LAKIP DINKES PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019...kesehatan di provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan

LAPORAN KINERJADINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

(SATKER APBN DEKONSENTRASI 03)

TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNGDINAS KESEHATAN

TAHUN 2019

ii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat krusial dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan bidang kesehatan karena tahun tersebut merupakan tahun terkahir untuk

mengevaluasi pealksanaan target RPJMD. Selama beberapa tahun telah dilakukan

berbagai macam upaya untuk meningatkan dan mencapai target pembangunan

tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai koordinator pembangunan

kesehatan di provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja perangkat daerah dari

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP

adalah membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN.

Penyusunan laporan kiner ja berpedoman pada Peraturan Menter i

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya

perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung khususnya program Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan

kinerjanya pada masa mendatang.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun

2019 sebagai bentuk akuntabilias perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2019.

Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi;

rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra)

Pemerintah Provinsi Lampung di Bidang Kesehatan tahun 2015-2019, disertai

dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang

dilakukan.

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan

saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan

penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita

semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan

program di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2020

iii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan

dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyusun laporan kinerja sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program dan

kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-

2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai

kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi di Bidang Kesmas Dinkes Provinsi

Lampung.

Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana

yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja

Utama (IKU). Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari masing-masing program

di lingkup Bidang Kesmas Tahun 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Dinas Kesehatan dengan

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki

28 indikator dengan target yang telah disepekati. Namun dari 28 target tersebut hanya

16 indikator yang capaiannya lebih dari target, 8 indikator yang capaiannya mendekati

target dan 4 indikator yangcapaiannya jauh dari target yang diharapkan.

Realisasi anggaran pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (03)

Dekonsentrasi yaitu 91.58 % (Laporan E Monev DJA Tahun 2019) sebanding dengan

capaian kinerja program yang direpresentasikan melalui 3 Indikator Kinerja yang telah

tercapai diatas 100%. Keseluruhan indikator kinerja utama program kesehatan

masyarakat dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu alokasi anggaran di

provinsi bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya

mulai dari level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi.

Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2019

dikarenakan adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat sehingga beberapa kegiatan

tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat direvisi karena adanya pembatasan alokasi

perjalanan dinas. Di samping itu terdapat kegiatan yang pelaksanaannya bergantung

kepada pelaksanaan kegiatan program lain namun karena program lain tidak

melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakan.

Untuk perbaikan ke depan diperlukan koordinasi lebih baik antar Dinas

Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Unit Eselon I Dirjen Kesmas

iv | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

dalam penyusunan rencana operasional kegiatan sehingga rencana kegiatan yang

dibuat dapat terlaksana dengan baik.

v | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................................................... iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… iv

DAFTAR TABEL..................................................................................................v

DAFTAR GRAFIK............................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vii

DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………………… viii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................... 1B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2

C.Visi, Misi dan Strategi Organisasi ..................................................2

D.Tugas Pokok dan Fungsi............................................................ 3

E. Potensi dan Permasalahan ........................................................ 4

F. Sistematika..........................................................................................6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................7

A. Perjanjian Kinerja ..................................................................... 7B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat .......................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................9

A. Capaian Kinerja Organisasi .....................................................9

1. Indikator Kinerja Program.............................................................. 9

B. Realisasi Anggaran.................................................................. 76

C. Kesimpulan .......................................................................................... 82

LAMPIRAN …………………………………………………………………………… 83

vi | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat…… 7

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Tahun 2019…………………………………

10

Tabel 3.2 Kebijakan PHBS di Kab/Kota Provinsi Lampung danKabupaten/Kota Tahun 2019

59

Tabel 3.3 Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa UntukUKBM di Provinsi Lampung Tahun 2019

65

Tabel 3.4 Data Dunia Usaha/Swasta Yang Sudah Bekerja sama di

Provinsi Lampung dan Kab/Kota Tahun 2019

67

Tabel 3.5 Data Organisasi Kemasyarakatan Yang Sudah Bekerja

sama di Provinsi Lampung Tahun 2019

69

Tabel 3.6 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas Per

Kegiatan Di Provinsi Lampung Tahun 2019

74

Tabel 3.7 Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas

Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019…………………

76

Tabel 3.8 Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi Program

Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun

2019 ……………………………………………………….

76

Tabel 3.9 Realisasi Per Komponen Kegiatan Anggaran Dana

Dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat Dinkes

Provinsi LampungTahun 2019

78

vii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Trend Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan

Provinsi Lampung Tahun 2015 – 201913

Grafik 3.2 Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan per

Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 201913

Grafik 3.3 Trend Cakupan bumil mendapat TTD Provinsi Lampung

Tahun 2015 – 2019

14

Grafik 3.4 Cakupan bumil mendapat Tablet tambah Darah (TTD) per


Grafik 3.5 Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif Provinsi Lampung Tahun 2016-2019

17

Grafik 3.6 Capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI

eksklusif per kabupaten/kota seProvinsi Lampung Tahun

2016-2019

17

Grafik 3.7 Trend capaian bayi baru lahir mendapat IMD di Provinsi

Lampung Tahun 2015-201919

Grafik 3.8 Capaian bayi baru lahir mendapat IMD per kabupaten/kotase provinsi Lampung tahun 2019

19

Grafik 3.9 Trend capaian balita kurus mendapat makanan tambahan

dari tahun 2015 sampai 201920

Grafik 3.10 Capaian Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan per

Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung Tahun 201920

Grafik 3.11 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD) di Provinsi Lampung tahun 2016-201922

Grafik 3.12 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD) per kab/kota di Provinsi Lampung tahun 201923

Grafik 3.13 Trend Cakupan KN1 Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019 25

Grafik 3.14 Cakupan KN1 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Tahun 201926

Grafik 3.15 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Tahun 201929

Grafik 3.16 Trend Cakupan K4 Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 29

Grafik 3.17 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD per

kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201931

Grafik 3.18 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD Provinsi


Grafik 3.19 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas 9 & 10 Per

Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201933

Grafik 3.20 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 & 10 Provinsi 33

viii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG


Grafik 3.21 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Yankes

Remaja Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201935

Grafik 3.22 Trend Capaian Puskesmas melaksanakan Yankes Remaja

di Provinsi Lampung Tahun 2016 - 201935

Grafik 3.23 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibu

Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 201937

Grafik 3.24 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibudi Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019

37

Grafik 3.25 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasiP4K Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019

39

Grafik 3.26 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasi P4Kdi Provinsi Lampung Tahun 2016-2019

39

Grafik 3.27 Trend Capaian Indikator Persentase Puskesmas

Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar di Provinsi

Lampung Tahun 2014 – 2019

41

Grafik 3.28 Capaian Indikator Persentase Puskesmas

Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar per


42

Grafik 3.29 Trend Capaian Indikator Jumlah Pos UKK yang terbentuk

di daerah PPI/ TPI di Provinsi Lampung Tahun 2015 - 201944

Grafik 3.30 Capaian Indikator Jumlah Pos UKK yang terbentuk di

daerah PPI/ TPI per Kabupaten/Kota daerah PPI/TPI

se-Provinsi Lampung Tahun 2019

44

Grafik 3.31 Capaian Indikator Fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi standar di Provinsi

Lampung Tahun 2019

47

Grafik 3.32 Trend Capaian Indikator Persentase puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok

masyarakat di wilayah kerjanya di Provinsi Lampung

Tahun 2015 - 2019

48

Grafik 3.33 Capaian Indikator Persentase Puskesmas

Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar per


49

Grafik 3.34 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab PropinsiLampungTahun 2014-2019

51

Grafik 3.35 Cakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukanpengawasan tahun 2015-2019

52

Grafik 3.36 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab Propinsi LampungTahun 2015-2019

53

Grafik 3.37 Trend presentasi RS yang melakukan pengelolaan limbahMedis sesuai standar tahun 2015 – 2019

55

ix | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

Grafik 3.38 Trend Jumlah TPM Yang Terdaftar Dalam E Monev HSP PerKabupaten Kota Th 2015 – 2019

56

Grafik 3.39 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanankawasan sehat tahun 2015 - 2019

58

Grafik 3.40 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Provinsi

Lampung Tahun 2019

73

x | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat 9

xi | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR SINGKATAN

KEK : Kurang Energi Kalori

KN1 : Kunjungan Neonatal Pertama

PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PN : Persalinan Nakes

PF : Persalinan di Fasilitas Kesehatan

TTD : Tablet Tambah Darah

K4 : Kunjungan ke empat kali selama masa kehamilan

1 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mmelaksanakan

pembangunan sesuai dengan kewenanganannya. Pembangunan kesehatan

merupakan salah satu dari tugas pemerintah daerah yang merupakan

kewenanganan konkurent antara pemerinth pusat dan daerah. Dalam

melaksanakan pembangunan bidan kesehatan, pemeritnah daerah dibantu

pelaksanannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa

membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung

dengan bijaksana, transparan, akun, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip

good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme.

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di

daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan

SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;

serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Berakhirnya pelaksanaan

tugas tahun 2016 yang merupakan awal tahun implementasi Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/

Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, yang

mempunyai visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Pembangunan

kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan

sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma

sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar

paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)

penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis

risiko. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan unit yang sangat

berperan di daerah dalam mewujudkan pilar pertama dalam “Program Indonesia

Sehat”.


Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas

tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung pada Program Kesehatan Masyarakat dalam satu

tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing

unit kegiatan.

Dengan perubahan Susunan Organisasi baru Permenkes Nomor 64 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka dilakukan perubahan

dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang ditandatangani

Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan

Menteri Kesehatan terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator kinerja, yang sebelumnya

terdiri dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

(03) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2019 dalam

mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana

strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung (03) oleh pejabat yang bertanggungjawab.

C. Visi, Misi dan Strategi Organisasi

1. Visi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tersebut maka disusunlah Rencana

Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 dengan

Visinya “Masyarakat LAMPUNG yang SEHAT dan MANDIRI”

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung kepada misi

Pemerintah Provinsi Lampung yaitu:

1) Menjamin Upaya Kesehatan yang Merata, Bermutu dan Terjangkau.

2) Menjamin Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan

3) Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Tujuan

Tujuan terselengaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan status

kesehatan masyarakat lampung. Derajat kesehatan yang diharapkan akan

tercapai akhir tahun 2019 adalah sebagai beikut :

a) Umur Harapan Hidup (UHH) diharapkan tercapai menjadi 72 tahun

b) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup diharapkan akan

tercapai menjadi 149 per 100.000 kelahiran hidup

c) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup diharapkan akan

tercapai menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup

d) Prevalensi gizi kurang dan buruk kurang dari 15%.


4. Nilai-nilai

Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis pembangunan

kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menganut dan menjunjung

tinggi nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam Renstra Pemerintah Provinsi

antara lain:

a) Pro Rakyat;

b) Inklusif;

c) Responsif ;

d) Efektif;e) Bersih.

5. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya

kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui

peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem

kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2015-2019 meliputi:

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja,

dan Lanjut Usia yang Berkualitas.

b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.

c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan.

d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh

masyarakat.

7. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Lampung yaitu:

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF);

b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).

c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1).

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Pergub Tugas Pokok Bidang Kesmas adalah melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

2. Menyiapkan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan

keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga


3. Menyiapkan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi,

promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan

kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga.

5. Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota dan

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh seksi-seksi yang meliputi :

a) Seksi Kesga dan Gizi;

b) Seksi Promosi Kesehatan;c) Seksi Kesling dan Kesjaor

E. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam

menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan

masyarakat.Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah

cukup baik, akan tetapi kasus Kematian Ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini

kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu

hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan

faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam

kehamilan dan perdarahan post partum, selain itu penyebab karena lain-lain juga

semakin meningkat. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas

Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu menskrining

kelainan pada ibu hamil sedini mungkin.

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat

antara lain adalah, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria,

TB, HIV, Hepatitis B dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35

tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).

Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 20 tahun telah melahirkan,

sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per

1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih adanya

umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7%

dari semua perempuan yang telah kawin.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah

tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif

tersebar ke seluruh desa di provinsi Lampung, namun kompetensi masih belum

memadai. Di samping itu distribusi tenaga kesehatan yang menumpuk di daerah

perkotaan juga menjadi salah satu kendala kurangnya akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Demikian juga secara

kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK meningkat namun belum

diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan karena jumlah Tim yang tidak

lengkap dan sisitem rujukan yang belum efektif. Peningkatan kesehatan ibu


sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam

penurunan AKI dan AKB.

Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni

19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi

penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak

balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian

pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak

29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor

kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya.

Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap

untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang

mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun,

penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini

berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan

setempat.

Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2014, secara nasional prevalensi

remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,1% dan pada

usia 16-18 tahun sebesar 31,4%. Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi

dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien.

Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari

TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk

mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena

pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit

lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan

kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas

program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan

deteksi dini penyakit tidak menular.

Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit

akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal

akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir.

Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh

karena itu program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal

faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah

mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan

kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja

sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan

kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih

menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi

persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Selain itu kita dihadapi dengan

masalah stunting. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang

disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan

kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing

rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan

seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada


periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang

menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat

sulit diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk

memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta

dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan

stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan

(terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam

menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena masalah gizi tidak

hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi

juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi.

F. Sistematika

Sistematika penulisan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah

sebagai berikut :

o Ringkasan Eksekutif

o Kata Pengantar

o Daftar Isi

- BAB I

Penjelasan umum organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,

penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- BAB II

Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019.

- BAB III

Penyajian capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal

sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan

yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja dan melakukan analisa realisasi anggaran.

- BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN

Formulir PK: Pengukuran Kinerja


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang

mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan

pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian

penetapan kinerja tahun 2019 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Direktur Jenderal Kesehatan

Masyarakat berisi Indikator, antara lain:

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari tiga indikator yang

dianggap dapat merefleksikan kinerja program, yang meliputi:

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menggambarkan indikator

pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan di fasilitas

pelayanan kesehatan. Indikator PF menjadi penting karena penyebab kematian ibu di

Indonesia sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat

persalinan. Menurunkan angka kematian ibu merupakan bagian dari kesepakatan

global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Persentase ibu hamil Kurang energi Kronik (KEK) menggambarkan risiko

yang akan dialami ibu hamil dan bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan

pasca persalinan.

Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) menggambarkan

keberlangsungan neonatal pada 6 jam sampai dengan 48 jam. Hal ini dilakukan

sebagai antisipasi atau skreening diawal kehidupan bayi.

Ketiga indikator diatas diharapkan dapat menjadi daya ungkit terhadap

keberhasilan dalam pencapaian renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.


Tabel 2.1 Indikator Kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019

Program IndikatorTarget

2015 2016 2017 2018 2019

Pembinaan GiziMasyarakat

Persentase ibu hamil KurangEnergi Kronik yang mendapatmakanan tambahan

50 50 50 95 50

Persentase ibu hamil yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD)

84 87 90 98 95

Persentase bayi usia kurangdari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif

2.

30 35 40 50 50

Persentase bayi baru lahirmendapat Inisiasi MenyusuDini (IMD)

33 36 39 50 55

Persentase balita kurus yangmendapat makanantambahan

35 40 45 90 45

Persentase remaja puteri yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD

10 15 20 30 30

PembinaanKesehatanKeluarga

Persentase kunjunganneonatal pertama (KN1) 87 88 89 90 91

Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal ke empat (K4)

74 76 78 80 82

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 1

64 66 68 70 72

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 7 dan 10

45 50 55 60 65

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatankesehatan remaja

30 35 40 45 50

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamil 84 86 88 90 92

Persentase Puskesmas yangmelakukan Orientasi ProgramPerencanaan Persalinan danPencegahan Komplikasi(P4K)

100 100 100 100 100

PembinaanUpaya

Kesehatan Kerjadan Olahraga

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatankerja dasar

40 50 60 70 80

Jumlah pos UKK yangterbentuk di daerah PPI/TPI 230 355 480 605 730

Persentase fasiltaspemeriksaan kesehatan TKIyang memenuhi standar

100 100 100 100 100


Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatankesehatan olahraga padakelompok masyarakat di

20 30 40 50 60

PenyehatanLingkungan

Jumlah desa/kelurahan yangmelaksanakan STBM(Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)

25000 30000 35000 40000 2636

Persentase Sarana air minumyang dilakukan pengawasan 30% 35% 40% 45% 50%

Persentase Tempat-tempatumum (TTU) yang memenuhisyarat kesehatan

50% 52% 54% 56% 58%

Persentase RS yangmelakukan pengelolaanlimbah medis sesuai standar

10% 15% 21% 28% 36%

Persentase TempatPengelolaan Makanan (TPM)yang memenuhi syaratkesehatan

8% 14% 21% 28% 32%

Jumlah Kabupaten/Kota yangmenyelenggarakan tatanankawasan sehat

364 356 366 376 386

PromosiKesehatan danPemberdayaan

Masyarakat

Persentase Kab/Kota yangmemiliki Kebijakan PHBS 40 50 60 70 80

Persentase desa yangmemanfaatkan dana desauntuk UKBM

20 30 30 40 50

Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSRnya untukprogram kesehatan

3 3 3 3 3

Jumlah organisasikemasyarakatan yangmemanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung

3 3 3 3 3

DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya padaProgramPembinaanKesehatanMasyarakat

Persentase realisasi kegiatanadministrasi dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya ProgramKesehatan Masyarakat 91 92 93 94 95


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup

hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.

Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk

memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya

organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan

dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja

yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

1. Indikator Kinerja Program

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Dinas Kesehatan

dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka

Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi kurang. Sebagaimana telah termuat

dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019, indikator kinerja Program

Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

Persentase

Persalinan di

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Persentase Ibu

Hamil Kurang Energi

Kronik (KEK)

Persentase

Kunjungan Neonatal

Pertama (KN1)

Gambar 3.1 Indikator Kinerja Utama Program Kesehatan Masyarakat


Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Provinsi LampungTahun 2019

No. SasaranProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Target TargetProvinsi

(1) (2) (3) (4) (5)1. Pembinaan Gizi

Masyarakat1.

2.

3.

4.

5.

6.

Persentase ibu hamil Kurang EnergiKronik yang mendapat makanantambahanPersentase ibu hamil yang mendapatTablet Tambah Darah (TTD)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulanyang mendapat ASI eksklusifPersentase bayi baru lahir mendapatInisiasi Menyusu Dini (IMD)Persentase balita kurus yang mendapatmakanan tambahanPersentase remaja puteri yangmendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

95%

98%

50%

50%

90%

30%

50%

95%

50%

55%

45%

30%

2. PembinaanKesehatan Keluarga

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Persentase kunjungan neonatal pertama(KN1)Persentase ibu hamil yang mendapatkanpelayanan antenatal ke empat (K4)Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringan kesehatanuntuk peserta didik kelas 1Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringan kesehatanuntuk peserta didik kelas 7 dan 10Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatan kesehatanremajaPersentase Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamilPersentase Puskesmas yang melakukanOrientasi Program PerencanaanPersalinan dan Pencegahan Komplikasi(P4K)

90%

80%

70%

60%

45%

90%

100%

93%

90%

85%

85%

70%

95%

100%

3. Pembinaan UpayaKesehatan Kerja danOlahraga

1.

2.

3.

4.

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatan kerjadasarJumlah pos UKK yang terbentuk didaerah PPI/TPIPersentase fasiltas pemeriksaankesehatan TKI yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatan kesehatanolahraga pada kelompok masyarakat diwilayah kerjanya

80%

730

100%

60%

80%

19

100%

60%

4. PenyehatanLingkungan

1.

2.

3.

Jumlah desa/kelurahan yangmelaksanakan STBM (Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat)Persentase Sarana air minum yangdilakukan pengawasanPersentase Tempat-tempat umum (TTU)

45.000

50%

58%

2636

50%

58%


4.

5.

6.

yang memenuhi syarat kesehatanPersentase RS yang melakukanpengelolaan limbah medis sesuaistandarPersentase Tempat PengelolaanMakanan (TPM) yang memenuhi syaratkesehatanJumlah Kabupaten/Kota yangmenyelenggarakan tatanan kawasansehat

36%

32%

386

36%

32%

13

5. Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat

1.

2.

3.

4.

Persentase Kab/Kota yang memilikiKebijakan PHBSPersentase desa yang memanfaatkandana desa untuk UKBMJumlah dunia usaha yang memanfaatkanCSRnya untuk program kesehatanJumlah organisasi kemasyarakatan yangmemanfaatkan sumber dayanya untukmendukung kesehatan

80%

50%

20

15

80%

50%

3

3

6. DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya padaProgram PembinaanKesehatanMasyarakat

1. Persentase realisasi kegiatanadministrasi dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyaProgram Kesehatan Masyarakat

94% 95%

1) Pembinaan Gizi Masyarakat

a) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanantambahan

Cakupan ibu hamil kurang Energi Kronik yang mendapat makanantambahan adalah cakupan yang menggambarkan penanganan terhadap bumilKEK dengan pemberian makanan tambahan, pada kelompok ibu hamil baik dipedesaan maupun perkotaan lebih dari separuhnya mengalami defisit asupanenergi dan protein, berdasarkan hal tersebut pemberian makanan tambahanyang berfokus baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro bagi balita danibu hamil sangat diperlukan dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir(BBLR) dan balita pendek (Stunting).

Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan jumlah bumilKEK yang mendapat makanan tambahan dengan seluruh sasaran bumil KEKyang ada kemudian dikonversi dalam bentuk persentase.

Analisa Capaian Kinerja

Capaian indikator ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan dari tahun

ke tahun cenderung naik sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 namun pada

tahun 2018 mengalami penurunan dan ditahun 2019 meningkat sebagaiman

terlihat pada grafik berikut :


Grafik 3.1 Trend Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan

Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019

Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa target Renstra ditahun 2019 yaitu 50 % tercapai. Beberapa kabupaten telah mencapai cakupan100%. sebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2 Cakupan bumil KEK mendapat makanan tambahan

per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019

Analisa keberhasilanCakupan seluruh kabupaten/kota menunjukkan lebih dari target hal tersebutmenunjukkan bahwa hampir bumil KEK mendapat makanan tambahan.Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian cakupan bumil KEK mendapatmakanan tambahan yaitu :

1. penyediaan PMT pabrikan yang disediakan melalui Hibah KementerianKesehatan RI setiap tahunnya sudah mencukupi kebutuhan PMT BumilKEK di Puskesmas

53,0

76,973,4

92,9 93,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2015 2016 2017 2018 2019

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

71,55

80,3685,7986,3386,39

91,5492,6693,1094,5594,8495,4295,4596,67100,00100,00100,00

Target : 50%


2. Tersedianya ditribusi makanan tambahan bagi bumil KEK.

Analisa kegagalanCakupan bumil KEK mendapat makanan telah mencapai target bahkan adabeberapa kabupaten yang telah terpenuhi 100%, namun perlunya pembenahandalam pengarsipan dokumen dan pencatatan yang belum optimal.

Alternatif solusiBeberpa alternative solusi dalam penghambatan bumil KEK mendapat makanantambahan yaitu :

1. Perlunya monitoring dan evaluasi secara rutin tentang pemantauanpemberian makanan tambahan bagi bumil KEK

2. Perlunya penyimpanan Dokumen yang berkaitan dengan indicatormakanan tambahan bagi bumil KEK seperti foto, SBBK, formatpemantauan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

3. Pencatan dan pelaporan yang valid4. Membuat usulan kebutuhan yang sesuai dengan sasaran.

b) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD) merupakan satuintervensi untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu selama proseskehamilan. Sebaiknya ibu hamil mulai mengkonsumsi TTD sejak konsepsisampai akhir trimester III. Indikator ini sebagai evaluasi kinerja apakah TTDsudah diberikan kepada seluruh sasaran.

Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan ibu hamil yangmengkonsumsi TTD minimal 90 tablet dibandingkan dengan seluruh ibu hamildan dikonversi dalam persentase.

Anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain defisiensi zat besi,defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaandan perdarahan. Di negara sedang berkembang 40% anemia disebabkankarena defisiensi zat besi (The World Bank, 2006) yang dikenal dengan istilahanemia gizi besi. Pola makan yang miskin zat gizi besi, tingginya prevalensikecacingan, dan tingginya prevalensi malaria di daerah endemis merupakanfaktor-faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya defisiensi besi di negaraberkembang.

Khusus untuk ibu hamil, kebutuhan tambahan zat besi selamakehamilannya adalah lebih kurang 1000 mg, yang diperlukan untukpertumbuhan janin, plasenta dan perdarahan saat persalinan yangmengeluarkan rata-rata 250 mg besi. Anemia pada ibu hamil berisiko terhadapterjadinya hambatan pertumbuhan janin sehingga bayi lahir dengan beratbadan lahir rendah (BBLR), perdarahan pada saat persalinan dan dapatberlanjut setelah persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu danbayinya (WHO, 2001). Prevalensi BBLR di Indonesia pada kurun waktu tahun2007 sampai tahun 2010 cenderung tetap yakni sebesar 11% (Riskesdas 2007dan 2010). Berdasarkan data laporan rutin tahun 2013, sekitar 32% kematianibu disebabkan karena pendarahan.

kebutuhan zat besi pada wanita hamil meningkat 25% dibandingkan wanitayang tidak hamil. Kebutuhan tersebut sangat sulit dipenuhi hanya darimakanan saja. Oleh karena itu, diperlukan Tablet Tambah darah (TTD) untukmencegah dan menanggulangi anemia gizi besi.


Analisis capaian kinerjaCapaian bumil mendapat tablet tambah darah meningkat dari tahun 2015

sampai tahun 2019 terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 3.3 Trend Cakupan bumil mendapat TTD Provinsi

Lampung Tahun 2015 – 2019

Dari cakupan bumil mendapat TTD didapat bahwa 2 Kabupaten yang tidak

tercapai target yaitu Way Kanan dan Lampung Barat, seperti dalam grafik

dibawah ini :

Grafik 3.4 Cakupan bumil mendapat Tablet tambah Darah (TTD)


82,9

89,5

79,190,1

98,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2015 2016 2017 2018 2019

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

91,2

93,794,794,9

98,7

99,1

99,3

99,4

99,4

99,5

99,5

99,7

99,9100,0

100,0100,0

Target 95%


Analisa keberhasianHal-hal yang menyebabkan capaian bumil mendapat TTD adalah sebagaiberikut :

1. Tersedianya tablet tambah darah bagi ibu hamil2. Meningkatnya pengetahuan petugas tentang 1000 hpk yang dimulai

pada masa kehamilan dengan pemberian tablet tambah darah bagi ibuhamil.

Analisa kegagalan1. Pencatatan dan pelaporan pada bidan praktek swasta (BPS) tidak

terlapor2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemberian tablet

tambah darah bagi ibu hamil.3. Permintaan kebutuhan tablet tambah darah tidak sesuai dengan

sasaran yang ada.

Alternatif solusi :1. Perlunya koordinasi antar program terutama dengan BPS mengenai

pencatatan dan pelaporan.2. Permintaan kebutuhan tablet tambah darah memperhatikan stok dan

sasaran yang ada.3. Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya

pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil.

c) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifAnak-anak yang diberi ASI Eksklusif 14 kali lebih kecil kemungkinanya untukmeninggal dalam enam bulan pertama daripada anak yang tidak disusui. ASIjuga dapat mengurangi kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut dandiare (Lancet, 2008). WHO merekomendasikan ibu diseluruh dunia untukmenyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama untuk mencapaipertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal. Selanjutnya,mereka harus memberi makanana pendamping yang bergizi dan terusmenyusui hingga bayi berusia dua tahun atau lebih.

Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan bayi usia 6 bulanyang mendapat ASI Eksklusif dibandingkan seluruh bayi yang berumur kurangdari 6 bulan dan dikonversi dalam bentuk persentase.

Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan memiliki banyak manfaat bagibayi dan ibu. Manfaat bagi bayi diantaranya adalah perlindungan terhadapinfeksi gastrointestinal baik dinegara berkembang dan di negara industri.Menyusui meningkatkan IQ, kehadiran di sekolah dan dikaitkan denganpendapatan yang lebih tinggi ketika kehidupan dewasa. Indikator ini bertujuanuntuk mengetahui penurunan persentase ASI Eksklusif berdasarkan kelompokumur sehingga dapat merencanakan edukasi gizi pada saat yang tepat bagiibu hamil dan menyusui.

Pada Renstra Tahun 2015 – 2019 salah satu indikator adalah ASI Ekslusifdengan dua kriteria yaitu ASI yang diberikan pada bayi 0 – 6 bulan dan yanglulus sampai pemberian usia 6 bulan, data yang bisa terpenuhi yaitu mulaitahun 2016.

Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifmenunjukkan trend peningkatan dari tahun 2016-2019 seperti dalam grafikberikut :


Analisa capaian Kinerja

Tren capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusiterlihat meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019, untuk tahun 2019 terjadipenurunan dibandingkat tahun sebelumnya seperti grafik berikut :

Grafik 3.5 Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif Provinsi Lampung Tahun 2016-2019

Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sudah mencapaitarget dan perkabupaten/kota telah mencapai target seperti dalam grafikberikut :

Grafik 3.6 Capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASIeksklusif per kabupaten/kota seProvinsi Lampung Tahun 2019

82,9

46,461,4 61,6 58,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2015 2016 2017 2018 2019

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

41,748,449,252,153,7

58,460,862,165,665,666,468,071,573,975,477,6

Target 45%


Analisis keberhasilan1. Tenaga kesehatan telah banyak dilatih konseling menyusui2. Masyarakat mulai memahami pentingnya pemberian ASI

Eksklusif3. Beberapa faskes sudah menjalankan LMKM

Analisis kegagalanhal-hal yang menyebabkan kegagalan capaian bayi usia 6 bulanmendapat ASI Eksklusif :1. Masih ada tenaga terlatih yang belum melaksanakan konseling

menyusui dan mensosialisasikannya kepada teman sejawat diwilayah kerjanya

2. Sulit merubah kebiasaan dan menghilangkan mitos dalammasyarakat

3. Masih ada susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tersedia difasilitas kesehatan baik faskes pemerintah ataupun swasta

4. Masih ada faskes pemerintah dan swasta yang belummelaksanakan 10 LMKM

5. Tidak ada pengawasan mengenai PERDA ASI nomor 17 tahundan peraturan Gubernur tentang pemberian ASI Eksklusif nomor10 tahun 2016

Alternatif solusi1. Penyegaran tenaga kesehatan mengenai konseling menyusui2. Penyuluhan yang rutin mengenai pentingnya ASI Eksklusif3. Dibentunya pengawas tentang perda dan pergub ASI Eksklusif4. Diberlakukannya sanksi kepada pelanggar berdasarkan Perda

dan Pergub ASI Eksklusif.5. Diberlakukannya 10 LMKM sebagai syarat akreditasi dipelayanan

kesehatan

d) Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)Cakupan bayi baru lahir mendapat IMD menggambarkan bayi baru lahir yangmendapat IMD dalam waktu 1 jam setelah kelahiran, melindungi bayi yangbaru lahir dari tertular infeksi dan mengurangi angka kematian bayi baru lahir.IMD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan padaibu hamil.

Perhitungan cakupan ini adalah membandingkan jumlah bayi baru lahiryang mendapat IMD dengan seluruh bayi baru lahir hidup dikonversi dalampersentase.

Analisis capaian kinerjaTrend capaian bayi baru lahir mendapat IMD terjadi peningkatan tahun

2018 namun tahun 2017 mengalami penurunan ditahun 2019 mengalamipeningkatan seperti dalam grafik berikut :


Grafik 3.7 Trend capaian bayi baru lahir mendapat IMD di ProvinsiLampung Tahun 2015-2019

Cakupan bayi baru lahir mendapat IMD semua kabupaten berada di atastarget. seperti terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 3.8 Capaian bayi baru lahir mendapat IMD per kabupaten/kota seprovinsi Lampung tahun 2019

Analisis keberhasilan1. Fasilitas kesehatan terutama di tempat praktek bidan sudah dilakukan

IMD2. Masyarakat ada yang memahami pentingnya IMD

Analisa kegagalan1. Penolong persalinan tidak melakukan IMD karena tidak memiliki

kompetensi dalam melakukan IMD2. Ibu tidak memiliki pengetahuan tentang IMD

43,1

6660,4

70,6

84,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016 2017 2018 2019

-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

66,5471,27

77,1079,3779,6180,4281,3782,1882,7883,2684,2086,2291,7293,0095,3997,58

Target 50 %


3. Ibu tidak bersedia dilakukan IMD4. Tempat persalinan tidak bersedia melakukan IMD dengan alasan pasien

cukup banyak.

Alternatif solusi1. perlunya pelatihan nakes dalam prosedur IMD2. Perlunya konseling ibu dalam pemberian IMD3. Dilakukannya bimbingan terhadap fasilitas kesehatan persalinan

e) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahanCakupan balita kurus mendapat makanan tambahan menggambarkanintervensi terhadap balita kurus dengan pemberian makanan tambahan. Dibanyak negara, kurang dari seperempat anak balita usia 6-23 bulan denganfrekuensi makan dan kriteria keragaman makanannya sesuai untuk usianya.Berdasarkan data survei Diet Total (SDT) tahun 2014 diketahui bahwa lebihdari separuh balita (55,7%) mempunyai asupan energi yang kurang dari angkaKecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. Pemberian makanan tambahankhususnya bagi kelompok rawan merupakan salah satu strategi suplementasidalam mengatasi masalah gizi.

Perhitungan cakupan ini adalah membandingkan balita kurus yangmendapat makanan tambahan terhadap jumlah seluruh balita kurus dikonversidalam persentase.

