Top Banner
PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 1 Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial [email protected] Diskusi Publik Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - KSP Jogjakarta, 8 September 2017
17

PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

Mar 06, 2019

Download

Documents

doancong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

1

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

[email protected]

Diskusi Publik Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - KSP Jogjakarta, 8 September 2017

Page 2: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

PERTANYAAN KUNCI KSP

• Bagaimana peran pemerintah pusat dalam upaya pengarusutamaan isu disabilitas di kementerian/lembaga?

• Bagaimana koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak–hak dan pengarusutamaan isu disabilitas?

• Bagaimana peran Bappenas dalam mengawal terwujudnya Komisi Nasional Disabilitas dan terbentuknya 7 Peraturan Pemerintah yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas?

2

Page 3: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

KERANGKA REGULASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

3

•Komitmen Indonesia dalam masyarakat global untuk melakukan upaya dalam merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan.

Undang-Undang 19 /2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

•Arah kebijakan bagi penyandang disabilitas yaitu meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan

Perpres No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Kesejahteraan Sosial

•Debottlenecking aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan Sekber RANHAM, tdd: Kemenkumham, Kemensos, Kemendagri, Bappenas, dan Kemlu.

Perpres 75/ 2015 dan Inpres 10/2015 tentang Rencana Aksi Nasional terkait Hak Asasi Manusia (RAN HAM)

• menjabarkan secara rinci hak-hak penyandang disabilitas dan upaya pemenuhannya melalui berbagai mekanisme koordinasi dan pendanaannya

Undang-Undang 8/ 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Page 4: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

RPJMN 2015-2019 - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

4

Meningkatkan advokasi terhadap peraturan

dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah

bagi penyandang disabilitas

Mengembangkan fasilitas, mekanisme,

& kapasitas tenaga pelayanan publik

agar dapat diakses oleh

penyandang disabilitas

Mengembangkan skema manfaat

disabilitas miskin berbasis keluarga,

pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan

kerja, & pemberdayaan ekonomi

serta kredit usaha.

Sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan

di masyarakat untuk mendukung

sistem sosial dan lingkungan yang peduli

penyandang disabilitas

RUANG LINGKUP

Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin

partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek

kehidupan, seperti:

1. Akses layanan dasar

2. Lingkungan tempat tinggal

3. Perlindungan sosial

4. Kesempatan bekerja dan berusaha

5. Hukum dan politik, dan lainnya

SASARAN

Membantu pemenuhan hak penyandang disabilitas

dalam setiap aspek kehidupan

Page 5: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

PERBAIKAN DATA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

2-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

3.47

2.69

1.00

0.90

1.00

1.15

1.37

1.71

3.11

4.85

7.49

10.30

15.66

20.88

30.60

44.28

Persentase Penyandang Disabilitas berumur 2 tahun ke atas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2010

Jenis Kelamin L+P

Jenis Kelamin Perempuan

Jenis Kelamin Laki-laki

Berdasarkan SP 2010, terdapat 10,6 juta (4,45%) penduduk menyandang disabilitas

33.31

5.87 6.81 5.31 8.94

39.75

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Penglihatan Pendengaran Berjalan ataunaik tangga

Mengingatatau

berkonsentrasi

Mengurus dirisendiri

Lebih dari darisatu disabilitas

Pe

rse

n (

%)

Rib

u (

Jiw

a)

Jumlah dan Persentase Penyandang Disabilitas Berumur 2 Tahun Ke Atas berdasarkan Jenis Disabilitas, 2010

Jumlah Penyandang Disabilitas Persentase Penyandang Disabilitas

> 5% 3 – 3,99% <3% 4 – 4,99%

5

Page 6: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

6

416

621

827

983

1,056

1,159

1,209

1,542

1,550

1,825

2,499

2,518

2,871

3,017

3,468

3,552

3,747

4,484

4,824

5,148

5,333

5,373

5,593

5,829

5,969

7,072

7,441

7,533

9,503

10,075

11,306

44,917

47,530

49,681

- 20,000 40,000 60,000

Kalut

Papua Barat

Papua

Kep. Babel

kep. Riau

Sulbar

Malut

Gorontalo

Maluku

Kaltim

Bengkulu

Kalteng

Sulteng

Sultra

Kalbar

Sulut

Jambi

Kalsel

NTB

Riau

NTT

Sumbar

Aceh

DIY

Bali

DKI

Banten

Sumsel

Lampung

Sumut

Sulsel

Jateng

Jatim

Jabar

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Sama Sekali Tidak Bisa Melihat

