Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014

GUBERNUR LAMPUNG

PERATT'RATY DATRAII PROVIilSI LIIilPUIYGNOMOR 3 TAIIT'N 2OI4

TIilTI$IG

PERI'BAHAIY KTDUA ATAS PERATURAIT D^AERAII PROVINSI L/\MPI'ITGNOMOR 12 TAIIUIT 2q)9 TENTAI{G ORGAITISASI DAIV TATAKIR^'A

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAI{ PEMBNTGT'NAI{ DATRATI DANLEMBAGA TEI(NIS DAERAII PROVINSI LAMPUNG

DEITGAN RAIIMAT TI'HAIII YANG MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

c.

GUBERIYI'R L/IItrPUIYG,

bahwa sebagai implementasi terhadap pembagian urusanpemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintahprovinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerahtelah ditetapkan stnrkhrr Organisasi dan TatakerjaInspektorat, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah danLembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dengan PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor L2 Tahun 2OOgsebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Daerah ProvinsiLampung Nomor 7 Tatrun 2Ol3;bahwa guna menyesuaikan kemba-li dengan pelaksanaanpenyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhanorganisasi daL pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu unhrk meninjau kembalisusunan organisasi dan tatakerja perangkat daeratr tersebutdi atas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agarpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan danpelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optima-ldan, efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPerlbahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi LampungNomor L2 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan TatakerjaInspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dartLembaga Teknis Daeratr Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ILampung dengan mengubatr Undang-Undang Nomor 25Tahun 1959 tentang Pembentrrkan Daerah Tingkat ISumatera Selatan (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2688);

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-2-

Undang-Undang Nomor 18 Tatn:n 2OO2 tentang SistemNasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan IlmuPengetatruan dan Teknomlogi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO2 Nomor 84, Tambatran LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a2l9l;Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentgngPemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO4 Nomor t25, Tambatran Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telatr diubatrbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undangNomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora84al;Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2OLL tentangPembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tatrun 2OLl Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor52341;Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5a9al;Perattrran Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOS Nomor 165, Tambatran l*mbarart NegaraRepublik Indonesia Nomor a593);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinta.tran DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOT Nomor 82, Tambatran Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a7371;Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentangOrganisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 57 Tahun 2OO7tentang Petunjuk Teknis Penatann Organisasi PerangkatDaerah sebagaimana telatr diubah dengan Perattrran MenteriDalam Negeri Nomor 56 Tatrun 2OIO;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tatrun 2OO9 tentangJabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OIltentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan diLingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan PemerintahanDaerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tatrun 2011tentang Pedoman Jabatan Ftrngsional Umum di LingkunganPemerintah Daeratr;

9.

.*

-3-

14. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi I"arnpung Nomor 3 Tahun 2OO9tentang Urusan Pemerintahan Daeratr Provinsi Lampung(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tatrun 2OO9 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

16. Peraturan Daeratr Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daeratr dan Lembaga TeknisDaeratr Provinsi Lampung (Lembaran Daerah ProvinsiLampung Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambatran kmbaranDaerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7Tahun 2OI3 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahProvinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Organisasidan Tatakerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ProvinsiLampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2Ol3Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi LampungNomor 388);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2OLltentang Pembentukan Perahrran Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2077 Nomor 8, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEqIAil PERWAIIILAN RAI(YAT DAERAII PROVINSI LAItrPT'NG

dan

GUBERITUR LAMPUNG

MEMUTUSI{AN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH PROVINSI I"AMPUNG NOMOR 12 TAHUN2OO9 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEI.NORATBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAI\iLEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi LampungNomor L2 Tatrun 2OO9 tentang Organisasi dan TatakerjaInspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr danLembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (kmbaran DaeratrProvinsi Lampung Tatrun 2OO9 Nomor 12, Tambatran kmbaranDaeralr Provinsi Lampung Nomor 342) sebagatmana telatr diubatrdengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun2Ol3 tentang Pembahan Atas Peraturan Daerakr ProvinsiLampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