Analisis capaian kinerjaTrend capaian balita kurus mendapat makanan tambahan dari tahun 2015

sampai 2019 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 3.9 Trend capaian balita kurus mendapat makanan tambahan daritahun 2015 sampai 2019

Capaian balita kurus mendapat makanan tambahan semua kabupatenmencapai target. tiga kabupaten bahkan telah mencapai 100 % seperti terlihatdalam grafik berikut :

47,957,1

78,585,1

89,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019


Grafik 3.10 Capaian Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan perKabupaten/Kota seProvinsi Lampung Tahun 2019

Analisis keberhasilan1. Penyediaan PMT pabrikan yang disediakan melalui Hibah Kementerian

Kesehatan RI setiap tahunnya sudah mencukupi kebutuhan PMT BalitKurus di Puskesmas

2. Tersedianya distribusi mp asi sehingga memudahkan masyarakatmenerima mp asi

Analisa kegagalan :1. Pemberian MP ASI tidak tepat sasaran yang diperuntukkan bagi balita

kurus.2. Pengarsipan dokumen masih belum berjalan optimal.3. Beberapa balita masih ada yang tidak menyukai mp asi dikarenakan

kurangnya konseling nakes dalam pemberian MP ASI.

Alternatif solusi :1. Perlunya monitoring dan evaluasi secara rutin tentang pemantauan

pemberian makanan tambahan bagi balita kurus2. Perlunya penyimpanan Dokumen yang berkaitan dengan indicator

makanan tambahan bagi balita kurus seperti foto, SBBK, formatpemantauan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

3. Perlunya refresing nakes dalam konseling MP ASI

f) Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)Prevalensi anemia di Indonesia pada perempuan usia 15 tahun keatas sebesar22,7%. Remaja yang menderita anemia akan mengalami gangguan kehamilanjika tidak segera ditangani. Pemberian TTD pada remaja putri (rematri) usia12-18 tahun sebagai upaya pencegahan anemia sejak dini. Pemberian TTDrematri yang diikuti dengan KIE gizi dan kesehatan diharapkan akanmemperbaiki masalah-masalah pada priode berikutnya.

-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

Lam

pu

ng

Bar

at

Tan

ggam

us

Me

tro

Pe

saw

aran

Ban

dar

Lam

pu

ng

Way

Kan

an

PR

OP

INSI

Me

suji

Lam

pu

ng

Ten

gah

Lam

pu

ng

Uta

ra

Tula

ng

BB

arat

Lam

pu

ng

Sela

tan

Tula

ng

Baw

ang

Lam

pu

ng

Tim

ur

Pri

ngs

ewu

Pe

sisi

rb

arat

57,16

72,22 73,47

82,5486,30 87,30 89,45 91,88 93,78 94,03 94,51 95,86 96,85

100,00100,00100,00

Target 50%


Perhitungan cakupan ini dengan membandingkan jumlah remaja puteriyang mendapat TTD terhadap seluruh remaja puteri 12-18 tahun disekolahkemudian dikonversi dalam persentase.

Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia karena banyak kehilangandarah pada saat menstruasi. Rematri yang menderita anemia berisikomengalami anemia pada saat hamil. Hal ini akan berdampak negatif terhadappertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensimenimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkankematian ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Survei PendudukAntar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup danpenyebab utama kematian ibu adalah pre-eklampsia dan eklampsia (32,4%)serta perdarahan paska persalinan (20,3%) (Sensus Penduduk, 2010).

Sesuai rekomendasi WHO tahun 2011, upaya penanggulangan anemiapada rematri dan WUS difokuskan pada kegiatan promosi dan pencegahan,yaitu peningkatan konsumsi makanan kaya zat besi, suplementasi TTD, sertapeningkatan fortifikasi bahan pangan dengan zat besi dan asam folat.Organisasi profesi dan sektor swasta diharapkan dapat berkontribusimendukung kegiatan komprehensif Promotif dan Preventif untuk menurunkanprevalensi anemia pada rematri dan WUS.

Analisis capaian kinerjaTrend cakupan remaja puteri mendapat tablet tambah darah (TTD) terlihat

menigkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 untuk data tahun 2015 tidak adadikarenakan indikator tersebut masih baru, capaian TTD rematri dari tahun2016 s.d 2019 terus meningkat.

Grafik 3.11 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet TambahDarah (TTD) di Provinsi Lampung tahun 2016-2019

Capaian remaja puteri mendapat TTD ada satu kabupaten dengan capaianrendah yaitu kabupaten Tulang Bawang Barat dan kabupaten lain telahmencapai target seperti dalam grafik berikut :

14,2

32,9

67,5

90,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019


Grafik 3.12 Trend Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet TambahDarah (TTD) per kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2019

Analisa keberhasilan :1. Komitmen pemerintah dalam penanggulangan stunting dimulai pada

sasaran remaja puteri dengan pemberian tablet tambah darah sehinggadalam perencanaan kebutuhan TTD telah tercukupi.

2. Alokasi anggaran meningkat untuk memenuhi keberhasilan dalam cakupanttd remaja puteri.

3. Lintas sektor di pendidikan telah terjalin sehingga pemberian ttd rematritelah berjalan optimal.

4. Beberapa kabupaten (sekolah) menerapkan satu hari makan bersama TTD

Analisa kegagalan :1. Kurangnya pengetahuan remaja putri dalam pentingnya tablet tambah

darah.2. Kurangan konseling oleh tenaga kesehatan.3. Kurangnya komitemen antar lintas sektor terkait.

Alternatif solusi1. Perlunya konseling oleh nakes pada remaja puteri dalam pentingnya

pemberian TTD2. Perlunya pertemuan untuk memfasilitasi linsek tertama pendidikan dalam

membangun komitmen program secara bersama.

2) Pembinaan Kesehatan Keluarga

a) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau yang dikenal dengan

sebutan dengan KN1, merupakan indikator yang menggambarkan upaya

kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode

neonatal yaitu 6 - 48 jam setelah lahir, dengan cara mendeteksi sedini mungkin

permasalahan yang mungkin dihadapi bayi baru lahir, sekaligus

memastikan pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh bayi baru lahir

-10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

26,56

67,2971,38

75,50 77,7783,51

88,27

89,72

90,30

90,79

95,1096,75 99,63100,00100,00100,00

Target 30%


yang diantaranya terdiri dari konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif,

pemberian Vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B 0 (nol)

injeksi (bila belum diberikan). Kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan

MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda).

Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan cara membandingkan bayibaru lahir yang mendapatkan kunjungan neonatal pertama dengan jumlahseluruh bayi baru lahir di wilyahnya yang kemudian dikonversi dalam bentukpersentase.

Masa Neonatal merupakan masa yang sangat kritis karena pada masa inibanyak terjadi kematian. Masalah utama bayi baru lahir pada masa perinataldapat menyebabkan kematian, kesakitan dan kecacatan. Hal ini merupakanakibat dari kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilanyang tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidakbersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. Bila ibu meninggal saatmelahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayinya menjadi semakin kecil.Kematian neonatal tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa dukunganupaya menurunkan kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu. Perawatanantenatal dan pertolongan persalinan sesuai standar, harus disertai denganperawatan neonatal yang adekuat dan upaya-upaya untuk menurunkankematian bayi akibat bayi berat lahir rendah, infeksi pasca lahir (seperti tetanusneonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. Sebagian besar kematianneonatal yang terjadi pasca lahir disebabkan oleh penyakit – penyakit yangdapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak mahal, mudah dilakukan,bisa dikerjakan dan efektif. Intervensi imunisasi Tetanus Toxoid pada ibu hamilmenurunkan kematian neonatal hingga 33-58% (The Lancet Neonatal Survival2005).

Di negara berkembang, sekitar 3% bayi mengalami asfiksia lahir tingkatsedang dan berat. Bayi asfiksia yang mampu bertahan hidup namunmengalami kerusakan otak, jumlahnya cukup banyak. Hal ini disebabkankarena resusitasi tidak adekuat atau salah prosedur. Resusitasi yangdilaksanakan secara adekuat dapat mencegah kematian dan kecacatan padabayi karena hipoksia. Intervensi post natal terhadap peningkatan ketrampilanresusitasi bayi baru lahir dapat menurunkan kematian neonatal hingga 6-42%(The Lancet Neonatal Survival 2005).

Sekitar 11,5 % bayi lahir dengan berat lahir rendah kurang dari 2500 gram

(Riskesdas 2007). Data dari SKRT 2001 menunjukkan bahwa Bayi Berat Lahir

Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor terpenting kematian neonatal.

Penyumbang utama kematian BBLR adalah prematuritas, infeksi, asfiksia

lahir, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat. Beberapa

penelitian telah membuktikan bahwa kematian karena hipotermia pada bayi

berat lahir rendah (BBLR) dan bayi prematur jumlahnya cukup bermakna.

Perilaku/kebiasaan yang merugikan seperti memandikan bayi segera setelah

lahir atau tidak segera menyelimuti bayi setelah lahir, dapat meningkatkan

risiko hipotermia pada bayi baru lahir. Intervensi untuk menjaga bayi baru lahir

tetap hangat dapat menurunkan kematian neonatal sebanyak 18-42% (The

Lancet Neonatal Survival 2005).

Salah satu penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian bayi barulahir adalah Pneumonia, suatu infeksi yang dapat terjadi saat lahir atau setelahlahir. Faktor risiko terpenting terjadinya Pneumonia adalah perawatan yang


tidak bersih, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat. Pneumoniapada bayi baru lahir gejalanya tidak jelas dan seringkali tidak diketahui sampaikeadaannya sudah sangat terlambat.

Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi hingga berusia 6bulan.Walaupun proporsi bayi yang pernah mendapat ASI cukup tinggi yaitu95,7% (SDKI 2007), namun proporsi ASI eksklusif pada bayi 0 - 6 bulan masihrendah yaitu 32,4% (SDKI 2007), demikian juga dengan proporsi bayimendapat ASI sekitar 1 jam setelah lahir yaitu 43,9% (SDKI 2007). Tidakmemberikan kolostrum merupakan salah satu kebiasaan merugikan yangsering ditemukan. Pemberian ASI dapat menurunkan kematian neonatalhingga 55-87% (The Lancet Neonatal Survival 2005).

Penurunan Angka Kematian Neonatal memerlukan upaya bersama

tenaga kesehatan dengan melibatkan dukun bayi, keluarga dan masyarakat

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi

baru lahir. Untuk mengukur keberhasilan penerapan intervensi yang efektif

dan efisien, dapat dimonitor melalui indikator cakupan pelayanan yang

mencerminkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Penurunan angka kematian neonatal dapat dicapai dengan memberikan

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan sejak bayi

dalam kandungan, saat lahir hingga masa neonatal.

Analisa Capaian Kinerja

Capaian indicator KN1 dari tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun

2015 sampai dengan 2019 sebagaiman terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.13 Trend Cakupan KN1 Provinsi Lampung

Tahun 2015 - 2019

Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019

Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa targetRenstra di tahun 2019 yaitu 93 % kemungkinan besar akan tercapai.Namun begitu bila kita melihat capaian indicator per kabupaten/kota masihterlihat ada beberapa kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari provinsisebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.

96,07 95,68

97,60

95,39

98,48

95,0096,00 96,00

93,00 93,00

2015 2016 2017 2018 2019

KN1 TARGET


Grafik 3.14 Cakupan KN1 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Tahun 2019

Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019

Walapun secara umum hampir seluruh kabupaten/kota sudah mencapai

target yang diharapkan namun ada beberapa kabupaten yang capaiannya

masih di bawah provinsi yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang

Bawang. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit,

infrastruktur yang masih kurang dan distribusi faskes dan nakes yang tidak

merata sehingga menghambat akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.

Di beberapa kabupaten cakupan program lebih dari 100 %, hingal ini dapat

disebabkan oleh adanya perbedaan sasaran jumlah penduduk atau system

pencataan dan pelaporan yang belum optimal sehingga terjadi duplikasi

pencatatan terutama di wilayah perkotaan atau wilayah lintas

kabupaten/kota. Kesulitan dalam menentukan sasaran penduduk menjadi

salah satu kendala karena ada beberapa versi jumlah penduduk yaitu

menurut BPS, Pusdatin datertn Pemerintah Daerah. Walaupun jumlah

penduduk menurut BPS dan Pusdatin tidak syarat dengan kepentingan

tertentu namun kelemahannya jumlah penduduk hanya bisa ditentukan

sampai level kabupaten sedangkan sampai level kecamatan dan desa harus

dihitung kembali. Ini menjadi salah satu masalah tersediri bagi pengelola

program Puskesmas karena terkadang sasaran mereka terlampau tinggi

100,28

103,56

99,98

102,05

93,11

96,11

97,69

94,9

98,56

97,02

100,33

96,97

95,33

100,87

100

98,48

85 90 95 100 105

Lampung Barat

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Lampung Utara

Way Kanan

Tulangbawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulangbawang Barat

Pesisir Barat

Kota Bandar Lampung

Kota Metro

Provinsi


atau terlampau rendah.

Analisa Keberhasilan

Trend positif kenaikan kunjungan neonatal dari tahun ke tahun

menunjukkan telah semakin meningkatnya akses masyarakat khususnya

neonatal terhadap pelayanan kesehatan. Dengan adanya desentralisasi maka

alokasi anggaran Negara sudah menyebar di seluruh kabupaten sehingga

perbaikan infrastruktur termasuk fasilitas kesehatan semakin memudahkan

akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang

sudah semakin banyak yang tidak hanya terfokus di daerah perkotaan juga

berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan neonatal.

Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian cakupan KN1 yaitu :1) Peningkatan penggunaan buku KIA mendorong peningkatan

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi

baru baru lahir yang mendorong mereka untuk memeriksakan bayinya ke

fasilitas kesehatan.

2) Perbaikan infrastruktur terutama di daerah dengan akses sulit

memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan

kesehatan.

3) Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

serta distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruh

kabupaten/kota.

4) Meningkatnya alokasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat

khususnya masyarakat yang tidak mampu seperti adanya Jampersal

dan APBD Kabupaten/Kota dan juga BOK di Puskesmas yang dapat

digunakan oleh petugas kesehatan untuk kunjungan rumah kepada

bayi yang tidak datang ke faskes.

5) Peningkatan pemanfaatan kohort bayi dan Balita mendukungperbaikan system pencatatan dan pelaporan pelayanan pada bayidan Balita.

6) Peningkatan peran aktif lintas program dan lintas sektor dalammendukung pelayanan kesehatan bagi bayu baru lahir dan neonatal.

7) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalampelayanan kesehatan mendorong peningkatan kualitas pelayanansehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan di fasilitaskesehatan.

8) Terlaksananya program kemitraan bidan dan dukun mendorongperan aktif masyarakat untuk mendorong ibu bersalin ke nakes danmemeriksakan bayi baru lahir ke petugas kesehatan

Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Pemanfaatan buku KIA yang masih belum optimal menyebabkan

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan

pada bayi dan Balita


2) Pemanfaatan dana BOK yang tidak optimal menyebabkan tidak

tercapainya indikator output walaupun anggarannya terealisasi

semuanya

3) Infrastruktur yang belum baik di beberapa wilayah terutama di daerah

terpencil

4) Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa wilayah menyebabkan

rendahnya kualitas pelayanan

5) System pencatatan dan pelaporan yang belum terpadu dan berbasis

computer dapat menyebabkan missed record terhadap pelayanan yang

diberikan.

6) Kurangnya kebijakan di tingkat pengambil keputusan dalam mendukung

pelayanan kesehatan bayi yang berkualitas.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan, peraturan dan pedomankesehatan anak.

2. Meningkatkan dukungan pemda dalam membuat peraturan dankebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan.

3. Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasaranapendukung pelayanan kesehatan dengan menggunakan anggaranyang bersumber dana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBDKabupaten.

4. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Resntra.

5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di semua jenjang untukmengatasi berbagai penyebab masalah yang memerlukan dukunganlintas sektor.

b) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)Indikator ini memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil

dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke

tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan.

Disamping itu, indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di

suatu wilayah, Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi

secara dini adanya masalah atau gangguan atau kelainan dalam

kehamilannya dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga

kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang

terdiri dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai

status gizi (ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan

denyut jantung janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu pemberian

imunisasi Td, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), test lab

sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan skrining terhadap

Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana kasus, dan temu wicara/


konseling termasuk P4K serta KB PP.

Melalui konseling yang aktif dan efektif, diharapkan ibu hamil dapat

melakukan perencanaan kehamilan dan persalinannya dengan baik serta

memantapkan keputusan ibu hamil dan keluarganya untuk melahirkan

ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Capaian kunjungan antenatal tahun 2019 digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 3.15 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Tahun 2019

Grafik di atas memperlihatkan masih ada beberapa kabupaten dengancakupan kunjungan antenatal yang rendah seperti Kabupaten Way Kanan,Lampung Tengah, tulang Bawan dan Pringsewu. Sedangkan data trendtahunan juga menunjukkan adanya fluktuasi cakupan dari tahun ke tahunsebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Grafik 3.16 Trend Cakupan K4 Provinsi Lampung

Tahun 2014-2019

100,00

97,81

96,57

96,33

95,29

95,03

94,48

93,90

93,70

93,03

91,88

91,52

85,44

84,37

83,49

82,95

- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Kota Metro

Lampung Timur

Lampung Selatan

Tanggamus

Pesawaran

Tulangbawang Barat

Kota Bandar Lampung

Mesuji

Lampung Barat

Pesisir Barat

Provinsi

Lampung Utara

Pringsewu

Tulangbawang

Lampung Tengah

Way Kanan

89,62

93,0991,40

93,3691,88

80,00 81,00 82,00 83,0085,00

2014 2015 2016 2017 2018

K4 TARGET


Analisis keberhasilanCapaian sebagian besar kabupaten/kota dalam pelayanan antenatal telahcukup baik. Beberapa hal yang menyebabkan tingginya capaian tersebutadalah :1. Peningkatan pemahaman nakes tentang pentingnya melaksanakan

pemeriksaan antenatal secara teratur2. Perbaikan kualitas pelayanan mendorong masyarakat untuk datang lagi ke

fasilitas kesehatan3. Sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik4. Peningkatan kapasitas nakes mendorong peningkatan kualitas pelayanan5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan mendukung

petugas kesehatan dalam pemberian pelayanan sesuai standar6. Meniingkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pembiayaan kesehatan

meningkatkan akses mereka ke fasilitas kesehatan.