558

628

647

749

833

868

915

1,068 1,219

1,505

1,527

1,562 1,623

1,692 1,695

1,853 1,917

2,090 2,927

3,132

3,291 3,659

4,275

4,528 4,870

4,946

5,457 5,714

6,173

8,569 8,606

27,495

30,313 31,709

- 10,000 20,000 30,000 40,000

Kalut

kep. Riau

Malut

Papua

Kep. Babel

Papua Barat

Sulbar

Gorontalo

BengkuluKaltim

Kalteng

SultraMaluku

Jambi

SultengDIY

Sulut

Kalsel

RiauAceh

KalbarSumbar

Bali

DKI

LampungBanten

NTB

NTTSumsel

Sumut

Sulsel

JatengJabar

Jatim

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar

619 638 1,571 1,960 2,880 3,023 3,098 3,286 4,357 4,383 5,317 5,571 5,967 6,550 6,608 6,837

10,948 11,061 11,204 11,442 13,431 14,112 14,286 14,346 14,752 14,800 14,882

21,649 23,454

27,758 30,403

110,593 123,407

127,564

- 50,000 100,000 150,000

KalutPapua Barat

PapuaMalutSulbar

GorontaloKep. Babel

BengkuluMaluku

kep. RiauKalteng

KaltimSulteng

SultraJambiSulut

KalbarKalsel

BaliNTTNTB

SumselDIY

RiauAceh

SumbarBanten

LampungDKI

SulselSumut

JabarJateng

Jatim

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Sepenuhnya Butuh Bantuan Orang