1 Tatake{a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeralrdan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (LembaranDaerah Provinsi Lampung Tatrun 2OLA Nomor 7, Tambatrankmbaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388), diubah sebagaiberikut:

,a

-4-

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan l (sattr) angka,yaitu angka 13A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Perattrran Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daeratr adalah Provinsi Lampung.Pemerintah Daeratr adalah Pernerintah Provinsi Lampung.Peraturan Daerah adalah Perattrran Daerah Provinsi Lampung.Gubernur adalah Gubernur Lampung.Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.Desentralisasi adalah penyeratran wewenang pemerintahan olehPemerintatr kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintatr kepadaGubernur sebagai walcil Pemerintah dan/atau perangkat pusat didaerah.

9. T\rgas Pem.bantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerahdan desa dan dari daerah ke desa unhrk melaksanakar ttrgas tertentuyang disertai pembiayaan, sarana dan prasarena serta sumher dayamanusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya danmempertanggungiawabkannya kepada yang menugaskan.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiLampung.

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis DaerahProvinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

13. Badan Kesattran Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Daeratr Provinsi Lampung.

13A. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah yang selanjutnyadisebut Balitbangnovda adalah Badan Penelitian dan PengembanganInovasi Daerah Provinsi Lampung.

14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan PengelolaanLingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

15. Badan Ketatranan Pangan adalah Badan Ketatranan Pangan DaerahProvinsi Lampung.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalattBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu DaerahProvinsi Lampung.Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalahBadan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi DaerahProvinsi Lampung.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa adalahBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintatran Desa DaeratrProvinsi Lampung.Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiL"ampung.

1.

2.3.4.5.

6.7.

16.

t7.

18.

19.

.s

-5-

20. Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Bandiklatdaadalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Piovinsi l^a.mpung.

2OA. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalatr BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah ProvinsiLampung.

21. Sahran Polisi Pamong Praja adalatr Satuan Polisi Pamong Praja DaeralrProvinsi Lampung.

22. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daeratr Dr. Hi. AbdulMoeloek Provinsi Lampung.

23. Rumatr Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daeratr Provinsi Lampung.24. Kantor Sandi Daerah adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.25. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lampung.26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga

Teknis Daerah Provinsi.27. Kelompok Jabatan F\rngsional adalah Kelompok Jabatan F\rngsional

pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lamptrng.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diantara huruf c dan hunrf d disisipkan 1 (satu)huruf, yaitu hurrrf c.a sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 2

(1) Dengan Perattrran Daerah ini dibenhrk Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daeratr dan Lembaga Teknis Daerah.

(21 Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr dan LembagaTeknis Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Inspektorat Provinsi;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

c.a. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah'

d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

e. Badal Ketahanan Pangan Daerah;

f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

g. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dolnrmentasi Daerah;

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

i. Badan Kepegawaian Daerah;

j. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;

j.a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah;

k. Satuan Polisi Pamong Praja;

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek;

m. Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan

n. Kantor Sandi Daerah.

.a

-6-

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bappeda mempunyai tugas melaksanalen pen5rusunan dan pelaksanaankebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, hrgasdekonsentrasi dan hrgas pembantuan yang diberikan pemerintah kepadaGubernur serta hrgas lain sesuai dengan kebdaksanaarl yang ditetapkanoleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undalgal yangberlaku.

(21 Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l)merryelerrggarakan fu ngsi :

a. Penrmusan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang perencanaan dan pembanguna.n;c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dal

pembangunan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang

perencanaan dan pembangunan; dane. Pelayanan administratif.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Bappeda Provinsi terdiri dari:

a. Kepala;

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan KepLgawaian.2) Sub Bagian Keuangan; dan3) Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Ekonomi, membawahi:1) Sub Bidang Produksi;2) Sub Bidang Ekonomi dan K-euangan; dan3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

Bidang Tata Ruang da:r Pengembangan Wilayah, membawahi:l) Sub Bidang Prasarana Wilayah;2) Sub Bidang Sumber Daya AIam dan Lingkungan Hidup; dan3) Sub Bidang Tata Ruang.