Analisis Kegagalan1. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum baik sehingga ibu yang

berkunjung ke fasilitas kesehatan terutama swasta tidak terdata2. Belum adanya sistem monitoring PUS3. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat enggan

berkunjung lagi ke petugas kesehatan4. Insrastruktur yang belum baik membuat akses masyarakat ke petugas

kesehatan menjadi sulit terutama di daerah terpencil dan jauh dari petugaskesehatan

5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

Alternatif solusi1. Penggunaan kohort oleh tenaga bidan untuk memantau ibu2. Peningkatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil yang

tidak datang ke faskes karena alasan tertentu3. Peningkatan kapasitas nakes dalam pemberian pelayanan kesehatan yang

berkualitas4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di

tingkat pelayanan kesehatan dasar.

c) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untukpeserta didik kelas 1Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 adalah pemeriksaankesehatan secara yang dilaksanakan pada peserta didik kelas satu baik di SDmaupun MI milik pemerintah dan swasta.Penjaringan kesehatan peserta didik meliputi :1. Pemeriksaan Keadaan Umum2. Pengukuran Tekanan darah dan denyut nadi3. Penilaian status gizi4. Pemeriksaan gigi dan mulut5. Pemerikasaan indera ( Penglihatan dan pendengaran )6. Pemeriksaan laboratorium7. Pengukuran kesegaran jasmani8. Deteksi dini penyimpangan mental emosional


Capaian indikator tahunan tahun 2019 digambarkan dalam grafik di bawah iniGrafik 3.17 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD per

kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa hanya kabupaten Pesisir barat dan LampungBarat yang belum melaksanakan penjaringan pada anak kelas 1 SD. Kondisiwilayah yang sulit dan keterbatasan sarana prasarana pelayanankemungkinan menjadi penyebab rendahnya capaian cakupan.

Sedangkan trend cakupan tahunanan dapat dilihat pada grafik berikut :Grafik 3.18 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas I SD

Provinsi Lampung Tahun 2014-2019

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98,01

80

66,67

0 20 40 60 80 100 120

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Lampung Utara

Way Kanan

Tulangbawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulangbawang Barat

Kota Bandar Lampung

Kota Metro

Provinsi

Lampung Barat

Pesisir Barat

93,76 89,96

99,67 100,00 98,01

81 82 83 84 85

2014 2015 2016 2017 2018

PENJARINGAN SD TARGET


Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian cakupan walaupun fluktuasi tetapitelah mencapai target yang diharapkan.

Analisis keberhasilan :1) Dengan masuknya indikator ini menjadi SPM maka kegiatan menjadi

kegiatan priortas di Puskesmas sehingga terdapat alokasi anggaran untukmelaksanakan kegiatan tersebut

2) Dengan semakin banyaknya nakes dilatih dalam melaksanakanpenjaringan maka jumlah tenaga yang melaksanakan semakin banyak.

3) Adanya pangadaan UKS Kit yang diberikan kepada beberapa Puskesmas.

Analisis Kegagalan :1) Kurangnya dukungan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan

penjarinagn di beberapa sekolah terutama sekolah swasta2) Tidak adanya biaya transport petugas kesehatan menuju sekolah dan

biaya operasional karena tidak dialokasikan di dana BOK.3) Kondisi geografis di wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk menuju

sekolah serta letak sekolah yang jauh dari faskes

Alternatif Solusi :1) Kegiatan yang masuk di dalam SPM seharusnya masuk dalam pelayanan

kesehatan esensial di Puskesmas termasuk kegiatan penjaringan anakusia sekolah.

2) Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaankegiatan penjaringan anak usia sekolah seperti UKS Kit, transport, bahanreagent, dll.

3) Perlu dukungan lintas sektor agar kegiatan tersebut mendapat dukungandari sekolah saat pelaksanaan kegiatan dan sekolah dapatmenindaklanjuti.

d) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untukpeserta didik kelas 7 dan 10Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 adalah pemeriksaankesehatan secara yang dilaksanakan pada peserta didik kelas satu baik diSMP/MTs dan SMA/SMK/MA atau sederajat baik milik pemerintah dan swasta.Penjaringan kesehatan peserta didik meliputi :1. Pemeriksaan Keadaan Umum2. Pengukuran Tekanan darah dan denyut nadi3. Penilaian status gizi4. Pemeriksaan gigi dan mulut5. Pemerikasaan indera ( Penglihatan dan pendengaran )6. Pemeriksaan laboratorium7. Pengukuran kesegaran jasmani8. Deteksi dini penyimpangan mental emosional


Grafik 3.19 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas 9 & 10 Per

Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan terendah ada di kabupaten Pesisirbarat dan Lampung Barat. Grafik trend capaian tahunan menunjukkan terndsebaga berikut :

Grafik 3.20 Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 & 10

Provinsi Lampung Tahun 2014-2019

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97,68

73,33

66,67

0 20 40 60 80 100 120

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Lampung Utara

Way Kanan

Tulangbawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulangbawang Barat

Kota Bandar Lampung

Kota Metro

Provinsi

Lampung Barat

Pesisir Barat

96,31

90,90

97,68

8384

85

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2016 2017 2018

PENJARINGAN SMP/SMA TARGET


Walaupun capaian kegiatan naik turun namun capaian indiaktor lebihd aritarget yang diharapkan.

Analisis keberhasilan :1) Dengan masuknya indikator ini menjadi SPM maka kegiatan menjadi

kegiatan priortas di Puskesmas sehingga terdapat alokasi anggaran untukmelaksanakan kegiatan tersebut

2) Dengan semakin banyaknya nakes dilatih dalam melaksanakanpenjaringan maka jumlah tenaga yang melaksanakan semakin banyak.

3) Adanya pangadaan UKS Kit yang diberikan kepada beberapa Puskesmas.

Analisis Kegagalan :1) Kurangnya dukungan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan

penjarinagn di beberapa sekolah terutama sekolah swasta2) Tidak adanya biaya transport petugas kesehatan menuju sekolah dan

biaya operasional karena tidak dialokasikan di dana BOK.3) Kondisi geografis di wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk menuju

sekolah serta letak sekolah yang jauh dari faskes

Alternatif Solusi :1) Kegiatan yang masuk di dalam SPM seharusnya masuk dalam pelayanan

kesehatan esensial di Puskesmas termasuk kegiatan penjaringan anakusia sekolah.

2) Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaankegiatan penjaringan anak usia sekolah seperti UKS Kit, transport, bahanreagent, dll.

3) Perlu dukungan lintas sektor agar kegiatan tersebut mendapat dukungandari sekolah saat pelaksanaan kegiatan dan sekolah dapatmenindaklanjuti.

e) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remajaCakupan Puskesmas yang menyelenggaran pelayannan kesehatan remajaadalah Puskesmas yang memberikan pelayanan meliputi pelayanan promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif disemua tempat yang akan melakukan pelayanan remaja dengan pendekatanPKPR

Fokus sasaran layanan puskesmas PKPR adalah berbagai kelompok remaja,antara lain:1) Remaja di sekolah: sekolah umum, madrasah, pesantren, sekolah luar

biasa.2) Remaja di luar sekolah: karang taruna, saka bakti husada, palang merah

remaja, panti yatim piatu/rehabilitasi, kelompok belajar mengajar,organisasi remaja, rumah singgah, kelompok keagamaan.

3) Remaja putri sebagai calon ibu dan remaja hamil tanpamempermasalahkan status pernikahan.

4) Remaja yang rentan terhadap penularan HIV, remaja yang sudah terinfeksiHIV, remaja yang terkena dampak HIV dan AIDS, remaja yang menjadiyatim/piatu karena AIDS,

5) Remaja berkebutuhan khusus, yang meliputi kelompok remaja sebagai


berikut: Korban kekerasan, korban traficking, korban eksploitasi seksual Penyandang cacat, di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), anak jalanan,dan remaja pekerja Di daerah konflik (pengungsian), dan di daerahterpencil

Capaian cakupan Puskesmas melaksanakan Yankes Remaja di provinsiLampung tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.21 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Yankes RemajaPer Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019

Sedangkan trend tahun capaian cakupan puskesmas yang melaksanakanyankes remaja dapat dilihat pada grafik berikut :Grafik 3.22 Trend Capaian Puskesmas melaksanakan Yankes Remaja di

Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

92,72

80

66,67

58,97

0 20 40 60 80 100 120

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Utara

Way Kanan

Tulangbawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulangbawang Barat

Kota Bandar Lampung

Kota Metro

Provinsi

Lampung Barat

Pesisir Barat

Lampung Tengah

78,8687,21

92,72

66 68 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018

PUSKESMAS YANKES REMAJA TARGET


Analisis keberhasilan :1) Meningkatnya jumlah Puskesmas yang terlatih dalam PKPR2) Tersedianya paket PKPR Kit di sebagain besar Puskesmas3) Yankes Remaja telah menjadi salah satu kegiatan prioritas sehingga

mendapatkan pembiayaan dari dana BOKAnalisis Kegagalan :1) Belum semua Puskesmas menjadi pelayanan kesehatan remaja sebagai

salah satu kegiatan prioritas2) Rendahnya minat remaja untuk mengunjungi fasiliatas kesehatan3) Kurangnya sarana dan prasarana di Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan remaja4) Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelayanan

kesehatan remaja terutama di sekolah

Solusi Alternatif :1) Pengadaan PKPR Kit untuk seluruh puskesmas2) Penyediaan reagen pemeriksaan sesuai dengan sasaran remaja3) Penyediaan biaya operasional bagi petugas untuk pelayanan kesehatan

remaja di luar gedung.

f) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamilKelas Ibu Hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang

kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai

kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi,

perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik/ senam ibu hamil.

Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah

peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan belajar bersama,

diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan Ibu dan anak (KIA) secara

menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan

berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga

kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu Buku KIA, Flip

chart (lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, dan Pegangan

Fasilitator Kelas Ibu Hamil.

Adapun capaian cakupan puskesmas melaskanakan kelas ibu di proinsi

Lampung tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :


Grafik 3.23 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibu PerKab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019

Sedangkan tren cakupan puskesmas yang melaksanakan kelas ibu tahun2016-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.24 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan Kelas Ibudi Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019

Analisis keberhasilan :1) Meningkatnya jumlah nakes yang terlatih dalam pelaksanaan kelas ibu2) Tersedianya paket pengadaan kelas ibu baik dari pusat ataupun dari

provinsi3) Adanya pembinaan yang berkesinambungan dari kabupaten/kota ke

Puskesmas4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan di bidang kesehatan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0 20 40 60 80 100 120

Lampung Barat

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Lampung Utara

Way Kanan

Tulangbawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulangbawang Barat

Pesisir Barat

Kota Bandar Lampung

Kota Metro

Provinsi

99,33100 100

9394

95

88

90

92

94

96

98

100

102

2016 2017 2018

PUSKESMAS KELAS IBU TARGET


Analisis Kegagalan :1) Belum semua Puskesmas memiliki paket kelas ibu sampai ke level bidan

di desa2) Rendahnya partisiasi masyarakat terutama di daerah perkotaan3) Infrastruktur yang kurang menyebabkan ibu tidak dapat mengakses lokasi

pelaksanaan kelas ibu.

Solusi Alternatif :1) Penyediaan paket kelas ibu sesuai dengan jumlah desa2) Mengembangkan pelaksanaan kelas ibu sesuai dengan kebutuhan wilayah

dimana dengan mengatur jadwal pelaksanaan kelas ibu3) Meningkatkan jumlah nakes dalam orientasi kelas ibu.

g) Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Orientasi P4K menitikberatkan pada kegiatan monitoring terhadap ibu hamil

dan bersalin. Pemantauan dan pengawasan yang menjadi salah satu upaya

deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil dan bersalin yang

dilakukan diseluruh Indonesia dalam ruang lingkup kerja Puskesmas setempat

serta menyediakan akses dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat

pertama yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi

masyarakat khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan dan

tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Dalam pelaksanaan P4K, bidan diharapkan berperan sebagai fasilitator dan

dapat membangun komunikasi persuasif dan setara diwilayah kerjanya agar

dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga dan masyarakat

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat

terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan

menyadarkan masyarakat bahwa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

akan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Capaian cakupan Puskesmas yang melaksanakan P4K di Provinsi Lampng

tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


Grafik 3.25 Capaian Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasi P4KPer Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019

Sedangkan tren capaian cakupan puskesmas yang melaksanakan orientasi

P4K tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada garik berikut :

Grafik 3.26 Trend Cakupan Puskesmas melaksanakan orientasi P4Kdi Provinsi Lampung Tahun 2016-2019

Analisis keberhasilan :

1) Tersedianya buku KIA dalam jumlah yang cukup meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya bersalin ke tenaga

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,67

97,44

96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5

Lampung Barat

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Lampung Utara

Way Kanan

Tulangbawang

Pesawaran

Pringsewu

Mesuji

Tulangbawang Barat

Pesisir Barat

Kota Bandar Lampung

Kota Metro

Provinsi

Lampung Tengah

94,63

100 99,67100 100 100

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

2016 2017 2018

PUSKESMAS ORIENTASI P4K TARGET


kesehatan

2) Meningkatnya jumlah nakes yang telah dilatih dalam P4K

3) Dukungan ketersediaan dana BOK untuk kegiatan dan faslitasi

pelaksanaan P4K

Analisis Kegagalan :

1) Kurangnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan P4K

terutama di wilayah desa

2) Tidak adanya alokasi anggaran di Puskesmas untuk melaksanakan

Orientasi P4K.

Alternatif Solusi :

1) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan P4K di

tingkat desa

2) Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor di Puskesmas

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4K

3) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

a) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasarIndikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja

dasar menurut definisi operasional adalah puskesmas yang

menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar, dan atau memberikan pelayanan

kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya.

Puskesmas dikatakan menyelenggarakan kesehatan kerja dasar minimalmenerapkan salah satu kriteria :1. Memiliki kebijakan mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja, yang

dikeluarkan oleh pimpinan Puskesmas2. Mempunyai tim K3 Puskesmas3. Implementasi K3 di Puskesmas minimal menerapkan kewaspadaan

standar (standart precaution)4. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan pekerja yang dibuktikan

dengan Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP-1) Puskesmas

Analisa Capaian KinerjaCapaian indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan

kesehatan kerja dasar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun 2014

sampai dengan 2019 sebagaiman terlihat pada grafik berikut :


Grafik 3.27 Trend Capaian Indikator

Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar


Sumber : Laporan Kesehatan Kerja Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019

Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa targetRenstra di tahun 2019 yaitu 80% kemungkinan besar akan tercapai. Namunbegitu bila kita melihat capaian indicator per kabupaten/kota masih terlihatada beberapa kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari provinsisebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.28 Capaian Indikator




42,4

49,3

68,8

77,774,4

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016 2017 2018

Lampung Target Nasional

86,7

58,3

51,9

39,5

100

80,8

66,7

91,7

100

100

72,2

100

52,6

100

44,4

74,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Bandar Lampung

Metro

Lampung Utara

Lampung Tengah

Lampung Timur

Lampung Selatan

Lampung Barat

Pesawaran

Pringsewu

Tanggamus

Tulang Bawang

Tulang Bawang Barat

Way Kanan

Mesuji

Pesisir Barat

Provinsi



target yang diharapkan, namun ada beberapa kabupaten yang capaiannya

masih di bawah provinsi yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Way Kanan,

Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Metro.


Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator persentasepuskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar yaitu :1) Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mencukupi untuk

mengakomodir seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang

selaras dengan kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga,

karena Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi prioritas.

2) Meningkatnya alokasi pembiayaan kegiatan kesehatan kerja

karena nomenklatur Kesehatan Kerja dan Olahraga pada SOTK

baru menjadi langkah untuk mengajukan kegiatan Kesehatan Kerja

pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

3) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan kerja yang

sudah dilatih Kesehatan Kerja baik melalui pelatihan teknis

kesehatan kerja maupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga

4) Sosialisasi berkelanjutan dan jaringan pencatatan pelaporan

melalui social media

Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator persentasepuskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar antara lain:1) Pergantian petugas pengelola kesehatan kerja baik di tingkat

Kabupaten/Kota maupun Puskesmas saat penerapan SOTK baru

2) Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan kerja yang

sudah dilatih

3) Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial

(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum

menjadi prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi,

kabupaten/kota maupun puskesmas

4) Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara

Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan

pelayanan kesehatan kerja


computer.

