PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA - Dinas ... · Web viewPompa air bawah tanah 1 perangkat 15 Saluran PDAM 1 Saluran 16 Ruang Rapat 3 ruang 17 Website 1 ruang bpmd.jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)

Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 yang merupakan perjalanan tahun ketiga dari

Renstra Tahun 2013-2018. Penyusunan LKjIP ini menindaklanjuti Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Daerah Tahun

2016 menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media

pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai

secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis guna pencapaian visi

dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk

menginformasikan pencapaian kinerja BPMD Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2016

yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan

akuntabilitas kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan

merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun

sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah kiranya dapat memberikan informasi

yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan

dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2016.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, kami mengucapkan terima kasih

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun

spirituil. Kami menyadari, bahwa dalam pembuatan atau penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana

sini, untuk itu akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders

dan komponen yang ada di Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

i | P a g e

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan

semakin memacu kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

dimasa yang akan datang.

Semarang, 31 Desember 2016

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.ScPembina Utama Madya

NIP: 19651204 199203 1 012

ii | P a g e

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas selama kurun waktu 1 (satu) tahun

berjalan, yang sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini tertuang perencanaan kinerja dalam Renstra, Visi, Misi, Tujuan,

dan Sasaran yang akan dicapai BPMPD Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu

lima tahun (2013-2018). Enam Sasaran Strategis BPMD Provinsi Jawa Tengah

dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program yang akan dicapai dalam

program dan kegiatan yang disepakati antara atasan dan bawahan dalam bentuk

Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun output dan outcome kinerja Badan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia,

sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas

yang menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 menyampaikan data-

data capaian kinerja tahun 2016 dengan membandingkan antara realisasi dengan

target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016. Penyerapan anggaran

belanja langsung sebesar 98,15% dari total alokasi anggaran menunjukkan bahwa

dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah

mencukupi. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah secara

proposional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016, dengan mengutamakan

transparansi dan keterbukaan.

Langkah-langkah yang diambil guna pencapaian Sasaran Strategis yang

ditetapkan diantaranya melakukan forum koordinasi antar SKPD ditingkat provinsi

maupun kabupaten / kota, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan

pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terkait regulasi yang menghambat

investasi, sosialisasi dan mendorong perusahan untuk mengirimkan LKPM, melakukan

koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BKPRD terkait Rencana

Tata Ruang untuk lokasi peruntukan/kawasan industri, serta perlunya memaksimalkan

kerjasama antar pemerintah, swasta dan para pelaku usaha dalam rangka

mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

iii

iii | P a g e

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Organisasi

C. Fungsi Strategis BPMD Jawa Tengah

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi

E. Sistematika

1

2

3

3

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Perencanaan dalam Rencana Strategis 2013-2018

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

C. Anggaran

D. Infrastruktur Pendukung

8

14

16

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

22

32

BAB IV PENUTUP 34

iv | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab.

Untuk memantapkan pelaksanaan pemerintahan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing - masing instansi.

Kegiatan investasi pada dasarnya tidak hanya terkait erat dengan kebijakan ekonomi makro, namun juga terkait dengan aspek sosial politik serta aspek bisnis. Di samping itu, kegiatan ini memiliki dampak yang sangat luas baik skala lokal, daerah, regional maupun international. Kemampuan alokasi keuangan Pemerintah guna pembiayaan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sangat terbatas, sehingga kehadiran para pemodal (investor) baik domestik maupun asing sangat diperlukan guna membuka lapangan usaha baru atau memperluas lapangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mendorong kegiatan ekonomi baik di sektor hulu maupun hilir terutama untuk perluasan maupun penciptaan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran.

Kegiatan investasi merupakan suatu tahap awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset

1 | P a g e

produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan berdampak terhadap pemborosan sumberdaya nasional.

Mengingat investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menopang pembangunan daerah, maka diperlukan berbagai upaya stategis yang diarahkan untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan ramah terhadap lingkungan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah guna menarik investasi yang sebesar-besarnya khususnya ke Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa kebijakan dasar antara lain :

1) Mempertahankan dan mendorong pengembangan investasi yang sudah ada di Jawa Tengah baik pengembangan skala usaha maupun jenis usaha serta mengupayakan masuknya investasi dari luar ke Jawa Tengah;

2) Menyediakan regulasi dalam bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi; dan

3) Mendorong peningkatan daya saing wilayah dan sektoral yang akan mendorong berkembangnya investasi di Provinsi Jawa Tengah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Tugas pokok Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Penanaman Modal Daerah dan melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/

atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan administrasi perizinan dan non

perizinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja SKPD dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.86 tahun 2011 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu satu

pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, fungsi Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelayanan

perizinan terpadu;2 | P a g e

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu;

3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan

kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian dan pengembangan

penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional

pelayanan administrasi perizinan;

4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman

modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik melalui sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan

pelayanan perizinan terpadu;

6. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

C. FUNGSI STRATEGIS BPMD JAWA TENGAH

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah

dimaksud, maka BPMD Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi

strategis yaitu penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan ramah

lingkungan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh BPMD Provinsi Jawa Tengah guna

menarik investasi yang sebesar-besarnya dilakukan melalui beberapa kebijakan

diantaranya:

1. Mempertahankan dan mendorong pengembangan investasi yang sudah ada di Jawa Tengah baik pengembangan skala usaha maupun jenis usaha serta mengupayakan masuknya investasi dari luar ke Jawa Tengah;

2. Menyediakan regulasi dalam bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi; dan

3. Mendorong peningkatan daya saing wilayah dan sektoral yang akan mendorong berkembangnya investasi di Provinsi Jawa Tengah.

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan utama Badan Penanaman Modal Daerah yang harus

diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang penanaman modal

dan pelayanan perizinan di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai 3 | P a g e

berikut:

1. Terhambatnya investasi karena ketersediaan lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan Infrastruktur pendukung;

2. Keterbatasan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada industri;

3. Masih beragamnya perda-perda perizinan di kabupaten/kota yang menghambat Izin-izin Usaha Industri;

4. Masih adanya hambatan investasi karena penegakan hukum yang tidak proporsional atas izin-izin usaha pada industri;

5. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan perizinan;a) Penyelesaian izin beberapa belum sesuai SOPb) Tim teknis yang ditempatkan di PTSP belum optimal karena masih

adanya tugas lain di SKPD asalc) Peraturan/regulasi tentang perizinan sering berubah-ubah,

sehingga membingungkan petugas & Pemohond) Belum sinkron pemahaman regulasi antara daerah, provinsi dan

pusate) Penyelenggaraan perizinan seluruhnya bisa online (baru beberapa

izin)Penguatan Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi

memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh

manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung

dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan

mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan

profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur

yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah per 30 Desember 2016 berjumlah 124 orang terdiri dari 84

orang pegawai negeri sipil dan 40 orang Tenaga Kontrak dan Outsourching

sebagaimana terlampir pada grafik 1

Grafik 1

Kondisi Aparatur Sipil Negara di BPMD Provinsi Jawa Tengah Desember Tahun 2016

4 | P a g e

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS (Tenaga Kontrak dan Outsourcing)

05

101520253035404550

13

49

19

3

40

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD

Grafik 2

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

2%8%

31%

4%

31%

24%

SD

SLTP

SLTA

D3

S1

S2

Grafik 3Berdasarkan jenis kelamin dapat dirinci sebagai berikut :

51%49% Laki-LakiPerempuan

Keterangan :1.Pejabat Struktural Eselon IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIA sebanyak 5 orang

dan eselon IV A sebanyak 12 orang .2.Jabatan fungsional baik pustakawan, arsiparis, pranata komputer dan

fungsional perencanaan belum ada. Namun tugas-tugas kepustakaan, kearsipan dan perencanaan dilakukan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah.

5 | P a g e

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS (Tenaga Kontrak dan Outsourcing)

05

101520253035404550

13

49

19

3

40

3.Selain pegawai yang berstatus PNS seperti tersebut di atas, terdapat 40 personil Non PNS sebagai Tenaga Tidak Tetap yang membantu pelaksanaan teknis kedinasan.

A. SARANA DAN PRASARANA

Aset yang dimiliki Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Aset yang dimiliki BPMD Provinsi Jawa Tengah

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN1 Tanah (Hak Pakai) 1 unit Luas 3.320 m2 (Sertifikat HP

No.2)2 Gedung (permanen) 3 unit Luas 2.039,36 m2

3 Daya Listrik PLN 130 KVA4 Alat Besar 3 unit Genzet Kapasitas 87,5 KVA5 Telpon SLJJ 15 lines / saluran 12 terpakai

3 cadangan6 Mobil 11 buah 2 sedan

9 minibus7 Motor 10 buah8 Alat-alat rumah tangga 2.347 jenis9 Alat Studio dan

Komunikasi173 buah

10 Monumen 10 unit11 Bangunan Irigasi 1 unit12 Interkom antar Ruang 41 line / saluran - 23 saluran aktif

- 18 saluran tidak aktif

13 Buku Perpustakaan 1435 buku14 Pompa air bawah tanah 1 perangkat15 Saluran PDAM 1 Saluran16 Ruang Rapat 3 ruang17 Website 1 ruang bpmd.jatengprov.go.id18 Koperasi 1 ruang19 Kantin 1 ruang20 Ruang Arsip 1 ruang21 Musholla 1 ruang22 Gudang 6 ruang

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD

Sedangkan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11 buah untuk roda empat dan 6 buah

untuk roda dua dengan rincian sebagai berikut:

6 | P a g e

Tabel 2

Jumlah Aset yang dimiliki BPMD Provinsi Jawa Tengah

No Jenis Kendaraan Jumlah

1 Sedan 2

2 Station Wagon 9

3 Sepeda Motor 6Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD

B. SISTEMATIKA

LKj IP ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja

diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas

indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja BPMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum

Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa

Tengah dan Sistematika Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)

Bab II : Perencanaan Kinerja

Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, Visi dan Misi

BPMD Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran,

kebijakan, program, dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja

Tahun 2016

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BPMD

Provinsi Jawa Tengah dengan menyajikan pengukuran

kinerjanya.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan capaian kinerja BPMD

Provinsi Jawa Tengah dan strategi/upaya untuk peningkatan

kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

7 | P a g e

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN DALAM RENCANA STRATEGIS 2013-2018

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan

daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja Tahun

2013-2018 BPMD Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dalam Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 050.11/176 Tahun 2015 tentang Revisi Pertama Keputusan Kepala Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/902 Tahun 2014

tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

A. 1. Visi dan Misi

Visi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang

ingin dicapai selama lima tahun yaitu periode 2013-2018 adalah “Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”.

Dalam mengimplementasikan visi Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan dalam 6 (enam) misi

pembangunan daerah bidang investasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan

kerjasama antar daerah/pelaku usaha;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara

profesional;

8 | P a g e

3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;

4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;

5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;

6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

penanaman modal.

A. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu satu

sampai lima tahun ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi

dan Misi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan pada isu-isu analisis strategis sebagai berikut:

Tabel II.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi Tujuan1. Meningkatkan daya tarik

penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha

1. Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal

2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional

2. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal

3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal

3. Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal

4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal

4. Meningkatkan realisasi penanaman modal

5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal

5. Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintregasi dan terkoordinasi

6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal

6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal

Adapun misi yang telah ditetapkan tersebut, dilanjutkan pada

penetapan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepeminatan penanaman modal melalui efektifitas

kegiatan promosi dan kerjasam yang tepat sasaran;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan d

bidang penanaman modal;

3. Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal;

9 | P a g e

4. Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada

kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan;

5. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang

terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah;

6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya serta tersedianya sarpras aparatur untuk mendukung

peningkatan daya saing penanaman modal.

A. 3. Strategi, Kebijakan, dan Program

Pengembangan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah baik

penanaman modal berupa perluasan atas usaha yang sudah ada

sebelumnya maupun berupa usaha baru dilakukan dengan tujuan untuk

mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan yang bukan hanya

sama dengan provinsi lain yang lebih maju di Pulau Jawa, melainkan juga

mendorong tercapainya pendapatan masyarakat yang lebih merata di

Jawa Tengah baik merata antar wilayah, antar sektor maupun antar

kelompok masyarakat.

Untuk mencapai misi tersebut di kondisi tersebut pada akhir periode

jangka panjang pembangunan, rencana pengembangan investasi disusun

dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada potensi dan

kekuatan sumber daya yang tersedia, karakteristik industri berdasarkan

skala usaha, karakteristik sektoral maupun kewilayahan sehingga dapat

dikembangkan keunggulan relatif maupun keunggulan kompetitif. Strategi

dan kebijakan diarahkan pada peningkatan penanaman modal sebagai

berikut:

A.3.1. Strategia) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjasama

penanaman modal dengan menitikberatkan pada keunggulan

daya saing dan kepentingan daerah;

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta

pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional

dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai;

10 | P a g e

c) Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang

berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam

rangka persebaran penanaman modal;

d) Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas

pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan;

e) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang

terpadu dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral;

f) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana

aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing

penanaman modal.

A.3.2. Kebijakana) Memperkuat peranan penanaman modal terhadap

perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan;

b) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;

c) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan perekonomian daerah;

d) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.

A.3.3. Program dan KegiatanProgram dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran yang diinginkan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat BPMD;

b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat PTSP BPMD;

c. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat

BPMD;

d. Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

Sekretariat BPMD;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD;

11 | P a g e

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT PTSP BPMD;

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat

BPMD;

i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPT PTSP;

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor Sekretariat BPMD;

k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Bangunan Kantor

Sekretariat BPMD;

l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat BPMD;

m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PTSP BPMD;

n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan Sekretariat BPMD;

o. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan UPT PTSP BPMD;

p. Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD;

q. Penyediaan Makanan dan Minuman UPT PTSP BPMD;

r. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar

Daerah Sekretariat BPMD;

s. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar

Daerah UPT PTSP BPMD;

t. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat

BPMD;

u. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT PTSP

BPMD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat

BPMD;

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor UPT PTSP

BPMD;

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas

Operasional Sekretariat BPMD;

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Sekretariat BPMD;

e. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga Sekretariat BPMD;

f. Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Sekretariat BPMD;

g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat

BPMD;

12 | P a g e

h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT PTSP

BPMD.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Sekretariat BPMD

b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya UPT

PTSP BPMD.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatura. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD;

b. Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT PTSP BPMD;

c. Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Aparatur

Sekretariat BPMD.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasia. Promosi Dalam dan Luar Negeri;

b. Kerjasama Penanaman Modal;

c. Sekretariat FPESD.