Bidang Pengendalian, membawahi:l) Sub Bidang Data dan Statistik;2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan3) Sub Bidang Evaluasi.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:l) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja; dan3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b.

c.

d.

e.

-7 -

g. Bidang Pendanaan Pembangunan, membawahi:1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;2) Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan3) Sub Bidang Pembiayaan.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

i. Kelompok Jabatan F\rngsional, terdiri dari sejumlatr jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahlian dan keterarnpilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b, dipimpin olehseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Badrr.Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,huruf e-, humf f dan huruf g, masing-masing dipimpin olreh seorangKepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepadaKepala Badan.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ay-at (1) huruf b,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagiar yang berada dibawah dan bertanggungiau/ab kepada Sekretaris.

Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,huruf d, hularf e, hu:rrf f dan huruf g, masing-masing dipimpin olehseor€rng Kepala Sub tsidang yang berada di bawatr dan bertanggungiawabkepada Kepala Bidang yang bersanglmtan.

Unit Pelaksana Teknis sebagairuana disraksud pada ayat (1) h-unrf h,dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Telsris yang berada di bawah danbertanggungiawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huraf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai KetuaKelompok dan hertanggungiawab kepada Kepala Badan.

Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercahrm dalam L,ampiran IIyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal i 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugasmelaksanakan penrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangkesatuarr' bangsa darr politik, birra ideotogi darr wa'wasarr kebarrgsaarr,kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politikdalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikanpemerintatr kepada Gubernur serta hrgas lain sesuai dengankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturanpenrndang:undangan yang berlaku.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:a. perumnsan kebfr'akan teknis kesatrran bangsa dan politili, bilra ideologi

dan wawasa.n kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketatranan sosialdan kemasyarakatan, politik dalam negeri;

(2)

(3)

(41

(s)

(6)

(71

(8)

.8

-8-

pemberian dulrungan atas penyelenggaraan pemerintahan daeratr dibidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasankebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dankemasyarakatan, politik dalam negeri;pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa danpolitik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional,ketatranan sosial dan kemasyarahatan, politik dalam negeri;pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidangkesatrran bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan,kewaspadaan nasional, ketatranan sosial dan kemasyarakatan, politikdalam negeri; danpelayanan administratif.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daeratr, terdiridari:

c.

d.

Kepala;

Sekretariat, membawahi :

I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2) Sub Bagran Keuangan; dan3) Sub Bagran Perencanaan.

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:1) Sub Bidang Ketahanan ldeologl dan Wawasan Kebangsaan; dan2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganeg€rraan.

Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganao Konflik; dan2) Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.

Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi:1) Sub Bidang Ketatranan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan; dan2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:l) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik; dan2) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.

Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

Kelompok Jabatan F\rngsional, terdiri dari sejumlah jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahlian da-n keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin olehseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Badan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c, hurrf d,hunrf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

a.

b.

c.

d.

e.

o

h.

Z

9-

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf b,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagian yang berada dibawah dan bertenggungiawab kepada Sekretaris Badan.

Sub Bidang-Sub Bidang sebagairnana dinaahsud pada ayat (1) humf c,trunrf d, huruf e dan hunrf f, masing-masing dipirnpin oleh seorangKepala Sub Bidang yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepadaKepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat F\rngsional senior sebagai KettraKelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

Bagan Strukhrr Organisasi Badan Kesatrran Bangsa dan Politik Daerahsebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasa1 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitLr BagianKesatu A yang terdiri dari Pasal 12A dan Pasal l2B , sehingga Bagian KesatuA berbuttyi sebagai berikut:

Baglaa Kesatu A

Badan Penelltian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Paragraf 1

T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal l2A

Balitbangnovda mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang peneiitian dan pengembanganInovasi Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yangdiberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengalkebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Balitbangnovda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan inovasidaerah;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah;

c. pernbinaan dan pelaksanaan trrgaspengembangan inovasi daeratr;

di bidar,g penelitian dan

d. pelaksana€rn hrgas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidangpenelitian dan pengembanga:r inovasi daerah; dan

e. pelayanan administratif.