Lain untuk Berjalan atau Naik Tangga

KONDISI DISABILITAS BERDASARKAN SUPAS TAHUN 2015

Total=270,471 Total= 178,613 Total= 672,757

Page 7: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

7

191

199

216

598

604

615

672

770

786

809

862

1,088

1,281

1,325

1,342

1,343

1,545

1,781

2,070

2,137

2,366

2,519

2,580

2,842

2,983

3,484

3,505

3,756

4,664

6,077

7,578

18,111

23,862

25,398

- 10,000 20,000 30,000

Papua Barat

Malut

Kalut

Sulbar

Gorontalo

Papua

Bengkulu

Sulteng

Kalteng

Maluku

Kep. Babel

kep. Riau

Kaltim

DIY

Sultra

Sulut

Kalsel

Jambi

Sumbar

Bali

Riau

NTB

Kalbar

NTT

Aceh

Sumsel

Banten

Lampung

Sulsel

DKI

Sumut

Jateng

Jabar

Jatim

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Sama Sekali Tidak Bisa

Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari

237

658

1,165

1,441

1,844

2,147

2,282

2,374

2,685

3,332

3,778

3,840

3,927

4,659

5,084

5,374

5,496

7,099

7,528

8,608

9,057

9,600

9,813

10,120

11,732

12,197

13,004

13,264

14,814

16,802

22,993

71,510

74,386

78,702

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Kalut

Papua Barat

Malut

Sulbar

Gorontalo

Papua

Kep. Babel

kep. Riau

Bengkulu

Maluku

Sultra

Kalteng

Kaltim

Jambi

Sulut

Sulteng

Kalsel

Kalbar

Bali

Riau

DIY

NTB

Aceh

NTT

Sumbar

Sumsel

Banten

DKI

Lampung

Sulsel

Sumut

Jabar

Jatim

Jateng

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Selalu Kesulitan

Mengingat/Berkonsentrasi

398

478

717

1,138

1,345

1,386

1,417

1,485

1,800

1,813

1,949

2,119

2,632

2,846

2,960

3,303

3,458

3,861

4,512

5,214

5,230

6,355

6,646

7,107

7,183

7,260

7,384

8,076

10,340

10,567

11,083

43,576

45,457

47,119

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Kalut

Papua Barat

Malut

Kep. Babel

Sulbar

Gorontalo

kep. Riau

Papua

Bengkulu

Sultra

Maluku

Kaltim

Kalteng

Sulteng

Kalsel

Sulut

Jambi

Bali

Kalbar

Aceh

Riau

DKI

Sumsel

NTB

Sumbar

NTT

DIY

Lampung

Banten

Sulsel

Sumut

Jabar

Jatim

Jateng

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Selalu mengalami Gangguan

Perilaku dan atau Emosional

Total= 268,214 Total= 441,552 Total= 129,959

Page 8: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

8

318

338

997

1,064

1,309

1,328

1,332

1,484

1,804

2,165

2,378

3,097

3,328

3,385

3,550

3,582

4,423

4,431

5,533

5,550

5,828

6,199

6,482

6,606

7,475

7,721

8,156

8,321

8,710

9,994

10,178

44,924

46,888

48,524

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Kalut

Papua Barat

Malut

Sulbar

Papua

Gorontalo

kep. Riau

Kep. Babel

Maluku

Sultra

Bengkulu

Sulteng

Jambi

Kalsel

Kalteng

Sulut

Kaltim

DIY

Bali

Riau

Kalbar

Aceh

NTT

Sumbar

NTB

Banten

Sumsel

DKI

Lampung

Sumut

Sulsel

Jateng

Jabar

Jatim

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Sama Sekali Tidak Bisa

Berbicara/Memahami/Berkomunikasi

357

476

1,359

1,480

1,902

2,181

2,884

2,956

2,980

3,100

3,652

4,066

4,077

4,573

4,876

5,884

6,375

6,982

8,106

8,570

9,271

9,318

10,571

11,221

11,339

11,424

12,084

14,969

15,564

16,087

21,238

81,123

85,194

88,020

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Kalut

Papua Barat

Papua

Malut

Gorontalo

Sulbar

Kep. Babel

Bengkulu

Maluku

kep. Riau

Kalteng

Sultra

Sulteng

Kaltim

Jambi

Kalsel

Sulut

Kalbar

Riau

NTT

NTB

Aceh

Bali

Banten

DIY

Sumsel

Sumbar

DKI

Lampung

Sulsel

Sumut

Jabar

Jateng

Jatim

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Sama Sekali Tidak Bisa Mengurus Diri Sendiri

Total= 277,402 Total= 474,259

Page 9: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

CONTOH ANALISIS TANTANGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN

Penyandang disabilitas memiliki angka perkiraan lulus Sekolah Dasar yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal

Hal ini menghambat anak penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi

Terdapat proporsi anak penyandang disabilitas yang tidak/belum pernah sekolah.

Persentase anak penyandang disabilitas yang tidak lagi bersekolah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia bersekolah.

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2011-2014

No Alasan Belum/Berhenti

Sekolah

2011 2012 2013 2014

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Tidak ada biaya 12,453,946 35.88 11,538,095 34.6 10,903,551 31.77 10,047,749 29.23

2 Bekerja 5,098,615 14.69 5,486,838 16.45 6,314,125 18.4 6,031,010 17.55

3 Menikah 3,088,976 8.9 3,574,406 10.72 4,070,126 11.86 3,693,690 10.75

4 Merasa pendidikan cukup 2,245,461 6.47 2,545,880 7.63 2,473,530 7.21 2,603,423 7.57

5 Belum cukup umur 6,496,776 18.72 5,290,086 15.86 5,743,165 16.73 6,925,145 20.15

6 Malu karena ekonomi 184,400 0.53 143,301 0.43 159,888 0.47 186,929 0.54

7 Sekolah jauh 556,539 1.6 523,748 1.57 478,979 1.4 429,067 1.25

8 Disabilitas 336,243 0.97 342,414 1.03 380,770 1.11 378,813 1.1

9 Menunggu pengumuman 128,710 0.37 66,506 0.2 72,923 0.21 24,064 0.07

10 Tidak diterima 4,121,856 11.87 64,873 0.19 64,437 0.19 58,364 0.17

11 Lainnya 12,453,946 35.88 11,538,095 34.6 3,658,288 10.66 3,995,172 11.62

Disabilitas merupakan

salah satu penyebab anak usia 5-24 tahun

belum/berhenti sekolah.

Nilai ini meningkat dari tahun ke tahun

9

Page 10: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

10

10

PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

- Peningkatan inklusivitas bagi

penyandang disabilitas (melalui

kerangka regulasi dan

pengarusutamaan).

- Penguatan fungsi keluarga dan

masyarakat untuk pengasuhan dan

pencegahan resiko (penguatan

pekerja sosial).

AFIRMASI

PENANGANAN

- Bantuan modal ekonomi produktif (UEP) dan

pendampingan kewirausahaan.

- Pemberian alat bantu

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial: Layanan sosial sesuai risiko yang dihadapi:

a) Pengasuhan (homecare dan institutio-nal care).

b) Pendampingan dan integrasi sosial (day care).

c) Layanan berbasis masyarakat.