6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasia. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman

Modal;

b. Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi;

c. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal;

d. Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP;

f. Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP.

7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daeraha. Penyusunan Profil dan Potensi Investasi;

8. Program Pendidikan Non Formal dan Informala. Pendidikan Kemasyarakatan.

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas

dimaksudkan untuk menajamkan perencanaan pembangunan di

bidang penanaman modal, namun demikian Badan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya melakukan

inovasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal.

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan

perangkat-perangkat pembantu untuk mempermudah

13 | P a g e

pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian seperti

pembuatan kalender perencanaan, penganggaran, dan

pengendalian.

Operasional kegiatan yang telah direncanakan dalam

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran kerangka waktu pelaksanaan proses

perencanaan, penganggaran, dan pengendalian serta pembagian

peran siapa melakukan apa dan waktu dari pelaksanaan program

dan kegiatan tersebut.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target

kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator

kinerja utama, beserta target kinerja dan serapan anggaran yang direncanakan.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU,

dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016:

Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /

KEGIATANANGGARAN

(Rp)

1. Meningkatnya

Kepeminatan

Penanaman

Modal melalui

Efektifitas

Kegiatan

Promosi dan

Kerjasama yang

Tepat Sasaran

Jumlah Fasilitasi

Kerjasama Kemitraan

UMKM dan Koperasi

dengan Pengusaha

Nasional/Asing

(kali/tahun)

3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan

Kerjasama

Penanaman

Modal

375.000.000

Jumlah

Penyelenggaraan

Promosi Peluang

Penanaman Modal

4 Kegiatan Promosi

Dalam dan Luar

Negeri

1.200.000.000

14 | P a g e


KEGIATANANGGARAN

(Rp)

Provinsi (kali/tahun) Kegiatan

Sekretariat

FPESD

140.310.000

Tersedianya Informasi

Peluang Usaha

Sektor/Bidang Usaha

Unggulan

(sektor/Bidang/

Usaha/tahun)

1 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

Kegiatan

Penyusunan

Profil dan Potensi

Investasi

Kegiatan

Penyusunan

Profil

Pengembangan

Investasi di Jalur

Selatan (JLSS)

240.000.000

225.000.000

2. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan serta

pembinaan di

bidang

Penanaman

Modal

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal:Pendaftaran PMDN,Izin Prinsip PMDN,Izin Usaha PMDN, Perpanjangan RPTKA, Perpanjangan IMTA yang bekerja lebih dari satu kabupaten/kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi (%)

100 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP

694.641.000

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP

664.050.000

Persentase

Implementasi Sistem

Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik

(SPIPISE)

100 Kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

402.810.000

15 | P a g e


KEGIATANANGGARAN

(Rp)

3. Meningkatnya

Kualitas Iklim

dan

Pengembangan

Penanaman

Modal

Jumlah

Penyelenggaraan

Bimbingan Pelaksanaan

Kegiatan Penanaman

Modal kepada

Masyarakat Dunia

Usaha (kegiatan)

1 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Kegiatan

Peningkatan dan

Pembinaan

Pelayanan

Investasi

402.810.000

Jumlah

Penyelenggaraan

Sosialisasi Kebijakan

Penanaman Modal

kepada Masyarakat

Dunia Usaha (kegiatan)

1

4. Meningkatnya

Realisasi

Penanaman

Modal yang

Berorientasi

pada Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan, dan

Pengawasan

Jumlah Investor

(PMDN dan PMA)

Nilai Investasi (PMDN

/PMA) (Rp Trilyun)

Daya Serap Tenaga

Kerja (orang)

37

3,525

1.333

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Kegiatan

Pengendalian

dan Pengawasan

Penanaman

Modal

430.620.000

5. Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Penanaman

Modal yang

Terintegrasi dan

Terkoordinasi

baik Lintas

Sektor dan

Daerah

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Program

Kegiatan BPMD

(Dokumen)

1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan

Perencanaan dan

Penyusunan

Kebijakan

Penanaman

Modal

556.999.000

6. Jumlah Laporan

Pelaksanaan

Program

Kegiatan BPMD

Provinsi Jawa

Tengah

Jumlah Aparatur BPMD

yang Mengikuti

Pelatihan Peningkatan

Aparatur Penanaman

Modal.

50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD

20.000.000

16 | P a g e


KEGIATANANGGARAN

(Rp)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD

374.825.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT PTSP

30.000.000

C. ANGGARAN

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran

2016 mendapatkan anggaran APBD murni sebesar Rp 29.608.074.000,00 yang

terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 13.458.074.000,00 dan

anggaran belanja langsung sebesar Rp 16.150.000.000,00.