Alternatif solusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1. Dukungan dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatan kerja.


2. Advokasi dan pembentukan tim koordinasi kesehatan kerja yangmelibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkatprovinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas.

3. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugaspengelola kesehatan kerja.

4. Fasilitasi pendanaan kegiatan dan sarana pendukungnya dariKabupaten/kota dan Puskesmas.

5. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Renstra.

b) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPIIndikator jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di

daerah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) /Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

menurut definisi operasional adalah jumlah pos UKK di daerah PPI/TPI yang

dibentuk dan dibina masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas. Indikator

ini menjadi prioritas dalam pembentukan pos UKK secara keseluruhan

sehingga masuk ke dalam indikator resntra karena merupakan merupakan

salah satu arah kebijakan Kementerian Kesehatan pada renstra 2015-2019

yaitu intervensi berbasis risiko kesehatan pada kelompok rentan (vulnerable)

yaitu masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus

mulai dari mudah terkena gangguan kesehatan hingga lingkungan sekitar

yang kumuh miskin.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, data PPI di

Provinsi Lampung berjumlah 20 PPI yang terdapat di :

1. Kota Bandar Lampung 2 PPI

2. Kab. Lampung Selatan 8 PPI

3. Kab. Tanggamus 5 PPI

4. Kab. Lampung Timur 2 PPI

5. Kab. Tulang Bawang 1 PP

6. Kab. Pesisir Barat 2 PPI

Analisa Capaian KinerjaCapaian indikator jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI dari

tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun 2015 sampai dengan 2019

sebagaimana terlihat pada grafik berikut :



Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI




Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI

per Kabupaten/Kota daerah PPI/TPI

se-Provinsi Lampung Tahun 2019


Dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang memiliki daerah

PPI/TPI, terdapat 2 (dua) kabupaten yang capaiannya masih di bawah

provinsi yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus.

3

9 9

12

20 20 20 20

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018

Lampung Target

100

62,5

20

100

100

50

60

0 20 40 60 80 100 120

Bandar Lampung

Lampung Selatan

Tanggamus

Lampung Timur

Tulang Bawang

Pesisir Barat

Provinsi



Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator indikator jumlahPos UKK yang terbentuk di daerah PPI/ TPI yaitu :1) Dukungan alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang

mengakomodir kegiatan Pembinaan Kesehatan Nelayan secara

bertahap tiap tahunnya. Dimulai dengan kegiatan Sosialisasi

Kesehatan Nelayan di tingkat Kabupaten/Kota, tahapan Pembentukan

Pos UKK yang diawali Pertemuan Tingkat Desa hingga ke Musyawarah

Masyarakat Desa dan dilengkapi dengan kegiatan monitoring evaluasi.

2) Pemenuhan sarana prasarana Kit Pos UKK dan Kit Alat Pelindung Diri

(APD) khusus untuk Pos UKK Nelayan sebagai stimulan dari Direktorat

Kesehatan Kerja dan Olahraga

3) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan kerja yang

sudah dilatih Kesehatan Kerja baik melalui pelatihan teknis

kesehatan kerja maupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga

baik ditingkat Kabupaten maupun puskesmas

4) Sosialisasi berkelanjutan mengenai Pembentukan Pos UKK

Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator jumlah Pos UKK yangterbentuk di daerah PPI/ TPI antara lain:1) Puskesmas dan Kabupaten/kota tidak memiliki basis data jumlah

kelompok pekerja informal, jenis-jenis pekerjaan maupun

penyebarannya

2) Puskesmas belum melakukan mapping jumlah pekerja formal dan

pekerja informal disertai segala karakteristiknya

3) Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial

(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum

menjadi prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi,




pelayanan kesehatan kerja khususnya bagi masyarakat pekerja

informal

5) Kurangnya advokasi kepada pihak Desa sebagai pemilik Pos UKK

untuk mendukung dan memfasilitasi segala sarana prasana

pendukung pelaksanaan kegiatan di Pos UKK


Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembentukan danpembinaan pos UKK

2. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugaspengelola kesehatan kerja.


3. Advokasi dan pembentukan jaringan komunikasi antara PemerintahDesa, Petugas Puskesmas dan Kader Pos UKK

4. Fasilitasi pendanaan kegiatan pelayanan kesehatan danpembinaan dari Kabupaten/kota dan Puskesmas.

5. Integrasi pelaksanaan kegiatan dengan Lintas Program dan Lintassektor dalam pelayanan kesehatan di Pos UKK

c) Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standarIndikator fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang

memenuhi standar menurut definisi operasional adalah Rumah Sakit atau

klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan telah dibina oleh

kementerian kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan

kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh

Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Provinsi Lampung merupakan kantong TKI no. 4 di Indonesia dengan

distribusi terbesar calon TKI berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Salah

satu permasalahan utama yang selalu terjadi pada TKI adalah rendahnya

kualitas pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan pemeriksa calon TKI,

sehingga calon TKI sering dipulangkan kembali dari negara penempatan

karena masalah kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melalui

Permenkes No. 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan CTKI mengatur standar minimal yang harus dimiliki

oleh sarana kesehatan (baik itu rumah sakit maupun klinik utama) agar dapat

memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada calon TKI yang

memenuhi standar.

Berdasarkan data dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes

RI, sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai

sarana kesehatan Pemeriksa CTKI di Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Hj. Abdoel Moeloek (RSUDAM) dan Klinik Utama As-

Salam Medical Center.

Analisa Capaian KinerjaCapaian fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

yang memenuhi standar dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Fasiltas pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang

memenuhi standar di Provinsi Lampung Tahun 2019



Hal-hal yang menyebabkan stabilnya capaian indikator fasiltas pemeriksaankesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi standar yaitu :1) Proses perizinan sebagai sarana kesehatan pemeriksa CTKI sudah

mengacu pada Permenkes No. 29 tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI

2) Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mengakomodir

kegiatan pembinaan ke sarana kesehatan pemeriksa CTKI

3) Integrasi lintas program khususnya dengan pengelola perizinan di

provinsi dalam pembinaan ke sarana kesehatan pemeriksa CTKI

Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya tingkat utilitas pemeriksaan kesehatandi sarana kesehatan yang resmi ditunjuk Kementerian Kesehatan antaralain:1) Banyaknya PPTKIS yang langsung membawa calon TKI ke Jakarta

tanpa diperiksa kesehatannya terlebih dahulu di provinsi asal

2) Adanya modus dan oknum PPTKIS nakal yang meminta fee

kepada sarana kesehatan yang ditunjuk

3) Perda tarif RSUDAM yang membuat tarif pemeriksaan kesehatan

CTKI di RSUDAM lebih mahal dibandingkan Permenkes No, 26 tahun

2015 tentang Pola Tarif

100

100

100

0 20 40 60 80 100 120

RSUDAM

Klinik As-Salam

Nasional



Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan ke saranakesehatan TKI dan Kabupaten/Kota Kantong TKI

2. Advokasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Provinsiagar PPTKIS membawa CTKI nya untuk memeriksakankesehatannya ke sarana kesehatan yang sudah ditunjuk

3. Pembinaan terintegrasi lintas program dan lintas sektor

d) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan

olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan

olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya menurut definisi

operasional adalah puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan

olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga (meliputi pendataan

kelompok/klub olahraga, pemeriksaan kesehatan pada kelompok dan

penyuluhan kesehatan pada kelompok; dan atau pelayanan kesehatan

olahraga di wilayah kerjanya (meliputi konsultasi kesehatan olahraga,

pengukuran tingkat kebugaran jasmani, pelayanan cedera olahraga akut

serta pelayanan kesehatan atlet pada event olahraga).

Analisa Capaian KinerjaCapaian indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan

kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya dari

tahun ke tahun cenderung naik sejak tahun 2015 sampai dengan 2019

sebagaiman terlihat pada grafik berikut :


Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan

olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya


Sumber : Laporan Kesehatan Olahraga Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019

20 20,3

34,6

58,6

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018

Lampung Target Nasional


Dengan melihat capaian tersebut maka bisa dipastikan bahwa targetRenstra di tahun 2019 yaitu 60% kemungkinan besar akan tercapai. Namunbegitu bila kita melihat capaian indicator per kabupaten/kota masih terlihatada beberapa kabupaten yang capaiannya lebih rendah dari provinsisebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut.




Sumber : Laporan Kesehatan Olahraga Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019


target yang diharapkan, namun ada beberapa kabupaten yang capaiannya

masih di bawah provinsi yaitu Kabupaten Way Kanan, Tanggamus,

Pesawaran, lampung Tengah dan Lampung Utara


Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian persentase puskesmasyang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakatdi wilayah kerjanya yaitu :1) Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mencukupi untuk

mengakomodir seluruh kegiatan kesehatan olahraga yang selaras

dengan kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, karena

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi prioritas.

2) Meningkatnya alokasi pembiayaan kegiatan kesehatan olahraga

karena nomenklatur Kesehatan Kerja dan Olahraga pada SOTK

baru menjadi langkah untuk mengajukan kegiatan Kesehatan

90

100

28,6

28,9

85

73,1

73,3

50

100

0

77,8

100

0

83

88,9

58,6

0 20 40 60 80 100 120

Bandar Lampung

Metro

Lampung Utara

Lampung Tengah

Lampung Timur

Lampung Selatan

Lampung Barat

Pesawaran

Pringsewu

Tanggamus

Tulang Bawang

Tulang Bawang Barat

Way Kanan

Mesuji

Pesisir Barat

Provinsi


Olahraga pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

3) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan olahraga yang

sudah dilatih melalui orientasi kesehatan kerja dan olahraga

4) Sosialisasi berkelanjutan dan jaringan pencatatan pelaporan

melalui social media

Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator persentasepuskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompokmasyarakat di wilayah kerjanya antara lain:1) Pergantian petugas pengelola kesehatan olahraga baik di tingkat

Kabupaten/Kota maupun Puskesmas saat penerapan SOTK baru

2) Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan olahraga

yang sudah diorientasi

3) Kegiatan kesehatan olahraga bukan merupakan kegiatan UKM

esensial (hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering

belum menjadi prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi,




pelayanan kesehatan olahraga


computer.

6) Belum adanya reward bagi pengelola kesehatan olahraga yang telah

dengan baik melaksanakan semua kegiatan hingga ke pencatatan

pelaporan


Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapatmensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatanolahraga.

2. Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkatprovinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas.

3. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugaspengelola kesehatan olahraga.

4. Fasilitasi pendanaan kegiatan dan sarana pendukungnya dariKabupaten/kota dan Puskesmas.

5. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Renstra

6. Pembinaan berkelanjutan


4) Penyehatan Lingkungan

a) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)

Tabel 3.34 Capaian Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total BerbasisiMasyarakat (STBM) Provinsi Lampung Tahun 2019


Trend Capaian Desa melaksanakan STBM yang selalu meningkat disetiap

tahunnya disebabkan karena kemitraan yang baik antara tenaga Provinsi,

tenaga Kabupaten/kota, Lintas Sektor/Program/Mitra terkait dan Sanitarian

Puskesmas dalam melakukan Pemicuan di Masyarakat (Desa/Kelurahan) yang

berdampak pada peningkatan akses terhadap sanitasi layak.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Kurangnya Komitment dan Dukungan Kepala Daerah terhadap Program

STBM2) Masih terbatasnya anggaran APBD dan sumber daya manusia (Tenaga

Kesling) pada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas sehinggapelaksanaan program tidak tercapai secara maksimal.

3) Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas program dan mitraterkait.

4) Untuk pelaporan triwulan Desa melaksanakan STBM secaraonline/berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan signal,kurangnya kompetensi petugas kesling dalam pelaporan online

Alternatif Solusi1) Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas &


Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online2) Meningkatkan komitment kepala daerah dan dukungan pemda terhadap

Sanitasi (STBM)3) Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung

pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang bersumberdana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

4) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam pemanfaatandana BOK sehingga kegiatan yang disusun 52ecto pada peningkatan52ector52or program/Resntra.

5) Meningkatkan koordinasi lintas 52ector / lintas program / mitra terkait disemua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yangmemerlukan dukungan & komitment mereka.

b) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasanCakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalahsebagai berikut :

Tabel 3.35 Cakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukanpengawasan tahun 2015-2019


Trend Capaian Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan

cendrung fluktuatif (naik turun) disebabkan karena proporsi pembagian

anggaran yg fluktuatif dan kurangnya tenaga kesling pukesmas yang

berkompeten (program kesling masih banyak dikelola oleh tenaga

bidan/perawat/kesehatan lainnya), namun jika di lihat realisasi pertahun sudah

mencapai target yang di harapkan.

Analisa KegagalanHal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Masih terbatasnya anggaran APBD/BOK non fisik (proporsi pembagian

anggaran yg fluktuatif) dan sumber daya manusia (Tenaga Kesling) padaDinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas sehingga pelaksanaanprogram tidak tercapai secara maksimal.

2) Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor/lintas program

0102030405060708090

100

2015

2016

2017

2018

2019


dan mitra terkait.3) Untuk pelaporan secara online masih banyak kendala, dikarenakan

signal dan kurangnya kompetensi petugas kesling dalam pelaporan online

Alternatif SolusiAlternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1) Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas &

Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online2) Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung

pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang bersumberdana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

3) Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalampemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus padapeningkatan indikator program/Resntra.

4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor / lintas program / mitra terkait disemua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yangmemerlukan dukungan & komitment mereka.

c) Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

Trend Capaian indikator cakupan Tempat-tempat umum (TTU) yangmemenuhi syarat kesehatan digambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.36 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab Propinsi Lampung

Tahun 2015-2019


1) Secara nasional bahwa Provinsi Lampung tahun 2019 sudah melebihicapaian target Tempat –tempat umum sehat (capaianan sebesar 72, 70 %)dari target Kemenkes RI sebesar 58 %

BL LS Lte LU LB TBTgm

Lti Me WkPswu

Msji

TBB

Pswr

PssrBrt

Propinsi

2015 83,9 78,2 83,7 62,1 91,5 65,0 76,2 70,2 58,9 58,6 76,8 58,9 67,9 63,1 36,9 73,3

2016 93,3 74,3 87,2 56,4 89,9 65,0 75,5 65,7 57,3 58,6 61,3 57,3 75,8 64,6 72,7 73,9

2017 54,9 71,9 83,6 79,6 84,7 68,2 75,9 70,2 81,1 66,7 72,0 52,7 72,9 63,4 25,1 71,2

2018 62,5 71,9 83,6 77,2 54,8 67,6 75,9 71,1 95,6 72,2 90,9 54,9 61,8 63,4 72,7 73,6

2019 56,5 60,0 47,1 72,4 53,3 57,2 43,6 60,1 73,2 0,00 88,0 44,3 49,5 55,3 100, 54,8

Target 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019 Target


2) Laporan rutin kegiatan program TTU sehat sudah aktif dikirim ke Provinsilampung setiap Triwulan.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1. Keterbatasan anggaran dari berbagai sumber dana untuk kegiatan TTU

sehat2. Ego program dari sektor dan program terkait TTU sehat3. Belum semua Kota/Kabupaten memiliki petugas khusus yang mengelola

Program Penyehatan Tempat-Tempat Umum, rata-rata pengelola programmerangkap/mengelola beberapa program, sehingga pengelolaan ProgramPenyehatan Tempat-Tempat Umum belum maksimal.

4. Belum maksimalnya kerjasama dengan lintas program maupun denganlintas sektor terkait dalam operasional maupun pemantauan

5. Relatif masih kurangnya sarana prasarana serta buku panduan/pedomanformulir observasi/chesklist serta peralatan untuk pengukuran di lapangan.

6. Belum ada dana khusus yang mendukung petugas Pengelola ProgamPenyehatan Tempat-Tempat Umum Kota/Kabupaten dan Puskesmas,untuk melakukan pembinaan ke sasaran (Tempat-Tempat Umum ) yangada diwilayah kerjanya sesuai dengan standar pelayanan minimal ProgramPenyehatan Lingkungan.

Alternatif Solusi1. Pembinaan dan Advokasi Program Penyehatan Tempat-Tempat Umum oleh

Petugas Penyehatan Lingkungan Propinsi secara intensif ke 15Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung, agar kegiatan Program PenyehatanTempat-Tempat Umum/institusi memperoleh dukungan dana.

2. Mengusulkan adanya petugas khusus yang mengelola Program PenyehatanTempat-Tempat Umum pada Seksi Kesehatan Lingkungan dimasing-masing Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung.

3. Memberikan feed back ke Kota/Kabupaten atas laporan hasil kegiatan yangtelah dicapai, maupaun laporan yang telah dikirimkan ke Propinsi.Lampungsecara berkesinambungan dan berjenjang sampai tingkatpuskesmas.Mengevaluasi kegiatan program bersama petugas pengelolaprogram Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung, pada saat Rapat EvaluasiProgram Kesehatan Lingkungan di Propinsi.

4. Memberikan feed back ke Kota/Kabupaten atas hasil kegiatan yang telahdicapai, maupaun laporan yang telah dikirimkan ke Propinsi.