- Dukungan Pendapatan dan Pelatihan:

a) ASPDB (Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas)

b) PKH: mulai tahun 2016 menambahkan

komponen Disabilitas (40.785 jiwa <<)

Page 11: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

11

DISABILITAS DALAM PRIORITAS RENCANA AKSI HAM 2017

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Kepastian Hukum

4. Ketenagakerjaan

5. Masyarakat Miskin Dan Rentan

6. Lingkungan Hidup

7. SPPA

8. Disabilitas

9. Pangan

10.Intoleransi

Kemensos

•Draft Perpres mengenai KND

•Draft RPP mengenai Kessos PD

•Permensos mengenai Kartu PD Kemenkes

• Penyusunan Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas

KemenKUMHAM

•Penyediaan prasarana dan sarana informasi bagi penyandang disabilitas di kantor

imigrasi seluruh Indonesia Kementerian Pemuda dan Olah Raga

•Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga disabilitas yang berprestasi

internasional (peraih medali)

•Fasilitasi penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) 2016 bagi

olahragawan penyandang disabilitas

•Fasilitasi olahragawan penyandang disabilitas dalam kegiatan ASEAN Paragames

2017 di Kuala Lumpur, Malaysia

•Pembangunan sentra olahraga disabilitas di tingkat daerah

Kemendikbud

•Pelatihan guru/ pendamping bagi siswa penyandang disabilitas di sekolah umum

•Peningkatan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas

•Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif Penyandang

Disabilitas

Kementerian Perhubungan

•Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana perhubungan bagi: lanjut usia,

wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak

Kepolisian Negara RI

•Tindak lanjut penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian dengan

Kementerian Sosial mengenai penyediaan pendamping dan pengampu (wali), dan

ahli dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia

Page 12: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

ISU STRATEGIS DALAM UU NO. 8/2016

Kewajiban Negara (Pemerintah dan Pemda) = 61 Pasal

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas = 4 Pasal Paling lama terbentuk 3 tahun sejak UU diundangkan

Kartu Penyandang Disabilitas = 3 Pasal

Bahasa Isyarat sebagai Bahasa resmi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu dan/atau Wicara) = 4 Pasal

18 tanggung jawab utama Kementerian/Pemda yang wajib dilaksanakan: - Pendidikan - Pekerjaan - Kesehatan - Politik - Keagamaan

- Keolahragaan - Kebudayaan dan

pariwisata - Kesejahteraan sosial - Aksesibilitas - Pelayanan publik

- Perlindungan bencana - Habilitasi dan

rehabilitasi - Pendataan - Berekspresi dan

kominfo - Pelibatan masyarakat

- Kewarganegaraan - Perlindungan khusus

(diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, & eksploitasi),

- subyek hukum.

12

Page 13: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

Rangkaian Proses Penyusunan RPP

UU No. 8 2016 terbit

15 April 2016

Sosialisasi dan koordin

asi

2016-2017

Koordinasi

Lintas Sektor

2016-2017

(nov-Mei)

Rakor Lintas

K/L

13-15 Juli

2017

Temu Konsult

asi Nasiona

l

25-27 Juli

2017

Rapat Koordin

asi Percepa

tan

11 Agutu

s 2017

Sosialisasi dan Koordinasi 1. Rangkaian sosialisasi

dan konsultasi substansi UU dengan K/L, OPD dan instansi terkait

2. Identifikasi keterkaitan UU 8/2016 dengan regulasi lainnya

3. Pengelompokan Peraturan Pelaksana

4. Pembahasan draft awal

Koordinasi Lintas Sektor Kemenko PMK mengkoordinasikan rangkaian pertemuan koordinasi lintas sektor dengan K/L, OPD dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi dan percepatan penyusunan peraturan pelaksana

Rapat Konsultasi Lintas K/L 1.Pembahasan Substansi RPP sesuai dengan amanat UU. Lokasi Bogor 2.Kesepakatan akan penggabungan konten 7 RPP dalam 1 RPP

Temu Konsultasi Nasional 1.Pertemuan dihadiri oleh K/L, OPD dan pihak terkait lainnya 2.Usulan untuk kembali menjadi 7 RPP

Rakor RPP 1.Kesepakatan kembali ke 7 RPP 2.Menunjuk K/L terkait sebagai leading sektor penyusunan RPP 3.Pelibatan OPD dalam penyusunan RPP 4.Memasukkan penyusunan RPP ini sebagai aksi HAM 2018

13

Page 14: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

STRATEGI PENYUSUNAN RPP

AMANAT UU

No.8/2016

Perencanaan, Penyelenggaraan,

dan Evaluasi Penghormatan,

Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas Akomodasi

yang Layak bagi

Penyandang Disabilitas

dalam Penegakan

Hukum

Unit Layanan

Disabilitas (ULD)

Aksesibilitas dan

Pelayanan Publik bagi

Penyandang Disabilitas

Kesejahteraan Sosial

Penyandang Disabilitas

Pasal

27

(3)

