya perencanaan menjadi Rp.

56.119.275. Tegadi penghematan pajak penghasilan tenitang

sebesar Rp. 21,853,990.

5.2. Saran

Sehubungan dengan simpulan yang penulis sajikan sebelumnya, penulis

mencoba untuk membenkan saran-saran sebagai sumbangan da" informasi

yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk

kemajuan perusahaan kearah positif yang sesuai dengan harapan.

1. PT Semesta Keramika Raya hams lebih meningkatkan perencanaan

pajak {tax planning) agar upaya meminimalkan beban pajak

penghasilan badan dapat terapai dengan lebih memahami aspek materil

dan memahami serta memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang

berlaku dengan mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin dari

berbagai pengecuahan, potongan atau pengurangan atas penghasilan

kena pajak yang diperbolehkan menurut undang-undang perpajakan.

2. Dalam halnya yang penulis temukan dalam lapoian rekonsiliasi fiskal

masih adanya biaya pegamuan tanpa daftar nominatif, biaya

pengobatan yang masih diberikan dalam bentuk kenikmatan yang bukan

95

merupakan penghasilan bagi karyawan. Hal ini tidak dapat dijadikan

pengurang sebagai penghasilan bruto. Maka sebaiknya perusahaan

membuat daftar nominatif untuk biaya peijamuan, menghindari adanya

denda pajak, serta memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura

untuk biaya pengobatan.

3. PT Semesta Keramika Raya hams terns mengikuti perkembangan

peraturan peipajakan yang selalu mengalami pembahan. Serta

memahami setiap peraturan perpajakan yang baru.

JADWAL PENELITIAN

No Kegiatan Bulan

Agt Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei1 Pengajuan Judul *

2 Studi Pustaka *

3 Pembuatan Makalah Seminar *

4 Seminar *

5 Pengesahan *

6 Pengumpulan Data *

7 Pengolahan Data * *

8 Penulisan Laporan dan Bimbingan m m 4t

9 Sidang Skripsi«

10 Penyempurnaan Skripsi «

11 Pengesahan«

DAFTARPUSTAKA

Digital Collections/j iunkpe/s l/eakt/2008/j iunkpe-ns-s1-2008-32404022-9482-gundih-chapter2.pdf (diakses 13 Desember2011)

Djoko Mulyono. 2006. Akuntansi Pajak. Andi, Yogyakarta.

Djoko Mulyono. 2010. Panduan Brevet Pajak. Andi OfTset, Yogyakarta.

Djoko Mulyono. 2009. PengantarPPh dan PPh 21. Andi, Yogyakarta.

Aries P. Ompusunggu. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. PuspaSwara, Jakarta.

Erly Suandy. 2006. Perpajakan. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.Erly Si^dy. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.Gunadi. 2009. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. FT Gramedia, Jakarta.Kerry Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Erlangga,

Jakarta

Hilarius Abut 2007. Perpajakan. Diadit Media, Jakarta.http://www.google.com. 2011 (Diakses 13 Desember 2011)

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat.Jakarta

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.

Mohammad Zain. 2005. Manajemen Perpajakan. Edisi 2. Salemba Empat,Jakarta.

Pardiat. 2009. Akuntansi Pajak. Edisi 3. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Pardiat 2010. Akuntansi Pajak. Edisi 4. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sigit Hutomo. 2009. Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi. Edisi Revisi.Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Siti Resmi. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.

Suknsno Agoes, dan Estralita Trisnavwiti. 2009. Akuntansi Perpajakan. Edisi 2.Salemba Empat Jakarta.

Tulis S. Meliala, dan Francisca Widianti Oetomo. 2008 Perpajakan danAkuntansi Pajak. Edisi 5. Semesta Media, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak Cetakan Satu, Salemba Empat Jakarta

Waluyo. 2009. Akmtansi Pajak. Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. 2008. Hukum Pajak Edisi 4. SalembaEmpat, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak Andi Offset, Yogyakarta.

LAMPIRAN

PT.SenEsLi Kewni Rtnid

SURAT KETERANGAN PERSONAUA

Nomor: 015 / SKK/ HRD / SKR / IV / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini. Personalia PT. SEMESTA KERAMIKA RAYA,

menerangkan bahwa :

Nama Lengkap

NPM

Jurusan

Universltas

: Ema HerawatI

;022108062

: Akuntansl SI

: Universltas PAKUAN BOGOR

Adalah benar. yang bersangkutan telah melaksanakan RIs^ pada perusahaan Kami di PT.

SEMESTA KERAMIKA RAYA dengan sejak tanggal 01 Pebniari 2012 sampai tangga! 30

Maret20l2

Demikian surat keterangan ini dibenkan untukbisa dipergunakan sebagaimana mestinya

Gunung Putri, 11 April 2012

Hormat Kami.