5. Menyeragamkan format laporan rutin triwulan baik yang dikirim daripuskesmas maupun Dinkes Kabupaten Kota.

6. Menambah keterangan jumlah puskesmas yang ada dan jumlah puskesmasyang melapor pada formulir pelaporan.

7. Mensinergikan kegiatan penyehatan Tempat-Tempat Umum denganprogram kesehatan lingkungan yang lain serta kesehatan kerja danolahraga.


d) Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standarTrend presentasi RS yang melakukan pengelolaan limbah edis sesuai standartahun 2015 – 2019 digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.37 Trend presentasi RS yang melakukan pengelolaan limbahMedis sesuai standar tahun 2015 – 2019


Trend positif Persentase Rumah Sakit yang melakukan Pengelolaan Limbah

Medis sesuai satandar disebabkan karena kemitraan yang baik antara tenaga

Provinsi, tenaga Kabupaten/ kota maupun di Fasyankes tentang dalam

pelaksanaan pengelolaan limbah medis Fasyankes dan Rumah Sakit

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Untuk pelaporan triwulan pengelolaan limbah medis sesuai standar

secara on line berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan serverdi pusat sering bermasalah / ada gangguan, sehingga bagi rumah sakityang akan melaporkan pengelolaan limbah medis secara on line tidakbisa mengupload datanya

2) Masih ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas,Balai Pengobatan, Klinik Bersalin dan lain-lain) yang belum mengelolalimbahnya padat/cair medis dengan baik dan sesuai peraturan yang telahditetapkan oleh pemerintah

3) Kegiatan program kesehatan lingkungan di Rumah Sakit belumterlaksana dengan maksimal, sesuai dengan Kepmenkes 1204 Tahun2004, tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit

4) Masih terbatasnya pendanaan dan sumber daya manusia di setiapDinas Kesehatan Kabupaten / Kota, sehingga pengawasan terhadapFasilitas Pelayanan Kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas, BalaiPengobatan, Klinik Bersalin dan lain-lain) belum maksimal


Alternatif Solusi1) Orientasi Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes bagi petugas kesling

Dinkes Kabupaten /Kota dan Rumah Sakit se - Provinsi Lampung2) Monitoring Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Klinik Bersalin dan lain-lain)di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

3) Pengkajian terhadap dokumen AMDAL bagi kegiatan/usaha yangberpotensi menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan.

4) Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait terutama dengan DinasLingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan dampakpencemaran limbah padat/cair medis yang ditimbulkan dari FasilitasPelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, KlinikBersalin dan lain-lain) terhadap lingkungan.

e) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syaratkesehatan

Grafik 3.38 Trend Jumlah TPM Yang Terdaftar Dalam E Monev HSPPer Kabupaten Kota Th 2015 – 2019

Analisis keberhasilan

Trend positif kenaikan TPM yang terdaftar pada e monev HSP th 204 – 2019

menunjukkan peningkatan, diketahui bahwa kab/kota yang sudah mengupload

data TPM ecara bertahap hingga tahun 2019 sudah 15 Kab yang ada di provinsi

Lampung, hal ini menunjukkan adanya keseriusan tenaga sanitarian dalam

mengelola program HSP melalui website.


Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:1) Masih terbatasnya dana dalam rangka pembinaan program Penyehatan

Makanan dan Minuman di kabupaten/kota , sehingga pencapaian indikator

sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran dan aktifitas

2) Kurang adanya Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka kegiatan

Penyehatan Makanan dan Minuman di kabupaten/kota.

3) Kesulitan dalam hal pengumpulan data – data dan informasi tentang TPM.

Dikarenakan Belum optimalnya kinerja petugas teknis dalam pembinaan

dan pengawasan TPM di tingkat kabupaten/kota, belum tersedianya

peralatan, dukungan logistik, media fasilitasi,dan medaia sosialisasi, serta

belum dilakukannya Pemetaan faktor risiko akibat pangan siap saji yang

dilakukan oleh puskesmas belum merata sehingga sulit untuk menentukan

target kegiatan.

4) Sistim informasi penyampaian laporan data dari kabupaten ke Provinsi

belum tepat waktu sehingga sangat lama untuk mengetahui perkembangan

capaian target per daerah.

5) Koordinasi Lintas sektor dan lintas program dalam mendukung kegiatan

pelaksanaan program Hygiene sanitasi pangan masih belum optimal, hal ini

dikarenakan program belum mendapatkan prioritas.

Alternatif Solusi1) Melakukan Inventarisasi/PendaftaranTempat Pengelolaan PanganSiap Saji

dengan Melaksanakan Inspeksi Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM) sebagai syarat utama untuk pemenuhan persyaratan higiene sanitasi

dalam rangka mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi.

2) Provinsi/Kab/Kota diharapkan dapat melaksanakan Pengadaan Peralatan

Pemeriksa Kontaminasi Pangan.

3) Peningkatan Sistim informasi Higiene Sanitasi Pangan dalam mendukung

program HSP dengan mengembangkan dan melaksanakan e monev HSP

yang akan dimulai serentak di 15 Kab/kota pada tahun 2015.

4) Penguatan Sumber Daya Petugas baik di kabupaten/kota, puskesmas


f) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Grafik.3.39 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanankawasan sehat tahun 2015 - 2019

Analisis Keberhasilan

Trend positif kenaikan program STBM, TPM dan PLR dari tahun ke tahun

menunjukkan telah semakin meningkatnya kemampuan petugas dalam

melaksanakan kegiatan puskesmas dan dalam pengiriman laporan secara

website.

Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian cakupan KesehatanLingkungan :

1) Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatanserta distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruhkabupaten/kota.

2) Peningkatan peran aktif lintas program dan lintas sektor dalammendukung program kesehatan lingkungan.

3) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalamprogram kesehatan lingkungan sehingga target tercapai.

.

Analisis Kegagalan

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kabupaten kota sehat

adalah :

1) Masih ada kabupaten yang belun mepunyai Forum Kabupaten/Kota sehatyaitu sebanyak 6 Kabupaten/Kota.

2) Masih adanya Persepsi bahwa program kabupaten kota sehat adalah milikDinas Kesehatan, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat kabupaten

3) Beberapa dari Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk forum sudah tidakaktif lagi dalam program Kabupaten/Kota Sehat.


Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:1) Pembinaan Kegiatan Kabupaten Kota Sehat tetap diperlukan agar

kabupaten/kota tetap termotivasi untuk melaksanakan ProgramKabupaten/Kota Sehat terutama bagi kabupaten/kota yang sudah memilikiforum.

2) Perlunya sosialisasi bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki forum agarsegera membentuk Kabupaten/Kota Sehat.

3) Perlunya workshop Kabupaten/Kota Sehat dengan mengundang 9(sembilan Kabupaten/Kota) yang sudah memiliki forum Kabupaten/kotaSehat. Ini dimaksudkan untuk menguatkan forum yang sudah ada.

4) Perlunya reward bagi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti verifikasi danmendapatkan penghargaan Swasti Saba.

5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS (%) adalah

persentase kabupaten/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS

minimal 1 kebijakan baru per tahun. Kebijakan yang dimaksud adalah

kebijakan yang mendukung kesehatan/PHBS/gaya hidup sehat dalam bentuk

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat

Keputusan Bupati/Walikota, dan/atau Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota

pada tahun pelaporan. Adapun pencapaian kabupaten/kota di Provinsi

Lampung yang telah mengeluarkan kebijakan terkait PHBS pada Tahun 2019

ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kebijakan PHBS di Kab/Kota Provinsi Lampung dan

Kabupaten/Kota Tahun 2019

Provinsi

KabKota

Bentuk

Kebijakan

Nomor dan

TahunUraian

1 PROVINSI Peraturan

Gubernur

Lampung

Nomor 19 tahun

2019

Pembentukan

Lampung Stunting

Agent (LSA) dalam

pencapaian 1000 HPK

dan penurunan status

stunting di Provinsi

Lampung

Surat Edaran

Gubernur

Nomor 19 tahun

2019

Pencanangan ECO office

2 LAMPUNG

SELATAN

Peraturan Bupati 15 TAHUN 2019 PENGAWASAN DEPOT

AIR MINUM


Provinsi

KabKota

Bentuk

Kebijakan

Nomor dan

TahunUraian

Surat Edaran 224 TAHUN 2019 PERCEPATAN AKSES

SANITASI LAYAK

Surat Edaran 449 tanggal 23

April 2019

Penggunaan 5 Jenis

Tempat Sampah

Peraturan Bupati 82 Tahun 2019 Tata Cara penediaan

Fasilitas Khusus

Menyusui dan atau

memerah air susu ibu ,

susu formula bayi dan

produk bayi lainnya

Peraturan Bupati 78 Tahun 2019 program gerakan

percepatan seribu hari

pertama kehidupan

melalui pendekatan

keluarga

Peraturan Bupati 85 Tahun 2019 persalinan di tenaga

kesehatan dan fasilitas

kesehatan

3 Lampung

Timur

Surat Edaran

Bupati Lampung

Timur

Nomor : 40/ 009/

03-

SK/Bid./I/2019

Himbauan Senam

Peregangan, Makan Buah

dan Sayur Di Tempat

Kerja

SURAT EDARAN 4255/03-SK/2019 implementasi

komunikasi perubahan

perilaku masyarakat

dalam pencegahan

stunting

SK Bupati B294/22/SK2019

tanggal 17 juni

2019

penetapan lokus

intervensi stunting

SK Bupati 440/1058.a/03-

SK/Bid-

III.01/Vii/2019

tanggal 10 juli

2019

Tim Binwil PIS- PK

Kab.Lampung Timur

4 Metro Surat Keputusan

Walikota

296/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 22 April

Penetapan Puskesmas

Ramah Anak Kota Metro


Provinsi

KabKota

Bentuk

Kebijakan

Nomor dan

TahunUraian

2019

Surat Edaran

Walikota

331/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 3 Mei

2019

Pemanfatan Buku

Kesehatan Ibu dan Anak

Surat Keputusan

Walikota

331/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 7 Mei

2019

Penetapan Klinik Tumbuh

Kembang Anak di Rumah

Sakit Kota Metro

Surat Keputusan

Walikota

361/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 15 Mei

2019

Pembentukan Tim

Pelaksanan Kegiatan

Peningkatan Pemberian

Makanan Bayi dan Anak

(PMBA) Kota metro

Tahun 2019

Surat Keputusan

Walikota

345/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 10 Mei

2019

Pembentukan Tim Audit

Maternal Perinatal Kota

Metro

Surat Keputusan

Walikota

377/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 22 Mei

2019

Penetapan Model Sekolah

Sehat dan Pembentukan

Tim Pembina Model

Sekolah Sehat Kota Metro

Surat Keputusan

Walikota

390/KPTS/D-

2/2019

Tanggal 27 Mei

2019

Pembentukan Pokja

Akselerasi Penurunan

Angka Kematian Ibu dan

Angka kematian bayi dan

Tim Manual Rujukan

Serta Jejaring Rujukan

Kegawadaruratan

Maternal dan neonatal

Kota Metro

Surat Edaran

Walikota

441.1/25/SE/D-

2/2019

Penetapan Hari Cuci

Tangan bersama Pakai

Sabun dan Air mengalir,

Sarapan Bersama Dengan

Gizi Seimbang, Sikat Gigi

Bersama dan Minum

Tablet Tambah darah

(TTD) Bersama untuk


Provinsi

KabKota

Bentuk

Kebijakan

Nomor dan

TahunUraian

Remaja Putri

6 Mesuji Peraturan Bupati 1.Perbub No 40

Tahun 2019

Tanggal 1 Juli

2019

Peraturan Bupati Mesuji

Tentang Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat

Kabupaten Mesuji

2.Perbub No 31

tahun 2019

Tanggal 20 mei

2019

peraturan bupati mesuji

tentang Penurunan

stunting

7 Pesisir Barat Surat Edaran

Bupati Pesisir

Barat

SE No.

440/1367/1V.02

/2019

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Demam Berdarah

Dengue (BDB) di

Kabupaten Pesisir Barat

2019

8 Pringsewu Perda Perda no 1 tahun

2019

tentang STBM

Berkelanjutan

9 Tanggamus Surat Edaran

Noomor:440/366

4/23/2019

Penerapan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) di

Sekolah se Kabupaten

Tanggamus

Peraturan Bupati

Tanggamus

Nomor :26 tahun

2019

Pedoman Pelaksanaan

Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS) di

kabupaten Tanggamus

10 Tulang

Bawang Barat

Perbup No. 06 tahun

2019

Kawasan Tanpa Rokok

11 Way Kanan Keputusan Bupati

Waykanan

B.11/V.01-

WK/HK/2019

Pembentukan Kelompok

Kerja Sanitasi / Air

Minum dan Penyehatan

Lingkungantahun 2019

Keputusan Bupati

Waykanan

660/ 131.b/IV.12-

WK/2019

Penerapan Eco Office di

Pemda Way Kanan

SE Bupati 800/77/IV.02-

WK/I/2019

Penerapan kawasan tanpa

rokok

Perbup Way

kanan

No. 25 tahun 2019 Pedoman pelaksanaan

Germas di kab Way Kanan


Provinsi

KabKota

Bentuk

Kebijakan

Nomor dan

TahunUraian

SK Bupati B. 430/IV.02-

WK/HK/2019

Forkom Germas kab. Way

Kanan

Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan berbagai sosialisasi dan

pembinaan yang terintegrasi di kegiatan yang ada dalam rangka mendorong

dinas kesehatan kabupaten/kota untuk menginisiasi keluarnya kebijakan

PHBS di Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2019 di Provinsi Lampung telah mengeluarkan 2 kebijakan

terkait PHBS yaitu tentang terbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Eco Office Di

Provinsi Lampung dan Peraturan Peraturan Gubernur tentang pembentukan

Lampung Stunting Agent (LSA) di Provinsi Lampung.

Dari 15 kabupaten/kota, ada 11 kabupaten/kota (73,33 %) yang memiliki

minimal satu kebijakan baru terkait PHBS yang dikeluarkan pada Tahun

2019 ini. Adapun target capaian untuk indikator kabupaten/kota yang

mengeluarkan kebijakan PHBS pada tahun 2019 ini adalah sebesar 80%

.Dengan demikian, capaian indikator kinerja kegiatan untuk indikator

Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2019 ini belum

mencapai target yang ditetapkan. Kendala dalam pencapaian target

kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS di antaranya minimnya dana

untuk advokasi ke pengambil kebijakan di kabupaten/kota secara langsung

serta inventarisir data pada lintas program dan lintas sektor yang belum

maksimal . Oleh karena itu, upaya pencapaian target yang dilakukan pada

Tahun 2019 diarahkan untuk dapat lebih mendorong dan dan melakukan

sosialisasi ke petugas di dinas kesehatan dan beberapa sektor terkait

kabupaten/kota yang terintegrasi melalui pertemuan yang mengundang

kabupaten/kota melalui dana APBN dalam kegiatan Penguatan Pelaksanaan

Kebijakan PHBS yang telah di keluarkan dengan tujuan agar cakupan ini

dapat meningkat .


Secara program kegiatan, dalam meningkatkan cakupan capain Provinsi telah

melakukan :

1. Dalam meningkatkan cakupan kebijakan PHBS di Provinsi dan Kab/Kota ,

provinsi telah melakukan advokasi kepada kab/kota agar dapat

mengadvokasi lintas program, lintas sektor dan pimpinan daerah agar dalam

meningkatkan cakupan PHBS dapat mengeluarkan penguatan kebijakan

terkait PHBS di setiap pertemuan yang dilaksanakan di Provinsi maupun


pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota.

2. Telah di bentuk Forum Komunikasi Germas melalui Peraturan Gubernur

Lampung tahun 2017 dan beberapa Kab/kota telah terbentuk Forum

Komunikasi Germas yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi

prilaku hidup sehat di masyarakat dan mendorong para pimpinan daerah dan

anggota Forkom Germas untuk melalukan melukakan penguatan dalam

bentuk kebijakan terkait PHBS dan kebijakan berwawasan kesehatan di

Provinsi dan Kab/Kota.

Analisis Kegagalan

1. Lemahnya SDM di daerah dan Kurangnya advokasi di daerah kepada

pimpinan daerah sehingga kebijakan PHBS capaian nya belum mencapai

target yang diharapkan .

2. Minimnya dana untuk advokasi ke pengambil kebijakan dan mengambil

langkah tindakan implementasi kebijakan di kabupaten/kota secara

langsung .

3. Kurangnya koordinasi dan inventarisir kebijakan di lintas program, lintas

sektor dan Badan pengelola Hukum di daerah , sehingga banyak kebijakan

yang tidak terinventarisir oleh pengelola program di daerah.

Alternatif Solusi

1. Mengefektifkan peran Forum Komunikasi Germas atau sejenisnya di

Provinsi dan Kab/Kota .

2. Melakukan Koordinasi dengan BiroHukum/Bagian Hukum terkait

kebijakan yang dilakukan oleh lintas program, dan Lintas sektor.

3. Mendorong Kab/Kota agar dapat mendorong pimpinan daerah terntang

kebijakan PHBS dan pentingnya implementasi kebijakan PHBS di daerah

b) Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa digunakan untuk

mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung

program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.