Inisiator: BAPPENAS Substansi: •Perencanaan penganggaran •Evaluasi

Inisiator: KemenkumHAM Substansi: •Penyediaan akomodasi yang

Layak bagi Penyandang

Disabilitas dalam proses

peradilan oleh Lembaga Penegak Hukum

Inisiator: Kemendikbud Substansi: •Pembentukan Unit Layanan Disabilitas •Akomodasi yang layak untuk peserta didik

Inisiator: Kemensos Substansi: • Rehsos, jamsos,

pemberdayaan sosial, perlindungan sosial

• Layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan Pemda

Inisiator: KemenPAN dan RB Substansi: •Bentuk dan tata cara insentif perusahaan •Pembentukan ULD oleh Pemda •Pemberian insentif bagi perusahaan pariwisata penyedia jasa perjalanan aksesibel

Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Inisiator: KemenPUPR Substansi: •Permukiman dan pelayanan publik yang aksesibel •Penanganan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Inisiator: Kemenkeu Substansi: •Besar dan jenis konsesi untuk penyandang disabilitas •Bentuk dan tata cara insentif bagi perusahaan pemberi konsesi PD

Insentif dan Konsesi bagi

Layanan terhadap

Penyandang Disabilitas

Opsi Awal : Sectoral Approach

14

Page 15: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

Inisiator (K/L)

Sektor Bappenas

OPD

Opsi Percepatan : Collaborative Approach

RPP Inisiator Sektor Bappenas OPD

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Bappenas • Hubungan Kelembagaan • Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan

Kesejahteraan Sosial (PKKS) • Direktorat Otonomi Daerah

Maulani Rotinsulu (HWDI)

Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos • Direktorat PKKS • Direktorat Perencanaan Kependudukan &

Perlindungan Sosial

Yeni Rosa Damayanti

Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum

Kemenkumham • Direktorat Hukum dan Regulasi • Direktorat Politik dan Komunikasi

Fajri Nur Syamsi (PSHK)

Pendidikan Inklusif Kemendikbud • Direktorat Pendidikan dan Agama • Dir. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, OR

Aria Indrawati

Unit Layanan Disabilitas Kemenpan RB • Direktorat Aparatur Negara • Direktorat Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan

Kerja • Direktorat Pengembangan UKMK

Bambang Prasetyo

Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian PUPR • Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman

• Direktorat Transportasi

Aryani

Insentif dan Konsesi bagi Layanan terhadap Penyandang Disabilitas

Kementerian Keuangan

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Mahmud (PPDI)

Matter : Mainstreaming isu disabilitas di tiap Inisiator belum seragam

Source: OPD telah menyusun draft RPP sebagai bahan masukan

Solution: Masing-masing inisiator dapat berkolaborasi dengan OPD dan

sektor terkait di Bappenas (tim kecil) dalam menyusun substansi RPP bagiannya

15

Page 16: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

TIME FRAME PENYUSUNAN RPP DISABILITAS

Kegiatan September

2017 Oktober

2017 November

2017 Desember

2017 Januari

2018 Februari

2018 Maret 2018

April 2018

Perencanaan dan penganggaran (sektor bappenas)

Rakor antar K/L inisiator RPP

Substansi RPP

Rakor Substansi

Finalisasi RPP

Harmonisasi

Bappenas Kemenko PMK K/L

Catatan: 1. Pembahasan dan penyusunan RPP akan dilaksanakan secara paralel

oleh setiap inisiator RPP yang melibatkan OPD sejak awal pembahasan

2. Pada tahap pemabahsan substansi dan harmonisasi RPP turut melibatkan Kemenkum HAM dan Sekretariat Negara 16

Page 17: PERENCANAAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF … sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dituangkan dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh K/L di pusat dan SKPD di daerah. •Koordinasi,

TINDAK LANJUT

17

1. Penting untuk menjadi perhatian adalah solusi yang tepat sasaran dan dapat segera dieksekusi mengingat hal Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas semakin penting untuk dilaksanakan.

2. Perlu Strategi Khusus dan prioritas untuk mempercepat penerbitan aturan pelaksana UU. No. 8 (RPP, RPerpres, Permen)

3. Evaluasi dan pelaporan pencapaian program disabilitas

4. Voicing yang lebih luas dan sistematis berdasarkan evidence-based analysis dan pembelajaran baik yang sudah ada.

• Hasil Cost-based Analysis (CBA), opsi pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sangat rasional untuk dilaksanakan sebagai amanat dari UU No.8/2016, namun ada opsi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan kebijakan dari kelembagaan yang sudah ada saat ini (misalnya penguatan peran dan fungsi Setber RANHAM)