APBD Perubahan pada BPMD Provinsi Jawa Tengah sebesar

Rp 24.071.581.000,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp 11.959.081.000,00 dan anggaran belanja langsung sebesar

Rp 12.112.500.000,00. Selain itu BPMD Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan

dana APBN melalui dana dekonsentrasi untuk kegiatan Peningkatan Iklim dan

Realisasi Investasi sebesar Rp 539.854.000,00. Rincian kegiatan dan anggaran

TA 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.4KEGIATAN dan ANGGARAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 2 31. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat 23.500.000

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

419.840.000

3. Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran 24.000.000

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD

62.700.000

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas Sekretariat BPMD

175.000.000

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD

100.000.000

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD 100.000.000

8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat BPMD

95.000.000

17 | P a g e


9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan PTSP BPMD

120.000.000

10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Sekretariat BPMD

20.000.000

11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekratariat BPMD

12.000.000

12. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat BPMD

37.956.000

13. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan PTSP BPMD

6.000.000

14. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD

95.000.000

15. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD

45.500.000

16. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Sekretariat BPMD

427.973.000

17. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah PTSP BPMD

410.000.000

18. Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD

822.918.000

19. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP BPMD

240.000.000

20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Seketariat BPMD

1.402.290.000

21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat BPMD

400.000.000

22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat BPMD

15.000.000

23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat BPMD

100.000.000

24. Kegiatan Pemeliharaan Arsip Sekretariat BPMD 49.080.000

25. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Sekretariat BPMD

101.417.000

26. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PTSP BPMD

882.202.000

27. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sekretariat BPMD

20.384.000

28. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PTSP BPMD

22.500.000

29. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD

20.000.000

30. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal PTSP BPMD 30.000.000

31. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD

50.000.000

32. Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 1.200.000.000

33. Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal 375.000.000

34. Kegiatan Sekretariat FPESD 140.310.000

35. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal

556.999.000

36. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi

402.810.000

18 | P a g e


37. Kegiatan Pengendalian dan PengawasanPenanaman Modal

430.620.000

38. Kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

402.810.000

39. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP

694.641.000

40. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP

664.050.000

41. Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan Investasi di Jalur Selatan (JLSS)

225.000.000

42. Kegiatan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi 240.000.000

43. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 450.000.000

JUMLAH 12.112.500.000

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk

menajamkan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, namun

demikian Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap

berupaya melakukan inovasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal.

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan perangkat-

perangkat pembantu untuk mempermudah pelaksanaan fungsi perencanaan dan

pengendalian seperti pembuatan kalender perencanaan, penganggaran, dan

pengendalian.

Operasional kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan dan

pengendalian penanaman modal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

kerangka waktu pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran, dan

pengendalian serta pembagian peran siapa melakukan apa dan waktu dari

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

D. INFRASTRUKTUR PENDUKUNGDi dalam penyaluran informasi peluang investasi di daerah membutuhkan

rangkaian infrastruktur pendukung agar dapat memberikan informasi secara

cepat dan tepat, maka Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah

telah melakukan inovasi-inovasi dalam hal penyediaan informasi penanaman

modal dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi:

Website Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Website BPMD merupakan sebuah website yang ditujukan untuk dapat lebih

memberikan layanan informasi, pelayanan investasi bagi calon investor

19 | P a g e

dalam maupun luar negeri. Selain membantu memberikan informasi, website

menyajikan informasi potensi investasi daerah dalam bentuk yang dinamis

dan komunikatif bagi para investor dan calon investor yang akan berinvestasi

di Provinsi Jawa Tengah.

Landing Page

Website Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi.

Sistem dibangun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

meningkatkan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor

pada UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah. Perbaikan perangkat sistem

dan prosedur telah diupayakan dengan Rekomendasi Penelitian Online pada

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani

perizinan dan non perizinan. Website menyajikan informasi perizinan dan

prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan dengan sistem online.

20 | P a g e

Tabel. II.5Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada UPT PTSP

No. Kondisi Sekarang Rencana 2017

1. Online dengan pemohon (Rekomlit)

Online beberapa perizinan (Bid. Perikanan, Bid. Peternakan, Bid. Pertambangan)

Pembangunan Sistem Pelayanan Perizinan baru direncanakan berfungsi bulan September 2107

2. Pelaksanaan Gerai Investasi : Penambahan Pelaksanaan Gerai Investasi :a. BPMPT Kab. Banyumas

b. BPPT Kota Tegal Eks Bakorwil II Soloc.BPPT Kota Magelangd.Kantor Perwakilan Jateng di Jakartae.Pelabuhan Perikanan

Pantai Klidang Lor Batangf. Pelabuhan Perikanan

Pantai Bajo Mulyo Pati

3. Server berkapasitas 1,2 Tera Server berkapasitas 2,5 Tera

4. SMS Gateway

Pembangunan Sistem Pelayanan Perizinan baru direncanakan berfungsi bulan September 2107 termasuk SMS Gateway