Tabel 3.3 Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk UKBM

di Provinsi Lampung Tahun 2019

KABUPATENJumlah

DesaJumlah Dana Desa

Jumlah Dana

Desa yang

Dimanfaatkan

untuk UKBM

Jumlah Desa

yang

memanfaatkan

dana desa

untuk UKBM

% desa

yang

memanfaat

kan dana

desa untuk

UKBM

1 Lampung

Selatan

256 307.268.215.000 28.278.415.000 244 95,31%

2 Lampung Barat 131 127.188.856.000 12.718.885.600 131 100,00%

3 Lampung

Tengah

301 3.954.487.750 301 100,00%

4 Lampung

Timur

264 88.777.154.750 26.840.239.850 264 100,00%

5 Mesuji 105 229.503.356.079 1.282.782.594 44 41,90%

6 Pesawaran 170 170 100,00%

7 Pesisir Barat 116 40.477.679.859 2.870.720.100 32 27,59%

8 Tanggamus 299 0,00%

9 Pringsewu 126 94.089.245.640 6.404.598.933 126 100,00%

10 Tulang Bawang

Barat

103 28.883.767.323 2.172.200.902 - 0,00%

11 Tulang Bawang 151 79.153.556.395 3.166.129.662 116 76,82%

12 Lampung Utara 231 71.737.338.525 3.946.825.395 231 100,00%

13 Way Kanan 221 183.883.610.000 5.744.972.257 221 100,00%

2173 1.067.079.169.571 97.380.258.043 1.579 72,66%

Dari 2.173 desa yang ada di Provinsi Lampung, sudah ada 1579 desa (72,66 %)

yang telah memanfaatkan dana desa. Pada Tahun 2019 ini untuk

pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan

persentase sebesar 72,66 %. dengan target pada tahun 2019 ini sebanyak 80%

desa di Lampung telah memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM

belum dapat tercapai .


Meskipun persentase dana desa yang memanfaatkan yang memanfaatkan

dana desa telah mencapai target yang ditetapkan di beberapa desa,

pemanfaatan dana desa untuk kesehatan atau UKBM sudah ada, sebagain

besar desa sudah mencapai 10% dari dana desa yang ada.

Advokasi terhadap Pimpinan Daerah dan Lintas program serta sosilisasi

sampai ke tingkat desa sangat mempengaruhi peningkatan cakupan ini.

Pada tahun 2018 Dinas kesehatan Provinsi telah melaksanakan dan

merencakan kegiatan malalui sumber dana APBN yaitu kegiatan advokasi


penguatan dana desa di Provinsi dan Kabupaten.

Provinsi telah mengadakan penggandaan buku pedoman dana Desa untuk

Kesehatan yang di alokasikan bagi Kab/Kota agar meningkatnya

pemahaman di Kab/Kota sampai desa tentang pemanfaatan dana desa yang

dapat dilakukan untuk kegiatan UKBM.

Analisis Kegagalan

Masih belum maksimalnya target ini disebabkan alokasi pemanfaatan dana desa

belum semua disosialisasikan kepada kepala desa sehingga pemanfaatan dana

desa sebagaian besar masih diperuntukkan pembangunan sarana/prasarana

desa. Selain itu, masalah terbesar adalah dalam pengumpulan data dan

pelaporan data pemanfaatan dana desa masih terkendala, yaitu ada sebagian

bidan desa atau petugas puskesmas yang tidak dapat mengakses data tersebut

di sebagian besar desa, padahal pemanfaatan dana desa tersebut untuk

kesehatan sudah ada. Hal ini menyebabkan data % dana desa yang

dimanfaatkan untuk kesehatan tidak dapat diketahui.

Alternatif Solusi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target dana desa

yaitu melakukan sosialisasi mengenai juknis pemanfaatan desa yang

terintegrasi pada kegiatan:

Melakukan advokasi kepada kepala desa dan BPMD agar

pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat

bidang kesehatan RPJMDes tahun 2020 dapat ditingkatkan.

Mendorong petugas puskesmas dan bidan desa dalam ikut serta dalam

musrembangdes utnuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa bagi

kesehatan.

Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten agar melakukan koordinasi

dengan BPMPD dan Lintas program teruntuk mengetahui realisasi dana

desa untuk UKBM.kait

Melakukan advokasi kepada BPMD dan kepala desa tentang

penggunaan dana desa untuk UKBM agar dapat dialokasikan pada tahun

berikutnya.

Melaksanakan kegiatan di Kabupaten Lokus berupa pertemuan

Sosialisasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan

Tahun 2019 dengan alokasi dana APBN.

c) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan

Sesuai dengan Strategi Global Promosi Kesehatan, selain mendorong kebijakan

publik berwawasan kesehatan, reorientasi pelayanan kesehatan serta gerakan

masyarakat, kegiatan utama Promosi Kesehatan lainnya adalah bina suasana

dengan mengembangkan jaringan kemitraan dan memberikan edukasi kepada

masyarakat.

Dunia usaha dan swasta juga memilikik ewajibanuntukturutserta dalam

pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dari dunia usaha melalui


programCorporateSocialResponsibility(CSR)-nya,Pusat promosi

Kesehatanmenggalangkemitraan denganduniausaha.

Jumlahduniausaha yang memanfaatkanCSR-nyauntukprogram kesehatan

adalahjumlahduniausaha yangtelah melakukanPerjanjian KerjaSama

(MOU/PKS) di Provinsi, Kab dan kotauntukmemanfaatkan CSR-nyauntuk

programkesehatan.

Tabel 3.4 Data Dunia Usaha/Swasta Yang Sudah Bekerja sama di Provinsi

Lampung dan Kab/Kota Tahun 2019

N

o

Nama Dunia Usaha

yang Bekerjasama

Nomor dan Tahun

MoU dan/ PKS

Bentuk Kerjasama Wilayah

kerjasama

1 Chandra Super Store No.890/1006/III.03.2/XII/2015 dan No.180/CHD-TJK/12/2015 Tanggal21 Desember 2015(jangka waktu: 5 th)

Penyampaian pesankesehatan dikantong belanjachandra superstoredan chandra mart

ProvinsiLampung

2 Prima Agung UMKM 440/1229/IV.02/2019 Pesan-PesanKesehatan

KabupatenPesisir Barat

3 JAPFA 443 /108 / IV.03 / III /2019

Health SchoolIntervention

Kec. KatibungLampung Selatan

4 PT BUKIT ASAM, TbkUnit PelabuhanTarahan BandarLampung

B/827/26400/KH.03/IX/2019

Perjanjian kerjasama

Bandar lampung440 / 1677 / III.02 / 09/IX / 2019

5 PTPN 7 Bunga Mayang 119/01/1/2016 (selama5 tahun s.d 2021)

Transport KaderPosyandu &Pemberian PMT

PTPN 7 BungaMayangLampung Utara

6 PT Nakau 093/HR/NAK/SKBX/2019

Pemberian PMT padabalita di posyandudalam programbantuan Nakaupeduli kesehatan(NPK)

Lampung Utaradesa kemalaabung

7 Kopi HELER 800/ 530.a /IV.02-WK/IV/2017 (berlaku5 tahun)

Pesan Kesehatan diKemasan

KabupatenWay Kanan

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa upaya kemitraan dengan dunia


usaha atau lintas sektor yang sudah memiliki dasar hukum (MoU atau PKS)

sudah berjalan di Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Utara, Kab. Way

Kanan , Kab lampung Selatan dan Kab. Pesisir Barat, serta Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung. Kemitraan tersebut di antaranya dilakukan dengan

Bebeberapa perusahaan Swasta di Kabupaten, dan pusat perbelanjaan

(Chandra Superstore) .

Di beberapa kabupaten/kota lainnya, kemitraan dengan usaha baru bersifat

insidentil saja, seperti sponsorship dalam acara kesehatan, belum dibuat

dalam jangka panjang yang memiliki dasar hukum berupa MoU atau PKS

kedua belah pihak. Selain itu, beberapa kemkitraan yang sudah berjalan

belum dibuatkan MoU/PKSnya. Oleh karena itu, ke depannya pembinaan ke

dinas kesehatan kabupaten/kota dan sosialisasi program kesehatan kepada

calon dunia usaha potensial harus dioptimalkan sehingga dapat terjalin

kemitraan yang lebih langgeng dan berdampak pada peningkatan status

kesehatan masyarakat.


Tahun 2019 , melalui anggaran APBN telah di dilaksanakan kegitan

berupa Penggalangan Kemitraan dengan Ormas dan Dunia Usaha untuk

Mendukung Program Kesehatan di tingkat Provinsi dan meliatkan

Kab/Kota dengan mengundang berbagai dunia usaha di Provinsi

Lampung dan Kab/Kota guna menggalang kemitraan di berbagai dunia

usaha. Dalam meningkatkan cakupan dikalakukan sosialisasi program-

program kesehatan kepada dunia usaha sehingga diharapkan dunia

usaha dapat mendukung dalam bentuk apapun dan mau bermitra dengan

dinas kesehatan Provinsi Lampung.

Analisis Kegagalan.

1. Di beberapa kabupaten/kota lainnya, kemitraan dengan usaha baru bersifat

insidentil saja, seperti sponsorship dalam acara kesehatan, belum dibuat

dalam jangka panjang yang memiliki dasar hukum berupa MoU atau PKS

kedua belah pihak.

2. Beberapa kemitraan yang sudah berjalan belum dibuatkan MoU/PKSnya.

3. Dunia usaha yang ada , ingin melakukan kerjasama , tetapi tdak ingin ada

nya ikatan dalam bentuk MOU ( teikat dalam jangka waktu tertentu) bantuan

hanya bersifat dalam kondisi event tertentu.


Alternatif Solusi

Provinsi akan melalukan pembinaan secara berkesinambungan ke dinas

kesehatan kabupaten/kota dan sosialisasi program kesehatan kepada dunia

usaha dengan melibatkan unsur yang ada di daerah.

kepada calon dunia usaha potensial harus akan lebih dioptimalkan sehingga

dapat terjalin kemitraan yang lebih langgeng dan berdampak pada peningkatan

status kesehatan masyarakat.

d) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya

untuk mendukung kesehatan

Organisasikemasyarakatanmerupakan kelompokpotensialuntuk meningkatkan

perilakusehatmasyarakat karena merekamemiliki sumberdayasampai

digrassroot.Pusat promosi Kesehatanmenggalang peran serta ormas baik

ormas keagamaan, kepemudaan, dan wanita untuk

meningkatkanjangkauanaksesinformasikesehatandan pemberdayaan

programkesehatanprioritas terhadapmasyarakatluas.

Jumlah ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung

kesehatan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan

kerjasama (MoU/PKS) dengan Pemerintah Provinsi/Dinas Kesehatan Provinsi

yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.

Tabel 3.5 Data Organisasi Kemasyarakatan Yang Sudah Bekerja sama

di Provinsi Lampung Tahun 2019

N

o

Nama Dunia

Usaha yang

Bekerjasama

Nomor dan Tahun MoU

dan/ PKS


kerjasama

1 PW Aisyiyah

Provinsi

Lampung

No.

890/1000/III.03.2/XII/20

15 dan No. 01/SK-

PWA/A/XI/2015 Tanggal

21 Desember 2015 ( MOU

5 tahun)

meningkatnya

pengendalian

penyakit menular

dan tidak

menular,

Peningkatan status

kesehatan

masyarakat

Provinsi

Lampung

PW Fatayat

Nahdlatul Ulama

Provinsi

Lampung

No.

890/1001/III.03.2/XII/20

15 dan No.

01/MoU/PW.FNU/XII/20

15 Tanggal 21 Desember

2015 ( MOU 5 tahun)

meningkatnya

pengendalian

penyakit menular

dan tidak

menular,

Peningkatan status

kesehatan

masyarakat

Provinsi

Lampung


N

o

Nama Dunia

Usaha yang

Bekerjasama

Nomor dan Tahun MoU

dan/ PKS


kerjasama

PW Muslimat

Nahdlatul Ulama

Provinsi

Lampung

No.

890/1004/III.03.2/XII/20

15 dan No. 001/MoU/

PAMI.LAMPUNG/XI/2015

Tanggal 21 Desember

2015 ( MOU 5 tahun)

meningkatnya

pengendalian

penyakit menular

dan tidak

menular,

Peningkatan status

kesehatan

masyarakat

Provinsi

Lampung

Pergerakan

Anggota Muda

IAKMI (PAMI)

Lampung

No.

890/1004/III.03.2/XII/20

15 dan No. 001/MoU/

PAMI.LAMPUNG/XI/2015

Tanggal 21 Desember

2015 ( MOU 5 tahun)

meningkatnya

pengendalian

penyakit menular

dan tidak

menular,

Peningkatan status

kesehatan

masyarakat

Provinsi

Lampung

Persatuan Radio

Siaran Swasta

Nasional

Indonesia

(PRSSNI)

Lampung

No.

890/1005/III.03.2/XII/20

15 dan No. 024.A/PRSSNI-

LPG/XI/ 2015 Tanggal 21

Desember 2015

( MOU 5 tahun)

meningkatnya

pengendalian

penyakit menular

dan tidak

menular,

Peningkatan status

kesehatan

masyarakat

Provinsi

Lampung

PW Lembaga

Kesehatan

Nahdlatul Ulama

(LKNU) Provinsi

Lampung

'No.

890/1003/III.03.2/XII/20

15 dan No. 105/LKNU-

LPG/XII/2015

Tanggal 21 Desember

2015

meningkatnya

pengendalian

penyakit menular

dan tidak

menular,

Peningkatan status

kesehatan

masyarakat

Provinsi

Lampung

DAMAR 440/062/III.02/III/IX/20

19

Perjanjian

Kerjasama dalam

kegiatan-kegiatan

program kesehatan

Kota Bandar

Lampung (

30

puskesmas)

09/PKS/IX/2019


N

o

Nama Dunia

Usaha yang

Bekerjasama

Nomor dan Tahun MoU

dan/ PKS


kerjasama

PKK 800/2193/II.02.2/TUBABA/

2019

Upaya Kesehatan

Masyarakat

Posyandu

yang ada di

wilayah kerja

Puskesmas

Tulang

Bawang Barat

3 Shaka bakti

husada

900/298/10.02/VIII/2018 permenkes No.1172

th 2010

13 puskesmas

wilayah

Pesawaran

4 Majelis Taklim 102/MOU/MSJ-

LK/TUBABA/V/2019

Penyuluhan BAB

Sembarangan

Gilang

Tunggal

Makarta

Tulang

Bawang Barat

Fatayat Nahdatul

Ulama

443/ 2416/IV.o3/X/2019 Kampanye Germas

untuk Penurunan

Stunting

10 Desa

Lokus

Stunting

Kabupaten

Lampung

Selatan

Di Provinsi Lampung, sudah ada 5 MOU dengan Ormas yang telah terlalin

dengan masa kerjasama selama 5 tahun . Kabupaten/kota yang sudah

bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan memiliki dasar hukum

yang legal seperti MoU atau PKS, yaitu Kota Bandar Lampung Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kab. Lampung Selatan .

Kota Bandar Lampung telah bermitra dengan pehimpunan Ormas damar

guna penyampaian pesan-pesan kesehatan di wilayah Kota Bandar Lampung,

sedangkan kab. Pesawaran, Tulang bawang barat dan Lampung Selatan telah

bermitra dengan ormas PKK dan ormas lainnya guna mengatasi

permasalahan kesehatan.

Di Provinsi sendiri, pada tahun 2019 ini , melalui anggaran APBN telah di

dilaksanakan kegitan berupa Penggalangan Kemitraan dengan Ormas dan

Dunia Usaha untuk Mendukung Program Kesehatan di tingkat Provinsi dan

Kab/Kota .



1. Di Provinsi Lampung kemitraan dengan ormas sudah terjalin sebanyak 5

ormas (dengan mou selama 5 tahun) melebihi dari target yang ditetapkan

yaitu sebanyak 3 ormas yang .menjalin kerjasama di bidang kesehatan, hal

ini dikarenakan provinsi telah melakukan advokasi dan melakukan

pendekatan intensif kepada beberapa ormas agar ormas mau melakukan

kerjasama di bidang kesehatan.

2. Tahun 2019 telah dilaksanakan kembali kegiatan Penggalangan Kemitraan

dengan Ormas dan Dunia Usaha untuk Mendukung Program

Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota .

Analisa Kegagalan

1. Di Kabupaten kemitraan dengan ormas terkendala masih kurangnya

advokasi dan pendekatan yang dilakukan dan kurangnya memanfaatkan

sumber daya yang ada (pendekatan pimpinan daerah dan sumber lainnya)

kepada ormas secara intensif, hal ini disebabkan kurangnya SDM pengelola

program di Kabupaten dan kurangnya anggaran pelaksaan kegiatan

sehingga beberapa kabupaten masih banyak yang belum menjalin

kerjasama dengan ormas di daerah.

2. Kurangnya anggaran kegiatan pada ormas sehingga banyak ormas yang

sulit melakukan MOU secara terikat di bidang kesehatan.

Alternatif solusi

1. Provinsi akan melalukan pembinaan secara berkesinambungan ke dinas

kesehatan kabupaten/kota dan sosialisasi program kesehatan kepada ormas

di daerah dengan melibatkan unsur yang ada di daerah.