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(1)

(21

-#

-10-

Paragral 2

Susunan Organisasi

Pasal 12B

(1) Susunan Organisasi Balitbangnovda Provinsi, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi:1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2) Sub Bagian Keuangan; dan3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Ka,iian Penerapan IPTEK dan Inovasi;

d. Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama;

e. Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintatran, dan Kemasyarakatan;

f. Bidang Rrblikasi dan Informasi; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatanfungsional (Peneliti dan Perekayasa) yang terbagi dalarn berbagaikelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin olehseora.ng Selrretaris yang berada di bawah da:r bertanggungiawab kepadaKepala Badan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c ,huruf d,humf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional gsfagaiurana dimaksud pada ayat (1)huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat F\rngsional senior sebagai KetuaKelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

(6) Bagan Organisasi Balitbangnovda sebagaimana tercantum dalamLampiran III a yang tidak terpisahkan dari Perahrran Daeratr ini.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kepda;

b. Sekretariat, membawahi:1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;2) Sub Bagian Keuangan; dan3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pengawasan Linglmngan Hidup, membawahi:1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kemsakan Linglnrngan

hidup; dan2) Sub Bidang Pembinaal dan Penegakan Hu1mm.

.fi

_ 11_

d. Bidang Bina Lingtrungan Hidup, membawahi:1) Sub Bidang Andisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan2) Sub Bidang Pembinaan Saran dan Prasarana Lingkungan.

e. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi:1) Sub Bidang Konserrrasi Sumber Daya Alarn; dan2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Flidup.

f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat,membawatri:1) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan

Masyarakat; dan2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan l*rnbaga Kemasyarakatan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

h. Kelompok Jabatan F\:ngsional, terdiri dari sejumlah jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keatrlian dan keterampilannya.

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin olehseor€u1g Sekretaris yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada.Kepala Badan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hurrf d,hunf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepda Bidangyang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawatr dan bertanggungiawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.f c,hunf d, hurrf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorangKepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis ymtg berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

17) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai KetuaKelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 16 diubatr, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi:1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;2) Sub Bagran Keuangan; dan3) Sub Bagran Perencanaan.

^aa

-12-

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawatri:1) Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan2l Sub Bidang Kerawanaan Pangan.

Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawatri:1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan2) Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragarnan Pangan, membawahi :

1) Sub Bidang Konsumsi Pangan; dan2) Sub Bidang Penganekarag€rman Pangan.

Bidang Muhr dan Keamanarl Pangan, rnembawahi:1) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi; dan2) Sub Bidang Keamanan Pangan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

Kelompok Jabatan F\rngsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsionalytrLg terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliandan keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunf b, dipimpin olehseorErng Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepadaKepala Badan.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hrrruf d,huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang berada di bawah dan bertanggunglawa.b kepada Kepala Badan.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr:f b,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagran yang berada dibawatr dan bertang;ungiawab kepada Kepala Bagran yang bersanglartan.

Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorangKepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1.) hurufg, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawatr danbertanggungiawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsiond senior sebagai KetuaKelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagan Strtrktur Organisasi Badan Ketatranan Pangan sebagai.manatercantrrm pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyisebagai berilmt:

Pasal 29

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakanpen1rusrman dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayananrumatr sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikanpemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perattrranpemndang-undangan yang berlaku.

c.

d.

e.

oD'

h.