5. Survey Kepuasan Masyarakat (digital)

6. Sertifikasi ISO 9001:2008 Upgrade Sertifikasi ISO 9001:2015

21 | P a g e

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIPengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Capaian kinerja diindikasikan dengan

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan

mempengaruhi capaian sasaran program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja

juga dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan,

realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain

yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan

cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan

sumber daya baik dana maupun sumber daya manusia, yang dalam hal ini

direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala

capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana

maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan

dan sumber daya manusia.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

22 | P a g e

Tabel III.1Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat baik

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat rendah

* Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja kegiatan dengan realisasi kinerja kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kepeminatan Penanaman Modal

melalui Efektifitas Kegiatan Promosi dan Kerjasama yang Tepat Sasaran.

No.Indikator Kinerja

Kegiatan% Real.Th.2015

Tahun 2016 Target Akhir

RPJMD Th.2018

% Capaian thd.Target

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

1. Terlaksananya

kerjasama kemitraan

antara UMKM dengan

pengusaha

nasional/asing

(kali/tahun)

166,67 3 4 133,33 15 26,67

2. Jumlah kepeminatan

kerjasama kemitraan

antara UMKM dengan

pengusaha nasional/

asing (orang)

226 70 72 102,86 350 20,57

3. Terselenggaranya

promosi peluang

penanaman modal

provinsi

150 4 5 125 20 25

23 | P a g e




RPJMD Th.2018

% Capaian thd.Target

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

(kali/%)

4. Jumlah investor yang

berminat berinvestasi

di Jawa Tengah

(investor)

124 50 158 316 144 109,72

5. Terlaksananya

kegiatan Sekretariat

FPESD (kali/%)

150 4 8 200 20 40

6. Tersedianya informasi

peluang usaha

sector/bidang

unggulan (jumlah

profil)

100 2 2 100 10 20

7. Terlaksananya

fasilitasi

pengembangan

peluang investasi

(kali/%)

100 3 3 100 15 20

8. Terlaksananya Bimtek

Penyusunan Profil

Peluang Investasi

(orang)

100 105 40 38,10 525 7,62

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya

Kepeminatan Penanaman Modal Melalui Efektifitas Kegiatan Promosi dan

Kerjasama yang Tepat Sasaran dapat dicapai sesuai dengan target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1, untuk

tahun 2016 sebesar Rp 2.160.763.010,00 atau 99,10% dari total pagu

Rp 2.180.310.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 0,90 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan

kegiatan Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Dalam dan Luar Negeri ,

Sekretariat FPESD, Penyusunan Profil dan Potensi Investasi, serta Penyusunan

Profil Pengembangan Investasi di Jalur Selatan (JLSS). 24 | P a g e

b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan serta Pembinaan

di Bidang Penanaman Modal;




RPJMD Th.2018

% Capaian Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

1. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal:Pendaftaran PMDN,Izin Prinsip PMDN,Izin Usaha PMDN, Perpanjangan RPTKA, Perpanjangan IMTA yang bekerja lebih dari satu kabupaten/kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi (%)

100 100 100 100 100 100

2. Lamanya perizinan

investasi (izin industri /

hari)

100 9 7 77,78 8 87,5

3. Jumlah izin dan non izin

yang diterbitkan PTSP

4.484 200 10.806 5.403 1.000 1.080,6

4. Indeks Kepuasan

Masyarakat atas

Pelayanan Perizinan

Terpadu

B

81,06

A

(81,26 –

100)

A

85,39

100 A

(81,26 –

100)

100

5. Persentase Pelayanan

Perizinan sesuai SOP

86,53 100 90,61 90,61 100 90,61

6. Terwujudnya sinkronisasi

pelaporan kinerja PTSP

dan Perizinan Penanaman

Modal

(dok laporan)

133,33 3 3 100 15 20

7. Terimplementasikannya

Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

(% terlaksana)

75 100 100 100 100 100

8. Terwujudnya percepatan

realisasi perizinan

penanaman modal melalui

SPIPISE (kali/%)

133,33 3 3 100 15 20

25 | P a g e

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Pelayanan serta Pembinaan di Bidang Penanaman Modal dapat

dicapai sesuai target. Capaian ini ditandai dengan meningkatnya Jumlah Produk

Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan oleh UPT PTSP Badan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel III.2JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG DITERBITKAN TAHUN 2016