PT.SEMESTA KERAMIKA RAYA

z

B U D Z A R

Personalia / HRD

STRUKTUR ORGANISASI PT SEMESTA KERAMKA RAYA

Pengadaan

ManQC

Sekretaris

— SpvIPIX

Spv SDM

SpvURT

AsmanQC

Spv Pajak

Asman ISQAsman UmumAsman Umum Asman Perdag

Spv Utilitas

Man Pemasaran

SpvKeamanan

Asman Promosi

Spv Pemeriksaan

Asman AkuntansiAsman Produksi

Managing Director

ManKeu&SDMMan Prod & Umum

Spv GBB &Supplies

Spv PemastianMjtu

Spv Prod Jadi1&2

Spv Prod S jadi1&2

Spv Gd. BarangJadi

Man : ManagerAsman : Asisten ManagerSpv : Supervisor

ISQQCIPLL

Quality ControlGBB

URT

SDM

Gudang Bahan Baku

Sumber Da}^ Manusia

Perdag : Perdagangan: Garis Koordinasi

: Garis Komando

Sumber Data: pt semesta keramdca raya 2010

Tabel 3


Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan PajakPer 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

KeteranganLaporan


Laporan

Fiskal

Pendapatan

Penjualan

Harga Pokok Penjualan

8,534,396,860 8,534,396,860

Persedlaan awai bahan baku 475,250,425 475,250,425

Pembelian 4,952,871,257 4,952,871,257

Persedlaan akhir bahan baku (523,675,550) (523,675,550)


Upah Langsung

Biaya Overhead Pabrik

658,900,450 658,900,450

Biaya Bahan Bakar

Biaya Listrik dan Air

287,325,700

750,215,412

287,325,700

750,215,412

Biaya Penyusutan Gedung Pabrik 37,797,679 37,797,679

Biaya Penyusutan Mesin 236,578,535 33,538,672 203,039,863

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan 125,535,500 125,535,500

1,437,452,826 1,403,914,154

Total Biaya Pabrikasi

Persedlaan Barang Dalam Proses7,000,799,408 6,967,260,736

Persedlaan Awai 231,457,100 231,457,100

Persedlaan Akhir (275,970,235) (275,970,235)


Persedlaan Barang JadI

6,956,286,273 6,922,747,601

Persediaan Awal 155,763,500 155,763,500

Persediaan Akhir (250,345,150) (250,345,150)

Harga Pokok Penjualan 6,861,704,623 6,828,165,951

Laba (Rugi) Kotor 1,672,692,237 1,706,230,909

Beban Usaha

Gaji 751,579,950 751,579,950

Biaya Transportasi 98,790,700 98,790,700


Biaya Penyusutan inventarls Kantor 35,235,300 7,061,985 28,173,315

Biaya Penyusutan KendaraanBiaya Perbaikan dan Perawatan

Kendaraan

33,547,900

25,675,350

12,084,000 21,463,900

25,675,350

Perjalanan Oinas 35,673,450 35,673,450


Biaya Pengobatan 96,148,450 96,148,450 .


Biaya Perlengkapan dan Umum 25,467,825 25,467,825

Biaya Entertain/Jamuan 25,345,675 25,345,675-

ATK 15,254,500 15,254,500

Administrasi Kantor 98,243,500 98,243,500

Biaya Keamanan 1,800,000 1,800,000

Fotocopy 2,567,435 2,567,435

Biaya Promosi 30,457,650 30,457,650

1,417,954,008 1,277,313,898

Laba (Rugi) Usaha 254,738,229 428,917,011 1




Beban Lain-lain


8,998,457

5,000,000

8,998,457

5,000,000

13,998,457 5,000,000

LABA KENA PAJAK 268,736,686 433,917,011

Sumber: PT Semesta Keramika Raya

Tabel 4

Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Menurut AkuntansiMetode Garis Lurus

(Dalam Rupiali)

NO Jenis Aktiva Umur

Ekonomis

HargaPerolehan

Jumlali Penyusutan

1 Bangunan

- Gedung Pabrik

- Gedung Kantor

20 tahun

20 tahun

625,957,000

345,755,000

31,297,850

17,287,750

Sub Tota 971,712,000 48,585,6002 Mesin dan Peralatan

- Mesin Produksi



10 tahun

8 tahun

5 tahun

1,202,359,400

561,123,000

230,996,108

120,235,940

70,140,375

46,199,222




5 tahun

4 tahun

94,159,800

75,147,000

18,831,960

18,786,750

Sub Total 169,306.800 37,618,7104 jCendaraan

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 4

4 tahun

5 tahun

12,050,000

161,120,000

3,012,500

32,224,000

Sub Total 173,170,000 35,236,500

TOTAL 3,179,363,344 351.551.148

Limber: FT Semesta Keramika Raya

Tabel 5

Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PajakMetode Garis Lurus

(Dalam Rupiah)