(21

(3)

(41

(s)

(6)

(71

(8)

.fi

-13-

(21 Rumatr Sakit Umum Daerah, dalam melaksanakan hrgas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan r.trmah sakit,meliputi lorratif, preventif dan rehabilitatif;

b. pemberian dukungan atas perryelenggaraan pemerintatran daeratr dibidang pelayanan rumah sakit;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan nmah sakit;d. pelaksanaan trrgas lain yang diberikan oleh Gubernur di tridang

pelayanan rrrmah sakit;

e. penyelenggaraan pendidikan rumah sakit; dan

f. pengelolaanadministratif.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal SO berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:

a. Direktur Utama;

b. Direktorat Pelayanall, membawahi:

1. Bidang Pelayanan, terdiri dari:

l) Sub Bidang Pelayanan Medik; dan

2) Sub Bidang Penunjang Medik;

2. Bidartg Keperawatan, membawahi:

1) Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan; dan

2) Sub Bidang Peralatan dan Tenaga Keperawatan.

c. Dlektorat Diklat dan SDM, membawahi:

1. Bagian Diklat, membawahi:

1) Sub Bagian Diklat Medik dan Non Medik; dan

2) Sub Bagian Diklat Keperawatan.

2. Bagian Perlindungan dan Pengembangan SDM, membawahi:

1) Sub Bagran Hukum dan Perlindungan SDM; dan

2) Sub Bagian Pengembangan SDM.

d. Direktorat Umum dan Keuangan, membawahi:

1. Bagian Umum, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

3) Sub Bagran Kepegawaian.

_t+_

2. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi:

1) Sub Bagran Penytrsunan Program dan Laporan;

2) Sub Bagran Rekam Medik; dan

3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

3. Bagian Keuangan, membawahi:

1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;

2) Sub Bagran Mobilisasi Dana; dan

3) Sub Bagian Alnrtansi dan Verifrkasi.

Satuan Pengawas Internal;

Komite Keperawatan dan Komite Medik;

Dewan Pengawas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahlian dan keterampilannya;

(21 Direktorat-Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,huraf c dan hurrrf d dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungi awab kepada Direktur yang bersangkutan.

(4) Bagian-Bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hulad c dan hunrf d,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagran yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Direktr-rr masing-masing.

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Sub Bagian-Sub Bagran sebagaimala dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagran yang berada di bawatrdan bertanggungiawab kepada Kepala Bagian yang bersanglmtan.

(7) Sahran Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hr.rmf e,dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawahbertanggungiawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada DirekturUtama.

(8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin olehseorang ketua yang berkedudukan di bavvah bertanggungjawab kepadaDirektrrr Utama.

(9) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpinoleh seorang ketua yang berkedudukan di bawatr bertanggungiawabkepada Gubernur melalui Direkhrr Utama.

(1O) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)huruf h, dipimpin oleh seora.ng Pejabat Fungsional senior sebagai KetuaKelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

(11) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantumdalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

e.

f.

ob.

h.

.t

- 15-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerahrranDaeratr ini dengan penempatannya dala:n Lembaran Daeratr ProvinsiL,ampung.

Ditetapkan di Telukbetungpada tanggal 8 Agustus 2O14

GI'BERNIIR LIIMPUNG,

ttd.

M. RIDHO F'ICARDODiundangkan di Telukbetungpada tanggd 8 Agustus 2Ol4

SEr{RBTARTS DAtRArr PROVINST LAMPITIIG,

ttd.

IT. ARINAL DJI,NAIDIPembina Utama Madya

I{IP. 19560617 198503 1 00s

LEMBARAN DAERAH PROVINSI I.,AMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

ZIILFIKAR. SH. MHPembina Tingkat I

NIP. 19680428 199203 1 003

J

.a.

BAGAN STRUIOUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI UIMPUNG

-5-LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPTING

NOMOR : 3 TAHUN 20t4TANGGAL: 8 AGUSTUS 2014

Sub BagianUmum dan

Kepegawaian

KEPALA

Bidang

Pengendalian

Bidang

Ekonomi

BidangTata Ruetrg

danPeagembangaa

Wilayah

BidangPemerintahan

danKesejahteraan

Ralryat

BidangPedanaan

Pembangunan

GI'BERNI'R I,/\MP['NG,

ttd

U. RIDEO FICARDO

Pembina Tingkat INIP. 19680428 t99203 1 003

Salinan aslinyaHUKUM,

.ff