NO BIDANG JUMLAHJenisLayanan

Izin Non Izin

1 Penanaman Modal 180 180 0

2 Tenaga Kerja, Transmigrasi, danKependudukan 351 351 0

3 Koperasi dan UMKM 221 221 0

4 Kesbangpolinmas 2.718 0 2.718

5 Sosial 0 0 0

6 Pengelolaan Sumber Daya Air 1.631 1.631 0

7 Kelautan dan Perikanan 1.715 1.715 0

8 Kehutanan 54 54 0

9 PekerjaanUmum 135 112 23

10 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 955 955 0

11 Perindustrian dan Perdagangan 1.172 1.167 5

12 Kesehatan 4 4 0

13 Perkebunan 89 59 30

14 Peternakan dan Kesehatan Hewan 143 101 42

15 Lingkungan Hidup 0 0 0

16 Energi dan Sumber Daya Mineral 1.315 1.315 0

17 Pendidikan 123 123 0

JUMLAH 10.806 7.988 2.818

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaPenggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 adalah

sebesar Rp 1.742.876.900,00 atau 98,94 % dari total pagu sebesar

Rp 1.761.501.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 1,06 % dari pagu yang telah ditentukan.

26 | P a g e

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 tidak terlepas dari dilaksanakannya

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP, Peningkatan

Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP, dan Pembinaan Kinerja PTSP

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim dan Pengembangan Penanaman Modal




RPJMD Th.2018

% Capaian Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

1. Terdidiknya sumber

daya manusia PPTSP

yang berkualitas dan

professional

(kali/orang)

200 1;

60

1;

40

100;

66,67

5;

100

20;

40

2. Tersebarnya informasi

peraturan/kebijakan

perizinan (kali/orang)

200 3;

150

6;

180

200;

120

15;

750

40;

24

3. Terlaksananya

pembinaan

kelembagaan PPTSP

(forum/lembaga PTSP)

100 8;

36

5;

240

62,5

666,67

40;

180

12,5;

133,33

4. Terselenggaranya

Orientasi Kinerja

PTSP ke provinsi lain

(kgt)

100 1 1 100 5 20

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Iklim

dan Pengembangan Penanaman Modal dapat dicapai sesuai dengan target

dengan Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi pada kegiatan Peningkatan dan

Pembinaan Pelayanan Investasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3, untuk

tahun 2016 sebesar Rp 399.958.850,00 atau 99,29 % dari total pagu

Rp 402.810.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 0,71 % dari pagu yang ditentukan.

27 | P a g e

c. Sasaran 4: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Yang Berorientasi

pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan.




RPJMD Th.2018

% Capaian Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

1. Jumlah Investor

(PMDN dan PMA)

344,44 37

(IUT)

158 (IUT)

2.068

(LKPM)

427,03 185 85,41

2. Jumlah nilai

investasi (PMA

dan PMDN)

(Rp Triliyun)

347,58 3,525

(IUT)

14,277

(IUT)

38,183

(LKPM)

405,11 17,655

(IUT)

80,88

3. Daya serap

tenaga kerja

(orang)

43,96 1.333 509 38,18 6.682 7,62

4. Jumlah penanam

modal yang

menyampaikan

LKPM (laporan)

462,81 345 2.068 599,42 1.730 119,54

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Realisasi

Penanaman Modal yang Berorientasi pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan,

dan Pengawasan dapat melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian

dapat dilihat pada meningkatnya jumlah penyampaian Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 2.068 perusahaan. Indikator daya serap

tenaga kerja belum mencapai target dikarenakan investasi mengarah ke padat

modal.

28 | P a g e

Realisasi Investasi Tahun 2016 berdasarkan Sektor PMA

29 | P a g e

PMDN

Listrik, Gas dan Air

45%

Industri Tekstil13%

Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi

13%

Industri Kulit, Barang dari kulit dan

Sepatu8%

Industri Makanan

4%

Lainnya17%

Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan

Farmasi48%

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

15%

Industri Makanan11%

Industri

Mineral Non Logam

8%

Industri

Tekstil6%

Lainnya13%

Realisasi Investasi Tahun 2016 berdasarkan Negara Asal

30 | P a g e

PMDN

Realisasi Investasi Tahun 2016 berdasarkan Lokasi

Kabupaten Batang

48%

Kabupaten Sukoharjo

19%

Kabupaten

Jepara15%

Kota Semaran

g12%

Kabupaten Kendal6%

Lainnya0%

Jepang47%

British Virgin Islands

20%

Singapura15%

Korea Selatan

7%

Hongkong, RRT2%

Lainnya9%

Kabupaten Cilacap51%

Kabupaten Karanganyar8%

Kabupaten

Rembang6%

Kabupaten

Pekalongan6%

Kabupaten Pati5%

Lainnya24%

PMA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 4 adalah

sebesar Rp 427.320.830,00 atau 99,23% dari total pagu sebesar

Rp 430.620.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 0,77% dari pagu yang telah ditentukan.


Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan kegiatan

Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

d. Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang

Terintegrasi dan Terkoordinasi baik Lintas Sektor dan Daerah.