6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

a) Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

Pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya terdapat dua belas kegiatan yang meliputi :

1) Honor Pengelola Keuangan Satker

2) Administrasi Keuangan

3) Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan

4) Pertemuan Penyusunan dan Perencanaan Program Kesmas Tingkat

Provinsi

5) Review RKAKL

6) Konsultasi Pusat

7) Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran

8) Pembinaan Teknis Program Kesmas ke Kab/Kota

9) Pendampingan Tim Evaluasi dan Pemantauan Capaian Indikator

Program


10) Rapat Koordinasi Program Kesmas

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada grafik

berikut ini :

Grafik 3.40 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Provinsi Lampung

Tahun 2019

Analisis Kegagalan :

1) Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa kegiatan harus

dilakukan revisi

2) Kebijakan pembatasan perjadin menyebabkan proses revisi tidak dapat

dilakukan

3) Kegiatan bergantung pelaksanaannya pada kegiatan di pusat atau di

program lain sehingga saat kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau

dibatalkan menyebakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sedangkan

waktu untuk melakukan revisi terbatas

Alternatif Solusi :

1) Kegiatan yang melibatkan pusat sebaiknya dibiayai seluruhnya oleh pusat

2) Pembatasan perjadin sebaiknya difokuskan kepada program-program

tertentuyang fokus pada pengadaan namun untuk anggaran yang bersifat

operasional sebaiknya tidak ada pembatasan perjadin

3) Paket meeting sebaiknya tidak dihitung sebagai komponen akun perjadin

sehingga mengurangi beban pembatasan akun perjadin.

Secara ringkas capaian masing-masing indikator untuk setiap kegiatan padaprogram Kesmas dapat dilihat pada tabel berikut :

94

90

88

89

90

91

92

93

94

95

Target Realisasi

Target Realisasi


Tabel 3.6 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas Per

Kegiatan Di Provinsi Lampung Tahun 2019

Program Indikator

Capaian Indikator Kesmas thun2019

Target Capaian Keterangan

Pembinaan GiziMasyarakat

Persentase ibu hamil KurangEnergi Kronik yang mendapatmakanan tambahan

50 93,01

Persentase ibu hamil yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD)

95 98,7

Persentase bayi usia kurangdari 6 bulan yang mendapatASI eksklusif

3.

50 58,4

Persentase bayi baru lahirmendapat Inisiasi MenyusuDini (IMD)

55 84,2

Persentase balita kurus yangmendapat makanan tambahan 45 89,4

Persentase remaja puteri yangmendapat Tablet TambahDarah (TTD

30 90,3

PembinaanKesehatanKeluarga

Persentase kunjunganneonatal pertama (KN1) 91 95,89

Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal ke empat (K4)

82 91,88

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 1

72 98,01

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan penjaringankesehatan untuk peserta didikkelas 7 dan 10

65 97,68

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatankesehatan remaja

50 92,72

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamil 95 100

Persentase Puskesmas yangmelakukan Orientasi ProgramPerencanaan Persalinan danPencegahan Komplikasi (P4K)

100 100

PembinaanUpaya

KesehatanKerja danOlahraga

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatankerja dasar

80 87,42

Jumlah pos UKK yangterbentuk di daerah PPI/TPI 730 12


Persentase fasiltaspemeriksaan kesehatan TKIyang memenuhi standar

100 100

Persentase Puskesmas yangmelaksanakan kegiatankesehatan olahraga padakelompok masyarakat diwilayah kerjanya

60 85,09

PenyehatanLingkungan

Jumlah desa/kelurahan yangmelaksanakan STBM (SanitasiTotal Berbasis Masyarakat)

2636 1832

Persentase Sarana air minumyang dilakukan pengawasan 50% 91,38

Persentase Tempat-tempatumum (TTU) yang memenuhisyarat kesehatan

58% 54

Persentase RS yangmelakukan pengelolaan limbahmedis sesuai standar

36% 64

Persentase TempatPengelolaan Makanan (TPM)yang memenuhi syaratkesehatan

32% 29,34

Jumlah Kabupaten/Kota yangmenyelenggarakan tatanankawasan sehat

13 6

PromosiKesehatan danPemberdayaan

Masyarakat

Persentase Kab/Kota yangmemiliki Kebijakan PHBS 80 100

Persentase desa yangmemanfaatkan dana desauntuk UKBM

50 72,66

Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSRnya untukprogram kesehatan

3 6

Jumlah organisasikemasyarakatan yangmemanfaatkan sumberdayanya untuk mendukungkesehatan

3 5

DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya padaProgramPembinaanKesehatanMasyarakat

Persentase realisasi kegiatanadministrasi dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya ProgramKesehatan Masyarakat 95 90

Keterangan :Lebih dari target

Mendekati target

Jauh di bawah target


B. Realisasi Anggaran

Alokasi PAGU Anggaran yang diperjanjikan antara Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyakat sebesar Rp

9.092.695.000,-. dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas

Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2019

NO KEGIATAN PAGU 2019

1 Pembinaan Gizi Masyarakat 2.112.363.000

2Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis

lainnya

776.960.000

3Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga

683.844.000

4 Pembinaan Upaya Kesehatan Keluarga1.723.500.000

5Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

3.058.329.000

6 Penyehatan Lingkungan 737.699.000Total 9.092.695.000

Sumber : Laporan Dekonsentrasi APBN Provinsi Lampung (03) Tahun 2019

Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam

menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat

berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan

kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan Program

Kesehatan Masyarakat. Lebih terperinci alokasi dan realisasi anggaran

menurut jenis anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi Program Kesehatan

Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun 2019

No Kegiatan Alokasi Realisasi SP2D% Realisasi

SP2D

1Pembinaan GiziMasyarakat

2.112.363.000 1.985.530.896 94,00

2Dukungan Manajemendan Tugas Teknislainnya

776.960.000 691.491.836 89,00


3Pembinaan UpayaKesehatan Kerja danOlahraga

683.844.000 680.224.600 99,47

4Pembinaan UpayaKesehatan Keluarga

1.723.500.000 1.509.675.700 87,59

5Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat

3.058.329.000 2.887.934.194 94,43

6PenyehatanLingkungan

737.699.000 706.665.600 95,79

Total 9.092.695.000 8.461.522.826 93,06

Sumber Data: Laporan E Monev DJA Tahun 2019

Capaian realisasia keuangan secara umum masih di bawah target yang

diharapkan yaitu > 95 %, hal ini disebabkan :

1. Keterlambatan dalam proses SK Penanggungjawab Keuangan

menyebabkan kegiatan baru dapat dilaksanakan mulai bulan April

2019

2. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat menyebkan

beberapa kegiatan harus dirubah dan menunggu proses revisi

untuk dapat dilaksanakan

3. Proses revisi yang sulit karena adanya pembatasan perjadin

menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan

4. Beberapa kegiatan pelaksanaannya tergantung pada

pelaksanaan kegitan di pusat atau program terkait lainnya

sehingga saat kegiatan tersebut dibatalkan oleh pihak lain, satker

tidak memiliki waktu untuk melakukan revisi.

5. Adanya keterlambatan pencaian anggaran dana BOK Provinsi

menyebabkan kegiatan menumpuk di akhir tahun menyebabkan

perubahan rencana pelaksanaan kegiatan di dana BOK.

Tabel di atas juga menunjukkan adanya realisasi anggaran yang rendah

pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya dimana hal

tersebut disebabkan ada kegiatan yang pelaksanaannya bergantung kepada

program lain dimana kegiatan dukungan manajemen hanya menyiapkan paket

meeting, uang harian dan transport tetapi ternyata program lain tidak

mengusulkan kegiatan sebagaimana diinstruksikan oleh Kementrian Kesehatan

akibatnya kegiatan yang ada tidak dapat direalisasikan. Sedangkan pada

kegiatan program gizi karena adanya perubahan kebijakan dimana kegiatan yag

bersifat paket tidak dapat dapat dilaksanakan karena tidak dapat direvisi karena

akan menyebabkan penambahan alokasi PAGU Perjadin maka kegiatan

tersebut tidak dapat dilaksanakan dan berdampak pada realisasi anggaran.

Sedangkan capaian yang rendah pada kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan di kabupaten/kota dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak

kedua tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dalam proses pelaksanaan

kegiatan karena tidak dapat direvisi akibat pembatasan perjadin. Namun bila

dilihat dari realisasi output, seluruh capaian output telah tercapai 100 %


walaupun ada beberapa komponen yang tidak dilaksanakan. Adapun realisasi

per kommponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Per Komponen Kegiatan Anggaran Dana Dekonsentrasi

Program Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun 2019

NO NOMENKELATUR KOMPONEN VOL SATUAN

FISIKKINERJATOTAL

Realisasi Kinerja

1 2080.504.002.052 15 15 100,00 91,06%

Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monev%

Kegiatan Gizi

2 2089.040.001.053 1 1 100,00 98,48%

- Melakukan bimbingan teknis dan evaluasikegiatan kesehatan kerja termasuk GP2SP

%

3 2089.040.001.052 5 5 100,00 99,64%

- Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatankesehatan kerja termasuk GP2SP

%

4 2089.038.001.055 15 Laporan 15 100,00 100,00

Melakukan bimbingan teknis dan evaluasikegiatan kesehatan kerja

% %

5 2089.038.001.054 1 1 100,00 99,26%

- Menyediakan dukungan sarana dan prasaranakegiatan kesehatan kerja

%

6 2089.038.001.053 30 Orang 30 100,00 99,21%

- Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOTkegiatan kesehatan kerja

%

7 2089.037.001.052 290 Dokumen 30 10,34 55,17%

- Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatankesehatan olahraga termasuk pembinaan kesehatanolahraga bagi anak

%

Sekolah

8 2089.035.001.053 300 Laporan 176 58,67 79,33%

#NAME? %


9 2085.950.001.092 1 Dokumen 1 100,00 93,04%

Penggerakan Propinsi dan Kabupaten dalampelaksanaan Program

%

Kesehatan Masyarakat

10 2085.950.001.091 4 Dokumen 4 100,00 95,10%

Pembinaan kepadaProvinsi dan Kabupaten dalam bidang Kesehatan

%

Masyarakat

11 2085.950.001.072 4 Dokumen 4 100,00 97,64%

Penyusunan Rencana Anggaran %

12 2085.950.001.071 1 Dokumen 1 100,00 97,61%

Penyusunan Rencana Program %

13 2085.950.001.061 12 Dokumen 12 100,00 94,86%

Pengelolaan Keuangan dan BMN %

14 2080.504.002.051 15 15 100,00 97,88%

Pelaksanaan Surveilans gizi menggunakan e-%

PPGBM

15 2080.003.001.051 15 Layanan 15 100,00 98,37%

Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi Ibu%

Hamil dan Balita di 34

Provinsi

16 2080.007.001.051 66 Orang 66 100,00 98,75%

Pelatihan PMBA untuk Puskesmas di Kab/Kota %

Priroirtas Stunting

17 2080.007.001.052 38 Orang 38 100,00 99,88%

Orientasi Asuhan Gizi Pusskesmas %

18 5834.506.001.052 40 Orang 40 100,00 98,84%

Melakukan Orientasi SDM terkait Pengelolaan %

Limbah Medis di RS

19 5834.505.001.054 1 Laporan 1 100,00 89,78%

- Melakukan Bimbingan Teknis STBM %

20 5834.505.001.053 2 Dokumen 1 50,00 61,25%

- Melakukan Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasiterkait STBM

%

21 5834.504.001.052 36 Orang 36 100,00 97,39%

Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan%

Sarana Air Minum

22 5834.503.001.054 1 Laporan 1 100,00 99,89%

Melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan TTU %


23 5834.503.001.052 47 Orang 47 100,00 98,59%

Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan TTU %

24 5834.502.001.052 57 Orang 57 100,00 94,43%

Melakukan Orientasi SDMdalam Pengawasan Pasar

%

Sehat

25 5834.501.001.052 44 Orang 44 100,00 99,34%

Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan TPM %

26 5833.002.001.051 1 Layanan 8 100,00 96,57%

Memproduksi dan Menyebarluaskan Informasi TemaPrioritas

%

Nasional dan Spesifik

Lokal

27 5833.001.001.055 1 Laporan 2 100,00 94,74%

Model Intervensi Promosi Kesehatan %

28 5833.001.001.054 1 Provinsi 3 100,00 97,10%

Koordinasi LS/LP terkait %

Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan

29 5833.001.001.053 3 Kabupaten/Kota 4 100,00 99,45%

Melakukan Penguatan %

Implementasi Germas

30 5833.001.001.052 3 Kabupaten/Kota 5 100,00 95,05%

Koordinasi Lintas Sektor terkait Pelaksanaan%

Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

31 5832.005.001.051 39 Orang 39 100,00 99,66%

Orientasi Tata Kelola Klinis Pelayanan Kesehatan %

Keluarga

32 5832.002.001.051 48 Orang 48 100,00 90,74%

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit %

(MTBS)

33 5832.001.001.052 1 Layanan 12 100,00 99,72%

Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP)%

Terintegrasi Dalam

Surveilans Kematian Ibu

(SKI)

34 5832.001.001.053 2 Layanan 2 100,00 96,90%

Pendampingan Kesehatan Keluarga %

35 5832.002.001.053 1445 Paket 896 62,01 58,84%

Paket Pemeriksaan SHK %

36 5832.015.001.051 30 Orang 30 100,00 98,57%


Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lansia dan%

Geriatri bagi Petugas

Puskesmas

37 5832.018.001.052 2 Layanan 2 100,00 97,04%

Koordinasi Kesehatan Keluarga %

38 5834.507.001.052 1 Provinsi 1 100,00 98,74%

Melakukan Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasiterkait Kab/Kota Sehat

%

39 5832.004.001.052 28 Orang 28 100,00 99,75%

Orientasi Tim Pembina UKS/M Tingkat Provinsi%

(Lintas Sektor Terkait

Peraturan Bersama 4

Menteri Tentang UKS)

40 5833.004.001.051 1 Provinsi 1 100,00 95,72%

Melakukan Advokasi untuk %

Mendorong Kebijakan

PHBS di Kab./Kota

41 5833.004.001.052 1 Mitra/Jejaring 1 100,00 92,91%

MelakukanKemitraan/Jejaring Kerja dengan Sektoral

Kerja %

42 5833.004.001.053 2 Laporan 2 100,00 98,67%

Penguatan Pemberdayaan Masyarakat %

43 2089.036.001.055 7074 5.729 80,99 90,46%

Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatankesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmanijamaah haji

%

.

Koordinasi antara pusat dan daerah dalam meonitoring pelaksanaan

anggaran serta meminimalisir adanya perubahan kebijakan di tahun berjalan

akan mendorong capaian realisasi anggaran yang lebih baik.

Efisiensi yang telah dilakukan

Dinas Kesehatan Provinsi lampung telah menerapkan kebijakan

pengintegrasian kegiatan yang dilakukan antara lain:

a) Rapat Koordinasi teknis yang biasanya dilakukan di masing-masing

program telah digabungkan pada kegiatan Dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya dan hanya dilaksanakan satu kali.

b) Kegiatan Konsultasi Program juga hanya dialokasikan di Dukungan

Manajemen dan tugas teknis lainnya sehingga kegiatan mengurangi

jumlah anggaran dan kegiatan menjadi lebih terintegrasi.

c) Beberapa kegitan dilakukan di kab/kota untuk mengurangi biaya


perjalanan dinas yang terlampau besar dan menjangkau sasaran

yang lebih banyak.

C. Kesimpulan1. Indikator yang disepakati untuk dicapai oleh satker Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung sebanyak 28 indikator dengan target yang telah disepakati.

Namun dari 28 target tersebut baru tercapai 22 indikator yang capaiannya

lebih dari target, 3 indikator yang capaiannya mendekati target dan 3 indikator

yangcapaiannya jauh dari target yang diharapkan..

2. Untuk beberapa indikator sudah lebih dari target yang ditetapkan namun

capaian masing-masing indikator mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Perbedaan jumlah sasaran menjadi salah satu penyebab fluktuasi capaian dari

tahun ke tahun.

3. Analisa keberhasilan indikator terutama adalah karena adanya dukungan

sumber daya kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, peningkatan

pembiayaan kesehatan, sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik,

perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah dengan adanya otonomi daerah

dan meningkatnya dukungan pemerintah daerah.

4. Untuk analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah

belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan

masih berjalan berdasarkan program masing-masing, kondisi beberapa

wilayah yang sulit, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di

beberapa wilayah dan belum adanya reward dan punishment dalam sistem

penilaian kinerja pegawai di daerah.

5. Alternatif solusi yang dapat diberikan antara lain peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan di wilayah tertentu khususnya yang jauh dari faskes rujukan, distribusi

tenaga khususnya di daerah terpencil dan penyediaan sarana dan pra sarana

yang diperlukan untuk peningkatan keualitas pelayanan serta peningkatan peran

pemerintah daerah daam mendukung pembangunan infrastruktur yang

mendukung peningkatan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.

6. Pada tahun 2019, Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendapatkan

alokasi PAGU anggaran sebesar 15.810.782,000 dengan realisasi sebesar Rp.

14.479.879.204 (91,58%). Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan capaian

indikator kinerja, dimana telah mencapai target.


7. LAMPIRAN

84 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019



LAKIP DINKES PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019...kesehatan di provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan

Documents