NO Jenis Aktiva Umur

Ekonomis

HargaPerolehan

Prcsentasc

PenyusutanJumlah

Penyusutan

1 Bangunan

- Gedung Pabrik

- Gedung Kantor

20 tahun

20 tahun

625,957,000

345,755,000

5%

5%

31,297,850

17,287,750

Sub Total 971,712,000 48,585,6002 Mesin dan Peralatan

- Mesin Produksi



16 tahun

8 tahun

4 tahun

1,202,359,400

561,123,000

230,996,108

6.25%

12.5%

25%

75,147,463

70,140,375

57,749,027




8 tahun

4 tahun

94,159,800

75,147,000

12.5%

25%

11,769,975

18,786,750

Sub Total 169,306,800 30,556,7254 Kendaraan

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 4

4 tahun

8 tahun

12,050,000

161,120,000

25%

12.5%

3,012,500

20,140,000

Sub Total 173,170,000 23,152,500

TOTAL 3,179,363,344 298,866,491imber; data perusahaan yang telah diolah

Tabcl 6

Selisih Biaya Penyusutan Menurut Akuntansi dan PajakMetode Garis Lurus

(Dalam Rupiah)

NO Jenis AktivaPenyusutan

Akuntansi

PenyusutanFiskal

Selisih

1 Bangunan

- Gedung Pabrik

- Gedung Kantor

27,797,679

14,322,723

27,797,679

14,322,723

-

Sub Total 42,120,402 42,120,402


- Mesin Prodxiksi



120,235,940

70,140,375

46,199,222

75,147,463

70,140,375

57,749,027

45,088,478

(11,549,805)

Sub Total 236,575,537 203,036,865 33,538,672

3 Invetaris Kantor



18,831,960

18,786,750

11,769,975

18,786,750

7,061,985

Sub Total 37,618,710 30,556,725 7,061,985

4 Kendaraan

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 4

3,012,500

32,224,000

3,012,500

20,140,000 12,084,000

Sub Total 35,236,500 23,152,500 12,084,000

-

TOTAL 351,551,148 298,866,491 52,684,657

Sumber: Data Perusahaan yang telah diolah

label 7

PT Semesta Keramlka Raya

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan PajakPer 31 Oesember 2010

KeteranganLaporan


Laporan

Fiskal

Pendapatan

Penjualan


8,534,396,860 8,534,396,860

Persediaan awal bahan baku 475,250,425 475,250,425

Pembelian 4,952,871,257 4,952,871,257

Persediaan akhir bahan baku (523,675,550) (523,675,550)


Upah Langsung

Biaya Overhead Pabrik

658,900,450 658,900,450

Biaya Bahan Bakar

Biaya Listrik dan Air

287,325,700

750,215,412

287,325,700

750,215,412

Biaya Penyusutan Gedung Pabrik 37,797,679 37,797,679

Biaya Penyusutan Mesin 236,578,535 33,538,672 203,039,863

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan 125,535,500 125,535,500

1,437,452,826 1,403,914,154

Total Biaya Pabrikasi

Persediaan Barang Dalam Proses7,000,799,408 6,967,260,736

Persediaan Awal 231,457,100 231,457,100

Persediaan Akhir (275,970,235) (275,970,235)

Harga Pokok Produksi

Persediaan Barang Jadi6,956,286,273 6,922,747,601

Persediaan Awal 155,763,500 155,763,500

Persediaan Akhir I (250,345.150) (250,345,150)


1

1 6,861,704,6231

1

6,828,165,951

Laba (Rugi) Kotor

1 ,I 1

1 1,672,692,237i

1,706,230,909

Beban Usaha

1

1

Gaji1

751,579,950 i 751,579,950

BiayaTransportasi 98,790,700 98,790,700


Biaya Penyusutan Inventaris Kantor 35,235,300 7,061,985 28,173,315

Biaya Penyusutan Kendaraan 33,547,900 12,084,000 21,463,900

Biaya Perbaikan dan Perawatan

Kendaraan 25.675,350

25,675,350

Perjalanan Oinas 35,673,450 35,673,450


Biaya Pengobatan 96,148,450 96,148,450


Biaya Periengkapan dan Umum 25,467,825 25,467,825

Biaya Entertain/Jamuan 25,345,675 25,467,825

ATK 15,254,500 15,254,500

Administrasi Kantor 98,243,500 98,243,500

Biaya Keamanan 1,800,000 1,800,000

Fotocopy 2,567,435 2,567,435

Biaya Promosi 30,457,650 30,457,650

1,417,954,008 1,398,930,173

Laba (Rugi) Usaha 254,738,229 307,300,736




Beban Lain-lain


8,998,457

5,000,000

8,998,457

1i

5,000,000

13,998,457 5,000,000

LABA KENA PAJAK 268,736,686 312,300,736Sumber: Data perusahaan yang telah diolah

PERENCANAAN PAJAK {TAX PLANNING) SUATU UPAYA

Documents