RPJMD Th.2018

% Capaian Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

1. Jumlah

laporan/dokumen

pelaksanaan

program kegiatan

BPMD

100 4 4 100 7 57,14

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Terkoordinasi baik Lintas

Sektor dan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Capaian ditandai dengan

tersusunnya dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2016, dokumen DPA

Perubahan Tahun Anggaran 2016, penyusunan Renja Tahun 2017, dan

dokumen RKA Tahun 2017.


sebesar Rp 546.390.543,00 atau 96,10 % dari total pagu sebesar

Rp 556.999.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 3,90 % dari pagu yang telah ditentukan.


Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan kegiatan

Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal.

31 | P a g e

e. Sasaran 6: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya serta Tersedianya Sarpras Aparatur untuk

Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.




RPJMD Th.2018

% Capaian Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Real.%

Capaian

1. Terdidiknya aparatur

BPMD yang mengikuti

pelatihan peningkatan

aparatur penanaman

modal

- 33 150 454,54 5 100

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Tersedianya Sarpras Aparatur Untuk

Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal secara umum tercapai

sesuai target.


sebesar Rp 97.439.600,00 atau 97,44 % dari total pagu sebesar Rp

100.000.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar

3,72 % dari pagu yang telah ditentukan.


kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD, Peningkatan

Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD, serta Pendidikan dan

Pelatihan Formal UPT PTSP

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 98,15%

dari total anggaran yang dialokasikan,jika dikaitkan antara kinerja pencapaian

sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan

diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana

yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah

mencukupi.

32 | P a g e

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan

disajikan pada table berikut:

Tabel III.4.Anggaran dan Realisasi Belanja Pembangunan Tahun 2016

NO. KEGIATAN AnggaranTARGET

(%)

REALISASI (%)

FISIK KEUANGAN

1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 1.200.000.000 100.00 100.00 99.04

2. Kerjasama Penanaman Modal 375.000.000 100.00 100.00 99.76

3. Sekretariat FPESD 140.310.000 100.00 100.00 99.82

4. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal

556.999.000 100.00 100.00 98.10

5. Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi

402.810.000 100.00 100.00 99.29

6. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

430.620.000 100.00 100.00 99.23

7. Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/ Kota

402.810.000 100.00 100.00 98.96

8. Peningkatan Kinerja Pelayanan Perzinan UPT PTSP

694.641.000 100.00 100.00 99.99

9. Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perzinan UPT PTSP

664.050.000 100.00 100.00 99.22

10. Penyusunan Profil dan Potensi Investasi

225.000.000 100.00 100.00 99.32

11. Penyusunan Profil Pengembangan Investasi di Jalur Selatan (JLSS)

240.000.000 100.00 100.00 97.65

12. Pendidikan Kemasyarakatan 450.000.000 100.00 100.00 98.53

Total Belanja Pembangunan 5.782.240.000 100.00 100.00 99.08

33 | P a g e

BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun

Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban

dalam pencapaian misi dan tujuan instansi, serta dalam rangka perwujudan good

governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis

yang didukung oleh 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan yang dicapai

berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen. Keberhasilan-keberhasilan yang

telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target-target

tahun terakhir RPJMD dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator

kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia,

anggaran, sarana dan prasarana.

2. Dari analisis 6 sasaran Strategis Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa

Tengah, terdapat 10 indikator kinerja kegiatan yang dipilih sebagai tolok ukur pada

tahun 2016 dan 9 indikator tersebut memenuhi target yang ditetapkan dalam

Sasaran Strategis. Satu indikator belum mencapai target yaitu daya serap tenaga

kerja dikarenakan investasi mengarah kepada padat modal.

3. Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan

pemantauan, pembinaan, dan pengawasan telah mencapai atau melebihi target

yang telah ditetapkan.

34 | P a g e

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pencapaian Sasaran Strategis yang

ditetapkan antara lain:

1. Melakukan forum koordinasi antar SKPD ditingkat provinsi maupun kabupaten atau

kota terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung

peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendukung investasi di Jawa Tengah;

2. Ditingkatkannya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi

dan kabupaten atau kota terkait regulasi yang menghambat investasi;

3. Sosialisasi dan penyampaian peringatan kepada perusahaan PMA atau PMDN dan

peran serta IPMK dalam mendorong perusahan untuk mengirimkan LKPM;

4. Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah yang

sudah diploting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kawasan

industry tidak diperjualbelikan oleh masyarakat untuk kepentingan di luar

peruntukan industri;

5. Perlunya memaksimalkan kerjasama antar pemerintah, swasta dan para pelaku

usaha dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi jawa Tengah Tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, maupun penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

Semarang, 31 Desember 2016Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Ir. Sujarwanto Dwiatmoko. MSiPembina Utama Madya

NIP. 19651204 199203 1 012

35 | P a g e

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA - Dinas ... · Web viewPompa air bawah tanah 1 perangkat 15 Saluran PDAM 1 Saluran 16 Ruang Rapat 3 ruang 17 Website 1 ruang bpmd.jatengprov.go.id

Documents